pemerintah propinsi jawa timur peraturan daerah...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURPERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2000TENTANG
DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMURDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TIMUR
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kegiatan
bidang peternakan di lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur
sesuai dengan kewenangan dan ketentuan berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
maka perlu diadakan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1979 juncto
Nomor 27 Tahun 1981 dan Nomor 16 Tahun 1991 ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur dengan menuangkan
ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi
Jawa Timur.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950
Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang -undang
Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-
ketentuan Pokok Peternakan dan Kehewanan (Lembaran Negara
Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lebaran Negara Nomor 2824);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 165);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik
Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 70).
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
MEMUTUSKAN
Menetapkan PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TENTANG DINAS
PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMUR.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 2
BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Propinsi, adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur ;
b. Gubernur, adalah Gubernur Jawa Timur ;
c. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa
Timur ;
d. Dinas Peternakan, adalah Dinas Peternakan Propinsi Jawa
Timur ;
e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Peternakan Propinsi Jawa
Timur ;
f. Wakil Kepala Dinas, adalah Wakil Kepala Dinas Peternakan
Propinsi Jawa Timur;
g. Hewan, adalah semua binatang yang hidup di darat, baik yang
dipelihara maupun yang hidup secara liar;
h. Hewan piaraan, adalah hewan yang cara hidupnya untuk
sebagian ditentukan oleh manusia untuk maksud tertentu ;
i. Rumpun, adalah segolongan. hewan dari suatu jenis yang
mempunyai bentuk dan sifat keturunan yang sama ;
j. Ternak, adalah hewan piaraan yang hidupnya yakni mengenai
tempat perkembangbiakannya serta manfaatnya diatur dan
diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai
penghasilan bahan-bahan dan jasa - jasa yang berguna bagi
kepentingan hidup manusia ;
k. Peternak, adalah orang atau badan hukum dan atau buruh
peternakan, yang mata pencahariannya sebagian atau
seluruhnya, bersumber dari peternakan ;
l. Peternakan, adalah pengusahaan ternak ;
m. Peternakan murni, adalah peternakan dimana perkembang-
biakan ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara
hewan-hewan yang termasuk satu rumpun ;
n. Persilangan, adalah cara peternakan yang perkembangbiakan
ternaknya dilakukan dengan jalan pemacekan antara hewan-
hewan dari satu jenis tetapi berlainan rumpun ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 3
o. Perusahaan peternakan, adalah usaha peternakan, yang
dilakukan ditempat tertentu serta perkembangbiakan
ternak dan manfaatnya diatur dan diawasi oleh peternak ;
p. Penyakit hewan menular, adalah penyakit hewan yang
membahayakan, karena secara cepat dapat menjalar dari
hewan pada hewan atau pada maru.sia dan disebabkan oleh
virus, bakteri, cacing, protozoa dan parasit;
q. Antropozoonosis, adalah penyakit yang dapat menular dari
hewan pada manusia atau sebaliknya;
r. Kesehatan masyarakat veteriner, adalah segala urusan yang
berhubungan dengan hewan atau tidak langsung
mempengaruhi kesehatan manusia;
s. Ahli adalah dokter-dokter hewan dan atau Sarjana-sarjana
Peternakan, disamping orang-orang lain yang berdasarkan
pendidikan dan ilmu pengetahuannya ditetapkan sebagai ahli
oleh Menteri Pertanian;
t. Kesejahteraan hewan adalah usaha manusia untuk memelihara
hewan yang meliputi pemeliharaan kelestarian hidup hewan
pemeliharaan dan perlindungan yang wajar.
BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2
(1) Dinas Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah
Propinsi di bidang peternakan;
(2) Dinas Peternakan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang peternakan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 4
Pasal 4
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Dinas Peternakan mempunyai fungsi:
a. penyusunan perencanaan dalam pembangunan di bidang
peternakan;
b. pelaksanaan pembinaan umum dibidang peternakan
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gvbemur;
c. pengolahan data dan pengembangan serta penerapan teknologi
tepat guna peternakan;
d. pelaksanaan bimbingan teknis dibidang peternakan;
e. pelaksanaan pemberian izin dan pembinaan usaha sesuai
dengan tugasnya;
f. pelaksanaan bimbingan penyuluhan;
g. pelaksanaan pengamanan ternak sesuai dengan tugasnya;
h. pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat
usaha tani;
i. pelaksanaan pengelolaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
(UPTD).
BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 5
(1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
c. Bagian Tata Usaha;
d. Sub Dinas Penyusunan Program;
e. Sub Dinas Kesehatan Hewan;
f. Sub Dinas Budidaya dan Pengembangan ternak;
g. Sub Dinas Bina Usaha;
h. Kelompok Jabatan Fungsional;
i. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 5
(2) Bagian Tata Usaha dan masing-masing Sub Dinas dipimpin oleh
seorang Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bagian Kedua
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas rnemimpin, melakukan koordinasi,
pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di
bidang peternakan ;
Pasal 7
Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
a. mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
b. memimpin kegiatan pengawasan intern Dinas;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bagian Ketiga
Bagian Tata Usaha
Pasal 8
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
administrasi umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan dan
perlengkapan.
Pasal 9
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
a. pengelolaan administrasi kepegawaian dan tatalaksana;
b. pengelolaan administrasi keuangan;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 6
c. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan
kearsipan ;
d. pengelolaan administrasi perlengkapan perkantoran dan
mengurus pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 10
(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari atas :
a. Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian ;
c. Sub Bagian Keuangan ;
d. Sub Bagian Perlengkapan ;
(2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bagian Tata Usaha.
Pasal 11
(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, pengetikan,
penggandaan dan tata usaha kearsipan ;
b. mengurus administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas
keprotokolan ;
c. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan
penyelenggaraan rapat dinas ;
d. melaksanakan peningkatan penyempurnaan organisasi, tata
kerja, sistem dan cara kerja serta menyelenggarakan tugas-
tugas peningkatan hasil guna aparatur pemerintah ;
e. menghimpun, mengatur dan mensistematisasi data/ informasi
dibidang organisasi dan ketatalaksanaan ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 7
(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas :
a. menyelenggarakan tata usaha kepegawaian ;
b. menyiapkan formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
c. mengelola administrasi tentang kedudukan dan hak pegawai
serta kesejahteraan pegawai ;
d. menghimpun dan menyusun dokumentasi peraturan
perundang-undangan ;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha.
(3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka
penyusunan anggaran keuangan;
b. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan
dan pembayaran gaji pegawai;
c. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
pengelolaan keuangan;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tata Usaha. ;
(4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas :
a. merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana dalam
rangka kelancaran pelaksanaan tugas ;
b. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka
menyusun rencana kebutuhan perlengkapan kantor ;
c. melaksanakan pengelolaan barang inventaris;
d. melakukan perawatan dan perbaikan terhadap peralatan dan
perlengkapan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Tula Usaha.
Bagian Keempat
Sub Dinas Penyusunan Program
Pasal 12
Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai tugas menyusun dan
merencanakan program, melakukan evaluasi dan pembuatan laporan.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 8
Pasal 13
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 12, Sub Dinas Penyusunan Program mempunyai fungsi:
a. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan
program peternakan ;
b. penyiapan bahan dalam rangka penyusunan rencana dan
program peternakan ;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program
peternakan;
d. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan
peternakan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 14
(1) Sub Dinas Penyusunan Program terdiri atas :
a. Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
b. Seksi Perencanaan dan Perumusan;
c. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
d. Seksi Data dan Informasi
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas
Penyusunan Program.
