pemerintah kota semarangbeta.semarangkota.go.id/content/image/files/renstra dinas.pdf · rencana...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
ENCANA STRATEGIS 2011 – 2015
DINAS PASAR KOTA SEMARANG
Jl. Dr. Cipto No. 115 Semarang Telp. 024 – 3547888, 3544303
DAFTAR ISI
RR
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan
D. Sistematika Penyusunan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
B. Sumber Daya SKPD
C. Kinerja Pelayanan SKPD
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan SKPD
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Semarang
C. Telaahan Renstra Pemerintah Kota Semarang
D. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi SKPD
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
C. Strategi dan Kebijakan
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD
BAB VII PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Guna mencapai kesinambungan dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan
serta memahami program dan permasalahan dengan cepat yang ada di Dinas
Pasar Kota Semarang dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu
menyusun Rencana Strategi secara sistematis dengan jenjang perencanaan
jangka panjang (25 tahun), jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek
atau tahunan (1 tahun).
Periode 2011 - 2015 ini merupakan penjabaran dari visi misi dan program dinas
yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan.
Rencana Strategi berpedoman pada RPJMD Kota Semarang Tahun
2010 – 2015 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki,
evaluasi pembangunan 5 tahun Periode 2005-2010 serta isu-isu strategis yang
berkembang.
Muatan Rencana Strategi Periode 2011 – 2015 berisi arah kebijakan dan
program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikaf dengan pengertian bahwa
informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan
dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana pembangunan jangka
menengah ini, merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku /
fleksibel.
B. Landasan Hukum
Landasan penyusunan buku ini adalah dalam rangka sinkronisasi dan
konsistensi dengan dokumen perencanaan, yaitu :
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pentahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan keuangan Daerah;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 -2025;
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 – 2010;
6. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang ;
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang;
8. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang;
9. Peraturan Daerah kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota
Semarang Tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran
Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang;
11. Draf Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Semarang Tahun 2010 – 2015.
C. Maksud dan Tujuan
1. Maksud
Untuk memberikan landasan kebijakan pembangunan dalam kerangka
pencapaian visi misi dan program, serta tolok ukur pertanggungjawaban
SKPD.
2. Tujuan
Sebagai pedoman dalam menetapkan dan merumuskan strategi dan
kebijakan penyusunan rencana program pembangunan tahunan atau
Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD),
dengan harapan dapat dipilih beberapa sasaran yang tepat sesuai
kewenangannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.
D. Sistematika Penyusunan
Sistematika penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pasar adalah sebagai
berikut :
BAB I - PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra SKPD, fungsi Renstra
SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan
Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kota,
dan dengan Renja SKPD.
1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah,
peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang
struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman
yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
SKPD.
1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra
SKPD
1.4 Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta
susunan garis besar isi dokumen.
BAB II - GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa
saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan
fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan
melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan
capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan
RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang
masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD,
struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan
satu eselon di bawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi
SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata
laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).
2.2 Sumber Daya SKPD
Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki
SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya
manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan
sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk
urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator
lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra SKPD Kota, hasil
telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang
berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan
pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan
macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan
lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.
BAB III - ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
SKPD
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan
SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi
permasalahan didasarkan pada hasil pengisian yang telah dilakukan pada
C.1.2 (Analisis Gambaran Pelayanan SKPD)
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait
dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah
terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SK,
dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah
dan wakil kepala daerah tersebut (hasil pengisian faktor-faktor inilah yang
kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan
SKPD).
3.3 Telaahan Renstra
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun
faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi
permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah
Renstra Kota.
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan
pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan
pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis
Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang
mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :
1. gambaran pelayanan SKPD;
2. sasaran jangka menengah pada Renstra Kota;
3. implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD; dan
4. implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD
Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil
penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini
diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani
melalui Renstra SKPD tahun rencana.
BAB IV - VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan visi dan misi SKPD
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran
jangka menengah SKPD
4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD
Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan
SKPD dalam lima tahun mendatang.
BAB V - RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VI - INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
Dinas Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai peranan
strategis dalam menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta
menyediakan sarana usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat Kota
Semarang. Pengelolaan pasar yang menjadi kewenangan Dinas Pasar Kota
Semarang adalah dalam hal pelayanan, yang meliputi pemungutan retribusi,
perijinan, penataan tempat usaha, keamanan dan ketertiban pasar, serta pelayanan
penggunaan fasilitas perpasaran lainnya.
