pemetaan rdtr
DESCRIPTION
steps pemetaan RDTRTRANSCRIPT
![Page 1: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/1.jpg)
PEMETAANRENCANA DETAIL
TATA RUANGOleh : Dading Sugandhi
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
![Page 2: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/2.jpg)
PENGANTAR RDTR
Bagian 1
![Page 3: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/3.jpg)
Pengertian RDTR1. RDTR atau Rencana Detail Tata Ruang adalah rencana secara
terperinci tentang tata ruang kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota (Permen PU no 20/2011)
2. Pengertian praktis : RDTR adalah rencana peruntukan ruang detail per blok fisik yang dilengkapi dengan rencana intensitas pemanfaatan ruang, rencana jaringan prasarana pendukungnya dan peraturan zonasi
3. Peraturan zonasi adalah ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang beserta dengan ketentuan pengendaliannya
4. Peruntukan ruang di dalam RDTR disebut sebagai zona. Contoh : Zona Perumahan; Zona Perdagangan dan Jasa dst. Sedangkan blok fisik adalah bagian terkecil dari kawasan perencanaan yang memiliki batas fisik yang jelas. Zona adalah fungsi ruang sedangkan blok adalah fisik ruang.
5. Untuk RDTR bagian wilayah perkotaan, zona ditetapkan berdasarkan klasifikasi peruntukan ruang pada RTRW Kota yang menjadi induk RDTR.
![Page 4: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/4.jpg)
Pengertian RDTR6. Untuk RDTR kawasan perkotaan fungsional kabupaten, zona dapat
ditetapkan ditentukan tersendiri berdasarkan kesepakatan dengan merujuk pada panduan pengaturan zona yang ada pada Petunjuk Teknis ini.
7. Untuk RDTR suatu kawasan perencanaan yang sudah terbangun, blok didefinisikan sebagai bagian terkecil dari kawasan perencanaan yang dibatasi oleh jalan dan/atau saluran. Untuk suatu kawasan yang belum terbangun, blok didefinisikan sebagai sebagai bagian terkecil dari kawasan perencanaan yang dibatasi oleh rencana jalan dan/atau rencana saluran.
8. Fungsi jalan apa atau jenis saluran apa saja yang akan digunakan sebagai batas delineasi blok, bergantung pada kesepakatan yang dibangun di daerah. Namun, di dalam Petunjuk Teknis ini disediakan dasar-dasar pertimbangan yang dapat digunakan dalam mendelineasi blok.
![Page 5: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/5.jpg)
Contoh Diagramatik : Blok
Blok fisik
Zona Peruntukan
Blok Peruntukan
Sub Blok
A
B
C
D
E
F
G
H
![Page 6: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/6.jpg)
Blok A
Blok B
Blok C
Blok
Blok
Blok G
Blok H
Blok I
Blok J
Blok K
Blok D
Blok E
Blok F
Sub Blok B1
Sub Blok B2
Contoh Diagramatik : Blok & Sub Blok
Suatu blok fisik yang memiliki lebih dari satu zona peruntukan ruang akan terbagi menjadi sub blok sesuai dengan peruntukan ruangnya. Pada contoh di atas blok B terbagi menjadi sub Blok B1 yang termasuk ke dalam zona 1 dan sub Blok B2 yang
termasuk ke dalam zona 2. Blok yang sudah mengikuti zona peruntukan ruang disebut sebagai blok peruntukan.
![Page 7: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/7.jpg)
Kawasan Perencanaan RDTR1. Secara generik kawasan perencanaan RDTR disebut sebagai BWP
atau Bagian Wilayah Perkotaan. Masing-masing daerah dapat memberikan penamaan kawasan perencanaan tersendiri yang dirasakan sesuai dengan karakterisktik fisik dan sosial-budaya setempat. Bisa sebagai RDTR Kecamatan A, bisa RDTR kawasan pusat kota, dsb.
2. Batas luasan fisik kawasan perencanaan RDTR dapat ditentukan berdasarkan pendekatan pengelolaan atau pendekatan fungsional.a. Dalam pendekatan pengelolaan, kawasan perencanaan RDTR didelineasi
mengikuti batas administrasi atau batas kewenangan lain, seperti halnya batas suatu kawasan otorita tertentu, batas pemilikan tanah perusahaan pengembang, dsb.
b. Dalam pendekatan fungsional, kawasan perencanaan RDTR didelineasi mengikuti batas fungsi ruang yang ada dan/atau dengan bagian ruang lain yang direncanakan sebagai bagian kawasan pengembangan di masa datang.
c. Luas kawasan perencanaan RDTR minimum adalah sebesar 61Ha. Kawasan dengan luas 60Ha ke bawah merupakan domain RTBL
![Page 8: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/8.jpg)
Masa Berlakunya RDTR1. Secara normatif masa berlaku RDTR dan rencana rinci lainnya adalah 20
tahun. 2. Namun RDTR, RTR Kawasan Strategis, dan RTR Kawasan Perdesaan/
Agropolitan adalah rencana rinci yang keberadaannya ditentukan di dalam rencana umum. Oleh karena itu masa berlaku efektif rencana rinci adalah sama dengan masa berlaku rencana umum yang menjadi induknya.