Pasal 15
(1) Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data mempunyai tugas :
a. mengumpulkan data dibidang peternakan;
b. mengolah, menganalisa dan menyusun data tentang
peternakan;
c. menyiapkan bahan dalam rangka membangun dan
mengembangkan sistem pengolahan data peternakan;
d. menyusun monografi atau peta potensi peternakan;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Penyusunan Program.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 9
(2) Seksi Perencanaan dan Perumusan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan penyusuran rencana dibidang peternakan;
b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembangunan
peternakan;
c. menyusun perumusan usulan kegiatan pembangunan
peternakan;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Penyusunan Program ;
(3) Seksi Evaluasi dan Pengendalian mempunyai tugas :
a. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan program
pembangunan peternakan;
b. menyiapkan bahan dan saran pertimbangan kepada pimpinan
dalam pengembangan dan pengendalian dibidang
peternakan;
c. menyusun laporan hasil-hasil pelaksanaan program
pembangunan peternakan;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Penyusunan Program ;
(4) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas :
a. menyiapkan penggandaan dan penyebaran informasi
pembangunan peternakan ;
b. menyusun dan mendokumentasikan data dan laporan
peternakan;
c. melaksanakan pelayanan kebutuhan informasi pembangunan
peternakan kepada masyarakat;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Penyusunan Program.
Bagian Kelima
Sub Dinas Kesehatan Hewan
Pasal 16
Sub Dinas Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan pedoman dan fasilitasi terhadap pengamatan,
penanggulangan, pemberantasan penyakit hewan, pengujian dan
pengawasan obat-obatan, kesehatan bahan asal hewan dan hasil
bahan asal hewan serta pengaruhnya terhadap kesehatan
masyarakat.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 10
Pasal 17
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
pasal 16, Sub Dinas Kesehatan Hevvan mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan fasilitasi pengamatan penyakit hewan dan
pelayanan medik veteriner ;
b. pemberian bimbingan dalam penanggulangan dan
pemberantasan penyakit hewan ;
c. pengawasan dan pengujian kesehatan bahan asal hewan dan
hasil bahan asal hewan ;
d. pelaksanaan fasilitasi pelayanan perizinan, pengujian dan
pengawasan obat hewan dan residu ;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 18
(1) Sub Dinas Kesehatan Hewan terdiri atas :
a. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dari Pelayanan medik
veteriner;
b. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
c. Seksi Kesehatan masyarakat veteriner;
d. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan residu.
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas
Kesehatan Hewan.
Pasal 19
(1) Seksi pengamiitan Penyakit Hewan dan Pelayanan Medik
Veteriner mempunyai tugas :
a. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan pemetaan
penyakit hewan lintas Kabupaten/kota ;
b. melaksanakan perizinan dan pengawasan terhadap semua
bentuk pelayanan medik veteriner;
c. menetapkan standar teknis rumah sakit hewan dan satuan
pelayanan peternakan terpadu;
d. melaksanakan tugas-tugas Inin yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Kesehalan Hewan. ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 11
(2) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
mempunyai tugas :
a. melaksanakan program pencegahan penyakit hewan menular
lintas Kabupaten/Kota ;
b. melaksanakan tindak pemberantasan dan penanggulangan
penyakit hewan;
c. melaksanakan pengendalian wabah penyakit hewan menular
lintas Kabupaten/kota;
d. melaksanakan pengawasan penyakit-penyakit
anthropozoonosis;
e. melakukan pengawasan kesehatan lalu lintas hewan antar
Propinsi ;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Kesehatan Hewan ;
(3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner merapunyai tugas :
a. melaksanakan pengendalian tindak karantina hewan ekspor,
impor dan antar pulau;
b. mengawasi lain lintas ternak antar Propinsi;
c. melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan
terhadap sanitasi peternakan, tempat penampungan ternak,
hasil ternak dan produk asal ternak;
d. melaksanakan pengendalian dan pengawasan Rumah Potong
Hewan dan pemotongan hewan betina produktif;
e. menetapkan standar teknis Rumah Potong Hewan;
f. melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi bahan
asal hewan dan hasil bahan asal hewan ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Kesehatan Hewan.
(4) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Residu mempunyai tugas :
a. mengawasi peredaran obat hewan dan vaksin di tingkat
importir, distributor dan grosir;
b. melaksanakan pengujian obat hewan yang beredar;
c. melaksanakan pengawasan lintas Kabupaten/Kota terhadap
peredaran produk hewan yang mengandung residu bahan
kimia;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 12
d. melaksanakan pengujian residu terhadap semua produk
hewan yang beredar dan akan dikonsumsi masyarakat;
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Kesehatan Hewan.