Jumlah pasar yang dikelola ada 47 pasar tradisonal dan 3 pasar hasil
pembangunan yang dilaksanakan oleh Pihak III yang berada pada lokasi strategis
yang terbagi menjadi 3 klasifikasi yaitu Pasar Kota, Wilayah, Lingkungan, dan
tersebar di 16 Wilayah Kecamatan dengan jumlah pedagang sebanyak lebih kurang
24.000 orang.
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
1. Tugas Pokok
Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pasar
tradisional dan pedagang kaki lima berdaarkan asas otonomi dan tugas
pembantuan.
2. Fungsi
a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar,
Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, Bidang Pedagang Kaki
Lima serta Bidang Pendapatan;
b. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran Dinas Pasar;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Pasar;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang
Pengaturan dan Ketertiban pasar, Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan
Pasar, Bidang Pedagang Kaki Lima serta Bidang Pendapatan;
e. Penyusunan perencanaan strategis di bidang pengelolaan pasar
tradisional dan pedagang kaki lima;
f. Fasilitasi pelayanan dan perijinan serta pemungutan retribusi di bidang
pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima;
g. Pelaksanaan pertanggungjawaban terhadap kajian teknis/ rekomendasi
perijinan dan/ atau non perijinan di bidang kegiatan perpasaran dan
pedagang kaki lima;
h. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas terhadap UPTD;
i. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Pasar;
j. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian
serta monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas Dinas Pasar;
k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
bidang tugasnya.
3. Struktur Organisasi
a. Kedudukan
Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
b. Landasan Hukum Organisasi
1) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tanggal 7
Nopember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kota Semarang
2) Peraturan Walikota Semarang Nomor 41 tahun 2008 tanggal 24
Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar
Kota Semarang.
c. Landasan Hukum Operasional
1) Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 6 tahun
1993 tanggal 26 April 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
2) Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Seamarang Nomor 660.2/0954 tahun 1993 tanggal 24 Desember
1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 tahun 1993 tentang
Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;
3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 tahun 2000 tanggal 30
Oktober 2000 tentang Pengaturan Pasar;
4) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tanggal 30
Oktober 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima;
5) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 tahun 2003 tentang
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
6) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tanggal 21
Juni 2004 tentang Retribusi Pasar;
7) Peraturan Walikota Semarang Nomor 13 tahun 2006 tanggal 26
Desember 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 4 tahun 2004 tentang Retribusi Pasar.
d. Bagan Struktur Organisasi
1) Kepala Dinas
2) Sekretariat, terdiri dari :
a) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
b) Sub Bagian Keuangan; dan
c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, terdiri dari :
a) Seksi Penataan dan Pemetaan;
b) Seksi Perijinan; dan
c) Seksi Penyuluhan dan Ketertiban.
4) Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari :
a) Seksi Kebersihan;
b) Seksi Pemeliharaan Bangunan; dan
c) Seksi Pemeliharaan Air dan Kelistrikan.
5) Bidang Pedagang Kaki Lima, terdiri dari :
a) Seksi Pengaturan dan pengendalian;
b) Seksi Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan; dan
c) Seksi Operasional dan Sarana Prasarana Pedagang Kaki Lima.
6) Bidang Pendapatan, terdiri dari :
a) Seksi Penetapan;
b) Seksi Penagihan; dan
c) Seksi Penerimaan.
7) UPTD, terdiri dari :
a) UPTD Pasar Wilayah Johar;
b) UPTD Pasar Wilayah Karimata;
c) UPTD Pasar Wilayah Bulu;
d) UPTD Pasar Wilayah Karangayu;
e) UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh; dan
f) UPTD Pasar Wilayah Pedurungan.
