pemuda pancasila dan rezim represif orde...
TRANSCRIPT
PEMUDA PANCASILA DAN REZIM REPRESIF ORDE BARU
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh:
Abdul Arif
107033201333
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1434 H/2013 M
iv
ABSTRAK
Abdul Arif
Peran Pemuda Pancasila Dalam Perpolitikan di Indonesia (Study Kasus
pemuda pancasila pasca reformasi)
Pemuda Pancasila menjadi kesatuan pendukung Ikatan kemerdekaan
Republik Indonesia, untuk memperjuangkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-
Undang dasar 1945 dari tangan komunisme. Setelah berhasil melakukan tugasnya
kemudian Pemuda Pancasila memberikan aspirasi politiknya terhadap beberapa
partai politik, yang pertama Partai Demokrasi Indonesia, namun Pemuda
Pancasila menarik dirinya dan memberikan aspirasi penuh kepada partai
Golongan Karya.
Seiring berjalannya waktu, Pemuda Pancasila di era Orde Baru menjadi
sebuah alat kekuatan pemmerintah, dan melakukan kegiatan serta aksinya dengan
cara represif maupun ideology, namun lebih sering melakukan kegiatannya
dengan cara represif. Diakhir era Orde Baru, Pemuda Pancasila mulai merubah
citra kekerasan didalam ormasnya.
Memasuki era Reformasi, Pemuda Pancasila mulai menghilangkan citra
negative didalam ormasnya, mereka mulai melakukan kegiatan social dan
kemasyarakatan di Indonesia, namun, pasca Reformasi ini, Pemuda Pancasila
masih saja menunjukkan sifar represif didalam ormasnya dengan cara konflik-
konflik antar ormas kepemudaan diberbagai wilayah di Indonesia.
Skripsi ini ditulis dengan penelitian kualitatif. Untuk data primer
dilakukan wawancara kepada narasumber yang terpilih. Memberikan pertanyaan-
pertanyaan yang terkait dengan tema tulisan. Dan untuk data sekunder, didapat
dari library research (kajian pustaka), internet, artikel terkait, dan sebagainya.
v
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahirabbil’ Alamin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang
telah memberikan nikmat-Nya baik nikmat Iman, Islam dan Ihsan yang tak
terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan
sesuai dengan yang diharapkan. Shalawat beserta salam semoga selalu
tercurahkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga
dan para sahabatnya semoga senantiasa selalu mendapatkan rahmat dan syafaat-
Nya.
Penulis juga menghaturkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepada
berbagai pihak yang telah memberikan bantuannya pada saat proses penyusunan
skripsi, terutama kepada bapak Gunung R Hutapea selaku Ketua Bidang
Organisasi dan Kepemudaan Pemuda Pancasila yang telah meluangkan waktu dan
memberikan kontribusi yang sangat besar sehingga skripsi ini bisa selesai. Dan
terima kasih kepada:
1. Bapak Prof. Komaruddin Hidayat selaku rektor Universitas Islam Negeri
Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Bapak Prof. Bahtiar Effendi selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Bapak Dr. Hendro Prasetyo, MA. Selaku Wakil dekan Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
4. Bapak Ali Munhanif, Ph.D. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta.
vi
5. Bapak M. Zaki Mubarak, M.Si. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Politik dan
sekaligus menjadi dosen pembimbing yang selalu memberikan masukan,
saran beserta kritik yang membangun motifasi kepada penulis.
6. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada penguji I bapak Armein
Daulay, M.Si dan penguji II bapak Chaider S. Bamualim, MA.
7. Para dosen tercinta Fisip yang selama empat tahun lebih memberikan
arahan dan pengetahuan bagi penulis, yang tidak bisa disebutkan satu
persatu, terimakasih banyak atas waktu dan ilmu yang telah diberikan.
8. Staf dan Karyawan FISIP, terutama pak Jajang yang selalu bersedia
memberikan waktunya dalam memudahkan surat menyurat.
9. Untuk tercinta kedua orang tua penulis, yang sejak lahir hingga saat ini
sudah memberikan dukungan yang begitu besar, belas dan kasih
sayangnya serta Do’a dan perjuangannya tak pernah henti untuk terus
menyukseskan penulis.
10. Keluarga tercinta, Aulia Rahman selaku adik. Sepupu, tante Eka Dian
Buana, om Elfino Munanda, keponakan dan lainnya, yang selalu memberi
sumbangan berupa moril dan materil terhadap penulis.
11. Untuk seseorang yang tidak henti-hentina memberikan dukungan terhadap
penulis, Nunu Uswatun Hasanah dan keluarga beserta teman-temannya.
12. Untuk teman kelas Ilmu Politik angkatan 2007, terutama Iqbal Muzakki,
M Irvan Rosyadi, Eko Prasetyo dan Ono Rusyono yang telah banyak
membantu penulis, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan
satu persatu.
vii
13. Untuk teman-teman penulis yang selalu memotivasi dan memberi
semangat kepada penulis baik pagi, siang dan malam hari, Ananda Rizki
Pasto, Alvadino Syukra, Wahyu Hidayat, Fikri, Rahmi Akram, Riyan
Bewok, Ode, Ricardo Taufano, dan anak FISIP lainnya.
14. Terima kasih saya ucapkan juga kepada anak-anak Komisariat PMII
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik atas support yang telah diberikan.
15. Tidak lupa juga teman-teman seperjuangan, Muhammad Satria, yang
sudah banyak membantu dan memberi motivasi bagi penulis. Thanks buat
kalian semua.
16. Terima kasih pula penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah banyak
membantu selama penulis menempuh pendidikan hingga berhasil
mendapatkan gelar sarjana.
Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah berusaha sebaik mungkin agar
semua informasi dan data yang diberikan dan didapati oleh penulis tidak ada
kekeliruan, akan tetapi dengan segala kerendahan hati dan ketulusan yang amat
besar penulis memohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan dalam penulisan
ini. Penulis berharap adanya kritik dan saran dalam rangka memperbaiki tulisan
ini agar lebih baik, dan semoga hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih
mendalam lagi oleh para generasi muda, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi
para pembaca dan masyarakat luas khususnya bagi penulis pribadi.
Jakarta, 28 Januari 2013
Abdul Arif
viii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN ........................................................................ i
LEMBAR PENGESAHAN .......................................................................... ii
LEMBAR PERNYATAAN .......................................................................... iii
ABSTRAK ..................................................................................................... iv
KATA PENGANTAR ................................................................................... v
DAFTAR ISI .................................................................................................. ix
BAB I PENDAHULUAN..................................................................
A. Latar Belakang Masalah................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah............................... 6
C. Tujuan dan manfaat Penelitian.......................................... 7
D. Metodelogi Penelitian....................................................... 7
E. Sisitematika Penulisan...................................................... 8
BAB II KERANGKA TEORI.............................................................
A. Ideologi………………………………………………. . 10
B. Negara dan Kekerasan..................................................... 12
C. Premanisme……………………………………………. 19
BAB III PEMUDA PANCASILA DAN KONFIGURASI POLITIK
ORDE BARU
A. Sejarah Pemuda Pancasila.................................................. 23
B. Kiprah Pemuda Pancasila Pada Masa Orde Baru............... 26
C. Gambaran Umum Pemuda Pancasila Pasca Reformasi….. 30
BAB IV KIPRAH PEMUDA PANCASILA DAN MUNCULNYA
PREMAN-PREMAN BERIDEOLOGI AGAMIS DAN ETNIK
PASCA REFORMASI
A. Kiprah Pemuda Pancasila................................................... 34
B. Konfigurasi Premanisme Baru Agamis dan Etnik............. 42
BAB V PENUTUP.................................................................................
A. Kesimpulan......................................................................... 48
ix
DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 51
LAMPIRAN-LAMPIRAN .............................................................................. 54
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Tidak dapat dipungkiri bahwa, kemerdekaan republik Indonesia ini tidak
lepas dari peran organisasi kemasyarakatan. Sejarah mencatat, kehadiran sejumlah
ormas pra kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam mengusir penjajah di
bumi pertiwi ini. Organisasi yang mencuat pada tanggal 20 Mei 1908 itu menjadi
garda depan dalam kebangkitan nasional.1
Namun demikian, sejarah bangsa juga mencatat pasang-surutnya peran
Ormas seiring dengan dinamika sosial politik yang muncul dalam perjalanan
bangsa Indonesia. Peran Ormas kembali bangkit dengan maraknya pembentukan
organisasi-organisasi kemahasiswaan yang mencapai puncaknya hingga tahun
1970-an, peran Ormas kembali mengalami kemunduran dengan menguatnya
pemerintahan Orde Baru yang cenderung bersikap represif terhadap ide gagasan
serta sikap terhadap kebijakan pembangunan, kontrol dan pembungkaman suara
kritis Ormas serta penghilangan aktivis ormas yang kritis terhadap kebijakan
pemerintahan Orde Baru yang sudah semakin jauh dari kepentingan rakyat. Ormas
yang tidak mau mengikuti kehendak Pemerintah dapat dengan segera dibubarkan
secara sepihak oleh Pemerintah.2
1http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-ormas-riwayatmu-kini- situs ini
diakses pada 21 Juli 2012. 2http://www.leimena.org/id/page/v/535/peran-ormas-dan-pentingnya-revisi-uu-no.-8-
tahun-1945-tentang-ormas situs ini diakses pada 21 Juli 2012.
2
Akhirnya banyak sekali Ormas-ormas kepemudaan yang lahir dari
kalangan pemerintah Orde Baru untuk melindungi kinerja pemerintahaan mereka.
Dalam konteks ini, kita bisa lihat pada masa Orde Baru, rezim Soeharto
memobilisasi preman-preman lokal kedalam organisasi-organisasi seperti Pemuda
Pancasila. Langkah ini ternyata berguna untuk mematahkan pemogokan atau
untuk membubarkan demonstrasi pihak oposisi dan mengumpulkan masa pada
rapat-rapat umum pro-pemerintah pada waktu pemilihan umum.
Pada akhirnya para pemimpin organisasi-organisasi tersebut menjadi
mahir dalam mencari sumber daya dari pihak penguasa berupa pemberian-
pemberian, pekerjaan atau kontrak-kontrak pemerintah. Ratusan pemimpin dan
alumni Pemuda Pancasila dan organisasi-organisasi sejenisnya kini duduk
diparlemen sebagai anggota terpilih sebagai pemimpin di tingkat pusat maupun
lokal, mereka memanfaatkan koneksi-koneksi mereka dengan pihak militer dan
pemerintah untuk mendapatkan fasilitas serta sering menggunakan kekerasan atau
ancaman kekerasan unuk membangun mesin politik disemua tingkatan
pemerintahan dan partai.3
Ketika oposisi terhadap rezim Soeharto semakin kuat dan terbuka, jumlah
dan variasi kelompok-keompok preman pembela kepentingan keluarga Soeharto
semakin bertambah. Dalam kapasitasnya sebagai Danjen Kopassus, Letjen
Prabowo Subianto yang pada waktu itu mempunyai peranan besar menumbuhkan
kelompok-kelompok tersebut. Mulai dari kelompok Anak-anak Tidar, yakni
3Awalnya laporan ini ditulis dalam bahasa inggris “From Reformasi to Institutional
Transformation”, copyright President and Fellows of Harvard College, pertama kali diterbitkan
dalam bahasa Indonesia, Indonesia Menentukan Nasib Dari Reformasi ke Transformasi
Kelembagaan, Jakarta: Kompas, September 2010, h.165
3
sejumlah lulusan Akabri Darat di Magelang. Ada pula Prabowo dan kawan-
kawannya sesama anggota seperti Mayor Jendral Zaky Anwar Makarim, juga
sudah menjadi pelindung bagi sekelompok pemuda asal Timor Leste di Jakarta,
yang dipimpin pemuda bernama Hercules.4
Namun pasca runtuhnya rezim Orde Baru, terdapat Ormas-ormas yang
bermunculan di Indonesia. Beberapa ormas yang berdiri pasca runtuhnya Orde
Baru yaitu, Forum Betawi Rempug atau disebut dengan FBR, yang didirikan oleh
KH Fadoli el-Muhir. Forkabi dideklarasikan di Kramat Sentiong, Jakarta Pusat.
