pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan uu no.42/2008 oleh: muslikhin madiani

PEMILU PRESIDEN DAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN WAKIL PRESIDEN

BERDASARKAN UU BERDASARKAN UU NO.42/2008NO.42/2008

Oleh: MUSLIKHIN MADIANI

KPU KAB. PURWOREJODi sampaikan dalam acara Konferensi Kepala

DesaSe- Kab Purworejo, Selasa, 9 Juni 2009

PENDAHULUANPENDAHULUAN Pemilu sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan Pemilu sebagai salah satu perwujudan pelaksanaan

demokrasi, pada prinsipnya diselenggarakan sebagai demokrasi, pada prinsipnya diselenggarakan sebagai sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi sarana kedaulatan rakyat, sarana partisipasi masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana masyarakat, memilih pemimpin politik dan sarana sirkulasi elitsirkulasi elit

Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting yaitu: proses ditentukan oleh tiga hal penting yaitu: proses penyelenggaraannya, aturan-aturan hukumnya, dan penyelenggaraannya, aturan-aturan hukumnya, dan penegakan hukumnya.penegakan hukumnya.

Proses pemilihan menyangkut tentang Proses pemilihan menyangkut tentang penyelenggaranya, pesertanya, tahapan, logistik dan penyelenggaranya, pesertanya, tahapan, logistik dan distribusi serta pemantau. Adapun aturan pemilu distribusi serta pemantau. Adapun aturan pemilu terkait dengan sistem pemilihan umumnya, bagaimana terkait dengan sistem pemilihan umumnya, bagaimana metode pembagian daerah pemilihan, metode metode pembagian daerah pemilihan, metode pencalonan, metode pemberian suara, serta metode pencalonan, metode pemberian suara, serta metode penetapan pemenang dan seterusnya.penetapan pemenang dan seterusnya.

REALITAS OBYEKTIF MASA REALITAS OBYEKTIF MASA KINIKINI

Sebagian besar partai belum berubah jadi Sebagian besar partai belum berubah jadi lebih demokratislebih demokratis

Transisi demokrasi di Indonesia hampir Transisi demokrasi di Indonesia hampir berlalu bergerak kearah konsolidasiberlalu bergerak kearah konsolidasi

Partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, Partisipasi masyarakat pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD sekitar 70,99 %DPD dan DPRD sekitar 70,99 %

PEMILU 2009PEMILU 2009

LANDASAN HUKUM :LANDASAN HUKUM :1.1. UUD Negara Republik IndonesiaUUD Negara Republik Indonesia2.2. UU No. 22/ 2007 tentang UU No. 22/ 2007 tentang

Penyelenggara Pemilihan UmumPenyelenggara Pemilihan Umum3.3. UU No. 2/ 2008 tentang Partai PolitikUU No. 2/ 2008 tentang Partai Politik4.4. UU No. 10/2008 tentang Pemilihan UU No. 10/2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota DPR,DPD dan DPRDUmum Anggota DPR,DPD dan DPRD5.5. UU No. 42/ 2008 tentang Pemilihan UU No. 42/ 2008 tentang Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil PresidenUmum Presiden dan Wakil Presiden

Sosialisasi UU Nomor 42Sosialisasi UU Nomor 42 55

ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILUPENYELENGGARA PEMILU

Pemilu dilaksanakan secara efektif dan Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;Pemilu diselenggarakan untuk memilih Pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden;Presiden dan Wakil Presiden;Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.sekali.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU PRESIDEN 2009

pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, 10 April-31 Mei 09

Pendaftaran Capres dan Cawapres, 10 - 16 Mei 09

Penetapan Pasangan Calon, Pengundian serta Penetapan Nomor Pemilu, 8 - 9 Juni 09

Pengadaan, Pencetakan dan Distribusi , 01 Feb – 07 Juli 09

Masa kampanye2 Juni 2009 -04 Juli 2009

Masa tenang05 Juli – 07 Juli 2009

Penetapan dan Pengumuman hasil Pemilu Tahap I secara Nasional 25 – 27 Juli 09

Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, 08 Juli 2009

Pelantikan dan sumpah/janji presiden dan wakil presiden 20 / 10 / 09

HAK MEMILIH

WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

WNI tersebut didaftar oleh KPU dalam daftar pemilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai pemilih.

