pemerintah kota depokdkppp.depok.go.id/wp-content/uploads/2019/04/renstra-dkp... · 2019. 4....

RENSTRA 2016 – 2021

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

PEMERINTAH KOTA DEPOK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan perkotaan umumnya cenderung dikembangkan bagi pemanfaatan kegiatan

nonpertanian. Namun demikian, pada kenyataannya kegiatan pertanian masih ditemukan di

berbagai kota dengan karakteristik sebagai pertanian perkotaan (urban agriculture), yang

memiliki ciri ketersediaan lahan yang sempit dan fokus pada komoditas yang bernilai ekonomi

cukup tinggi, dan sebagian kecil menanam tanaman pangan (padi, palawija, sayuran) di lahan

sawah/kering, serta buah-buahan di kebun dan pekarangan. Definisi pertanian perkotaan

adalah aktivitas atau kegiatan bidang pertanian yang dilakukan dalam kota dan pinggiran kota

untuk memproduksi/memelihara, mengolah dan mendistribusikan beragam produk pangan dan

non-pangan dengan memanfaatkan kembali sumberdaya manusia, material, produk dan jasa di

daerah perkotaan (Smith, 96; FAO 1999). FAO memposisikan pertanian perkotaan sebagai :

1. Salah satu sumber pasokan sistem pangan dan opsi ketahanan pangan rumah tangga

perkotaan.

2. Salah satu kegiatan produktif untuk memanfaatkan ruang terbuka dan limbah perkotaan.

3. Salah satu sumber pendapatan dan kesempatan kerja untuk penduduk perkotaan.

Pertanian juga menjadi salah satu pola pemanfaatan lahan yang akan mempengaruhi

bentuk sekaligus keberlanjutan dari suatu kawasan perkotaan. Menurut Sarosa (2002) salah

satu ciri kawasan perkotaan berkelanjutan adalah kawasan yang dapat mempromosikan pangan

dan mempunyai siklus makanan tertutup. Artinya kawasan perkotaan berkelanjutan harus

dapat menyediakan sebagian kebutuhan pangan bagi warganya.

Meskipun tidak dapat menyediakan pangan dalam jumlah besar, di Kota Depok terdapat

kegiatan pertanian tanaman pangan di beberapa tempat, terutama kawasan pinggiran.

Kegiatan pertanian yang cukup berkembang justru pada lahan kering dan pekarangan. Dengan

lahan yang minim, mampu dikembangkan berbagai produk pertanian seperti tanaman pangan,

tanaman hias, buah-buahan, tanaman hias, ikan hias, dll. Kegiatan pertanian lainnya adalah

peternakan, pelayanan kesehatan masyarakat vateriner dan pemotongan hewan.

Dalam perkembangannya, pembangunan pertanian di Kota Depok dihadapkan pada

kondisi lahan usaha yang makin menyempit karena berebut ruang dengan pembangunan sektor

lain, terutama permukiman. Kurangnya insentif yang diberikan kepada petani pertanian

perkotaan, menjadikan potensi pertanian kota cenderung mengecil, hal itu dapat dilihat dari

jumlah pekerja pertanian yang berkurang, dan kontribusi sektor pertanian yang makin kecil

terhadap PDRB kota. Nilai ekonomis yang lebih kecil dibanding sektor perumahan dan property,

juga menjadi penyebab kurang berkembangnya minat bekerja dalam pertanian kota.

Dinas Pertanian dan Perikanan sebagai lembaga yang memfasilitasi pembangunan

pertanian di Kota Depok, perlu kreatif mencari solusi bagi upaya mempertahankan pertanian

kota, yang tidak hanya bernilai ekonomi namun juga lingkungan hidup. Salah satu alat

manajemen untuk itu adalah melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Dengan Renstra

yang terkonsep baik, realistis dan prospektif, maka dapat disusun strategi pengembangan

pertanian kota yang lebih produktif. Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun

2016-2021 merupakan kelanjutan dari proses pembangunan yang telah dilaksanakan selama 5

tahun terakhir (2011-2016). Mengingat bahwa RPJMD telah tersusun, maka penyusunan renstra

Dinas Pertanian dan Perikanan didasarkan pada capaian yang diperoleh dalam 5 tahun terakhir

serta menurut perspektif lima tahun ke depan (perencanaan teknokratis). Rancangan akhir

Renstra ini dalam penyusunannya mengacu pada RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021.

1.2 Landasan Hukum.

Penyusunan Renstra ini didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan

sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Dati II Depok dan

Kotamadya II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 49, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3828).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286).

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355).

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI

Tahun 2014 Nomor 244);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembarann

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan


10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4815);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun

2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5

Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008

Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah

Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08);

15. Peraturan Walikota Depok Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, fungsi dan Tata

Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;

16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 5);

17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kota Depok 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 Nomor 1).

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dimaksudkan untuk :

1. Menyediakan dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun ke depan yang selanjutnya

akan menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja

Tahunan (RKT).

2. Menyediakan pedoman dan landasan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya

secara terfokus.

3. Menyediakan instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengarahkan

personil/pegawai dan mengalokasikan sumber daya secara optimal dalam pencapaian

tujuan organisasi.

4. Menyediakan instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan

digunakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja organisasi.

Adapun tujuannya adalah untuk :

1. Menciptakan keterpaduan langkah bagi seluruh unit kerja yang ada dalam melaksanakan

tugas serta kegiatan yang telah disepakati.