Kelompok Laskar Merah Putih pimpinan Eddy Hartawan. Angkatan Muda Kei
atau biasa disebut dengan AmKei didirikan oleh keluarga Kei dengan ketua John
Refra atau John Kei, organisasi ini terbentuk pascakerusuhan Tual, Maluku pada
maret 1999. Front Pembela Islam (FPI) didirikan oleh Muhammad Rizieq bin
Husein Syihab di jalan petamburan III Nomor 83, Jakarta Pusat. Beberapa perwira
tinggi TNI dan Polri mendukung pendirian FPI, di antaranya mantan Kepala Polda
Metro Jaya Komisaris Jendral Nugroho Jayusman. Selanjutnya warga Betawi
Tanah Abang mendirikan Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang. FKPPI (Forum
Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia didirikan pada tanggal 12
September 1978 yang bertepatan dengan ulang tahun Pepabri di gedung Wanita
Nyi Ageng Serang Kuningan Jakarta, oleh Drs. Surya Paloh sebagai Ketua
Umumnya dan Karel S. Waas sebagai Sekjendnya yang dikukuhkan melalui SK
dari Pengurus Besar Pepabri.5
4George Jenus Aditjondro, Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga:
Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa, Yogyakarta: LKiS 2006, h.21 5Majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/15/INT/mbm.20101115.INT135105.id.ht
ml situs ini diakses pada 21 Juli 2012.
4
Hampir dari semua ormas pada masa itu bergerak didalam dunia
kekerasan, mereka melakukan pekerjaan menjadi keamanan hiburan malam, jasa
penagihan hutang bahkan menjadi pasukan pelindung pribadi atau pasukan
keamanan pemerintahan, juga tataran basis masa politik.
Dari banyaknya ormas-ormas kepemudaan yang berkembang dari dulu
hingga sekarang ini, Pemuda Pancasila yang salah satunya masih aktif di
Indonesia, kita ketahui bahwa Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru menjadi
kekuatan rezim pada saat itu. Mereka melakukan gerakan serta kegiatan untuk
menghentikan semua kegiatan yang dirasa akan mengancam kepemimpinan
Soeharto dengan cara represif, banyak sekali kontroversi-kontroversi Pemuda
Pancasila pada masa itu, baik dengan kalangan militer, masyarakat ataupun tokoh
pemimpinnya iu sendiri.
Namun, pasca runtuhnya rezim Orde Baru, Pemuda Pancasila masih tetap
bertahan melewati era Reformasi ini, mereka ingin merubah citra negatifnya
menjadi positif dengan melakukan banyak sekali kegiatan sosial kemasyarakatan.
Bahkan ormas ini merubah dirinya menjadi partai politik yaitu Partai Patriot.
Partai ini didirikan pada 1 Juni 2001, mulanya partai ini bernama Partai Patriot
Pancasila. Namun menjelang Pemilu 2009 diubah menjadi Partai Patriot.6
Pada mulanya Pemuda Pancasila bernama Pemuda Patriotik yang
merupakan kekuatan dari partai IPKI, yang orientasi perjuangannya adalah
mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara UUD 45 sebagai landasan
ideologi serta mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6http://partaipatriot.blogspot.com/ diakses pada 21 Juli 2012 situs ini diakses pada 23 Juli
2012.
5
Dalam Perjalanan waktu selanjutnya IPKI yang berstatus partai ikut dalam
pemilihan umum pada tahun 1971. Para kader Pemuda Pancasila dihimbau untuk
memberikan aspirasi politiknya kepartai IPKI, namun gagal, maka IPKI
bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. setelah
bergabungnya IPKI ke PDI maka organisasi Pemuda Pancasila menyatakan
dirinya tidak lagi berafiliasi partai IPKI, tetapi menyalurkan aspirasi politiknya
kepada Golongan Karya (GOLKAR).7
Organisasi Pemuda Pancasila adalah organisasi yang berjiwa besar,
patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, agama,
suku dan golongan serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Didalam peraturan
organisasi kemasyarakatan pemuda harus mempunyai motto. Maka motto dan yel-
yel dari organisasi Pemuda Pancasila adalah “PANCASILA ABADI” dan
“SEKALI LAYAR TERKEMBANG SURUT KITA BERPANTANG“ yang artinya
kalau sudah dimulai, maka kata-kata mundur tidak akan pernah terjadi.8
Salah satu tokoh Pemuda Pancasila yang aktif dalam perpolitikan di
Indonesia yaitu Ruhut Sitompul. Dan menjadi salah satu simpatisan Golkar.
Selain aktif di Golkar, Ruhut juga menjadi pengurus aktif di beberapa organisasi
seperti KNPI Dati I DKI Jaya, DPP Pemuda Panca Marga, DPP IKADIN, DPP
Pemuda Pancasila. Saat ini, Ruhut adalah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat.
Perannya di partai pemerintah ini cukup penting. Hampir di setiap kasus selalu
7http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf situs ini diakses
pada 23 Juli 2012 8http://tabloidpemudapancasila.com/?Organisasi situs ini diakses diakses pada 23 Juli
2012.
6
bersuara mewakili kepentingan partainya.9 Ada juga Yoris Raweyay yang
menduduki kursi parlemen dari Golongan Karya (Golkar). Namun, tidak dapat
dipungkiri jikalau mereka akan lebih mementingkan partai daripada kepentingan
organisasinya.
Karena telah menjadi salah satu ormas yang ikut andil didalam
perpolitikan Indonesia, oleh karena itu penulis ingin meneliti tentang Pemuda
Pancasila, faktor Pemuda Pancasila masuk kedalam dunia poitik di Indonesia,
aksi-aksi premanisme Pemuda Pancasila di Indonesia pada masa Orde Baru, serta
kegiatan sosial dan kemasyarakatan Pemuda Pancasila pasca Reformasi. Maka
penulis mebatasi tulisan ini dengan tema “Pemuda Pancasila dan Rezim
Represif Orde Baru”.
A. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
Agar pembahasan ini tidak terlalu jauh, maka penulis membatasi
permasalahan tersebut mengenai Pemuda Pancasila pada masa Orde baru, serta
munculnya preman-preman baru yang berideologikan agama dan entik.
Agar permsalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini jelas dan terarah
maka, diperlukannya perumusan masalah, yaitu :
1.Bagaimana pola relasi antara premanisme Pemuda Pancasila dengan
negara?
2.Bagaimana kiprah pemuda pancasila dan munculnya preman-preman
berideologi agamis dan etnik pasca revosmasi?
9http://pushandaka.com/2010/02/ruhut-sitompul.html situs ini diakses pada 23 Juli 2012
7
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:
1. Untuk mengetahui bagaimana peranan Pemuda Pancasila pasca Reformasi,
baik dibidang politik dan kegiatan sosial kemasyarakatan, serta aksi-aksi
premanisme Pemuda Pancasila pada massa Orde Baru.
2. Untuk memenuhi persyaratan akademik bagi penulis dalam menyelesaikan
studi Sarjana Program Strata 1 (S1), di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Manfaat dari penelitian ini bertujuan agar diketahui serta difahami oleh
penulis serta masyarakat adalah :
Secara ilmiah penelitian ini diharapkan mampu menyumbang ilmu
pengetahuan di bidang politik, khususnya organisasi Pemuda Pancasila
pasca reformasi. Masyarakat akan mengetahui bagai mana tindakan
represif Pemuda Pancasila pada masa Orde Baru, serta siapa yang berada
dibelakang ormas tersebut. Penelitian ini dapat memberikan gambaran
kepada masyarakat mengenai peran organisasi kepemudaan terutma
Pemuda Pancasila di Indonesia. Diharapkan skripsi ini mampu
menambahkan wawasan bagi penulis untuk mengembangkan potensi
dalam penulisan karya ilmiah yang sistematis.
C. Metodologi Penelitian
1. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang
dilatarbelakangi pemikiran rasional dan menekankan objektivitas dan dipaparkan
8
secara deskriptif analisis. Penelitian kualitatif merupakan suatu prosedur
penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.10
2. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan
dengan cara melakukan wawancara langsung dengan tokoh yang bersangkutan
sebagai narasumber skripsi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai
dengan pokok permasalahan. Serta melakukan studi kepustakaan yang
bersangkutan dengan masalah tersebut.
3. Teknik Analisa Data
Data kualitatif yang sudah diperoleh kemudian diolah dan dijelaskan
menggunakan analisis deskriptif. Dalam penelitian kualitatif, para peneliti tidak
mencari kebenaran dan moralitas, tetapi lebih kepada mencari pemahaman.11
Sebagai pedoman penulisan karya ilmiah ini, teknik penulisan berdasarkan
kepada buku Pedoman Akademik 2008-2009, pada Bab Pedoman Penulisan
Karya Ilmiah yang diterbitkan olah Center for Quality (CeQDA) Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
D. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi
lima bab yang terinci sebagai berikut:
10
Bogdan, dan Tylor. Metodelogi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Karya 1989, h.3 11
LexMoelong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : Remaja Karya, 1990, h.8
9
BAB I membahas pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode
penelitian.
BAB II membahas mengenai kajian teori, yang didalamnya menjeaskan teori
apa saja yang dipakai guna menjelasi kegiatan-kegiatan Pemuda Pancasila.
BAB III Menjelaskan mengenai sejarah Pemuda Pancasila, Pemuda Pancasila
pada masa Orde Baru, serta gambaran umum Pemuda Pancasila pasca Reformasi.
BAB IV merupakan bagian terpenting dalam penulisan skripsi ini. Karena
pada bab ini akan dikaji hasil penelitian penulis tentang premanisme dan Pemuda
Pancasila, serta munculnya Premanisme berbentuk Etnik dan Agamis.
BAB V merupakan kesimpulan, serta jawaban dari rumusan dan batasan
masalah yang telah dianalisa di bab sebelumnya.
10
BAB II
KERANGKA TEORI
A. Ideologi
Ideologi berasal darikata idea, yang berarti gagasan, konsep, pengertian
dasar, cita-cita, dan logos yang artinya ilmu. Secara harfiah ideologi berarti ilmu
pengetahuan tentang ide-ide, atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar.
Dalam pengertian sehari-hari, ide disama artikan dengan cita-cita. Cita-cita
disama artikan sebagai hal yang telah ditetapkan dan harus tercapai, sehingga cita-
cita bersifat tetap itu merupakan sekaligus dasar, pandangan, atau paham.12
Ideologi membentuk suatu sistem pemikiran yang secara normatif
memberikan landasan yang dijadikan pedoman tingkah laku dalam mencapai cita-
cita yang diterapkannya. Dengan demikian, ideologi tidak hanya sekedar
merupakan usaha saja, namun sekaligus mencakup hasil usahanya yang dapat
dijadikan pedoman untuk bertindak dalam mencapaicita-cita. Secara substansia
ideology merupakan hasil usaha pemikiran atau kesadaran manusia.13
Ideologi lebih merupakan pemikiran tentang cita-cita yang dapat diterapkan
sebagai tujuan terakhir, bukan pengetahuan mengenai hal-hal yang objektif,
ideologi memikirkan mengenai kebenaran yang dapat dijadikan pedoman hidup,
dan tidak sibuk memikirkan mengenai saran-saran dan pemecahan masalah teknis.
Ideologi lebih berkaitan dengan tujuan dan kepentingan dari orang atau golongan
12
Due-Like Project UI. Modul MPK Terintegrasi, Program Dasar Pendidikan Tinggi
Universitas Indonesia, Agustus, 2004, h. 113 13
Ibid h. 113
11
yang mendukungnya. Tujuannya lebih untuk mempertahankan kebutuhan dan
kepentingan dari sistem sosial yang bersangkutan daripada prihatin akan
kebenaran.14
Dalam uraian tersbut dapat ditemukan beberapa fungsi ideologi bagi suatu
kelompok masyarakat atau bangsa, dalam masyarakat yang mengalami stagnasi,
dimana irama hidup mencapai titik jenuh, ideologi sering dapat menggairahkan
lagi hidup kelompok masyarakat atau bangsa untuk menyongsong situasi baru
yang dipromosikan, Ideologi sebagai pedoman hidup bernegara dapat
mempersatukan bangsa, memberikan rumusan situasi negara dimasa lampau,
masa kini dan dapat mengatur langkah-langkah strategi untuk mencapai situasi
yang diinginkan. Ideologi memberikan aturan permainan bagi kehidupan politik
dan masyarakat dalam usaha bersama mencapai kesejahteraan bansa sebagai
kesatuan yang kuat. Selalu memberikan arti pada masa lampau dan masa kini,
Ideologi juga menunjukakan dunia baru yang akan dicapai bersama.15
Melihat pengaruh ideologi semakin besar bagi keterlibatan masyarakat,
sebagai eksesnya bisa terjadi manusia dikorbankan untuk ideologi, dan bukan
ideologi untuk manusia. Dan karena ideologi menyangkut sebagai masalah
strategi bernegara, tidak jarang kelompok-kelompok masyarakat menggunakan
ideologi sebagai alat untuk memertahankan dan memperoleh kepentingan diri
secara sepihak dengan merugikan pihak-pihak lainya. Dan dalam rangka
14
Due-Like Project UI. Modul MPK Terintegrasi, Program Dasar Pendidikan Tinggi
Universitas Indonesia, Agustus, 2004, h. 113 15
Ibid h. 115
12
memperalati ideology untuk mempertahankan dan memperoleh kepentingan diri
sepihak itu sering terjadi penghianatan terhadap ilmu dan kebenaran.16
Berdasarkan ruang lingkup isinya, ideologi mempunyai arti luas, istilah
ideologi digunakan untuk segala kelompok cita-cita, nilai-nilai dasar keyakinan-
keyakinan yang dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif, dan dalam arti
sempit, ideologi adalah gagasan yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai
yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dan
bertindak. Ideologi dalam arti luas ini disebut dengan Ideologi terbuka.