Bagian Keenam
Sub Dinas Budidaya dan Pengembangan Ternak
Pasal 20
Sub Dinas Budidaya dan Pengembangan Ternak mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan peningkatan produksi ternak, mutu bibit
ternak, dan pengolahan hasil ternak serta pengembangan dan
teknologi peternakan.
Pasal 21
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20, Sub Dinas Budidaya dan Pengembangan Ternak
mempunyai fungsi :
a. pelaksanaan pembinaan dalam usaha peningkatan produksi
ternak, terutama dalam peningkatan mutu bibit ternak;
b. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan dalam
rangka peningkatan mutu makanan ternak;
c. elaksanaan pembinaan dalam rangka peningkatan pengolahan
hasil ternak;
d. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan
bimbingan pengembangan peternakan.dan teknologi
peternakan;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain ynng diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 22
(1) Sub Dinas Budidaya dan Pengembangan Ternak terdiri atas :
a. Seksi Pembibitan Ternak;
b. Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan;
c. Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan;
d. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 13
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas
Budidaya dan Pengembangan Ternak.
Pasal 23
(1) Seksi Pembibitan ternak mempunyai tugas :
a. menetapkan standar bibit ternak ;
b. mengatur sistem pengembangbiakan (breeding system) dan
penyebaran ternak serta melestarikan plasma nutfah ;
c. memberikan izin pemasukan dan pengeluaran bibit ternak lintas
Kabupaten/Kota ;
d. melaksanakan bimbingan produksi bibit dan peningkatan mutu
genetik ternak;
e. melaksanakan pengawasan dan pengembangan serta
budidaya aneka ternak;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Budidaya dan Pengembangan Ternak ;
(2) Seksi Pengembangan Kawasan peternakan mempunyai tugas :
a. merumuskan sistem dan pola pengembangan kawasan
peternakan lintas Kabupaten/Kota;
b. menetapkan kawasan peternakan terpadu berdasarkan
kesepakatan antar Kabupaten/Kota;
c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kawasan
peternakan;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Budidaya dan Pengembangan Ternak ;
(3) Seksi Pakan dan Teknologi Peternakan mempunyai tugas :
a. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi peternakan ;
b. melaksanakan kajian, pengenalan dan pengembangan
teknologi tepat guna peternakan ;
c. melaksanakan uji lapangan dan rekayasa pengembangan
teknologi terapan peternakan ;
d. melaksanakan Pemantauan dan menyiapkan evaluasi
produksi, pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan
ternak;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 14
e. melaksanakan kajian dan pengujian kualitas pakan ternak yang
beredar;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Budidaya dan Pengembangan ternak ;
(4) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak mempunyai
tugas :
a. merencanakan, melaksanakan penyebaran dan
pengembangan ternak
b. mengadakan koordinasi penyebaran dan pengembangan
ternak;
c. melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyebaran dan
pengembangan ternak ;
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub
Dinas Budidaya dan Pengembangan Ternak.
Bagian Ketujuh
Sub Dinas Bina Usaha
Pasal 24
Sub Dinas Bina Usaha mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi
permodalan, pengembangan pelayanan perusahaan peternakan dan
kemitraan serta penataan bina usaha peternakan.
Pasal 25
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 24, Sub Dinas Bina Usaha mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kerja permodalan, pengembangan
pelayanan peternak, kemitraan dan pengolahan agroindustri
hasiI peternakan ;
b. penyusunan standarisasi perizinan usaha peternakan,
pengelolaan lingkungan dan teknologi pasca panen ;
c. pelaksanaan pemantauan harga pasar dan
pengembangan agribisnis ;
d. pengawasan dan pengendalian perizinan usaha
peternakan, kemitraan, pengelolaan lingkungan, promosi dan
teknologi pascapanen;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 15
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 26
(1) Sub Dinas Bina Usaha terdiri atnas :
a. Seksi Sumberdaya
b. Seksi Pelayanan Usaha, Pengolahan Hasil dan Pemasaran ;
c. Seksi Penataan Kelembagaan Peternakan ;
d. Seksi Agribisnis ;
(2) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertan^v,ung jawab kepada Kepala Sub
Dinas Bina Usaha.