2. Meningkatkan efektivitas tercapainya tujuan dan sasaran organisasi melalui

kesungguhan dalam mencapai mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian dan fungsi Renstra dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan

daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mendasari penyusunan Renstra.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis

besar isi dokumen.

II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki dalam

menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal

dan lain-lain.

2.3. Kinerja Pelayanan

Bagian ini menunjukkan kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta

kewenangan yang dimiliki Dinas.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Bagian ini mengemukakan hasil telaahan terhadap kemungkinan dan peluang

yang bisa dikembangkan dan dilaksanakan dalam mengoptimalkan

pelaksanaan tupoksi.

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta

faKtor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini ditetapkan isu-isu strategis setelah mereview dan melakukan

telaahan terhadap permasalahan internal dan eksternal.

IV. VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Pada sub Bab ini dipaparkan Visi dan dalam menghadapi masa depan. Untuk

mewujudkan visi tersebut ditetapkan Misi dalam 5 tahun ke depan.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bagian ini berisi pernyataan tujuan dan sasaran yang merupakan penjelasan

dari tiap misi. Sasaran jangka menengah Renstra ditetapkan secara kuantitatif.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Pada bagian ini ditetapkan Strategi dan Kebijakan yang merupakan cara untuk

mencapai tujuan dan sasaran berupa indikasi program.

V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pada bagian ini dikemukakan rencana Program dan Kegiatan untuk mewujudkan

sasaran strategis yang ditetapkan. Program dan kegiatan disertai dengan target

indikator kinerja tahunan dan lima tahun.

VI. INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menggambarkan

kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang untuk mendukung

pencapaian tujuan dan sasaran Renstra.

VII. PENUTUP

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi

dokumen.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1.Tugas dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Perikanan

Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok adalah melaksanakan urusan

pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan ketahanan pangan, peternakan

dan perikanan.

Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan penyusunan Renstra Dinas sesuai RPJMD Kota.

2. Pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan lahan pertanian, air irigasi, pupuk, pestisida, alat

dan mesin pertanian, benih tanaman, pembiayaan, perlindungan tanaman, rekomendasi

perijinan usaha, teknis budidaya, pembinaan usaha, panen, pasca panen dan pengolahan

hasil, pemasaran, sarana usaha serta pengembangan statistik dan sistem informasi tanaman

pangan dan hortikultura.

3. Pelaksanaan penyelenggaraan kawasan peternakan, alat mesin peternakan dan kesehatan

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet), pemanfaatan air untuk peternakan,

obat hewan, vaksin, sediaan biologis, pakan ternak, bibit ternak, pembiayaan, penyebaran

dan pengembangan peternakan, perijinan/rekomendasi, pembinaan usaha, sarana usaha,

panen, pasca panen dan pengolahan hasil, pemasaran serta pengembangan sistem statistik

dan informasi peternakan dan hewan.

4. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, penyuluh pertanian,

penelitian dan pengembangan tekenologi pertanian, perlindungan varietas, sumberdaya

genetic (SDG) serta standarisasi dan akreditasi.

5. Pelaksanaan aktivitas perikanan yang bersifat umum, perikanan budidaya, pengawasan dan

pengendalian, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan dan pendidikan perikanan.

6. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis bidang pertanian.

7. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan,

kepegawaian, dan rumah tangga dinas.

8. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang teknis, meliputi

bidang tanaman pangan dan hortikultura, bidang perikanan dan bidang peternakan.

9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas.

10. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

11. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai bidang tugas

12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugasnya.

Kepala Dinas

Tugas Pokok : Memimpin, mengendalikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas

pembantuan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan.

Sekretaris Dinas

Tugas Pokok : melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian, perencanaan dan evaluasi

serta pengelolaan keuangan Dinas.

Fungsi :

a. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai Renstra Dinas.

b. Penghimpunan dan pengolahan data, dan penyusunan Renstra Dinas.

c. Penyelenggaraan administrasi umum.

d. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas.

e. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat.

f. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Dinas.

g. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan sekretariat.

h. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan

kegiatan Dinas.

i. Penyelenggaraan urusana umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan asset Dinas.

j. Pengelolaan keuangan dinas.

k. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat

l. Pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas.

m. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Tugas Pokok : melaksanakann urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang tanaman


Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan hortikultura mengacu

pada Renstra Dinas.

b. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, penyuluhan pertanian,

penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, perlindungan varietas, sumberdaya

genetik (SDG).

c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan pembinaan pengawasan dan

pengendalian kegiatan di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

d. Pelaksanaan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan produksi, bina usaha dan penyuluhan

pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.

e. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan pengendalian kegiatan pertanian tanaman pangan

dan hortikultura.

f. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian

kegiatan bidang tanaman pangan dan hortikultura.

g. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan bidang tanaman


h. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Perikanan

Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja bidang perikanan mengacu pada Renstra Dinas.

b. Pelaksanaan aktivitas perikanan yang bersifat umum, perikanan budidaya, pengawasan dan

pengendalian, pengolahan dan pemasaran serta penyuluhan dan pendidikan perikanan.

c. Pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, petunjuk teknis, pembinaan,

pengawasan, dan pengendalian kegiatan bidang perikanan.

d. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pemberian rekomendasi perijinan usaha

perikanan.

e. Pelaksanaan pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian

kegiatan Bidang Perikanan.

f. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Perikanan.

g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bidang Peternakan

Tugas Pokok : melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang peternakan

dan kesehatan hewan.