Sedangkan dalam arti sempit disebut dengan Ideologi tertutup, karena
kemutlakannya tidak mengizinkan orang untuk mengambil jarak terhadapnya.17
B. Negara dan Kekerasan
Presiden Soekarno berbicara atas nama rakyat dalam melanjutkan revolusi,
namun dalam perspektif lain, ketika Soekarno berbicara untuk rakyat, ia
mengintegrasikan mereka kedalam Negara, tidak bisa disangkal bahwa Presiden
mereka berbicara untuk mereka. Ketika Soekarno ditumbangkan dan Orde Baru,
yang dipimpin oleh Soeharto mulai menanjak, politik populis dipinggirkan.18
Setiap aksi kekerasan besar-besaran menghidupkan berbagai macam
momok dari sejarah bangsa, untuk menjelaskan mengapa bangsa Indonesia
membunuh orang-orang yang menyerupai diri mereka, salah satu contoh
pembantaian terhadap mereka yang disebut penjahat pada tahun 1983 dan 1984.
16
Due-Like Project UI. Modul MPK Terintegrasi, Program Dasar Pendidikan Tinggi
Universitas Indonesia, Agustus, 2004, h. 115 17
Ibid h. 116 18
Ibid, h 5
13
Waktu itu orang-orang ini, kebanyakan tubuhnya bertatto, dibunuh oleh orang
berpakaian preman. Biasanya orang-orang bertopeng, bersenjata dan naik jeep
mendatangi rumah-rumah mereka yang disangka penjahat ditengah malam,
menciduk menikam atau menembak dan menaruh mayatnya dijalan atau sungai
agar menjadi tontonan. Kejadian ini terjadi pada masa Orde Baru dan dikenal
dengan sebutan Petrus.19
Pada titik inilah, ketika rakyat ditekan, pengertian kriminalitas dibangun
oleh Negara di Indonesia, kejadian ini disebut Aparatus Represif Negara,
berbicara tentang teori ini, tradisi Marxis sungguh tegas dalam menyebutkan
dalam tulisan-tulisan Communist Manifesto dan Eighteenth Brumaire, Negara
secara eksplisit dipandang sebuah Aparatus Represif Negara merupakan sebuah
mesin represi kelas-kelas yang berkuasa ialah kelas borjuis dan kelas pemilik
lahan besar untuk mendominasi kelas buruh, sehingga memungkinkan kelas yang
pertama untuk mendudukan kelas yang kedua kedalam proses memeras nilai-lebih
atau eksploitasi kapitalis.20
Dalam konteks teorinya tentang ideologi, althusser memperkenalkan
konsep tentang Aparatus Ideologis Negara. Sebelumnya dalam teori Marxis
dikenal konsep Aparatus Negara. Jadi, Negara pada intinya merupakan apa yang
disebut oleh para penganut marxis klasik sebagai aparatus negara. Istilah ini
memiliki arti bukan hanya aparatus yang memiliki bidang kerja yang spesialis,
yang eksistensi dan keharusannya, seperti misalnya polisi, pengadilan, penjara,
19
James T. Siegel, Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan Kejahatan,
Yogyakarta, LKiS 2000, h. 3 20
Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolusi, Yogyakarta: Resist Book, 2007,
h.161
14
namun juga tentara yang mengintervensi secara langsung karena posisinya sebagai
sebuah kekuatan represif suplementer yang paling menentukan ketika polisi serta
korps lain tidak mampu menguasai keadaan, diatas itu juga ada kepala Negara,
pemerintah, dan birokrasi.21
Di Indonesia sendiri kekerasan negara sering sekali terjadi, kita lihat pada
masa Orde Baru, banyak sekali lembaga-lembaga kekerasan fisik langsung, mulai
dari ABRI dan cabang-cabang kekuatan seperti kopkamtib (Komando Operasi
Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, lembaga-lembaga intelijen yang bernaung
dihampir seluruh departemen, serta organisasi-organisasi pramiliter seperti
Pemuda Panca Marga, Pemuda Pancsila, dan kelompok-kelompok preman yang
dibina oleh militer maupun polisi.22
Dengan adanya itu semua maka terbentuklah apa yang disebut Altusser
sebagai Aparatus Represif Negara. Represif disini menyatakan bahwa Aparatus
menjalankan fungsinya dengan kekerasan, atau paling tidak akhirnya
menggunakan kekerasan. Diluar aparatus represif tersebut, menurut Althusser ada
aparatus lain yang menjaankan fungsinya tidak dengan kekerasan, melainkan
dengan Ideologi Negara. Mereka ini menjalankan fungsinya dengan masis dan
terutama dengan ideologi, secara halus, diam-diam bahkan dengan cara
simbolik.23
Sebenarnya, menurut Althusser bahwa peran yang dijalankan oleh
Aparatus Negara, Aparatus Represif Negara dan Aparatus Ideologi Negara saling
21
Mandan, Arif Mudatsir, Krisis Ideologi (catatan tentang ideology politik kaum santri
study kasus penerapan ideologi), Pustaka Indonesia Satu, 2009, h. 8 22
Indo Progres, Agama dan Negara: Jejak Persilangan Kekerasan, Yogyakarta: Resist
Book, 2007, h. 37 23
Ibid, h. 9
15
melengkapi. Karena sebenarnya tidak ada aparatus yang semata-mata bersifat
represif sepenuhnya, begitu juga sebaliknya, tidak ada aparatus yang sepenuhnya
bersifat ideologis. Melalui kedua bentuk aparatus itulah negara mempertahankan
dan melanggengkan kekuasaan. Dan secara lebih spesifik, dalam konteks marxis,
kedua aparatus inilah yang menjaga tetap terjaminnya produksi dan relasi-relasi
produksi.24
Tetapi, untuk membahas teori negara, kita harus mempertimbangkan
bukan hanya pembedaan antara kekuasaan Negara dan aparatus Negara, namun
juga realitas lain yang meski memang berbeda dipihak yang sama dengan
Aparatus Negara (yang represif), namun tidak boleh dikacaukan dengannya.
Konsep itu disebut dengan aparatus ideologis Negara, apparatus ideologis negara
tidak boleh dikacaukan dengan Aparatus Represif Negara. Bahwa Aparatus
negara terdiri dari pemerintahan, birokrasi, tentara, polisi, peradilan, penjara dan
sebagainya. Represif disini menyatakan bahwa Aparatus Negara menjalankan
tugasnya dengan kekerasan.25
Dalam konteks teorinya Althusser yang memperkenalkan konsep tentang
Aparatus Ideologis Negara (AIN). Beberapa jumlah realitas yang bisa disebut
sebagai Aparatus Ideologis Negara, institusi-institusinya: AIN keagamaan (sistem
Masjid, Gereja dll), AIN pendidikan (sistem persekolahan negeri dan swasta yang
24
Mandan, Arif Mudatsir, Krisis Ideologi (catatan tentang ideology politik kaum santri
study kasus penerapan ideologi), Pustaka Indonesia Satu, 2009, h. 8 25
Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolusi, Yogyakarta: Resist Book, 2007, h.
167
16
bermacam-macam), AIN keluarga,26
, AIN hukum,27
, AIN politik (sistem politik,
termasuk partai-partai politik yang beraneka ragam), AIN serikat buruh,, AIN
komunikasi (pers, radio dan televise, dan sebagainya.), AIN kebudayaan
(kesusastraan, seni, olahraga, dan sebagainya.)28
Tampak jelas bahwa terdapat Aparatus Represif Negara, maka di sisi lain
ada pluralitas AIN. Aparatus Represif Negara sepenuhnya termasuk kedalam
wilayah publik, sedangkan Aparatus Ideologis Negara merupakan bagian wilayah
privat. Tempat ibadah, partai politik, serikat buruh, keluarga, sekolah-sekolah,
Koran-koran,usaha-usaha kebudayaan, dan sebagainya bersifat privat.29
Merupakan fakta bahwa Aparatus Represi Negara menjalankan fungsinya
secara massif dan terutama dengan represi termasuk represi fisik, sementara
secara sekunder menjalankan fungsinya dengan ideology. Misalnya, tentara dan
polisi menjalankan fungsinya dengan ideology baik untuk menjamin kohesi
maupun gerak reproduksi mereka sendiri. Dengan cara yang sama, namun
kebalikannya bahwa AIN menjalankan fungsinya secara massif dan terutama
dengan menggunakan ideologi. Namun secara sekunder menjalankan ideologinya
dengan represi, walaupun pada akhirnya represi ini dilakukan secara halus dan
diam-diam atau bahkan secara simbolis.30
26
Keluarga tentu saja memiliki fungsi-fungsi lain selain AIN. Keluarga berfungsi juga
turut terlibat dalam proses reproduksi kekuatan tenaga kerja. Dalam modal-modal produksi yang
berbeda, keluarga merupakan unit produksi atau unit konsumsi. 27
Hukum bisa termasuk dalam Aparatus Represif Negara maupun system AIN 28
Althusser, Louis. Filsafat Sebagai Senjata Revolusi, Yogyakarta: Resist Book, 2007, h.
168 29
ibid, h.168 30
Ibid, h. 170
17
Pernyataan-pernyataan diatas harus diperhatikan dan disusun dalam bentuk
fitur-fitur sebagai berikut:
1. Semua Aparatus Negara menjalankan fungsinya baik dengan represif
maupun dengan ideologi, dengan perbedaan bahwa Aparatus Represif
Negara menjalankan fungsinya secara massif dan terutama dengan
represi, sedangkan Aparatus Ideologi Negara menjalankannya dengan
ideologi.
2. Sementara Aparatus Represif Negara membentuk sebuah totalitas
terorganisir dimana bagian-bagian yang berbeda tersentralisir dibawah
satu kesatuan tugas, yaitu politik perjuangan yang diterapkan oleh
para wakil politik yang berkuasa yang memegang kekuasaan Negara,
sedangkan AIN bersifat beragam, berbeda-beda yang relative otonom
dan bisa menjadi sebuah medan objektif bagi pertentangan-
pertentangan yang mengekspresikan dalam bentuk yang terbatas
maupun ekstrem dari perbenturan antara perjuangan kelas kapitalis
dengan perjuangan kelas ploretarian.
3. Sementara kesatuan Aparatus Represif Negara dilanggengkan oleh
organisasi yang satu dan tersentralisir dibawah kepimpinan para
penguasa, kesatuan dari AIN yang berbeda-bedadialnggengkan dalam
bentuk yang berbeda pula antara satu dengan yang lain oleh ideologi
berkuasa.31
31
Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolus,. Yogyakarta: Resist Book, 2007, h. 175
18
Peran Aparatus Represif Negara, sepanjang dia menjalankan perannya
sebagai aparatus yang represif, pada esensinya terdiri dari pelanggengan secara
paksa baik bersifat fisik maupun tidak, kondisi-kondisi politik yang diperlukan
bagi reproduksi relasi-relasi produksi, yang pada intinya merupakan relasi-relasi
eksploitasi. Bukan hanya aparatu Negara itu terlibat dengan senang hati dalam
reproduksinya, karena terdiri atas dinasti-dinasti politik, militer dan sebagainya,
namun juga apparatus Negara yang melanggengkan dengan represif mulai dari
kekuatan fisik sampai yang paling brutal sekalipun, via sekedar komando dan
larangan administratif, baik terbuka maupun diam-diam, kondisi-kondisi politik
bagi pelaksanaan aksi Aparatus Ideologis Negara.32
Didalam ini, saya menggambarkan bahwa teori aparatus negara represif di
zaman orde baru bahwa, Pemuda Pancasila menjadi alat kekuatan rezim orde baru
untuk menghalangi serta melawan semua organisasi ataupun individu yang
menentang rezim Orde Baru, baik secara kekerasan fisik maupun nonvisik, guna
berjalannya rezim tersebut. Bukan hanya itu saja, Pemuda Pancasila juga menjadi
salah satu basis massa pendukung Partai politik yang berkuasa pada masa Orde
Baru yaitu Golongan Karya (Golkar).