HAK MEMILIH

WNI yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/ pernah kawin mempunyai hak memilih.

WNI tersebut didaftar oleh KPU dalam daftar pemilih.

Untuk dapat menggunakan hak memilih, WNI harus terdaftar sebagai pemilih.

PENYUSUNAN DAFTAR PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIHPEMILIH

KPU menggunakan DPT Pemilu Anggota KPU menggunakan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagai DPS PilPresDPR, DPD dan DPRD sebagai DPS PilPres

KPU memutakhirkan DPS paling lama 30 KPU memutakhirkan DPS paling lama 30 (tiga puluh) hari(tiga puluh) hari

KPU mengumumkan DPS (Daftar Pemilih KPU mengumumkan DPS (Daftar Pemilih Sementara) untuk mendapatkan tanggapan Sementara) untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat selama 7 (tujuh) haridari masyarakat selama 7 (tujuh) hari

KPU menerima masukan/ tanggapan dari KPU menerima masukan/ tanggapan dari masyarakat dan menetapkannya menjadi masyarakat dan menetapkannya menjadi DPT paling lama 7 hariDPT paling lama 7 hari

DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu Presiden DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu Presiden harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari harus sudah ditetapkan 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara sebelum pelaksanaan pemungutan suara pemilu Presiden dan Wakil presidenpemilu Presiden dan Wakil presiden

99Sosialisasi UU Nomor 42Sosialisasi UU Nomor 42

SBY - BUDIONOPD, PKS, PPP, PKB, PAN, PBB (Memenuhi : 57 % )

Jusuf Kalla - WIRANTOPG, P HANURA(Memenuhi : 22 % )

MEGA - PRABOWO PDIP, GERINDRA

(Memenuhi : 21 %)

PESERTA PASANGAN CAPRES DAN CAWAPRES DALAM PEMILU PRESIDEN 2009

Catatan: Peserta Pemilu Presiden 2004 diikuti oleh empat pasang calon presiden dan wakil presiden dan terjadi dua putaran

Penentuan Pasangan Capres dan Penentuan Pasangan Capres dan CawapresCawapres

Calon Presiden dan Wakil Presiden di usulkan Calon Presiden dan Wakil Presiden di usulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau Gabungan Partai PolitikGabungan Partai Politik

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan partai Politik peserta pemilu yang Gabungan partai Politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil presidenPresiden dan Wakil presiden

KPU / SET KPU 41ORANG PPK 80SET PPK 48PPS 1482SET PPS 1482KPPS 14029LINMAS PPS 4258PANWASKAB 3SET PANWASKAB 5PANWASCAM 48SET PANWASCAM 64PANWASLAP 494JUMLAH 21993

KAMPANYE

Kampanye dlakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, sertta bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat

Kampanye dilaksanakan oleh pelaksana kampanye

Kampanye diikuti oleh peserta kampanyeKampanye didukung oleh petugas

kampanye

Lanjutan

Pelaksana Kampanye terdiri atas pengurus partai politik, orang-seorang, dan organisasi penyelenggara kegiatan

Dalam melaksanakan kampanye pasangan Calon membentuk tim Kampanye nasionl

Dalam membentuk tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasangan Calon berkoordinasi dengan partai politik atau gabungan partai pengusul

Tim kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan kampanye dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye

Lanjutan Tim kampanye tingkat nasional dapat

membentuk tim kampanye tingkat provinsi dan / atau kabupaten/kota

Peserta kampanye terdiri atas anggota masyarakat

Petugas kampanye terdiri atas seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan kampanye

Nama- nama pelaksana kampanye dan anggota tim kampanye harus di daftarkan pada KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya

KPU menyampaikan daftar nama pelaksana kampanye dan nama anggota tim kampanye kepada Bawaslu, Panwaslu provinsi, dan panwaslu Kabupaten / Kota

MATERI MATERI KAMPANYEKAMPANYE

Materi kampanye Materi kampanye meliputi visi, misi, dan meliputi visi, misi, dan program pasangan calon dengan mengacu program pasangan calon dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005-20025.Panjang (RPJP) Nasional 2005-20025.

Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib Dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebarluasan materi memfasilitasi penyebarluasan materi Kampanye yang meliputi visi,misi, dan Kampanye yang meliputi visi,misi, dan program pasangan Calon melalui website program pasangan Calon melalui website KPU.KPU.

1616Sosialisasi UU Nomor 42Sosialisasi UU Nomor 42

METODE KAMPANYEMETODE KAMPANYE

Pertemuan terbatas;Pertemuan terbatas; Pertemuan tatap muka dan dialog;Pertemuan tatap muka dan dialog; Media massa cetak dan media massa elektronik;Media massa cetak dan media massa elektronik; Penyebaran bahan kampanye kepada umum;Penyebaran bahan kampanye kepada umum; Pemasangan alat peraga di tempat umum;Pemasangan alat peraga di tempat umum; Debat pasangan Calon;Debat pasangan Calon; Kegiatan lain yg tidak melanggar larangan kampanye dan Kegiatan lain yg tidak melanggar larangan kampanye dan

peraturan perundangan.peraturan perundangan.

Catatan: 1. Kampanye pemilu dilaksanakan sejak 3 hari setelah penetapan calon peserta pemilu

sampai dimulainya masa tenang;2. Masa tenang berlangsung 3 hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.

DEBAT CAPRES DAN CAWAPRES

Debat Pasangan Calon di laksanakan 5 (lima) kali Debat Pasangan Calon di selenggarakan oleh KPU

dan disiarkan langsung secara nasional oleh media elektronik

Moderator debat pasangan calon dipilih oleh KPU dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon

Selama dan sesudah berlangsung debat Pasangan Calon, moderator dilarang memberikan komentar,penilaian, dan simpulan apapun terhadap penyampaian dan materi dari setiap pasangan calon

lanjutan

Materi debat pasangan Calon adalah visi nasional sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945;a.Melindungi segenap bangsa Indonesia

dan tumpah darah indonesiab.Memajukan kesejahteraan umumc.Mencerdaskan kehidupan bangsa, dand.Ikut melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

MEDIA MASSA CETAK dan MEDIA MASSA CETAK dan ELEKTRONIK ELEKTRONIK Pemberitaan,Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye penyiaran, dan iklan kampanye

dapat dilakukan melalui media massa cetak dan dapat dilakukan melalui media massa cetak dan lembaga penyiaranlembaga penyiaran sesuai dengan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;perundang-undangan;

Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye oleh Pasangan Calon kepada kampanye oleh Pasangan Calon kepada masyarakatmasyarakat

Pesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, Pesan kampanye dapat berupa tulisan, suara, gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, tulisan dan gambar, atau suara dan gambar, bersifat naratif, grafis, karakter interaktif gambar, bersifat naratif, grafis, karakter interaktif atau tidak interaktif serta yang dapat diterima atau tidak interaktif serta yang dapat diterima melalui perangkat penerimaan pesan.melalui perangkat penerimaan pesan.

LanjutanMedia masa cetak dan lembaga penyiaran Media masa cetak dan lembaga penyiaran

dalam memberitakan, menyiarkan, dan dalam memberitakan, menyiarkan, dan mengiklankan kampanyemengiklankan kampanye

Media massa cetak dan lembaga penyiaran Media massa cetak dan lembaga penyiaran selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, selama masa tenang dilarang menyiarkan berita, iklan rekam jejak pasangan calon atau bentuk iklan rekam jejak pasangan calon atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan lainnya yang mengarah kepada kepentingan kampanye yang menguntungkan atau merugikan kampanye yang menguntungkan atau merugikan pasangan calonpasangan calon