Fungsi :

a. Pelaksanaan penyusunan rencanan kerja Bidang Peternakan mengacu pada Renstra Dinas.

b. Pelaksanaan penyelenggaraan kawasan peternakan, alat mesin peternakan dan kesehatan

hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pemanfaatan air untuk peternakan, kesehatan

dan kesmavet; obat hewan, vaksin, sera dan sediaan biologis, pakan ternak, bibit ternak,

pembiayaan, kesehatan hewan (keswan), Kesehatan masyarakat veteriner (kesmavet) dan

kesejahteraan hewan (kesrawan), penyebaran dan pengembangan peternakan,

perijinan/rekomendasi, pembinaan dan sarana usaha, panen, pasca panen dan pengolahan

hasil, pemasaran serta pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan

keswan.

c. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya manusia (SDM) pertanian, penyuluhan pertanian,

penelitian dan pengembangan teknologi peternakan, perlindungan varietas, sumberdaya

genetik, serta standarisasi dan akreditasi.

d. Pelaksanaan dan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis dalam

pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang peternakan.

e. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang

Peternakan.

f. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Potong Hewan

Tugas Pokok : memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT dalam

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian dalam pengelolaan Rumah

Potong Hewan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD di bidang pengelolaan RPH mengacu

Renstra Dinas.

b. Pengadaan, pengkoordinasian, pengendalian dan pengelolaan RPH.

c. Pelaksanan kebijakan teknis dinas urusan retribusi pengelolaan RPH.

d. Perencanaan dan pelaksanaan teknis pengelolaan RPH.

e. Pemantauan tempat/RPH.

f. Pengawasan dan pengendalian terhadap petugas pengelola RPH.

g. Penyelenggaraan hubungan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain.

h. Pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian hak dan kewajiban pemanfaatan RPH.

i. Pembaharuan data terhadap pemanfaatan RPH.

j. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.

k. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang

tugasnya.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Ikan

Tugas Pokok : memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT dalam

melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembenihan ikan konsumsi serta tugas

pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPTD di bidang pembenihan ikan konsumsi

mengacu pada Renstra Dinas.

b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman

dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas

bidang Pertanian dan Perikanan sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. Mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-

permasalahan, melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-

tugas bidang lainnya;

d. Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan

UPT;

e. Memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan;

f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan staf sesuai bidang tugasnya; dan

g. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Kesehatan Hewan

Tugas Pokok : melaksanakan sebagian tugas dinas bidang pelayanan Kesehatan Hewan wilayah

Kota Depok.

Fungsi :

a. Penyusunan rencana, program dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT Puskeswan;

b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan UPT Puskeswan dengan unit kerja terkait;

c. Penyelenggaraan kegiatan UPT Puskeswan dalam memberikan pelayanan kesehatan hewan,

pelaksanaan epidemiologic, kesiagaan darurat dan wabah penyakit;

d. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang menjadi wilayah kerja

UPT Puskeswan;

e. Pelaksanaan ketatausahaan UPT meliputi administrasi kepegawaian, organisasi dan

ketatalaksanaan rumah tangga UPT serta urusan umum lainnya;

f. Pembinaan terhadap staf di lingkungan UPT; dan

g. Pelaksanaan tugasl lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK

TAHUN 2016

KEPALA DINAS

Ety Suryahati., SE., M.Si.

19631217 198903 2 006

Pembina Utama Madya, IV/d

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

(PPL)

SEKRETARIS Drs. Muksit Hakim, M.Si

19680410 199006 1 001

Pembina Tingkat I, IV/b

Ka.Sub.Bag. Umum dan PEP Lelly Ani, S. Pi

197906082001122001

Penata Tk.I, III/d

Ka. Sub. Bag. Keuangan Lilis Permasih, BA

195907121986032006

Penata Tk.I, III/d

Kasi Binus &

Penyuluhan Perikanan Ir. H. Agus Tri Yuwono

196403041995021002

Penata TK.1, III/d

Ka. UPTD RPH Drh. Alvian

197408132005011007

Penata Tk.I, III/d

Ka.Bid. Peternakan Tinte Rosmiati, SP

19691025 199503 2 001

Pembina Tk. I, IV/b

Ka.Bid.Perikanan Ir. ITa Wilda

196501291993102001

Pembina, IV/a

Ka.Bid.Tanaman Pangan &

Hortikultura Ir. Hermin Kusmiati

196308271993032003

Pembina, IV/a

Kasi Produksi, Binus &

Penyuluhan Peternakan Dewi Pramushinta Y., S. Pt

197004281999032004

Penata Tk.I, III/d

Kasi Produksi Tanaman

Pangan dan Hortikultura Harry Adam F., S.TP., MM

197912172003121005

Penata III/c

Kasi Produksi

Perikanan Ir. Diah Widyowati, MM

19680109 199503 2 001

Pembina, IV/a

Kasi Keswan dan

Kesmavet Drh. Aresa Setiawati

19730401 200312 2 004

Pembina Tk.I III/d

Kasi Binus & Penyuluhan

Tanaman Pangan Endang Gunadi, SP., M. Si

196902232002121003

Pembina Tk.I, III/d

Ka.Sub.Bag. TU UPTD RPH Faisal Sagala, S.Pt

196809172001121001

Penata Tk.I, III/d

Ka. UPTD BBI M. Nur Hidayat, S. Pi

197309231998031007

Penata Tk.I, III/d

Ka.Sub.Bag. TU UPTD BBI Puspa Mega Hayati, ST

19810404 200604 2 010

Penata, III/c

2.2 Sumber Daya

2.2.1. Sumber daya manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pertanian dan Perikanan didukung

oleh beberapa personal sebagai berikut :