![Page 9: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/9.jpg)
Masa Berlakunya RDTR3. Pada tahun ke 20 masa berlaku suatu RTRW, maka masa berlakunya semua
rencana rinci juga berakhir. Manakala, RTRW yang baru menetapkan fungsi kawasan suatu BWP RDTR berbeda dengan RTRW sebelumnya, maka otomatis RDTR BWP tersebut harus ditinjau kembali sekalipun baru berumur 1 tahun.
4. Sebaliknya, bila fungsi kawasan BWP bersangkutan masih tetap sama seperti pada RTRW sebelumnya, maka Perda RTRW yang baru harus meng-”endorse” kembali Perda RDTR bersangkutan.
5. Hal ini tidak akan menimbulkan kekosongan hukum, karena Perda RDTR yang lama, sekalipun harus ditinjau kembali, tetap masih dapat dipergunakan sampai dengan Perda RDTR yang baru ditetapkan. Sama seperti halnya Perda RTRW.
![Page 10: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/10.jpg)
PENGUMPULAN DATAPEMBUATAN PETA DASAR &PETA PENGGUNAAN LAHAN
Bagian 2
![Page 11: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/11.jpg)
Peta Untuk RDTR 1-2
• Permen PU no 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan RDTR Kota dan Kabupaten, mengamanahkan bahwa RDTR dan Peraturan Zonasi harus dipetakan pada skala 1:5.000
• Objek hukum dari pada Peraturan Zonasi adalah blok peruntukan. Sesuai dengan ketentuan kartografis blok peruntukan baru tampil pada peta skala 1:5.000. pada peta skala yang lebih besar, 1:2.000 atau 1:1.000, tidak hanya blok peruntukan yang tampil, tetapi juga sudah ada batas kapling, pagar dsb. Bila digunakan peta skala lebih besar, maka untuk unsur-unsur lain selain blok peruntukan seharusnya juga ada aturan hukumnya. Padahal peraturan zonasi belum mengatur hal tersebut
• Persoalan pertama, peta dasar 1:5.000 tidak tersedia pada instansi penerbit peta (BIG). Penyusun RDTR harus menyiapkan sendiri peta dasarnya, baik melalui pemotretan udara yang sangat mahal maupun melalui citra satelit.
![Page 12: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/12.jpg)
Peta Untuk RDTR 2-2
• Persoalan berikutnya, pembuatan peta dasar, baik dari foto udara maupun dari citra satelit, tidak mudah. Banyak ketentuan geodetik yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, bila tidak dihawatirkan akan menghasilkan peta dasar yang keliru.
• Peta dasar yang keliru akan memberikan ukuran panjang, Luas dan ketinggian yang keliru. Penggunaan peta dasar yang keliru akan membawa konsekwensi hukum yang besar, menimbang bahwa RDTR akan menjadi dasar bagi penerbitan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
![Page 13: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/13.jpg)
Peta Untuk RDTR 2-2
• Persoalan berikutnya, pembuatan peta dasar, baik dari foto udara maupun dari citra satelit, tidak mudah. Banyak ketentuan geodetik yang harus dipenuhi dan dilaksanakan, bila tidak dihawatirkan akan menghasilkan peta dasar yang keliru.
