pemerintah provinsi
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
H. SAHBIRIN NOOR H. RUDY RESNAWAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
Drs. H. ABDUL HARIS, M. Si
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................
DAFTAR ISI ......................................................................................... i
RINGKASAN EKSEKUTIF ................................................................... Ii
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................
A. Latar Belakang ............................................................................. 1
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok ........................... 1
C. Struktur Organisasi ....................................................................... 3
D. Isu Strategis Provinsi Kalimantan Selatan .................................... 8
E. Sistematika Penyajian .................................................................. 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ................... 13
B. Indikator Kinerja Utama ............................................................... 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................
A. Capaian Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ........... 18
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja ......................................... 24
C. Akuntabilitas Keuangan ................................................................ 130
BAB IV PENUTUP ...........................................................................
A. Simpulan .................................................................................. 142
B. Strategi Peningkatan Kinerja .................................................... 145
Lampiran 1 Pohon Kinerja
Lampiran 2 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kata
Pengantar
engan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 ini. Shalawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan pengikut beliau dari dahulu, sekarang hingga akhir nanti.
Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini merupakan media pertanggungjawaban dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan urusan yang dimiliki baik itu urusan wajib maupun urusan pilihan yang di dalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kekurangan pemerintah provinsi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya dalam rangka pencapaian visi dan misi. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu laporan ini juga memuat aspek penting bidang keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan yang tidak terpisah antara dana masyarakat yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diterima masyarakat.
Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana diketahui
adalah merupakan bagian yang integral dari kegiatan pemerintah secara keseluruhan yang secara hierarki berpedoman dan terkait dengan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJM Nasional ) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu keberhasilan maupun kekurangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sangat ditentukan pula konsistennya pelaksanaan program baik oleh pemerintah maupun oleh pemerintah provinsi serta keharmonisan koordinasi yang dilaksanakan berkaitan dengan dukungan anggaran.
Dengan tersusunnya laporan ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya dan penghargaan yang setinggi tingginya kepada Tim Penyusun dan seluruh instansi perangkat daerah yang telah turut membantu dalam mempresentasikan capaian sasaran dan indikator kinerjanya melalui penyusunan laporan ini, diharapkan pula LAKIP ini dapat memberikan informasi yang nyata terhadap kinerja yang telah diwujudkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun kedua RPJMD 2016-2021.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun mudahan dapat memberikan manfaat, baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja. dan menjadi umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan guna perbaikan dan penyempurnaan.
D
Banjarmasin, Maret 2019 GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,
SAHBIRIN NOOR
RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
ii
ii
RINGKASAN EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 merupakan
laporan kinerja tahun ketiga dari pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021. Laporan
Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 ini disusun menindaklanjuti
Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan/atau
kekurangan yang terjadi pada periode tahun pertama serta menyajikan pencapaian dan
perbandingan Misi, Tujuan dan Sasaran Kinerja antara tahun 2018, tahun 2017 dan tahun
2016.
Kinerja utama yang diukur melalui 8 indikator bersifat makro yang merepresentasi
tingkat kesejahteraan masyarakat, yaitu Peningkatan IPM, Angka Pengangguran,
Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, Indeks GINI, Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup, dan Tingkat Pertumbuhan Penduduk. Menurut angka absolut, pada tahun 2018 ini
secara umum meningkat dari tahun 2017.
Capaian Kinerja Makro 2018
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Peningkatan IPM Indeks 68,38 69,05 70,13 69,65 99,32 %
2 Angka Pengangguran % 5,45 4,77 4,7 4,5 104,44 %
3 Pertumbuhan ekonomi % 4,38 5,29 3,78 5,13 135,71 %
4 Angka Kemiskinan % 4,52 4,70 4,50 4,65 96,77 %
5 Indeks GINI Indeks 0,351 0,347 0,307 0,340 90,29 %
6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 58,06 60,02 60 62,17 103,61 %
7 Tingkat pertumbuhan penduduk % 1,65 1,59 1,64 1,53 107,19 %
Rata-rata Capaian 104,82 %
Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Pusat
RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
iii
iii
Capaian Kinerja Makro Terhadap Capaian Regional, Target Nasional dan MDG’s
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Realisasi Nasional
Target SDG’s
1 Peningkatan IPM 69,65 69,79 66,26 75,12 69,84 76,3
(2019) 70,81 -
2 Angka Pengangguran 4,5 4,01 4,26 6,60 5,22 5,20-5,50
(2016) 5,34 -
3 Pertumbuhan ekonomi 5,13 5,64 5,07 2,67 6,04 8,00
(2019) 5,17 -
4 Angka Kemiskinan 4,65 5.10 7.37 6.06 6.86 9,00–10,00
(2016) 9,66 0
5 Indeks GINI 0,340 0,344 0,325 0,342 0,304 0,36
(2019) 0,384 -
6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
60,02 68.05 74.157 79.414 79.465 64 - 65
(2019) 66,19 -
7 Tingkat pertumbuhan penduduk
1,53 - - - - 1,19
(per tahun) - -
Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Pusat
Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2018 sebesar 69,65 % naik sebesar 0,60% dari tahun 2017 yakni sebesar 69,05%. Untuk
Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan belum
mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi 69,65% tahun 2018 dengan target 70,13
% sehingga untuk pencapaian persentase sebesar 99,32%.
Pada bulan Agustus 2018, jumlah angkatan kerja mencapai 2,11 juta orang,
sedangkan penduduk yang bekerja pada Agustus 2018 sebesar 2,02 juta orang. Di saat
bersamaan pada Agustus 2018 jumlah pengangguran menjadi 95.278 ribu orang. Pada
kondisi Agustus 2018, TPAK menjadi 70,27 persen selama periode satu tahun terakhir.
TPT Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2018 adalah 4,5 persen. Indikator ini
mengalami penurunan yang sangat baik sebesar 0,27 poin dibandingkan keadaan Agustus
2017 sebesar 4,7 persen.
Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2018 tumbuh sebesar 5,13 % dibandingkan
dengan periode yang sama tahun 2017 mengalami perlambatan apabila dibandingkan
pertumbuhan pada tahun 2017 sebesar 5,29 %.
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 pada bulan September
mencapai yaitu 4,65%, menurun apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Tahun
RINGKASAN EKSEKUTIF
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
iv
iv
2017 sebesar 4,70 %. Akan tetapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan angka
kemiskinan secara nasional tahun 2018 sebesar 9,66 %.
Indeks GINI/GINI Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran
penduduk. Indeks GINI disajikan dengan kisaran 0 – 1, dengan arti semakin mendekati 1
ketimpangan semakin tinggi. Indeks GINI Kalimantan Selatan pada September 2018
berdasarkan data BPS Pusat mencapai 0,340, menurun sebesar 0,007 dibandingkan
September 2017 sebesar 0,347. Hal ini menggambarkan bahwa program pengentasan
kemiskinan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan berhasil dengan baik.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan masih berada di tataran
kategori kurang. IKLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 baru mencapai 62,17.
Namun jika dibandingkan dengan IKLH tahun 2017 jauh meningkat sebesar 2,15 point
yang ditahun 2017 IKLH Kalimantan Selatan hanya 60,02. Dalam perspektif IKLH, angka
indeks ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya
perbaikan kualitas lingkungan hidup.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mencapai 1,53
%, berhasil menekan pertumbuhan penduduk sebanyak 0,06 % dari capaian pada tahun
2017 yang berada pada 1,59 %.
Hasil pengukuran secara mandiri (self assessment) menginformasikan secara ringkas
tingkat capaian kinerja atas 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis dan 48 indikator kinerja
utama yaitu 123,73 % dengan kategori Sangat Memuaskan, dengan rincian 34 (tiga puluh
empat) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Memuaskan, 4
(empat) indikator dengan tingat capaian kinerja Memuaskan, 3 (tiga) indikator dengan
tingkat capaian kinerja Sangat Baik, 2 (dua) indikator dengan tingkat capaian kinerja Baik,
3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja Cukup Baik dan 2 (dua) indikator dengan
tingkat capaian kurang.
Rata-rata capaian kinerja dari hasil pengukuran kinerja masih terlihat adanya
kekurangberhasilan yang ditunjukkan dengan capaian indikator sasaran di bawah seratus
persen. Hal tersebut akan menjadi catatan bagi seluruh jajaran Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan dalam upaya memperbaiki pelaksanaan kerja di masa mendatang.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
Sesuai amanat Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah menetapkan bahwa
setiap instansi pemerintah wajib
melaksanakan Akuntabilitas Kinerja untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/
kegagalan pelaksanaan misi dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan. Pelaksanaan Akuntabilitas
Kinerja diwujudkan melalui Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), dimana tahap akhir dari siklus
sistem tersebut adalah menyusun laporan
hasil kinerja sebagai pertanggung jawaban
kinerja organisasi kepada instansi yang
lebih tinggi.
Terbitnya Peraturan Menteri
Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah menjadi acuan disusunnya
Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018, sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pencapaian kinerja sebagaimana
disepakati dalam dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2018. Penetapan kinerja
dimaksud telah mempertimbangkan
ketersediaan sumber daya dan dana baik
dari APBD maupun sumber dana lainnya
serta mengacu pada Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun 2017 dan
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2016-2021.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
dibentuk berdasarkan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1956, juncto Undang-
Undang Nomor 21 tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 10 Tahun 1957 antara lain
mengenai Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara
A. LATAR BELAKANG
B. Dasar Hukum Pembentukan dan Tugas Pokok
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
2
Republik Indonesia Nomor 1106). Saat ini
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
dipimpin oleh Gubernur H. Sahbirin Noor
dengan Wakil Gubernur Drs. H. Rudy
Resnawan, MBA.
Sebagai daerah otonom, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan dalam
menjalankan otonominya, didukung
dengan Organisasi Perangkat Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan
Selatan dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2008,
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan
Badan Provinsi Kalimantan Selatan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
menyelenggarakan urusan yang menjadi
kewenangan daerah yang terdiri urusan
wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib
adalah urusan yang wajib diselenggarakan
oleh pemerintahan daerah yang terkait
dengan pelayanan dasar (basic service)
bagi masyarakat sedangkan urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan adalah
urusan yang diprioritaskan oleh pemerintah
daerah untuk diselenggarakan yang terkait
dengan upaya mengembangkan potensi
unggulan (Core Competence) yang
menjadi kekhasan daerah.
Urusan wajib yang dimiliki meliputi :
a. Pendidikan ;
b. Kesehatan ;
c. Lingkungan Hidup ;
d. Pekerjaan umum ;
e. Penataan ruang ;
f. Perencanaan Pembangunan ;
g. Perumahan ;
h. Kepemudaan dan Olah raga ;
i. Penanaman modal ;
j. Koperasi, usaha kecil dan menengah; k. Kependudukan dan catatan sipil ;
l. Ketenagakerjaan ;
m. Ketahanan pangan ;
n. Pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak ;
o. Keluarga berencana dan keluarga
sejahtera ;
p. Perhubungan ;
q. Komunikasi dan informatika ;
r. Pertanahan ;
s. Kesatuan bangsa dan politik dalam
negeri ;
t. Otonomi daerah, pemerintahan umum,
administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawaian, dan
persandian ;
u. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
v. Sosial ;
w. Kebudayaan ;
x. Statistik ;
y. Kearsipan ; dan
z. Perpustakaan.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
3
Selain menjalankan urusan wajib, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga
menyelenggarakan urusan yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara
nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat antara lain :
a. Kelautan dan perikanan;
b. Pertanian ;
c. Energi dan sumber daya mineral ;
d. Pariwisata ;
e. Industri ;
f. Perdagangan ; dan
g. Ketransmigrasian.
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
sebagai berikut :
Satuan Kerja Perangkat Daerah
A Sekretariat Daerah, yang membawahi :
1 Asisten Pemerintahan, mengoordinasikan
a Biro Pemerintahan
b Biro Hukum
c Biro Organisasi
2 Asisten Pembangunan, mengoordinasikan
a Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah
b Biro Kesejahteraan Rakyat
c Biro Pengembangan Produksi Daerah
3 Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan
a Biro Umum
b Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
c Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
B Sekretariat DPRD
C Dinas Daerah terdiri atas :
1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ;
2 Dinas Kesehatan ;
3 Dinas Perhubungan;
4 Dinas Komunikasi dan Informatika ;
5 Dinas Sosial ;
6 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
C. Struktur Organisasi
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
4
Satuan Kerja Perangkat Daerah
7 Dinas Perindustrian;
8 DinasPerdagangan ;
9 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ;
10 Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman;
11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ;
12 Dinas Pemuda dan Olahraga;
13 Dinas Pariwisata
14 Dinas Kehutanan ;
15 Dinas Perkebunan dan Peternakan ;
16 Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana ;
17 Dinas Tanaman Pangan dan Horticultura ;
18 Dinas Perikanan dan Kelautan ;
19 Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ; dan
20 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
21 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
22 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
23 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
24 Dinas Ketahanan Pangan ;
25 Dinas Lingkungan Hidup;
D Lembaga Teknis Daerah terdiri atas :
1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
2 Inspektorat ;
3 Badan Keuangan Daerah;
4 Badan Kepegawaian Daerah ;
5 Badan Pengembangan Sumber Daya Mineral ;
6 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ;
8 Rumah Sakit Umum Daerah Ulin Banjarmasin ;
9 Rumah Sakit dr.H. Moch. Ansari Saleh ;
10 Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum ;
11 Rumah Sakit Gigi dan Mulut ;
12 Badan Pemghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
5
Satuan Kerja Perangkat Daerah
13 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
E Lembaga lainnya
1 Satuan Polisi Pamong Praja ;
F Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan terdiri atas :
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1 Taman Budaya;
2 Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan ; dan
3 Museum Lambung Mangkurat.
Dinas Kesehatan
4 Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kaliamamtam Selatan ;
5 Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat ;
6 Instalasi Farmasi ; dan
7 Laboratorium Kesehatan.
Dinas Perindustrian
8 Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.
Dinas Perdagangan
9 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang .
Dinas Sosial
10 Panti Sosial Bina Netra ” Fajar Harapan ” ;
11 Panti Sosial Asuhan Anak ”Budi Mulia” ;
12 Panti Sosial Bina Remaja ”Budi Satria” ;
13 Panti Sosial Bina Wanita ”Panti Melati” ; dan
14 Panti Sosial Tresna Werdha ”Budi Sejahtera” .
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
15 Laboratotium Kesehatan dan Keselamatan Kerja;
16 Balai Latihan Kerja ;
17 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I ( Banjarmasin dan Batola);
18 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah II (Banjarbaru, Banjar, Tapin, dan Tanah Laut);
19 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah I II ( Balangan, Tabalong, HSU, HSS,dan HST); dan
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
6
Satuan Kerja Perangkat Daerah
20 Balai Pengawasan Ketenagakerjaan Daerah Wilayah IV ( Tanah Bumbu dan Kotabaru)
Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura
21 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ;
22 Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura ; dan
23 Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura.
Dinas Perkebunan dan Peternakan
24 Balai Inseminasi Buatan ; dan
25 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan.
Dinas Perikanan dan Kelautan
26 Pelabuhan Perikanan Kotabaru;
27 Pelabuhan Perikanan Banjarmasin ;
28 Pelabuhan Perikanan Muara Kintap ;
29 Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru;
30 Pelabuhan Perikanan Batulicin;
31 Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karang Intan; dan
32 Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan.
Dinas Kehutanan
33 Taman Hutan Raya Sultan Adam ;
34 Balai Perbenihan Tanaman Hutan;
35 Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi;
36 Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung;
37 Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku;
38 Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong;
39 Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan;
40 Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut;
41 Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan
42 Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai
Dinas Perhubungan
43 Terminal Type B.
Dinas Koperasi , Usaha Kecil dan Menengah
44 Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil .
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
7
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Dinas Energi Sumber Daya Mineral
45 Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
46 Laboratorium Bahan Kontruksi; dan
47 Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula.
Dinas Pendapatan Daerah
48 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin I ;
49 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II ;
50 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru ;
51 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Martapura ;
52 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Rantau ;
53 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kandangan ;
54 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Barabai ;
55 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Paringin ;
56 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Amuntai ;
57 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tanjung ;
58 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pelaihari ;
59 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Batulicin ;
60 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kotabaru ; dan
61 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Marabahan ;
Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
62 Kebun Raya Banua.
Dinas Lingkungan Hidup
63 Laboratorium Lingkungan; dan
64 Tempat Pengelolaan Sampah (TPA) Regional Banjarbakula.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
8
Berdasarkan analisis terhadap berbagai macam permasalahan yang ada di daerah, dan
dengan memperhatikan beberapa Isu strategis internasional, nasional dan regional, maka
isu strategis pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, yang dapat memberikan
manfaat/pengaruh terhadap daerah pada masa-masa mendatang, serta merupakan hal
yang akan ditangani dalam jangka waktu lima tahun kedepan, terdiri atas:
1. Kualitas Sumber Daya Manusia
Kualitas Sumber Daya Manusia di
Provinsi Kalimantan Selatan, yang
diukur dari angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)
meningkat dari 65,2 (2010) menjadi
67,63 (2014) dengan kategori sedang
(dari 4 kategori IPM, yaitu Sangat
tinggi, tinggi, sedang, dan rendah).
Angka IPM Kalimantan Selatan
dimaksud berada di bawah angka IPM
nasional yang telah mencapai 68,9
(2014).
Kondisi IPM Kalimantan Selatan masih
relatif jauh tertinggal apabila
dibandingkan dengan provinsi lainnya
di Indonesia. Selain berada di bawah
angka Nasional, jika dilihat dari
posisinya maka provinsi ini juga berada
diposisi 25 secara nasional. Secara
regional posisinya juga berada di
bawah provinsi Kalimantan Timur,
Kalimantan Tengah dan Kalimantan
Utara.
Tertinggalnya angka IPM tersebut
terutama disebabkan oleh indikator
Angka Harapan Hidup masyarakat
Kalimantan Selatan yang pada Tahun
2014 posisinya masih jauh berada di
bawah secara nasional, yaitu sebesar
67,47 tahun dibandingkan dengan
angka rata-rata nasional yang sudah
mencapai 70,59 tahun. disamping
angka Angka Rata-rata Lama Sekolah
yang juga masih perlu ditingkatkan,
karena sebagian besar penduduk yang
bekerja hanya memiliki pendidikan SD
atau sederajat mencapai 33,42 % dan
bahkan yang tidak pernah sekolah atau
tidak tamat SD mencapai 19,01 %.
Kondisi pencapaian indikator
kesehatan dan pendidikan tersebut,
antara lain disebabkan oleh faktor
sosial budaya masyarakat yang relatif
kurang mendukung terhadap
akselarasi pencapaian IPM Kalimantan
Selatan. Pada sisi lain sejalan dengan
berjalannya MEA, maka tingkat
keterampilan penduduk usia kerja, juga
harus mendapatkan perhatian khusus
kedepannya, masyarakat kalsel dapat
bersaing secara nasional dan ASEAN.
D. ISU STRATEGIS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
9
2. Daya Saing Perekonomian Daerah
Kondisi perekonomian Kalimantan
Selatan sampai dengan tahun 2017
berada di posisi 8 secara nasional
dengan tingkat pertumbuhan sebesar
6,97 %, di atas angka nasional yang
hanya mencapai 6,49 %. Namun
dengan terjadinyakrisis perekonomian
global, yang mengakibatkan terjadinya
perlambatan pertumbuhan ekonomi
nasional dan Kalsel dimana
perlambatan ini terjadi sejak tahun
2012 dan terus berlanjut sampai
dengan tahun 2015 yang kemudian
hanya tumbuh sebesar 3,84 % atau
berada di bawah angka nasional yang
mencapai 4,79 %, dengan posisi
menurun menjadi ke 27 secara
nasional.
Perlambatan pertumbuhan
ekonomi ini disebabkan oleh
merosotnya harga komoditas ekspor
Kalsel, yang didominasi komoditas
sektor pertambangan dan perkebunan,
sedangkan sektor pertambangan
merupakan sektor penyumbang
terbesar terhadap perekonomian
Kalsel. Isu peningkatan pertumbuhan
perekonomian, seiring dengan
perlunya transformasi perubahan
struktur perekonomian daerah
kedepannya juga menjadi isu penting
dalam sektor perekonomian. Selain
kondisi perlambatan perekonomian ini,
memerlukan perhatian yang serius
kedepannya, untuk dapat tumbuh lebih
baik lagi, perlu perhatian juga terhadap
indikator kemiskinan dan
pengangguran, karena kondisi yang
ada sekarang telah mulai berdampak
terhadap adanya peningkatan angka
kemiskinan dan angka pengangguran
pada tahun 2015.
3. Kualitas dan Kuantitas Lingkungan
Kondisi lingkungan hidup di
Kalimantan Selatan memerlukan
perhatian yang serius, jika dilihat dari
indikator angka Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup, Provinsi Kalimantan
Selatan yang berada di posisi 22
secara nasional (walaupun posisi ini
telah mengalami perbaikan dari
sebelumnya di posisi 24). Indeks ini
diukur dari: (a) Tutupan Lahan yang
sebelumnya hanya mencapai 39,24
menjadi 41,62; (b) Kualitas Air dari
8,70 menjadi 26,69; (c) Kualitas Udara
dari 97,11 menjadi 98,46. Tutupan
lahan yang disebabkan oleh
pembukaan lahan dari sektor
pertambangan, kualitas air disebabkan
oleh meningkatnya pencemaran oleh
limbah domestik dan akibat aktifitas
perekonomian lainnya, sedangkan
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
10
kualitas udara terutama disebabkan
oleh dampak dari kebakaran hutan dan
lahan.
4. Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur
Perekonomian dan Dasar
Perkembangan perekonomian dan
sosial masyarakat yang telah
berkembang pesat, belum sejalan
dengan tingkat percepatan pelayanan
infrastruktur perekonomian dan dasar
yang tersedia. Untuk itu perlu segera
peningkatan kuantitas dan kualitas
pelayanan infrastruktur perekonomian
seperti ketersediaan energi listrik dan
tingkat pelayanan perhubungan.
Ketersediaan energi listrik jauh berada
di bawah dari tingkat kebutuhan untuk
kegiatan sosial dan ekonomi yang ada,
apalagi jika dikaitkan dengan tingkat
pertumbuhan ekonomi kedepannya,
sedangkan perhubungan udara
(kondisi kepadatan dan pelayanan
bandara), perhubungan darat (tingkat
kepadatan lalulintas yang sudah
menurunkan waktu tempuh) dan
perhubungan laut (belum mempunyai
pelabuhan laut yang representative,
yang dapat menghubungkan provinsi
ini dengan kapal-kapal besar).
Untuk pelayanan Infratruktur dasar
seperti air bersih, jalan, listrik
perdesaan yang memerlukan perhatian
serius agar pemerataan kebutuhan
dasar mereka dapat terpenuhi. Selain
itu pelayanan infrastruktur ini belum
merata antar daerah, sehingga isu
pemerataan pelayanan infrastruktur
juga penting, selain peningkatan
pelayanan terhadap daerah yang
sudah terlayani.
5. Kinerja Pemerintahan Daerah
Kondisi kinerja pemerintahan
daerah provinsi Kalimantan Selatan,
secara umum sudah relatif baik,
sebagaimana ditunjukkan oleh
beberapa indikator, seperti: Indikator
Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
telah mencapai WTP dalam beberapa
tahun terakhir ini, Indikator Kinerja
Akuntabilitas (LAKIP) telah mencapai
nilai B++ dari sebelumnya pada nilai C.
Indikator Kinerja Ketepatan
Penyusunan dokumen perencanaan
dan penganggaran (APBD), selalu
Tepat Waktu, Indikator Kinerja
Kemandirian Keuangan Daerah terus
mengalami peningkatan Kemandirian
dimaksud dapat dilihat dari rasio PAD
terhadap Dana Perimbangan yang
terus meningkat yaitu pada tahun 2010
dari 54,08 % (PAD) : 44,89% (Dana
Perimbangan) menjadi 63,36% (PAD) :
29,12% (Dana Perimbangan) pada
tahun 2015.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
11
Namun demikian dengan adanya
perlambatan perekonomian Kalimantan
Selatan telah berdampak terhadap
penurunan Pendapatan Daerah, untuk
itu isu tentang peningkatan kapasitas
fiskal merupakan salah satu pekerjaan
penting bagi pemerintah provinsi, agar
pembangunan daerah tetap dapat
berlanjut sebagaimana yang
diharapkan. Secara umum pemerintah
provinsi Kalimantan Selatan,
kedepannya perlu lebih meningkatkan
kinerjanya lagi, agar pemerintah
provinsi ini lebih akuntabel, transparan
dan profesional, yang pada akhirnya
akan berdampak terhadap peningkatan
pencapaian indikator-indikator
pembangunan daerah.
BAB I PENDAHULUAN
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
12
Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2018 terdiri atas 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang latar belakang penyusunan, tugas pokok dan fungsi, urusan yang ditangani dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjalankan dan menjabarkan tugas pokok fungsi atas urusan yang ditangani.
Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja, menyajikan secara ringkas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2016 – 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada tahun 2018, dan Penetapan Kinerja Tahun 2018.
Bab III Adalah akuntabilitas kinerja, menyajikan analisis pencapaian kinerja, keberhasilan dan kegagalan, sebagai pertanggungjawaban pencapaian hasil tahun 2018.
Bab IV Penutup, menjelaskan kesimpulan hasil menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
13
13
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 adalah merupakan tahapan ketiga dari pelaksanaan RPJPD Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2005-2025 dan penyusunannya telah diselaraskan dengan RPJM Nasional
seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN
Tahun 2015-2019.
RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ini telah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis SKPD. Adapun visi dan misi
diuraikan sebagai berikut.
VISI :
“KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) LEBIH SEJAHTERA, BERKEADILAN,
BERDIKARI DAN BERDAYA SAING”
Dalam rangka pencapaian visi tersebut, telah ditetapkan 5 (lima) misi yang harus
dilaksanakan yaitu :
1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil;
2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada
Pelayanan Publik;
3. Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal;
4. Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan
Ekonomi Dan Sosial Budaya;
5. Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal,
Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.
Penyusunan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 juga
memperhatikan RPJMN. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 yaitu:
Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong-Royong, yang ditempuh dengan 7 misi, yaitu:
A. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
14
14
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah,
menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis berlandaskan
negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara
maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan
berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan maka pada tahun 2018 ditetapkan Indikator kinerja Utama yang telah
ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Tahun 2016-2021 melalui Keputusan Gubernur
Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0366/KUM/2017, sebagai berikut :
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2016-2021
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
15
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2016-2021
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja PenanggungJawab
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat 1 Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS) Dinas Pendidikan dan Kbeudayaan
2 APM SM Sederajat
3 APK SM Sederajat
2 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 1 Angka Harapan Hidup Dinas Kesehatan
2 Angka kematian ibu
3 Angka Kematian Bayi
4 AKABA
5 Balita Gizi Buruk
6 Balita Gizi Kurang
3 Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja 1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4 Meningkatnya Pemahaman Keagamaan 1 Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 Persentase Peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan
Biro Kesejahteraan Rakyat
3 Persentase Peningkatan Pemasukan Zakat Infaq Sedekah di BAZIZ
4 Persentase peningkatan Jemaah perjalanan Ibadah
5 Meningkatnya Indeks PembangunanGender 1 IPG Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 IDG
3 Partisipasi Pekerja Perempuan di sektor Non Pertanian
4 Unmeet Need
Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
6 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Biro Organisasi
7 Meningkatnya Pendanaan Daerah 1 Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) Badan Keuangan Daerah
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
16
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja PenanggungJawab
8 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah 1 Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9 Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel
1 Opini BPK Inspektorat
2 Nilai SAKIP Biro Organisasi
10 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1 Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan
Dasar
Dinas Sosial
11 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat
1 Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2 Angka Kriminalitas
12 Terselenggaranya PON 1 Persentase Terbangunnya Sport Center Dinas Pemuda dan Olahraga
13 Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian
1 Perubahan Perilaku Menuju Positif Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah
14 Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama
1 Kondusifitas Kerukunan Beragama Biro Kesehateraan Rakyat
2 Persentase Peningkatan Acara Keagamaan
15 Meningkatnya Ketahanan Budaya, Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat
1 Persentase Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang dilestarikan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2 Persentase Ragam Seni Budaya yang hampir punah yang di aktualisasikan
16 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar
1 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
17 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian
1 Persentase Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Strategis
18 Terwujudnya Mandiri Pangan 1 Produksi Beras Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
2 Produksi Daging Dinas Perkebunan dan Peternakan
3 Produksi Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan
BAB II PERENCANAAN KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
17
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja PenanggungJawab
19 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
20 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Dinas Perindustrian
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
Dinas Perdagangan
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Biro Sarana Prasarana Perekonomian
21 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata Dinas Pariwasata
2 Peningkatan Usaha di Bidang Wisata
22 Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian
1 Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triwulan Rupiah)
Dinas Penanaman Modan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23 Menurunnya Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan
1 Indeks Tutupan Lahan Dinas Lingkungan Hidp
2 Indeks Kualitas Udara
3 Indeks Kualitas Air
4 Persentase luas lahan yang terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B di Kalimantan Selatan
Dinas Energi Sumber Daya Mineral
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
18
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan dibuat sesuai
ketentuan yang terkandung dalam
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah yang dalam
penyusunannya berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, disamping itu
juga memperhatikan Peraturan Pemerintah
RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah.
Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018
merupakan Laporan Kinerja Tahun ketiga
dari RPJMD 2016-2021. Laporan ini
mengungkapkan capaian kinerja sasaran
terhadap target yang ditetapkan pada
setiap misi dalam RPJMD, disertai
penjelasan atas keberhasilan dan atau
kegagalan pencapaian sasaran dan
pembandingan dengan realisasi tahun
sebelumnya, realisasi regional, target
nasional dan target SDGs. Untuk keutuhan
informasi, pada laporan ini juga terlampir
Penetapan Kinerja Tahun 2018 dan
Pengukuran Kinerja 2018.
