pemerintah kota bandung kecamatan bandung...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 12
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada penyusunan Laporan Akuntabilias Kinerja Tahun 2014 ini, mengacu pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah.
2.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu
A. Rencana Strategis
Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung adalah
merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta
merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan
terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang
bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Rencana
Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka
waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018 ditetapkan
dengan Surat Keputusan Camat Bandung Kulon Kota Bandung Nomor 13 Tahun 2013
tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Tahun 2013-2018. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola
pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana
Strategis Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya,
dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi
akuntabel.
Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tersebut ditujukan untuk
mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018.
Penyusunan Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung telah melalui
tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Bandung
Tahun 2013-2018 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD,
sehingga Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung merupakan hasil
kesepakatan bersama antara Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dan
stakeholder.
Selanjutnya, Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung tersebut akan
dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam
Renja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas
yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.
1. Visi
Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang
oleh pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung. Visi
tersebut mengandung makna bahwa Kota Bandung dengan potensi, keragaman
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 13
dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Bandung
sebagai Kota Jasa yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera,
“Bandung Juara”.
Visi Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah :
“MEWUJUDKAN KECAMATAN BANDUNG KULON
SEBAGAI KECAMATAN YANG UNGGUL”
Definisi operasional dari visi tersebut adalah diharapkan Kecamatan
Bandung Kulon dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Bandung Kulon
melalui peningkatan SDM aparatur, peningkatan prasarana dan sarana umum,
peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan pengendalian/pengawasan serta
keamanan dan ketentraman yang terjamin, sehingga penyelenggaraan
pemerintahan dalam menggerakkan seluruh potensi dalam pembangunan dapat
dilaksanakan secara tepat, terarah, terencana, terpadu, efektif dan efisien, dan
diharapkan dapat menumbuhkan komitmen seluruh komponen yang ada di
Kecamatan Bandung Kulon mampu menuju pemerintahan yang baik, serta menjadi
akselerator dalam pengelolaan sumber daya dan prestasi kerja (kinerja) organisasi.
2. Misi
Sedangkan untuk mewujudkan Visi Kecamatan Bandung Kulon Kota
Bandung Tahun 2013-2018 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :
a. Mewujudkan Pelayanan Prima, makna yang terkandung adalah untuk
mewujudkan visi masih perlu ditingkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
b. Mewujudkan Tertib Administrasi Pemerintahan Kecamatan, makna yang
terkandung adalah meningkatkan kinerja Pemerintahan Kecamatan agar lebih
efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Tujuan dan Sasaran
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu
kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa
strategis.
Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi
Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun
waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota
Bandung Tahun 2013-2018 sebanyak 3 (tiga) sasaran strategis.
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 14
Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan
tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indicator dan target Kecamatan
Bandung Kulon Kota Bandung sebagai berikut :
Tabel 2.1.A.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA TAHUN 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Bandung Kulon
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Bandung Kulon
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
72.5 73 73.5 74 74.5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan
54.5 56.6 59.3 61.5 64.6
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan
Nilai AKIP Kecamatan
62.5 65 67 69 71
Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100% 100% 100% 100% 100%
Tertib administrasi barang/asset daerah
100% 100% 100% 100% 100%
B. Indikator Kinerja Utama
Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata
pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman
Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator
Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah. Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Indikator Kinerja
Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah melalui Keputusan Walikota Bandung Nomor : 090/Kep…..-Bag.Orpad/2014
Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bandung dan Indikator
Kinerja Utama SKPD Tahun 2013-2018.
Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
tahun 2014 adalah sebagai berikut :
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
PENJELASAN
ALASAN FORMULASI /
RUMUS PERITUNGAN
SUMBER DATA
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Terwujudnya Peningkatan Kualitas
Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai Sesuai Amanat UU No.25/2009 ttg Pelayanan publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka
Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang
Hasil survey
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 15
NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA SATUAN
PENJELASAN
ALASAN FORMULASI /
RUMUS PERITUNGAN
SUMBER DATA
Pelayanan Publik (IKM) Kecamatan sebagai lembaga pelayanan public berorientasi pada Kepuasan masyarakat melaui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan
survey kepuasan masyarakat
2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
Dapaian Kinerja Umum Pemerintahan
Nilai Sesuai amanat UU No. 25/2009 ttg Pelayanan Publik dan PP 19/2008 ttg Kecamatan maka Kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat Kecamatan
Rata-rata capaian kinerja 5 (lima) Bidang/Seksi di Kecamatan /Kelurahan
Kecamatan
3 Meningkatnya Akuntabilitas Kineja Kecamatan
Nilai evaluasi AKIP Kecamatan
Nilai Sesuai Amanat Perpres No 29 Tahun 2014 ttg SAKIP maka Kecamatan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan No. 20 tahun 2013 ttg juklak Evaluasi AKIP
Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP
Hasil evaluasi AKIP oleh inspektorat
Prosentase Temuan BPK/ Inspektorat yg ditindaklajuti
% Sesuai amanat pemendagri 13 /2006 ttg pengelolaan keuangan daerah maka Kecamatan harus melakukan tertib administrasi keuangan
Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan yang ditindaklajuti dari seluruh jumlah Temuan BPK/Inspektorat bidang keuangan pada tahun berjalan
Berita acara penyelesaian tindak lanjut temuan BPK/ inspektorat
Prosentase Tertib Administrasi Barang / asset daerah
% Sesuai amanat pemendagri 17/2007 ttg pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah maka diperlukan tertib adminsitrasi/ pengelolaan barang/ asset kecamatan
Kesesuaian / kecocokan barang / asset kecamatan dengan asset di Simda Barang tingkat Kota Bandung (DPKAD)
Hasil rekonsiliasi
barang dengan Simda
Barang di DPKAD
C. Perjanjian Kinerja 2014
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan
sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena
merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang
diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan
dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang
terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan
dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan
tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014 mengacu pada dokumen
Renstra Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2013-2018, dokumen
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 16
2014, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2014. Kecamatan Bandung
Kulon Kota Bandung telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2014 dengan uraian
sebagai berikut :
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
Tahun 2014
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
72.5
2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Capaian Kinerja TUP Kecamatan: Bidang pemerintahan, perekonomian, Pembangunan, Lingkungan Hidup, Pendidikan dan kemasyarakatan, ketentraman dan ketertiban serta pelayanan
68
3 Meningkatnya Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Nilai AKIP Kecamatan 62.5
Prosentase Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
100%
Tertib administrasi barang/Aset Daerah 100%
2.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu
Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Bandung juga melakukan
reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat
Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian
kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu
organisasi.
Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan dilakukan reviu
terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Kecamatan
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung dengan narasumber dari Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hasil reviu tersebut selanjutnya
menjadi dasar penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan
Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014, sebagai berikut :
A. Rencana Strategis Hasil Reviu
Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan terutama merevisi indicator
kinerja pada seluruh sasaran, selain bertambahnya jumlah indicator juga merevisi
penempatan indicator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan
tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada
Rencana Strategis Kecamatan Bandung Kulon Tahun 2013-2018.
Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu
Rencana strategis Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung antara lain :
1. Rekomendasi Bappeda Kota Bandung
Pada formulasi pengukuran untuk tiap-tiap kriteria indikator dibuat rumus
masing-masing;
Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus.
2. Rekomendasi Narsumber Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 17
Penggabungan beberapa indikator menjadi indicator yang dapat
menggambarkan cakupan kinerja sasaran penyelenggaraan Tugas Umum
Pemerintahan Kecamatan;
Beberapa indikator dihapus karena merupakan output kegiatan;
Kriteria indikator lembaga kemasyarakatan yang aktif perlu ditambah kriteria
yang lainnya;
Penggabungan kriteria dalam satu indikator kinerja;
Cascading pada semua indikator harus dibagi habis ke masing-masing kepala
seksi dan Lurah dengan penghitungan bobot dari masing-masing capaian
kinerja.
Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis
Kecamatan tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :
Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 2014 2015 2016 2017 2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan Bandung Kulon
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai 72.5 73 73.5 74 74.5
Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Nilai 848 850 852 854 856
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
% 68 70 73 75 79
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
% 68 70 73 75 79
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
% 73 75 77 79 81
Persentase RW Juara % 50 55 60 65 70
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
% 68 70 73 75 79
Rasio Anggota Linmas Rasio 0.4:1 0.5:1 0.6:1 0.7:1 0.8:1
2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan
Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 52.5 65 67 69 71
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100 100 100 100 100
B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu
Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan
reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan serta menghasilkan penjelasan
tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar
berorientasi hasil.
Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan hasil reviu berikut
penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 18
Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja
Hasil Reviu Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN IKU/BUKAN IKU FORMULASI PENGUKURAN KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
Nilai IKU
Karena merupakan Tupoksi Kecamatan
Hasil survey Kepuasan Masyarakat
(Permenpan 16 / 2014 dan SK Menpan No. 25/2004)
Persentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
% IKU
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Keluhan/ Pengaduan adalah ketidaksesuaian kualitas pelayanan yang dialami oleh pelanggan/masyarakat sebagaimana maklumat dan standar pelayanan yang dijanjikan oleh penyelenggara layanan (Media sosial, tertulis, elektronik dll)
*) Bila tidak ada pengaduan /zero complain capaian kinerja 100%
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi ombudsman RI
Nilai
Bukan IKU
Karena standar pelayanan merupakan penunjang
Nilai berdasarkan hasil penilaian ombudsman 10 penilaian kriteria ombudsman
1. Sistem Pelayanan terpadu
2. Standar Pelayanan
3. Maklumat Pelayanan
4. Sistem Pelayanan informasi public
5. Pelayanan Khusus
6. Pengelolaan Pengaduan
7. Penilaian Kinerja
8. Visi Misi dan Moto
9. ISO 9001 : 2008
10. Atribut
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 19
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN IKU/BUKAN IKU FORMULASI PENGUKURAN KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
% IKU
Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota
∑
2 Jenis administrasi kependudukan:
KTP
KK
Persentase waktu pelayanan adm. Umum lainnya tepat waktu
% IKU
Karena Tugas dan fungsi Kecamatan yang tercantum dalam pelimpahan sebagaian kewenangan dari Walikota
∑
6 Jenis pelayanan
1. Legalisasi
2. Keterangan Tidak Mampu
3. SK Miskin
4. SKCK
5. Domisili Perusahan
6. Domisili Kelembagaan
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 20
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN IKU/BUKAN IKU FORMULASI PENGUKURAN KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