Pemuda Pancasila bisa disebut sebagai alat penghancur musuh-musuh
politik rezim tersebut, maka pada masa Orde Baru banyak sekali terbentuk ormas-
ormas pendukung yang bersifat premanisme politik guna mengamankan partai
ataupun organisasi melakukan kegiatan politik baik didalam maupun diluar
ruangan. Makanya terdapat milisi-milisi semacam inteligen swasta yang berfungsi
32
Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolus,. Yogyakarta: Resist Book, 2007, h.176
19
memata-matai rakyat sipil dan lain sebagainya, yang kemudian dilaporkan
kepihak berwenang jika ditemukan sesuatu aktivitas yang mencurigakan.33
C. Premanisme
Kamus Besar Bahasa Indonesia menaruh preman dalam dua entri, yang
pertama preman dalam arti bukan tentara atau sipil, kepunyaan sendiri dan preman
sebagai sebutan kepada orang jahat (penodong, perampok, dan lain-lain).
Sedangkan dalam level kedua, yakni preman sebagai cara kerja, preman
sebetulnya bisa menjadi identitas siapapun. Seseorang atau sekelompok orang bisa
diberi label preman ketika ia melakukan kejahatan (politik, ekonomi, sosial) tanpa
beban. Disini preman merupakan sebuah tendensi untuk merebut hak orang lain
bahkan hak publik sambil menontonkan kegagahan yang menakutkan.34
Preman itu bisa dijadikan menjadi berbagai kategori golongan, mulai dari
perorangan sampai pada kelompok yang terorganisasi. Keberadaan preman ini,
baik yang perorangan maupun kelompok yang terorganisasi ini, menjadi
kebutuhan banyak pihak di negeri ini, terutama politisi, baik dari tingkatan
nasional ataupun di daerah, semua membutuhkan dan selalu memanfaatkan para
preman dalam merebut dan mempertahankan jabatan-jabatan politik.35
Preman ini termasuk kedalam teori gerakan sosial baru dan mobilisasi
sumberdaya, jika dalam studi-studi gerakan sosial yang berkembang pada tahun
1940-1960-an gerakan sosial dianggap sebagai gejala penyimpangan atau deviant,
33
Gunawan Rudy FX, Premanisme Politik, Yogyakarta. LKiS. 2000, h. 9 34
Eep Saefullah Fatah, Mencintai Indonesia dengan Amal: Refleksi atas Fase Awal
Demokrasi, Jakarta: Republika, 2004, h.74 35
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/473131/ ditus ini diakses pada
28 Desember 2012.
20
irasional, dan dianggap penyakit sosial, maka dalam studi yang berkembang pada
tahun 1960-1970-an hingga sekarang, gerakan sosial dipandang sebagai gejala
positif yang kelahirannya didasari oleh alasan-alasan rasional. Lahirnya
pandangan positif merupakan implikasi dari perkembangan gerakan sosial yang
dinilai telah berhasil mendorong proses demokratisasi. Gerakan sosial yang
dimaksud adalah gerakan perjuangan hak-hak sipil, gerakan anti kolonial, gerakan
anti komunis, dan geakan anti-rasial. Demi memperjuangkan kepentingan dan
tujuan-tujuannya termasuk strategi dan taktik yang dijalankannya.36
Jadi, kita tidak bisa memungkiri, bahwa kelompok-kelompok preman baik
yang terorganisasi maupun perorangan memiliki pegangan dari kalangan pejabat
penegak hukum seperti Polri dan Tentara di negeri ini. Maka, tidaklah heran
apabila mereka dapat bebas bergerak menjalankan misinya atau mendapatkan
peluang guna menjadi sumber pendapatan untuk kelompok dan anggotanya. Pada
hal tertentu, para oknum aparat pem-back up-lah yang menjadi bagian dari
penyalur untuk pemanfaatan jasa preman kepada pihak-pihak yang membutuhkan,
utamanya kepada para pebisnis dan pejabat politik. Hal seperti itulah yang
menjadikan kekuatan mereka semakin bertambah. Semakin besar jumlah
keanggotaan mereka maka, semakin besar pula jasa mereka dibutuhkan guna
melakukan pengamanan, mobilisasi massa, atau bargening politik.37
Dalam konteks ini, dapat dilihat pada masa Orde Baru, rezim Soeharto
memobilisasi preman-preman lokal kedalam organisasi-organisasi seperti Pemuda
36
Jurnal Analis Sosial, Perdebatan Konseptual Tentang Kaum Marginal, Bandung:
Yayasan Akatiga, h.27 37
http://video.tvonenews.tv/arsip/view/53997/2012/02/29/kekerasan_preman_mengancam
_kita.tvOne situs ini diakses pada 28 Desember 2013.
21
Pancasila. Langkah ini ternyata berguna untuk mematahkan pemogokan atau
untuk membubarkan demonstrasi pihak oposisi dan mengumpulkan masa pada
rapat-rapat umum pro-pemerintah pada waktu pemilihan umum. Pada akhirnya
para pemimpin organisasi-organisasi tersebut menjadi mahir dalam mencari
sumber daya dari pihak penguasa berupa pemberian-pemberian, pekerjaan atau
kontrak-kontrak pemerintah.38
Ratusan pemimpin dan alumni Pemuda Pancasila dan organisasi-
organisasi sejenisnya kini duduk diparlemen sebagai anggota terpilih sebagai
pemimpin di tingkat pusat maupun lokal, mereka memanfaatkan koneksi-koneksi
mereka dengan pihak militer dan pemerintah untuk mendapatkan fasilitas serta
sering menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan unuk membangun mesin
politik disemua tingkatan pemerintahan dan partai.39
Sebenarnya bila preman itu jumlahnya hanya sedikit maka ia tidak begitu
berbahaya dan menakutkan, preman yang sedikit itu mungkin hanyalah oknum,
tetapi preman itu kini meluas dimana-mana. Dan telah merubah menjadi sistem
premanisme. Dan premanisme itu menakutkan, bagai mana tidak, ia ada dimana-
mana tidak mengenal tempat, bulu, dan waktu. Siapa saja bisa menjadi preman,
preman yang dijalanan, di rumah-rumah, kampung-kampung, gedung dan
38
Awalnya laporan ini ditulis dalam bahasa inggris “From Reformasi to Institutional
Transformation”, copyright President and Fellows of Harvard College, pertama kali diterbitkan
dalam bahasa Indonesia, Indonesia Menentukan Nasib Dari Reformasi ke Transformasi
Kelembagaan, Jakarta: Kompas, September 2010, h.165 39
Ibid, h.165
22
perkantoran, tempat-tempat umum dan ruang-ruang public tebuka maupun
tertutup.40
Premanisme bisa dilakukan oleh siapa saja, baik secara individu maupun
secara kolektif. Dari rakyat kecil sampai pejabat tinggi pemerintah, dari
pengangguran. Premanisme beroperasi melalui institusi-institusi swasta dan
pemerintaha yang bersembunyi menggunakan ideologi dan politik, Non
Government Organization (NGO) sampai lembaga-lembaga keagamaan. Mereka
berlindung didalam seragam itu semua karena mereka mengabaikan tatanan dan
aturan apa pun disetiap tempat dan wakt. Dengan segala taktik dan strategi
muslihatnya, premanisme beroprasi dengan metode represif baik santun maupun
tidak santun. Tujuannya adalah untuk menguasai dan mendapat untung sebanyak-
banyaknya dan secepat mungkin dengan resiko yang kecil, bila perlu dengan cara
teror.41
40
Suka Harjana, Jas Wakil Rakyat dan Tiga Kera Percikan Kebijaksanaan, Jakarta:
Kompas, 2008, h. 43 41
Ibid, h. 44
23
BAB III
PEMUDA PANCASILA DAN KONFIGURASI POLITIK ORDE BARU
A. Sejarah Pemuda Pancasila
Pemuda Pancasila adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang
anggotanya terdiri dari seluruh lapisan masyarakat, tanpa mebatasi latar belakang
etnis, agama dan profesi. Organisasi ini berbasis pengembangan sumber daya
manusia yang berkualitas, yang diharapkan melahirkan-kader-kader Pemuda
Pancasila yang berwawasan serta berpegang teguh pada nilai-nilai budaya bangsa,
sehingga mampu memahami dan menyikapi persoalan dan permasalahan bangsa
di masa kini dan di masa akan datang.42
Sebagai sebuah organisasi, Pemuda Pancasila yang didirikan oleh Ikatan
Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) pada tanggal 28 oktober 1959 di
Jakarta oleh A.Yani, A.H.Nasution, Gatot Subroto.43
Bertujuan untuk melawan
Partai Komunis yang ingin merubah Indonesia menjadi faham komunis di
Indonesia, pada fase inilah karakter organisasi dan orientasi Pemuda Pancasila
terbentuk. Manifestasi dari karakter organisasi dan orientasi ideologis tercermin
dari sikap dan komitmen yaang teguh untuk memperjuangkan Pancasila sebagai
ideologi negara.44
Pada mulanya Pemuda Pancasila bernama Pemuda Patriotik yang
merupakan anak dari partai IPKI, yang berjuang mempertahankan Pancasila
42
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf situs ini diakses
pada 23 Juli 2012. 43
. http://pemudapancasila.or.id/profil/sejarah/ 44
http://pemudapancasila04.blogspot.com/2009/01/selayang-pandang-pemuda-
pancasila.html situs ini diakses pada 21 Maret 2013
24
sebagai dasar Negara UUD 45 sebagai landasan ideologi serta mempertahankan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya mulailah IPKI
membentuk barisan-barisan Pancasila seperti, Pemuda Pancasila, Mahasiswa
Pancasila, Tani Pancasila, Wanita Pancasila, Pelajar Pancasila dan Buruh
Pancasila, untuk mengimbangi kekuatan-kekuatan dari komunis.45
Dalam perjalanan waktu selanjutnya IPKI yang berstatus partai ikut dalam
pemilihan umum pada tahun 1971. Para Kader Pemuda Pancasila dihimbau untuk
memberikan aspirasi politiknya kepartai IPKI, namun usah itu tidak mendapatkan
hasil sama sekali didalam parlemen. Maka IPKI bergabung dengan Partai
Demokrasi Indonesia (PDI) pada tahun 1973. Setelah bergabungnya IPKI ke
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) maka organisasi Pemuda Pancasila menyatakan
dirinya keluar dari IPKI, dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Golongan
Karya (GOLKAR).46
Salah satu tokoh Pemuda Pancasila yang aktif dalam perpolitikan di
Indonesia yaitu Ruhut Sitompul. Dan menjadi salah satu simpatisan Golkar.
Selain aktif di Golkar, Ruhut juga menjadi pengurus aktif di beberapa organisasi
seperti KNPI Dati I DKI Jaya, DPP Pemuda Panca Marga, DPP IKADIN, DPP
Pemuda Pancasila. Saat ini, Ruhut adalah salah satu Ketua DPP Partai Demokrat.
Perannya di partai pemerintah ini cukup penting. Hampir di setiap kasus selalu
bersuara mewakili kepentingan partainya.47
Ada juga Yoris Raweyay yang
menduduki kursi parlemen dari Golongan Karya (Golkar). Namun, tidak dapat
45
Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda
Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012. 46
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf situs ini diakses
pada 23 Juli 2012. 47
http://pushandaka.com/2010/02/ruhut-sitompul.html situs ini diakses pada 23 Juli 2012
25
dipungkiri jikalau mereka akan lebih mementingkan partai daripada kepentingan
organisasinya.
Pada tahun 1981 tokoh-tokoh Pemuda Pancasila dari Sumatera Utara
seperti Amran YS, Hamril YS, Faisal Abdullah, M L Tobing, Effendi Nasution,
melakukan pertemuan di Ancol, dan akhirnya sepakat menunjuk Yapto Suryo
Soemarno menjadi ketua umum menggantikan ML Tobing guna
menyelenggarakan Musyawarah Besar Pemuda Pancasila.48
Setelah diadakannya Musyawarah Bersama pada tahun 1981 akhirnya
terpilihlah Yapto sebagai ketua umum Pemuda Pancasila di Cibubur, Tujuan
utamanya pada waktu itu adalah untuk menguatkan eksistensi Pancasila dan
Undang-Undang tahun 1945 untuk menjaga dekrit presiden, dengan Visi dan Misi
membangun Indonesia yang kuat, kokoh, mandiri, sejahtera, adil dan makmur
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, sekaligus membentuk
kader bangsa, kader nasional dan pancasilais.49
Dengan tujuan memenuhi kebutuhan strategis dan kebutuhan faktual,
maka, Pemuda Pancasila merekrut anggotanya melalui semua golongan, seperti
para sarjana masuk kedalam komponen sarjana Pancasila, mahasiswa masuk
kedalam komponen mahasiswa Pancasila, yang pelajar masuk didalam pelajar
Pancasila, wanita pun ikut kedalam komponen wanita Pancasila. Namun, pada
umumnya anggota Pemuda Pancasila adalah orang-orang yang direkrut dari
48
Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda
Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012. 49
.ibid
26
penjaga keamanan bioskop, pasar-pasar, dan parkiran liar, karena citra awal
Pemuda Pancasila menggunakan kekerasan didalam melakukan kegiatannya.50
Pemuda Pancasila harus siap menerima perubahan dan harus bisa
melakukan perubahan didalam diri mereka sendiri, yang awal mulanya Pemuda
Pacasla selalu melakukan tindakannya dengan cara represif yang mengutamakan
kekuatan fisik, harus dirubah dengan mengutamakan pola fikir, ide-ide dan
strategi untuk memberikan banyak manfaat didalam kehidupan bagi masyarakat.
