Hukum Syara’ Seputar PemiluLegislatif

Fakta Pemilu Legislatif

Titip Kepada Caleg untuk, antara lain:• Bergabung dalam proses legislasi• Ikut melantik kepala negara dan wakilnya• Mengontrol dan mengoreksi penguasa

1.Hukum bergabung dalam proses legislasi

Haram, alasannya:

• Didasarkan pada filosofi kedaulatan rakyat, badan legislatifmerupakan lembaga pencipta hukum (bersama pemerintah).

• Disebut lembaga pencipta hukum karena:

– Secara formal, suatu perbuatan dianggap tidak ada hukumnyasebelum ada undang-undang yang disahkan oleh badan legislatif

– Badan legislatif tidak sekedar mengeluarkan hukum dari sumberyang otoritatif dan harus dipatuhi, sebaliknya, badan itu berhakmelahirkan hukum tanpa mengacu pada sumber apa pun.

• Tidak boleh mengakui filosofi kedaulatan rakyat, dan tidak bolehmengakui fungsi parlemen sebagai pembuat hukum, karenabertentangan dengan akidah (Lihat: Surat an-Nahl 36; at-Taubah31)

2.Hukum ikut proses Legislasi dengan

maksud memperjuangkan hukum Islam

Haram, alasannya:

• Pembuatan hukum merupakan kegiatan kolektif, kegiatansebuah badan, bukan kegiatan personal tiap individu di dalamlembaga tersebut.

• Setiap individu yang menjadi anggota badan itu dihukumimelakukan musyarakah dalam kegiatan pembuatan hukum, yang, secara kelembagaan, tidak tunduk kepada wahyu.

• Bagaimana pun, hukum yang dihasilkan bukanlah hukumIslam, karena badan tersebut, secara kelembagaan, tidakmengacu kepada wahyu dan tidak mengambil hukum denganproses pengambilan atau ijtihad yang syar’i

3.Hukum Ikut Melantik Kepala Negara dan

Wakilnya

Haram, alasannya:

• Berdasarkan filosofi kedaulatan rakyat, pemerintah wajibtunduk kepada undang-undang yang disahkan parlemen.

• Undang-undang yang disahkan oleh parlemen bukan hukumsyara’, padahal , menurut Islam, kepala negara wajib tundukkepada hukum syara’ semata (lihat Surat al-Maidah 49).

• Ikut mengangkat kepala negara dihukumi sebagai perbuatanmengangkat seseorang untuk menerapkan hukum yang tidaksyar’i. (lihat: Surat al-Maidah ayat 2).

4.Hukum Mengontrol dan Mengoreksi

Penguasa

Wajib, asalkan:

• Koreksi didasarkan pada perspektif Islam semata, bukandengan perspektif falsafah dan hukum kufur (lihat Suratan-Nisa’ ayat 59).

• Jika koreksi didasarkan pada falsafah atau hukum kufurmaka haram (Lihat Surat an-Nisaa’ ayat 60).

5.Hukum Mencalonkan Diri sebagai

Anggota Badan Legislatif

Boleh, dengan syarat:

• Bertekat tidak akan terlibat dalam proses pembuatan hukumdan pelantikan kepala negara dan wakilnya.

• Bertekat melakukan dakwah dan koreksi terhadap sistemdengan menggunakan perspektif Islam. Dan yang pertamawajib ia koreksi adalah asas sekularisme, hukum-hukumkufurnya dan kebijakan-kebijakan yang menyimpang dariIslam.

• Menjadikan kedudukannya sebagai uslub untukmendakwahkan penerapan Islam secara utuh dalam khilafah

• Tidak menunggangi partai sekuler, atau partai yang berkoalisidengan partai sekuler.

• Menyatakan misinya secara terang-terangan kepada publik.• Tidak melakukan kecurangan dalam pencalonannya.

6.Hukum Ikut Mencoblos Dalam Pemilu

Legeslatif

Boleh, asalkan:

• Mencoblos calon yang memenuhi syarat-syaratsebelumnya.

• Mencoblos calon yang tidak memenuhi semua syarat diatas adalah haram.