B. Sumber Daya SKPD
1. Personil
JUMLAH PEGAWAI NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET
1 PNS 207 216 305 337 342
2 CPNS 19 114 68 30 25
3 TPHL 240 123 50 34 20
JUMLAH 466 453 423 401 387
PEJABAT STRUKTURAL
NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET
1 Eselon IIb 1 1 1 1 1
2 Eselon IIIa 7 7 1 1 1
3 Eselon IIIb - - 4 4 4
4 Eselon IVa 21 23 21 21 21
5 Eselon IVb - - 6 6 6
JUMLAH 29 30 33 33 33
TINGKAT PENDIDIKAN
NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET
1 S2 4 5 3 2 4
2 S1 32 42 40 47 42
3 SM / D3 6 5 3 3 3
4 SLTA 75 130 184 189 227
5 SLTP 31 35 30 69 41
6 SD 61 75 68 58 50
JUMLAH 209 292 328 368 367
MENURUT GOLONGAN
NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET
1 Gol. IV 5 8 6 6 6
2 Gol. III 86 88 83 87 87
3 Gol. II 113 180 221 208 208
4 Gol. I 3 56 63 66 66
JUMLAH 207 332 373 367 367
2. Pedagang
JUMLAH PEDAGANG PASAR TRADISIONAL NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET
1 Kios 2.156 2.317 2.628 2.261 3.036
2 Los 7.883 8.533 8.910 9.512 11.205
3 Dasaran Terbuka 4.317 4.761 5.048 4.258 9.786
Jumlah
DT,
Non DT,
Pancaan
JUMLAH 14.356 15.611 16.589 16.031 24.027
JUMLAH PEDAGANG KAKI LIMA
NO URAIAN
PENETAPAN
LAHAN/LOKASI SESUAI
SK. WALIKOTA
JML
PKL
DILUAR
SK
JMLAH
TITIK
RUAS
JML
PKL
LUAS
AREAL
1 Gayamsari 7 155 342 497
2 Candisari 8 275 114 389
3 Gajah Mungkur 15 173 104 277
4 Pedurungan 10 358 188 546
5 Tembalang 14 118 43 161
6 Banyumanik 7 271 213 484
7 Ngaliyan 28 292 174 466
8 Semarang Tengah 34 1.660 853 2.513
9 Semarang Utara 16 866 145 1.011
10 Semarang Timur 25 1.475 507 1.982
11 Semarang Selatan 28 605 401 1.006
12 Semarang Barat 9 529 681 1.210
13 Genuk 4 151 135 286
14 Gunungpati 5 112 9 121
15 Mijen 2 21 11 32
16 Tugu 8 35 94 129
JUMLAH 220 7.096 4.014 11.110
3. Sarana Prasarana
GEDUNG NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET
1 Kantor Dinas 1 1 1
2 Kantor UPTD 6 6 6
3 Gedung Pasar 47 47 47
JUMLAH
KENDARAAN DINAS
NO URAIAN 2006 2007 2008 2009 2010 KET
1 Roda Dua 14 22 27 27 27
2 Roda Tiga - 1 1 1 1
3 Roda Empat 4 6 7 7 7
JUMLAH
C. Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pasar adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
Dinas Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam rangka usaha mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pasar Kota
Semarang kinerja saat ini yang ingin dicapai adalah memberdayakan sumber
daya/ potensi aset yang ada karena sampai saat ini antara pelaksanaan
anggaran belanja dan realisasi anggaran pendapatannya belum berimbang
(masih jauh dari titik nol / BEP).
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi adalah kondisi phisik
bangunan pasar yang sangat memprihatinkan, juga tidak adanya Master Plan
titik-titik perdagangan dan jasa dalam satu kesatuan sebagai landasan pendirian
pasar tradisional, PKL dan pusat perbelanjaan/ toko modern
Guna mengantisipasi hambatan-hambatan yang dihadapai perlu langkah
tindak lanjut penyelesaian permasalahan, dan pada awal tahun 2009 sampai
dengan saat ini sesuai Kebijakan Kepala Dinas Pasar melalui penataan SOTK
baru dilakukan pembenahan-pembenahan dalam rangka memperbaiki
infrastruktur yang mencakup jaminan tingkat kesehatan dan kebersihan yang
layak, penerangan yang cukup dan lingkungan keseluruhan yang nyaman, dan
upaya yang akan dilaksanakan diantaranya adalah ;
1. Upaya pembenahan kedalam/(restrukturisasi manajemen), yaitu disamping
kualitas sumber daya manusia, sumber dana guna meningkatkan kualitas
pelayanan, telah dilaksanakan persiapan-persiapan kelengkapan dokumen
pondasi dasar pasar sebagai tolok ukur capaian kinerja dalam upaya
penataan ulang/pengembangan dan pembangunan pasar, karena sampai
sekarang dokumen pondasi dasar tersebut belum ada serta belum adanya
regulasi secara teknis dalam pembatasan dan pengendalian. Saat ini
kelengkapan dokumen pondasi dasar untuk 47 pasar sedang dan masih
dalam proses guna perencanaan dan persiapan pelaksanaan pembangunan.
Dokumen pondasi dasar tersebut diantaranya meliputi Sertifikat, KRK, FS,
DED, UKL-UPL/AMDAL dan IMB. Sebagaimana kondisi TA. 2010 SDM
Dinas Pasar Kota Semarang sebanyak 387 orang, sedangkan ASET yang
dikelola Dinas Pasar adalah 1 Kantor Dinas, 6 Kantor UPTD, dan 47 Pasar
dengan ± 24.000 pedagang, serta 220 titik ruas PKL di 16 Kecamatan
dengan jumlah 11.110 PKL.