Dalam rangka memberikan kesimpulan
pengukuran kinerjanya, Provinsi
Kalimantan Selatan menetapkan
kategorisasi pencapaian kinerja sesuai
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor
12 Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan
capaian rata-rata atas indikator kinerja
menjadi empat kategori sebagai berikut :
A. CAPAIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
19
Urutan Rentang Capaian Kategori Capaian
I Lebih dari 90 % Sangat Memuaskan
II Diatas 80 % sampai dengan 90 % Memuaskan
III Diatas 70 % sampai dengan 80 % Sangat Baik
IV Diatas 60 % sampai dengan 70 % Baik
V Diatas 50 % sampai dengan 60 % Cukup
VI Kurang dari 50 % Kurang
Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2018
berdasarkan hasil pengukurannya diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
20
Tabel 1 : Capaian Kinerja Makro Tahun 2018
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Peningkatan IPM Indeks 67,63 68,38 69,05 70,13 69,65 99,32 %
2 Angka Pengangguran % 4,92 5,45 4,77 4,7 4,5 104,44 %
3 Pertumbuhan ekonomi % 3,83 4,38 5,29 3,78 5,13 135,71 %
4 Angka Kemiskinan % 4,72 4,52 4,70 4,50 4,65 96,77 %
5 Indeks GINI Indeks 0,359 0,351 0,347 0,307 0,340 90,29 %
6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 57,51 58,06 58,07 60 62,17 103,61 %
7 Tingkat pertumbuhan penduduk % 1,87 1,65 1,59 1,64 1,53 107,19 %
Rata-rata Capaian 104,82 %
Tabel 2 : Capaian Kinerja Per Misi Tahun 2018
MISI I MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL
No Sasaran Strategis Kinerja Utama Target Realisasi Persentase
Capaian
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
1. Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS) 12 10,225 85,00 %
2 APM SMA/Sederajat 62,589 59,49 95,05 %
3 APK SMA/Sederajat 65,42 83,54 127,70 %
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1 Angka kematian ibu 135 108 125 %
2 Angka Kematian Bayi 33 10 330,00 %
3 AKABA 25 11 227,27 %
4 Balita Gizi Buruk 7,29 3 243 %
5 Balita Gizi Kurang 18,25 11,09 164,56 %
6 Angka Harapan Hidup 68,55 68,02 99,23 %
3. Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja 1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja 70,07 70,27 100,29 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
21
4 Meningkatnya Pemahaman Keagamaan 1
Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran
30 22,86 76,2 %
2 Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan
25 40 160 %
3 Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ
20 88,9 444,5 %
4 Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah 10 3,59 35,9 %
5 Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
1 Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian 44,50 66,52 149,48 %
2 Unmeed Need 7,5 12,00 62,50 %
3 Indeks Pembangunan Gender 88,83 88,60 99,74 %
4 Indeks Pemberdayaan Gender 73,14 67,56 92,37 %
Rata-Rata Capaian 150,98 %
MISI II MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK
No Sasaran Strategis Kinerja Utama Target Realisasi Persentase Capaian
1 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik 1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 79,50 80,10 100,75 %
2 Meningkatnya Pendanaan Daerah 1 Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) 58,33 53,76 92,16 %
3 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah 1 Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
60 104 173,33 %
4 Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel
1 Opini BPK WTP WTP 100 %
2 Nilai SAKIP A (80,26) A (80,15) 100 %
Rata-Rata Capaian 113,24 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
22
MISI III MEMANTAPKAN KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL
No Sasaran Strategis Kinerja Utama Target Realisasi Persentase Capaian
1 Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
1 Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
0,39
(192.395) 3,45 884,6 %
2 Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat
1 Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel
0 0 100 %
2 Angka Kriminalitas 80 N/A N/A
3 Terselenggaranya PON 1 Terbangunnya Sport Center 60 46,19 76,98 %
4 Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian
1 Perubahan Perilaku Menuju Positif Positif Positif 100 %
5 Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama
1 Kondusifitas kerukunan beragama Baik Baik 100 %
2 Persentase peningkatan acara keagamaan 5 5,15 103 %
6 Meningkatnya Ketahanan Budaya, Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat
1 Persentase Benda, Situs, Dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan
45,00 20,00 44,44 %
2 Persentase Ragam Seni Budaya yang hampir punah yang di aktualisasikan
35 30,00 85,71 %
Rata-Rata Capaian 166,08 %
MISI IV MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA
No Sasaran Strategis Kinerja Utama Target Realisasi Persentase Capaian
1 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar
1 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar 65,58 80,30 122,4 %
2 Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian
1 Persentase Fasilitasi Infrastruktur strategis 78,10 56,04 71,8 %
Rata-rata Capaian 97,1 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
23
MISI V MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL, DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN LINGKUNGAN
No Sasaran Strategis Kinerja Utama Target Realisasi Persentase Capaian
1 Terwujudnya Mandiri Pangan 1 Produksi Beras 1.365.599 1.485.982 108,8%
2 Produksi Daging 75.129 109.165,79 143,3 %
3 Produksi Ikan 395.000 429.858,93 108,03 %
2 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
4 2,24 56 %
3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri 4 4,23 105,75 %
2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
8 7,48 93,50 %
3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa 10 6,41 64,10 %
4 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
7 N/A N/A
2 Persentase Peningkatan Usaha di Bidang Wisata
7 7,01 100,14 %
5 Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian
1 Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN 9,2 11,705 127,22 %
6 Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan 1 Indeks Tutupan Lahan 45 52,13 115,84 %
2 Indeks Kualitas Udara 87 89,02 102,32 %
3 Indeks Kualitas Air 59 52,25 88,55 %
4
Persentase luas lahan yang terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B dikalimantan Selatan
72
41
64,63
27,10
89,76 %
66,10 %
Capaian Rata-Rata 91,29 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
24
Keberhasilan pencapaian Kinerja utama tahun 2018 diukur melalui 7 (tujuh) indikator
makro yang tertuang dalam sasaran “Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat”, dengan
rincian target dan realisasi indikator makro sebagaimana pada tabel 4 serta
perbandingannya pada tabel 5.
Tabel 4 : Capaian Kinerja Makro 2018
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Peningkatan IPM Indeks 67,63 68,38 69,05 70,13 69,65 99,32 %
2 Angka Pengangguran % 4,92 5,45 4,77 4,7 4,5 104,44 %
3 Pertumbuhan ekonomi % 3,83 4,38 5,29 3,78 5,31 135,71 %
4 Angka Kemiskinan % 4,72 4,52 4,70 4,50 4,65 96,77 %
5 Indeks GINI Indeks 0,359 0,351 0,347 0,307 0,340 90,29 %
6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 57,51 58,06 58,07 60 62,17 103,61%
7 Tingkat pertumbuhan penduduk % 1,87 1,65 1,59 1,64 1,53 107,19%
Rata-rata Capaian 104,82%
Sumber : BPS Kalimantan Selatan dan BPS Pusat
Tabel 5 : Capaian Kinerja Makro Terhadap Capaian Regional, Target Nasional dan MDG’s
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Realisasi Nasional
Target SDG’s
1 Peningkatan IPM 69,65 69,79 66,26 75,12 69,84 76,3
(2019) 70,81 -
2 Angka Pengangguran 4,5 4,01 4,26 6,60 5,22 5,20-5,50
(2016) 5,34 -
3 Pertumbuhan ekonomi 5,13 5,64 5,07 2,67 6,04 8,00
(2019) 5,17 -
4 Angka Kemiskinan 4,65 5.10 7.37 6.06 6.86 9,00–10,00
(2016) 9,66 0
5 Indeks GINI 0,340 0,344 0,325 0,342 0,304 0,36
(2019) 0,384 -
6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
62,17 68.05 74.157 79.414 79.465 64 - 65
(2019) 66,19 -
7 Tingkat pertumbuhan penduduk
1,53 - - - - 1,19
(per tahun) - -
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
MAKRO
CAPAIAN ATAS KINERJA MAKRO
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
25
Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Manusia Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 69,65 dari target 70,13, sehingga
persentase capaian IPM pada tahun 2017 sebesar 99,32 %.
Pencapaian indikator Angka Pengangguran Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 4,5 dari target 4,70. Indikator ini merupakan
indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan
demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase
capaian pada indikator Angka Pengangguran yaitu sebesar 104,44 %.
Pencapaian indikator Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 5,13 dari target 3,78, sehingga persentase capaian
indikator Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2017 sebesar 135,71 %.
Pencapaian indikator Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2018 terealisasi sebesar 4,65 dari target 4,50. Indikator ini merupakan indikator
terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan demikian,
apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada
indikator Angka Kemiskinan yaitu sebesar 96,67 %.
Pencapaian indikator Indeks GINI Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2018 terealisasi sebesar 0,340 dari target 0,307. Indikator ini merupakan indikator
terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus. Dengan demikian,
apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka persentase capaian pada
indikator Indeks GINI yaitu sebesar 90,29 %.
Pencapaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 62,17 dari target 60 sehingga
persentase capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2018 sebesar
103,61 %.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
26
Pencapaian indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 1,53 % dari target 1,64 %. Indikator ini
merupakan indikator terbalik/negatif, yang berarti semakin kecil realisasi semakin bagus.
Dengan demikian, apabila dibandingkan dengan antara target dan realisasi, maka
persentase capaian pada indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk yaitu sebesar
107,19%.
Pembangunan manusia di Kalimantan Selatan pada tahun 2018 terus mengalami
kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018, IPM Kalimantan Selatan telah mencapai 69,65.
Angka ini meningkat sebesar 0,60 poin dibandingkan dengan IPM Kalimantan Selatan
pada tahun 2017 yang sebesar 69,05. Nilai tersebut menyatakan bahwa pembangunan
manusia di Kalimantan Selatan masih berstatus “sedang”, namun sudah hampir mendekati
70 yang berarti akan mencapai status “tinggi”.
Perkembangan Indikator Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2012 – 2018 dapat
dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 1 : Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan
Perbandingan Realisasi Dengan Realisasi
Peningkatan IPM
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
27
Tabel 6 : Komponen Indeks Pembangunan Manusia se-Kalimantan
Provinsi AHH
(Tahun) HLS
(Tahun) RLS
(Tahun) Pengeluaran Per
Kapita (Ribu Rupiah) IPM
Kalimantan Selatan 68,02 12,46 7,99 11.600 69,65
Kalimantan Tengah 69,59 12,45 8,29 10.492 69,79
Kalimantan Barat 69,92 12,50 7,05 8.472 66,26
Kalimantan Timur 73,70 13,49 9,36 11.612 75,12
Kalimantan Utara 72,47 12,79 8,62 8.643 69,84
Indonesia 71,06 12,85 8,10 10.664 70,81
Berdasarkan pada grafik di atas, dapat dilihat bahwa posisi IPM Provinsi Kalimantan
Selatan Tahun 2018 berada pada peringkat ke-4 di bawah Kalimantan Timur, Kalimantan
Utara dan Kalimantan Tengah, serta hanya berada di atyhlk’,m m/asdfgghj
as Kalimantan Barat. Sedangkan apabila dibandingkan dengan IPM Indonesia, maka
posisi Kalimantan Selatan masih berada di bawah IPM Indonesia.
Selama beberapa tahun terakhir, seluruh komponen pembentuk IPM Kalimantan
Selatan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 - 2018, bayi yang baru lahir
memiliki peluang untuk hidup hingga 68,02 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan
tahun sebelumnya. Anak-anak usia 7 tahun pada tahun 2017 - 2018 memiliki peluang
untuk bersekolah selama 12,46 tahun, meningkat 0,17 tahun dibandingkan tahun
sebelumnya. Sementara itu, penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 65,89 66,68 67,17 67,63 68,38 69,05 69,65
Kalimantan Tengah 66,38 66,66 67,41 67,77 68,53 69,13 69,79
Kalimantan Barat 62,35 63,41 64,3 64,89 65,59 65,88 66,26
Kalimantan Timur 72,02 72,62 73,21 73,82 74,17 74,59 75,12
Kalimantan Utara 67,99 68,64 68,76 69,2 69,84
Indonesia 67,09 67,7 68,31 68,9 69,55 70,18 70,81
6264666870727476
Ind
eks
Indeks Pembangunan Manusia
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
28
menempuh pendidikan selama 7,99 tahun. Untuk pengeluaran per kapita disesuaikan
(harga konstan 2012) masyarakat telah mencapai 11.600 juta rupiah pada tahun 2017 -
2018, meningkat 293 ribu rupiah dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan komponen pembentuk IPM, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long
and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup layak (decent standard of
living), merupakan akumulasi dari berbagai program peningkatan kualitas kesehatan,
pendidikan serta perekonomian masyarakat yang terus dicanangkan oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2017 - 2018. Berdasarkan peningkatan
nilai IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang terus menerus mengalami peningkatan
menggambarkan bagaimana keberhasilan yang diraih dalam meningkatkan pembangunan
manusia oleh Pemerintah.
Pada bulan Agustus 2018, jumlah angkatan kerja mencapai 2,11 juta orang. Jumlah ini
mengalami kenaikan sebesar 2,06 persen atau terjadi penambahan sebesar 42,8 ribu
orang dibanding keadaan Agustus 2017. Penduduk yang bekerja pada Agustus 2018
adalah sebesar 2,02 juta orang. Jumlah ini mengalami penambahan sebesar 46,5 ribu
orang atau meningkat sebesar 2,35 persen dibandingkan keadaan Agustus 2017. Pada
periode Agustus 2018 jumlah pengangguran menjadi 95.278 orang. Ada pengurangan
jumlah pengangguran sebesar 3.678 orang (minus 3,72 persen). Jumlah yang bekerja dan
jumlah pengangguran berpengaruh terhadap angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK). Pada kondisi Agustus 2018, TPAK mengalami kenaikan sebesar 0,21 poin
menjadi 70,27 persen pada Agustus 2018 dibanding Agustus 2017 sebesar 70,06 persen.
Angka pengangguran dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu
perbandingan antara jumlah pengangguran terhadap penduduk angkatan kerja. TPT
Kalimantan Selatan keadaan Agustus 2018 adalah 4,50 persen. Indikator ini mengalami
penurunan sebesar 0,27 poin dibandingkan keadaan Agustus 2017 sebesar 4,77 persen.
Angka Pengangguran
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
29
Perkembangan Indikator Angka Pengangguran Kalimantan Selatan Tahun 2012 - 2018
dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 2 : Angka Pengangguran Kalimantan
Angka Pengangguran Kalimantan Selatan apabila dibandingkan dengan Provinsi
Kalimantan lainnya merupakan tertinggi ke-3 setelah Provinsi Kalimantan Timur dan
Kalimantan Utara, dan masih berada di bawah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan
Tengah. Apabila dibandingkan dengan Angka Pengangguran Indonesia, Kalimantan
Selatan masih berada pada posisi yang lebih rendah.
Selama beberapa tahun pengangguran di Kalimantan Selatan turun naik lumayan
ekstrim, dimana pada tahun 2016 terjadi lonjakan pengangguran sampai pada angka 5,45
%. Meskipun demikian dengan berbagai usaha yang telah dikerahkan, lonjakan tersebut
dapat ditekan sampai dengan saat ini, meskipun belum bisa mencapai angka
pengangguran terendah yang pernah dicapai pada tahun 2014 yaitu sebesar 3,8%.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 4,32 3,84 3,8 4,92 5,45 4,77 4,5
Kalimantan Tengah 3,17 3,09 3,24 4,54 4,82 4,23 4,01
Kalimantan Barat 3,48 4,03 4,04 5,14 4,23 4,36 4,26
Kalimantan Timur 7,38 7,5 7,95 6,91 6,6
Kalimantan Utara 7,38 5,68 5,23 5,54 5,22
Indonesia 6,14 6,25 5,94 6,18 5,61 5,50 5,34
2
3
4
5
6
7
8
Pe
rse
nta
se
Angka Pengangguran
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
30
Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2018 secara kumulatif tumbuh sebesar
5,13% (c-to-c), mengalami perlambatan apabila dibandingkan pertumbuhan pada tahun
2017 sebesar 5,29 %.
Perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2012-2018
dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 3 : Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan
Pada tingkat regional tahun 2018, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan
berada di posisi ke-3 di bawah Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah, serta lebih tinggi
daripada Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Secara trend, pertumbuhan ekonomi
Kalimantan Selatan di tahun 2018 masih terus naik, dan hanya mengalami sedikit
perlambatan dibanding tahun 2017 dan sedikit kurang dibandingkan pertumbuhan ekonomi
nasional.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 6,12 5,73 5,18 4,85 3,84 4,38 5,29 5,13
Kalimantan Tengah 6,74 6,69 7,37 6,21 7,01 6,36 6,74 5,64
Kalimantan Barat 5,9 5,8 6,08 5,02 4,81 5,22 5,80 5,07
Kalimantan Timur 2,02 -0,85 -0,38 3,13 2,67
Kalimantan Utara 2,02 -0,85 3,75 6,59 6,04
Indonesia 6,5 6,23 5,78 5,04 4,79 5,02 5,01 5,17
-1
0
12
3
4
5
6
7
8
Pe
rse
nta
se
Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan Ekonomi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
31
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 pada bulan September
mencapai yaitu 4,65%, menurun apabila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Tahun
2017 sebesar 4,70 %. Akan tetapi jauh lebih baik jika dibandingkan dengan angka
kemiskinan secara nasional tahun 2018 sebesar 9,66 %.
Selama satu dekade 2008-2018, jumlah dan persentase penduduk miskin di
Kalimantan Selatan cenderung menurun. Pada tahun 2008, persentase penduduk miskin
di Kalimantan Selatan tercatat 5,12 %, sebelas tahun kemudian pada September 2018
berkurang sangat signifikan menjadi 4,65 %. Tingkat kemiskinan mengalami kenaikan
sebesar 0,11 % dibandingkan keadaan Maret 2018 yang mencapai 4,54 %. Tingkat
kemiskinan di daerah perkotaan keadaan September 2018 sebesar 3,60 %, mengalami
sedikit kenaikan sebesar 0,06 % dibandingkan dengan Maret 2018 yang sebesar 3,54 %.
Demikian pula dengan di perdesaan, tingkat kemiskinan keadaan September 2018
sebesar 5,56 %, mengalami kenaikan sebesar 0,16 % dibandingkan Maret 2018 sebesar
5,40 %.
Secara absolut, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan keadaan September
2018 sebanyak 195,01 ribu orang, sedangkan jumlah penduduk miskin di Kalimantan
Selatan pada Maret 2018 sebanyak 189,03 ribu orang. Selama satu semester, jumlah
penduduk miskin di Kalimantan Selatan bertambah sebanyak 5,98 ribu orang.
Provinsi Kalsel secara bertahap terus mengalami kemajuan dalam pemberantasan
kemiskinan. Hal ini sesuai dengan kebijakan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
yang tidak ingin secara instan melakukan penurunan angka kemiskinan, karena
dikhawatirkan nantinya ada masyarakat miskin di Provinsi Kalimantan Selatan yang
termarginalkan atau terpinggirkan. Adapun strategi penurunan jumlah penduduk miskin
melalui program pengentasan kemiskinan daerah yang telah disusun dan dijalankan oleh
sebagian pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimatan Selatan.
Perbandingan Indikator Angka Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2017
dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 4 : Angka Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2011 – 2018
Angka Kemiskinan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
32
Dari grafik di atas dapat terlihat bahwa Provinsi Kalimantan Selatan merupakan
provinsi dengan Tingkat Kemiskinan terendah di antara seluruh Provinsi di Kalimantan
dan terendah ketiga dari seluruh Provinsi di Indonesia setelah DKI Jakarta (3,55) dan
Bali (3,91). Sejak tahun 2011 sampai sekarang, Tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan
Selatan cenderung terus mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan bahwa program
pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan berhasil
dengan baik.
Indeks GINI/GINI Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran
penduduk. Indeks GINI disajikan dengan kisaran 0 – 1, dengan arti semakin mendekati 1
ketimpangan semakin tinggi. Indeks GINI Kalimantan Selatan pada September 2018
berdasarkan data BPS Pusat mencapai 0,340, menurun sebesar 0,07 dibandingkan
September 2017 sebesar 0,347. Hal ini menunjukkan ketimpangan pengeluaran di
Kalimantan Selatan pada tahun 2018 terus menurun dibanding tahun 2017. Indeks GINI
Kalimantan Selatan tahun 2018 masih jauh dibawah Indek GINI Nasional yaitu 0,384.
Perkembangan Indikator Indeks GINI Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018 dapat
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 5,35 5,01 4,76 4,81 4,27 4,52 4,7 4,65
Kalimantan Tengah 6,64 6,19 6,23 6,07 5,91 5,36 5,26 5,1
Kalimantan Barat 8,48 7,97 8,74 8,07 8,44 8 7,06 7,37
Kalimantan Timur 6,63 6,38 6,38 6,31 6,1 6 6,08 6,06
Kalimantan Utara 6,63 6,38 6,38 6,31 6,32 6,99 6,96 6,86
Indonesia 12,36 11,66 11,46 10,96 11,13 10,7 10,12 9,66
456789
10111213
Pe
rse
nta
se
Angka Kemiskinan
Indeks GINI
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
33
dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 5 : Indeks GINI Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018
Perbandingan Indeks GINI di Kalimantan yang disajikan pada grafik di atas
memperlihatkan bahwa posisi Kalimantan Selatan yang sebelumnya merupakan Provinsi
dengan Indeks Gini tertinggi sekarang berada pada urutan ketiga di antara provinsi
lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa usaha Provinsi Kalimantan Selatan dalam
menurunkan ketimpangan pengeluran penduduk terus mengalami perbaikan, ditunjukkan
dengan adanya trend penurunan Indeks GINI selama beberapa tahun dan masih berada di
bawah Indeks GINI Indonesia.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan Selatan masih berada di tataran
kategori kurang. Dari perhitungan Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Kalsel
IKLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 baru mencapai 62,17. Namun jika
dibandingkan dengan IKLH tahun 2017 jauh meningkat sebesar 2,15 Point dimana pada
tahun 2017 IKLH Kalimantan Selatan hanya 60,02. Dalam perspektif IKLH, angka indeks
ini bukan semata-mata peringkat, namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan
kualitas lingkungan hidup. Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 0,37 0,38 0,359 0,36 0,334 0,351 0,347 0,34
Kalimantan Tengah 0,34 0,33 0,35 0,35 0,3 0,347 0,327 0,344
Kalimantan Barat 0,4 0,38 0,396 0,39 0,33 0,331 0,329 0,325
Kalimantan Timur 0,38 0,36 0,371 0,35 0,315 0,328 0,333 0,342
Kalimantan Utara 0,38 0,36 0,371 0,35 0,282 0,305 0,313 0,304
Indonesia 0,41 0,41 0,413 0,41 0,402 0,394 0,391 0,384
0,27
0,29
0,31
0,33
0,35
0,37
0,39
0,41
0,43
Ind
eks
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
34
pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka
ideal, yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100, mengindikasikan harus semakin besar
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.
Provinsi Kalimantan Selatan masih menjadi Provinsi dengan nilai IKLH terendah di
antara Provinsi di pulau Kalimantan. Dengan nilai 62,17, Kalimantan Selatan berada di
urutan terbawah, dan Provinsi Kalimantan Utara menjadi Provinsi dengan nilai IKLH paling
tinggi, disusul dengan Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan
Barat. Kemudian apabila dibandingkan dengan IKLH Indonesia yang mendapatkan nilai
66,19, maka Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata realisasi nasional.
Dengan melakukan komparasi terhadap angka indeks nasional, dapat menjadi acuan,
apabila angka indeks provinsi berada dibawahnya (lebih kecil) artinya ada dalam kategori
upaya yang harus terakselerasi sedangkan apabila diatasnya (lebih besar) artinya ada
dalam kategori pemeliharaan.
Perkembangan Nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada grafik berikut
ini :
Grafik 6: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan Tahun 2012 - 2018
Dari grafik terlihat bahwa nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kalimantan Selatan
berada pada peringkat paling rendah dibandingkan dengan IKLH Provinsi lainnya. Bahkan
sejak beberapa tahun ke belakang, IKLH Provinsi Kalimantan Selatan tetap berada di
tingkat paling rendah. Meskipun demikian, nilai IKLH sejak 2 tahun yang lalu terus
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 60,96 57,10 56,20 57,51 58,06 60,02 62,17
Kalimantan Tengah 75,02 70,06 69,53 70,37 71,38 71,38 74,16
Kalimantan Barat 73,65 69,91 68,12 68,31 67,17 67,17 68,05
Kalimantan Timur 74,41 73,12 72,41 74,00 79,65 79,65 79,41
Kalimantan Utara 79,465
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Ind
kes
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
35
meningkat dengan cukup signifikan, sebagai gambaran bahwa usaha dalam meningkatkan
kualitas lingkungan hidup di Kalimantan Selatan terus dilaksanakan dan cukup berhasil.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mencapai 1,53
%, berhasil menekan pertumbuhan penduduk sebanyak 0,06 % dari capaian pada tahun
2017 yang berada pada 1,59 %.
Perkembangan Indikator Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun
2011 - 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 7: Tingkat Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018
Trend pertumbuhan penduduk selama beberapa tahun terus menurun, sehingga dapat
dikatakan bahwa Program Pemerintah untuk menekan ledakan penduduk cukup sukses.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kalimantan Selatan selalu meningkat setiap
tahunnya. Sejak tahun 2011 sampai tahun 2018 sudah terjadi peningkatan sebesar 4,45
poin dari 65,20 (2011) menjadi 69,65 (2018). Peningkatan nilai IPM ini menunjukkan
bahwa kualitas manusia Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkat dalam hal
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Tingkat Pertumbuhan Penduduk 1,89 2,57 1,84 1,77 1,71 1,65 1,59 1,53
0
1
2
3
Pe
rse
nta
se
Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Tingkat Pertumbuhan Penduduk
Analisa Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Peningkatan IPM
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
36
Peningkatan nilai IPM dari tahun ke tahun merupakan hasil akumulasi dari pencapaian
seluruh program dan kegiatan pada semua sektor. Seluruh program dan kegiatan yang
dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan setiap tahun memiliki kontribusi
kepada peningkatan nilai IPM, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun dapat
dikatakan bahwa dengan meningkatnya nilai IPM, maka seluruh program dan kegiatan
yang dilaksanakan bermanfaat secara luas kepada seluruh masyarakat Kalimantan
Selatan.
Angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan ditahun 2018 kembali berhasil
ditekan menjadi 4,5 persen jika dibandingkan pada tahun 2017 dan terus mengalami trend
penurunan yang baik. Adanya penurunan harga batubara dunia menyebabkan banyak
perusahaan batubara di Kalimantan Selatan mengalami kerugian besar menyebabkan
terjadinya peningkatan angka pengangguran secara besar-besaran sejak tahun 2014.
Namun hal tersebut segera diatasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dengan
mengalihkan program prioritas pada sektor-sektor lain dan mengusahakan peningakatan
lapangan kerja untuk menyerap tenaga kerja di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2018,
sektor perdagangan dan sektor jasa kemasyarakatan merupakan lapangan usaha
terbanyak kedua dan ketiga yang mampu menyerap tenaga kerja setelah sektor pertanian.
Kedua sektor ini masing-masing menyerap tenaga kerja sebesar 25,65 persen dan 15,27
persen, sedangkan sektor pertanian menyerap sebesar 33,79% dari jumlah seluruh
penduduk yang bekerja.
Meskipun angkatan kerja di Kalimantan Selatan selalu bertambah banyak setiap
tahunnya, dengan berbagai upaya dalam mendorong terciptanya berbagai lapangan usaha
bagi angkatan kerja baru, jumlah pengangguran terus dapat ditekan meskipun angkatan
kerja juga terus ikut meningkat setiap tahunnya. Hal ini menandakan penyerapan angkatan
kerja mengalami trend yang lebih cepat dibandingkan bertambahnya angkatan kerja setiap
tahun.
Angka Pengangguran
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
37
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan telah mengalami pembalikan arah,
dari sebelumnya mengalami penurunan selama 4 tahun sejak tahun 2011-2015, berbalik
arah mengalami peningkatan pada periode 2015-2017, namun pada tahun 2018 kembali
mengalami perlambatan. Selama 2 tahun terakhir, sektor pertambangan mengalami
peningkatan kembali dengan membaiknya harga batubara dunia dan harga komoditas
lainnya. Percepatan pertumbuhan perekonomian tahun 2017 dan 2018 disumbang oleh
sektor pertambangan, bahkan terus meningkat. Namun pada tahun 2018 terjadi
perlambatan pada sektor Pertanian, Perdagangan dan Sektor Lainnya yang menyebabkan
adanya perlambatan pertumbuhan perekonomian.
Sedangkan PDRB yang dicapai selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada
tabel berikut :
Tabel 6 : PDRB Kalimantan Selatan Per Triwulan atas dasar Harga Berlaku
(Milyar Rupiah)
PDRB 2016 2017 2018
Triwulan I 33.796,04 36.610,95 39 675,66
Triwulan II 36.580,15 39.817,89 42 748,93
Triwulan III 38.225,86 42.063,57 45 671,30
Triwulan IV 37.723,56 41.101,44 43 839,86
Total 146.325,62 159.593,85 171 935,75
Selain membaiknya harga batubara, cara Provinsi Kalimantan Selatan dalam
mengatasi permasalahan batubara di tahun2 sebelumnya adalah dengan meningkatkan
produksi berbagai produk ekspor lainnya, sehingga dapat meredam kerugian yang muncul
akibat turunnya harga batubara. Sehingga ketika mulai pulihnya harga batubara dunia juga
mulai meningkatkan kembali pendapatan dari ekspor batubara tersebut.
Pertumbuhan perekonomian tahun 2018 sebesar 5,13% ditunjang oleh semua
kategori. Kategori yang tumbuh paling tinggi adalah kategori jasa perusahaan (7,67%);
pengadaan listrik dan gas (7,58%), serta perdagangan besar dan eceran reparasi mobil
dan sepeda motor (7,48%). Pertumbuhan kumulatif tahun 2018 yang sebesar 5,13 persen
antara lain disumbang oleh kategori pertambangan dan penggalian sebesar 1,09 persen;
kategori perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 0,66
Pertumbuhan Ekonomi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
38
persen; serta kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,56 persen. Secara
total, ketiga kategori ini menyumbang 2,31 persen, sedangkan 14 kategori lainnya
memberikan sumbangan sebesar 2,82 persen pada pertumbuhan tahun 2018.
Kondisi kemiskinan di Kalimantan Selatan terus menurun yang menunjukkan bahwa
program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah provinsi berhasil
menekan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Pada akhir tahun 2018, level penduduk
miskin berada pada 4,65 %. Jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada
September 2018 tercatat 195,01 ribu orang, meningkat sebesar 5,98 ribu orang jika
dibandingkan dengan penduduk miskin pada bulan Maret 2018 yang berjumlah 189,03 ribu
orang. Namun laju penambahan jumlah penduduk miskin masih dibawah laju pertumbuhan
total penduduk Kalimantan Selatan.
Proses pengentasan kemiskinan memang tidak dilakukan secara cepat untuk
menghindari marginalisasi masyarakat miskin yang tersisa, sehingga pengentasan
kemiskinan dilakukan bertahap. Dengan langkah pengentasan kemiskinan bertahap
diharapkan penduduk miskin yang ada dapat saling membantu agar bersama-sama
menembus garis kemiskinan.
Dalam upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya terbatas pada data jumlah dan
persentase penduduk miskin. Indikator kemiskinan lainya yang menjadi acuan adalah
indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah jarak
antara rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sedangkan
indeks keparahan kemiskinan menunjukan persebaran (kesenjangan) pengeluaran antar
penduduk miskin. Kedua indikator ini dapat menjadi panduan dalam penyusunan program
pemerintah dibidang pengentasan kemiskinan.
Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Kalimantan Selatan pada September
tahun 2018 sebesar 0,753, mengalami kenaikan sebesar 0,066 poin dari bulan Maret
2018 dan naik sebesar 0,013 dari kondisi September 2017. Peningkatan nilai indeks ini
mengindikasikan bahwa secara rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung
menjauhi garis kemiskinan.
Angka Kemiskinan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
39
Untuk Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan pada September 2018 sebesar 0,184,
naik 0,02 dari bulan Maret 2018 dan naik sebesar 0,017 dari September 2018. Hal ini
mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin meningkat. Untuk
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di
Provinsi Kalimantan dapat dilihat pada tabel berikut :
Grafik 5 : Indeks Kedalaman Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018
Provinsi Kalimantan Selatan hampir selalu menjadi Provinsi dengan Indeks Kedalaman
Kemiskinan terendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan adanya
bahwa kemiskinan di Kalimantan Selatan tergolong cukup rendah dibandingkan dengan
Provinsi lainnya.
Grafik 5 : Indeks Keparahan Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2018
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 0,759 0,606 0,652 0,976 0,693 0,74 0,753
Kalimantan Tengah 1,078 1,017 0,968 1,018 0,648 0,84 0,819
Kalimantan Barat 1,25 1,3 0,983 1,022 1,134 1,022 1,206
Kalimantan Timur 0,793 0,693 1,044 0,874 0,764
Kalimantan Utara 0,793 0,703 0,879 1,323 0,911
Indonesia 1,9 1,89 1,75 1,84 1,74 1,79 1,63
00,20,40,60,8
11,21,41,61,8
2
Pe
rse
nta
se
Indeks Kedalaman Kemiskinan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
40
Begitu pula dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, Kalimantan Selatan hampir selalu
berada pada level terendah, yang berbanding lurus dengan Angka Kemiskinan yang selalu
terendah dibandingkan dengan Provinsi lainnya.