Lembaga penyiaran publik seperti: TVRI, RRI, Lembaga penyiaran publik seperti: TVRI, RRI, lembaga penyiaran publik lokal dan swasta, dan lembaga penyiaran publik lokal dan swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk secara berimbang kepada Pasangan Calon untuk menyampaikan materi kampanyemenyampaikan materi kampanye

Lanjutan

Lembaga penyiaran komunitas Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses pemilu dapat menyiarkan proses pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagai Presiden dan Wakil Presiden sebagai bentuk layanan kepada masyarakat bentuk layanan kepada masyarakat tetapi tidak boleh dimanfatkan untuk tetapi tidak boleh dimanfatkan untuk kepentingan kampanye bagi kepentingan kampanye bagi pasangan calonpasangan calon

TVRI dan RRI menetapkan standar TVRI dan RRI menetapkan standar biaya dan persyaratan iklan biaya dan persyaratan iklan kampanye yang sama kepada kampanye yang sama kepada Pasangan calonPasangan calon

PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KPD PENYEBARAN BAHAN KAMPANYE KPD UMUMUMUM

penyebaran bahan kampanye kepada umum penyebaran bahan kampanye kepada umum dilaksanakan pada kampanye pertemuan dilaksanakan pada kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di tempat umum;tempat umum;

penyebaran bahan kampanye sebagaimana penyebaran bahan kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa dimaksud pada huruf a, yaitu antara lain berupa selebaran, sticker, topi, barang-barang selebaran, sticker, topi, barang-barang cinderamata atau barang lain seperti buku, korek cinderamata atau barang lain seperti buku, korek api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau api, gantungan kunci, asesoris, minuman atau makanan kemasan dengan logo, gambar, dan makanan kemasan dengan logo, gambar, dan atau slogan peserta atau slogan peserta pasangan calon presiden pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.dan calon wakil presiden.

PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT PEMASANGAN ALAT PERAGA DI TEMPAT UMUM UMUM

KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, PPLN berkoordinasi dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan dan Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye pemilu;pemilu;

alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti alat peraga tidak ditempatkan pada tempat ibadah seperti masjid, gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat masjid, gereja, vihara, pura; rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, dan pendidikan (gedung dan sekolahan), jalan-jalan protokol, dan jalan bebas hambatan;jalan bebas hambatan;

alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik alat peraga dapat ditempatkan pada tempat milik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik perseorangan atau badan swasta, dengan seizin pemilik tempat yang bersangkutan;tempat yang bersangkutan;

Pemasangan alat peraga oleh pelaksana Pemasangan alat peraga oleh pelaksana kampanye, harus mempertimbangkan etika, kampanye, harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan Peraturan kawasan setempat sesuai dengan Peraturan Daerah setempat;Daerah setempat; Peserta pemilihan umum wajib Peserta pemilihan umum wajib membersihkan alat peraga kampanye paling membersihkan alat peraga kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum harilambat 1 (satu) hari sebelum hari // tanggal tanggal pemungutan suara.pemungutan suara. Ketentuan lebih lanjut mengenai Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan alat peraga pemasangan dan pembersihan alat peraga kampanye diatur dalam peraturan KPUkampanye diatur dalam peraturan KPU

RAPAT UMUM perat KPU 28RAPAT UMUM perat KPU 28

rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu dan berakhir paling lambat pukul 16.00 waktu setempat;setempat; dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-dilaksanakan di lapangan atau stadion atau alun-alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun alun dengan dihadiri oleh massa dari anggota maupun pendukung dan warga masyarakat lainnya;pendukung dan warga masyarakat lainnya; pelaksana kampanye harus memperhatikan daya pelaksana kampanye harus memperhatikan daya tampung tempat–tempat tersebut, sehingga tidak tampung tempat–tempat tersebut, sehingga tidak mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak mengakibatkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan;diinginkan; dilarang membawa atau menggunakan tanda dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan;dari peserta pemilihan umum yang bersangkutan; menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.