2. Upaya pembenahan kelembagaan dalam rangka peningkatan kualitas
pelayanan umum dengan menyiapkan pelembagaan fungsi staf & fungsi
lain, dan fungsi pendukung untuk tugas, efisiensi & efektifitas, dan rentang
kendali serta tata kerja yang diharapkan mampu tetap eksis dan mampu
mengantisipasi perkembangan perilaku berbelanja masyarakat dalam rangka
menyikapi perkembangan bisnis ritel mulai perencanaan, pelaksanaan,
pengawasan sampai dengan evaluasi, sehingga diharapkan antara anggaran
pendapatan dan belanja dapat seimbang (capaian BEP) minimal selisih
kurangnya tidak terlalu jauh agar pemenuhan peningkatan pelayanan
dibidang perpasaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan.
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
1. Tantangan (T)
a. Kurang tertibnya penataan/zonasi pedagang yang berakibat kemacetan
lalu lintas didalam pasar dan koridor menjadi sempit karena berjualan
tidak pada tempat yang ditetapkan
b. Tidak memadahinya infrastruktur pasar / kondisi bangunan yang tidak
layak dan kurang baiknya pencahayaan didalam pasar yang berakibat
pasar menjadi pengap dan barang dagangan menjadi cepat busuk
c. Kurangnya kesadaran pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan
dan kurang terjamin keamanan barang dagangannya
d. Kurangnya kesadaran pedagang dalam membayar retribusi dan masih
banyaknya tunggakan retribusi pemakaian tempat yang belum tertagih
e. Belum optimalnya pendapatan pasar dalam memberdayakan potensi
aset pasar meliputi penarikan retribusi pemakaian tempat dan
pengelolaan parker maupun pemasangan reklame
f. Menjamurnya pasar modern dan tidak terkendalinya perijinan pendirian
toko modern yang tidak memperhatikan jarak lokasi maupun
pembatasan jam kegiatan serta penjualan dengan harga lebih murah
dibandingkan dengan di pasar tradisional terdekat untuk kebutuhan
barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
g. Belum adanya fasilitasi akses pembiayaan yang mudah, cepat dan
murah agar pedagang tidak bergantung pada rentenir dengan bunga
tinggi
h. Belum adanya upaya pemutusan rantai distribusi yang panjang menjadi
rantai yang pendek bagi pedagang pasar tradisional untuk membuat
harga di pasar tradisional menjadi kompetitif dengan harga produk
sejenis di pasar modern.
2. Peluang (O)
a. Adanya peluang mengupayakan sumber-sumber alternatif pembiayaan
baik APBD Provinsi Tingkat I, dan Pemerintah Pusat maupun Pihak
Ketiga dalam rangka investasi pembangunan/pengembangan pasar
b. Adanya peluang menyiapkan Rencana Detil Tata Ruang pada kawasan
perdagangan dan jasa di masing-masing wilayah
c. Adanya peluang menyiapkan regulasi (dasar RDTRK terbaru, Perpres
Nomor 112/2007 dan SK Mendag Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008) yang
menegaskan adanya radius/jarak tertentu antara pasar tradisional
dengan supermarket/toko modern/waralaba
d. Adanya peluang penataan ulang/pembangunan/pengembangan,
perijinan & zonasi pasar
e. Adanya peluang bintek bagi petugas pasar untuk meningkatkan kinerja
pengelolaan pada organisasi yang tidak hanya berperan sosial namun
juga berperan sebagai lembaga bisnis
f. Adanya peluang untuk meningkatkan pengetahuan dasar bagi pedagang
baik mengenai hak dan kewajiban maupun akses pembiayaan, strategi
penjualan, sistem inventory maupun delivery dan memahami perilaku
konsumen
g. Adanya peluang pembangunan sistem pusat layanan informasi
BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
1. Masih kurang lengkapnya dokumen penunjang infrastruktur dalam rangka
persiapan pengembangan untuk pasar percontohan/tradisional modern yang
sehat, meliputi Master Plan dalam satu kesatuan sebagai landasan pendirian
Pasar Tradisional, Pasar/toko modern dan PKL melalui Rencana Tata Ruang
Kota (Kawasan Perdagangan/ekonomi), dan dokumen pondasi dasar
pembangunan pasar, antara lain FS, Sertifikat, KRK, DED, Ijin Lingkungan
(UKL-UPL, AMDAL), Bank Data, Profil Pasar;
2. Belum adanya kebijakan regulasi secara teknis dalam pengendalian
perpasaran (Aspek Pelayanan Publik, Aspek Restrukturisasi Pasar, Aspek
Pengembangan Pasar Sehat) sebagaimana rekomendasi pada dokumen
penunjang non infrastruktur sebagai upaya pemberdayaan pasar dalam pola
perpasaran, meliputi evaluasi, prospek, strategi, arah perkembangan;
3. Kurang terpenuhinya fasilitasi pengembangan/pembangunan pasar dan
kurang terpeliharanya fasilitas sarana prasarana pasar;
4. Kurang memadahinya sarana mobilitas maupun sarana pendukung lainnya
dalam operaional keamanan, ketertiban dan kebersihan pasar;
5. Tidak adanya pusat layanan informasi pasar, meliputi potensi dan peluang
aset, & informasi harga barang;