Target Indeks GINI sebagai salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran penduduk
ternyata belum berhasil dicapai Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018. Hal ini
disebabkan jauhnya level pendapatan antara masyarakat kaya dengan masyarakat miskin
yang menyebabkan ketimpangan terus terjadi. Indeks GINI sangat berhubungan dengan
program pengentasan kemiskinan, karena pada akhirnya akan menurunkan ketimpangan
yang terjadi.
Namun demikian Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun sejak tahun 2016 belum
berhasil mencapai target penurunan Indeks GINI tahunan, bahkan justru meningkat
dibanding tahun 2015, dimana dari tahun 2016 - 2018 belum berhasil mencapai penurunan
Indeks GINI yang dicapai di tahun 2015 tersebut. Namun secara rata-rata, Indeks GINI
Provinsi Kalimantan Selatan masih terus turun dibandingkan beberapa tahun ke belakang,
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 0,173 0,114 0,151 0,304 0,163 0,167 0,184
Kalimantan Tengah 0,285 0,266 0,305 0,248 0,235 0,146 0,197 0,2
Kalimantan Barat 0,39 0,33 0,31 0,181 0,208 0,242 0,208 0,284
Kalimantan Timur 0,176 0,167 0,275 0,187 0,148
Kalimantan Utara 0,176 0,168 0,214 0,312 0,175
Indonesia 0,53 0,48 0,48 0,44 0,51 0,44 0,46 0,41
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
Pe
rse
nta
se
Indeks Keparahan Kemiskinan
Indeks GINI
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
41
sehingga dapat disimpulkan untuk Indikator Indeks GINI Provinsi Kalimantan Selatan terus
mengalami tren penurunan.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan memang masih
tergolong rendah, masih dibawah IKLH Regional Kalimantan Selatan dan Nasional, hal ini
terutama disebabkan karena masih banyaknya terjadi pencemaran lingkungan di
Kalimantan Selatan terutama kualitas air dan tutupan hutan/lahan. Lingkungan sebagai
salah satu isu strategis yang harus dihadapi Kalimantan Selatan memang suatu hal yang
sangat sulit diatasi, karena melibatkan banyak pihak dan perlu waktu yang cukup lama.
Namun dalam mendukung program Pembangunan Berkelanjutan (sustainable
development) maka isu lingkungan dan pembangunan harus berjalan selaras dan saling
berkesinambungan.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai pengukuran dalam masalah kualitas
lingkungan memang tidak bisa dicapai dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun
status Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan masih berada di
tataran “Kurang”, namun pada kenyataannya peningkatan nilai Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup masih sesuai dengan target.
Peningkatan IKLH Provinsi Kalimantan Selatan, pada Tahun 2018 salah satunya
melalui program gerakan revolusi hijau yang dicanangkan oleh Gubernur Kalimantan
Selatan dan telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Gerakan Revolusi Hijau, dengan mengakselerasi kegiatan penanaman untuk
melakukan rehabilitasi baik didalam Kawasan hutan maupun diluar Kawasan hutan
yang bertujuan untuk mengurangi laju kerusakan hutan untuk perbaikan kualitas
lingkungan hidup di Kalimantan Selatan. Melalui gerakan tersebut Gubernur Kalimantan
Selatan mengajak Bupati/Wali kota se Kalimantan Selatan dalam rangka
mensukseskan Program Revolusi Hijau, menanam untuk anak cucu. Program revolusi
Hijau adalah gerakan mengubah perilaku masyarakat Kalsel secara cepat dan tepat untuk
peduli pada kualitas lingkungan hidup melalui kegiatan penanaman, dengan pendekatan
menyeluruh yang melibatkan seluruh stakeholder, selain itu, revolusi hijau juga berguna
mengurangi luas lahan kritis di Kalimantan Selatan, menurut Keputusan Menteri
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
42
Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.036/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018
tanggal 5 Juli 2018 tentang luas Lahan Kritis Nasional per Provinsi, luas lahan kritis
Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 511.594 Ha, ditahun 2018 telah turun seluas
129.115 Ha. Guna meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup di Kalsel beragam
upaya ditempuh yaitu dengan meningkatkan intensitas penanaman pohon, dengan luasan
dan cakupan lahan yang akan ditanami, serta mendorong aksi penanaman oleh
Pemegang izin (corporate) terdiri dari IPPKH, IUPHHK-HTIHA. Izin Industri Primer, Instansi
pemerintah (SKPD, UPT Kementerian), aparatur sipil negara yang naik pangkat lpromosi /
Diklat, masyarakat yang menikah, siswa/siswi dengan program 1 anak 1 pohon,
penghijauan (di luar kawasan hutan) serta penanaman kanan-kiri jalan dan kawasan
perkantoran.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami
penurunan positif secara konsisten sejak beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2015-2018
Tingkat Pertumbuhan Penduduk mengalami penurunan positif rata rata sebesar 0,11 %,
penurunan positif ini dikarenakan adanya Peran serta Bina Keluarga Balita (BKB Aktif) dan
Sub Petugas Pembantu Keluarga Berencana Desa (PPKBD) pada Kabupaten Kota sangat
berpengaruh pada program keluarga berencana yang dicanangkan oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan.
Tujuan akhir indikator ini bukanlah terus menekan pertumbuhan penduduk sampai
Zero Growth, namun mengontrol agar tidak terjadi ledakan penduduk serta pertumbuhan
penduduk tetap berada pada area “normal”, sehingga pencapaian ini merupakan sebuah
keberhasilan dalam mengontrol pertumbuhan penduduk.
Selain itu indikator ini juga ikut memiliki andil dalam program nasional dan global untuk
menekan pertumbuhan penduduk Indonesia dan dunia agar tidak terus terjadi ledakan
penduduk. Sehingga dapat disimpulkan keberhasilan pengendalian pertumbuhan
penduduk di Kalimantan Selatan selain berhasil mencapai target, juga berkontribusi, baik
langsung maupun tidak langsung, pada program pengendalian penduduk nasional dan
global.
Tingkat Pertumbuhan Penduduk
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
43
Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatanmenetapkan tujuan untuk
“Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia”. Dalam mengukur keberhasilan
tujuan tersebut, ditetapkan indikator Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang meliputi aspek pendidikan, aspek kesehatan dan aspek ekonomi
masyarakat (daya beli). Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel
berikut :
Tabel 7 : Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021
No. Tujuan Pembangunan Indikator Tujuan Satuan Target 2021
1 Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 71,80
Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan lima sasaran, yaitu sasaran
pertama adalah “Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat”; sasaran kedua
adalah “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”; sasaran ketiga adalah
“Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja”; sasaran keempat adalah
“Meningkatnya pemahaman keagamaan”;dan sasaran kelima adalah “Meningkatnya
Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender”.
Keberhasilan capaian kinerja tahun 2018 atas sasaran ” Meningkatnya kualitas
pendidikan masyarakat” diukur melalui 3 indikator dengan target, realisasi dan
capaiannya sebagai berikut :
Tabel 8: Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS)
Indeks - 10.09 10,23 12 10,225 85,00 %
2 APM SMA/Sederajat % 70,79 51,71 55,72 62,589 59,49 95,05 %
3 APK SMA/Sederajat % 78,82 69,10 74,51 65,42 83,54 127,70 %
Rata-rata Capaian 102,58 %
MISI I
MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG AGAMIS, SEHAT, CERDAS DAN TERAMPIL
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
44
Tabel 9: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Realisasi Nasional
Target SDG’s
1 Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS) 10,225 10,37 9,775 11,425 10,705
96,10
(2019) 10,475 -
2 APM SMA/Sederajat 59,49 56,66 57,66 64,48 59,63 8,80
(2019) - -
3 APK SMA/Sederajat 83,54 80,67 81,87 90,05 85,32 94,80
(2019) - 100
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS) Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 10,225 % dari target 12%
sehingga persentase capaian Indeks Pendidikan pada tahun 2018 sebesar
85,00 %.
Pencapaian indikator APM SMA/Sederajat Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2018 terealisasi sebesar 59,49% dari target 62,589%, sehingga
persentase capaian APM SMA/Sederajat pada tahun 2017 sebesar 95,05%.
Pencapaian indikator APK SMA/Sederajat Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2018 terealisasi sebesar 83,54 % dari target 65,42%, sehingga
persentase capaian APK SMA/Sederajat pada tahun 2017 sebesar 127,70%.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
a. Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS)
Grafik 1 : Indeks Pendidikan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
45
Indeks Pendidikan Kalimantan Selatan meningkat sebesar 0,135 poin
jika dibandingkan dengan tahun 2017. Selain itu Indeks Pendidikan
Kalimantan Selatan masih berada pada posisi keempat di antara Provinsi
Kalimantan lainnya, berada di bawah Kalimantan Timur (11,425),
Kalimantan Utara (10,705), dan Kalimantan Tengah (10,37), serta masih
berada di atas Kalimantan Barat (10,225).
b. APM SMA/Sederajat
Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak jumlah
penduduk usia 16 sampai 18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan
SMA/Sederajat. Capaian Tahun 2018 meningkat sebesar 3,37%
dibandingkan dengan capaian tahun 2017, meningkat dari 55,72% menjadi
59,49%. Sedangkan pada tingkat regional, nilai APM SMA/Sederajat
Kalimantan Selatan menempati peringkat ketiga di bawah Provinsi
Kalimantan Timur (64,48) dan Kalimantan Utara (59,63), serta masih
berada di atas Kalimantan Barat (57,66) dan Kalimantan Tengah (56,66)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 9,055 9,255 9,51 9,63 9,78 9,985 10,09 10,225
Kalimantan Tengah 9,355 9,415 9,475 9,75 9,875 10,125 10,23 10,37
Kalimantan Barat 8,53 8,56 8,865 9,145 9,36 9,59 9,675 9,775
Kalimantan Timur 10,215 10,425 10,645 10,86 11,105 11,165 11,295 11,425
Kalimantan Utara 10,2 10,435 10,45 10,54 10,705
Indonesia 9,375 9,48 9,635 9,855 10,06 10,195 10,335 10,475
8,5
9
9,5
10
10,5
11
11,5
Ind
eks
Indeks Pendidikan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
46
c. APK SMA/Sederajat
Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk
yang bersekolah pada jenjang pendidikan SMA/Sederajat. Capaian Tahun
2018 meningkat sebesar 9,03% dibandingkan dengan capaian tahun 2017,
meningkat dari 74,51% menjadi 83,54%. Sedangkan pada tingkat regional,
nilai APK SMA/Sederajat Kalimantan Selatan menempati peringkat ketiga
di bawah Provinsi Kalimantan Timur (90,05) dan Kalimantan Utara (85,32),
serta masih berada di atas Kalimantan Barat (81,87) dan Kalimantan
Tengah (80,67).
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
a. Indeks Pendidikan (AHLS dan ARLS)
Untuk Indikator Indeks Pendidikan mengalami penurunan sebesar
0,01 point jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang sebesar 10,23
sedangkan ditahun 2018 menjadi 10,225, hal ini terjadi tidak lepas dari
penurunan serta peningkatan parameter Indeks Pendidikan yaitu Angka
Rata Rata Lama Sekolah (ARLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah
(AHLS), untuk ARLS pada tahun 2018 mencapai 7,99 naik 0,02 dari tahun
2017, sedangkan untuk AHLS ditahun 2018 sebesar 12,46 sedikit menurut
sebanyak 0,02 jika dibandingkan dengan tahun 2017 yaitu 12,48.
b. APM SMA/Sederajat
APM SM Sederjat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 mengalami
peningkatan sebesar 3,77 jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 ,
sejak tahun 2016 hingga 2018 indikator ini terus menunjukan peningkatan,
hal ini menunjukan bahwa kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan
anaknya ke jenjang SM juga meningkat, disamping itu juga karena
dukungan program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang
terus dibenahi oleh Pemerintah Kalimantan Selatan dalam peningkatan
akses Pendidikan.
c. APK SMA/Sederajat
Indikator ini setelah jauh menurun 9,72 poin jika dibandingkan dengan
tahun 2015 yang berada pada angka 78,82 menjadi 69,10 di tahun 2016,
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
47
selanjutnya ditahun 2016 hingga 2018 indikator ini trend nya mengalami
peningkatan positif. Rata rata peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun
2018 adalah sebesar 7,22 poin. hal ini menunjukan bahwa kesadaran
masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang SM juga meningkat,
disamping itu juga karena dukungan program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan yang terus dibenahi oleh Pemerintah Kalimantan
Selatan dalam peningkatan akses Pendidikan.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Dalam pencapaian kelima indikator kinerja sasaran di atas, secara umum
tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama
tahun 2018 yaitu :
a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan, dengan
kegiatan;
1. Penyediaan sarana dan prasarana pendidian khusus;
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan khusus;
3. Peningkatan sarana dan sarana pendidikan SMA (DAK);
4. Pembangunan infrastruktur SMA;
5. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMA;
6. Rehabilitasi ruang kelas SMA;
7. Pembangunan infrastruktur SMK;
8. Rehabilitasi ruang kelas SMK
9. Bantuan peralatan belajar sekolah bagi siswa tidak mampu SMK;
10. Pengadaan mebeulair SMKD;
11. Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SMK; dan
12. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan SMK (DAK).
b. Program perluasan penyelenggaraan pendidikan, dengan kegiatan :
1. Beasiswa siswa miskin SMA;
2. BOSDA SMA;
3. BOSDA SMK;
4. Bantuan operasional sekolah (BOS);
5. Beasiswa berprestasi SMK; dan
6. Beasiswa berprestasi SMA.
c. Program program peningkatan kualitas sekolah, dengan kegiatan:
1. Bantuan operasional pendidikan (BOP) Diksus.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
48
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Derajat Kesehatan
Masyarakat” diukur melalui 6 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya
sebagaimana pada tabel 10 sebagai berikut :
Tabel 10 :Capaian Kinerja Terhadap Target Tahun 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Angka kematian ibu Angka 188 127 104 135 108 125 %
2 Angka Kematian Bayi Angka 12 11 10 33 10 330,00 %
3 AKABA Angka 35 12 10 25 11 227,27 %
4 Balita Gizi Buruk % 8,20 4,10 2,9 7,29 3 243 %
5 Balita Gizi Kurang % 19,20 17,70 21 18,25 11,09 164,56 %
6 Angka Harapan Hidup Angka 67,87 67,80 68,02 68,55 68,02 99,23 %
Rata-rata Capaian 198,17 %
Tabel 11 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Realisasi Nasional
Target SDG’s
1 Angka kematian ibu 108 81 113 117 164 306
(2019) 305 102
2 Angka Kematian Bayi 10 53 8 21 20 24
(2019) 22,23 23
3 AKABA 11 - 9 31 15 - 26,29 32
4 Balita Gizi Buruk 3 - - - - - -
5 Balita Gizi Kurang 11,09 - - - - 17,00
(2019)
-
6 Angka Harapan Hidup 68,02 69,59 69,92 73,70 72,47 71,06
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Angka Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2018 terealisasi sebesar 108 dari target 135, sehingga persentase
capaian Angka Kematian Ibu pada tahun 2018 sebesar 125 %.
Pencapaian indikator Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2018 terealisasi sebesar 10 dari target 33, sehingga persentase capaian
Angka Kematian Bayi pada tahun 2018 sebesar 330,00 %.
1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
49
Pencapaian indikator Angka Kematian BALITA Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 11 dari target 25, sehingga persentase
capaian Angka Kematian BALITA pada tahun 2018 sebesar 227,27 %.
Pencapaian indikator Balita Gizi Buruk Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2018 terealisasi sebesar 3 % dari target 7,29 %, sehingga persentase capaian
Balita Gizi Buruk pada tahun 2018 sebesar 243 %.
Pencapaian indikator Balita Gizi Kurang (PSG) Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 11,09 % dari target 18,25 %, sehingga
persentase capaian Balita Gizi Buruk pada tahun 2018 sebesar 164,56 %.
Pencapaian indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 68,02 dari target sebesar 68,55,
sehingga persentase capaian Angka Harapan Hidup pada tahun 2018 sebesar
99,23 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
a. Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu (AKI) pada tahun 2018 terjadi peningkatan secara
negatif sebesar 4 poin menjadi 108 per 100.000 kelahiran hidup,
dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 sebesar 103,9 per 100.000
kelahiran hidup. Selama beberapa tahun ke belakang trend AKI yang
dicapai oleh Provinsi Kalimantan Selatan mengalami naik turun, dengan
AKI tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 128 per 100.000 kelahiran
hidup.
b. Angka Kematian Bayi
Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2018 masih dapat
mempertahankan di 10 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan realisasi
tahun 2017 sebesar 10 per 1.000 kelahiran hidup. Trend capaian AKB
Provinsi Kalimantan Selatan juga mengalami naik turun selama beberapa
tahun, dengan capaian AKB tertinggi pada tahun 2015 sebesar 43 per
1.000 kelahiran hidup, dan terendah pada tahun 2017 dan 2018 sebesar
10 per 1.000 kelahiran hidup.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
50
c. Angka Kematian BALITA (AKABA)
Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2018 mengalami kenaikan
sebesar 10 poin menjadi 11 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan
realisasi tahun 2017 sebesar 1 per 1.000 kelahiran hidup. Trend capaian
AKB Provinsi Kalimantan Selatan paling tinggi pada tahuun 2018 di sekitar
angka 11 per 1.000 kelahiran hidup.
d. Balita Gizi Buruk
Untuk Balita Gizi Buruk ditahun 2018 mengalami peningkatan secara
negatif sebesar 0,01 % menjadi 3 %, dibandingkan realisasi tahun 2017
sebesar 2,9%. Trend
e. Balita Gizi Kurang
Untuk Balita Gizi Kurang ditahun 2018 mengalami penurunan secara
positif sebesar 9,91 % menjadi 11,09 %, dibandingkan realisasi tahun 2017
sebesar 21 %.
f. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup di tahun 2018 masih dapat dipertahankan
dengan tahun 2017 sebesar 68,02.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
51
Grafik 1 : Angka Harapan Hidup
Pada tingkat Regional, AHH Provinsi Kalimantan Selatan masih
menempati urutan terendah dibandingkan Provinsi Kalimantan lainnya.
kondisi ini masih bertahan sejak tahun 2011 silam.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
a. Angka Kematian Ibu
Angka Kematian Ibu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 mampu
ditekan di angka 113 dengan jumlah kasus kematian ibu yang terjadi
sebanyak 79 kasus dari 73.096 Jumlah kelahiran hidup. Mengalami
peningkatan sebanyak 4 kasus jika dibanding dengan tahun 2017 yang
tercatat sebanyak 75 kasus kematian dari 72.170 Jumlah kelahiran hidup.
Tingginya kasus kematian ibu ini disebabkan oleh beberapa faktor
antara lain :
a. Kematian ibu masih disebabkan oleh perdarahan dan hipertensi dalam
kehamilan.
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 66,65 66,88 67,11 67,35 67,47 67,8 68,02 68,02
Kalimantan Tengah 68,98 69,09 69,18 69,29 69,39 69,54 69,57 69,59
Kalimantan Barat 69,06 69,26 69,46 69,66 69,76 69,87 69,9 69,92
Kalimantan Timur 72,89 73,1 73,32 73,52 73,62 73,65 73,68 73,7
Kalimantan Utara 72,02 72,12 72,16 72,43 72,47
Indonesia 69,81 70,01 70,2 70,4 70,59 70,78 70,9 71,06
66
67
68
69
70
71
72
73
74
Ind
eks
Angka Harapan Hidup
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
52
b. Kualitas Antenatal care (ANC) yang belum maksimal. Kegiatan ANC
10 T (TB & BB, Tetanus Toksoid, Tensi, Tinggi fundus, tablet tambah
darah, tes skirinig lab urin dan Hb.
c. Persalinan masih terjadi ditolong oleh tenaga bukan kesehatan yaitu
oleh dukun kampung missal pada kasus risiko tinggi dan bahkan ada
keluarga yang juga menolong persalinan.
d. Persalinan terjadi di luar fasilitas pelayanan kesehatan (di rumah atau
di tempat klinik bidan yang tidak terstandar)
e. Kelas ibu hamil dan penggunaan buku KIA pelaksanaannya belum
maksimal. Buku KIA bukan hanya diisi namun harus dianalisa (seperti
ketika mengukur tekananan darah dengan tensimeter kepada ibu hamil
yang kecenderungan naik terus harus direncanakan untuk dirujuk
bukan diperlakukan seperti keadaan kehamilan normal). Disamping itu
ibu hamil juga kurang begitu memahami hakikat buku KIA.
f. Sistem rujukan belum dilaksanakan secara optimal padahal di setiap
Rumah Sakit Kabupaten/Kota sudah tersedia dokter spesialis
obgyn/kandungan.
g. Keterlambatan dalam mengidentifikasi ibu hamil yang risiko tinggi
seperti hipertensi, pre eklamsi, anemia gizi dan factor penyulit lainnya
sering tidak dipahami oleh keluarga sehingga keterlambatan ini
menyebabkan keadaan yang lebih parah ketika ibu hamil tersebut
dirujuk ke Rumah Sakit dan sering terjadi kematian di fasilitas Rumah
Sakit tersebut.
Kemitraan bidan dan dukun sudah lama digalang namun masih
ditemukan beberapa kejadian Dukun Kampung melakukan
pertolongan. Hal ini terjadi dikarenakan permisifnya masyarakat
disamping tidak adanya sanksi terhadap penegakan aturan dan
kebijakan ini
b. Angka Kematian Bayi
Berbanding lurus dengan angka kematian ibu, angka kematian bayi
Provinsi Kalimantan Selatan juga menunjukkan hasil yang sangat
signifikan. Dari target 33, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil menekan
angka kematian bayi hingga mencapai angka 10 dengan total 732 kasus
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
53
kematian bayi dari 72012 kelahiran hidup. Namun jika dibandingkan
dengan jumlah kasus kematian bayi ditahun 2017 yang tercatat sebanyak
721 kasus dari 72.254 kelahiran hidup, terjadi penambahan jumlah kasus
kematian sebanyak 11 kasus.
Masih tingginya kasus kematian bayi yang terjadi di Provinsi
Kalimantan Selatan disebabkan :
1. Bayi yang dilahirkan mengalami berat badan lahir rendah (BBLR)
dikarenakan pengetahuan ibu yang kurang. Selain itu ibu mengalami
sakit pada waktu hamil;
2. Ibu yang masih muda sebagai implikasi terjadinya perkawinan usia
muda;
3. Bayi lahir pada usia 7 bulan dan mengalami asfeksia dan tidak segera
ditangani dengan baik;
4. Kurangnya tenaga kesehatan yang melakukan praktek sesuai dengan
standar untuk asuhan bayi baru lahir;
5. Belum memadainya fasilitas kesehatan;
6. Terlambatnya dalam mengambil keputusan di tingkat keluarga dalam
hal merujuk karena transportasi dan akses yang sulit sehingga
mengakibatkan terlambat mendapat pertolongan saat tiba di Rumah
Sakit karena sudah parah.
c. Angka Kematian BALITA (AKABA)
Hampir sama dengan AKI dan IKB, AKABA Provinsi Kalimantan
Selatan juga berhasil ditekan sampai ke angka 11 ditahun 2018.
Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan telah berhasil menekan kematian
BALITA, ditahun 2018 tercatat 81 kasus kematian Balita membaik jika
dibandingkan dengan tahun 2017 yang tercatat sebanyak 105 kasus
kematian. AKABA sangat dipengaruhi dengan kondisi Gizi, penurunan
AKABA di Kalimantan Selatan dicapai dengan program yang sejalan
dengan penurunan persentase Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
54
d. Balita Gizi Buruk
Indikator Balita Gizi Buruk ditahun 2018 tercatat sebesar 2,6%
meningkat persentasenya jika dibandingkan dengan persentase Balita Gizi
Buruk ditahun 2017 yang tercatat sebesar 0,03%, jumlah balita gizi buruk
sebanyak 153 balita meningkat 6 balita dari tahun 2017 yang tercatat
hanya 144 balita.
Keberhasilan penurunan Balita Gizi Buruk disebabkan :
1. Pengetahuan masyarakat mengenai Gizi makanan yang sudah
baik, sehingga masyarakat mengerti tentang menu yang sehat bagi
keluarga;
2. Dilaksankanya kegiatan penyuluhan baik kegiatan penyuluhan
kesehatan dan khususnya penyuluhan kesehatan Gizi kepada Ibu
Balita oleh kader dan petugas kesehatan di Puskesmas;
3. Intervensi pemberian makanan tambahan (PMT) yang sesuai
dengan jumlah dan kandungan Gizi dan pemberianya
memperhatikan keadaan kekurangan Gizi pada Balita dari 1 (satu)
Bulan hingga 3 (tiga) Bulan;
4. Adanya PTT daerah yang sudah banyak tersebar di Kab/Kota
sehingga sebagian besar untuk jangkauan akses pelayanan
kesehatan di Desa dapat terjangkau.
e. Balita Gizi Kurang
Untuk indikator ini ditahun 2018 mengalami penurunan yang baik jika
dibandingkan dengan tahun 2017, terjadi penurunan yang positif sebesar
1,3%, di tahun 2017 balita gizi kurang tercatat sebanyak 17,70%
sedangkan ditahun 2018 turun menjadi 16,40 %,
Dalam rangka mengurangi Balita Gizi Buruk dan Balita Gizi Kurang di
atas, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan fokus melaksanakan
kegiatan :
1) Kegiatan spesifik pada 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan). Kegiatan
dimulai dari intervensi terhadap
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
55
a) Ibu hamil dengan pencegahan anemia ibu hamil dengan
pemberian TTD selama 90 tablet selama kehamilan, pencegahan
ibu hamil kekurangan energy kronik (KEK) dengan pemberian
makanan tmbahan (PMT) berupa Biskuit Ibu Hamil selama 90 hari.
b) Ibu menyusui dengan pemberian Kapsul Vitamin A Nifas setelah
melahirkan sebanyak 2 kapsul. Penerapan Peningkatan
Penggunaan ASI.
c) Bayi dan balita, dengan pencegahan Bayi BBLR, anak
stunting/pendek, gizi kurang/buruk selama dalam kandungan ibu
hamil dengan PMT ibu hamil.
d) Usia sekolah, remaja, usia produktif dan lansia.
2) Gerakan penyelamatan melalui 1000 HPK sesuai dengan Peraturan
Presiden RI Nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Perbaikan Gizi.
3) Skrining dan penapisan di Posyandu dan fasilitas kesehatan
(Poskesdes/Polindes, Puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya)
dengan kegiatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak
balita. Bila pertumbuhan anak bermasalah maka secara dini dapat di
intervensi/ditanggulangi segera atau langsung dengan intervensi PMT
Penyuluhan dan PMT Pemulihan.
4) Peningkatan Penggunaan Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif sampai anak
berumur 6 bulan. Setelah itu anak mulai dikenalkan dengan Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) sesuai dengan Peraturan
Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI
Eksklusif.
5) Pencegahan Infeksi dengan kebersihan lingkungan dan pemberian
imunisasi bagi bayi dan balita
f. Angka Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup di Kalimantan Selatan sampai tahun 2018
mampu dipertahankan dari pencapaian ditahun 2017 yaitu 68,02. Hal ini
menunjukan bahwa upaya yang telah dilakukan selama ini untuk
peningkatan Angka Harapan Hidup di Kalsel memberikan hasil on the right
track, namun demikian harus terus diupayakan agar peningkatanya bisa
lebih signifikan lagi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan selalu berupaya dalam
meningkatan usia harapan hidup di Kalimantan Selatan yaitu dengan
upaya perbaikan status kesehatan masyarakat, meningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup merupakan salah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
56
satu dimensi yaitu dimensi kesehatan yang digunakan dalam perhitungan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selain dimensi Angka Harapan
Sekolah (Pendidikan) dan Poduk Domestik Bruto Per kapita (ekonomi).
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Dalam pencapaian kelima indikator kinerja sasaran di atas, secara umum
tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama
tahun 2018 yaitu :
1. Program obat dan perbekalan kesehatan; 2. Program upaya kesehatan; 3. Program pengawasan obat dan makanan; 4. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat; 5. Program perbaikan gizi masyarakat; 6. Program pengembangan lingkungan sehat; 7. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit; 8. Program peningkatan kebijakan dan manajemen kesehatan; dan 9. Program pembinaan upaya kesehatan dasar dan rujukan.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kualitas Daya Saing
Tenaga Kerja”diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya
sebagai berikut :
Tabel 12: Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi %
Capaian
1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Angka 69,73 71,57 70,06 70,07 70,27 100,29%
Rata-rata Capaian 100,29 %
Tabel 13 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Realisasi Nasional
Target SDG’s
1 Angka Partisipasi Angkatan Kerja
70,27 70,03 68,65 64,99 67,81 67,26 -
1.
3
Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
57
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 70,27 % dari target 70,07
untuk persentase capaian pada indikator APAK yaitu sebesar 100,29%.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Angka Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018
mencapai 70,27 %, meningkat sebesar 0,21 % jika dibandingkan pada tahun
2017 yaitu 70,06%.
Perkembangan Indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2011 –
2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 8 : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kalimantan
Berdasarkan grafik di atas, APAK Provinsi Kalimantan Selatan sempat
mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2013, namun kembali
meningkat secara perlahan hingga tahun 2016 mencapai 71,57 %. Tahun
2017 kembali menurun perlahan, namun kembali naik pada tahun 2018.
Pada tingkat regional Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan berhasil
mencapai APAK tertinggi se Kalimantan disusul Kalimantan Tengah,
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 73,31 72,01 69,31 69,46 69,73 71,57 70,06 70,27
Kalimantan Tengah 70,14 69,88 68,5 68,56 71,11 71,3 67,74 70,03
Kalimantan Barat 73,93 71,77 69,75 69,92 69,68 69,32 68,63 68,65
Kalimantan Timur 64,10 62,39 67,79 63,75 64,99
Kalimantan Utara 62,4 68,24 67,81
Indonesia 68,34 67,76 66,77 66,60 65,76 66,34 66,67 67,26
62
64
66
68
70
72
74
Pe
rse
nta
se
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
58
Kalimantan Barat, Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur dengan APAK
terendah.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
APAK Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan
sebesar 0.21 % jika dibandingkan dengan APAK Tahun 2017. Jumlah
Angkatan Kerja di tahun 2018 sebanyak 2.116.000 jiwa sedangkan penduduk
usia lebih dari 15 tahun sebanyak 3.010.000 jiwa, sedangkan ditahun 2017
jumlah angkatan kerja tahun 2017 sebesar 2.074.000 jiwa dan jumlah
penduduk usia lebih dari 15 tahun sebanyak 2.920.000 jiwa, terjadi
peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 42.000 jiwa jika dibandingkan
dengan tahun 2017, namun terjadi peningkatan 90.000 jiwa usia lebih 15
tahun, sehingga potensi ekonomi dari sisi pasokan (supply) tenaga kerja
mengalami peningkatan namun tidak signifikan, untuk itu ke depannya Provinsi
Kalimantan Selatan tetap akan melakukan evaluasi dan antisipasi terhadap
pertambahan angkatan kerja agar serapan tenaga kerja lebih besar.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan
kegiatan;
1. Pelatihan Pengelola Lembaga Latihan Kerja;
2. Perencanaan, Penyusunan, Evaluasi Program Pelatihan, Monitoring
Lulusan dan Pelaporan;
3. Pelatihan Produkstivitas;
4. Pemagangan dalam negeri berbasis pengguna;
5. Sosialisasi dan orientasi budaya produktif; dan
6. Pengembangan produktivitas tenaga kerja di Desa potensial.
b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
dengan kegiatan;
1. Penyelenggaraan padat karya produktif; 2. Pembinaan terapan teknologi padat karya sistem kader; 3. Gerakan penanggulangan pengangguran; 4. Pengembangan bursa kerja; 5. Penyusunan dan penyebarluasan informasi ketenagakerjaan; dan 6. Bimbingan teknis bursa kerja online.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
59
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Pemahaman
Keagamaan”diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya
sebagai berikut :
Tabel 14 : Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran
% - N/A 26,73 30 22,86 76,2 %
2 Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan
% - 10 15 25 40 160 %
3 Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ
% - 44,13 117,8
7 20 88,9 444,5 %
4 Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah
% - 6,91 9,627 10 3,59 35,9 %
Rata-rata Capaian 179,15 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
a. Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran
Pencapaian indikator Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam
Khatam Al-QuranProvinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi 22,86%
dari target yang ditetapkan sebesar 30 % dengan persentase capaian kinerja
sebesar 76,2%.
b. Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan
Pencapaian indikator Persentase peningkatan event keagamaan yang
dilaksanakan tahun 2018 terealisasi sebesar 40 % dari target 25 % sehingga
persentase capaian pada indikator ini yaitu sebesar 160%.
c. Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ
Pencapaian indikator Persentase peningkatan pemasukan zakat infaq
sedekah di BAZIZ tahun 2018 terealisasi sebesar 88,90 % dari target 20 %
sehingga persentase capaian pada indikator ini yaitu sebesar 444,5%.
