~ibun Jabal'

PR untuk 91 Anggota DPR RI periode 2009-2014 asal Jabar

Pemerintah Pu~atAllal~ TmIGUl

Jawa Baratreferat

- .PADA pemilu legislatif Ap-ril, dari daerah pemilihanJawa Barat Oabar) dihasilkan91 anggota DPR Rl periode2009-2014 berasal dari sem-bilan partai politik.

Komposisi anggota DPRRI asal daerah pemilihanJbar tersebut, berdasarkanjenis kelamin, terdiri atas 69laki-laki dan 23 perempuan,sebagian besar (75 persen)bertempat tinggal di sekitarBogor, Depok, dan Bekasi(Bodebek) dan selebihnyabertempat tinggal di kabu-paten/kota di Jawa Barat.

Sayang tak cukup terse-dia data dari KPU mengenaianggota DPR RI asal dapilJabar berdasarkan etnisitasdan agama, padahal dalamkonteks kemajemukan halini penting terkait kecende-rungan menguatnya politikidentitas sejalan diterap-kannya politik desentrali-sasi dan otonomi daerah.

Apa pun partai, tempattinggal, etnik, dan agama-nya, seyogianya anggotaDPR RI terpilih dari daerahpemilihan Jabar harus lebihfokus memahami dan ke-mudian memperjuangkanberbagai hal yang berkaitandengan kepentingan Jabar.Apa yang dimaksud kepen-tingan Jawa Barat?

Berangkat dari premisbahwa dalam tatanan kehi-dupan masyarakat senan-tiasa dijumpai tarik"ffie-narik kekuatan sentripetalyang memusat dan kekua-tan sentrifugal yang me-nyebar, maka eksistensikepentingan (interest) lokalJawa Barat adalah sebuahkeniscayaan.

DE DE MARIANA

Dosen IImu Pemerinlahan & Pascasa~anaFISIP Unpad

Kelua Asosiasi IImu Polilik Indonesia Bandung

MesId belt'Una~"ionsen":'sus stakEholderapa saja yangmenjadi kepentingan Jabar,kepentingan Jabar dapatdirumuskan dalarn bebe-rap a hal, antara lain, per-tama, Jabar sebagai bagianNKRI berkepentingan ataskeadilan, kemakmuran dankesejahteraan, perlindu-ngan, dan pencerdasan bagisegenap rakyat Jabar.

Karena itu, hal ini harusmenjadi agenda utama bagianggota DPR Rl asal dapilJabar dalam merumuskanberbagai kebijakan nasionalyang berdampak bagi Jabarkhususnya.

Kedua, sebagai entitaspolitik, Jabar berkepen-tingan agar artikulasi danagregasi aspirasi politik

identitas yang meny~ngkutetnik dan agama di dalamkancah politik nasionalperIu mendapat ruang ge-rak yang lebih kondusif.Homogenisasi dan hege-monisasi kultur sejak za-man kolonial hingga rezimOrde Baru terasa memargi-nalkan aktualisasi politikidentitas menyangkut et-nisitas dan agama.

Karena itu, para anggotaDPR RI asal dapil JabarperIu berinisiatif melahir-kan kebijakan politik kebu-dayaan yang selama ham-pir empat dekade tidakdiperhatikan.

Ketiga, kepentingan Ja-bar menyangkut penyele-saian berbagai persoalanaktual kehidupan masya-rakat yang terjadi di Jabar,sebagai akibat dari kebi-

jakan nasiona.1, misalnya, ~

pertama, kebijakan de-sentralisasi dan otonomidaerah yang masih biaspusat dan terIampau me-nguntungkan daerah-dae-rah yang kaya dengansumber daya alam, kebi-jakan perimbangan keua-ngan pusat dan daerah yangdidasarkan kepada banyak-nya jumlah daerah otonomkabupaten/kota sebagaibilangan pembagi meng-akibatkan timpangnya alo-kasi dana yang diperolehdaerah provinsi maupunkabupaten/kota.

Kedua, kebijakan mem-bangun kawas~n dan zonaindustri nasional di jalurpantai utara Jabar dan kori-dor Bogor, Depok, Bekasi(Bodebek), yang tidak di-sertai upaya peningkatankapasitas masyarakat lokaltelah mendorong prosespemiskinan dan margi-

nalisasi masyarakat lokal '1di seputar kawasan danzona industri tersebut.

Jabar dengan jumlahpenduduk lebih dari 40 jutadan merupakan wilayahpenyangga ibu kota negarasaat ini dihadapkan kepadaberbagai persoalan yangrumit. Jabar merupakansalah satuprovinsi tujuan-~ ~ -

--- --- Klip i n 9 Hum a sUn pod 2009

. Senin o Se/asa o Rabu o Kamis o Jumat o Sabtu o Minggu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1518 19 20 21 22 23 7.4 25 6 27 28 €> 30

-- ---- --- - -OPeb OMor OApr ( )Mc; 8JufI ()Jul l ) Ags ,.)Scp UOkt l) Nov l..

(daerah migrasi masuk) dipulau Jawa. Hal ini mem-bawa dampak pada teka-nan jumlah penduduk yangsemakin tinggi.