Pasal 27
(1) Seksi Sumberdaya mempunyai tugas :
a. menyusun pedoman Unit Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan
Unit Pemantauan Lingkungan (UPL);
b. melaksanakan fasilitasi terhadap tata guna dan pemanfaatan
lahan usaha peternakan ;
c. mengadakan pengawasan dan pemantauan ketenagakerjaan,
perkreditan dan investasi permodaian usaha peternakan;
d. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan sarana usaha
peternakan;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Bina Usaha;
(2) Seksi Pelayanan Usaha, Pengolahan Hasil dan Pemasaran
mempunyai tugas ;
a. melaksanakan pengawasan dan pemberian izin usaha
peternakan ;
b. melaksanakan pemantauan tata niaga ternak antar propinsi;
c. melaksanakan fasilitasi dan standarisasi pengolahan hasil
peternakan, teknologi pasca panen dan peningkatan
ketrampilan peternak ;
d. melaksanakan promosi ternak unggulan dan hasil peternakan
serta penyebaran informassi harga pasar;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 16
e. melaksanakan pengawasan mutu hasil peternakan ;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Bina Usaha ;
(3) Seksi Penataan Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas :
a. melaksanakan penataan dan pengembangan kelompok tani
ternak dan asosiasi peternakan ;
b. melaksanakan pengembangan swadaya peternak ;
c. melaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja hasil kerja
sama kelembagaan peternakan antar Kabupaten/Kota,
Propinsi dan Negara;
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Bina Usaha ;
(4) Seksi Agribisnis Peternakan mempunyai tugas :
a. melaksanakan fasilitasi manajemen usaha tani ternak;
b. melaksanakan penataan dan pengembangan agribisnis
dibidang peternakan lintas Kabupaten/Kota ;
c. melaksanakan fasilitasi pengembangan kemitraan usaha
peternakan dan usaha agribisnis ;
d. melaksanakan fasilitasi kepada peternak/kelompok tani
ternak dalam mengembangkan agroindustri peternakan;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas
Bina Usaha.
Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 28
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas teknis Dinas Peternakan sesuai bidang keahlian dan
kebutuhan.
Pasal 29
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang Jabatan
Fungsional yang terbagi dalam beibagai kelompok sesuai dengan
bidang keahliannya ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 17
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang
ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas ;
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.
Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 30
Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana Dinas dalam
melaksanakan fungsi pelayanan di bidang peternakan sebagaimana
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas
Peternakan Propinsi Jawa Timur.
B A B IV
TATA KERJA
Pasal 31
Semua unit kerja dilingkungan Dinas Peternakan dalam
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi.
Pasal 32
(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Dinas Peternakan
berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahan ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 18
(2) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Peternakan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada
atasannya;
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari
bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan
penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahannya;
(4) Setiap laporan disampaikan kepada pejabat lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 33
(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada
bawahan setiap pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala ;
(2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan
mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
B A B V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
Pasal 34
(1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan
oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat
atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku ;
(2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Dinas, Kepala UPTD, Kepala Sub
bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur
dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala
Dinas melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangnn yang berlaku.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 19
BAR VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan
sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak
terpisahkan dari peraturan Daerah ini
Pasal 36
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun 1979 junctis Nomor 27
Tahun 1981 dan Nomor 16 Tahun 1991 tentang Dinas Peternakan
Daerah Propinsi Jawa Timur dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 37
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
mengenni pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
Pasal 38
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 18 Desember 2000
GUBERNUR JAWA TIMUR
ttd.
IMAM UTOMO. S
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 20
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 2 Januari
2001 Nomor 3 Tahun 2001 Seri D.
A.n. GUBERNUR JAWA TIMUR
Sekretaris Daerah
ttd.
Drs. SOENARJO, MSi
Pembina Utama Madya
NIP 510 040 479
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 21
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 29 TAHUN 2000
TANGGAL : 18 DESEMBER 2000
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 22
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
PROPINSI JAWA TIMUR
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
NOMOR 29 TAHUN 2000
TENTANG
DINAS PETERNAKAN PROPINSI JAWA TIMUR
I. PENJELASAN UMUM
Dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 5 Tahun
1979 tentang Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, yang
selanjutnya dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 16
Tahun 1991 tentang Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur telah
diadakan penyempurnaan dalam bentuk penambahan dan pengurangan Sub Dinas dan
Seksi-seksi serta Sub Bagian sehingga lengkapnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Peternakan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Timur.
Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 lentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, Kewenangan
Propinsi sebagai Daerah Otonom meliputi penyelenggaraan kewenangan pemerintahan
otonom yang beisifat lintas Kabupaten/Kota dan kewenangan pemerintahan bidang lainnya,
sedangkan kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi merupakan pelaksanaan
kewenangan Pemerintah yang didekonsentrasikan kepada Gubernur. Untuk kewenangan
pemerintahan bidang lainnya di bidang peteniakan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat
(5) angka 1 terdiri atas :
a. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib
dilaksanakan Kabupaten/Kota ;
b. Penetapan standar pembibilan/perbenihan pertanian ;
c. Penetapan standar teknis Rumah Potong, Rumah Sakit Hewan dan satuan
pelayanan petenakan terpadu ;
d. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia, aparat pertanian
teknis fungsional, ketrampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah ;
e. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan daerah propinsi;
f. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten dalam bidang pertanian ;
g. Pengaturan dan pelaksana penanggulangan wabah hama penyakit di bidang pertanian
lintas Kabupaten/Kota ;
h. Pengaturan penggunaan bibit pertanian ;
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 1
i. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan
Kabupaten/Kota
j. Pelaksanaan penyelidikan penyakil di bidang portanian lintas Kabupaten/Kota ;
k. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan
hama dan penyakit di bidang pertanian ;
l. Pemanlauan, peramalan dan pengendalian serta penanggulangan eksplosi
organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.
Dengan bertambahnya beban dan kewenangan sebagaimana diatas maka perlu
dliadakan penataan kembali organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Propinsi Jawa
Timur dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Daerah Propinsi JawaTimur.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal I sampai dengan 14 : Cukup jelas
Pasal 15 aval (1) huruf a :
sampai dengan c
huruf d :
huruf c :
ayat (2) sampai :
dengan(4)
Pasal 16 sampai dengan 22 :
Pasal 23 ayat (1) huruf a :
huruf b sampai :
dengan f
ayat (2) :
ayat (3) buruf a :
dan b
Cukup jelas
Yang dimaksud peta potensi peternakan adalah peta yang
memuat populasi ternak seluruh komoditi, data pengeluaran
dan pemasukan ternak, produksi hasil ternak.
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas.
Yang dimaksud bibit ternak adalah yang meliputi telur tetas,
semen, embrio dan ternak bibit.
Cukup jelas.
Cukup jelas
Cukup jelas
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 2
huruf c :
huruf d :
sampai dengan f
ayat (4) :
Pasal 24 sampai dengan 26 :
Pasal 27 ayat (1) dan (2) :
ayat (3) huruf a :
huruf b :
huruf c dan sampai
dengan f
ayat (4) huruf a :
huruf b
huruf c :
dan d
pasal 28 sampai dengan 38
Yang dimaksud melaksanakan fasilitasi rekayasa dan
pengembangan tehnologi terapan, pakan serta alat dan mesin
adalah melaksanakan pengembangan tehnologi yang dikaji
Iembaga penelitian yang dapat diterapkan oleh peternak dan
melaksanakan penyederhanaan alat dan mesin dengan cara
kerjasama dengan perguruan tinggi/balai sehingga dapat
digunakan oleh peternak.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimaksud dengan melaksanakan pengembangan
swadaya peternak adalah semua kegiatan yang menyangkut
pengembangan kelembagaan peternak, pemupukan modal
dan pengembangan usaha yang berkaitan dengan agrobisnis.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Yang dimasksud agrobisnis peternakan adalah semua
aktifitas mulai dari pengadaan dan penyaluran sarana
produksi-produksi yang dihasilkan oleh usaha tani dan
agroindustri yang saling terkait satu sama lain.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Dok. Informasi Hukum-JDIH Biro Hukum Setda Prop Jatim /2006 3