Dengan adanya perubahan ini, diharapkan Pemuda Pancasila dapat
menghilangkan citra negatif dan dapat diterima oleh masyarakat luas.51
Pemuda Pancasila merasa bertanggung jawab dalam membangun bangsa
dan negara Indonesia, Oleh karena itu, demi memajukan nama bangsa, Pemuda
Pancasila mendukung para kadernya yang menjadi anggota legislatif diberbagai
partai politik. Karena kepeduliannya terhadap bangsa dan negara, Pemuda
Pancasila melakukan kerjasama dengan pemerintah dan pengusaha untuk
membuka lapangan pekerjaan baru bagi para pengangguran di Indonesia.52
B. Kiprah Pemuda Pancasila Pada Masa Orde Baru
Kedekatan Pemuda Pancasila dengan Golongan Karya dalam menyalurkan
aspirasi politik, menghasilkan banyaknya anggota Pemuda Pancasila yang
menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR). Walaupun tidak menutup kemungkinan mereka lebih melilih
50
.Ibid. 51
http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17 situs ini diakses pada 10 Desember 2012. 52
.http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17 situs ini diakses pada 10 Desember 2012.
27
mendahulukan partai tersebut ketimbang ormasnya, akan tetapi banyak juga yang
tidak bisa lepas dari didalam Pemuda Pancasila.
Tidak hanya pada Golongan Karya (Golkar) tetapi kedekatan Pemuda
Pancasila dengan kalangan Militer pun juga terlihat pada kasus yang terjadi pada
27 Juli 1996, Pemuda Pancasila terlihat jelas sebagai alat represif negara, Pemuda
Pancasila mengerahkan massa untuk mengepung sekretariat DPP PDI di Jalan
Diponegoro. yang dimana pada mulanya kasus ini memang dipelopori oleh Partai
Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P).53
Untuk mengungkapkan kasus tersebut, polisi sendiri meminta keterangan
sebanyak 29 saksi dari jajaran militer dab 29 saksi dari jajaran Polri, serta 92 saksi
adalah warga sipil dari berbagai kelompok.54
Besarnya dari jumlah saksi serta
banyaknya anggota militer yang disidik memperlihatkan bahwa bobot kasus
tersebut sangatlah besar, akan tetapi, janji pihak kepolisian untuk mengusut tuntas
kasus ini ternyata belum terenuhi.55
Ada banyak kejanggalan yang muncul dalam penyidikan kasus tersebut.
Terhadap pelaku sipil, misalnya, hanya dengan sekali pemeriksaan tokoh-tokoh
PDI yang diduga terlibat dalam kasus tersebut langsung dikenakan status
tersangka dan dikenai tahanan di Mabes Polri pada pertengahan April 2000.
53
Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang
Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001, h.140 54
Masyarakat sipil Dallam penyelidikan tersebut dibagi menjadi lima kelompok, yakni
Kelompok PDI, Kelompok Johar Baru, Kelompok 124 (korban penyerbuan), Kelompok Pasar
Induk, dan Kelompok Cengkareng. Kompas, 8 Juni 2000 55
Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang
Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001, h.139
28
tokoh-tokoh PDI tersebut antara lain Soejardi, Butu Hutapea, dan Alex Widya
Siregar, serta seorang tokoh Pemuda Pancasila, Yorrys Raweyai.56
Namun, tersangka dari pihak militer, sampai dengan proses akhir
penyidikan, tidak satupun dikenai tahanan. Mereka hanya dijadikan saksi.
Kalaupun ada yang jelas terbukti, mereka hanya dikenakan sanksi yang bersifat
internal, yakni dikeluarkan tidak hormat dari kesatuannya. Padahal berbagai
keterangan yang diberikan para petinggi militer banyak yang mengindikasikan
keterlibatan mereka dalm kasus tersebut, meskipun hal itu disampaikan dengan
saling lempar tuduhan diantara mereka sendiri.57
Menurut kuasa hukum Yorrys, Sophar Maru Hutagalung, dalam
penyidikan tersebut Yorrys memberikan keterangan bahwa
sebelum terjadi kasus 27 Juli, pada 20 Juli 1996 Yorrys diminta
datang ke Kodam Jaya oleh Mayor Rudy yang pada saat itu
menjabat menjadi Staff Intel Kodam Jaya, untuk bertemu dengan
Kolonel Haryanto. Ketika itu, Haryanto yang menjabat sebagai
Assisten Intel Kodam Jaya memberitahukan kepada Yorrys bahwa
aparat keamanan akan melakukan operasi pembubaran mimbar
bebas di Jalan Diponegoro no.58. Yorrys ditugaskan menyiapkan
90 orang untuk mengamankan tiga tempat sebagaimana yang telah
disebutkan tadi, sedangkan mimbar bebas merupakan tugas aparat
keamanan.58
Terhadap pengakuan Yorrys, Sutiyoso yang kala itu menjabat
sebagai Pangdam Jaya mengatakan bahwa dirinya tidak
memberikan perintah kepada Yorrys Raweyai selaku Ketua
Pemuda Pancasila untuk mengerahkan massa diseputar secretariat
DPP PDI pada 27 Juli 1996. “Yang jelas, saya tidak pernah
menyuruh seperti itu. Ya bisa saja, orang ngomong kan boleh
saja,” ujarnya.59
56
Ibih, h.139 57
Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang
Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001, h.140 58
Ibid, h.140 59
Ibid, h 141
29
Namun, dalam kesaksian yang diberikan pada 4 Mei 2000, di depan aparat
Penyidik, Sutiyoso mengaku berada disekitar lokasi kejadian. Dia menegaskan
bahwa keberadaan dirinya hanya untuk memeriksa kesiapan pasukan untuk
mencegah kemungkinan meluasnya kerusuhan. Dalm pemeriksaan yang
berlangsung selama sepuluh jam, dia juga menjelaskan bahwa kasus 27 Juli
berawal dari prakarsa politik yang dilatari oleh berkembangnya analisis terhadap
perkembangan situasi politik, yang ketika itu dukungan terhadap PDI Megawati
terus meluas. Kondisi ini dinilai sebagai ancaman potensial terhadap eksistensi
pemerintah pusat beserta komponen pendukungnya.60
Selama masa Orde Baru Pemuda Pancasila mengembangkan tiga prinsip,
yaitu otot, omong dan otak. Maksudnya bahwa organisasi Pemuda Pancasila
membutuhkan anggota yang kuat dan berani mengandalkan fisik, pandai berbicara
dan memiliki pikiran yang cerdik serta pandai. Pemuda Pancasila mengatakan
bahwa orang kuat disegani, pandai omong, tidak mudah diperdaya dan
mempunyai otak yang cerdas agar tidak ditipu orang. Untuk mengandalkan
kekuatan fisik, para anggota Pemuda Pancasila bukanlah hal yang sulit, karena
mereka sudah ditempa oleh kekerasan dijalanan dan perkelahian bukanlah hal
baru bagi mereka. setelah melakukan tiga prinsip tersebut, maka Pemuda
Pancasila merubah seragamnya dari jingga polos menjadi orange loreng, guna
menampilkan power Pemuda Pancasila.61
60
Ikrar Nusa Bhakti, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di Belakang
Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001, h.141 61
http://andre6295.blogspot.com/2012/05/sejarah-pemuda-pancasila-sumut.html situs ini
diakses pada 20 Desember 2012.
30
Setelah banyaknya anggota yang aktif, akhirnya Pemuda Pancasila
merubah citra otot tersebut menjadi otak, dengan cara membuat satuan-satuan
pelajar, satuan mahasiswa, lembaga hukum, lembaga buruh, kaitan itu semua guna
merubah paradigma otot menjadi otak, untuk menghilangkan citra kekerasan, tapi
tetap harus memiliki citra militansi berideologi Pancasila.62
C. Gambaran Umum Pemuda Pancasila Pasca Reformasi
Pemuda Pancasila pasca reformasi mempunyai target dan tujuan untuk
merubah citra negatif, Semua kader dihrapkan dapat memberikan peranannya
secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya agar masyarakat akan
lebih memahami, dan juga harus bisa memberikan nilai-nilai positif dimasyarakat.
Citra bahwa Pemuda Pancasila itu adalah sebuah organisasi preman harus
dirubah. tetapi kadernya harus berani, karena Pemuda Pancasila harus siap mati
demi membela ideologi Pancasila. Tetapi, jangan sampai menyalah artikan bahwa
kader Pemuda Pancasila harus identik dengan unsur-unsur kekerasan dan
premanisme.63
Dalam merubah citra tersebut, Pemuda Pancasila akhirnya memperbanyak
Lembaga-lembaga yang bekerja dan mengabdi untuk masyarakat secara langsung.
Diantaranya adalah Lembaga Hukum (LPPH), Lembaga Bela Negara (Koti
Mahatidana), Lembaga Perempuan (Srikandi), Lembaga Pelajar dan Mahasiswa
(Sapma, Koperasi, Lembaga Buruh dan Lembaga-lembaga lainnya) yang
62
Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda
Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012. 63
http://danielmsy.com/pemuda-panacasila-mendidik-kader-mandiri/ situs ini diakses
pada 20 Desember 2012.
31
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang disesuaikan.
Pemuda Pancasila kedepannya akan mendapat simpati dari masyarakat dan
disegani tapi bukan untuk ditakuti. Hal ini dilakukan dengan cara bekerja keras
agar masyarakat dapat merasakan manfaat organisasi secara langsung.64
Dalam Musyawarah Besar Pemuda Pancasila di Cipayung, Yapto
mengatakan bahwa Pemuda Pancasila sudah siap dan sudah waktunya untuk
membentuk partai politik dan menyatakan diri sebagai organisasi independen.
Dua tahun kemudian dengan mengambil waktu hari lahir Pancasila 1 Juni 2001,
akhirnya terbentuklah Partai Patriot Pancasila yang dideklarasikan di Tugu
Proklamasi Jakarta. Dua tahun kemudian pada tahun 2003, partai ini secara resmi
didirikan dengan akta notaris. Pendirian partai resmi ini bertujuan guna memenuhi
persyaratan legal sebagai peserta pemilu 2004. Rapat pimpinan paripurna
memperkuat pendirian bahwa satu-satunya alat politik Pemuda Pancasila adalah
Partai Patriot.65
Meski Pemuda Pancasila mendirikan Partai Patriot Pancasila, namun
Partai Patriot Pancasila justru mempersentasekan suara anggota partainya dari
organisai Pemuda Pancasila hanya sebesar 30 persen saja. Sementara sisanya 70
persen sengaja diberi tempat untuk peran serta masyarakat umum dan kelompok-
keompok lainnya yang ada dimasyarakat,seperti kelompok profesional atau
gabungan pengusaha. Ini tidak hanya untuk menunjukkan bahwa Partai Patriot
Pancasila terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung, karena kelompok-
kelompok usaha ini memang turut dalam kegiatan mensosialisasikan partai ke
64
http://dankotimahatidanappbara.blogspot.com/2012/11/sejarah.html situs ini diakses
pada 20 Desember 2012. 65
Ibid, h.408
32
masyarakat. Dengan kekuatan basis masa pendukung ini, Partai Patriot Pancasila
optimis bisa meraih persentase suara minimal dua pesen dalam pemilu 2004.66
Partai Patriot ini tidak terlalu banyak berharap dalam memasang tagetnya
menghadapi Pemilihan Umum pada tahun 2004, Partai yang mengklaim bahwa
memiliki potensi sebanyak 6 juta pemilih dari seluruh anggota Pemuda Pancasila
seindonesia ini cukup puas jika pada keikutsertaannya yang pertama dalam pemilu
dapat meaih lima persen suara pemilih untuk melewati batas minimal electoral
threshold (dua persen suara) pemilih, agar pasti lolos menjadi peserta Pemilihan
Umum 2009.67
Pada hasil Pemilihan Umum tahun 2004, Partai Patriot Pancasila
mendapatkan 1.073.139 suara atau sebanyak 0.95% suara. Karena tidak mencapai
target sebesar lima persen dan tidak mendapatkan kursi di parlemen, maka Partai
Patriot Pancasila merubah nama menjadi Partai Patriot guna mengikuti Pemilihan
Umum pada tahun 2009.68
Gunung R Hutapea, Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan,
mengatakan banyak sekali anggota-anggota Pemuda Pancasila yang aktif di partai
politik lain, namun Pemuda Pancasila ini mengatakan bahwa kita boleh dimana-
mana tetapi tidak kemana-mana.Artinya anggota Pemuda Pancasila harus tetap
menyuarakan ideologi Pancasila.