6. Tidak adanya komitmen pada kewenangan pengelolaan pasar
7. Kurangnya penegakan penerapan peraturan.
B. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi dan Misi SKPD dibuat untuk secara langsung maupun secara tidak
langsung untuk mendukung atau mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota
Semarang, yaitu Terwujudnya Semarang Sebagai Kota Perdagangan dan
Jasa Yang Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera, dengan Misi 1.
Mewujudkan sumberdaya manusia dan masyarakat Kota Semarang yang
berkualitas; 2. Mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien, meningkatkan
fasilitas pelayanan publik, serta menjunjung supremasi hukum yang tinggi; 3.
Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah; dan 4. Mewujudkan tata ruang
wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan; serta 5. Mewujudkan kehidupan
masyarakat yang sejahtera.
Dinas Pasar sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui
Sekretaris daerah dengan tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan
daerah di bidang Pengelolaan Pasar Tradisional dan PKL berdasarkan asas
otonomi dan tugas pembantuan yang mempunyai peranan strategis dalam
menjadikan pasar sebagai infrastruktur ekonomi kota serta menyediakan sarana
usaha yang layak dan nyaman bagi masyarakat kota Semarang.
Dalam rangka mencapai perwujudan Visi, Misi dan Program Walikota dan
Wakil Walikota Semarang melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi, maka
Dinas Pasar dalam merumuskan Visi dan Misi Renstra SKPD adalah melalui
cara pencapaian Misi III Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah, yaitu
Rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan
pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor,
dan Program III dari Sapta Program yaitu Peningkatan pelayanan publik.
Rumusan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor
lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi
(kekuatan- strengths, kelemahan - weaknesses, peluang - opportunities, dan
tantangan - threats).
C. Telaahan Renstra Kota Semarang
Telaahan identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
SKPD pada pencapaian visi dan misi Renstra periode 2005 – 2010 merupakan
input untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan
SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah periode 2011 – 2015.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Periode 2005 - 2010
Visi : Semarang Kota Metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa
No
Misi dan Program KDH dan
Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi : Memantapkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku; Berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan ber- investasi, penguatan dan perluasan jaringan; Kerjasama ekonomi lokal, regional dan internasional
1 2
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan.
Menurunnya kualitas sarana dan prasarana pendukung system distribusi barang;
Kurang tegasnya penegakkan peraturan
Kurangnya informasi tentang sumberdaya dan ekonomi yang bisa didapatkan oleh calon investor;
Terbatasnya kemampuan kesiapan pengusaha kecil dan menengah dalam mengantisipasi era globalisasi.
Tidak adanya rintisan pembangunan pasar baru
Tidak adanya penegasan regulasi pengaturan Pasar Tradisional, PKL dan Pasar/toko Modern
Tunggakan rekening banyak yang belum tertagih.
Kurangnya kesadaran pedagang dalam hal pembayaran retribusi dan menjaga kebersihan lingkungan
Kurang tertibnya penataan pedagang
Adanya peran serta pedagang dalam pemeliharaan pasar.
Adanya peluang perbaikan pasar.
Adanya peluang perubahan tarip Perda.
Adanya peluang bintek bagi petugas pasar.
D. Penentuan Isu-isu Strategis
Isu-isu strategis yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan
terhadap kesenjangan pelayanan hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan SKPD, tetapi juga berdasarkan
kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian
visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Periode 2011 - 2015 Visi : Terwujudnya Semarang sebagai kota perdagangan dan jasa yang berbudaya menuju
masyarakat sejahtera.
No
Misi dan Program KDH dan
Wakil KDH Terpilih
Permasalahan Pelayanan
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi 3 : Mewujudkan kemandirian dan daya saing daerah
1 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kondisi phisik pasar-pasar tradisional sangat memprihatinkan, dan kurangnya perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional dengan semakin menjamurnya pasar/toko modern.
Tidak adanya Materplan titik-titik kawasan perdagangan dan jasa, baik pasar tradisional, PKL maupun pasar modern / toko modern
Terbangunnya dokumen pondasi dasar pembangunan pasar, meliputi Sertifikat, KRK, FS, DED, AMDAL UKL-UPL, Database, Profil Pasar
2 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Matrik SWOT
Faktor Eksternal
Faktor Internal
Peluang (O) 1. Wilayah pengembangan/
pembangunan untuk penataan ulang pasar rata-rata masih luas dan sangat memungkinkan.