• Peta dasar yang keliru akan memberikan ukuran panjang, Luas dan ketinggian yang keliru. Penggunaan peta dasar yang keliru akan membawa konsekwensi hukum yang besar, menimbang bahwa RDTR akan menjadi dasar bagi penerbitan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
![Page 14: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/14.jpg)
Ketersediaan Peta Dasar (RBI)
No. SKALA PETA RBI Total NLP NLP Tersedia s/d 2011
Prosentase (%) s/d 2011
1 1:1.000.000 34 0 0
2 1:500.000 99 0 0
3 1:250.000 309 309 100
4 1:100.000 1244 0 0
5 1:50.000 3887 2517 64.76
6 1:25.000 13020 1773 13.62
7 1:10.000 99278 902 0.91
8 1:5.000 472159 0 0
9 1:2500 880212 0 0
10 1:1000 2729439 0 0Dr. Ade Komara Mulyana, Kepala Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi - Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi, BAKOSURTANAL
![Page 15: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/15.jpg)
Kesepakatan Rakornas IG 2012 tentang Pemetaan Rupabumi
• Peta skala kecil, 1:1.000.000 s.d. Skala 1:25.000 merupakan tanggungjawab sepenuhnya BIG
• Skala 1:10.000 yang merupakan kebutuhan/program nasional diselenggarakan oleh BIG bekerjasama dengan K/L yang menjadi leading sector program tersebut
• Skala 1:10.000 dan lebih besar meskipun tetap menjadi tanggung jawab BIG, tetapi dapat dilaksanakan oleh K/L atau Pemerintah Daerah yang memerlukan dengan tetap bekerjasama dengan BIG.
• Peran BIG: penetapan standar, supervisi dan koordinasi penyelenggaraan pemetaan RBI
Dr. Ade Komara Mulyana, Kepala Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi - Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi, BAKOSURTANAL
![Page 16: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/16.jpg)
Muatan Peta Skala 1:5.0001. Garis pantai
2. Hipsografi
3. Perairan
4. Nama Rupabumi (toponimi)
5. Batas Wilayah Administrasi
6. Transportasi dan Utilitas
7. Bangunan dan Fasilitas Umum
8. Tutupan Lahan
Dr. Ade Komara Mulyana, Kepala Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi - Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi, BAKOSURTANAL
![Page 17: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/17.jpg)
Muatan Peta Skala 1:5.000 1-3
1. Garis pantai Peta RBI menggunakan Muka Laut Rata-Rata (MSL=Mean Sea Level)
yang ditentukan berdasarkan : Pengamatan pasang surut selama 18,6 tahun Berbeda untuk setiap lokasi/pulau
Penggunaan praktis: garis pantai yang tampak di foto/citra2. Hipsografi
Adalah ketinggian daratan atau kedalaman laut (bathimetri) Digambarkan pada peta sebagai garis kontur Garis kontur harus digambarkan dengan interval setengah
bilangan skala, yaitu 2,5m Garis kontur diperlukan, terutama dalam penyusunan Rencana
Intensitas Ruang dan Rencana Jaringan Prasarana Garis kontur diturunkan dari Digtal Terrain Model (DTM) DTM dibuat berdasarkan pengukuran titik-titik ketingian tanah.
Untuk skala 1:5.000 titik ketinggian tanah harus diukur untuk setiap selang 20m
![Page 18: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/18.jpg)
Muatan Peta Skala 1:5.000 2-3
3. Perairan Sungai, kanal, saluran dsb; Danau, Situ, Waduk, Tambak, dsb; Laut, laguna dan selat
4. Nama Rupabumi (toponimi) Nama daerah administrasi; Nama tempat; Nama sungai, nama danau, situ dsb Nomor blok (setelah rencana disusun)
5. Batas Wilayah Administrasi Batas kota/kabupaten; Batas BWP/Kawasan perencanaan; Batas kecamatan/kelurahan;dan Batas RT/RW (bila ada);
6. Transportasi dan Utilitas Jalan didigitasi pada porosnya; dan didigitasi menurut fungsinya
![Page 19: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/19.jpg)
Muatan Peta Skala 1:5.000 3-3
7. Bangunan Gedung dan bangunan didigitasi satu persatu berdasarkan kenampakan
atapnya. Digitasi gedung dan bangunan dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan
lahan eksisting dalam kaitannya dengan penyusunan PZ Batas persil tanah dibuat sesuai dengan kenampakan yang ada pada citra
8. Pengunaan Lahan Didigitasi berdasarkan dominasi penggunaan lahan eksisting; Diperoleh berdasarkan survey lapangan atas bangunan yang mencatat:
Jenis bangunan; Fungsi bangunan Pengunaan bangunan dst
![Page 20: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/20.jpg)
Contoh Peta RBI Skala 1:5.000
![Page 21: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/21.jpg)
Proses Pembuatan Peta Dasar 1:5.000
Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi
Koreksi Geometrik
Digitasi Blok Jalan, Atap Bangunan & Perairan
Survey Lapangan
Pembuatan DTM
PembuatanGaris Kontur
Digitasi Penggunaan Lahan
Peta Dasar1 : 5.000
LIDAR
![Page 22: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/22.jpg)
Pengadaan Citra Satelit Untuk pembuatan peta skala 1:5.000 harus digunakan citra satelit resolusi
tinggi dengan ukuran pixel di bawah 1(satu) meter, seperti halnya citra QuickBird dan GeoEye dengan resolusi 61cm atau citra WorldView 2 dengan resolusi 51cm.