Karena potensi Partai Patriot tidak mencukupi, maka Partai Patriot
memberi pesan kepada anggota Pemuda Pancasila yang aktif di Partai lain,
meminta supaya benar-benar membicarakan hal-hal yang berkepentingan dengan
66
Sugia, Aritasius, Partai-partai Politik Indonesia : ideologi dan program 2004-2009,
Jakarta : Kompas, 2004, h.410 67
Sugia, Aritasius, Partai-partai Politik Indonesia : ideologi dan program 2004-2009,
Jakarta : Kompas, 2004, h.408 68
http://partai.info/pemilu2009/ situs ini diakses pada 26 Desember 2012.
33
masyarakat. Terdapat tiga hal yang diminta Pemuda Pancasila yaitu pendidikan,
lapangan pekerjaan dan penegakkan hukum. Karena tiga hal itu menjadi program
kerja Pemuda Pancasila di Indonesia Pasca Reformasi.69
Kesimpulan dari semua bahasan diatas memang awalnya Pemuda
Pancasila didirikan untuk memperjuangkan ideologi pancasila dari faham
komunisme yang ingin merubah faham Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Setelah berhasil mempertahankan itu, Pemuda Pancasila mulai aktif didalm
pemerintahan dan bergabung dengan Golongan Karya yang mendapatkan hasil
kursi parlemen untuk Pemuda Pancasila.
Kedekatan Pemuda Pancasila dengan kalangan militer terlihat jelas
didalam peristiwa DPP PDI yaitu kerusuhan 27 Juli 1996 yang dimana militer
menginstruksikan Pemuda Pancasila sebagai barisan depan untuk mengamankan
kerusuhan, akan tetapi dibantah oleh Pangdam Jaya yang mengatakan tidak
menggunakan organisasi Pemuda Pancasila sebagai parisan keamanan militer.
Kedekatan Pemuda Pancasila dengan Golongan Karya terlihat jelas
dimana petinggi organisasi Pemuda Pancasila mendapatkan jabatan penting di
Golkar serta menduduki kursi parlemen pemerinthan.
Pasca runtuhnya Orde Baru dan keluarnya Pemuda Pancasila dari
Golongan Karya, akhirnya Pemuda Pancasila membentuk Partai Politik yang
bernama Partai Patriot Pancasila untuk mengikuti pemilihan umum. Namun,
karena suara partai tersebut tidak mencapai lima persen, maka Partai Patriot
Pancasila gagal mendapatkan kursi di parlemen.
69
Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda
Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012.
34
BAB IV
KIPRAH PEMUDA PANCASILA DAN MUNCULNYA PREMAN-
PREMAN BERIDEOLOGI AGAMIS DAN ETNIK PASCA REFORMASI
A. Kiprah Pemuda Pancasila
Lorn Ryter mengatakan didalam bukunya “Pemuda Pancasila The
Loyalist Free men of Soeharto Order” mengatakan bahwa, organisasi-organisasi
kepemudaan ini dimanfaatkan oleh elite-elite politik untuk melakukan sejenis
kegiatan premanisme dengan menggunakan ancaman dan kekerasan sebagai
metode utamanya untuk mendapatkan keuntungan politik. Militer pun berupaya
kuat agar kelompok pemuda berpartisipasi demi membasi musuh-musuh politik
pemerintahan dan kemudian kelompok kepemudaan itu dijadikan sebagai mitra
guna memberantas masalah keras selama Orde Baru.70
Mengenai Pemuda Pancasila menurut Loren Ryter patut diperhatikan.
Menurutnya, muncul dan mengemukanya Pemuda Pancasila di akhir zaman
Soeharto adalah akibat dari kebutuhan yang sudah dirancang atau direncanakan
sejak awal Orde Baru itu terbentuk, yang bertujuan untuk mentransformasikan
nasionalisme revolusioner pemuda setelah kemerdekaan kedalam nasionalisme
yang diekspresikan melalui negara. Transformasi ini dilakukan tanpa
mengorbankan pengorbanan semangat yang dimiliki pemuda. Karenanya
70
Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free men of Suharto’s Order?.” dalam
Indonesia no.66, 1998, h.45-73
35
perjuangannya itu harus selalu memperoleh dan menghasilkan imbalan material
yang bersifat pribadi, para pemuda itu lalu berubah menjadi preman.71
Pada tahun-tahun saat mulai kebangkitan Pemuda Pancasila, Yapto
diundang untuk menghidupkan kembali Pemuda Pancasila, karena Yapto
dianggap sebagai sosok yang sangat berkualitas dan memiliki kharismatik tinggi
khususnya ketika masih merajai geng Siliwangi.72
Berbicara mengenai pemimpin Pemuda Pancasila tentu tidak luput
membicarakan Yapto Soerjosoemarno yang pernah terlibat dalam kelompok
Siliwangi Boys Club yang banyak disegani masayarakat ketika itu. Siliwangi
Boys Club yang dikenal pula dengan nama 234 SC, hal ini dikarenakan
anggotanya yang kerap mengisap rokok Ji Sam Soe yang artinya 234. Komunitas
ini memiliki sayap yang begitu lebar dan terkenal, sehingga tidak sedikit orang
yang menginginkan untuk ikut bergabung.
Pemuda pancasila sebagai alat yang digunakan pemerintah suharto untuk
membatu kegiatan kepemerintahannya. Dengan kata lain Pemuda Pancasila adalah
tangan kanan dari pemerintah Suharto dalam menjalankan fungsinya dalam
menyelasaikan “permasalahan vertikal” (pemerintah terhadap rakyatnya). Seperti
contohnya menekan aktifis-aktifis “Prodem” (pro demokrasi) dan melakukan
perlawanan terhadap demonstran yang menentang rezim suharto, menjaga kantor-
kantor Non Goverment Organisation (NGO) dan partai-partai politik lain agar
tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepemerintahan suharto,
mengintimidasi para akademisi dan aktifis khususnya pada saat sebelum
71
Hairus Salim Hs, KELOMPOK PARAMILITER NU, Yogyakarta: LKiS, 2004, h.14 72
Ibid, h.19
36
pemilihan umum, mencari dan membebaskan tanah-tanah serta memaksa para
pemilik tanah untuk menjual tanahnya dengan harga murah, menjadi “body
guard” dari Keluarga Cendana, menjadi pengawal Golkar dalam pemilihan
umum. Gerakan ini dimotori oleh Yapto dan Yoris. Hal-hal inilah yang
menciptkan opini publik bahwa Pemuda Pancasila adalah “Preman, bajingan,
penjahat” dan segala sesuatu yang buruk. Maka publik pun menyimpulkan bahwa
Pemuda Pancasila adalah “Organisasi Preman” yang tujuan utamanya adalah
menjaga seluruh kepentingan Suharto.73
Pemuda Pancasila sering sekali melakukan aksi-aksi represif terhadap para
penentang rezim soeharto, bukan hanya para pembangkang dan kelas menengah
saja yang merasakn sikap represif Pemuda Pancasila, tetapi juga masyarakat biasa
kena imbasnya. Pemuda Pancasila juga bekerja sama dengan Militer yang
bertujuan menggusur penduduk demi pembebasan lahan Kawasan Niaga Terpadu
Sudirman.74
Yang paling menarik dari kelompok ini yang menandai solidaritas mereka
dan seolah membuat kelompok ini menjadi kelompok yang ditakuti adalah
ultimatum dari ketuanya yakni:
“apabila salah seorang teman kita ada yang disakiti, maka kita semua akan merasa
tersakiti dan kita diharuskan membalas siapapun yang mencubit teman kita
tersebut. Kita tidak diperbolehkan menyusahkan orang lain. Jika mereka menjual,
73
Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free Man of Suharto’s Order?.” dalam
Indonesia no.66, 1998, h.124-126 74
George Junus Aditjondro, Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki Berkaki Tiga:
Istana, Tangsi dan Partai Penguasa, Yogyakarta: LKiS, 2006, h. 20.
37
kita bernegosiasi dengan baik. Apabila mereka sudah kelewatan, maka kita
borong semuanya”.75
Dari tahun 1980-an sampai dengan 1990, Pemuda Pancasila menjadi
gerakan pemuda yang paling menonjol yang sebagai gerakan masyarakat yang
menuntut dan memberantas perjudian, prostitusi, peredaran narkoba, pemerasan,
dan premanisme. Pada saat itu juga Pemuda Pancasila juga dianggap sebagai
pendukung militan rezim Soeharto serta sebagai pengawal pribadi dari keluarga
Soeharto beserta kroni-kroninya baik secara politik maupun bisnis. Keanggotaan
Pemuda Pancasila secara nasional diperkirakan bekisar 4-10 juta anggota diakhir
tahun 1990-an, Keanggotaannya yang bekisar hampir 4% dari total keseluruhan
masyarakat Indonesia Serta diduduki oleh anak-anak di bawah umur 25 tahun.76
Perubahan situasi politik pasca Orde Baru banyak terjadinya perang antar
kelompok dan persaingan antar institusi dan perusahaan. Indonesia telah menjadi
saksi perubahan tersebut setelah runtuhnya rezim suharto, dimana pemilihan
umum yang relatif kompetitif dan juga parlemen yang lebih aktif dari sebelumnya,
semua perubahan itu memberikan definisi baru dari premanisme, konsentrasi
terhadap definisi premanisme tersebut pun menjadi semakin penting ketika adanya
pemberontakan- pemberontakan di aceh, ambon ketapang dan timor timur. Dapat
dikatakan bahwa premanisme bertransformasi ke bentuk yang lain, dan juga
bentuk dari pemuda pancasila itu sendiri pun berubah, dan diperlukan tinjau ulang
dan observasi atas dinamika premanisme ini.77
75
Loren Ryter, Youth Gangs and Otherwise in Indonesia, h.5 76
Ibid, h.3 77
Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free Man of Suharto’s Order?.” dalam
Indonesia no.66, 1998, h.154
38
Premanisme bertransformasi menjadi suatu ranah sosial lainnya serta
menimbukan konsentrasi publik baru, juga memberikan signifikansi baru atas
perdebatan tentang “provokator” yang sering muncul berdasarkan laporan dari
tim pencari fakta pada “kerusuhan mei” yang dirilis pada November 1998.