Tabel 2.1. Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian dan Perikanan

No Jabatan Struktural Jumlah Pangkat/Gol Ruang Jumlah Pendidikan Formal

1 Kepala Dinas 1 Pembina Utama Madya/ IV.d 1 S2

2 Sekretaris 1 Pembina Tk. I / IV.b 1 S2

3 Kepala Bidang : 3

Peternakan 1 Pembina Tk. I / IV.b 1 S1

Perikanan 1 Pembina / IV.a 1 S1

Tanaman Pangan dan Hortikultura

1 Pembina / IV.a 1 S1

4 Kasubag : 2

Kasubag Keuangan 1 Penata Tk. I / III.d 1 S1

Kasubag Umum dan PEP

1 Penata Tk. I / III.d 1 S1

5 Kasi : 6

Kasi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

1 Penata / III.c 1 S2

Kasi Binus dan Luh TP dan Hortikultura


Kasi Produksi perikanan 1 Pembina Tk. I/ IV.a 1 S2

Kasi Binus dan Luh Perikanan


Kasi Prod, Binus dan Luh Peternakan


Kasi Keswan dan kesmavet


6 Ka UPTD 3

Ka. UPTD RPH 1 Penata Tk. I / III.d 1 S2

Ka. UPTD BBI 1 Penata Tk. I / III.d 1 S1

Ka. UPTD Puskeswan 1 Penata Tk. I / III.d 1 S2

7 Kasubag TU 2

Kasubag TU RPH 1 Penata Tk. I / III.d 1 S1

Kasubag TU BBI 1 Penata / III.c 1 S1

9 Staf : 47

Struktural 31 31

Fungsional 16 17

2.2.2. Sumberdaya Asset/modal

Tabel 2.2. Aset yang dimiliki Dinas Pertanian dan Perikanan

No Jenis aset Jumlah Barang Jumlah Harga Keterangan

1. TANAH 7 10.701.256.000

Tanah 7 10.701.256.000

2. PERALATAN DAN MESIN 5.830 8.310.501.101

Alat-alat Besar 26 159.285.000

Alat-alat Angkut 45 2.169.383.472

Alat Bengkel dan Alat Ukur 1.643 659.617.536

Alat Pertanian 322 2.535.739.104

Alat Kantor dan Rumah Tangga 1.814 1.349.946.751

Alat Studio dan Alat Komunikasi 49 69.158.770

Alat-alat Kedokteran 42 65.905.000

Alat Laboratorium 1.889 1.301.465.468

Alat-alat Persenjataan/Keamanan 0

3. GEDUNG DAN BANGUNAN 60 21.743.555.593

Bangunan Gedung 57 21.717.055.593

Monumen 3 26.500.000

4. JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 37 6.889.090.026

Jalan dan Jembatan 7 2.104.399.943

Bangunan Air/irigasi 9 2.346.952.383

Instalasi 18 2.393.027.700

Jaringan 3 44.710.000

5. ASET TETAP LAINNYA 15 216.475.000

Buku Perpustakaan 6 1.200.000

Barang Bercorak Kebudayaan 4 0

Hewan dan Ternak Serta Tanaman 5 215.275.000

6. KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN 0

Konstruksi Dalam Pengerjaan 0

TOTAL 5.949 47.860.877.720

2.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan selama kurun waktu 2011-2015 disajikan

dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun

2011-2015

No Indikator

Kinerja Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

1 Produksi padi (ton)

5.250 5.443,42 5.250 3.800,36 5.250 2.452 5.250 2.351 5.250 1.598

2 Produksi palawija (ton)

5.505 5.969,83 4.960 4.624,18 4.409 2.374 3.882 3.357 3.307 1.442

3 Produksi Ikan konsumsi (ton)

1.705 1.712 1.775 1.792,41 1.933 1.851,42 2.051,00 1.950,18 2.153 1.605,83

4 Produksi daging (kg)

12.547.500 12.556.041 13.174.770 10.494.365 13.833.509 10.346.359 14.525.184 12.415.631 15.251.443 11.814.660

5 Produksi susu (liter)

2.556.588 2.556.588 2.684.417 1.485.862 2.818.638 1.411.569 2.959.570 1.552.726 3.107.549 1.552.800

6 Produksi telur (butir)

63.667.724 63.691.270 62.095.078 59.921.829 60.526.980 54.133.135 58.963.520 56.839.792 57.404.790 44.360.476