Persoalan daya dukungdan daya tampung ling-kungan Jawa Barat gunamencukupi 40 juta jiwa(yang terus bertambah)menjadi persoalan yangsangat serius.

Sumber daya alam men-jadi langka dan bernilaimahal. Ketersediaan lahanhutan dan sawah semakinmenurun. Kualitas udaraterutama di perkotaan su-dah cukup kritis.

Persoalan lain yang takkalah seriusnya adalah ting-ginya pengangguran, ma-sih rendahnya rata-ratalama sekolah, tingginyaangka kematian ibu dananak, rendahnya pelayananinfrastruktur dasar (air ber-sih, kesehatan, pendidikan),tingginya kemiskinan, ke-senjangan desa-kota, ke-senjangan ekonomi wila-yah utara dan selatan, ke-senjangan peng-hasilan antaraorang Sunda dannonSunda di Ja-bar, dan sebagai-nya. Kemiskinan disekitar pantura jauhlebih tinggi daripadawilayah selatanJabar. SelatanJabar meskimm

Barat mempakan wilayahyang hampir tidak tersen-tuh pembangunan in-frastrukturnya, padahaljarak ke ibu kota negarahanya beberapa jam.

Jalan lintas selatan hinggakini masih nonstatus. Aki-batnya, tak jelas siapa yanghams bertanggung jawabmeski kini sudah diusulkanuntuk menjadi jalan na-sional sehingga bisa didanaioleh APBN.

Perspektif anggaranpembangunan men un-jukkan realita dana APBNke Jabar relatif kedl. Hal inidisebabkan jumlah kabu-paten/kota di Jabar relatifsedikit dibandingkan pro-vinsiJawa Tengah danJawaTimur yang jumlah pen-duduknya hampir sarna.

Perkembangan alokasidan proporsi Dana AlokasiUmum (DAU) Provinsi Ja-bar tahun 2005-2008 rata-rata hanya 5 persen dari to-tal se-Indonesia denganbesaran tiap tahun rata-rataRp 724 miliar.

Bandingkan dengan Pro-vinsi Jatim yang rata-rata 6persen dengan besaranrata-rata Rp 847 miliar tiaptahun. Begitu pun alokasidan proporsi DAU kota/kabupaten se-Jabar tahun2005-2008. Rata-rata hanya10persen dari total se-Indo-nesia dengan besaran rata-rata Rp 16,2 triliun' pertahun.

Dana APBD Provinsi Ja-bar Tahun Angga-

ran 2007

masih bisa hidup. Sebabnya,di selatan lahan masih relatifban yak tersedia, sedang diutara habis dialihgunakanmenjadi lahan industri.

Namun, selatan Jawa

berjumlah Rp 6 tri-liun.

Kalaupun dijumlah de-ngan APBD tahun angga-ran sarna kabupaten/kotase-Jabar, hasilnya sekitarRp 28 triliun, atau 3 persen

dari APBN 2009.Jabar pun belum memi-

liki pelabuhan intemasionalbaik bandara maupun pe-labuhan laut. Pelabuhanlaut yang di Cirebon masihterbatas fungsi hanya se-bagai pelabuhan niaga. Itapun jika skenario pemeka-ran Provinsi Cirebon di-abaikan.

Karena itu, Jabar meru-pakan provinsi yang belumbisa mendapat manfaatlangsung dari kebijakanotonomi daerah.

Jika di luar Jawa ataudaerah yang jauh dari ibukota bersukaria menikmatidampak kebijakan otonomidaerah, Jabar sepi-sepi sajahingga tak ada bedanya eraotda dengan era sebelum-nya. Kecuali hilangnya wi-layah Banten menjadi pro-vinsi tersendiri.

Meski sudah terkurangiBanten, tetap saja Jabar saratbeban.

Sebenamya, jika masalahsosial-ekonomi Jabar bisadiselesaikan, 20 persen darimasalah sosial-ekonominasional akan beres. Pen-dapat ini tidak berlebihanmengingat jumlah pen-duduk Jabar terbesar di In-donesia.

Hanya saja, potensi jum-lah penduduk Jabar yangterbesar kerapkali hanyajadi potensi pemasarankepentingan politik nasio-nal. .

Hingga potensi itu tercer-min sebatas ungkapan"lumbung suara" bagi ke-pentingan politik, sepertidalam pemilu misalnya.

Memang representatifkedaerahan, yakni DewanPerwakilan Daerah (DPD),ada. Namun karena ke-terbatasan DPD baik kua-ntifaS maupun fungsi yarrgdiembannya, realisqs danwajar jika harapan terbesarrakyat Jawa Barat akantercurah pada anggotaDPR RI yang daerah pemi-

lihannya asalJawa Barat. Inibukan soal tanggung jawabpolitik saja. Tapi juga soalsense of belonging, sense ofcrisis, sense of responsibilityyang mutlak hams dimilikiseorang wakil rakyat padadaerah yang diwakilinya.Akhimya, kepada anggotaDPR RI asal daerah pe-milihan Jawa Barat selamatbekerja,semoga, amanahdan sukses sampai akhirjabatan. (*)