Pembahasan dan isu-isu tentang provokator pun berkembang dan berlanjut pada
kerusuhan-kerusuhan dan perselisihan-perselisihan yang terjadi pada desember
1998 dan januari 1999. bermula di kerusuhan ketapang lalu berlajut kepada
kerusuhan yang terjadi di Timor Leste dan juga kerusuhan di ambon.78
Setiap elemen masyarakat dari pengamat sosial hingga polisi pun mengaku
bahwa semua kerusuhan dan kericuhan yang terjadi pada saat itu adalah berkat
campur tangan para preman yang tak terkendali. Kerusuhan-kerusuhan yang
dipelopori oleh preman tidak menyampaikan pesan apapun, seperti “Kerusuhan
Mei” yang menyampaikan pesan perlawanan atas otoritas pemerintah Suharto,
tidak terdapat unsur politis di dalamnya. Kerusuhan yang dipelopori oleh para
preman lebih bersifat “komunal” yaitu perang antar suku, antar agama, yang
disebut sebagai konflik horizontal atau antar elemen masyarakat.79
Pembahasan tentang provokator ini membawa Negara ini untuk keembali
kepada zaman kepemimpinan suharto, dimana provokator di analogikan sebagai
partai ke tiga dan dibawah naungan partai politik yang membiayai mereka untuk
menciptakan perubahan situasi politik yang cepat. Dalam konteks Indonesia
suharto sebagai pemimpin memiliki seorang Wiranto yang dikenal sebagai
“Puppet Masters of Violence”. Tujuan menciptakan konflik horizontal ini
78
Ibid, h.154 79
Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free Man of Suharto’s Order?.” dalam
Indonesia no.66, 1998, h.152
39
melainkan untuk memegang kendali kekuatan militer Dan mengengurangi
ancaman kriminal agar para pemegang kekuasaan dapat leluasa untuk
menjalankan korupsi dan segala bentuk eksploitasi terhadap kekuasaan yang Ia
pimpin.80
Pasca runtuhnya rezim suharto, pemuda pancasila mencoba menjadi lebih
rendah hati atau “low profile”, dan menghindari segala macam bentuk dari agitasi
secara terang-terangan. Namun orientasi mereka berubah menjadi berpusat kepada
kegiatan politik dan kegiatan ekonomi illegal. Pemuda Pancasila memiliki
peranan penting dalam menciptakan konflik horizontal di Indonesia, karena
mereka dikenal sebagai loyalis soharto. Kerusuhan di Timor Leste pun disebabkan
oleh campur tangan dari para “preman” Pemuda Pancasila ini. Tidak hanya di
Timor Leste, koflik horizontal yang terjadi di Ambon dan Ketapang juga
disinyalir atas campur tangan dari para preman ini, demi mencapai tujuan “atasan”
mereka.81
Pada saat ini, berbicara mengenai hubungan antara politik dan kelompok
yang ada di Indonesia harus jelas. Sesuatu hal yang mencolok dalam kasus di
Indonesia adalah formalisasi gangster menjadi organisasi yang tengah diakui dan
relatif stabil selama lebih dari seperempat abad. Di era saat ini kecenderungan
adanya geng atau kelompok semacam 234 SC lebih luas dan semakin diminati.
Pada tahun 1998 banyak organisasi-organisasi atau kelompok-kelompok yang
80
Ibid, h.152 81
Ibid, h.153
40
bermunculan. Dan ditahun yang sama pula pengaruh OKP di jalanan sedikit
berkurang meski tidak sama sekali hilang.82
Berubahnya sistem politik Indonesia menjadi multi-partai membuka
peluang mereka semakin besar untuk berkecimpung dalam kegiatan politik.
Dalam demokrasi parlementer banyak kesempatan yang dapat digunakan
pemimpin-pemimpin kelompok yang senior dapat terlibat dalam partai politik,
bahkan mungkin ribuan pemimpin OKP saat ini memegang jabatan di parlemen,
baik di tingkat nasional, provinsi, dan kota di seluruh Indonesia. Hal tersebut
membuktikan bahwa pemimpin Pemuda Pancasila didistribusikan di seluruh
kepartaian, misalnya Yorrys Raweyai kini memimpin sayap pemuda baru Golkar
dan sedang memegang kursi di parlemen setelah sebelumnya dihapus sebagai
kroni Soeharto pada tahun 1998, dan ketika itu Japto pun menjalankan partai
politiknya sendiri.83
Tidak hanya itu, banyaknya partai politik juga membuat peluang mereka
untuk berkamuflase masuk membuat garda pemuda, atau sayap dari partai
tersebut. Seperti contohnya PDI Perjuangan mendirikan satgas untuk mengawal
Habibi. Juga PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang mendirikan Gerakan
Pemuda Ka’bah (GPK) semua itu adalah bentukan dari preman-preman yang
berkecimpung dalam dunia politik. Namun tidak banyak juga preman-preman
yang tetap menjadi pemicu konflik di daerah daerah rawan seperti Maluku dan
Ambon.84
82
Loren Ryter, Youth Gangs and Otherwise in Indonesia, 2009, h.21 83
Ibid, h.21 84
Lorn Ryter, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free Man of Suharto’s Order?.” dalam
Indonesia no.66, 1998, h.153
41
Pada masa kepemimpinan presiden Gus Dur, para preman-preman jebolan
Pemuda Pancasila tergabung dalam Banser. Gerakan ini bertujuan untuk
menyelesaikan permasalahan Laskar Jihad, ketika cara formal sudah tidak lagi
ampuh untuk menyelasaikan masalah ini. Gerakan banser ini adalah bentuk lain
dari Pemuda Pancasila di masa suharto dimana gerakan ini digunakan sebagai alat
untuk melindungi presiden dari ancaman kriminal yang menggangu jalannya
kepemerintahannya.85
Dimasa sekarang ini Pemuda Pancasila serius sekali ingin menghilangkan
citra preman, semula Pemuda Pancasila merekrut anggotanya dari pasar-pasar,
preman-preman, dan penjaga keamanan dibioskop, pasca Revormasi ini Pemuda
Pancasila mulai merekrut anggotanya dari kalangan yang berpendidikan, didalam
Pemuda Pancasila kini terbagi menjadi beberapa anggota yaitu, Anggota Biasa,
Anggota Kader, Anggota Luar Biasa, dan Anggota Kehormatan. Semua anggota
mempunyai kewajibannya masing-masing dan harus mentaati seluruh ketentuan-
ketentuan serta peraturan-peraturan organisasi.86
Dikalangan kader-kader Pemuda Pancasila, kata preman itu sama sekali
tidak menyakiti hati dan membuatnya tersinggung. Bahkan pada umumnya para
kader Pemuda Pancasila measa bangga, karena pada era sekarang preman itu lebih
dimaksudkan pada orang bebas yang mandiri, seperti yang diungkapkan Jusuf
Kalla, beliau mengatakan secara lugas baha di negeri ini masih sangat dibutuhkan
85
Ibid, h.154 86
Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda
Pancasila Gunung R Hutapea.
42
sosok preman, tentusaja bukan dalam arti untuk melakukan kejahatan korupsi,
tetapi lebih pada sosok orang bebas yang penuh kemandirian.87
Ada istilah yang diucapkan Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto yaitu:
”Kami tidak akan berkecil hati dengan sebutan itu. Lebih baik
dikatakan organisasi dengan kader-kader haram jadah yang menuju
sajadah, daripada kader sajadah yang menjurus ke prilaku haram
jadah”. Kebanggaan disebut preman itu yang justru memunculkan
semangat kader-kader Pemuda Pancasila bersatu untuk mandiri.
Mereka kuat dalam aksi sosial, tolong menolong sesama anggota dan
kompak dalam kesenangan maupun kesulitan”.88
Maka didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, demi
merubah citra negatif, hasil-hasil keputusan Musyawarah Besar ke VIII Pemuda
Pancasila, mendirikan Lembaga, Badan, Yayasan dan Koperasi. Lembaga-
Lembaga Pemuda Pancasila terdiri dari Lembaga Komando Inti (KOTI)
Mahatidana, Lembaga Satuan Pelajar dan Mahasiswaa (SAPMA), Lembaga
Srikandi, Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (LPPH), Lembaga
Pengusaha, Lembaga Buruh dan Pekerja, Lembaga Tani, Nelayan, dan Lembaga
Politik.
B. Konfigurasi Premanisme Baru Agamis dan Etnik
Kegiatan-kegiatan positif Pemuda Pancasila mulai tercemar karena adanya
konflik-konflik yang didasari provokasi-provokasi antar ormas lain, seperti Forum
Betawi Rempug (FBR), dan Forum Pembela Islam (FPI) yang mempunyai
87
http://patriot-indonesia.blogspot.com/2009/03/ketika-preman-bermusyawarah.html situs
ini diakses pada 11 Januari 2013 88
Ibid,
43
kemiripan dan perekrutan anggotanya namun dengan mengatas namakan ideologi
yang berbeda. FBR yang mengatasnamakan Etnik Betawi bisa dibiang lebih
mengena dalam melakukan rekrutmen anggota, karena lebih terfokus ke daerah
miskin atu pengangguran.89
Anggota FBR sendiri mengakui bahwa sebelum bergabung dengan Forum
Betawi Rempug banyak orang yang berfikir bahwa mereka adalah pembuat onar
sehingga tidak ada yang bersedia memberi pekerjaan. Akan tetapi setelah
bergabung dengan FBR, justru yang terjadi adalah sebaliknya, di mana setiap
anggota dihormati, bahkan tidak jarang yang meminta bantuan mengenai sengketa
atau sekedar untuk belajar mengenai kebudayaan Betawi. Mereka mengakui
bahwa apa yang mereka lakukan sejak berakhirnya rezim Orde Baru merupakan
cara untuk mengangkat kepala, yang artinya tidak membiarkan diri menjadi alat
politis kaum elit. Melalui FBR orang-orang Betawi khususnya para anggota
memiliki kebanggaan terlahir menjadi orang Betawi, yang kemudian akan
memperbaiki kondisi dengan langkah-langkah yang nyata. FBR sendiri
termotivasi untuk menegakkan teguh keadilan, sehingga mereka sangat
menyangkal apabila mereka dianggap sebagai “geng preman”.90
Namun jika dilihat dari peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini,
FBR terlibat konflik dengan Ikatan Keluarga Betawi (IKB) di Kebayoran Lama
yang tidak lain untuk memperebutkan lahan parkir serta kutipan-kutipan pedagang
89
David Brown and Ian Wilson, Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi
Brotherhood Forum in Jakarta. (Western Australia: Murdoch University, 2007)., h.16 90
Ibid, h.17
44
didaerah sekitar.91
Dilihat dari kejadian ini bahwa, FBR mengenyampingkan
ideology etnik betawinya guna memperoleh keuntungan sepihak, dapat terlihat
jelas bahwa disadari atau tidak, dan secara langsung atau tidak FBR telah
melakukan ancaman pemerasan terhadap pengusaha serta Ormas lain yang ada di
Jakarta meski dengan dalih untuk kepentingan masyarakat Betawi. Akan tetapi
memang pada kenyataannya banyak pula masyarakat yang meminta bantuan
kepada FBR mengenai sengketa tanah dan lain-lain.92
Konflik Pemuda Pancasila juga terjadi di wilayah Ciputat Timur, Pemuda
Pancasila sebenarnya tidak ada musuh Menurut Ketua Bidang Organisasi dan
Kepemudaan Gunung R Hutapea, mereka itu dimanfaatkan oknum-oknum.
Bahwa ada kepentingan-kepentingan lain untuk meningkatkan eksistensinya,
karena salah satu organisasi yang mempunyai nama dan kekuatan yang real hanya
Pemuda Pancasila. Akhirnya terdapat beberapa pendapat pasca konflik itu, ada
yang bilang bahwa Pemuda Pancasila itu melemah, tapi ada jga yang mengaakan
bahwa Pemuda Pancasila lebih dewasa daam menyikapi permasalahan.
Penyelesaian permasalahan konflik antar Pemuda Pancasila dengan Forum Betawi
Rempug (FBR) dengan cara mediasi, kedua pimpinan organisasi tersebut
melakukan pertemuan dan melakukan komunikasi.93
Ada pula Front Pembela Islam atau yang dikenal dengan singkatan FPI
merupakan kelompok organisasi massa Islam yang bergaris keras. Organisasi FPI
91
http://news.detik.com/read/2007/05/22/141903/783436/10/fbr-vs-ikb-negosiasi-pasca-
bentrok-dipimpin-kapolres 92
David Brown and Ian Wilson, Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi
Brotherhood Forum in Jakarta. (Western Australia: Murdoch University, 2007), h.28 93
Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan Pemuda
Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012.
45
juga terlihat sebagai organisasi yang seolah memberikan kesempatan untuk
mengekspresikan kebencian yang dirasakan kaum marginal akibat benturan
ekonomi dan sosial, meskipun pada kepemimpinannya FPI tidak tertarik untuk
menampilkan diri pada masyarakat yang secara luas. FPI sendiri dianggap sebagai
organisasi yang sangat membenci dan menentang segala macam bentuk yang
melanggar ajaran agama Islam. Hal tersebut dapat terlihat ketika banyak kegiatan-
kegiatan atau razia-razia yang dilakukan oleh FPI terhadap club-club, atau tempat-
tempat yang dilarang tersebut. Akan tetapi secara faktual banyak pula orang yang
menggunakan kekuatan-kekuatan atau mengatasnamakan FPI dalam melakukan
sesuatu.94
Dari faktor-faktor yang ada dalam kasus kekerasan yang terjadi dewasa
ini, merupakan salah satu dari sekian banyak masalah yang harusnya dapat
ditangani oleh negara, dan perlu diketahui bahwa kekerasan yang diakomodir dari
kelompok-kelompok tertentu merupakan kebingungan mereka akan moral yang
kognitif dan secara langsung mereka alami. Seperti yang dikemukakan oleh
Hobbesian mengenai model negara, yakni salah satu negara yang kuat adalah
negara yang dapat memberikan kerangka kerja politik yang stabil, sehingga dapat
menghapus ketidakamanan fisik dan materi yang menimbulkan kekerasan.95
Kekarasan merupakan gambaran yang muncul akibat dari pragmatis atau
kepentingan pribadi yang dirasakan oleh individu atau masyarakat yang
terpinggirkan. Alasan utama adanya kekerasan oleh sekelompok masyarakat ini
94
Khoo Boo Teik, Vedi Hadiz and Yoshihiro Nakanishi (eds), Islam dan Political Dissent
Studies and Comparisons from Asia and the Middle East. Interim Report. (IDE-JETRO : Murdoch
University, 2012), h.8 95
David Brown and Ian Wilson, Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi
Brotherhood Forum in Jakarta. (Western Australia: Murdoch University, 2007), h.28
46
adalah gagalnya negara dalam memberikan kerangka hukum, sosial, dan politik
yang secara jelas dan sukses untuk kepentingan masyarakat tanpa terkecuali.