Citra satelit yang digunakan tidak harus yang terahir, menimbang sangat sulitnya untuk memperoleh kondisi yang bersih dari awan. Citra satelit yang berumur dua atau tiga tahun yang lalu pun dapat digunakan. Dimana kekurangan-aktualan informasinya dapat dipenuhi dengan survey lapangan yang mau tidak mau memang harus dilakukan.
Penggunaan citra dari Google Earth sebagai sumber peta dasar dapat dilakukan namun tidak direkomendasikan oleh karena tingkat kesalahan akibat penyambungan antar bidang penangkapan citra bisa berakumulasi menjadi besar.
![Page 23: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/23.jpg)
Koreksi GeometrikSemua citra hasil pemotretan satelit sudah memiliki kordinat geografis. Namun oleh karena posisi satelit pada saat pemotretan dalam keadaan bergerak mengelilingi bumi, maka koordinat hasil pemotretannya tidak 100% tepat. Selalu ada penyimpangan yang harus dikoreksi secara geometrik.
A. Posisi Seharusnya
Posisi Hasil Pemotretan
B. Posisi Seharusnya
Posisi Hasil Pemotretan
a
Hampir seluruh penyimpangan terjadi seperti pada kasus B. Selain pergeseran X-Y juga terjadi rotasi. Tanpa koreksi geometrik, akan terjadi kesalahan ukuran panjang luas. Pada sumbu tegak ukuran panjang menjadi p Cos a dan pada sumbu datar menjadi p sin a. Pada akhirnya juga akan menyebabkan kesalahan ukuran luas.
![Page 24: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/24.jpg)
Contoh Citra QuicBird Padang
![Page 25: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/25.jpg)
Peta RBI 1:10.000 Padang
![Page 26: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/26.jpg)
Perlu Koreksi Geometrik
Perlu Koreksi Geometrik
Penyimpangan Posisi
![Page 27: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/27.jpg)
Koreksi geometrik dilakukan dengan memberikan koordinat ulang atau rektifikasi ulang kepada citra satelit yang digunakan. Koordinat baru yang diberikan ke dalam citra satelit adalah koordinat dari hasil pengukuran GPS di lapangan. Adapun GPS yang digunakan untuk keperluan ini harus yang memiliki ketelitian di bawah 1 meter.
Skala Ketelitian Horizontal(0.1-0.5 mm x bilangan skala)
Ketelitian Vertikal(1/3 x interval kontur)Interval = ½ x bilangan skala
1:1.000 0.1 m – 0.5 m 0.15 m1:2.500 0.25 m – 1.25 m 0.375 m1:5.000 0.5 m – 2.50 m 0.75 m
1:10.000 1 m – 5 m 1.5 m
Dr. Ade Komara Mulyana, Kepala Bidang Pemetaan Dasar Rupabumi - Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi, BAKOSURTANAL
Untuk citra yang berbentuk persegi rektifikasi ulang cukup dilakukan untuk empat titik sudutnya. Untuk yang berbentuk tidak berarturan, lebih banyak lebih baik
Koreksi Geometrik
![Page 28: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/28.jpg)
1. Citra satelit yang sudah direktifikasi ulang harus didigitasi menjadi peta garis. Ada empat unsur yang harus didigitasi pada saat pertama kali, yaitu :a. Blok jalan yang merupakan blok peruntukan terkecil dari kawasan perencaan atau
BWP;b. Jaringan jalan; c. Bangunan dan gedung; dand. Perairan.
2. Blok perencanaan yang akan digunakan di dalam rencana pola ruang dan peraturan zonasi tidak harus sama dengan blok jalan yang didigitasi di awal, namun bisa merupakan gabungan dari beberapa blok jalan, bergantung pada kriteria blok perencanaan yang digunakan.
3. Jaringan jalan didigitasi dalam bentuk garis tunggal tepat pada poros jalan yang terletak diantara dua blok jalan. Jaringan jalan ini akan menjadi rujukan bagi rencana jaringan prasarana lainnya, yang digitasinya dapat diletakan berimpit dengan jaringan jalan atau di kiri-kanannya.
Digitasi Citra Satelit
![Page 29: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/29.jpg)
4. Setiap ruas jalan yang memiliki nama jalan yang sama atau yang memiliki fungsi jalan yang sama didigitasi sebagai satu entitas tersendiri. Jalan yang bernama sama namun terbagi atas dua fungsi yang berbeda, didigitasi sebagai dua entitas yang berbeda.