LARANGAN DALAM KAMPANYE

Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang:a) Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan

UUD Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

b) Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI

c) Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan,

calon dan atau Pasangan calon yang lain;d) Menghasut dan mengadudomba peseorangan atau

masyarakat e) Mengganggu ketertiban umum

Lanjutanf) Mengancam untuk melakukan kekerasan atau

menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan atau pasangan calon

g) Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Pasangan Calon

h) Menggunakan failitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan

i) Membawa atau menggunakan gambar dan/ atau atribut pasangan calon lain selain dari gambar dan atau atribut pasangan calon yang bersangkutan

j) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye

KAMPANYE DILARANG MENGIKUTSERTAKAN

Ketua, wakil ketua, dan ketua muda, hakim agung pada mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi

Ketua, Wakil Ketua, anggota BPK Gubernur, Deputi Gubernur senior, dan deputi

gubernur bank Indonesia Pejabat BUMN/BUMD PNS Anggota TNI dan Polri Kepala desa Perangkat desa Anggota badan permusyawaratan desa dan WNI yang tidak memiliki hak memilih

Kampanye Bagi PNSKampanye Bagi PNS

PNS boleh menghadiri kampanye PNS boleh menghadiri kampanye dengan syarat:dengan syarat:Tidak memakai atribut Tidak memakai atribut

PNS/Partai/Pasangan Capres-CawapresPNS/Partai/Pasangan Capres-CawapresTidak memobilisasi PNS lainTidak memobilisasi PNS lain

PEMUNGUTAN SUARA

PEMUNGUTAN SUARA

Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 orang

Jumlah surat suara di setiap TPS sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan ditambah dengan 2% dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan (dibuat Berita Acara)

Pemberian suara untuk Pemilu Presiden dilakukan dengan memberikan TANDA 1 KALI pada surat suara

Memberikan tanda satu kali dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan Pemilu. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan TANDA diatur dengan peraturan KPU

Surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; SURAT SUARA

DINYATAKAN SAH

Pemberian tanda satu kali pada nomor urut, atau foto, nama salah satu pasangan calon dalam surat suara.

SURAT SUARA untuk pemilu

Presiden DINYATAKAN

SAH

Tata cara pemberian suara adalah sebagai berikut :a) Suara pada surat suara Pemilu Presiden dan Wakil

Presiden, dinyatakan sah apabila::

1)Surat suara ditandatangani olleh Ketua KPPS2)Bentuk pemberian tanda adalah tanda centang /

Conteng ( ) atau sebutan lainnya3)Pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf

b, dilakukan hanya satu kali pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada kolom pasangan calon Psiden ddan Wakil Presiden

4) Sudut tanda centang / contreng ( ) atau sebutan lainnya terdapat pada nomor urut, atau foto, atau nama salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden walaupun ujung garis tanda centang / contreng ( ) melewati garis kolom tersebut

* Dalam melaksanakan penghitungan suara, apabila ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara selain dimaksud pada angka 4 huruf a dan b :

a. dalam bentuk tanda coblos; garis datar atau silangb. karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√ ) atau sebutan

lainnya menjadi tidak sempurna, yaitu tinta pada ballpoint ternyata tidak dapat berfungsi sempurna

* Tanda pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a dan b, suaranya dianggap sah :

* Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada angka 3, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud angka 1 huruf c, d dan e.

* KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama.

* Sertifikat hasil penghitungan suara yang disampaikan kepada saksi Peserta Pemilu dan Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru ditandai, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam DPT dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap peserta Pemilu.

CONTOH SUARA SAHCONTOH SUARA SAHPEMILIHAN UMUM PRESIDEN & PEMILIHAN UMUM PRESIDEN & WAKIL PRESIDEN RIWAKIL PRESIDEN RITAHUN 2009TAHUN 2009

SAH UNTUK PASANGAN NO. 10SAH UNTUK PASANGAN NO. 10Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom nomor urut pasangan capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan no 10.