7 Konsumsi beras (kg/kap/th)

8 Konsumsi ikan (kg/kap/th)

22,2 22,2 22,4 22,4 22,6 22,6 22,9 24 23 24

9 Konsumsi susu 1,66 1,66 1,66 1,5 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66

10 Produksi Tanaman hias (pot)

1.350000 1.394532 1.485000 881717 1559250 571778 1590435 216063 1622244 246.825

11 Produksi belimbing (ku)

50.000 54.660 51.000 49.114 52.020 49.038 53.060 61.633 54.122 24.933

12 Produksi jambu biji merah (ku)

17.502 18.845 18.000 18.779 19.800 13.026 20.000 8.945 20.000 5.038

13 Kapasitas layanan RPH (ekor)

8.670 18.958 25.550 21.673 26.820 23.024 28.160 29.280 29.500 30.100

14 Produksi ikan hias (ekor)

78.007.232 78.337.769 80.347.449 77.656.791 82.757.872 77.903.755 85.240.608 84.937.464 87.797.827 85.913.624

15 Produksi benih ikan konsumsi (ekor/th)

18.424.716 20.267.617 18.977.474 20.914.679 19.546.781 24.114.107 20.133.184 36.354.985 20.737.180 37.555.791

16 Terbangun-nya BBI (%)

34,20 39,91 44,50 45,66 62,80 62,61 83,10 77,36 95,50 91,87

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada beberapa target produksi dapat

dicapai dan sebagian tak dapat dicapai. Secara rinci kinerja pelayanan selama kurun waku 2011-

2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Produksi padi :

- Produksi padi selama kurun 2011-2015 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh

adanya alih fungsi lahan sawah menjadi lahan non-pertanian, sehingga berdampak pada

turunnya luas panen. Terhadap target per tahun, produksi padi juga tak

memenuhi target, kecuali pada tahun 2011. Kemungkinan hal tersebut disebabkan oleh

target yang terlalu besar karena tidak memperhatikan perubahan fungsi lahan.

2. Produksi palawija :

- Produksi palawija mengalami penurunan produksi dalam kurun 2011-2015, kecuali pada

tahun 2014 yang mengalami peningkatan.

- Target produksi palawija hanya tercapai pada tahun 2011, selebihnya tidak dapat

memenuhi target. Tidak tercapainya target disebabkan oleh berkurangnya lahan kering

akibat alih fungsi untuk kegiatan nonpertanian.

3. Produksi ikan konsumsi :

- Produksi ikan konsumsi mengalami peningkatan dalam kurun 2011-2015. Hal ini

kemungkinan disebabkan oleh kebutuhan pasar yang tinggi sehingga mendorong

meningkatnya produktivitas dan produksi ikan konsumsi.

- Target produksi ikan konsumsi per tahun, relatif dapat dicapai.

4. Produksi daging :

- Produksi daging cukup fluktuatif, mengalami penurunan dalam kurun waktu 2011-2015.

- Target yang tinggi menyebabkan produksi daging tidak dapat memenuhi target tiap

tahunnya.

5. Produksi susu:

- Sampai dengan tahun 2013 produksi susu mengalami penurunan, tapi kembali

meningkat pada tahun 2014.

- Target produksi per tahun terlalu tinggi, sehingga tidak dapat dicapai.

6. Produksi telur :

- Produksi telur mengalami penurunan dalam kurun 2011-2013 , tapi kembali naik pada

tahun 2014 dan tahun 2015 kembali menurun. Produksi telur cukup fluktuatif.

- Target produksi telur cukup tinggi sehingga sulit dicapai.

7. Produksi tanaman hias :

- Produksi tanaman hias mengalami penurunan selama kurun 2011-2014. Target yang

ditetapkan per tahun juga tidak dapat dicapai. Hal itu disebabkan oleh rendahnya daya

serap pasar sehingga berpengaruh pada turunnya produksi tanaman hias.

8. Produksi belimbing :

- Produksi belimbing agak fluktuatif, menurun dalam kurun 2011-2013, dan kembali naik

pada tahun 2014.

- Terhadap target yang ditetapkan per tahun, produksi belimbing relatif tinggi capaiannya.

Belimbing masih memiliki prospek untuk dikembangkan kembali mengingat memiliki

keunggulan komparatif dibanding jenis belimbing lainnya di wilayah lain.

9. Produksi jambu biji merah :

- Produksi jambu biji merah mengalami penurunan terus-menerus sampai tahun 2015.

Hal itu kemungkinan karena alih fungsi lahan jambu menjadi peruntukan non-pertanian.

10. Produksi ikan hias :

- Produksi ikan hias sampai dengan 2013 perkembangannya relatif stabil, namun

meningkat cukup tinggi pada tahun 2014. Hal itu disebabkan oleh permintaan pasar yang

tinggi.

- Dibanding target yang ditetapkan, capaian produksi ikan hias juga cukup tinggi.

11. Produksi benih ikan konsumsi :

- Produksi benih ikan konsumsi mengalami peningkatan terus selama kurun 2011-2015.

Setiap tahun target dapat dicapai. Hal itu menunjukkan bahwa permintaan pasar

terhadap benih ikan cukup tinggi sehingga petani meningkatkan terus produksinya.

12. Layanan RPH :

- Kapasitas pelayanan RPH dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal itu

kemungkinan terkait dengan sarana prasarana RPH yang terus ditingkatkan, selain faktor

permintaan pasar yang terus meningkat.

13. Jumlah kelompok tani aktif :

- Jumlah kelompok tani yang aktif selama kurun waktu 2011-2015 mengalami

peningkatan. Hal itu menunjukkan adanya peningkatan kesadaran petani dalam

berkelompok.