1 Meningkatnya Pemahaman Keagamaan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
60
d. Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah
Persentase Peningkatan Jamaah Perjalanan Ibadah tahun 2018 terealisasi
sebesar 3,59 % dari target 10 % sehingga persentase capaian pada indikator
ini yaitu sebesar 35,9 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
a. Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran
Persentase Lulusan SMA/MA yang Beragama Islam Khatam Al-Quran
untuk tahun 2017 sebanyak 26,73 % sedangkan pada tahun 2018 terealisasi
sebesar 22,86 %
b. Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan
Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan untuk tahun
2018 terealisasi sebesar 40 % mengalami peningkatan sebesar 25 % dari
tahun 2017 sama yaitu terealisasi sebesar 15 %
c. Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ
Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ pada
tahun 2018 terealisasi sebesar 88,9% menurun 28,97% jika dibandingkan
dengan tahun 2017 yang terealisasi sebesar 117,87%.
d. Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah
Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah pada tahun 2017
terealisasi sebesar 3,59% menurun 6,037% jika dibandingkan dengan tahun
2017 yang terealisasi sebesar 9,627%.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
a. Persentase peningkatan event keagamaan yang dilaksanakan
Pelaksanaan event Keagamaan merupakan perwujudan semarak dan
antusiasnya umat beragama dalam mengikuti event-event keagamaan. Hal ini
tentunya perlu terus dibina dan dikembangkan sebagai salah satu wahana
konkrit untuk menciptakan masyarakat dan daerah yang agamis.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
61
Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan bekerjasama dengan masyarakat dan lembaga keagamaan di Provinsi
Kalimantan Selatan adalah
a. Fasilitasi keikutsertaan peserta Rakernas PWKI
b. Pengiriman Kafilah MTQ Nasional Tahun 2018
c. Pengiriman kontingen pesta paduan suara Gerejawi (Pesperawi) Prov.
Kalsel
d. Pengiriman Kontingen pesta paduan suara Gerejani Katolik (Pesparani)
Prov. Kalsel
e. Pengiriman MTQ KORPRI IV Nasional Tahun 2018
f. Penyelenggaraan MTQ Nasional Tingkat Provinsi di Tabalong.
g. Keikusertaan pada MTQ Internasional di Maroko.
b. Persentase peningkatan pemasukkan zakat infaq sedekah di BAZIZ
Zakat, Infaq, Sedekah yang terkumpul pada tahun 2017 adalah sebesar
Rp. 2.276.167.702 sedangkan pada tahun 2018 terkumpul Zakat, Infaq,
Sedekah sebesar Rp. 4.300.000.000.
ZIS ditargetkan meningkat 20 % yaitu Rp. 455.000.000 dari perolehan ZIS
tahun 2017 yang sebesar Rp. 2.276.167.702, dengan target perolehan ZIS
ditahun 2018 menjadi Rp 2.731.000.000, sedangkan dari data Penerimaan
Zakat, Infaq dan Shadaqah tahun 2018 mengalami peningkatan yang sangat
signifikan yakni 4 kali lipat atau sebesar 444,5 %. Keberhasilan BAZNAS
Provinsi Kalimantan Selatan ini, diapresiasi oleh BAZNAS Pusat dengan
diberikannya penilaian positif terhadap Kinerja BAZNAS Provinsi Kalimantan
Selatan, diberikan 2 award “BAZNAS Provinsi dengan pendistribusian ZIS
terbaik” dan “BAZNAS Provinsi dengan Laporan Tahunan terbaik”.
Dengan prestasi ini Baznas Provinsi Kalimantan Selatan Optimis
perkembangan pengelolaan ZIS akan semakin baik, dengan dukungan
Regulasi dan pendanaan untuk operasional BAZNAS Provinsi Kalimantan
Selatan melalui Hibah Daerah.
c. Persentase peningkatan jamaah perjalanan ibadah
Dalam rangka meningkatkan pelayanan ibadah haji dan umrah,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan Kementerian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
62
Agama Provinsi Kalimantan Selatan juga mendorong pertumbuhan
penyelenggara haji dan umrah yang memiliki likuiditas keuangan, pelayanan
dan kapasitas yang baik
Pertumbuhan penyelenggara haji dan umrah di Kalimantan Selatan cukup
baik, berdasarkan data dari Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan,
tiga tahun sebelumnya hanya berjumlah 28 buah penyelenggara, tahun 2018
ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 39
penyelenggara haji dan umrah. Jumlah Jemaah Haji pada Tahun 2017 sekitar
3.831 orang jumlah untuk Jemaah Umroh 24.000 orang dengan total Jemaah
yang melakukan perjalanan ibadah sebanyak 27.831 orang dan tahun 2018
Jumlah Jemaah Haji sekitar 3.831, untuk jumlah Jemaah Umrah sekitar 25.000
orang dengan total sebanyak 28.831 orang dengan kata lain peningkatannya
hanya sebesar 3,59 %, sedangkan yang diharapkan pada tahun 2018
peningkatan Jemaah perjalanan ibadah adalah 10 % atau meningkat sebanyak
2.783 orang dengan total Jemaah yang melaksanakan perjalanan ibadah
sebanyak 30.614 orang. Namun realisasi di Tahun 2018 total Jemaah yang
melakukan perjalanan ibadah hanya 28.831 orang.
Penurunan Jemaah perjalanan ibadah dipengaruhi pada Jemaah
Umroh, secara kuantitatif Jemaah Umroh setiap tahunnya mengalami
peningkatan namun jika dibandingkan dengan target tidak terealisasi, hal
ini disebabkan adanya pengenaan biaya progresif bagi Jemaah Umroh
yang melaksanakan perjalanan ibadah umroh tiap tahun.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Pendidikan Karakter, dengan kegiatan :
1. Peningkatan pendidikan Al-Qur’an jenjang SMA, SMK, dan pendidikan Khusus.
b. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kegiatan : 1. Bimbingan teknis guru pendidikan Al-Qur’an GTA SMA dan pendidikan
Khusus; 2. Bimbingan teknis guru pendidikan Al-Qur’an GTK SMK.
c. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan kegiatan:
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
63
1. Pengembangan wawasan bagi pemuka agama; 2. Pengembangan peran organisasi/lembaga keagamaan; 3. Sarasehan dan diaolog umat beragama; 4. Pelayanan penyelenggaraan haji daerah; 5. Bimbingan teknis mediasi konflik umat beragama 6. Pengumoulan data bidang keagamaan; 7. Pelayanan kegiatan keagamaan; 8. Rapat koordinasi bidang keagamaan 9. Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat provinsi, TC dan Pengiriman Kafilah
MTQ/STQ Tingkat Nasional.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Indeks Pembangunan
dan Pemberdayaan Gender”diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan
capaiannya sebagai berikut :
Tabel 15 : Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan
Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian
% - 64,02 64,32 44,50 66,52 149,48 %
2 Unmeet Need % 12,08 13,5 13 7,5 12,00 62,50 %
3 Indeks Pembangunan Gender Indeks - 88,55 88,86 88,83 88,60 99,74 %
4 Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks - 70,05 67,40 73,14 67,56 92,37 %
Rata-rata Capaian 101,02 %
Tabel 16 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Target SDG’s
1 Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian
66,52 - - - - - -
2 Unmeet Need 12,00 - - - - - -
3 IPG 88,60 - - - - - -
4 IDG 67,56 - - - - - -
1
.
Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
64
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 66,52 %, jika
dibandingkan dengan taget tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 44,50 %,
maka capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 149,48 %.
Pencapaian indikator Unmeet Need Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2018 terealisasi sebesar 12,00 %. Jika dibandingkan target tahun 2018 yang
ditargetkan sebesar 7,5 %, maka capaian kinerja untuk indikator ini 62,50 %.
Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 88,60. Jika dibandingkan
target tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 88,83, maka capaian kinerja untuk
indikator ini 99,74 %.
Pencapaian indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 67,56. Jika dibandingkan
target tahun 2018 yang ditargetkan sebesar 73,14, maka capaian kinerja untuk
indikator ini 92,37 %
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
a. Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian
Indikator Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian di
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun
2017 yang terealisasi 64,72 % meningkat sebesar 2,2 % ditahun 2018
menjadi 66,52 %.
b. Unmeet Need
Indikator Unmeet Need di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 jika
dibandingkan dengan tahun 2017 yang terealisasi 13,00 % menurun
secara positif sebesar 1 % ditahun 2018 menjadi 12,00 %.
c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Indikator Indeks pembangunan Gender (IPG) Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 88,60 menurun sebesar 0,26 jika
dibandingkan dengan tahun tahun 2017 sebesar 88,86.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
65
d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indikator Indeks pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 67,56 meningkat sebesar 0,16 jika
dibandingkan dengan tahun tahun 2017 sebesar 67,40.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
a. Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian
Indikator Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian terus
mengalami peningkatan jika dilihat dari pencapaian beberapa tahun
sebelumnya. Ditahun 2018 terealisasi sebesar 66,52 meningkat 2,2 dari
tahun 2017 sebesar 64,32.
Tabel lapangan pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Provinsi
Kalimantan Selatan:
No Lapangan Pekerjaan
Utama
2017 2018
Jenis Kelamin Jenis Kelamin
Laki-Laki Perempuan Laki-Laki Perempuan
1 Pertanian 36,30 35,67 34,42 33,48
2 Pertambangan dan Penggalian
4,59 0,13 6,35 0,22
3 Industri Pengelohan 5,66 8,74 7,56 8,64
4 Konstruksi 7,80 0 7,88 0.09
5 Perdagangan 20,69 32,02 18,18 33,19
6 Jasa Kemasyarakatan 16,63 22,06 14,99 21,38
7 Lainnya 8,33 1,37 10,63 3,00
Rata-Rata 64,32 66,52
Jika dilihat dari tabel diatas lapangan pekerjaan yang paling dominan
dilakukan oleh perempuan non pertanian adalah perdagangan sebesar
33,19 %, dikuti oleh jasa kemasyarakatan, Industri pengolahan, lainnya
yang masing-masing 21,38, 8,64 dan 3,00 sedangkan yang paling sedikit
tingkat partisipasi perempuan non pertanian adalah pekerjaan
pertambangan dan penggalian sebesar 0,22.
b. Unmeet Need
Pencapaian indikator unmeet need tahun 2018 memang belum
berhasil mencapai target sasaran. Namun jika dibandingkan dengan
realisasi di tahun 2017 unmeet need di tahun 2018 mengalami penurunan
yang positif yaitu sebesar 1 %, Meskipun demikian, demi tercapainya nilai
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
66
Unmeet Need yang ideal maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
terus meningkatkan koordinasi serta mengembangkan program dan
kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas Keluarga
Berencana.
Adapun pencapaian Unmeed Need Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2018 secara rinci dapat di lihat pada tabel dibawah ini:
No Kabupaten/Kota PUS PA PUS Bukan Peserta KB Unmeed Need
% hamil IAS IAT TIAL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (7+8)/3*100
1 Tanah Laut 65.191 52.887 1.926 3.728 2.679 3.971 10,2 %
2 Kotabaru 61.482 51.153 1.136 2.619 2.930 3.643 10,7 %
3 Banjar 107.052 78.416 2.690 59.01 7.467 12.618 18,8 %
4 Barito Kuala 58.662 47.205 2.098 2.643 2.671 4.005 11,4 %
5 Tapin 40.552 33.648 886 2.325 1.876 1.817 9,1 %
6 Hulu Sungai Selatan 48.695 38.357 1.021 3.220 3.035 3.062 12,5 %
7 Hulu Sungai tengah 49.796 39.567 1.139 2.956 3.383 2.751 12,3 %
8 Hulu Sungai Utara 38.328 30.079 1.226 6.161 652 210 2,2 %
9 Tabalong 47.441 38.950 1.400 2.571 1.547 2.973 9,5 %
10 Tanah Bumbu 54.239 44.973 2.144 2.480 2.281 2.361 8,6 %
11 Alangan 28.768 22.706 1.101 2.395 1.481 1.085 8,9 %
12 Kota Banjarmasin 102.987 76.646 2.650 9.709 6.357 7.625 13,6 %
13 Kota Banjarbaru 39.691 28.680 1.295 3.180 2.894 3.642 16,5 %
Kalsel 742.883 583.267 20.712 49.888 39.253 49.763 12,00 %
c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2018
mengalami penurunan sebesar 0,26 jika dibandingkan dengan capain
tahun 2017. Indeks Pembangunan Gender (IPG) sendiri digunakan untuk
mengukur tingkat kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan
perempuan,(Kesetaraan gender).
d. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Pencapaian Indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2018
mengalami peningkatan sebesar 0,16 jika dibandingkan dengan capain
tahun 2017. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ini dibentuk berdasarkan
3 (tiga) komponen yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen,
perempuan sebagai tenaga professional, manajer, administrasi, dan teknisi
serta sumber pendapatan, besaran capaian indikator ini merupakan hasil
akumulasi dari berbagai kebijakan baik bersifat langsung maupun tidak
langsung dari program-program yang dilaksanakan, secara umum peranan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
67
perempuan dalam pengambilan keputusan di Kalimantan Selatan pada
tahun 2018 mengalami peningkatan. Dari capaian ditahun 2018 Provinsi
Kalimantan Selatan dianggap cukup dalam kesetaraan gender.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak; c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan; d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam
Pembangunan; dan e. Program Pengembangan Desian Program, Pengelolaan dan
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB.
Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan untuk
“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”. Dalam mengukur keberhasilan
tujuan tersebut, ditetapkan 2 indikator yaitu Indikator Opini BPK dan Indikator Nilai
SAKIP. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 17 :Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021
No. Tujuan Pembangunan Indikator Tujuan Satuan Target 2021
1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Opini BPK Opini WTP
Nilai SAKIP Nilai A (81,01)
Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan empat sasaran, yaitu
sasaran pertama adalah “Meningkatnya Kualitas Layanan Publik”; sasaran kedua
adalah “Meningkatnya Pendanaan Daerah”; sasaran ketiga adalah “Meningkatnya
Kinerja Pembangunan Daerah”;dansasaran keempat adalah “Terwujudnya Aparatur
Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel”.
MISI II
MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN BERORIENTASI PADA PELAYANAN PUBLIK
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
68
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kualitas Layanan
Publik” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai
berikut :
Tabel 18 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Indeks 75,38 79,07 78,55 79,50 80,10 100,75 %
Rata-rata Capaian 100,75 %
Tabel 19 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Target SDG’s
1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
80,10 - - - - - -
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi dengan nilai 80,10 dari target nilai
79,50, sehingga persentase capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
tahun 2017 sebesar 100,75 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan secara menyeluruh termasuk kategori Baik yang mana dilakukan
survei terhadap Unit Pelayanan Publik Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan
yaitu :
No UNIT KERJA NILAI IKM
1. UPPD Banjarmasin I 81.15
2. UPPD Martapura 71.13
3. UPPD Marabahan 80.27
4. UPPD Batulicin 88.71
2 Meningkatnya Kualitas Layanan Publik
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
69
5. UPPD Kandangan 80.24
6. UPPD Paringin 77.99
7. UPPD Banjarbaru 84.31
8. UPPD Amuntai 75.01
9. UPPD Barabai 70.25
10. UPPD Kotabaru 76.57
11. UPPD Banjarmasin II 75.4
12. UPPD Rantau 81.8
13. UPPD Pelaihari 79.8
14. Panti Sosial “Melati” 77.28
15. Panti Sosial Tresna Werdha “Budi Sejahtera” 81.29
16. Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat 77.47
17. Balai Hiperkes Dan Keselamatan Kerja 85.9
18. RSJ Sambang Lihum 90.88
19. RSUD Dr. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin 78.87
20. Dinas Lingkungan Hidup 80.01
21. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan 75.75
22. Dinas Penanaman Modal Dan PTSP 90.48
23. RSUD Ulin Banjarmasin 77.25
24. RSGM Hasan Aman 87.6
25. Panti Sosial Bina Netral “Fajar Harapan” 80.94
26. Panti Sosial Asuhan Anak “Budi Mulia” 84.28
27. UPTD Laboratorium Esdm Dinas Esdm Prov.Kalsel 76.47
28. Panti Sosial Bina Remaja “Budi Satria” 83.13
29. Balai Pengujian Dan Sertifikasi Mutu Barang 80.36
30. Balai Pelatihan Koperasi Dan Usaha Kecil 70.44
31. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil Dan KB 75.69
32. Dinas Perdagangan 86.72
NILAI RATA-RATA 80.1075
Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik di atas
didapatkan nilai rata-rata SKM sebesar 80,10 dari 32 Dinas/UPPD yang
melaksanakan SKM ditahun 2018, jika dibandingkan capaian di tahun 2017
yang hanya 78,55 dari 16 Dinas/UPPD yang melaksanakan SKM, terjadi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
70
peningkatan rata rata nilai SKM pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 1,55
point.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Peningkatan yang terjadi ditahun 2018 sebesar 1,55 point jika
dibandingkan dengan rata rata SKM ditahun 2017, dari segi nilai mengalami
kenaikan dan dari segi SKPD/UPPD yang melaksanakan SKM mengalami
kenaikan ditahun 2017 yang melaksanakan SKM sebanyak 16 SKPD/UPPD
sedangkan ditahun 2018 hanya 32 SKPD/UPPD yang melaksanakan SKM, hal
ini sangat disayangkan, karena pada dasarnya seluruh SKPD/UPPD wajib
melaksanakan SKM untuk menilai tingkat kepuasan pelayanan terhadap
masyarakat (user). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan secara regulasi
telah mengatur kebijakan pelaksanaan SKM yang diberlakukan kepada seluruh
SKPD/UPPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan baik itu
berupa Peraturan Gubernur Nomor 064 tahun 2014 tentang Pelaksanaan
Pelayanan Publik, namun karena tingkat pengawasan terhadap regulasi masih
belum berjalan maksimal sehingga SKPD/UPPD masih belum sadar akan
pentingnya SKM tersebut..
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Penetapan prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good
Govermence), dengan kegiatan :
1) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik;
2) Penukuran Kinerja SKPD;
3) Penatalaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi;
4) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemprov;
5) Penataan kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan;
6) Pemberdayaan Budaya Kerja;
7) Penyelenggaraan Administrasi Biro Organisasi.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
71
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Pendanaan Daerah”
diukur melalui 1indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :
Tabel 20 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)
Rasio 53,24 47,90 50,82 58,33 53,76 92,16 %
Rata-rata Capaian 92,16 % Rata-rata
Capaian 92,16
Tabel 21 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Target SDG’s
1 Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)
92,16 - - 53,52 - - -
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD) Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 53,76% dari target 58,33
%, sehingga persentase capaian Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)
pada tahun 2018 sebesar 92,16 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap
sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti
bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal
(terutama pemerintah pusat) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya
Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi
partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang
merupakan komponen PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan
retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang
semakin tinggi.
2.
2
Meningkatnya Pendanaan Daerah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
72
Pada tahun 2018, Pendapatan Asli Daerah yang didapatkan sebesar
Rp.3.529.062.906.831,09 sedangkan Realisasi Penerimaan Pendapatan
Daerah sebesar Rp.6.564.127.864.783,09. Berdasarkan pembandingan antara
PAD/Pendapatan Daerah maka Rasio yang didapatkan sebesar 53,76%.
Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2017 sebesar 50,82%, maka
realisasi tahun 2018 meningkat 2,94%.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Keberhasilan pencapaian indikator ini disebabkan karena adanya kenaikan
yang cukup signifikan terutama pada Jenis Pendapatan Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah yang memberikan Kontribusi sebesar 33,00 %. Secara
keseluruhan Pendapatan Daerah tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar
Rp. 959.067.456.007,43 atau naik 17,1 % dari tahun 2017.
Adapun kenaikan kemandirian daerah dari tahun sebelumnya berdasarkan
perhitungan PAD/APBD dengan rincian pendapatan daerah Provinsi
Kalimantan Selatan sebagai berikut:
No Jenis Pendapatan
Daerah
Realisasi Penerimaan (Rp) Kenaikan
Tahun 2017 Tahun 2018 Rp %
1 Pendapatan Asli
Daerah 2.848.892.104.718,66 3.529.062.906.831,09 690.098.567.092,43 23,87%
- Pajak Daerah 2.231.848.166.299,40 2.816.261.395.628,86 584.413.229.329,46 26,19%
- Retribusi Daerah 25.279.466.523,00 27.777.079.520,00 2.497.611.997,00 9,88%
- Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah
yang dipisahkan
45.921.198.163,42 52.271.856.909,19 6.350.658.745,77 13,83%
- Lain-lain PAD yang
Sah 545.843.273.732,84 632.752.575.773,04 86.909.302.040,20 15,92%
2 Dana Perimbangan 2.719.723.930.644,00 2.986.689.751.663,00 266.965.821.019,00 9,82%
3 Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah 36.372.138.393,00 48.375.206.289,00 12.003.067.896,00 33,00%
Jumlah 5.604.998.173.755,66 6.564.127.864.783,09 959.067.456.007,43 17,11%
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
73
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah, dengan Keigatan:
1. Penyusunan APBD; 2. Verifikasi dan Otorirasi Pelaksanaan Pelayanan Permintaan
Pembayaran; 3. Pembinaan Terhadap Perencanaan Penganggaran ditingkat SKPD; 4. Pembinaan Kebendaharawanan; 5. Penyusunan Keputusan Penetapan Pejabat Pengelolaan Keuangan
SKPD; 6. Penyusunan Perubahan APBD; 7. Penyusunan DPA-SKPD dan DPPA-SKPD; 8. Rapat Konsultasi/Pembahasan RKA-SKPD Perubahan APBD dan
APBD Murni; 9. Penyusunan Besaran Uang Persediaan (IUP) SKPD lingkup Provinsi
Kalimantan Selatan; 10. Penyusunan KUA/KUPA dan PPAS/PPAS Perubahan; 11. Penyusunan dan Sosialisasi Peraturan Tentang Pedoman Penyusunan
RKA-SKPD; 12. Peningkatan Administrasi dan Penatausahaan Keuangan pada PPK-
SKPD; 13. Penyusunan Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembinaan; 14. Penyusunan Revisi Pergub Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah;; 15. Penyusunan Data Sinkronisasi Program/Kegiatan Provinsi dengan
Proogram/Kegiatan Pemerintah; 16. Penyusunan Penyesuaian Data Transfer; 17. Penyusunan Perencanaan Pajak Daerah; 18. Penerimaan Perimbangan Keuangan Daerah; 19. Supervisi dan Monitoring Pengelolaan Pajak Daerah; 20. Penerimaan Retribusi dan Pendapatan Lainnya; 21. Penerimaan Pajak Daerah; 22. Perencanaan dan Pengembangan Retribusi, Perimbangan dan
Pendapatan Lainnya; 23. Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informasi; 24. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD).
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kinerja Pembangunan
Daerah” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai
berikut :
2 Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
74
Tabel 22 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Persentase Capaian Sasaran Pembangunan Jangka Menengah
% 0 98,84 105 60 104 173,33 %
Rata-rata Capaian 173,33 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Tercapainya Sasaran Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 104 %
dari target 60 %, sehingga persentase capaian Tercapainya Sasaran
Pembangunan Jangka Menengah pada tahun 2018 sebesar 173,33 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Untuk indikator ini ditahun 2018 terealisasi sebesar 104 % menurun
sebesar 1 % jika dibandingkan dengan capaian ditahun 2017 yaitu 105 %.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Berdasarkan data indikator makro daerah dapat disimpulkan bahwa
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 mengalami
peningkatan kinerja khususnya dalam pencapaian sasaran jangka menengah
(RPJMD). Dari 7 (tujuh) indikator makro daerah, ada 4 (empat) indikator yang
melampaui angka target, yaitu Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi,
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dan Tingkat Pertumbuhan. Angka
Pengangguran 4,44% lebih tinggi dari target, Pertumbuhan Ekonomi 35,71%
lebih tinggi dari target, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 0,04% lebih tinggi
dari target, begitu pula Tingkat Pertumbuhan Penduduk 7,19% lebih tinggi dari
target,
Indikator ini dipengaruhi oleh pencapaian Indikator Makro Daerah, semakin
tinggi pencapaiannya maka indikator ini juga semakin meningkat realisasinya.
Dengan melihat rata-rata kinerja indikator makro sebesar 104,82 % dapat
dikatakan bahwa realisasi pencapaian kinerja indikator ini yaitu sebesar 80-90
% dan telah melampaui target yang ditetapkan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
75
Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak lepas dari perumusan dan
pengawalan jalanya perencanaan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi Kalsel, dari 48 SKPD Lingkungan Pemerintah Previnsi Kalimantan
Selatan 96% SKPD memiliki Rencana Strategis dengan katergori Baik, 97, 33
% SKPD memiliki Rencana Kerja dengan kategori Baik dan 91 % SKPD yang
menerapkan anggaran berbasis kinerja, itupun belum seluruh kegiatan
menggunakan analisa Standar Belanja. Begitu pula dengan kesesuaian antara
APBD dan RKPD sebesar 96 %.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah, dengan kegiatan:; 1. Dokumentasi dan publikasi pembangunan daerah; 2. Penyusunan dan pemutakhiran data pokok pembangunan; 3. Pelaksanaan website Bappeda; 4. Pengelolaan sistem informasi pembangunan daerah; 5. Penyusunan HSPK dan SHBJ; 6. Pengelolaan geoportal Kalsel.
b. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah, dengan kegiatan; 1. Perencanaan dan pelaporan penanggulangan kemiskinan; 2. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahunan; 3. Penyusunan rencana aksi daerah; 4. Penyusunan dokumen RKPD; 5. Penyusunan dokumen RKPD Perubahan; 6. Perencanaan pembangunan daerah bidang insfrastruktur dan
pengembangan wilayah; 7. Perencanaan pembangunan bidang ekonomi; 8. Perencanaan pembangunan bidang social budaya dan pemerintahan; 9. Pembinaan dan pelaksanaan tangung jawab social dan lingkungan
perusahaan; 10. Komite perencanaan; 11. Integrase perencanaan makro dan pembiayaan pembangunan daerah; 12. Forum kerjasama pembangunan antar daerah; 13. Penyusunan masukan rencana dan evaluasi proyeksi pertumbuhan
ekonomi daerah; 14. Pelaksanaan e-Pelapran; 15. Pelaksanaan e-Planning; 16. Penyusunan perencanaan dan pelaporan RAD GRK; 17. Revisi dokumen RPJMD; 18. Pelaksanaan Integrated Participatory Development and Management
Irrigation Program (IPDMIP).
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
76
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terwujudnya Aparatur Pemerintah
Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel” diukur melalui 2 indikator dengan
target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :
Tabel 23 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja
Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP 100 %
2. Nilai SAKIP Nilai BB (76,30) BB (76,69) BB (77,29) A (80,26) A (80,15) 100 %
Rata-rata Capaian 100 %
Tabel 24: Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Target SDG’s
1 Opini BPK WTP - - - - - -
2 Nilai SAKIP
A (80,15)
- - - - - -
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018
teralisasi WTP dari target WTP sehingga persentase capaian indikatornya
pada tahun 2018 sebesar 100%
Pencapaian indikator Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018
terealisasi dengan kategori A dari target kategori A, sehingga persentase
capaian indikator Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 sebesar
100,00%.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
a. Opini BPK
Pencapaian indikator Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018
dengan tahun 2017 tetap sama artinya Pemerintah Provinsi Kalimantan
2
.
Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
77
Selatan telah mampu mempertahankan Opini BPK pada tahun sebelumnya
yaitu pada penilaian optimal dan maksimal berupa Opini BPK.
b. Nilai SAKIP
Pengumuman Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Provinsi se-
Indonesia pada tahun 2018 di Wilayah II (Bali, Jawa Timur, Nusa
Tenggara, Kalimantan dan Lampung)dilakukan seremonial oleh
Kementerian PANRB di Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 6
Februari 2019 sesuai dengan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/14/S.AA.05/2019. Sebagai hasil
dari penyelenggaraan SAKIP Tahun 2018, Provinsi Kalsel memperoleh
kategori A.
Apabila dibandingkan dengan target di dalam RPJMD Provinsi Kalsel
Tahun 2016-2021, nilai SAKIP Provinsi Kalsel sudah memenuhi kategori
yang ditargetkan, yaitu A. Akan tetapi, secara bobot belum mampu
mencapai target sebesar 80,26 poin karena nilai SAKIP Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 hanya mencapai 80,15 poin dan
mengalami kenaikan sebesar 2,86 point atau 3,70% dibandingkan
perolehan nilai tahun 2017 yaitu sebesar 77,29 poin.
Dilihat pada penilaian per komponen, komponen Perencanaan
Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja mengalami
kenaikan nilai masing-masing sebesar 0,35 poin, 2,85 poin dan 0,26.
Sedangkan Evaluasi Internal tetap dengan nilai 7,78 dan komponen
Capaian Kinerja mengalami penurunan poin sebesar 0,60 poin.
Pencapaian dan perkembangan nilai SAKIP perkomponen dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 25 : Komponen Penilaian Evaluasi SAKIP Provinsi Kalsel
No. Penilaian Bobot Nilai
Bobot Nilai
2013 2014 2015 2016 2017 2018
1. Perencanaan Kinerja 30 23,46 23,33 26,21 26,13 30 26,21 26,56
2. Pengukuran Kinerja 25 12,29 12,43 16,98 17,13 25 18,05 20,90
3. Pelaporan Kinerja 15 10,39 10,53 10,97 11,39 15 11,41 11,67
4. Evaluasi Internal 10 6,28 6,26 7,65 7,77 10 7,78 7,78
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
78
5. Pencapaian Kinerja 20 13,76 14,18 14,49 14,27 20 13,84 13,24
Total 100 66,18 66,75 76,30 76,69 100 77,29 80,15
Kategori - B B BB BB - BB A
Perkembangan Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2013 –
2017 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 9 : Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan
Secara umum perkembangan nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan
selama beberapa tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Penilaian
tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan
anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan
budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah
menunjukkan hasil yang baik.
c. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
a. Opini BPK
Pencapaian indikator Opini BPK Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2018 masih mendapatkan nilai WTP. Keberhasilan pencapaian secara
positif ini karena adanya komitmen pimpinan daerah dan seluruh pimpinan
kepala SKPD yang mengelola keuangan daerah secara bersih, transparan
dan akuntabel.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 65,15 66,18 66,75 76,3 76,69 77,29 80,15
50
60
70
80
90
Ind
eks
Nilai SAKIP
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
79
b. Nilai SAKIP
Selama beberapa tahun Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan terus
mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa
Provinsi Kalimantan Selatan terus meningkatkan kualitas SAKIP. Meskipun
demikian, sebenarnya target peroleh nilai SAKIP Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 masih belum sepenuhnya mencapai sasaran. Nilai
SAKIP dinyatakan dalam dua macam nilai, yaitu Kategori dan Nilai.