2. Pengembangan/pembangunan pasar akan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Tantangan (T) 1. Dengan semakin
menjamurnya pasar/toko modern, maka dengan Pengembangan/pembangunan pasar dapat mendorong terciptanya sasaran yang dituju.
2. Masih belum berimbangnya pengelolaan manajemen pasar, dan belum optimalnya realisasi capaian potensi target pendapatan dari retribusi pasar sebagai penopang PAD.
Kekuatan (S) 1. Kebutuhan
pembangunan 47 pasar tradisional sangat tinggi.
2. Adanya potensi sumber daya, dan adanya dokumen pondasi dasar pembangunan pasar
Strategi (Interaksi OS) 1. Peningkatan pelayanan
perpasaran melalui rintisan pengembangan/ pembangunan pasar sesuai dokumen pondasi dasar pembangunan pasar.
2. Pemanfaatan potensi sumber daya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan pedagang meningkat.
Strategi (Interaksi TS) 1. Pengembangan/
pembangunan pasar menuju pasar sehat dan higienis akan mendorong kegiatan ekonomi
2. Peningkatan pelayanan pada kegiatan ekonomi akan mendorong pencapaian target BEP (minimal capaiannya mendekati titik nol).
Kelemahan (W) 1. Permasalahan kondisi
phisik bangunan pasar sebagian besar sangat memprihatinkan.
2. Kondisi daya tampung padat, kumuh, becek, dan penataan tapak/zonasi tidak beraturan
Strategi (Interaksi OW) 1. Pengembangan/
pembangunan pasar disamping untuk meningkatkan fasilitas sarana prasarana perpasaran, juga untuk mempertahankan keberadaan dan melestarikan pasar tradisional
2. Pemenuhan pengembangan/ pembangunan untuk penataan ulang pasar akan tercipta pemanfaatan ruang dan zonasi yang tegas guna memberikan kenyamanan dalam kegiatan ekonomi.
Strategi (Interaksi TW) 1. Pengembangan/
pembangunan untuk penataan ulang pasar akan meningkatkan pelayanan lebih aman, nyaman, teratur, kompetitif dapat bersaing dan siap hadir berdampingan dengan pasar/toko modern.
2. Peningkatan kegiatan ekonomi akan meningkatkan kesejahteraan, dan tercapainya target pendapatan dari retribusi pasar untuk pembangunan kota.
BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Misi SKPD
1. Visi
Terwujudnya pasar tradisional modern yang sehat menuju masyarakat
sejahtera.
Gambaran pasar tradisional modern yang sehat menuju masyarakat
sejahtera adalah merupakan identifikasi isu strategis yang berkembang saat
ini dalam rangka mengantisipasi ancaman keterpurukan akibat kepungan
pasar modern yang tidak terkendali, dan memberikan wahana persaingan
yang sehat antara keduanya, dan juga merubah image pasar yang becek
kotor dan bau, malas tawar menawar, tidak terjaminnya faktor keamanan,
resiko pengurangan timbangan pada barang yang dibeli, koridor penuh
sesak, dan sejumlah alasan lainnya, namun disisi lain pasar tradisional juga
masih memiliki beberapa kelebihan yang tidak dimiliki pasar modern
diantaranya adalah masih adanya kontak sosial saat tawar menawar antara
pedagang dan pembeli, juga pasar tradisional lebih menggambarkan denyut
nadi perekonomian rakyat kebanyakan karena masih banyak orang yang
menggantungkan hidupnya, dari mulai para pedagang kecil, kuli panggul,
pedagang asongan, hingga tukang becak, maka yang perlu dilakukan adalah
merubah wajah pasar tradisional agar bisa lebih nyaman, aman, teratur,
kompetitif dapat bersaing dan siap hadir berdampingan dengan pasar/toko
modern.
2. Misi
a. Mewujudkan pembangunan pasar percontohan tradisional modern
Memperbaiki infrastruktur pasar tradisional, penataan ulang tapak (zonasi)
Pasar dan penataan ulang melalui shelter PKL, serta penciptaan praktik
pengelolaan pasar yang lebih baik mencakup jaminan tingkat kesehatan
dan kebersihan yang layak, penerangan hemat energy dan sirkulasi
udara yang cukup, aman, nyaman, dan memiliki lahan parkir serta
fasilitas yang memadai.
b. Mewujudkan optimalisasi kualitas dan kuantitas tempat berdagang,
serta pemberdayaan fasilitas perpasaran lain, dan mewujudkan peran
aktif pedagang dalam kegiatan pengelolaan pasar.