% IKU
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Kelurahan dengan kriteria baik :
1. Menyampaikan minimal 75% dari seluruh laporan rutin tepat waktu
2. Menuntaskan dan atau turut serta membantu penuntasan minimal 75% dari keluhan masyarakat dalam pelayanan administratif
3. Rasio Sumur Resapan min 1 : 1 baik
4. Rasio Lubang Biopori min 1:1 baik
5. Kerb telah dicat warna hitam dan putih tidak pudar pada triwulan ke 3 setiap tahun
6. Terpelihara/ tidak ada rumput liar/ gulma yang mencolok setiap triwulan
Persentase RW Juara
% IKU
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan serta Road Map / Rencana Aksi Walikota Bandung
∑
Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :
1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga
2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah
3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R
4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester
5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS
Syarat Administratif, RW Menyampaikan :
1. Menyampaikan Laporan Rutin kependudukan rutin minimal per triwulan
2. Menyampaikan Laporan Penduduk sementara rutin minimal per triwulan
3. Menyampaikan minimal 70% data yang diminta Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan al.:
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 21
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN IKU/BUKAN IKU FORMULASI PENGUKURAN KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
a. Data Warga Miskin,
b. Data PMKS
c. Data linmas
d. Data Kejadian
e. Data Swadaya murni
Kriteria RW Juara, terdapat minimal / melaksanakan/ terdapat 5 dari 21 jenis kondisi dibawah ini : (pakai pembobotan untuk penghitungan
1. Forum Jaga Lembur;
2. Satu Kampung Satu Taman Bermain;
3. Balai RW/Markas Karang Taruna;
4. Alat2 Band dan Alat2 kesenian Sunda;
5. Paguron Silat;
6. Sanggar seni Sunda (Jaipongan/Kecapi Suling.dll)
7. Mading Manual/Touch Screen gabung dengan bangku ala Asia Society;
8. Biopori/Sumur resapan tiap rumah dan jalan/gang;
9. Gapura Kujang;
10. Les Bahasa Inggris;
11. Satu Kampung Satu Produk;
12. Kampung Berkebun;
13. Lampu Caang Baranang;
14. Septic Tank Komunal;
15. MCK komunal;
16. Reservoar Komunal;
17. Gerakan satu rumah Satu Pohon; Gerakan Pagar Hijau;
18. Movie on the move (Layar tancep)/Nonton Bareng
19. Media Kampanye Kampung JUARA
20. Satu rumah satu tempat sampah
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 22
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN IKU/BUKAN IKU FORMULASI PENGUKURAN KRITERIA INDIKATOR/ KETERANGAN
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Persentase Lembaga kemasyarakatan Aktif
% IKU
Karena merupakan Tugas dan fungsi Kecamatan
Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan dan kelurahan yaitu :
1. LPM Kecamatan dan Kelurahan
2. TP PKK Kecamatan dan Kelurahan
3. Forum Karang Taruna Kecamatan dan Karang Taruna Kelurahan
Kriteria Aktif :
1. Seluruh Lembaga kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan mempunyai rencana/agenda/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai ruang lingkup (Kecamatan/Kelurahan)
2. Minimal 60% Ketua Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan
3. Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/kelurahan melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan
4. Ketua Lembaga Kemasyarakatan aktif mengikuti kegiatan/lomba /kejuaraan di tingkat Kota minimal 2 kegiatan
Rasio Anggota Linmas Rasio Bukan IKU
anggota linmas yang terdaftar dan memiliki Kartu Tanda Anggota dari Pemerintah Kecamatan
2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja
Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan
Nilai AKIP Kecamatan Kriteria
Bukan IKU Sesuai dgn Permenpan No.20/2013 Juklak evaluasi AKIP atau perwal Bandung ttg Juklak Evaluasi AKIP SKPD
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% Bukan IKU
Bila tidak ada temuan capaian kinerja 100%
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BANDUNG KULON
LAKIP KECAMATAN BANDUNG KULON TAHUN 2014 | 23
C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan hasil reviu
dan sebagai bahan tahun 2014 diperjanjikan antara Camat dengan Walikota adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Bandung Kulon Kota Bandung Tahun 2014
NO SASARAN
STRATEGIS IKU / INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Nilai 72.5
Prosentase Keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti
% 100
Nilai Standar kepatuhan pelayanan publik versi Ombudsman RI
Nilai 848
2 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Rata-rata Prosentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
% 68
Rata-rata prosentase waktu pelayanan Adm. Umum lainnya tepat waktu
% 68
Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
% 73
Prosentase RW Juara % 50
Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif % 68
Rasio Anggota Linmas Rasio 0.4:1
3 Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kecamatan
Nilai AKIP Kecamatan Kriteria 52.5
Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100