Pencapaian target kategori sebagai target utama indikator ini telah berhasil
dilaksanakan, yaitu kategori A. Namun apabila dianalisis lebih dalam maka
pencapaian nilai SAKIP masih berada di bawah target nilai, yang
terealisasi sebesar 80,15 % sedangkan target nilai sebesar 80,26 %.
Dengan demikian pencapaian kuantitatif indikator ini masih belum
sepenuhnya berhasil, namun secara kualitatif telah mencapai sasaran. Ke
depannya proses peningkatan kualitas SAKIP akan terus dilaksanakan
dengan melaksanakan
Adapun rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia untuk meningkatkan kualitas SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan
sebagai berikut:
1. Membangun Budaya Kinerja dengan menyelaraskan ukuran kinerja, proses bisnis, kompetensi pegawai serta monev kinerja berkelanjutan;
2. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran (cascade down) kinerja, mulai dari level OPD sampai dengan indikator kinerja di level eselon III dan IV, sampai ke individu pegawai;
3. Melakukan reviu terhadap program, kegiatan dan komponen anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU, Hasil reviu ini harus dapat memastikan bahwa anggaran memang dialokasikan hanya untuk pencapaian sasaran strategis pembangunan;
4. Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi yang telah dibangun dengan melakukan integrasi aplikasi manajemen kinerja dengan perencanaan dan penganggaran agar mampu meningkatkan penerapan manajemen kinerja efektivitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja organisasi;
5. Meningkatkan penyajian informasi pelaporan kinerja organisasi yang dapat menggambarkan pencapaian kinerja, efektivitas program dan anggaran;
6. Memerintahkan inspektorat untuk terus meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap OPD, memerintahkan Bappeda dan para
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
80
penangungjawab program untuk meningkatkan kualitas program untuk mendorong efektivitas dan efisiensi;
7. Memanfaatkan informasi kinerja dan capaian kinerja dari organisasi sebagai pemberian Reward and Punishment
Ditahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bergerak cepat
dalam pencapaian target nilai SAKIP untuk menjawab rekomendasi yang
telah diberikan dengan:
1. Terus berupaya membangun Budaya Kinerja dengan melibatkan seluruh jajaran pimpinan dalam ber SAKIP, Penyelarasan Ukuran Kinerja telah dilaksanakan sejak awal Tahun 2017 dengan mewajibkan seluruh SKPD memanfaatkan Pohon Kinerja dan Dokumen Keselarasan dalam proses Perencanaan dengan mengacu pada Peta Proses Bisnis Pemprov Kalsel yang telah disusun yang nantinya akan terus disempurnakan, untuk kompetensi Pegawai Pemerintah Provinsi Kalsel telah melaksanakan Lelang Jabatan pada tahap Levelan Eselon II, serta telah melaksanakan Uji Kompetensi pada pejabat levelan Esselon III dan IV, Monitoring serta Evaluasi kinerja telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berjenjang melalui Laporan Capaian triwulan SKPD yang dilaporkan baik secara fisik maupun melalui aplikasi E-SAKIP Prov. Kalsel;
2. Ditahun 2017 pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah memerintahkan seluruh PNS menetapkan Perjanjian Kinerja yang memiliki keterkaitan Kinerja dari Level tertinggi hingga level terbawah, dan secara berkesinambungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim SAKIP terus berupaya melaksanakan penyempurnaan terhadap keselarasan penjabaran (Cascade Down) Kinerja SKPD hingga ke Levelan individu pegawai, disetiap kesempatan melalui acara Asistensi Asistensi SAKIP;
3. Telah dilaksanakan Refocusing Program dan Kegiatan dan Komponen Anggaran dengan mengacu pada penyempurnaan IKU.
4. Dalam rangka mendukung peningkatan penerapan manajemen kinerja serta efektifitas program kerja organisasi dalam pencapaian kinerja Organisasi, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini pemanfaatan tekhnologi informasi yang dilakukan adalah mengintegrasikan antara Perencanaan yang saat ini telah berbasis teknologi informasi dengan sistem penganggaran (Planing dan Budgeting);
5. Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan melalui Laporan Kinerja Telah meningkatkan penyajian data capaian kinerja dengan menyajikan antara lain: a. Capaian Kinerja dengan Target Tahunan; b. Capaian Kinerja dengan Target 5 Tahunan; c. Capaian Kinerja dengan Capaian Kinerja Regional, Target
Nasional dan SDG’s; d. Efektifitas program dan anggaran;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
81
e. Pemprov Kalsel dalam meningkatkan kualitas pelaporan juga secara Rutin melaksanakan Review awal yang dikoordinasi oleh Biro organisasi dengan Inspektorat Provinsi;
f. Untuk mencapai Pemahaman Penyajian Data Laporan Kinerja diseluruh SKPD Prov. Kalsel, Pemprov Kalsel telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 0106 tahun 2017 tentang petunjuk teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan kinerja di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta membagikan Buku Saku Penyusunan Lakip di Tahun 2018.
6. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menggerakan seluruh Entitas SAKIP di Pemprov Kalsel dengan menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 071 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Kalsel ;
7. Pemprov Kalsel juga telah memerintahkan seluruh SKPD untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Evaluasi AKIP Provinsi Kalsel, termasuk Inspektorat dan Bappeda melalui : a. Surat Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada Bappeda Nomor
065/00172/ORG Tanggal 30 Januari 2018; b. Surat Sekretaris Daerah yang ditujukan kepada seluruh SKPD
Nomor 065/00343/ORG Tanggal 22 Februari 2018. 8. Pemerintah Kalimantan Selatan telah melaksanakan Rapotan SKPD
pada Semester I Tahun 2018, dengan mengumumkan hasil Raptan SKPD tersebut di Media Massa.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH, dengan kegiatan: 1. Pembinaan dan Pengawasan Internal Berkala SKPD/UPT/UPTD
Provinsi; 2. Penanganan Kasus Pengaduan diLingkungan Pemerintah Daerah; 3. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan APIP di Pemda Provinsi; 4. Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 5. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemda (EKPPD) Kab/Kota; 6. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan; 7. Pembinaan dan Pengawasan Internal Berkala Kab/Kota; 8. Reviu LKJ Pemerintah Daerah Provinsi; 9. Evaluasi AKIP SKPD Provinsi; 10. Koordinasi Penyusunan UPKPT; 11. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Pelaksanaan
APBD; 12. Reviu Dokumen Perencanaan Daerah; 13. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur
pengawasan;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
82
14. Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan Tingkat Provinsi dan Regional/Nasional;
15. Pengawasan dengan Tujuan Tertentu; 16. Sosialisasi peraturan perundang-undangan; 17. Penyusunan laporan tahunan rencana kerja; 18. Penyusunan /pelaksanaan PKPT dan Rakorwasda provinsi/nasional.
b. Program Penerapan Prinsip – Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance), dengan kegiatan; 1. Peningkatan Kapabilitas APIP; 2. Monitoring/Evaluasi pelaksanaan SPIP Perangkat Daerah; 3. Monitoring/Evaluasi pelaksanaan pelayanan publik lingkup pemda
provinsi; 4. Monitoring/Evaluasi RAD PPK Provinsi Kabupaten/Kota; 5. Koordinasi supervisi pencegahan korupsi di daerah; 6. Pembinaan anti Korupsi.
c. Program Penetapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance), dengan kegiatan: 1. Monitoring dan Evaluasi pelayanan Publik; 2. Pengukuran Kinerja SKPD; 3. Penatalaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi; 4. Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemprov 5. Penetaan Kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan; 6. Pemberdayaan Budaya Kerja Aparatur; 7. Penyelenggaraan Administrasi Biro Organisasi.
Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu :
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Berbasiskan Kearifan Lokal.
Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu Indikator Indeks
GINI, Persentase Kejadian Konflik Antar Suku, Agama dan Indikator Persentase
Penurunan Angka Kriminalitas. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 26 :Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021
No. Tujuan Pembangunan Indikator Tujuan Satuan Target 2021
1. Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Indeks GINI Indeks 0,286
Angka Kemiskinan Angka 3,96 – 4,01
MISI III
MEMANTAPKAN KONDISI SOSIAL BUDAYA DAERAH YANG BERBASISKAN KEARIFAN LOKAL
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
83
2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Yang Berbasiskan Kearifan Lokal
Angka Kriminalitas Nilai A (81,01)
Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan enam sasaran, yaitu
sasaran pertama adalah “Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial”;
sasaran kedua adalah “Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan
Masyarakat”; sasaran ketiga adalah “Terselenggaranya PON”; sasaran keempat
adalah “Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan
Kepedulian”; sasaran kelima adalah “Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat
Beragama”; dan sasaran keenam adalah “Meningkatnya Ketahanan Budaya,
Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat”.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Menurunnya Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan
capaiannya sebagai berikut :
Tabel 27 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
% 0,39 1,01 13,03 0,39 3,45 884,6 %
Rata-rata Capaian 884,6 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 3,45 % dari target
0,39 %, sehingga persentase capaian Persentase PMKS yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasar pada tahun 2018 sebesar 884,6%.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Indikator Kinerja Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya
pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar 9,58 % dari realisasi 13,03
% pada tahun 2017.
3
.
Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
84
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Pada tahun 2018 terealisasi sebanyak 1.867 orang PMKS yang terpenuhi
kebutuhan dasar dalam artian sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya
dari jumlah PMKS yang ditangani pada tahun 2018 sebanyak 54.030 orang,
sehingga persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar sebanyak 3,45
%. Pencapaian indikator ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan yang bersinergi dengan Pemerintah Pusat dan Swasta.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya, dengan kegiatan: 1. Pembinaan keluarga Harapan; 2. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT); 3. Pemberdayaan fakir Miskin Perdesaan; 4. Pemberdayaan bagi keluarga miskin Pesisir dan pulau-pulau terpencil 5. Pemberdayaan Fakir Miskin Perkotaan.
b. Program Pembinaan Anak Terlantar , dengan kegiatan: 1. Pelatihan Keterampilan dan Praktik Belajar Kerja bagi anak Terlantar.
c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma, dengan kegiatan: 1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
d. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya), dengan kegiatan: 1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan berusaha bagi eks Penyandang
Penyakit Sosial; e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, dengan
kegiatan: 1. Penyuluhan Sosial; 2. Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Tenaga;
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Karang Taruna (KT); 3. Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada organisasi social; 4. Potensi dan Sumber Daya Kesejahteraan Sosial pada Pekerja Sosial
Masyarakat (PSM); dan 5. Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
85
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Ketentraman,
Ketertiban, Perlindungan Masyarakat” diukur melalui 2 indikator dengan target,
realisasi dan capaiannya sebagai berikut :
Tabel 28 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel
% 0,66 0 0 0 100%
2 Angka Kriminalitas % 0,02 0,81 NA NA NA
Rata-rata Capaian 50 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial yang
diselesaikan di Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi
sebesar 0 % dari target 0 %, sehingga persentase capaian Persentase
Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel pada tahun 2018
sebesar 100,00 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel
Indikator Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di
Kalsel pada tahun 2018 tetap terealisasi sebesar 0%, sehingga tidak ada
peningkatan dalam indikator ini. Namun dalam sudut pandang lain dapat
dikatakan bahwa hal ini merupakan suatu pencapaian karena dapat
mempertahankan capaian yang dicapai pada tahun-tahun terdahulu.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel
Konflik sosial di Kalimantan Selatan selama beberapa tahun tidak pernah
lagi terjadi. Penanganan konflik sosial lebih mengutamakan penanganan
secara preventif, artinya melakukan upaya-upaya pencegahan potensi
3
.
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
86
terjadinya konflik sosial. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melelui
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya
mewujudkan stabilitas nasional untuk mencapai Kalsel AMAN melakukan
langkah-langkah preventif dengan membentuk Tim Terpadu Penanganan
Konflik Sosial (Timdu PKS) yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Provinsi,
Kepolisian Daerah, TNI, Kejaksaan, dan Badan Intelijen Negara Daerah
Kalimantan Selatan. Kelompok sasarannya adalah masyarakat, tokoh agama,
tokoh masyarakat, dan tokoh adat, dalam rangka koordinasi pencegahan
tindakan terorisme dan dalam rangka memelihara ketentraman, keamanan dan
ketertiban di masyarakat Kalimantan Selatan.
Penyelesaian konflik sosial di Kalimantan Selatan sebenarnya bukan lagi
pada taraf “menyelesaikan”, namun sudah pada taraf “mempertahankan” agar
tidak lagi terjadi konflik sosial. Selama beberapa tahun belum pernah lagi
terjadi konflik sosial di masyarakat, namun masih banyak sekali ditemukan
potensi konflik. Potensi inilah yang dideteksi dan ditangani oleh Provinsi
Kalimantan Selatan agar tidak berubah menjadi konflik. Dengan demikian
dapat dikatakan bahwa secara umum masyarakat Kalimantan Selatan tetap
rukun dalam bermasyarakat.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal,
dengan kegiatan:
1. Peningkatan Kantramtibmas Daerah Kalimantan Selatan;
2. Peningkatan Pencegahan Tindak Kriminal.
b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan kegiatan:
1. Sosialisasi UU No 24 Tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara
dan Lagu Kebangsaan Bagi Generasi Muda;
2. Sosialisasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Bagi Guru-Guru
dan Jajaran Kesbangpol Kab/Kota se Kalsel;
3. Sosialisasi Kesadaran Bela Negara Dalam Rangka Perkuatan
Ketahanan Bangsa Bagi Generasi Muda se Kalsel;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
87
4. Peningkatan Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan
Ekonomi Daerah;
5. Gelar Budaya Dalam Rangka Peningkatan Wawasan Kebangsaan
antar Etnis dan Suku Bangsa se Kalsel;
c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat),
dengan kegiatan:
1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran Narkoba dan Premanisme.
d. Program Pembangunan Demokrasi Di Daerah, dengan kegiatan Program
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat):
1. Peningkatan Pengembangan Demokrasi Daerah Kalsel
2. Pembinaan Politik Daerah Kalsel
3. Monitoring Perkembangan Politik Kalsel.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terselenggaranya PON” diukur
melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :
Tabel 29 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Terbangunnya Sport Center % 5 5,00 45,00 60 46,19 76,98 %
Rata-rata Capaian 76,98 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Terbangunnya Sport Center Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 46,19 % dari target 60,00 %, sehingga
persentase capaian Terbangunnya Sport Center pada tahun 2018 sebesar
76,98 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Capaian indikator ini pada tahun 2018 sudah mencapai 46,19%,
Pencapaian ini meningkat sebesar 1,19% dari tahun 2017 sebesar 45,00%.
3 Terselenggaranya PON
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
88
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Secara teknis pembangunan Sport Center tidak mengalami peningkatan
yang signifikan yaitu sebesar 1,19%, karena pada tahun ini proses yang dapat
terlaksana hanyalah pengukuran lahan oleh Tim BPN. Perlambatan
pencapaian kinerja diipengaruhi oleh belum terpenuhinya prosedur-prosedur
untuk pembebasan lahan, dokumen perencanaan pendukung seperti grand
design, DED dan lain-lain untuk pembangunan sport center nantinya.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga , dengan kegiatan:
a. Pembebasan Lahan Sport Center.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas,
Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian” diukur melalui 1 indikator dengan
target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :
Tabel 30: Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Perubahan Perilaku Menuju Positif
Kategori 0 0 Positif Positif Positif 100 %
Rata-rata Capaian 100 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Perubahan Perilaku Menuju Positif Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 adalah positif dari target yang ditetapkan yaitu
positif, sehingga persentase capaian Perubahan Perilaku Menuju Positif pada
tahun 2018 sebesar 100 %.
3
.
Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
89
Tolak ukur Indikator ini untuk sementara di tahun 2017 didasari pada
perubahan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil serta Budaya Kerja pada seluruh
Perangkat Daerah di di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Indikator Perubahan Perilaku Menuju Positif di Kalimantan Selatan sampai
tahun 2018 mampu dipertahankan dalam kategori Positif dari pencapaian
ditahun 2017.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Perubahan Perilaku Menuju Positif Provinsi Kalimantan Selatan mampu di
pertahankan, namun perhitungan pencapaian kuantitatif indikator ini masih
belum sepenuhnya berhasil, secara kualitatif telah mencapai sasaran.
Perhitungan tersebut didapat dari hasil verifikasi dan validasi hasil laporan
pengembangan budaya kerja. Pada tahun 2017 hanya 31 SKPD dari 49 SKPD
di Provinsi Kalimantan Selatan yang mendapatkan kategori Bagus Budaya
Kerjanya meningkat sebanyak 3 SKPD jika dibandingkan dengan tahun 2018
yang meningkat menjadi 34 SKPD dari 49 SKPD di Provinsi Kalimantan
Selatan yang mendapatkan kategori Bagus Budaya Kerjanya. Sedangkan 15
SKPD lainnya mendapatkan kategori dengan rincian sebagai berikut, 8 SKPD
mendapatkan kategori Belum Bagus, 2 SKPD mendapatkan kategori Kurang
Bagus, 5 SKPD belum mengirim laporan. Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan telah berupaya dalam peningkatan budaya kerja melalui pelaksanaan
workshop, bimtek, serta asistensi langsung ke SKPD termasuk UPT/UPTD,
dan merubah pola penilaian serta evaluasi yang sebelumnya dilaksanan
secara mandiri, kini penilaian serta evaluasi ditangani langsung oleh Tim
Budaya Kerja.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu:
a. Program Penetapan prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good
Govermence), dengan kegiatan :
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
90
1) Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik;
2) Penukuran Kinerja SKPD;
3) Penatalaksanaan SAKIP dan Reformasi Birokrasi;
4) Penyelenggaraan Ketatalaksanaan Pemprov;
5) Penataan kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan;
6) Pemberdayaan Budaya Kerja;
7) Penyelenggaraan Administrasi Biro Organisasi.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kerukunan Antar dan
Inter Umat Beragama” diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan
capaiannya sebagai berikut :
Tabel 31 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Kondusifitas kerukunan beragama
% - Tidak
Gangguan Tidak
Gangguan Baik Baik 100 %
2 Persentase peningkatan acara keagamaan
% 2 3 5 5 5,15 103 %
Rata-rata Capaian 101,5 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Kondusifitas Kerukanan Beragama tahun 2018
terealisasi dengan kategori Baik dengan target kondisi Baik, sehingga
persentase capaian Kondusifitas kerukunan beragama pata tahun 2018
sebesar 100%
Pencapaian indikator Persentase Peningkatan acara Keagamaan Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 5,15% dari target 5%,
sehingga persentase capaian Persentase Peningkatan acara Keagamaan
pada tahun 2018 sebesar 103 %.
3
.
Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
91
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
a. Kondusifitas Kerukanan Beragama
Pencapaian indikator Kondusifitas Kerukanan Beragama pada tahun 2018
masih sama dengan capaian tahun 2017 sehingga capaian pada tahun-tahun
sebelumnya masih tetap dapat dipertahankan
b. Persentase peningkatan acara keagamaan
Persentase peningkatan acara keagamaan tahun 2018 meningkat 0,15 %
apabila dibandingkan dengan pencapaian ditahun 2017 sebesar 5%.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
a. Kondisifitas Kerukunan Beragama
Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menciptakan
Kerukunan Umat Beragama ditandai dengan sangat kondusifnya kondisi
daerah Kalimantan Selatan, sehingga tidak ada kejadian atau peristiwa yang
terjadi terkait dengan konflik atau gangguan kerukunan. Dalam mendukung
kondusivitas kerukunan umat beragama, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan mengadakan berbagai dialog dan pertemuan, pengembangan
wawasan pemuka agam ke Kota Makassar dan DKI Jakarta dengan lokus
PKUB Kementerian Agama RI, Pusat Studi Agama dan Demokrasi Yayasan
Paramadina dan FKUB DKI Jakarta.
Selain itu, Biro Kesra melaksanakan pengiriman 3 orang peserta Bimbingan
Teknis Mediator Profesional yang dilaksanakan oleh Maliki Mediation Center
(MMC) Malang, agar dapat menjadi mediator dalam profesional.
Selanjutnya, sejumlah potensi yang mendukung upaya peningkatan kualitas
kerukunan umat beragama, antara lain:
a. Tersedianya kerangka regulasi yang menyediakan pedoman pelaksanaan
tugas bagi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pemeliharaan
kerukunan umat beragama, pemberdayaan Forum Kerukunan Umat
Beragama (FKUB), dan pendirian rumah ibadah.
b. Telah terbentuk FKUB Provinsi dan 13 FKUB Kabupaten/kota
c. Pemanfaatan dan pengembangan nilai - nilai kearifan lokal bagi pengelolaan
perbedaan dan konflik di sejumlah daerah.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
92
d. Keberadaan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan tokoh
pemuda yang dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait
kerukunan.
b. Persentase peningkatan acara keagamaan
Dalam pembangunan bidang keagamaan, kegiatan atau acara keagamaan
menjadi perhatian yang cukup besar dari Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan, dengan dilaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap sarana
keagamaan dan lembaga keagamaan di Kalimantan Selatan
Tingginya kesadaran dan pengamalan agama ditandai dengan semakin
semaraknya acara-acara keagamaan di tengah masyarakat seperti peringatan
Hari Besar Agama, Tabligh Agama, kegiatan Haul, Maulid Nabi Muhammad
SAW, maulid habsyi, pengajian/majelis ta’lim dan kajian-kajian agama.
Demikian pula kajian-kajian keagamaan Nampak semarak di rumah-rumah
ibadah, sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama yang mewajibkan
menuntuk ilmu. Masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya
ajaran agama sebagai rambu-rambu dan penuntun dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan berbegara serta keleamatan didunia dan di
akhirat kelak.
Disamping itu, acara keagamaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan diantaranya yaitu pelaksanaan kegiatan safari
ramadahn di 13 Kab/Kota, kegiatan Halal bihalal dengan warga Kalsel di Luar
Kallsel, pelaksanaan sholat jum’at di lingkungan pemerintah prov. Kalsel di
gedung idham khalid dan kegiatan ceramah agama dilingkungan pemprov.
Kalsel serta peringatan hari besar islam, PHBI bekerjasama dengan masjid
Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dengan kegiatan ,
1. Pengembangan wawasan bagi pemuka agama.
2. Pengembangan peran organisasi/lembaga keagamaan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
93
3. Sarasehan dan dialog umat beragama
4. Pelayanan penyelenggaraan haji daerah
5. Bimbingan teknis mediasi konflik umat beragama.
6. Pelaksanaan MTQ/STQ Tingkat Provinsi, TC dan pengiriman kalifah
MTQ/STQ Tingkat Nasional.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Ketahanan Budaya,
Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat” diukur melalui 2 indikator dengan
target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :
Tabel 32 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1
Persentase Benda, Situs,
Dan Cagar Budaya Yang
Dilestarikan
% N/A N/A 17,08 45,00 20,00 44,44 %
2
Persentase Ragam Seni Budaya Yang Hampir Punah Yang Di Aktualisasikan
% N/A N/A 17,39 35,00 30,00 85,71 %
Rata-rata Capaian 65,07 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Persentase Benda, Situs, Dan Cagar Budaya Yang
Dilestarikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 20,00
% dari target 45,00 %, sehingga persentase capaian Persentase Benda, Situs,
Dan Cagar Budaya Yang Dilestarikan pada tahun 2018 sebesar 44,44 %.
Pencapaian indikator Persentase Ragam Seni Budaya Yang Hampir
Punah Yang Di Aktualisasikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018
terealisasi sebesar 30,00% dari target 35,00 %, sehingga persentase capaian
Persentase Ragam Seni Budaya Yang Hampir Punah Yang Di Aktualisasikan
pada tahun 2018 sebesar 85,71 %.
3
.
Meningkatnya Ketahanan Budaya, Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
94
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Pencapaian Indikator Persentase, benda, situs, cagar budaya yang
dilestarikan pada tahun 2018 sebesar 20,00 % meningkat sebesar 2,92 % dari
tahun 2017 yaitu 17,08 %.
Pencapaian indikator Persentase Ragam Seni Budaya Yang Hampir
Punah Yang Di Aktualisasikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018
sebesar 30,00 % naik sebesar 12,61% dari capaian ditahun 2017 yang hanya
17,39%
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Dalam pencapaian kedua indikator kinerja sasaran di atas, secara umum
tidak terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama
tahun 2018 yaitu :
a. Program Pengembangan Unsur Budaya, dengan kegiatan: 1. Perawatan berkala koleksi ruang pameran museum; 2. Penataan kawasan taman budaya dan gedung sultan suriansyah; 3. Penataan kawasan makam Syach M. Arsyad Al-Banjari; 4. Apresiasi peningkatan mutu kinerja SDM Bidang Kebudayaan; 5. Dialog budaya Kalsel; 6. Prakongres KBB IV; 7. Pawai seni dan budaya nusantara; 8. Sosialisasi music panting lintas KBB.
b. Program Penggalian Unsur Budaya, dengan kegiatan:
1. Survei koleksi dan pengadaan koleksi museum wasaka.
2. Pemberian Penghargaan Anugerah Budaya Kalimantan Selatan;
3. Pemberian Anugerah Seni.
c. Program Aktualisasi Unsur Budaya, dengan kegiatan:
1. Seni Budaya Lintas Kabupaten/Kota; 2. Pengelolaan Museum Waja Sampai Kaputing (Wasaka); 3. Seleksi Peserta Audisi Gita Bahana Nusantara (GBN); 4. Monitoring dan Evaluasi Cagar Budaya Se Kalimantan Selatan; 5. Pendampingan Gelar Seni Budaya Luar Daerah; 6. Festival busana Adat pengantin banjar; 7. Festival karya tari daerah; 8. Pameran bersama luar daerah; 9. Parade music daerah 10. Parade Tari Nusantara ; 11. Pemilihan Nanang Galuh Kalimantan Selatan; 12. Pengiriman duta tari daerah kalsel ke mancanegara;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
95
13. Internasional Folk Festival; 14. Kawatan sejarah daerah dan nasional.
Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan tujuan untuk
“Meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke Seluruh
Wilayah Sesuai Dengan Tata Ruang”. Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut,
ditetapkan Indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar. Target keberhasilan atas
tujuan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 33 :Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021
No. Tujuan Pembangunan Indikator Tujuan Satuan Target 2021
1 Meningkatkan Penyediaan dan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur ke Seluruh Wilayah Sesuai Dengan Tata Ruang
Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar
Indeks 100%
Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka di tetapkan dua sasaran, yaitu sasaran
pertama adalah “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar”; dan
sasaran kedua adalah “Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur
Perekonomian”.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Ketahanan Budaya,
Meningkatnya Kualitas Budaya Masyarakat” diukur melalui 1 indikator dengan
target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :
MISI IV
MENGEMBANGKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG MENDUKUNG PERCEPATAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA
4
.
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
96
Tabel 34 : Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar
Indeks 31,16 59,68 74,09 65,58 80,30 122,4 %
Rata-rata Capaian 122,4 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 80,30 % dari target 65,58
%, sehingga persentase capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar pada
tahun 2018 sebesar 122,4 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 indeks Pelayanan
Infrastruktur Dasar berada pada angka 74,09 % terjadi peningkatan sebesar
6,21 % menjadi 80,30 ditahun 2018
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Indikator ini terdiri atas 4 komponen yaitu :
a. Cakupan Air Minum;
b. Cakupan Sanitasi;
c. Rasio Elektrifikasi;
d. Telekomunikasi.
Kenaikan capaian Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar Provinsi Kalimantan
Selatan tahun 2018 dikarenakan adanya peningkatan target capaian air minum
dan capaian sanitasi. Dengan melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan
prioritas baik dari daerah maupun nasional gerakan 100-0-100 terus
diupayakan secara intens. Selain, itu peningkatan target Rasio Elektrifikasi dan
telekomunikasi dapat menjangkau pada daerah-daerah terpencil.
Menggunakan anggaran APBD Kab/Kota dan APBN disertai dukungan dari
APBD Provinsi diharapkan seluruh masyarakat dapat menikmati infrastruktur
yang secara alami harus didapatkan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
97
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, secara umum tidak
terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun
2018 yaitu :
a. Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah, dengan kegiatan: 1. Sosialisasi dan pelatihan air minum dan PLP; 2. Pengadaan dan pemasangan pipa dan Me; 3. Perbaikan sarana dan prasarana WC/Km masyarakat.
b. Prgram pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan, dengan kegiatan: 1. Pengadaan dan pemasangan PLTS; 2. Indentifikasi dan penyelesaian desa belum berlistrik; 3. Verifikasi listrik hemat dan murah/RTS.
c. Program pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan persandian, dengan kegiatan: 1. Layanan internet gratis (M-Cap dan B-Cap) pada daerah Blankspot 2. Pembangunan Menara telekomunikasi.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas
Infrastruktur Perekonomian” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan
capaiannya sebagai berikut :
Tabel 35 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Persentase Fasilitasi Infrastruktur strategis
% 44,40 38,47 43,86
78,10 56,04 71,80 %
Rata-rata Capaian 71,80 %
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian inkator Persentase Fasilitasi Infrastruktur strategis Provinsi
kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 56,04 % dari target 78,10 %
sehingga persentase capaiannya sebesar 71,80 %
4
.
Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
98
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, maka mengalami kenaikan
sebesar 12,18 %. Dimana realisasi pada tahun 2017 sebesar 43,86 %
mengalami kenaikan menjadi 56,04%.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Kenaikan capaian Persentase Fasilitasi Infrastruktur strategis Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 yang tidak sesuai target dikarenakan beberapa
infrastruktur strategis yang mengalami progress yang melambat seperti
pembangunan jembatan dan beberapa jalan Provinsi.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Dalam pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, secara umum tidak
terlepas dari dukungan program-program yang dilaksanakan selama tahun
2018 yaitu :
a. Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan, dengan kegiatan: 1. Pembangunan Jalan anjir pasar-marabahan; 2. Peningkatan jalan batulicin-mekarsari-mentewe; 3. Peningkatan jalan tanjungserdang-lontar
b. Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan, dengan kegiatan: 1. Koordinasi dan verifikasi ketenaga listrikan;
c. Program pengelolaan sumber daya air, dengan kegiatan: 1. Penyusunan dokumen perencanaan embung; 2. Pembangunan embung.
d. Program pembangunan dan rehabilitasi darana dan prasarana perhubungan, dengan kegiatan: 1. Integrase dan sinkrosnisasi perencanaan strategis dinas perhubungan; 2. Operasi dan pengembangan BRT.
e. Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah, dengan kegiatan: 1. Pengembangan SPAM regional Banjarbakula.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
99
Dalam misi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan 2 tujuan yaitu :
1. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian;
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.