5. Bangunan dan gedung harus didigitasi untuk keperluan identifikasi penggunaan lahan dan intensitas pemanfaatan ruang yang ada sekarang. Bangunan dan gedung didigitasi berdasarkan penampakan atapnya, sekedar untuk menunjukan posisinya. Sedangkan jenis bangunan, ketinggian bangunan, kondisi bangunan, peruntukan bangunan dan penggunaannya diperoleh dari survey lapangan.
6. Perairan yang harus didigitasi meliputi laut, sungai, kanal, saluran drainase/ sewer, danau/situ. Perairan didigitasi untuk menetapkan batas blok peruntukan dengan memperhatikan ketentuan sempadan yang berlaku.
7. Digitasi peta untuk RDTR skala 1:5.000 harus menggunakan proyeksi peta UTM (Universal Transverse Mercator) yang memiliki satuan meter dengan Datum WGS 84.
Digitasi Citra Satelit
![Page 30: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/30.jpg)
Pembagian Zona UTM
Kepulauan Indonesia terletak antara zona UTM 46 s/d zona UTM 54
![Page 31: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/31.jpg)
Citra QuickBird Resolusi 60cm
![Page 32: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/32.jpg)
Digitasi Blok Jalan
![Page 33: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/33.jpg)
Blok A
Blok B
Blok C
Blok D
Blok E
Blok F
Blok G
Blok H
Blok I
Blok J
Blok K
Bulevar A
Bu
leva
r C
Bu
leva
r B
Jalan D
Jalan E
Digitasi Poros Jalan
![Page 34: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/34.jpg)
Digitasi Poros Jalan
![Page 35: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/35.jpg)
Digitasi Perairan
![Page 36: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/36.jpg)
Digitasi Bangunan
![Page 37: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/37.jpg)
1. Survey lapangan dilakukan untuk :a. Meng-update kekurangan informasi yang ada pada citra satelit;b. Mencatat penggunaan bangunan dan intensitas pemanfaatan ruang; c. Mencatat nama jalan, nama sungai/danau/situ/waduk, nama tempat dan nama-nama instalasi
penting lainnya; d. Mencatat kondisi jaringan prasarana yang ada; dan e. Mencatat berbagai persoalan terkait dengan RDTR dan Peraturan Zonasi yang ada di kawasan
perencanaan
2. Survey lapangan dilakukan dengan membawa cetakan peta garis hasil digitasi citra satelit dan formulir isian untuk bangunan, lingkungan dan prasarana
3. Update kekurangan informasi pada citra satelit, seperti adanya bangunan baru, jalan atau jembatan baru dsb, langsung digambarkan pada peta garis dengan skala dan dilengkapi dengan foto dokumentasi.
4. Nama jalan, nama sungai/danau/situ/waduk, nama tempat dan nama-nama instalasi penting lainnya langsung dituliskan pada peta garis.
Survey Lapangan
![Page 38: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/38.jpg)
Contoh Formulir Survey Lapangan
![Page 39: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/39.jpg)
Hasil Survey Penggunaan Bangunan
![Page 40: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/40.jpg)
Penggunaan Lahan Eksisting
![Page 41: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/41.jpg)
Kontur diturunkan dari DTM (Digital Terrain Model) Ketinggian diukur dalam model stereo Interval kontur: ½ x bilangan skala. Mis: untuk skala 1:10.000,
maka interval kontur adalah ½ x10 m = 5 m. Pada tempat-tempat yang relatif datar, sehingga garis kontur
sangat jarang, diberikan titik-titik tinggi. Untuk peta skala menengah (1:100.000 s/d 1:25.000) DTM
dapat diunduh dari situs USGS – Nasa Untuk peta skala besar (1:10.000 s/d 1:1.000) DTM harus
dibuat berdasarkan citra LIDAR atau hasil pengukuran terestial
Garis Kontur
![Page 42: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/42.jpg)
LIDAR (Light Detection and Ranging) adalah sebuah teknologi pengindera jauh optik yang mengukur properti cahaya yang tersebar untuk menemukan jarak dan/atau informasi lain dari target yang jauh. Metode untuk menentukan jarak menuju obyek atau permukaan adalah dengan menggunakan pulsa laser. Seperti teknologi radar, yang menggunakan gelombang radio daripada cahaya, jarak menuju obyek ditentukan dengan mengukur selang waktu antara transmisi pulsa dan deteksi sinyal yang dipancarkan.