14. Temuan bahan pangan berbahaya asal hewan :

- Cemaran yang ditemukan dalam bahan pangan asal hewan, paling banyak adalah oleh

mikroba dibanding bahan lainnya (pengawet, formalin, residu). Meskipun cenderung

menurun, bahan formalin perlu juga diwaspadai.

Selain pelayanan, kinerja anggaran juga dianalisis untuk mengetahui potensi dan permasalahan

pendanaan yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan Perikanan.

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan

Kota Depok Tahun 2011-2016

Uraian Anggaran pada Tahun ke- Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2011 2012 2013 2014 2015 2011 2012 2013 2014 2015*

Pendapatan

271,800 595,35 jt 680,400 jt 680,400 jt 700,950 jt 284,251 647,555 jt 612,943 jt 691,765 jt 716,520 jt

Belanja :

14,855 M 15,198 M 14,213 M 18,387 M 22,463 M 10,200 M 13,807 M 13,129 M 15,642 M 18,969 M

B langsung

11,496 M 10,586 M 9,786 M 13,633 M 16,585 M 7,030 M 9,934 M 8,924 M 11,196 M 13,811 M

B tak langsung

3,359 M 4,612 M 4,427 M 4,754 M 5,878 M 3,619 M 3,872 M 4,204 M 4,446 M 5,158 M

*) realisasi sd Bulan Des 2015

Tabel 2.5. Rasio antara Realisasi dan Anggaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan

Kota Depok Tahun 2011-2016

Uraian Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke - Rata-rata Pertumbuhan

2011 2012 2013 2014 2015* Anggaran Realisasi

Pendapatan 104,58% 108,76 % 90,08 % 101,67 % 102,22 % 107,15% 103,76 %

Belanja : 68,66% 90,84 % 92,36 % 85,07 % 84,45 % 112,45 % 116.53 %

- B Langsung 61,16% 93,84 % 91,18 % 82,12 % 83,28 % 113,11 % 165,97 %

- B Tidak Langsung 94,30 % 83,96 % 94,97 % 93,52 % 87,75 % 113,46 % 107.11 %

*) realisasi sampai dengan Bulan Desember 2015

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4 dan 2.5, Anggaran Dinas Pertanian dan Perikanan,

baik pendapatan maupun belanja mengalami peningkatan, hal itu menunjukkan bahwa

pembangunan di bidang pertanian dan perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok

terus mengalami peningkatan, meskipun terdapat kecenderungan lahan pertanian makin

berkurang. Program bidang pertanian dan perikanan masih dibutuhkan masyarakat dalam

rangka meningkatkan ketrampilan bertani (terutama pertanian perkotaan), serta perlunya

pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet kepada peternak dan masyarakat. Aktivitas Rumah

Potong Hewan (RPH) juga menunjukkan gejala peningkatan, hal itu menunjukkan bahwa

kebutuhan akan daging potong oleh masyarakat dan dunia usaha meningkat. Rata-rata

pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan : 107,15 %

b. Belanja total : 112,45 %

1. Belanja Langsung : 113,11 %

2. Belanja tidak langsung : 113,46 %

Adapaun rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran, adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan : 103,76 %

b. Belanja total : 116,53 %

1. Belanja Langsung : 165,97 %

2. Belanja tidak langsung : 107,11 %

Berdasarkan data tersebut, realisasi anggaran juga terus mengalami peningkatan, hal itu

menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan relatif optimal. Dalam masa yang

akan datang, kinerja ini dapat lebih ditingkatkan melalui optimalisasi kinerja aparatur dengan

pengawasan dan evaluasi yang lebih ketat dari waktu ke waktu (triwulanan). Dengan demikian,

target penyerapan anggaran tiap tahun bisa lebih ditingkatkan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1 Hasil telaahan terhadap RTRW

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana

struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan. Di

bawah disajikan kebijakan struktur dan pola ruang Kota Depok yang terkait dengan tugas pokok

dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan.

a. Rencana struktur tata ruang

Strategi dan kebijakan umum struktur ruang Kota Depok menurut RTRW Kota Depok

Tahun 2012-2032 adalah :

• pengembangan pusat-pusat pelayanan yang berhirarki yang memperkuat kegiatan

pendidikan, perdagangan dan jasa berskala regional;

• pengembangan sistem jaringan prasarana perkotaan yang terdistribusi secara hirarkis;

• pengembangan infrastruktur yang mendukung pengembangan kegiatan pendidikan,

perdagangan dan jasa yang merupakan sektor prioritas.

Rencana struktur ruang meliputi Rencana Pusat Pelayanan, Rencana sistem

transportasi, Rencana sistem jaringan kelistrikan, Rencana sistem telekomunikasi, Rencana

sistem sumberdaya air, Rencana sistem penyediaan air minum, Rencana sistem pengelolaan

air limbah, Rencana sistem persampahan, Rencana sistem drainase, Rencana penyediaan

dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, dan Rencana jalur

evakuasi bencana.