Mensyaratkan SDM yang berkualitas sebagai pengelola pasar yang tidak
hanya bertindak sebagai pengumpul retribusi semata, tetapi secara
konsisten mampu berkoordinasi dengan pedagang maupun stakeholder
dalam mengelola dan memberdayakan potensi sumberdaya, serta
melaksanakan pelatihan atau evaluasi secara berkala.
c. Mewujudkan daya saing pasar tradisional terhadap keberadaan
pasar/toko modern.
Penetapan regulasi yang sistematis mengenai pasar modern, termasuk
yang menyangkut isu hak dan tanggung jawab pemerintah dan pengelola
pasar, dan juga sanksi atas pelanggaran aturan tersebut, yang terpenting
adalah menjamin bahwa aturan tersebut dipahami oleh para pemangku
kepentingan Pemerintah Pusat maupun Daerah, dan harus memiliki
mekanisme kontrol serta sistem pemantauan untuk menjamin kompetisi
yang sehat antara pengusaha ritel modern dan pengusaha ritel tradisional.
d. Mewujudkan peningkatan pendapatan sebagai penopang PAD dalam
upaya pencapaian BEP (minimal mendekati titik nol)
Menetapkan kebijakan dan mekanisme pola hubungan kerjasama
berbagai pihak terkait untuk menjamin keberadaan pasar tradisional yang
bukan hanya sekedar sebagai sumber pendapatan retribusi tempat
berdagang saja, tetapi ada peluang untuk pengelolaan pengembangan
pasar melalui kerjasama investasi pemberdayaan aset, dan sekaligus
menetapkan standar minimum pelayanan.
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
1. Tujuan
a. Terwujudnya rintisan pembangunan pasar tradisional modern yang sehat
setiap tahun minimal 1 (satu) pasar, dan pemenuhan kebutuhan tempat-
tempat usaha bagi para pedagang khususnya ekonomi lemah, dan
tersedianya tempat belanja sesuai dengan harapan masyarakat.
b. Terjaminannya pemahaman hubungan pola kerjasama berbagai pihak
terkait dalam system pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian
keberadaan maupun kompetisi yang sehat pada Pengaturan, Penataan
dan Pembinaan Pasar Tradisional, PKL maupun Pasar/toko modern.
c. Terwujudnya kedisiplinan para pelaku pasar sesuai peran masing-masing.
d. Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana
pasar secara konseptual, terpadu dan seimbang, serta optimalnya tempat-
tempat dasaran yang kosong, maupun pemberdayaan potensi sumber
daya fasilitas perpasaran lain guna peningkatan pendapatan.
e. Tercapainya tingkat BEP
2. Sasaran Jangka Menengah
a. Mempertahankan jumlah pasar tradisional sebanyak 47 pasar dan
melakukan rintisan penataan ulang/pengembangan/pembangunan pasar
tradisional modern sebanyak 1 (satu) pasar per tahun.
b. Menyusun peraturan tata ruang dan zonasi yang tegas yang mengatur
penempatan pasar tradisional dan pasar modern, dan penetapan jarak
yang diperbolehkan dari pasar tradisional untuk membangun pasar/toko
modern, serta batasan jumlah yang diperbolehkan.
c. Menstabilkan harga kebutuhan pokok dan jasa yang terjangkau oleh
masyarakat.
d. Memberdayakan SDM dalam pemanfaatan potensi fasilitas perpasaran
secara optimal sebagai motivator dalam pengelolaan pasar.
e. Optimalisasi pemanfaatan asset guna peningkatan pendapatan pasar,
dan peningkatan penataan dan pengendalian PKL.
C. Strategi dan Kebijakan
1. Strategi
a. Pembangunan pasar menuju pasar sehat dan higienis melalui rintisan
pengembangan/ pembangunan pasar sesuai dokumen pondasi dasar
pembangunan pasar.
b. Menciptakan pemanfaatan ruang dan penataan tapak (zonasi) secara
tegas melalui kebijakan regulasi Pasar Tradisional, PKL dan Pasar/toko
Modern.
c. Pemanfaatan potensi sumber daya dan mendorong peningkatan
pelayanan pertumbuhan ekonomi.
d. Peningkatan pelayanan publik dengan memberikan fasilitas yang lebih
aman, nyaman, teratur, kompetitif dapat bersaing dan siap hadir
berdampingan dengan pasar/toko modern.
e. Peningkatan kesejahteraan, dan pencapaian target pendapatan dari
retribusi pasar untuk pembangunan kota.