Sebutan lain untuk LIDAR adalah ALSM (Airborne Laser Swath Mapping) dan altimetri laser. Akronim LADAR (Laser Detection and Ranging) sering digunakan dalam konteks militer.
Wikipedia
LIDAR
![Page 43: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/43.jpg)
LIDAR
Lihat www.lidarindonesia.com
![Page 44: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/44.jpg)
Contoh Citra LIDAR
![Page 45: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/45.jpg)
PENGUMPULAN DATAPERANGKAT LUNAK
Bagian 2
![Page 46: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/46.jpg)
Perangkat lunak untuk pemetaan RDTR, bebas sepanjang formatnya SHP (ArcGIS dan Q-GIS) atau TAB/MAP (MapInfo).
Struktur data dalam peta digital harus baku. Dapat mengikuti panduan Basis Data Spasial terlampir, atau mengembangkan sendiri. Hal terpenting, satu provinsi yang sama struktur data spasialnya harus baku.
Untuk data raster formatnya harus GeoTIFF atau ERS Citra satelit dari Google Earth dan Bing dapat diunduh secara
berkoordinat dengan menggunakan Google Satellite Map Downloader dan Microsoft Virtual Earth Satellite Downloader. Harganya hanya 300 ribu rupiah. Lihat www.allallsoft.com
Quantum GIS atau Q-GIS merupakan perangkat lunak GIS open source (tidak memerlukan lisensi) dari Google yang dapat diunduh Cuma-Cuma pada situs www.qgis.org
Bagaimana belajar menggunakan ArcGIS dapat diunduh pada situs www.geotekno.com
Perangkat Lunak
![Page 47: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/47.jpg)
PENGUMPULAN DATABASIS DATA SPASIAL RDTR
Bagian 2
![Page 48: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/48.jpg)
PETA DASAR BWP 1:5.000
No Nama Layer
Feature Atribut Keterangan
1. BWP Poligon 1. Nama_BWP2. Jumlah_Penduduk3. Luas_Ha
Poligon yang menggambarkan bagian wilayah perkotaan secara keseluruhan.
2. Sungai P Poligon 1. Nama_Sungai2. Jenis
Sungai besar yang tergambarkan sebagai poligon
3. Sungai G Garis 1. Nama_Sungai2. Jenis
Sungai yang di peta digambarkan sebagai garis
4. Danau Poligon 1. Nama_Danau2. Jenis
Jenis danau : Danau (alam), Situ, Waduk
5. Kontur Garis 1. Ketinggian Angka ketinggian dalam meter interval 2,5m. Digambarkan bila ada datanya
6. Blok Jalan Poligon 1. Kode_Blok_Jalan2. Luas_Pengukuran3. Luas _Peta4. Jumlah_Penduduk
Kode_blok jalan adalah kode pengenal yang diberikan sendiri oleh pendigit peta, bebas tetapi harus unik (tidak sama satu sama lain)
BWP = Bagian Wilayah Perkotaan
![Page 49: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/49.jpg)
No Nama Layer
Feature Atribut Keterangan
7. Jalan Garis 1. Nama_Jalan2. Fungsi_Jalan3. Lebar_Jalan4. Arah_Lalulintas5. Jumlah_Jalur6. Status_Rencana
Status_Rencana :“E”= Eksisting; “R”= Rencana
8. Rel KA Garis 1. Nama_Ruas_Rel2. Kondisi3. Status_Rencana
Kondisi : berfungsi, tidak berfungsi
9. Bangunan Poligon 1. Kode_Bangunan2. Peruntukan3. Konstruksi4. Kondisi5. Pengunaan6. Keterangan
Kode_Bangunan = Kode Blok Jalan plus nomor urut bangunan di dalam blok jalan
10. Toponimi Titik 1. Teks Teks toponimi bersangkutan
PETA DASAR BWP 1:5.000
![Page 50: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/50.jpg)
Peta Penggunaan Lahan Eksisting Nama Layer : Penggunaan Lahan BWP Feature : Poligon Atribut : Penggunaan_Lahan Nilai atribut :
1. Kode_Blok
2. Kode_Sub_Blok
3. Penggunaan_Lahan
Nilai atribut penggunaan Lahan sebaiknya disusun mengikuti ketentuan Permen PU no 20 Tahun 2011, agar dapat diperbandingkan dengan Rencana Pola Ruang
PETA PENGGUNAAN LAHAN DETAIL (blok)
![Page 51: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/51.jpg)
Nama Layer : Rencana Pola BWP Feature : Poligon Satuan Data : Blok atau Sub-Blok Atribut :
1. Kode_Blok
2. Kode_Sub_Blok
3. Kode_Zona
4. Kode_Sub_Zona
Nilai Zona sepenuhnya harus sesuai dengan Permen PU no 20 tahun 2011. Nilai Sub-Zona dan Sub-sub zona dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah.