Dalam mengukur keberhasilan tujuan tersebut, ditetapkan 3 indikator yaitu Indikator
Pertumbuhan Ekonomi, Indikator Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN serta Indikator
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Target keberhasilan atas tujuan tersebut dapat dilihat
pada tabel berikut :
Tabel 36: Target Kinerja Tujuan Pada Tahun 2021
No. Tujuan Pembangunan Indikator Tujuan Satuan Target 2021
1. Meningkatkan Daya Saing Perekonomian
Pertumbuhan Ekonomi Nilai 4,5 – 5,03
Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN
Triliun Rupiah
12
2. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Indeks 65
Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan enam sasaran, yaitu
sasaran pertama adalah “Terwujudnya Mandiri Pangan”; sasaran kedua adalah
“Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian”; sasaran ketiga adalah “Meningkatnya
Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa”; sasaran keempat adalah
“Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata”; sasaran kelima adalah “Meningkatnya
Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian”; dan sasaran keenam adalah
“Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan”.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Terwujudnya Mandiri Pangan” diukur
melalui 3 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya sebagai berikut :
Tabel 37: Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
MISI V
MENGEMBANGKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH YANG BERBASIS SUMBERDAYA LOKAL, DENGAN MEMPERHATIKAN KELESTARIAN
LINGKUNGAN
5 Terwujudnya Mandiri Pangan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
100
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1. Produksi Beras Ton 1.203.333 1.345.574 1.426.296 1.365.599 1.485.982 108,8 %
2. Produksi Daging Ton 78.383 89.648 103.874,72 75.129 109.165,79 145,3 %
3. Produksi Ikan Ton 357.919,00 389.000 418.614,16 395.000 429.858,93 108,03 %
Rata-rata Capaian 120,71 %
Tabel 38 : Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Realisasi Nasional
1 Produksi Beras 1.485.982 - - - - 82.000.000
(2019) -
2 Produksi Daging 109.165,79 27.893 75.701 80.069 5.921 - 3.585.260
3 Produksi Ikan 429.858,93 213.488,98 246.754,52 175.136,29 503.811,83 24.080.000 26.300.000
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Produksi Beras Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2018 terealisasi sebesar 1.485.982 Ton dari target 1.365.599 Ton, sehingga
persentase capaian Produksi Beras pada tahun 2018 sebesar 108,8 %.
Pencapaian indikator Produksi Daging Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2018 terealisasi sebesar 109.165,79 Ton dari target 75.129 Ton, sehingga
persentase capaian Produksi Daging pada tahun 2017 sebesar 145,3%.
Pencapaian indikator Produksi Ikan Provinsi Kalimantan Selatan tahun
2018 terealisasi sebesar 429.858,93 Ton dari target 395.000 Ton, sehingga
persentase capaian Produksi Ikan pada tahun 2018 sebesar 108,83%
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
a. Produksi Beras
Produksi beras Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2018 berhasil
mencapai target, bahkan jauh melebihi target yang sudah ditetapkan dengan
persentase capaian sebesar 108,8 %. Nilai produksi ini menunjukkan
peningkatan produksi beras, di tahun 2016 Produksi Beras yang berada
sebanyak 1.345.574 Ton sedangkan di tahun 2017 mencapai 1.426.296 Ton,
untuk tahun 2018 sebanyak 1.485.982 Ton.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
101
Untuk perkembangan Indikator Produksi Padi Tahun 2012 – 2018
dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 10 : Produksi Padi Regional Kalimantan
b. Produksi Daging
Untuk produksi daging Di Kalimantan Selatan mengalami pertumbuhan
yang sangat baik dan signifikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,
ditahun 2017 Jumlah Produksi Daging keseluruhan mencapai 103.874,72 Ton
sedangkan di Tahun 2018 Produksi Daging di Kalimantan selatan mencapai
109.165,79 Ton.
Ditahun 2018 jumlah produksi daging secara keseluruhan meningkat jika
dibandingkan dengan produksi daging ditahun 2017, meningkat sebanyak
5.291,07 Ton. Kalimantan Selatan menduduki posisi teratas dalam Produksi
Daging jika dibandingkan dengan Provinsi Lain di Kalimantan Selatan, dan
produksi Daging Kalimantan Selatan mampu menyumbang 3,04% dari Total
produksi daging Nasional yaitu 3.585.26.
c. Produksi Ikan
Pada tahun 2018, Produksi Ikan mencapai 429.858,93 ton, angka tersebut
melebihi capaian produksi pada tahun 2017 sebesar 418.614,16 ton.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 2.086.221 2.031.029 2.094.592 2.140.276 2.313.574 2.452.366 2.440.400
Kalimantan Tengah 755.507 811.211 838.207 893.202 861.191 767.469
Kalimantan Barat 1.300.100 1.440.902 1.372.695 1.275.707 1.461.782 1.501.552
Kalimantan Timur 561.959 563.715 426.657 408.782 328.475 393.418
Kalimantan Utara 115.620 112.102 87.680 79.896
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
Pe
rse
nta
se
Produksi Padi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
102
Grafik 11 : Produksi Ikan Regional Kalimantan
Dari grafik di atas terlihat bahwa pada tahun 2018 Provinsi Kalimantan
Selatan menempati urutan ke 2 setelah Provinsi Kalimantan Tenggara di Pulau
Kalimantan dengan nilai produksi 429.858,93 Ton, disusul oleh Provinsi
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.
Pada tahun 2018, produksi ikan Kalimantan Selatan meningkat sebesar
11.097,20 Ton atau persentase capaiannya sebesar 102,65 % jika
dibandingkan dengan produksi ikan Kalimantan Selatan pada tahun 2017 yang
tercatat sebesar 418.761,73 Ton. Berdasarkan angka tersebut, maka capaian
produksi ikan Kalimantan Selatan tahun 2018 di banding 2017 melebihi 90 %.
Adapun trend produksi ikan Kalimantan Selatan tahun 2015 – 2018, dapat
digambarkan pada diagram berikut :
Grafik 11 : Trend Produksi Ikan Kalimantan Selatan
2017 2018
Kalimantan Selatan 418.614,16 429.858,93
Kalimantan Tengah 190.288,40 213.488,98
Kalimantan Barat 324.031,26 246.754,52
Kalimantan Timur 651.955,20 175.136,29
Kalimantan Utara 503.811,83
0,00
100.000,00
200.000,00
300.000,00
400.000,00
500.000,00
600.000,00
700.000,00
Ton
Produksi Ikan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
103
Berdasarkan trend data produksi ikan Kalimantan Selatan tahun 2016 –
2018, maka dapat terlihat bawa rata-rata pertumbuhan produksi ikan adalah
sebesar 2,56 % per tahun.
Selain itu dapat diinformasikan pula bahwa pada tahun 2018, berdasarkan
data pada Tabel 16, dapat dilihat bahwa posisi produksi ikan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 di wilayah regional Kalimantan masih berada
pada peringkat ke 2 (dua) di bawah Kalimantan Utara, serta masih berada di
atas Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Sementara
itu, kontribusi Kalimantan Selatan terhadap produksi ikan regional Kalimantan
sebesar 27,40 %, dan kontribusi terhadap produksi ikan Nasional tahun 2018
sebesar 1,63 % dari 26.300.000 Ton.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
a. Produksi Beras
Peningkatan Produksi Beras erat kaitanya dengan produksi padi, yang
disebabkan oleh bantuan atau subsidi benih bermutu, perbaikan tehnik
budidaya, optimasi lahan dan cetak sawah, serta penggunaaan alat pra atau
pasca panen untuk peningkatan produktifitas dan menekan angka kehilangan
hasil.
340.000,00
350.000,00
360.000,00
370.000,00
380.000,00
390.000,00
400.000,00
410.000,00
420.000,00
430.000,00
2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 370.671,20 408.444,50 418.761,73 429.858,93
Produksi Ikan (Ton)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
104
Kebutuhan Beras Kalimantan Selatan per tahun dengan asumsi kebutuhan
beras per kapita per tahun sebesar 139 Kg/Kapita/Tahun dan dengan jumlah
penduduk 4.182.695 jiwa maka kebutuhan beras di Kalimantan Selatan
sebesar 629.240 Ton. Sedangkan Kalimantan Selatan ditahun 2018 mampu
memproduksi beras sebanyak 1.485.982 Ton sehingga terjadi Surplus beras
sebesar 856.742 Ton.
b. Produksi Daging
Di Provinsi Kalimantan Selatan Ternak yang menghasilkan daging
antara lain ternak sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur,
ayam ras pedaging dan itik. Dari jenis ternak penghasil daging di tahun
2018 mendominasi secara berurutan pada jenis ternak. Adalah Ayam ras
pedaging (88.545,62 ton), Sapi Potong (8.809,02 ton), Ayam Buras
(4.605,28 ton).
Ditahun 2018 jumlah produksi daging secara keseluruhan meningkat
sebanyak 5.291,07 Ton jika dibandingkan dengan produksi daging ditahun
2017. Program Nasional Kementerian Pertanian melalui Upaya Khusus Sapi
Indukan Wajib Bunting (UPSUS SIWAB) memberi andil besar terhadap
peningkatan produksi daging provinsi Kalimantan Selatan. Program
Nasional UPSUS SIWAB dicanangkan untuk mengakselerasi percepatan
pemenuhan populasi sapi potong dalam negeri guna memenuhi permintaan
konsumsi serta mengurangi ketergantungan impor terhadap daging dan
ternak, dengan program utama peningkatan populasi melalui Inseminasi
Buatan (IB) dan Intensifikasi Kawin Alam (Inka). Program ini bertujuan
mewujudkan komitmen pemerintah dalam mengejar swasembada daging
sapi yang ditargetkan
Peningkatan yang signifikan ini terjadi antara lain dikarenakan
meningkatnya jumlah kelahiran yang secara otomatis meningkatkan
populasi ternak, menurunnya jumlah kematian ternak serta menurunnya
jumlah pemotongan ternak produktif. Disamping itu, penguasaan teknologi
budidaya dan pengolahan pakan serta sarana prasarana yang memadai
juga turut memberi andil dalam peningkatan produksi daging.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
105
Rincian Produksi daging di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 39 : Tabel Produksi Daging Kalimantan Selatan
No Jenis Ternak Tahun 2017 (Ton) Tahun 2018* (Ton) Pertumbuhan (%)
Produksi Daging
1 Sapi potong 8.344,09 8.809,02 5,57
2 Kerbau 742,05 780,83 5,23
3 Kuda 1,84 1,86 1,09
4 Kambing 637,04 655,23 2,86
5 Domba 2,01 2,04 1,49
6 Babi 51,78 51,24 -1,04
7 Ayam buras 4.387,39 4.605,28 4,97
8 Ayam ras petelur 2.842,98 2.978,38 4,76
9 Ayam ras pedaging 84.253,72 88.545,62 5,09
10 Itik 2.611,82 2.736,29 4,77
Jumlah 103.874,72 109.165,79 5,09
c. Produksi Ikan
Kegiatan usaha perikanan sebagai sumber penghasil produksi ikan
di Provinsi Kalimantan Selatan berasal dari usaha perikanan tangkap dan
budidaya perikanan. Untuk produksi perikanan tangkap berasal dari
kegiatan penangkapan ikan di Laut, dan penangkapan ikan di Perairan
Umum Daerah (PUD). Sedangkan produksi budidaya perikanan berasal
dari budidaya perikanan air tawar, budidaya perikanan air payau, dan
budidaya perikanan laut. Pada Gambar 5 diinformasikan tentang
kontribusi jenis usaha terhadap produksi ikan Kalimantan Selatan tahun
2018 :
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
106
Grafik 11 : Kontribusi jenis usaha terhadap produksi ikan Kalimantan Selatan
Berikut disampaikan pertumbuhan produksi perikanan tahun 2018
berdasarkan jenis usahanya :
Tabel 18. Pertumbuhan Produksi Perikanan Tahun 2018
No. Jenis Usaha Produksi (Ton)
Pertumbuhan (%) 2017 2018
1. Budidaya Perikanan 164.715,03 167.709,55 101,82
- Budidaya Air Tawar 121.995,80 124.305,21 101,89
- Budidaya Air Payau 42.024,16 42.049,72 100,06
- Budidaya Laut 695,07 1.354,62 194,89
2. Perikanan Tangkap 254.046,70 262.149,38 103,19
- Penangkapan Laut 179.696,1 186.452,67 103,76
- Penangkapan P. Umum 74.350,6 75.696,71 101,81
Jumlah Total 418.761,73 429.858,93 102,65
Dari data pada Tabel 18 terlihat bahwa pada tahun 2018 produksi
perikanan mengalami pertumbuhan sebesar 2,65 % di banding capaian
tahun 2017. Peningkatan jumlah produksi ikan tersebut ditunjang dengan
adanya dukungan pelaksanan di bidang perikanan tangkap berupa
bantuan Kapal Fiber > 10 GT dan Mesin sebanyak 15 Unit, Alat tangkap
Ikan Gillnet Pendukung Kapal Fiber > 10 GT sebanyak 15 paket, dan
Mesin Kapal Nelayan dan Alat Tangkap Ikan Trammel Net sebanyak 15
paket. Sementara itu, di bidang pengembangan usaha perikanan juga
telah dilaksanakan dukungan Penyediaan Paket Budidaya Akselerasi,
Perikanan Tangkap;
262.149,38Ton (60,98 %)
Budidaya Perikanan;
167.709,55Ton (39,02 %)
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
107
Inovasi Teknologi Pembudidayaan ikan nila, patin, lele, kakap putih,
rumput laut, serta Pengembangan Budidaya Ikan Lokal (Papuyu dan
Haruan), dan Pengembangan Pakan Alternatif.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura serta
Pemantapan Sistem Penyuluhan, dengan kegiatan:
1. Promosi dan pemasaran hasil produksi TPH unggulan; 2. Penyediaan sarana pasca panen dan pengolahan hasil TPH; 3. Pemantapan ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan; 4. Pemantapan penyelenggaraan penyuluhan; dan 5. Pelaksanaan PDMIP.
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan
Hortikultura, dengan kegiatan:
1. Produksi benih dan pengendalian OPT/DPI hortikultura;
2. Penyediaan sarana peningkatan produksi sayuran dan tanaman
Obat;
3. Penyediaan sarana peningkatan produksi buah dan tanaman hias;
4. Penyediaan sarana peningkatan produksi serealia;
5. Penyediaan sarana peningkatan produksi aneka kacang dan umbi;
6. Produksi benih dan pengendalian OPT/DPI tanaman pangan;dan
7. Pengukuran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, dengan
kegiatan :
1. Pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
2. Penyediaan sarana pertanian;
3. Pengawalan pembiayaan dan investasi pertanian;
4. Peningkatan perbengkelan Alsintan;
5. Bimtek manajemen kelompok UPJA; dan
6. Persiapan HPS di Kalsel.
d. Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak, dengan kegiatan :
1. Pengendalian Pemotongan Ternak Produktif; 2. Perbibitan Ternak; 3. Pakan dan Perwilayahan; 4. Budidaya Ternak; 5. Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Sumberdaya Peternakan;
dan 6. Pelatihan dan Penilaian Kelompok Ternak yang Berprestasi.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
108
e. Program Pengendalian Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan,
Penyakit Zoonosa dan Keamanan Pangan, dengan kegiatan :
1. Penyediaan Jaminan Keamanan Pangan dan Kesejahteraan Hewan; 2. Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan; dan 3. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Ternak dan Zoonosis.
f. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil produksi
Peternakan, dengan kegiatan :
1. Promosi dan Pemasaran; dan 2. Temu Usaha, Sosialisasi dan Bimtek Pengolahan Hasil.
g. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, dengan kegiatan berupa :
1. Membangun Armada Nelayan dan Memudahkan Mendapatkan Bahan
Bakar.
2. Penyusunan UKL/UPL dalam rangka Perencanaan Membangun 5
Sentra Perikanan Air Tawar dan Laut Yang Dilengkapi Fasilitas
Pendingin.
3. Pelaithan ANKAPIN III Bagi Nelayan.
4. Pelatihan BST (Basic Savety Training) Bagi Nelayan.
5. Pembinaan Nelayan (Pembinaan KUB Perikanan Tangkap).
6. Pengelolaan Sumberdaya Penangkapan Ikan melalui pelaksanaan
restocking.
h. Program Pengembangan Budidaya Perikanan, dengan kegiatan berupa :
1. Penyediaan Paket Budidaya, Akselerasi Inovasi Teknologi
Pembudidayaan.
2. Pengembangan Pakan Alternatif.
3. Pengembangan Ikan Lokal (Papuyu dan Haruan).
4. Penyebarluasan Sistem Perbenihan.
5. Pengendalian dan Penanggulangan Hama dan Penyakit Ikan/Udang.
i. Program Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, dengan
kegiatan berupa :
1. Penegakan Hukum IUU Fishing Penegakan Hukum IUU Fishing.
2. Pemantauan dan Pengendalian Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan Yang Berkelanjutan.
3. Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pengawasan
Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
109
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kontribusi Sektor
Pertanian” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya
sebagai berikut :
Tabel 40 : Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
% 3,70 3,63 4,38 4,00 4,14* 103,5 %
Rata-rata Capaian 103,5 %
*Data tahun 2017
Tabel 41 : Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Target SDG’s
1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
4,14* 3,77* 4,46* 0,46* 5,22* - -
*Data tahun 2017
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 belum tersedia data dari BPS,
perkiraan rilis data LPE Pertanian sekitar bulan Juni 2018. Sehingga untuk
realisasi sementara menggunakan data tahun 2017 yang terealisasi sebesar
4,14%, jika dibandingkan dengan taget tahun 2018 yang ditargetkan sebesar
4,00 % capaian kinerja untuk indikator ini sebesar 103,5%.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian belum bisa dibandingkan
dengan tahun 2017.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian belum bisa dianalisa
dikarenakan LPE sektor Pertanian untuk tahun 2018 belum rilis dari BPS.
5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
110
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura serta
Pemantapan Sistem Penyuluhan, dengan kegiatan:
1. Promosi dan pemasaran hasil produksi TPH unggulan; 2. Penyediaan sarana pasca panen dan pengolahan hasil TPH; 3. Pemantapan ketenagaan dan kelembagaan penyuluhan; 4. Pemantapan penyelenggaraan penyuluhan; dan 5. Pelaksanaan PDMIP.
b. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan
Hortikultura, dengan kegiatan:
1. Produksi benih dan pengendalian OPT/DPI hortikultura;
2. Penyediaan sarana peningkatan produksi sayuran dan tanaman
Obat;
3. Penyediaan sarana peningkatan produksi buah dan tanaman hias;
4. Penyediaan sarana peningkatan produksi serealia;
5. Penyediaan sarana peningkatan produksi aneka kacang dan umbi;
6. Produksi benih dan pengendalian OPT/DPI tanaman pangan;dan
7. Pengukuran produktivitas tanaman pangan dan hortikultura.
c. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, dengan
kegiatan :
1. Pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
2. Penyediaan sarana pertanian;
3. Pengawalan pembiayaan dan investasi pertanian;
4. Peningkatan perbengkelan Alsintan;
5. Bimtek manajemen kelompok UPJA; dan
6. Persiapan HPS di Kalsel.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kontribusi Sektor
Industri, Perdagangan dan Jasa” diukur melalui 3 indikator dengan target, realisasi
dan capaiannya sebagai berikut :
Tabel 42 : Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
5
.
Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
111
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri
% 3,60 6,42 6,6 4,00 4,23 105,75 %
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
% 8,20 7,62 8,26 8,00 7,48 93,50 %
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa
% 6,90 8,49 6,44 10,00 6,41 64,10 %
Rata-rata Capaian 87,78 %
Tabel 43 : Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Target SDG’s
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri
4,23 5,03 9,16 0,52 4,27 4,27 -
2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
7,48 8,01 3,91 8,57 11,47 5,2 -
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa
6,41 - - - - - -
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 4,23% dari target 4,00 %,
sehingga persentase capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri pada
tahun 2018 sebesar 105,75 %.
Pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 7,48% dari target
8,00 %, sehingga persentase capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor
Perdagangan pada tahun 2018 sebesar 93,50 %.
Pencapaian indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 6,41 % dari target 10,00 %,
sehingga persentase capaian Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa pada
tahun 2018 sebesar 64,10 %
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri
Untuk laju pertumbuhan ekonomi pada sektor industri di tahun 2018
terealisasi sebesar 4,23 %, apabila dibandingkan dengan tahun 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
112
sebesar 5,58 dimana terjadi perlambatan dalam pertumbuhannya sebesar
1,35 %.
Perkembangan Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Industri Tahun
2014 – 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini:
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Provinsi Kalimantan
Selatatan tahun 2018 terealisasi sebesar 7,48%, angka ini mengalami
perlambatan dalam pertumbuhannya sebesar 0,78% jika dibandingkan
dengan pencapaian pada tahun 2017 sebesar 8,26%
Perkembangan Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan
Tahun 2014 – 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini:
2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 3,89 3,50 6,42 5,58 4,23
Kalimantan Tengah 12,16 6,41 7,48 8,60 5,03
Kalimantan Barat 4,24 3,47 4,45 3,03 9,16
Kalimantan Timur 0,49 2,43 5,46 3,47 0,52
Kalimantan Utara 6,28 5,54 4,27
0,002,004,006,008,00
10,0012,0014,00
Pe
rse
nta
se
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
113
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa
Realisasi Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi Jasa (LPE Jasa) pada
tahun 2018 adalah 6,41% angka ini mengalami perlambatan sebesar
0,03% dari tahun 2017 yang terealisasi sebesar 6,44%.
Perkembangan Indikator Laju Pertumbuhan Sektor Jasa Tahun 2014 –
2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini:
2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 8,20 7,91 7,66 8,26 7,48
Kalimantan Tengah 7,68 8,29 6,68 8,54 8,01
Kalimantan Barat 4,66 6,24 3,83 5,50 3,91
Kalimantan Timur 4,33 0,56 2,75 6,53 8,57
Kalimantan Utara 6,75 8,43 11,47
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
Pe
rse
nta
se
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 7,49 6,90 8,49 6,44 6,41
Kalimantan Tengah 7,71 7,55 6,36 5,56 7,11
Kalimantan Barat 5,72 4,72 4,22 4,85 1,31
Kalimantan Timur 8,8 6,66 6,47 5,14 6,77
Kalimantan Utara 6,33 5,78 5,95
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
Pe
rse
nta
se
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
114
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
a. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri
Pada tahun 2018 untuk laju Pertumbuhan Ekonomi PDRB Sektor
Industri mencapai angka 4,23 % melebihi dari target yang ditetapkan
sebesar 4 %. Ini menunjukkan bahwa nilai tambah yang dihasilkan oleh
sektor industi meningkat secara signifikan walaupun jika dibandingkan
dengan tahun 2017 terjadi sedikit perlambatan hal ini disebabkan oleh
pengaruh pasar global.
LPE PDRB Sektor Industri Tahun 2018 (Dalam Milyar Rupiah)
Kat Uraian Berlaku Konstan
2016 2017 2018 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
21.793,56 23. 259,50 24. 749,81 16. 600,74 17.294,99 17.981,75
B Pertambangan dan Penggalian
30.650,35 33.121,19 35.436,21 30.396,55 31.641,06 32.971,69
C Industri Pengolahan 20.732,75 22.945,83 24.062,84 15.078,39 15.924,23 16.598,11
D Pengadaan Listrik, Gas
176,43 206,91 237,27 133,96 138,78 149,29
E Pengadaan Air 582,36 645,16 713,92 445,36 479,85 512,64
b. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan adalah pertumbuhan
sektor perdagangan yang membandingkan antara pertambahan yang
diperoleh dari tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Angka ini
dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan sektor perdagangan dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pada Tahun 2018 sampai
dengan triwulan IV posisi Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan
realisasinya mencapai 7,48% dan belum mencapai sesuai target yang
ditetapkan yaitu sebesar 8%. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor
Perdagangan dilaksanakan melalui Kegiatan Pengembangan Pasar dan
Informasi Harga dengan melakukan pemantauan harga bahan pokok dan
penting setiap hari di 3 (tiga) pasar rakyat/tradisional di Banjarmasin dan
Kegiatan Pasar Murah yang dilaksanakan sebanyak 56 kali di
Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan serta Kegiatan Pengembangan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
115
Pemasaran Produk Dalam Negeri merupakan kegiatan Pameran dan
Temu Usaha antar Pulau. Juga melalui kegiatan Promosi Komoditi
Perdagangan Luar negeri yang ini merupakan kegiatan promosi yang
dilaksanakan diluar daerah dan Kegiatan Pelatihan UKM Calon Eksportir
dan Eksportir dengan melatih calon eksportir sebanyak 60 UKM.
LPE PDRB Sektor Perdagangan Tahun 2018 (Dalam Milyar Rupiah)
Kat Uraian Berlaku Konstan
2016 2017 2018 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
A Pengadaan Air 582,36 645,16 713,92 445,36 479,85 512,64
B Konstruksi 11 435,79 12 393,79 13 675,86 8 590,14 9 086,57 9 621,52
C Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
13 749,37 15 483,03 17 213,46 9 950,20 10 726,03 11 528,51
D Transportasi dan Pergudangan
9 387,06 10 345,47 11 387,16 6 781,12 7 246,43 7 751,31
E Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
2 869,53
3 143,54 3 463,67 2 184,41 2 333,90 2 497,51
c. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa
Pencapaian LPE Sektor Jasa ini didapatkan dari hasil rilis data BPS
tahun 2018 yang menyebutkan bahwa ada 5 bidang jasa, yaitu :
Tabel 44 : Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa
No Lapangan Usaha LPE 2015 LPE 2016 LPE 2017 LPE 2018 Penurunan/
Kenaikan
1 Jasa Keuangan 4,77 % 7,73 % 6,00 % 4,24 % Turun (1,76 %)
2 Jasa Perusahaan 6,72 % 8,19 % 7,14 % 7,67 % Naik (0,53 %)
3 Jasa Pendidikan 9,44 % 9,45 % 6,91 % 7,02 % Naik (0,11 %)
4 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
7,45 % 9,09 % 5,56 % 5,72 % Naik (0,16 %)
5 Jasa lainnya 6,15 % 7,97 % 6,59 % 7,38 % Naik (0,79 %)
Rata-Rata Capaian 6,90% 8,49% 6,44 % 6.41% Turun (0,03 %)
Dilihat pada jenis lapangan usaha Jasa Perusahaan, Jasa
Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, dan Jasa Lainnya
mengalami kenaikan masing-masing sebesar 0,53 persen, 0,11 persen,
0,16 persen, dan 0,79 persen. Sedangkan untuk jenis Lapangan usaha
Jasa Keuangan mengalami penurunan sebesar 1,76 persen.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
116
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, dengan kegiatan :
1. Promosi produk unggulan Industri Kalsel melalui kegiatan
Expo/Pameran dalam daerah dan luar negeri;
2. Pelatihan IKM berbasis hasil perkebunan;
3. Pelatihan IKM berbasis pangan;
4. Pelatihan Industri hasil hutan; dan
5. Pendataan IKM se Kalsel.
b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, dengan kegiatan :
1. Pelatihan industry berbasis teknologi;
2. Promosi produk industri Kalsel berbasis teknologi informasi;
3. Percepatan pembangunan kawasan industry;
4. Peltihan teknologi alat transportasi;
5. Pelatihan perekayasaan mesin dan teknologi industri; dan
6. Pelatihan elektronika dan teknologi informasi.
c. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, dengan
kegiatan :
1. Percepatan pembentukan sentra industry; dan
2. Penumbuhan sentra industry terpasdu produk unggulan.
d. Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan, dengan
kegiatan :
1. Pengawasan dan penyuluhan peredaran barang dan jasa;
2. Peningkatan Pembinaan dan Pemberdayaan Konsumen; dan
3. Sosialisasi dan Pemetaan Potensi UTTP di wilayah provinsi.
e. Program Peningkatan dan pengembangan ekspor, dengan kegiatan :
1. Penyelenggaraan KALSEL EXPO;
2. Promosi Komoditi Perdagangan Luar Negeri;
3. Pelatihan UKM Calon Eksportir dan Eksportir; dan
4. Promosi Perdagangan Kalsel Berbasis Teknologi Informasi;
f. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, dengan
kegiatan:
1. Pengembangan Pemasaran Produk Dalam Negeri;
2. Perbaikan Pasar Rakyat;
3. Pengembangan Pasar dan Informasi Harga; dan
4. Pasar Murah (Penanganan Sembila Bahan Pokok).
g. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik, dengan kegiatan:
1. Peningkatan pembinaan lembaga keuangan daerah dan
pengembangan usaha daerah;
2. Sinkronisasi dalam rangka pengendalian inflasi dan penyediaan
distribusi bahan pokok;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
117
3. Sinkornisasi dan evaluasi kebijkan ekonomi bidang perhubungan;
4. Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang penelitian, pengembangan,
statistic dan persandian;
5. Koordinasi, sinkronisasi dan optimalisasi penanaman modal dan PTSP
di Kalimantan Selatan;
6. Pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan
perumahan rakyat dan permukiman;
7. Pengendalian dan koordinasi sarana prasarana ekonomi bidang
pekerjaan umum tata ruang serta pertanahan; dan
8. Monitoring dan evaluasi kebijakan bidang komunikasi dan informasi.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Kontribusi Sektor
Pariwisata” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan capaiannya
sebagai berikut :
Tabel 45 : Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
% - - - 7,0 NA NA
2. Persentase Peningkatan Usaha di Bidang Wisata
% - - 5 7 7,01 100,14
Rata-rata Capaian 50,07
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Persentase Peningkatan Usaha di Bidang Wisata
ditargetkan sebesar 7 % terealisasi sebesar 7,01 %, sehingga persentase
capaian indikator ini pada tahun 2018 sebesar 100,14 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Realisasi Indikator Persentase Peningkatan Usaha di Bidang Wisata pada
tahun 2018 adalah 7,01% mengalami kenaikan sebesar 2,01% dari tahun 2017
yang terealisasi sebesar 5 %.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Indikator Persentase Peningkatan Jumlah Usaha dibidang wisata
terealisasi sebesar 7,01 % pada tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar
5 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
118
2,01 % dari tahun 2017 yang terealisasi sebesar 5 %. Adapun jumlah usaha
dibidang wisata pada tahun 2018 sebanyak 1.664 jumlah usaha meningkat
sebesar 109 jumlah usaha dari tahun 2017 sebanyak 1.555 jumlah usaha.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Pengembangan Pariwisata, dengan kegiatan:
1. Partisipasi Duta Wisata ke Tingkat Nasional Total; 2. Promosi kegiayan event luar daerah; 3. Pemilihan putri pariwisata Kalimantan Selatan; 4. Pengelolaan/pemeliharaan penginapan amandit-loksado; 5. Penyusunan dan workshop pola perjalanan (travel patern); 6. Analisa pasar pariwisata; 7. Pengelolaan pusat informasi dan publikasi pariwisata daerah; 8. Pengadaan bahan promosi pariwisata dan promosi inflight magazine; 9. Bimtek pengembangan ODTW; 10. Penataan kawasan wisata budaya candi agung; 11. Pengembangan ecoturism samber gelap dan pulau-pulau kecil
Kotabaru; 12. Penataan kawasan monument devisi IV ALRI pertaahan Kalimantan di
Desa Paku Alam Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar; 13. Pengembangan ecotourism air terjun paramasan; 14. Wisata Kalimantan selatan fair; 15. Penataan kawasan wisata budaya makam Syech. M. Nafis Tabalong; 16. Penataan kawasan wisata budaya sei jingah; 17. Pembangunan/revitalisasi kawasan wisata pasar terapung lokbaintan 18. Revitalisasi balai adat besar Dayak dan sarana pendukungnya; 19. Festival budaya banjar dan pariwisata; 20. Festival wisata buday pasar terapung; 21. Lomba jingle branding promosi pariwisata Kalimantan selatan; 22. Festival anggrek; 23. Festival internasional batu permata; 24. Liputan media cetak dan elektronik objek wisata kalsel; 25. Bimtek standarisasi usaha pariwisata; 26. Pemberdayaan pemandu wisata local; 27. Penilaian pokdarwis tingkat provinsi dan nasional; 28. Festival budaya borneo II; 29. Promosi event dalam daerah; 30. Penyuluhan standarisasi usaha rumah makan; 31. Penataan kawasan pariwisata di kebun raya banua dan kiram 32. Banjar heritage tour; 33. Inventarisasi objek-objek wisata unggulan provinsi Kalimantan selatan
bersama stakeholder; 34. Pengadaan nomadic tourism;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
119
35. DED penataan kawasan pariwisata di pantai batu jodoh, teluk aru, Kab. Kotabaru;
36. Pembuatan warung kopi terapung disungai martapura; 37. Sosialisasi pembentukan, monitoring, dan evaluasi pokdarwis; 38. Pengembangan wawasan pokdarwis; 39. DED pembangunan bungalow di pantai gedambaan Kotabaru; 40. Pembuatan website informasi Pariwisata; 41. Penyusunan dokumen usulan KEK riam kanan.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Meningkatnya Nilai Investasi Dalam
Aktivitas Perekonomian” diukur melalui 1 indikator dengan target, realisasi dan
capaiannya sebagai berikut :
Tabel 46 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1. Realisasi Nilai Investasi
PMA dan PMDN Triliun Rp 5,40 9,50 6,25 9,2 11,705 127,22 %
Rata-rata Capaian 127,22 %
Tabel 47 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Target SDG’s
1. Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN
11,705 19,00 10,17 25,33 2,79 678,8 641,47
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN Provinsi
Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 11,705 Triliun dari target
9,2 Triliun sehingga persentase capaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan
PMDN pada tahun 2018 sebesar 127,22%.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
Investasi PMA dan PMDN pada tahun 2018 mengalami kenaikan cukup
signifikan dibandingkan dengan capaian pada tahun 2017. Investasi pada
tahun 2018 mencapai 11.705.600.000.000 Rupiah, kenaikan sebesar
5
.
Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
120
5.456.780.000.000 Rupiah dibandingkan capaian pada tahun 2017 yaitu
sebesar 6.248.820.000.000 Rupiah.
Apabila dibandingkan dengan capaian Realisasi Nilai Investasi PMA dan
PMDN Provinsi lainnya, Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-3
dibawah Kaltim (25,33 Triliun), Kalteng (19,00 Triliun), dan lebih tinggi dari
Provinsi Kalbar (10,17 Triliun) dan Provinsi Kaltara (2,79 Triliun).
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
Capaian realisasi investasi pada tahun 2018 melebihi target yang telah
ditetapkan yaitu sebesar 11.705 triliun rupiah dari target 9,2 triliun atau
persentase capaian sebesar 127,22%, mengalami kenaikan sebesar 87,32%
dari Realisasi di tahun 2017.. Hal ini menunjukan bahwa perkembangan iklim
investasi khususnya di Kalimantan Selatan semakin diminati dan bertumbuh
kembang. Dengan kata lain Investor berminat untuk menanamankan modalnya
di Kalimantan Selatan.
Upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan investasi:
1) Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan
APBD dan Dekonsentrasi APBN
2) Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal
(LKPM)
3) Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan
baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya
yang berupa LKPM
4) Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah
Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan
Selatan
5) Promosi Investasi
6) Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
7) Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak
masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan
investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan
nonperizinan:
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
121
1) Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada
peraturan perundangan yang berlaku.
2) Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup
pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 18 bidang
dan 132 jenis perizinan dan nonperizinan.
3) Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan
menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan
pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan
teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis
tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk
kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah
dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha
bagi masyarakat.
4) Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa
aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5) Reward petugas pelayanan terbaik
6) Penyediaan dan Penambahan tenaga Front Officer
7) Tersedianya Help Desk
8) Implementasi perizinan secara online dengan Sistem Aplikasi Perizinan
Online (SIMAPAN) dan Online Single Submission (OSS)
9) Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan
nonperizinan.
10) Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha
Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11) Menuju ISO 9001:2015
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama tahun 2018 yaitu :
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, dengan kegiatan:
1. Pengembangan dan pemberdayaan usaha; 2. Penyelenggaraan pameran investasi; 3. Identifikasi peluang dan potensi investasi daerah; 4. Evaluasi pelaksanaan RUPM;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
122
5. Forum kawasan industri Kalimantan Selatan. b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, dengan
kegiatan:
1. Pengawasan dan pelaksanaan task force dalam rangka penyelesaian permasalahan investasi;
2. Pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanaman modal. c. Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan, dengan kegiatan:
1. Sosialisasi perizinan se Kalsel; 2. Rapat koordinasi perizinan dengan instansi terkait dan Kab/Kota se
Kalsel; 3. Peninjauan Lapangan untuk syarat teknis pemberian perizinan; 4. Evaluasi dan sertifikasi standar pelayanan SMM berbasis ISO 9001; 5. Pelayanan penanaman modal.
Keberhasilan capaian kinerja atas sasaran ”Menurunnya Kerusakan dan
Pencemaran Lingkungan” diukur melalui 4 indikator dengan target, realisasi dan
capaiannya sebagai berikut :
Tabel 48 :Capaian Kinerja Terhadap Target 2018
No. Indikator Kinerja Satuan Realisasi Tahun 2018
2015 2016 2017 Target Realisasi % Capaian
1. Indeks Tutupan Lahan Indeks 43,66 50,64 51,50 45 52,13 115,84 %
2. Indeks Kualitas Udara Indeks 81,83 87,60 85,60 87 89,02 102,32 %
3. Indeks Kualitas Air Indeks 44,00 46,95 49,31 59 52,25 88,55 %
4. Persentase luas lahan yang terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B dikalimantan Selatan
Ha - 65,19
29,88
65,05
31,64
72
41
64,63
27,10
89,76 %
66,10 %
Rata-rata Capaian 92,51 %
Tabel 49 :Perbandingan Capaian Kinerja Regional, Nasional dan Internasional
No Indikator
Perbandingan
Kalsel Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Target
Nasional Target SDG’s
1. Indeks Tutupan Lahan 52,13 62,72 58,58 67,48 - - -
2. Indeks Kualitas Udara 89,02 92,25 89,12 88,87 95,83 - -
3. Indeks Kualitas Air 52,25 55,26 57,50 57,97 51,00 - -
4. Persentase luas lahan yang 64,63 - - - - - -
5
.
Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
123
terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B dikalimantan Selatan
27,10
1. Perbandingan Realisasi dengan Target
Pencapaian indikator Indeks Tutupan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2018 terealisasi sebesar 52,13% dari target 45%, sehingga persentase
capaian Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2018 sebesar 115,84%.
Pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2018 terealisasi sebesar 89,02% dari target 87%, sehingga persentase
capaian Indeks Kualitas Udara pada tahun 2018 sebesar 102,32%.
Pencapaian indikator Indeks Kualitas Air Provinsi Kalimantan Selatan
tahun 2018 terealisasi sebesar 52,25% dari target 59%, sehingga persentase
capaian Indeks Kualitas Air pada tahun 2018 sebesar 88,55 %.
Pencapaian indikator Persentase luas lahan yang terganggu yang telah
dilakukan kegiatan reklamasi oleh pemegang IUP dan PKP2B di Kalimantan
Selatan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018 terealisasi sebesar 64,63 %
dan 27,10 % dari target sebesar 72 % dan 41 %, sehingga persentase capaian
kinerja tahun 2018 sebesar 89,76 % dan 66,10 %.
2. Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Terkait
a. Indeks Tutupan Lahan
Indikator Indeks Tutupan Lahan ditahun 2018 mencapai indeks 52,13
mengalami peningkatan dibanding tahun 2017 yang hanya 51,50, dan
apabila dilihat dari tahun 2015 untuk indikator ini terus mengalami
perbaikan.
Perkembangan indikator Indeks Tutupan Lahan Kalimantan Selatan Tahun
2012 - 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 11 : Indeks Tutupan Lahan Kalimantan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
124
Dari grafik terlihat bahwa Indeks Tutupan Lahan pada Provinsi
Kalimantan Selatan menempati peringkat terendah diantara Provinsi
lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan luasan berhutan
dengan luas wilayah Kalimantan Selatan merupakan yang paling rendah,
dengan kata lain, Kalimantan Selatan paling sedikit memiliki hutan atau
paling banyak membuka hutan dibandingkan dengan Provinsi lainnya di
Kalimantan.
b. Indeks Kualitas Udara
Untuk indikator ini ditahun 2018 berada pada indeks 89,02,
mengalami peningkatan 3,42 jika dibandingkan dengan Indeks ditahun
2017 yang berada pada indeks 85,60.
Perkembangan indikator Indeks Kualitas Udara Kalimantan Selatan
Tahun 2012 - 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 12 : Indeks Kualitas Udara Kalimantan
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 45,15 43,80 43,66 44,51 44,24 44,11 52,13
Kalimantan Tengah 76,58 71,00 69,99 69,54 69,54 69,54 62,72
Kalimantan Barat 64,87 61,89 61,14 58,73 58,51 58,51 58,58
Kalimantan Timur 82,36 83,69 82,92 80,93 83,49 83,49 67,48
43,00
47,00
51,00
55,00
59,00
63,00
67,00
71,00
75,00
79,00
83,00
Ind
kes
Indeks Tutupan Lahan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
125
Dibandingkan dengan Provinsi lain, pada tahun 2018 Kalimantan
Selatan berada pada posisi terbawah dalam pengukuran Indeks Kualitas
Udara, meskipun pada tahun 2015 Kalimantan Selatan sempat berada
pada posisi kedua di bawah Kalimantan Tengah, namun pada tahun 2018
kembali berada pada posisi terbawah.
c. Indeks Kualitas Air
Indikator ini ditahun 2018 berada pada indeks 52,25 naik perlahan
sebesar 2,94 jika dibandingkan dengan realisasi ditahun 2017 yaitu 49,31.
Perkembangan indikator Indeks Kualitas Air Kalimantan Selatan Tahun
2013 - 2018 dapat dilihat dari grafik berikut ini :
Grafik 13 : Indeks Kualitas Air Kalimantan
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 88,69 77,46 81,83 87,60 85,60 89,02
Kalimantan Tengah 93,26 88,48 88,92 89,87 83,80 92,25
Kalimantan Barat 95,38 89,19 87,74 91,57 81,50 89,12
Kalimantan Timur 87,35 83,94 84,79 96,20 80,20 88,87
Kalimantan Utara 96,20 80,20 95,83
76,00
81,00
86,00
91,00
96,00
Ind
kes
Indeks Kualitas Udara
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
126
Grafik di atas menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air di Kalimantan
Selatan beberapa tahun terakhir terus mengalami penurunan, namun di
tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan.
d. Persentase luas lahan terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi
oleh Pemegang IUP dan PKP2B di Kalsel
Pada tahun 2018. Persentase luas lahan terganggu yang telah
dilakukan kegiatan reklamasi oleh Pemegang IUP dan PKP2B di Kalsel
terealisasi sebesar 64,63 % dan 27,10 %, jika dibandingkan dengan tahun
2017 yang terealsiasi sebesar 65,05 % dan 31,64 % maka indikator ini
mengalami penurunan sebesar 0,42 % dan 4,54 %.
3. Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja
a. Indeks Tutupan Lahan
Indikator Tutupan Lahan meningkat positif sebesar 0,63% dari Indeks
Tutupan Lahan tahun 2017, Perhitungan Indeks Tutupan Lahan Provinsi
Kalimantan Selatan adalah dengan melakukan perbandingan antara Luas
Tutupan ber-Hutan dengan Luas Wilayah Provinsi. Data Luas lahan kritis
dalam Kawasan hutan pada review lahan kritis tahun 2013 adalah sebesar
398.302 Ha atau sebesar 22,38% dari luas Kawasan hutan Kalimantan
Selatan yang luasnya 1.779.982,00 Ha, ditahun 2018 ditargetkan
2013 2014 2015 2016 2017 2018
Kalimantan Selatan 54,32 53,26 46,16 36,00 43,78 52,25
Kalimantan Tengah 54,69 54,25 50,13 70,89 82,22 55,26
Kalimantan Barat 63,63 63,25 61,00 82,33 80,80 57,50
Kalimantan Timur 50,88 51,39 48,67 77,90 79,77 57,97
Kalimantan Utara 77,90 79,77 51,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
70,00
75,00
80,00
Ind
kes
Indeks Kualitas Air
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
127
penurunan kerusakan hutan sebesar 1,12% dari total lahan kritis , pada
tahun 2108 melalui gerakan revolusi hijau yang dicanangkan oleh
Gubernur Kalimantan selatan yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Revolusi Hijau, Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan mengakselerasi kegiatan penanaman
untuk melakukan rehabilitasi baik didalam Kawasan hutan maupun
diluar Kawasan hutan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan hutan
untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kalimantan selatan, sehingga
berhasil menurunkan kerusakan hutan sebesar 1,45% dari target
penurunan kerusakan hutan yang ditetapkan, yang paling berkontribusi
besar dalam penurunan kerusakan hutan adalah kegiatan penanaman
dengan pendanaan pihak ketiga atau perusahaan yang mencapai
1,35% dan sisanya kontribusi dari pendanaan APBN, serta kegiatan
perlindungan dan pengamanan hutan yang bertujuan mencegah
bertambahnya kerusakan hutan pada Kawasan hutan yang
kondisinya masih baik.
b. Indeks Kualitas Udara
Untuk mengukur kualitas udara, dilakukan pemantauan 2 kali per
tahun di lokasi-lokasi yang mewakili daerah permukiman, industri, dan
padat lalulintas kendaraan bermotor pada 13 kabupaten/kota. Pengukuran
kualitas udara dilakukan dengan menghitung parameter NO2 dan SO2
untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area
transportasi (A), industri (B) dan 2 (dua) titik di area komersial, yaitu dalam
hal ini perumahan (C1) dan perkantoran/perdagangan (C2). Angka rata-
rata NO2 dan SO2 provinsi dibandingkan dengan Referensi EU akan
didapatkan Indeks Udara model EU (IEU) atau indeks antara sebelum
dinormalisasikan pada indeks IKLH. Indeks Udara model EU yang sudah
dikonversikan menjadi indeks IKLH memberikan gambaran bahwa Indeks
Kualitas Udara Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 87,75.
Indeks Kualitas Udara di Provinsi Kalimantan Selatan telah
menunjukkan kualitas yang bagus, serta telah berhasil melebihii target
yang ditetapkan pada awal tahun anggaran yang mencapai 89,02.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
128
Pencapaian ini dihasilkan dari berbagai kegiatan peningkatan
kualitas lingkungan serta pengendalian polusi dan perusakan
lingkungan yang diselenggarakan oleh Provinsi Kalimantan Selatan
dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
c. Indeks Kualitas Air
Dalam mengukur kualitas Air di Provinsi Kalimantan Selatan, dilakukan
pemantauan sebanyak 66 titik di seluruh kab/kota di Provinsi Kalimantan
Selatan dengan pembagian 14 titik menggunakan dana dekonsentrasi dan
33 titik menggunakan dana APBD. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa
terdapat 10 titik dengan status memenuhi, 79 titik mengalami pencemaran
ringan, 0 titik mengalami pencemaran sedang dan 0 titik mengalami
pencemaran berat. Berdasarkan hasil perhitungan uji laboratorium
didapatkan Indeks Kualitas Air Kalsel sebesar 52,25, terus mengalami
peningkatan ke arah yang lebih baik jika dibandingkan dengan tahun
tahun sebelumnya, jika di bandingkan dengan tahun 2017 naik sebesar
2,94, namun belum berhasil mencapai target yang ditetapkan. Hal ini
disebabkan karena sebagai besar perairan di Kalimantan Selatan masih
tercemar oleh limbah, baik limbah dari industri, pertanian, pertambangan
dan rumah tangga. Hal ini menyebabkan Provinsi Kalimantan Selatan tetap
menjadi daerah dengan Indeks Kualitas Air terendah dibandingkan
dengan Provinsi lain di Kalimantan.
Untuk mengatasi hal tersebut telah dilakukan berbagai program dan
kegiatan dalam mengendalikan berbagai permasalahan lingkungan yang
terjadi.
d. Persentase luas lahan terganggu yang telah dilakukan kegiatan reklamasi
oleh Pemegang IUP dan PKP2B di Kalsel
Terjadi penurunan realisasi kinerja di tahun 2018 jika dibandingkan
dengan tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 0,42 % dan 4,54 %.
Penurunan kinerja dikarenakan luas daerah lahan terganggu bersifat
dinamis dan reklamasi dan revegetasi tidak dapat dilaksanakan karena
bukaan tambang yang belum selesai ditambang.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
129
Pada Tahun 2018 total luas lahan terganggu karena kegiatan
penambangan adalah 58.086,94 Ha, untuk luas lahan yang di reklamasi
oleh pemegang PKP2B dan IUP sebesar 37.540,48 Ha, sedangkan untuk
luas lahan yang di revegetasi pemegang PKP2B dan IUP sebesar
15.743,65 Ha, sedangkan di tahun 2017 luas lahan terganggu karena
kegiatan penambangan adalah 42.861,38 Ha, untuk total luas lahan yang di
reklamasi oleh pemegang PKP2B dan IUP sebesar 27.880,35 Ha,
sedangkan untuk luas lahan yang di revegetasi pemegang PKP2B dan IUP
sebesar 13.562,21 Ha.
4. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja
Pencapaian indikator kinerja sasaran di atas, tidak terlepas dari dukungan
program-program yang dilaksanakan selama Tahun 2018 yaitu:
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup,
dengan kegiatan:
1. Pemantauan kualitas lingkungan;
2. Peningkatan peringkat kinerja perusahaan(PROPER);
3. Pengelolaan/prokasih/superkasih;
4. Pengawasan dan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup;
5. Penegakan hukum lingkungan;
6. Penanganan kasus LH
7. Pengkajian dan evaluasi dokumen AMDAL;
8. Pembinaan dan pengawasan teknis AMDAL;
9. Pengawasan pengelolaan B3 dan limbah B3;
10. Inventarisasi dan perhitungan emisi gas rumah kaca (GRK);
11. Sosialisasi/kampanye/pembinaan perhitungan ozon; dan
12. Pengendalian dampak perubahan iklim.
b. Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan, dan Konservasi
Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dengan kegiatan:
1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya
alam;
2. Penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem
gambut;
3. Pengelolaan ekosistem gambut;
4. Pengelolaan lahan akses terbuka;
5. Implementasi kebijakan KLHS;
6. Implementasi kebijakan RPPLH;
7. Pantai dan laut lestari;
8. Pemeliharan keanekaragaman hayati;
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
130
9. Inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar dalam pemanfaatan
ruang/kawasan.
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dengan
kegiatan:
1. Pengembangan data dan informasi lingkungan daerah.
d. Program Pengendalian, Perusakan Lingkungan Hidup dan Pengusahaan
Bidang Pertambangan, dengan kegiatan:
1. Bimbingan Teknis Kegiatan Pertambangan Terhadap PKP2B, KK dan
IU;
2. Monitoring dan Evaluasi Produksi dan Penjualan terhadap PKP2B, KK,
dan IUP;
3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kegiatan Penambangan;
4. Monitoring Kewajiban Tata Batas dan Pemeliharaan Batas Wilayah Izin
Usaha Pertambangan;
5. Pendataan dan Penyelidikan PETI; dan
6. Penyusunan/Pembuatan Dokumen Rencana Umum Mineral dan
Batubara Daerah Prov. Kalsel.
Perhitungan APBD tahun 2018 sebelum Audit BPK menunjukan bahwa
Pendapatan Daerah mencapai Rp. 6.445.477.929.560,00, sedangkan belanja daerah
terealisasikan sebesar Rp. 6.604.429.134.772,70, dan terdapat SILPA senilai Rp.
634.054.050.055,69
Untuk persentase Pencapaian Pendapatan Daerah yaitu 102,47 % menunjukan
Kinerja yang bagus dari seluruh SKPD yang memiliki sumber-sumber bagi penerimaan
daerah sementara untuk realisasi belanja sebesar terealisasi sebesar 91,20%.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN
1 Anggaran dan Realisasi APBD 2018
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
131
Misi 1: Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, Sosial dan Budaya
No. Sasaran Strategis
Program Prioritas
Uraian Anggaran Realisasi Persentase
Rp Rp %
1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
102.642.165.994,00 95.729.674.524,00 93,27 %
Program perluasan penyelenggaraan pendidikan
266.117.926.147,00 218.253.867.316,00 81,99 %
Program program peningkatan kualitas sekolah
16.146.503.585,00 15.329.779.847,00 94,94 %
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Program obat dan perbekalan kesehatan 6.851.082.000,00 6.189.139.396,00 90,34 %
Program upaya kesehatan masyarakat 20.477.637.000,00 17.148.281.934,00 83,74 %
Program pengawasan obat dan makanan 598.070.000,00 560.152.400,00 93,66 %
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
36.914.903.100,00 35.922.327.838,00 97,31 %
Program perbaikan gizi masyarakat 3.470.613.680,00 3.133.322.088,00 90,28 %
Program pengembangan lingkungan sehat 1.956.824.000,00 1.785.609.250,00 91,25 %
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit 5.568.251.500,00 5.167.295.191,00 92,80 %
Program peningkatan kebijakan dan manajemen kesehatan
2.696.955.000,00 2.482.926.718,00 92,06 %
Program pembinaan upaya kesehatan dasar dan rujukan 1.571.901.000,00 1.342.991.006,00 85,44 %
3. Meningkatnya kualitas daya saing tenaga kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
646.821.000,00 558.617.176,00 86,36
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
859.570.600,00 738.808.131,00 85,95
2 Anggaran dan Realisasi menurut Sasaran dan Program
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
132
4 Meningkatnya pemahaman keagamaan
Program Pendidikan Karakter
1.150.350.400,00 1.070.312.00,00 93,04 %
Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan
78.840.810.657,00 79,496.789.760,00 100,83 %
Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
2.095.028.000,00 1.896.238.342,00 90,51 %
5 Meningkatnya Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
77,000,000.00 69.761.147 90,60 %
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1,497,000,000.00 1.394.628.544 93,16 %
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
2,471,750,000.00 2.147.617.023 86,89 %
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
371,000,000.00 347.582.284 93,69 %
Program Pengembangan Desian Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB.
131.800.000,00 88.976.000,00 67,50 %
Misi 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi
Pada Pelayanan Publik
No. Sasaran Strategis
Program Prioritas
Uraian Anggaran Realisasi Persentase
Rp Rp %
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Program Penetapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Govermence)
2.933.400.000,00 2.550.318.956,00 86,94 %
2. Meningkatnya pendanaan daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
12.310.573.500,00 10.251.773.494,00 83.28 %
3. Meningkatnya kinerja pembangunan daerah
Program Pengembangan Data dan Informasi Statistik Daerah
1.571.395.000,00 1.466.912.749,00 93,35 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
133
Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
11.001.086.500,00 10.122.165.570,00 92,01 %
4 Terwujudnya Aparatur Pemerintah Yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel
Program Peningkatan Sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan Kebijakan KDH
9.030.386.765,00 6.798.128.847,00 75,28 %
Program Penerapan Prinsip – Prinsip Kepemerintahan yang Baik (Good Governance),
2.037.072.750,00 1.338.961.415,00 65,73 %
Program Penetapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Govermence)
2.933.400.000,00 2.550.318.956,00 86,94 %
Misi 3 : Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan Lokal
No. Sasaran Strategis
Program Prioritas
Uraian Anggaran Realisasi Persentase
Rp Rp %
1.
Menurunnya Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
14.727.198.500,00 13.852.690.088,00 94,06%
Program Pembinaan Anak Terlantar 368.683.000,00 364.839.000,00 98,96%
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma
1.354.850.000,00 1.317.184.738,00 97,22%
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Napi, PSK, narkoba, dan Penyakit Sosial lainnya)
231.798.000,00 227.734.200,00 98,25%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
2.998.836.000,00 2.786.554.155,00 92,92%
2.
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Perlindungan Masyarakat
Program Pemeliharaan Kantramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1.132.175.000,00 740.263.372,00 65,38 %
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3.843.396.000,00 3.592.702.457,00 93,48 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
134
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)
89.950.000,00 88.585.100,00 98,48 %
Program Pembangunan Demokrasi Di Daerah
1.026.800.000,00 872.328.313,00 84,96 %
3 Terselenggaranya PON Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
45.531.919.508,00 4.064.606.984,00 8,92 %
4 Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian
Program Penetapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan yang baik (Good Govermence)
2.933.400.000,00 2.550.318.956,00 86,94 %
5 Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama
Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama
2.095.028.000,00 1.896.238.342,00 90,51%
6 Meningkatnya Ketahanan Budaya, Meningkatn mya Kualitas Budaya Masyarakat
Program Pengembangan Unsur Budaya
11.708.150.000,00 6.248.641.442,00 53,37 %
Program Penggalian Unsur Budaya
379.410.000,00 265.910.000,00 70,09
Program Aktualisasi Unsur Budaya
12.492.504.450,000 8.154.161.908,00 65,27 %
Misi 4 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya
No Sasaran Strategis
Program Prioritas
Uraian Anggaran Realisasi Persentase
Rp Rp %
1. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar
Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah
97.126.987.600.00 81.572.089.387.00 83,98
Prgram pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
11.966.281.250,00 10.305.905.390,00 86,12%.
Program pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan persandian
2.157.660.300,00 1.645.579.824,00 76,27 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
135
2. Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian
Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan
339.909.718.360.00 330.812.207.765.00 97,32
Program pembinaan dan pengembangan ketenagalistrikan
11.966.281.250,00 10.305.905.390,00 86,12%.
Program pengelolaan sumber daya air
67.452.994.710.00 59.904.893.323.00 88,81 %
Program pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan
1.848.348.000,00
1.738.018.907,00
94.03 %
Program pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, pemeliharaan sarana dan prasarana public, aparatur, perumahan, air minum, persampahan dan limbah
97.126.987.600.00 81.572.089.387.00 83,98 %
Misi 5 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya
Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan
No Sasaran Strategis
Program Prioritas
Uraian Anggaran Realisasi Persentase
Rp Rp %
1
Terwujudnya Mandiri Pangan
Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Pemantapan Sistem Penyuluhan
1.944.300.000,00 1.867.223.532,00 96,04 %
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
11.261.191.000,00 10.775.624.898,00 95,69 %
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
23.462.900.000,00 15.740.549.652,00 67,09 %
Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak
1.875.667.000,00 1.761.211.806,00 93,90 %
Program Pengendalian Pencegahan, Pemberantasan Penyakit Hewan, Penyakit Zoonosa dan Keamanan Pangan
900.000.000,00 843.066.755,00 93,67 %
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
136
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil produksi Peternakan
326.900.000,00 286.888.320,00 87,76 %
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
16.084.450.000,00 15.015.383.769,00 93,35%
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
2.849.1111.200,00 2.287.089.393,00 80,27%
Program Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
673.6000.000,00 640.257.141,00 95,05%
2 Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian
Program Peningkatan Mutu Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Pemantapan Sistem Penyuluhan
1.944.300.000,00 1.867.223.532,00 96,04 %
Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura
11.261.191.000,00 10.775.624.898,00 95,69 %
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian
23.462.900.000,00 15.740.549.652,00 67,09 %
3 Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa
Program Pengembangan
Industri Kecil dan
Menengah
1.915.445.000,00 1.747.032.718,00 91,20 %
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
3.378.030.000,00 2.608.929.700,00 77,23 %
Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
305.900.000,00 280.928.640,00 91,83 %
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
696,200,000 581,727,374 95.49
Program Peningkatan dan pengembangan ekspor
1,199,850,000 1,005,633,346 83.81
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
1,494,250,000 1,201,842,788 80.43
Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik
1.504.200.000,00 1.357.682.155,00 90,26 %
4 Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata
Program Pengembangan Pariwisata
17.413.899.200,00 14.804.389.000,00 71,82 %
5 Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
2.836.400.000,00 2.687.656.900,00 94.76
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
1.050.000.000,00 973.943.400,00 92.76
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
137
Program Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan
1.189.370.000,00 1.044.104.050,00 87.79
6 Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
3.843.702.000,00 3.143.940.625,00 81,79 %
Program Perlindungan, Rehabilitasi, Pemulihan, dan Konservasi Cadangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
2.487.700.000,00 1.810.441.450,00 77,27 %
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
24.571.813.000,00 15.542.777.900,00 63,25 %
Program Pengendalian, Perusakan Lingkungan Hidup dan Pengusahaan Bidang Pertambangan
3.127.768.000,00 2.347.353.383,00 75,05%.