2. Kebijakan
a. Menyusun dan menyelesaikan Masterplan kawasan
perdagangan/ekonomi, FS, Sertifikat, KRK, DED, Ijin Lingkungan (UKL-
UPL, AMDAL), Database Pedagang, Profil Pasar.
b. Menyusun Pola Perpasaran (evaluasi, prospek, strategi, arah
pengembangan), dan kebijakan perpasaran dengan mendasari komitmen
bersama untuk perijinan dan zonasi (aspek pelayanan, aspek
restrukturisasi pasar, aspek pengembangan pasar sehat dan higienis)
dalam rangka penyusunan Raperda Perpasaran, Standar arsitektur pasar
tradisional, Pengelolaan pasar sehat dan higienis.
c. Memberdayakan pasar melalui peningkatan infrastruktur pasar tradisional,
penataan ulang PKL (Sentra-sentra), dan penciptaan/pembenahan praktik
pengelolaan.
d. Membangun project pasar percontohan.
e. Menyediakan system informasi harga pasar, peluang dan potensi
pemberdayaan aset pasar.
f. Mempermudah dan mempercepat proses perijinan pemakaian tempat di
pasar.
g. Meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja SDM.
h. Meningkatkan kesadaran pedagang melalui pembinaan, sosialisasi dan
penertiban.
i. Menyusun mekanisme pengelolaan parkir dan pemasangan reklame
pasar.
j. Menyusun konsep pencapaian BEP.
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator
kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif (Perumusan rencana program,
kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).
Adapun penyajiannya adalah sebagaimana tabel terlampir
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung
menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pasar dalam lima tahun mendatang
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
NO Indikator
Kondisi Kinerja pada awal
periode RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 0
2010 Tahun 1 2011
Tahun 2 2012
Tahun 3 2013
Tahun 4 2014
Tahun 5 2015
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Pengembangan Pasar Tadisional modern
0 2,13% 8,51% 6,38% 6,38% 8,51% 31,91 %
2
Pelaksanaan atas penetapan kebijakan regulasi
0 100% 100% 100% 100% 100% 100,00%
3
Peningkatan fasilitas pelayanan kenyamanan
0 9 13 20 26 32 100,00%
4 Optimalisasi pendapatan pasar
0 17 27 23 20 13 100,00%
5 Penataan sentra-sentra PKL
0 3,33% 5% 3,33% 1.67% 3,33% 16,67%
BAB VII
PENUTUP
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan dalam rangka
menyesuaikan jadual yang belum seluruhnya tertangani dan masalah-masalah yang
dihadapi yang dilaksanakan pada periode sebelumnya yaitu Tahun 2005 – 2010
diharapkan tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk penyempurnaan
pelaksanaan program yang lebih baik
Dalam pelaksanaan pembangunan, diterapkan prinsip-prinsip efektif,
efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatan
pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi yang tertuang dalam Rencana
Strategis Dinas Pasar Kota Semarang Tahun 2011 – 2015. Pelaksanaan kegiatan
baik dalam kerangka regulasi maupun kerangka anggaran harus memperhatikan
keterpaduan dan sinkronisasi serta harmonisasi antar kegiatan yang melekat pada
masing-masing bidang sesuai peraturan yang berlaku
Rencana Strategis tersebut merupakan pedoman atau acuan dalam
pelaksanaan program dinas yang diharapkan masyarakat termasuk dunia usaha
dapat berperanserta dalam perancangan dan perumusan kebijakan yang nantinya
akan dituangkan dalam produk Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pendanaan,
masyarakat termasuk dunia usaha dapat berperanserta dalam pembangunan yang
direncanakan melalui program berdasarkan perencanaan dan peran serta
masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, dan masyarakat dapat berperanserta dalam pengawasan pada pelaksanaan
kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
Pada akhir tahun anggaran diwajibkan melakukan evaluasi pelaksanaan
kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang
ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang
ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur APBD dan peraturan lainnya.
Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, diwajibkan melakukan
pemantauan pelaksanaan kegiatan serta tindakan koreksi yang diperlukan dan
melaporkan hasil-hasilnya kepada Walikota Semarang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Semarang, Oktober 2010 Kepala Dinas Pasar Kota Semarang Drs. EDNAWAN HARYONO Pembina Tingkat I
NIP. 19580312 198510 1 001
Tabel.T-IV.C.1 Review Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD ***) Target SPM Target IKK Target
Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke- Rasio Capaian pada Tahun ke-
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)
Tabel.T-IV.C.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD
Uraian ***) Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- Rata-rata Pertumbuhan
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Anggaran Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)
PENDAPATAN
BELANJA DAERAH
Belanja tidak langsung
- Belanja pegawai
Belanja langsung
- Belanja pegawai
- Belanja barang dan jasa
- Belanja modal
Total