SAH UNTUK PASANGAN NO. 11SAH UNTUK PASANGAN NO. 11Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () melebihi kolom nomor urut pasangan capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan no 11.

SAH UNTUK PASANGAN NO. 10SAH UNTUK PASANGAN NO. 10Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom foto capres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

SAH UNTUK PASANGAN NO. 11SAH UNTUK PASANGAN NO. 11Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom foto cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 11.

SAH UNTUK PASANGAN NO. 10SAH UNTUK PASANGAN NO. 10Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () berada diantara foto capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

SAH UNTUK PASANGAN NO. 12SAH UNTUK PASANGAN NO. 12Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () melebihi kolom foto cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 12.

SAH UNTUK PASANGAN NO. 10SAH UNTUK PASANGAN NO. 10Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom nama capres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

SAH UNTUK PASANGAN NO. 12SAH UNTUK PASANGAN NO. 12Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () pada kolom nama cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 12.

SAH UNTUK PASANGAN NO. 10SAH UNTUK PASANGAN NO. 10Apabila tanda pemberian suara dengan tanda centang () diantara nama capres & cawapres, maka suaranya sah untuk pasangan nomor 10.

Sosialisasi UU Nomor 10 44

BIROKRASI PENGHITUNGAN SUARA

TINGKATTINGKAT PELAKSANPELAKSANAA

PRODUKPRODUK PENGAWASPENGAWAS

TPS/TPSLNTPS/TPSLN KPPS/KPPSLNKPPS/KPPSLN Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan SuaraBerita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara

Sertifikat Hasil Penghitungan SuaraSertifikat Hasil Penghitungan SuaraPengawas Pemilu Pengawas Pemilu Lapangan/Luar Lapangan/Luar NegeriNegeri

Desa/KelurahanDesa/Kelurahan

Luar NegeriLuar NegeriPPSPPS

PPLNPPLNTidak adaTidak ada

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SuaraPerolehan Suara

Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan Sertifikat Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara perolehan suara

KecamatanKecamatan PPKPPK Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SuaraPerolehan Suara

Panwas Panwas KecamatanKecamatan

Kabupaten/KotaKabupaten/Kota KPU KPU Kabupaten/Kabupaten/

KPU KotaKPU Kota

Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Perolehan SuaraSuara


Panwas Panwas Kabupaten/Kabupaten/

Panwas KotaPanwas Kota

ProvinsiProvinsi KPU ProvinsiKPU Provinsi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SuaraPerolehan Suara


Panwas ProvinsiPanwas Provinsi

NasionalNasional KPUKPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan SuaraPerolehan Suara


BawasluBawaslu

Sosialisasi UU Nomor 42 45

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1)KPU menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam sidang Pleno terbuka yang di hadiri oleh pasangan Calon dan Bawaslu.

2)Penetapan hasil rekapitulasi hasil penghitungan perolaehan suara di tetapkan dengan keputusan KPU

3)Penetapan sebagaimana dimaksud, dilakukan paling lambat 30 hari sejak hari/ tanggal pemungutan suara.


PENETAPAN CALON TERPILIHPENETAPAN CALON TERPILIH

Apabila hasil pemungutan Apabila hasil pemungutan dan perhitungan suara dan perhitungan suara mayoritas lebih dari lebih mayoritas lebih dari lebih dari 50% dari jumlah dari 50% dari jumlah suara dengan sedikitnya suara dengan sedikitnya 20 % di setiap provinsi 20 % di setiap provinsi dan tersebar lebih dari dan tersebar lebih dari setengahjumlah provinsi setengahjumlah provinsi di indonesi, tidak di indonesi, tidak dilaksanakan pemilu dilaksanakan pemilu presiden dan wakil presiden dan wakil presiden Tahap ke II dan presiden Tahap ke II dan selanjutnya di tetapkan selanjutnya di tetapkan presidn dan wakil presidn dan wakil presiden terpilih oleh KPU.presiden terpilih oleh KPU.

pemilu presiden dan wakil presiden berdasarkan uu no.42/2008 oleh: muslikhin madiani

Documents