NO UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI %
1 Biro Pemerintahan 2.635.925.000,00 2.405.345.939,00 91,25%
2 Biro Hukum 6.795.606.000,00 5.519.277.711,00 81,22%
3 Biro Organisasi 3.641.650.000,00 2.978.067.529,00 81,78%
4 Biro Sarana Prasarana Perekonomian Daerah 1.962.200.500,00 1.791.843.228,00 91,32%
5 Biro Pengembangan Produksi Daerah 2.131.240.750,00 1.953.322.992,00 91,65%
6 Biro Kesejahteraan Rakyat 3.641.955.000,00 3.361.930.738,00 92,31%
7 Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol 12.053.600.000,00 10.849.191.647,00 90,01%
8 Biro Umum 12.023.716.000,00 11.143.832.962,00 92,68%
9 Biro Perlengkapan dan Layanan Pengadaan Barang/Jasa
35.745.640.000,00 33.348.460.800,00 93,29%
10 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
44.166.311.500,00 39.043.312.908,00 88,40%
11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.151.874.226.276,00 1.104.004.171.266,00 95,84%
12 Dinas Kesehatan 114.768.420.280,00 106.087.575.331,00 92,44%
13 Dinas Perhubungan 33.487.384.000,00 31.228.991.647,00 93,26%
14 Dinas Komunikasi dan Informatika 30.041.445.600,00 26.681.484.310,40 88,82%
15 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 561.323.599.270,00 508.920.909.333,00 90,66%
16 Dinas Sosial 49.960.909.500,00 47.209.656.389,00 94,49%
17 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 30.338.238.090,00 28.052.734.046,00 92,47%
18 Dinas Perindustrian 16.888.154.750,00 14.753.281.957,00 87,36%
3 Anggaran dan Realisasi menurut Organisasi
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
138
NO UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI %
19 Dinas Perdagangan 14.599.204.490,00 13.129.239.005,00 89,93%
20 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 13.944.042.000,00 12.841.508.605,00 92,09%
21 Dinas Pemuda dan Olahraga 113.896.238.508,00 58.919.902.753,00 51,73%
22 Dinas Pariwisata 24.991.654.200,00 21.444.075.011,00 85,80%
23 Dinas Kehutanan 99.148.093.528,00 94.410.220.203,00 95,22%
24 Dinas Perkebunan dan Peternakan 40.995.848.435,00 38.542.158.280,00 94,01%
25 Dinas Tanaman Pangan dan Holtikutura 74.191.587.900,00 63.372.541.513,00 85,42%
26 Dinas Kelautan dan Perikanan 45.484.714.300,00 42.678.658.950,00 93,83%
27 Dinas Energi Sumber Daya Mineral 42.047.942.850,00 37.562.723.104,00 89,33%
28 Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana
11.231.241.000,00 9.602.957.999,00 85,50%
29 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 112.752.120.000,00 97.731.250.669,61 86,68%
30 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9.762.431.000,00 8.735.819.003,00 89,48%
31 Badan Keuangan daerah 196.927.870.209,00 178.632.652.212,00 90,71%
32 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 30.589.360.500,00 27.665.948.798,00 90,44%
33 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 17.512.131.000,00 15.062.088.231,00 86,01%
34 Dinas Lingkungan Hidup 41.709.101.000,00 30.748.890.682,00 73,72%
35 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.470.446.200,00 15.297.242.798,00 92,88%
36 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 49.264.718.000,00 45.279.659.380,00 91,91%
37 Dinas Ketahanan Pangan 18.240.471.600,00 16.681.551.368,00 91,45%
38 Inspektorat Daerah 26.973.710.428,00 22.597.674.999,00 83,78%
39 Badan Kepegawaian Daerah 21.521.556.700,00 19.817.644.525,00 92,08%
40 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia 37.423.874.912,00 32.216.137.389,00 86,08%
41 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 15.168.421.200,00 13.229.230.561,00 87,22%
42 Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah 18.709.128.400,00 17.008.756.258,00 90,91%
43 Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalsel
8.634.777.000,00 7.816.199.931,00 90,52%
44 RSUD ULIN B.MASIN 286.201.807.398,00 251.022.106.719,00 87,71%
45 RS. ANSARI SALEH 78.005.807.534,00 74.627.327.587,00 95,67%
46 RSJ SAMBANG LIHUM 59.905.562.119,00 55.957.130.388,00 93,41%
47 RSGM Gusti Hasan Aman 17.316.195.881,00 15.833.535.361,00 91,44%
48 SATPOL PP dan DAMKAR 24.200.225.000,00 22.284.710.216,00 92,08%
49 Sekretariat DPRD 130.101.041.725,00 87.594.894.842,00 67,33%
50 Taman Budaya 6.301.345.100,00 5.390.076.033,00 85,54%
51 Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan
2.440.485.000,00 2.348.482.059,00 96,23%
52 Museum Lambung Mangkurat 3.836.390.000,00 3.376.042.813,00 88,00%
53 Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kaliamamtam Selatan
18.306.124.716,00 15.126.333.174,00 82,63%
54 Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat 2.423.499.440,00 2.232.233.029,00 92,11%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
139
NO UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI %
55 Laboratorium Kesehatan 9.448.860.450,00 9.172.354.266,00 97,07%
56 Instalasi Farmasi 3.848.398.500,00 3.478.720.806,00 90,39%
57 Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam
1.136.851.200,00 1.122.180.399,00 98,71%
58 Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang 2.082.016.500,00 1.947.220.090,00 93,53%
59 Panti Sosial Bina Netra ” Fajar Harapan ” 4.608.228.000,00 4.335.035.089,00 94,07%
60 Panti Sosial Asuhan Anak ”Budi Mulia” 11.627.822.500,00 10.983.445.385,00 94,46%
61 Panti Sosial Bina Remaja ”Budi Satria” 7.471.302.050,00 7.093.938.619,00 94,95%
62 Panti Sosial Bina Wanita ”Panti Melati” 7.087.581.000,00 6.666.080.671,00 94,05%
63 Panti Sosial Tresna Werdha ”Budi Sejahtera” 9.116.916.000,00 8.711.218.721,00 95,55%
64 Balai Latihan Kerja 3.468.559.200,00 3.218.424.656,00 92,79%
65 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura
3.252.850.000,00 3.116.172.117,00 95,80%
66 Balai Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura
2.039.731.600,00 1.919.573.212,00 94,11%
67 Balai Inseminasi Buatan 4.166.225.500,00 3.877.862.306,00 93,08%
68 Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan
2.019.879.800,00 1.878.877.857,00 93,02%
69 Pelabuhan Perikanan Banjarmasin 2.640.042.000,00 2.599.472.437,00 98,46%
70 Pelabuhan Perikanan Muara Kintap 1.969.739.800,00 1.889.612.782,00 95,93%
71 Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Karang Intan
2.276.057.100,00 2.232.119.998,00 98,07%
72 Balai Penerapan Mutu Hasil Perikanan 2.055.539.200,00 1.933.471.747,00 94,06%
73 Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut Kotabaru
1.985.200.000,00 1.918.508.883,00 96,64%
74 Taman Hutan Raya Sultan Adam 23.428.138.500,00 19.981.277.711,00 85,29 %
75 Balai Pelatihan Koperasi dan Usaha Kecil 4.621.019.000,00 4.333.127.862,00 93,77 %
76 Laboratorium Energi dan Sumberdaya Mineral. 42.047.942.850,00 37.562.723.104,00 89,33%
77 Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula 9.087.761.000,00 4.169.164.416,00 45,88%
78 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin I
3.108.264.000,00 2.830.030.999,00 91,05%
79 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarmasin II
2.705.739.000,00 2.448.017.889,00 90,48%
80 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Banjarbaru
1.975.571.000,00 1.849.442.723,00 93,62%
81 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Martapura 1.751.582.800,00 1.656.593.134,00 94,58%
82 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Rantau 1.378.202.000,00 1.309.140.030,00 94,99%
83 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kandangan
1.361.842.000,00 1.247.644.577,00 91,61%
84 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Barabai 1.395.837.000,00 1.267.212.496,00 90,79%
85 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Paringin 1.392.805.000,00 1.346.094.860,00 96,65%
86 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Amuntai 1.340.446.000,00 1.280.750.226,00 95,55%
87 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Tanjung 1.478.826.000,00 1.337.872.080,00 90,47%
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
140
4
Efisiensi Penggunaan Sumber Dana dan Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan 2018
NO UNIT KERJA ANGGARAN REALISASI %
88 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Pelaihari 1.760.942.000,00 1.654.802.015,00 93,97%
89 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Batulicin 2.286.224.000,00 2.129.170.899,00 93,13%
90 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kotabaru 1.748.381.000,00 1.643.089.908,00 93,98%
91 Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Marabahan
1.539.388.000,00 1.468.328.199,00 95,38%
92 Kebun Raya Banua 7.457.200.000,00 7.228.219.201,00 96,93%
93 BLUD RSUD Ulin 348.454.456.230,00 361.206.007.481,00 103,66%
94 BLUD RSJ Sambang Lihum 27.749.052.956,00 23.662.607.599,00 85,27%
95 BLUD RS Ansari Saleh 124.535.195.600,00 124.298.041.718,00 99,81%
Jumlah 4.539.616.008.125,00 4.140.154.644.350,01 91,20 %
Tahun Total APBD Jumlah
Program
Jumlah
Kegiatan Efisiensi
2017 5.532.559.991.000 146 1494 10.459.686.600
2018 6.089.952.371.644 150 1633 12.333.400.000
2019 7.031.945.852.547 136 1068 52.143.277.350
Menindaklanjuti arahan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi terkait SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan, dan hasil evaluasi
Rencana Jangka Menengah Daerah pada tahun 2018 Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan telah melakukan evaluasi terhadap dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah
Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun Rancangan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Rencana Jangka
Menengah Daerah Kalsel Tahun 2016-2021. Evaluasi dilakukan tidak hanya pada
dokumen RPJMD namun juga evaluasi atas kinerja SKPD, apakah telah mendukung
target-target yang ditetapkan baik dalam RPJMD maupun target capaian SPM yang
ditetapkan dalam PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Evaluasi
juga dilakukan untuk menyesuaikan perubahan perangkat daerah sebagai dampak
diterbitkannya PP nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
141
Pada tahun 2018 jumlah program kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah
mengalami peningkatan dari sisi jumlah. Program pada tahun 2018 bertambah 4 dari 146
menjadi 150 program. Begitupula jumlah kegiatan bertambah 139 kegiatan, dari 1494
menjadi 1633. Terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah berdampak pada jumlah
organisasi perangkat daerah, ada perangkat daerah yang bergabung ataupun berpisah.
Perubahan ini menyebabkan bertambahnya usulan program dan kegiatan baru yang
berakibat pada meningkatnya jumlah program/kegiatan pada tahun 2018.
Pada tahun 2018, ada 150 program dan 1633 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 6,09
Trilyun, meningkat Rp. 557,4 Milyar. Mengingat banyaknya penambahan kegiatan pada
tahun 2018, dan berdasar hasil evaluasi capaian RPJMD, evaluasi kinerja perangkat
daerah serta evaluasi capaian SPM, maka perubahan RPJMD yang diikuti perubahan
Rencana Strategis Perangkat Daerah segera dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi
kemudian dilaksanakan pemangkasan program kegiatan. Sehingga pada perencanaan
tahun 2019 jumlah program menjadi 136 atau berkurang 14 program dan jumlah kegiatan
1068 atau berkurang 565 kegiatan. Pemangkasan program/kegiatan ini berhasil
mengurangi anggaran sebesar lebih kurang Rp. 52,1 Milyar, yang dananya kemudian
dialihkan ke kegiatan prioritas daerah.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
130
BAB IV PENUTUP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
142
142
BAB IV
P E N U T U P
Gambaran tentang kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun
2018 telah termuat tergambar pada Bab III Akuntabilitas Kinerja. Laporan Kinerja
Tahun 2018 ini adalah tahun ketiga pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2016 tanggal 12 Agustus 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2016-2021. Penyusunan Laporan Kinerja ini
dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran strategis
melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2018 dalam
rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah
Provinsi Kalimantan Selatan melalui indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam
dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2018 adalah :
1. Pencapaian Tujuan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan yang dijabarkan dalam 5
(lima) tujuan utama dengan 17 Indikator Tujuan, yang akan dijawab pada tahun
ketiga dan tahun terakhir RPJMD
Pencapaian Sasaran yang dijabarkan dalam 23 (dua puluh tiga) sasaran strategis dan
48 indikator kinerja utama yaitu 123,73 % dengan kategori Sangat Memuaskan, dengan
rincian 34 (tiga puluh empat) Indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat
Memuaskan, 4 (empat) Indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Memuaskan,
3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian kinerja berkategori Sangat Baik, 2 (dua) indikator
dengan tingkat capaian kinerja berkategori baik, 3 (tiga) indikator dengan tingkat capaian
kinerja Cukup Baik dan 2 (dua) indikator dengan tingkat capaian kurang.
Terlepas dari pencapaian kinerja yang terus membaik, apabila dilakukan
pembandingan dengan Angka Nasional maupun Angka Provinsi lain yang ada di
Indonesia, Pembangunan Manusia di Kalimantan Selatan masih akan terus
ditingkatkan dan menjadi fokus pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah 2016-2021, Pembangunan Manusia menjadi isu strategis yang
pertama disusul dengan Daya Saing Perekonomian Daerah, Kuantitas dan Kualitas
A. SIMPULAN
BAB IV PENUTUP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
143
143
Lingkungan Hidup, Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Perekonomian dan Dasar,
serta Kinerja pemerintah Daerah.
Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalsel Selama RPJMD
2016-2021 dalam membangun Sistem Akuntabilitas Kinerja antara lain :
1. Pemprov. Kalsel terus berupaya membangun Budaya Kinerja dengan melibatkan
seluruh Jajaran Pimpinan Dalam Ber SAKIP
2. Pemprov. Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Budaya Kinerja secara mandiri
Dengan Nilai Rata-Rata Baik;
3. Pemprov Kalsel telah mengintegrasikan Aplikasi E-planing Dan E-budgeting;
4. Gubernur Kalsel ikut memacu serta mendorong Bupati/Walikota fokus dan concern
pada pencapaian Visi Dan Misi Pemngembangan Daerah Melalui Penerapan
Manajemen Kinerja yang baik;
5. Pemprov Kalsel telah menetapkan Cascading serta Croscutting Tingkat Pemda;
6. Pemprov. Kalsel telah menerapkan Cascading Kinerja diseluruh SKPD dengan
melakukan penyelarasan ukuran kinerja yang dilaksanakan sejak tahun 2016
dengan mewajibkan seluruh SKPD memanfaatkan Pohon Kinerja dan Dokumen
Keselarasan dalam proses perencanaan dengan mengacu Pada Peta Proses
Bisnis Pemprov Kalsel yang telah disusun;
7. Pemprov Kalsel telah menerapkan Perjanjian Kinerja Hingga Levelan Staf;
8. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Rapotan Kinerja Tiap Semester;
9. Pemprov Kalsel telah melaksanakan Evaluasi Program dan Kegiatan, dan telah
melaporkanya pada Laporan Kinerja Pemprov Kalsel, dalam rangka meningkatkan
Efisiensi Penggunaan Dana;
10. Meningkatkan Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Terhadap OPD;
11. Untuk mencapai pemahaman Penyajian Data Laporan Kinerja diseluruh SKPD
Prov. Kalsel. Pemprov Kalsel Telah Menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 0106
Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama,
Pengukuran Kinerja Dan Pelaporan Kinerja Di Provinsi Kalimantan Selatan. Serta
Membagikan Buku Saku Penyusunan LAKIP Keseluruh SKPD sebagai Pedoman
SKPD dalam Penyusunan LAKIP;
12. Pemprov Kalsel ikut membantu Kemenpan RB Ri dalam pembinaan SAKIP di
Kab/Kota melalui Asistensi SAKIP secara berkesinambungan dan menargetkan
BAB IV PENUTUP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
144
144
ditahun 2018 seluruh Kab/Kota yang kualifikasi SAKIPnya masih Cc menjadi B
dan melaksanakan Reviu RPJMD Pemerintah Kab/Kota;
13. Pemprov Kalsel telah menerapkan E-SAKIP yang memudahkan SPD dalam
penginputan Data Kinerja yang Outputnya berupa Rencana Aksi SKPD, Laporan
Efisiensi Penggunaan Dana, Laporan Pengukuran Triwulan, Yang Kedepanya
Akan Mengarah Pada “Paperless”;
Dari upaya perbaikan dan penerapan SAKIP tersebut Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan telah berhasil, antara lain :
1. Regrouping, Pemerintah Kalimantan Selatan lebih fokus pada pembangunan yang
menyasar langsung kepada masyarakat, yang sebelumnya Pemprov Kalsel memiliki
13 Prioritas Kepala Daerah kini menjadi 5 Prioritas Kepala Daerah;
2. Meningkatnya Pelayanan Publik yang tergambar pada peningkatan peringkat
Kepatuhan Pelayanan Publik ditahun 2017 Provinsi Kalimantan Selatan menduduki
peringkat Ke 7 ditahun 2018 menduduki peringkat Ke 4 dari seluruh Provinsi di
Indonesia;
3. Shifting, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang sebelumnya bergantung
pada Sumber Daya Alam yaitu Sektor Pertambangan, Sejak tahun 2016 Pemprov
Kalsel mulai menggerakan Sektor-Sektor Lain sebagai andalan Yaitu Sektor
Pertanian, Industri dan Pariwisata;
4. Melalui Refocusing serta Evaluasi Program Kegiatan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan mampu mengefektifkan Program dan Kegiatan yang selaras
dengan arah pembangungan, yang sebelumnya terdiri dari 168 Program 1368
Kegiatan menjadi 136 Program 1062 Kegiatan
5. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) ditandai dengan
minimnya tingkat temuan material yang ditemukan oleh pihak Audit Eksternal. Pada
Tahun 2018 temuan material Pemrov. Kalsel hanya 0,0203% dari batas maksimal
temuan material sebesar 5% dari total Belanja Langsung APBD;
6. Meningkatnya Kualifikasi Sakip Di Pemerintah Kab/Kota yang sebelumnya hanya 3
Kabupaten Kota yang mendapatkan kualifikasi B, dan 6 dari 13 Kab/KotasSaat ini
ada 1 Kabupaten yang telah mencapai BB, 5 Kab/Kota yang mendapatkan B, dan 6
Kab/Kota yang kualifasinya CC.
BAB IV PENUTUP
LAPORAN KINERJA TAHUN 2018 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
145
145
Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Memperbaiki sistem pengumpulan data kinerja dalam rangka meningkatkan
kualitas data kinerja dalam sistem pelaporan secara berkala dengan meningkatkan
analisis dan kajian data kinerja yang disampaikan secara berkala. Selanjutnya
melakukan pemantauan dan pengukuran kinerja secara individu terhadap
pertanggungjawaban kinerja SKPD, serta meningkatkan kualitas reviu atas laporan
kinerja Pemda maupun SKPD;
2. Menyelenggarakan pelatihan dan asistensi bagi SDM aparatur tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja, untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang
berkinerja tinggi dan akuntabel, dengan memanfaatkan dokumen kinerja dalam
proses perencanaan kinerja selanjutnya terdata terhadap perbaikan dokumen
Kinerja RPJMD 2016 – 2021;
3. Menyempurnakan kualitas rumusan sasaran strategis dan indikator kinerja terkait
dalam sasaran strategis Pembangunan daerah maupun sasaran strategis
organisai dengan membangun dari bawah indikator kinerja yang baik dengan
melakukan perjanjian kerja dan pengukuran kinerja secara berjenjang secara
menyeluruh sampai pada semua levelan pejabat esselon terendah;
4. Meningkatkan komitmen terhadap penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas di
lingkungan Pemerintah Provinsi serta meningkatkan pembinaan dalam
penerapannya melalui pemberian reward bagi SKPD yang berkinerja tinggi dan
memberikan punishment bagi SKPD yang belum maksimal berkinerja dengan baik;
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Satuan
Kondisi
Kinerja pada
awal Periode
RPJMD
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun 2016
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun 2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun 2018
% Capaian
Tahun
2018
Kategori
CapaianSumber Data
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Kesejahteraan dan Pemetaan Ekonomi
1.1 Pertumbuhan Ekonomi % 3,84 3,28 4,38 3,53 5,29 3,78 5,13 135,71% Sangat Berhasil BPS
1.2 Indeks Gini Indeks 0,359 0,328 0,351 0,317 0,347 0,307 0,340 90,29% Berhasil BPS
1.3 Persentase Penduduk Miskin % 4,72 (2015) 4,68 4,52 4,65 4,70 4,50 4,65 96,77% Berhasil BPS
1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks 67,63 68,88 68,38 67,75 68,38 67,85 69,65 102,65% Sangat Berhasil BPS
ASPEK PELAYANAN UMUM
2 Pelayanan Urusan Wajib Dasar
2.1 PENDIDIKAN
2.1.1 Rata Rata Lama Sekolah Tahun 7,6 12 7,76 7,79 7,97 7,88 7,99 101,40% Sangat Berhasil Disdikbud
2.1.2 APK SMA % 62,14 64,32 65,06 65,06 74,51 65,42 83,54 127,70% Sangat Berhasil Disdikbud
2.1.3 APM SMA/MA/SMK/MAK % 50,05 57,491 51,71 60,032 55,72 62,59 59,49 95,05% Berhasil Disdikbud
2.1.4 Harapan Lama Sekolah Tahun 11,96 N/A 12,21 12,54 12,48 12,83 12,46 97,12% Berhasil Disdikbud
2,2 KESEHATAN
2.2.1 Angka Kematian Ibu/1.000 KH /1000KH 188 (2013) 170 103 150 104 135 108 125,00% Sangat Berhasil Dinkes
2.2.2 Angka Kematian Bayi/100.00 KH /1000KH 43 (2013) 40 9 37 10 33 10 330,00% Sangat Berhasil Dinkes
2.2.3 AKABA /1000KH 35 (2013) 30 1 27 1 25 11 227,27% Sangat Berhasil Dinkes
2.2.4 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 67,47 (2014) 67,66 67,80 68,19 68,19 68,55 68,02 99,23% Berhasil Dinkes
2.2.5 Status Gizi Balita
· Balita Gizi Buruk 8,20 7,60 4,1 7,40 0,03 7,29 3,00 243,00% Sangat Berhasil Dinkes
· Balita Gizi Kurang 19,20 18,77 17,7 18,50 16,40 18,25 11,09 164,56% Sangat Berhasil Dinkes
2,3PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG
2.3.1 Presentase Penyediaan Prasarana Air Baku % 36 13 13 22 13 31 13 41,94% Kurang Berhasil Dinas PUPR
2.3.2Prosentase Terbangunnya Sarana
Prasarana Publik% 20/36=55,6% 58,3% 116,6 72,3% 80,55 86,10 86,10 100,00% Berhasil Dinas PUPR
2.3.3Prosentase Terbangunnya Sarana dan
Sarana Aparatur Perkantoran% 44,7 53,2% 39,9 74,5% 68,08 83,00 83,00 100,00% Berhasil Dinas PUPR
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Satuan
Kondisi
Kinerja pada
awal Periode
RPJMD
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun 2016
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun 2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun 2018
% Capaian
Tahun
2018
Kategori
CapaianSumber Data
2.3.4Persentase Luas Irigasi dan Rawa Dalam
Kondisi Baik% 39,5 11 10,10 16,9 15,67 22,80 26,51 116,27% Sangat Berhasil Dinas PUPR
2.3.5Persentase Luas Jaringan Irigasi/Rawa
Yang Dikembangkan% 49 7 7 27 25,68 51,00 53,38 104,67% Sangat Berhasil Dinas PUPR
2.3.6Persentase Luas Kawasan yang Terlindungi
Dari Daya Rusak Air% 28 40 15,4 52 19,57 64,00 72,54 113,34% Sangat Berhasil Dinas PUPR
2.3.7 Jalan Dalam Kondisi Baik % 85 85,5 92,76 86 71,71 87,00 77,57 89,16% Cukup Berhasil Dinas PUPR
2.3.8 Jembatan Dalam Kondisi Baik % 82 82,5 82,67 83 82,67 83,50 80,55 96,47% Berhasil Dinas PUPR
2,4PERMUKIMAN RAKYAT DAN
PERUMAHAN
2.4.1Persentase Cakupan Pelayanan Sistem Air
Limbah Domestik yang Memadai% 28,5 33,83 60,13 38,74 28,16 44,12 72,46 164,23% Sangat Berhasil Dinas PUPR
2.4.2Persentase Berkurangnya Luasan
Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan% 9,2 7,7 5,4 6,2 0,0 4,70 3,40 72,34% Kurang Berhasil Dinas Perkim
2.4.3Cakupan Pelayanan Pengangkutan
Persampahan% 46,95 47,13 50,23 49,23 59,16 51,27 51,27 100,00% Berhasil Dinas PUPR
2.4.4Persentase Cakupan Pelayanan Sanitasi
Layak% 58 60 25,61 62 28,16 64,00 64,00 100,00% Berhasil Dinas PUPR
2,5
2.5.1 Indeks Demokrasi Indonesia % 70,84 75 74,76 72,02 73,43 72,75 77,25 106,19% Sangat Berhasil Bakesbangpol
2.5.2Persentase Penurunan Angka Kriminalitas
(2.232 Kasus)% 0 0,02 0,81 90,00 1,22 80,00 Kurang Berhasil Bakesbangpol
2.5.3 Konflik Sosial Kejadian 0 0 0 0 0 0 0 100,00% Berhasil Bakesbangpol
2,6 SOSIAL
2.6.1 Persentase PMKS yang Tertangani % 194.623 7,5 0,60 15,00 34,35 22,50 27,76 123,38% Sangat Berhasil Dinsos
3 Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar
3,1 TENAGA KERJA
3.1.1 Angka Pengangguran % 4,83 (2015) 4.8-4.79 5,45 4,77 3,53 4,70 4,50 104,44% Sangat Berhasil Disnakertrams
3,2
3.2.1 Indeks Pembangunan Gender Indek 88,55 86,64 88,64 88,74 88,86 88,83 88,60 99,74% Berhasil DPPPA
3.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender Indek 69,42 70,64 71,55 71,88 67,4 73,14 67,56 92,37% Berhasil DPPPA
3.2.3Persentase Peningkatan Peran Perempuan
Dalam Pembangunan% 63 65 53.87 67 67,00 69,00 70,60 102,32% Sangat Berhasil DPPPA
3.2.4Persentase Peningkatan Kelembagaan
Gender dan Anak% 10 15 24.39 25 29.41 50,00 42,86 85,72% Cukup Berhasil DPPPA
KETENTRAMAN UMUM, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Satuan
Kondisi
Kinerja pada
awal Periode
RPJMD
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun 2016
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun 2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun 2018
% Capaian
Tahun
2018
Kategori
CapaianSumber Data
3,3
3.3.1 Peningkatan Skor PPH Ketersediaan Skor 88 88 80,81 88,5 81,28 89 86,03 96,66% Berhasil DKP
3.3.2Persentase Penurunan Konsumsi Beras
Perkapita/Thn% 90 90 96,4 89,50 97,00 89,10 206,54 231,81% Sangat Berhasil DKP
3.3.3 Peningkatan Skor PPH Konsumsi Skor 84,9 84,9 84,8 85,9 82,6 86,9 86,50 99,54% Berhasil DKP
3,4
3.4.1 Persentase Lahan yang Bersertifikat % 30 35 54,49 45 58,68 55 58,,98 107,23% Sangat Berhasil Biro Perlengkapan
3.4.2Persentase Penyelesaiaan Tapal Batas
Wilayah% 60 65 65 70 100 75 53,85 71,80% Kurang Berhasil Biro Pemerintahan
3,5
3.5.1 Indeks Tutupan Hutan Indeks 43,66 45 43,75 45,5 44,11 46 49,21 106,98% Sangat Berhasil DLH
3.5.2 Indeks Kualitas Air Indeks 46,16 58 49,31 58,5 52,25 59 53,87 91,31% Berhasil DLH
3.5.3 Indeks Kualitas Udara Indeks 81,83 85 85,57 86 89,02 87 87,75 100,86% Sangat Berhasil DLH
3.5.4 Persentase Pengelolaan Sampah % 46,95% 47,13% 23 49,23 23 51,27 23,00 44,86% Kurang Berhasil DLH
3,6
3.6.1Persentase Kabupaten yang Melaporkan
Data-data Kependudukan% 0 0 100 20 0 40 54 135,00% Sangat Berhasil Disdukcapil dan KB
3,7
3.7.1Persentase Swadaya Masyarakat Untuk
Pembiayaan Pembangunan Desa % 15 16 1,28 17 16,6 18 18 100,00% Berhasil DPMD
3.7.2Persentase Pembiayaan Pembangunan
Yang dilaksanakan Oleh Mayarakat% 40 50 8,34 60 10 70 72 102,86% Sangat Berhasil DPMD
3,8
3.8.1 Persentase Kader GSI Aktif % 0 0 - 10 18 20 21,2 106,00% Sangat Berhasil Disdukcapil dan KB
3.8.2 Persentase BKB dan Sub BKBD Aktif % 0 0 - 20 45,75 40 46,25 115,63% Sangat Berhasil Disdukcapil dan KB
3,9
3.9.1Prosentase Jumlah Halte BRT yang
Terbangun% 0 5 0 30 25 60 45 75,00% Kurang Berhasil Dinas Perhubungan
3.9.2Waktu Tempuh Rata-rata Ruas Jalan
Provinsi KmH 60 62 60 km/jam 65 65 65 44,65 68,69% Kurang Berhasil Dinas Perhubungan
3.9.3Persentase Penurunan Angka Kecelakaan
Diruas Jalan Provinsi% 60 60 3,46 55 27 50 45 90,00% Cukup Berhasil Dinas Perhubungan
3.9.4
Persentase Penurunan Angka Kecelakaan
Angkutan Sungai Danau dan
Penyeberangan
% 60 60 54 55 55 50 45 90,00% Cukup Berhasil Dinas Perhubungan
PANGAN
PERTANAHAN
LINGKUNGAN HIDUP
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PERHUBUNGAN
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Satuan
Kondisi
Kinerja pada
awal Periode
RPJMD
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun 2016
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun 2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun 2018
% Capaian
Tahun
2018
Kategori
CapaianSumber Data
3,10
3.10.1Nilai dan Rangking Pemeringkatan e-
GovernmentPeringkat 16 13 - 10 0 8 0 0,00 Kurang Berhasil Dinas Kominfo
3.10.2Persentase Cakupan Media Informasi
Komunikasi Publik% 15,4 30,8 - 46,2 42,86 55,2 55,8 101,09% Sangat Berhasil Dinas Kominfo
3.10.3
Persentase Daerah yang Tercover Jaringan
Komunikasi (Jumlah Desa yang Tercover
Jaringan Komunikasi)
% 7,7 23,1 - 38,5 77,96 53,9 53,9 100,00% Berhasil Dinas Kominfo
3,11
3.11.1Persentase Peningkatan Rencana Investasi
PMA dan PMDN% 41 15 10,05 15 -34,25% 15 86,16 574,40% Sangat Berhasil DPM dan PTSP
3,12
3.12.1Persentase Organisasi Pemuda yang
Terlibat Dalam Pembinaan Kepemimpinan % 0 0 25,45 20 25,45 40 69,49 173,73% Sangat Berhasil
Dinas Pemuda dan
Olahraga
3.12.2Persentase Peningkatan Kemitraan
Pemuda dengan Masyarakat% 0 0 24,54 20 24,54 40 52,17 130,43% Sangat Berhasil
Dinas Pemuda dan
Olahraga
3,13
3.13.1Persentase Unsur-unsur Budaya yang
Dikembangkan% 28 30 71,42 35 20 40 38 95,00% Berhasil Disdikbud
3.13.2Persentase Unsur Budaya yang Ada di
Kalsel% 10 20 100 30 33,33 40 38 95,00% Berhasil Disdikbud
3.13.3Persentase Unsur-unsur Budaya Yang
Menjadi Kekayaan Budaya% 14 20 57,14 25 33,33 30 28 93,33% Berhasil Disdikbud
3,14
3.14.1Persentase Peningkatan Buku yang
dipinjam (4500)% 0,02 0,02 - 0,026 0,22 0,032 0,039 121,88% Sangat Berhasil
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
3.14.2Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan
Perpustakaan % 0,05 5 - 15 10,2 25 24,80 99,20% Berhasil
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
3,15
3.15.1Persentase SKPD yang Mengelola Arsip
Berbasis TIK% 0 0 - 20 27 40 50 125,00% Sangat Berhasil
Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan
4 Pelayanan Urusan Pilihan
4,1
4.1.1 Konsumsi Ikan(Kg/kapita/th
n)47,43 48,50 48,96 49,50 49,97 50,50 51,65 102,28% Sangat Berhasil Dislutkan
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KEBUDAYAAN
PERPUSTAKAAN
KEARSIPAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN
PENANAMAN MODAL
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NO.
ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/
INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN
DAERAH
Satuan
Kondisi
Kinerja pada
awal Periode
RPJMD
Target
Tahun
2016
Realisasi
Tahun 2016
Target
Tahun
2017
Realisasi
Tahun 2017
Target
Tahun
2018
Realisasi
Tahun 2018
% Capaian
Tahun
2018
Kategori
CapaianSumber Data
4,2
4.2.1 Persentase Kenaikan Jumlah Wisnus %0 % ( 627,859
org)10 0 10 10 20 18,91 94,55% Berhasil Dinas Pariwisata
4.2.2 Persentase Kenaikan Jumlah Wisman %0 % ( 26,975
org )5 0 5 5 10 5,75 57,50% Kurang Berhasil Dinas Pariwisata
4.2.3 Lama Tinggal Wisnus Hari 3 3 2 3 3 4 6 150,00% Sangat Berhasil Dinas Pariwisata
4.2.4Persentase Pembangunan Jumlah
Obyek/Daya Tarik Pariwisata% 20 30 37,5 40 37,5 50 220 440,00% Sangat Berhasil Dinas Pariwisata
4.2.5Persentase Peningkatan Jumlah Kelompok
Sadar Wisata% 102 klpk 20 9,80 20 294 20,0 21 106,75% Sangat Berhasil Dinas Pariwisata
4.2.6Persentase Peningkatan Jumlah Usaha
dibidang wisata% 1410 usaha 0,05 -15,95 5 2,25 7 7,01 100,14% Sangat Berhasil Dinas Pariwisata
4,3
4.3.1 Persentase Peningkatan Produksi Padi % 3 0,18% 0,94% 0,18% 0,03% 3 1,56% 52% Kurang Berhasil Dinas TPH
4.3.2 Persentase Peningkatan Produktivitas padi % 3 3% 8,97% 3 4,40 3 0,49 16,33% Kurang Berhasil Dinas TPH
4,4
4.4.1Persentase Kontribusi Sektor PDRB
Perdagangan% 8 8 9,42 8 10,21 8 10,01 125,13% Sangat Berhasil Dinas Perdagangan
4,5
4.5.1Jumlah Pengembangan Desa Eks Kawasan
TransmigrasiUPT 0 3 UPT 3 UPT 3 3 4 0 0,00% Kurang Berhasil Disnakertrans
4.5.2Jumlah Pengembangan Kawasan
TransmigrasiUPT 0 1 UPT 1 UPT 2 0 3 1 33,33% Kurang Berhasil Disnakertrans
4.5.3 Jumlah Sumber Daya Transmigrasi UPT 0 1 UPT 1 UPT 2 1 3 0 0,00% Kurang Berhasil Disnakertrans
ASPEK DAYA SAING
5 Rasio Elektrifikasi 84,23 79,83 85,5 91,39 85,5 96,65 113,04% Sangat Berhasil Dinas ESDM
PERTANIAN
PERDAGANGAN
TRANSMIGRASI
PARIWISATA