Rencana Pusat Pelayanan

Pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan kota meliputi Pusat pelayanan Kota

(PPK) sebagai pusat pelayanan primer yang melayani seluruh wilayah kota, Sub Pusat

Pelayanan Kota (SPK) sebagai pusat pelayanan sekunder yang melayani subwilayah kota, dan

Pusat Lingkungan (PL) sebagai pusat pelayanan sekunder 2 yang melayani skala lingkungan

wilayah kota. Rencana pengembangan sistem pusat-pusat pelayanan ini diarahkan untuk

meningkatkan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Penerapan

kebijakan setiap sistem kegiatan pembangunan berbeda-beda tergantung kebutuhan tiap-

tiap wilayah. Secara rinci, Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Kota Depok dapat

dilihat pada Tabel 2.6.

Tabel 2.6. Rencana Sistem Pusat Pelayanan Kegiatan Tahun 2012-2032

No

Sistem Pusat Pelayanan

Kota

Kecamatan

Kelurahan

Kegiatan Utama

1 PPK Margonda

Beji Beji, Beji Timur, Kemiri Muka, Pondok Cina, Kukusan, Tanah Baru

1. Kantor Pemerintahan 2. Pendidikan tinggi (tidak yang baru) 3. Perdagangan dan jasa skala regional 4. Terminal terpadu 5. Perumahan kepadatan tinggi (vertikal) 6. Konservasi budaya 7. RTH kota

Pancoranmas Mampang, Depok, Depok Jaya, Pancoranmas

Sukmajaya Mekarjaya, Tirtajaya

2 SPK Cinere Cinere Cinere, Gandul, Pangkalanjati, Pangkalan Jati Baru

1. Pariwisata 2. Pendidikan tinggi

Limo Limo, Meruyung, Grogol, Krukut

3. Perdagangan dan jasa skala subwilayah kota

4. Perumahan kepadatan sedang 5. RTH kota

Pancoranmas Rangakapan Jaya dan Rangkapan Jaya Barat

3 SPK Sawangan

Bojongsari Bojongsari, Bojongsari Baru, Pondok Petir, Serua, Curug, Duren Mekar, Duren Seribu

1. Pariwisata 2. Perdagangan dan jasa skala regional (jasa

pergudangan) 3. Agrobisnis (tanaman hias, buah, ikan hias) 4. Pertanian 5. Perumahan kepadatan rendah 6. Pendidikan Tinggi 7. RTH kota

Sawangan Sawangan, Kedaung, Cinangka, Sawangan Baru, Pengasinan, Bedahan, Pasir Putih

4 SPK Cipayung Cipayung Cipayung, Cipayung Jaya, Ratujaya, Bojong Pondok Terong, Pondok Jaya

1. Perdagangan dan jasa skala subwilayah kota

2. Perumahan kepadatan rendah 3. Kawasan SNADA 4. Industri 5. RTH kota 6. Pendidikan Tinggi

5 SPK Tapos Cilodong Sukamaju, Cilodong, Kalibaru, Kalimulya, Jatimulya

1. Perdagangan dan jasa skala regional 2. Terminal tipe A 3. Industri 4. Jasa pergudangan 5. Perumahan kepadatan sedang dan rendah 6. Pusat sosial budaya 7. Kawasan pertahanan dan keamanan

negara 8. RTH kota

Sukmajaya

Sukmajaya

Tapos Sukamaju Baru, Jatijajar, Cilangkap, Cimpaeun, Tapos, Leuwinanggung

6 SPK Cimanggis

Cimanggis Cisalak Pasar, Mekarsari, Tugu, Pasirgunung Selatan, Harjamukti, Curug

1. Perdagangan & Jasa Skala Regional 2. Industri 3. Perumahan Kepadatan Sedang 4. Kaw. HANKAM Negara 5. RTH Kota

Sukmajaya Cisalak, Baktijaya, Abadijaya

Tapos Sukatani

7 Pusat Lingkungan

Seluruh kelurahan Kegiatan pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi

Berdasarkan tabel 2.6 dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) wilayah kecamatan yang

berpotensi dikembangkan untuk pembangunan bidang pertanian, yaitu Kecamatan

Sawangan dan Kecamatan Bojongsari. Kedua kecamatan termasuk dalam SPK Sawangan.

Kawasan lain yang berpotensi dikembangkan untuk pertanian adalah Kawasan Tapos,

sebagai kawasan peternakan.

Implikasi yang ditimbulkan oleh kebijakan sistem pusat pelayanan kegiatan di atas terhadap

Dinas Pertanian dan Perikanan adalah :

1. Perlunya dorongan adanya investasi oleh dunia usaha, pemda dan Pemerintah serta

masyarakat pertanian, sehingga rencana sistem pusat pelayanan di atas dapat

diwujudkan.

2. Perlunya pengendalian pemanfaatan ruang sehingga arahan lokasi untuk pertanian dan

agrobisnis tidak digunakan untuk kepentingan sektor lain.

b. Rencana pola ruang

Strategi dan kebijakan umum pola ruang di Kot Depok adalah adalah :

• UNTUK KAWASAN LINDUNG : peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;

peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota;

• UNTUK KAWASAN BUDI DAYA : pengembangan kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa

secara seimbang; pengelolaan pertumbuhan kawasan budi daya untuk membentuk ruang

kota yang kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung

lingkungan; penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang; dan

peningkatan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara;