PETA RENCANA POLA RUANG DETAIL (blok)
![Page 52: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/52.jpg)
1. Lima Ketentuan wajib yang ada dalam PZ disimpan dalam bentuk tabel (Tabular) lengkap. Pada setiap baris (record) diberi kunci pengenal utama atau Primary ID key berupa kode Zona atau kode sub-zona sesuai dengan rencana pola ruang
2. Setiap blok jalan akan memiliki Primary ID Key (yang dapat diawali dengan kode pos) dan diberi kunci pengenal tambahan atau Posted ID key berupa kode zona atau kode sub zona (disesuaikan dengan rencana pola ruang)
3. Pada blok jalan tertentu dapat diberi tambahan Posted ID key kedua s/d kelima untuk mengkaitkan blok jalan bersangkutan dengan empat ketentuan pilihan yang tidak selalu berlaku pada setiap blok.
4. Blok jalan dengan semua ketentuan dalam Peraturan Zonasi dihubungkan secara relational.
Ketentuan Dalam Peraturan Zonasi
![Page 53: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/53.jpg)
Sub Zona 1 Sub Zona 1
Blok F
Blok G
Kaitan Peta Rencana Pola Ruang dgn PZ
SUB Zona 3
SU
B Z
ona
1
SU
B
Zon
a 2
SUB Zona 3
SUB Zona 1
SU
B Z
ona
2
SU
B Z
ona
1
SU
B Z
ona
3
SUB Zona 1
SUB Zona 3
SUB Zona 3
SUB Zona 1 SU
B Z
ona
4
Peraturan Zonasi (Zoning Text)
1. Kode Sub Zona (ID)2. Ketentuan Kegiatan &
penggunaan Lahan3. Ketentuan Intensitas
Pemanfaatan Ruang4. Ketentuan Tata Bangunan5. Ketentuan Prasarana dan
Sarana Minimum6. Ketentuan Pelaksanaan
![Page 54: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/54.jpg)
PENGUMPULAN DATAPENGUMPULAN DATA PRIMER
DAN DATA SEKUNDER
Bagian 2
![Page 55: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/55.jpg)
Data Primer yang harus dikumpulkan untuk keperluan penyusunan RDTR, sekurangnya meliputi :
1. Semua informasi terkait dengan pembuatan peta dasar dan peta penggunaan lahan eksisting;
2. Informasi tentang persoalan tata ruang, aspirasi masyarakat terhadap lingkungannya dan tema ruang kawasan perencanaan yang sesuai menurut mereka;
3. Informasi terkait dengan kebencanaan yang pernah terjadi; dan
4. Pengamatan terhadap kondisi fisik dan karakteristik sosial-budaya masyarakat pada kawasan perencanaan.
Data Primer
![Page 56: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/56.jpg)
Data sekunder yang harus dikumpulkan untuk keperluan penyusunan RDTR, sekurangnya meliputi :
1. Fungsi kawasan seperti yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/ kota;
2. Status tanah dan rencana pengelolaan kawasan perencanaan selanjutnya;
3. Data kependudukan;
4. Data dan peta jaringan prasarana yang ada di dalam kawasan perencanaan dan di dalam kabupaten/kota; dan
5. Data kebencanaan
Data Sekunder
![Page 57: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/57.jpg)
PEMERIKSAAN MATERI MUATAN RDTR
PEMERIKSAAN PETA
Bagian 5
![Page 58: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/58.jpg)
1. Materi Teknis RDTR
2. Raperda RDTR
3. Peta Rencana Pola Ruang RDTR dalam format Shp atau Tab/Map
4. Citra satelit yang digunakan dalam format GeoTIFF atau ERS
5. Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten/Kota induk dalam format GeoTIFF atau Shp atau Tab/Map
6. Berita Acara Kesepakatan Pemangku Kepentingan di kawasan perencanaan
7. Berita Acara kesepakatan dengan daerah tetangga (Hanya untuk BWP yang bertetangga dengan BWP lain yang berbeda kabupaten/kota)
8. Rekomendasi gubernur
9. Surat permohonan persetujuan substansi dari bupati/walikota
Kelengkapan Berkas RDTR
![Page 59: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/59.jpg)
1. Pemeriksaan ketepatan peta dasar yang digunakan untuk penyusunan RDTR (GIS)
2. Pemeriksaan kesesuaian kawasan perencanaan RDTR dengan peruntukan ruang permukiman perkotaan pada RTRW Kabupaten (GIS)
3. Pemeriksaan kelengkapan pokok muatan RDTR
4. Pemeriksaan muatan RDTR
Pemeriksaan Materi Muatan RDTR
![Page 60: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/60.jpg)
Pemeriksaan Ketepatan Peta Dasarcara pragmatis
1. Peta dasar RDTR yang digunakan di-overlay di atas citra Google Earth atau citra Bingmap yang dibuka langsung menggunakan perangkat lunak GIS. Bila peta dasar RDTR tidak tepat duduk di atas salah satu citra, maka peta dasar tersbut dapat dinyatakan didigitasi dari citra satelit yang belum dikoreksi secara geometrik.