Pembenaran dalam melakukan kekerasan tersebut selain ingin menjaga kesukuan,
keagamaan, dan nasionalisme dipandang juga sebagai penyamaran guna untuk
terwujudnya kepentingan pribadi. Kekerasan politik tersebut dipahami sebagai
gagalnya sebuah negara dalam melegitimasi diri dan menjaga moralitas bangsa,
sehingga anomi individu yang mencari cara tersendiri untuk mempertahankan
kesukuan, agama, dan nasionalisme semakin berkembang. Maka kemudian yang
muncul adalah kekerasan atau benturan emosi antar komunitarian tersebut, yang
negara juga dianggap gagal dalam mendamaikan hal tersebut.96
Sebenarnya marjinalisasi tidak selalu menghasilkan kekerasan.
Marginalisasi yang muncul disebabkan dari beberapa faktor, diantaranya asal-usul
budaya, ekonomi dan politik, yang paling mempengaruhi adalah perampasan
materi yang dirasakan oleh kaum terpinggirkan serta gangguan otoritas mereka.
Sehingga mereka merasakan kehilangan kohesi sosial yang berujung
permasalahan ekonomi. Setelah itu terjadi, beberapa kegiatan dan tindakan
mereka tentu terpengaruh atas dasar emosi dan kemudian berkembang ke arah
yang kurang rasional.97
Hobbes dalam terminologinya menyebutkan bahwa
kecemasan tentang masa depan, ketidaktahuan tentang asal mula penyebab
sesuatu, merupakan sumber dari seseorang berperilaku, apakah itu kebaikan atau
kejahatan. Sedangkan Roger Peterson mengatakan bahwa ketakutan dan
96
David Brown and Ian Wilson, Ethnicized Violence in Indonesia: The Betawi
Brotherhood Forum in Jakarta. (Western Australia: Murdoch University, 2007), h.28-29 97
Ibid, h. 12-13
47
kebencian yang diarahkan kepada sebuah kesalahan, maka dapat berkembang
menjadi kemarahan yang menyebar sehingga muncullah kekerasan.
48
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Awal mula aksi dan tindakan represif Pemuda Pancasila pada masa Orde
Baru, semuanya didasari oleh besarnya keinginan Pemuda Pancasila untuk
mempertahankan serta memperjuangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai ideologi negara, serta mempertahankan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Setelah berhasil mempertahankan ideologi Pancasila dari faham
Komunisme, kekuatan serta jaringan komunikasi Pemuda Pancasila dimanfaatkan
oleh militer untuk menjadi barisan pengamanan serta milisi-milisi yang memberi
tekanan kepada rmasyarakat apabila ada yang melakukan hal-hal yang bisa
dikatakan mengancam roda pemerintahan pada masa Orde Baru.
Karena Pemuda Pancasila banyak sekali melakukan tindakan represif
terhadap masyarakat, akhirnya Pemuda Pancasila dicap buruk oleh banyak
kalangan dimasyarakat. Mereka mengatakan bahwa Pemuda Pancasila sebagai
Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) preman serta menjadi antek-anteknya Orde
Baru.
Di era Reformasi ini, Pemuda Pancasila ingin merubah pandangan
masyarakat terhadap Pemuda Pancasila. Mereka ingin masyarakat tidak menyebut
mereka Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) preman. Pemuda Pancasila ingin
masyarakat menerima kehadirannya ditengah-tengah masyarakat.
49
Pemuda Pancasila banyak sekali melakukan kegiatan sosial
kemasyarakatan di hampir seluruh wilayah di Indonesia, kegiatan sosial
Kemasyarakatan itu bertujuan agar masyarakat mulai mengerti dan memahami
bahwa Pemuda Pancasila serius ingin membuang istilah preman, Pemuda
Pancasila kini hanya menjadi organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan.
Didalam dunia politik di Indonesia, Pemuda Pancasila melihat, sudah tidak
ada lagi partai politik yang serius memperjuangkan ideologi Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, maka akhirnya Pemuda Pancasila membentuk partai
politik yang bernama Partai Patriot Pancasila berdasarkan ideologi Pancasila yang
mempunyai sifat terbuka untuk setiap warga negara Republik Indonesia yang
sudah mempunyai suara hak pilih.
Berdirinya Partai Patriot Pancasila didalam Pemuda Pancasila, sebenarnya
juga ingin menepis anggapan masyarakat yang mengatakan bahwa Pemuda
Pancasila antek-antek Orde Baru, Oleh karenanya berdirilah Partai Patriot
Pancasila pada tahun 2001.
Banyak sekali anggota Pemuda Pancasila yang aktif diluar Partai Patriot
Pancasila, Mereka lebih memilih partai yang mempunyai kekuatan di Indonesia
untuk menaikkan nama dan citra politiknya. Anggota-anggota Pemuda Pancasila
dibebaskan untuk memilih partai politik mana yang akan diikutinya, untuk
menopang namanya didalam dunia politik Indonesia, asalkan mereka tetap
memperjuangkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
Dimasa Reformasi ini, masih saja terlihat aksi-aksi premanisme Pemuda
Pancasila yang dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya dengan Organisasi
50
Kemasyarakatan lain, padahal mereka sudah menyatakan dan mengatakan dengan
jelas bahwa Pemuda Pancasila akan membuang citra preman didalam
organisasinya dan akan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat
sekitar.
Seiring dengan Reformasi terdapat berbagai macam perubahan level
struktural. Pemuda Pancasila menjadi independensi dan tidak menjadi alat
Represif Negara. Tetapi, dengan membentuk Partai Politik, Pemuda Pancasila
menjadi salah satu alat untuk mengembangkan kiprah Civil Society pada masa
Reformasi.
Pada masa Revormasi mulai muncul premanisme-premanisme baru yang
mengatasnamakan etnis dan agama, premanisme tersebut adalah Forum Betawi
Rempug (FBR) dan Front Pembela Islam (FPI), mereka melakukan kegiatannya
dengan cara represif guna mempertahankan hidupnya, dan memperdanai
organisasinya.
Sangat sedikit sekali ketiga ormas ini yaitu PP, FPI, dan FBR yang
melakukan tugas atau kegiatannya guna mempertahankan ideologinya. Tetapi
kebanyakan untuk menguasai lahan-lahan yang dianggap bisa meraup keuntungan
organisasinya, bahkan sampai terjadi konflik.
51
DAFTAR PUSTAKA
Buku
Aditjondro, George Jenus, Korupsi Kepresidenan Reproduksi Oligarki
Berkaki Tiga: Istana, Tangsi, dan Partai Penguasa. Yogyakarta: LKiS 2006.
Althusser, Louis, Filsafat Sebagai Senjata Revolusi, Yogyakarta: Resist
Book, 2007.
Arif Mudatsir, Mandan, Krisis Ideologi (catatan tentang ideology politik
kaum santri study kasus penerapan ideologi), Pustaka Indonesia Satu, 2009.
Aritasius, Sugia, Partai-partai Politik Indonesia : ideologi dan program
2004-2009, Jakarta : Kompas, 2004.
Bhakti, Ikrar Nusa, Militer dan Politik Kekerasan Orde Baru: Soeharto di
Belakang Peristiwa 27 Juli?, Bandung: Mizzan, 2001.
Bogdan, dan Tylor. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja
Karya 1989.
Due-Like Project UI. Modul MPK Terintegrasi, Program Dasar
Pendidikan Tinggi Universitas Indonesia, Agustus, 2004.
Fatah, Eep Saefullah, Mencintai Indonesia dengan Amal: Refleksi atas
Fase Awal Demokrasi, Jakarta: Republika, 2004.
Harjana, Suka, Jas Wakil Rakyat dan Tiga Kera Percikan Kebijaksanaan,
Jakarta: Kompas, 2000.
Indo Progres, Agama dan Negara: Jejak Persilangan Kekerasan,
Yogyakarta: Resist Book, 2007.
Khoo Boo Teik, dkk, Islam dan Political Dissent Studies and
Comparisons from Asia and the Middle East. Interim Report. (IDE-JETRO :
Murdoch University, 2012
Moelong, Lex, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Karya,
1990.
Rudy FX, Gunawan, Premanisme Politik, Yogyakarta. LKiS. 2000.
Ryter, Lorn, “Pemuda Pancasila: The Loyalist Free men of Suharto’s
Order?.” dalam Indonesia no.66, 1998.
52
_____________Youth Gangs and Otherwise in Indonesia
Salim Hs, Hairus, KELOMPOK PARAMILITER NU, Yogyakarta: LKiS,
2004.
Siegel, James T. Penjahat Gaya (Orde) Baru: Eksplorasi Politik dan
Kejahatan, Yogyakarta, LKiS 2000.
Wilson, Ian and David Brown, Ethnicized Violence in Indonesia: The
Betawi Brotherhood Forum in Jakarta. Western Australia: Murdoch University,
2007.
.
Internet dan Jurnal
http://news.detik.com/read/2007/05/22/141903/783436/10/fbr-vs-ikb-
negosiasi-pasca-bentrok-dipimpin-kapolres
http://patriot-indonesia.blogspot.com/2009/03/ketika-preman-
bermusyawarah.html
http://partai.info/pemilu2009/ situs ini diakses pada 26 Desember 2012.
http://dankotimahatidanappbara.blogspot.com/2012/11/sejarah.html situs
ini diakses pada 20 Desember 2012.
http://danielmsy.com/pemuda-panacasila-mendidik-kader-mandiri/ situs
ini diakses pada 20 Desember 2012.
http://andre6295.blogspot.com/2012/05/sejarah-pemuda-pancasila-
sumut.html situs ini diakses pada 20 Desember 2012.
http://pemudapancasila.or.id/?page_id=17 situs ini diakses pada 10
Desember 2012.
http://pushandaka.com/2010/02/ruhut-sitompul.html situs ini diakses pada 23 Juli
2012
http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/7136/1/08E00255.pdf situs ini
diakses pada 23 Juli 2012.
http://pemudapancasila.or.id/profil/sejarah/
http://pemudapancasila04.blogspot.com/2009/01/selayang-pandang-
pemuda-pancasila.html situs ini diakses pada 21 Maret 2013
53
http://video.tvonenews.tv/arsip/view/53997/2012/02/29/kekerasan_preman
_mengancam_kita.tvOne situs ini diakses pada 28 Desember 2013.
http://www.seputar-indonesia.com/edisicetak/content/view/473131/ ditus
ini diakses pada 28 Desember 2012.
Jurnal Analis Sosial, Perdebatan Konseptual Tentang Kaum Marginal, Bandung:
Yayasan Akatiga, h.27
Majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2010/11/15/INT/mbm.20101115.IN
T135105.id.html situs ini diakses pada 21 Juli 2012.
http://partaipatriot.blogspot.com/ diakses pada 21 Juli 2012 situs ini
diakses pada 23 Juli 2012.
http://tabloidpemudapancasila.com/?Organisasi situs ini diakses diakses
pada 23 Juli 2012.
Awalnya laporan ini ditulis dalam bahasa inggris “From Reformasi to
Institutional Transformation”, copyright President and Fellows of Harvard
College, pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia, Indonesia Menentukan
Nasib Dari Reformasi ke Transformasi Kelembagaan, Jakarta: Kompas,
September 2010, h.165
http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19452/uu-ormas-riwayatmu-
kini- situs ini diakses pada 21 Juli 2012.
http://www.leimena.org/id/page/v/535/peran-ormas-dan-pentingnya-revisi-
uu-no.-8-tahun-1945-tentang-ormas situs ini diakses pada 21 Juli 2012.
Wawancara
Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan
Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 05 Desember 2012, bertempat
di Cilandak Town Square Jakarta Selatan.
Wawancara pribadi dengan Ketua Bidang Organisasi dan Kepemudaan
Pemuda Pancasila Gunung R Hutapea pada tanggal 15 September 2012, bertempat
di MPN Pemuda Pancasila Menteng Jakarta Pusat.