2. Bila citra resolusi tinggi untuk kawasan perencaan RDTR belum tersedia pada Google Earth atau Bingmap, maka daerah harus menunjukan file citra satelit yang digunakan dalam format GeoTIFF atau ERS. Kemudian daerah diminta untuk membuat pernyataan tertulis bersedia menanggung semua konsekwensi hukum apabila terjadi tuntutan akibat kesalahan pada peta dasar yang diturunkan dari citra satelit tersebut.
![Page 61: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/61.jpg)
Pemeriksaan Kesesuaian Kawasan Perencanaan
1. Dilakukan khususnya untuk RDTR kawasan perkotaan fungsional di kabupaten
2. Peta batas kawasan perencanaan RDTR di-overlay (menggunakan teknik GIS) di atas peta Rencana Pola Ruang Kabupaten induknya.
3. Kriteria penilaian :
a. Lokasi kawasan perencanaan RDTR secara geografis harus duduk di atas peruntukan ruang permukiman perkotaan pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten;
b. Bentuk spasial kawasan perencanaan RDTR secara umum mewakili bentuk spasial peruntukan ruang permukiman perkotaan pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten;
c. Perbedaan luas digital antara kawasan perencanaan RDTR dengan peruntukan ruang permukiman perkotaan pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten tidak lebih dari 10%.
4. Ketidaksesuaian kawasan perencanaan terhadap peruntukan ruang permukiman perkotaan pada Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten, dianggap sebagai adanya upaya perubahan ketentuan Perda RTRW melalui Perda RDTR, yang bertentangan dengan hukum.
![Page 62: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/62.jpg)
![Page 63: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/63.jpg)
![Page 64: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/64.jpg)
1.Perda RDTR adalah produk hukum turunan dari Perda RTRW – Perda RDTR tidak dapat mengubah ketentuan apapun yang sudah ditetapkan pada Perda RTRW. Termasuk penetapanan peruntukan ruang kawasan permukiman perkotaan
2.Pada pasal 60 PP 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruanga. Ayat (1) "Dalam hal adanya prioritas pembangunan baru, bupati/walikota dapat
menetapkan bagian baru dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun rencana detail tata ruangnya dengan keputusan bupati/walikota.“
b. Ayat (2) "Penetapan bagian wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.“
c. Ayat(3) "Penetapan bagian wilayah kabupaten/kota sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus diperintahkan dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.”
3.Kesimpulan, penetapan batas kawasan perkotaan fungsional dengan Peraturan Bupati boleh saja, namun peruntukan ruang di dalamnya harus tetap seperti peruntukan ruang yang sudah ditetapkan pada Perda RTRW kabupaten
Apa Boleh ?
![Page 65: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/65.jpg)
![Page 66: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/66.jpg)
RTRWKabupaten Karimun
![Page 67: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/67.jpg)
RDTR Kawasan Pantai Tanjung Balai - Karimun
![Page 69: PEMETAAN RDTR](https://reader030.vdocuments.mx/reader030/viewer/2022033005/563dbbbb550346aa9aafca25/html5/thumbnails/69.jpg)
• Garis Kontur sangat diperlukan dalam penyusunan RDTR terutama untuk mengetahui arah dan besaran kemiringan tanah
• Arah dan besaran kemiringan tanah sangat diperlukan dalam penyusunan Rencana Intensitas Ruang dan Rencana Jaringan Prasarana
• Rencana intensitas ruang mengatur berapa besarnya volume ruang yang boleh dimanfaatkan, baik secara horisontal maupun secara vertikal. Baik di atas maupun di bawah permukaan tanah
• Rencana intensitas ruang disusun berdasarkan rencana pola ruang, kemiringan tanah dan daya dukung fisik tanah