Tabel 2.7. Rencana Pola Ruang Kota Depok Tahun 2012-2032

No

Kawasan Lindung

1927,1 Ha

9,62%

1 Situ/Danau 152.79 Ha 0.76 %

2 Sungai 18.74 Ha 0.09 %

3 Kaw. Resapan Air 882.30 Ha 4.41 %

4 Sempadan Situ/Danau 187.62 Ha 0.94 %

5 Sempadan Sungai 460.81 Ha 2.30 %

6 Sempadan Infrastruktur 217.24 Ha 1.08 %

7 Kaw. Lindung Lainnya 7.60 Ha 0.04 %

Kawasan Budidaya 18101.9 Ha 90.38 %

8 Perum. Kpdtn Tinggi 446.22 Ha 2.23 %

9 Perum. Kpdtn Sedang 6576.83 Ha 32.84 %

10 Perum. Kpdtn Rendah 5048.07 Ha 25.20 %

11 Kaw. Perdagangan & Jasa 1121.55 Ha 5.60 %

12 Kaw. Perkantoran 73.92 Ha 0.37 %

13 Kaw. Peruntukan Industri 338.03 Ha 1.69 %

14 RTH 2918.12 Ha 14.57 %

15 Kaw. Pertanian 709.80 Ha 3.54 %

16 Fas. Penunjang Pertanian 33.00 Ha 0.16 %

17 Kaw. Hankam Negara 251.21 Ha 1.25 %

18 Fas. Pendidikan 241.47 Ha 1.21 %

19 Fas. Kesehatan 4.91 Ha 0.02 %

20 Fas. OR & Rekreasi 253.31 Ha 1.26 %

21 Fas. Transportasi 32.90 Ha 0.16 %

22 Infrastruktur Kota 52.56 Ha 0.26 %

Implikasi dari kebijakan pola ruang bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas

Pertanian dan Perikanan adalah perlunya melindungi keberadaan kawasan pertanian yang

sangat terbatas (3,7 %). Cara perlindungan yang efektif terhadap keberadaan usahatani

perkotaan adalah melalui promosi pembangunan agribisnis yang secara ekonomi

menguntungkan, dan petani perlu didorong untuk alih komoditas dengan memproduksi hasil

pertanian yang lebih tinggi nilai ekonominya. Cara lainnya adalah dengan meningkatkan

produktivitas suatu usaha pertanian yang telah ada sesuai dengan perkembangan teknologi.

Dengan cara itu maka secara alamiah masyarakat akan mempertahankan lahan pertanian yang

ada.

2.4.2 Hasil analisis terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian

analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip

pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu

wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. KLHS bukan suatu instrument yang

digunakan untuk menyalahkan atau meluruhkan suatu kebijakan, rencana atau program. KLHS

lebih bersifat alat untuk meningkatkan kualitas kebijakan, rencana dan program, serta untuk

menganalisa pengaruh kebijakan, rencana dan program tersebut terhadap kondisi lingkungan

suatu wilayah. Menurut UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS dalam penyusunan atau evaluasi kebijakan,

rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan.

Isu utama yang tercantum dalam KLHS di Kota Depok adalah :

1. Berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH),

2. Ketersediaan dan kualitas air bersih, dan

3. Banyaknya limbah domestik.

Dikaitkan dengan peran pertanian, ketiga isu KLHS tersebut dapat diatasi oleh keberadaan

pertanian perkotaan. Melalui pertanian perkotaan yang notabene menggunakan lahan terbuka,

maka dengan sendirinya akan turut menjaga kelestarian ruang terbuka hijau. Selain itu

pertanian perkotaan juga akan menjaga ketersediaan air bersih melalui mekanisme

penyimpanan air bersih oleh sistem perakaran tanaman, khususnya pada pertanian lahan basah

dan hortikultura.

Upaya pengelolaan limbah domestik menjadi kompos atau pupuk hijau yang merupakan

kebutuhan pertanian, akan menjadi kegiatan penting dalam berkontribusi terhadap upaya kota

menghadapi limbah domestik.

Kegiatan pertanian yang berpotensi menghasilkan limbah adalah RPH (Rumah Potong

Hewan) dan peternakan. Jika tidak dikelola secara profesional maka RPH dan kegiatan usaha

peternakan berpotensi mencemari lingkungan. Sisa kotoran dan rumen, serta darah yang

dihasilkan RPH berpotensi mencemari sumber air dan lingkungan. Oleh sebab itu, upaya

pengolahan limbah RPH sangat penting dilakukan di Kota Depok.

Dampak lain dari kegiatan pertanian adalah bahaya penggunaan pestisida dan atau

teknologi pertanian umum yang tidak ramah lingkungan. Mitigasi atau adaptasi yang perlu

dilakukan adalah :

1. Pertanian berwawasan lingkungan (pertanian organic) untuk meminimalkan penggunaan

pupuk anorganik, pestisida, herbisida, fungisida, dan bahan kimia lainnya.

2. Prinsip dasar sistem pertanian berwawasan lingkungan adalah :

a. Produksi dikontrol oleh keragaman sistem

b. Memadukan tanaman pohon, tanaman pangan, tanaman pakan, ternak, tanaman

penutup tanah.

c. Mempertahankan kesuburan tanah dengan menggunakan bahan organik

d. Hama dan penyakit dikontrol secara terpadu.

e. Melaksanakan konservasi tanah dan air dengan menggunakan tanaman.

3. Harus mengikuti kaidah sebagai berikut :

a. Menggunakan sedikit mungkin input bahan kimia.

b. Melaksanakan tindakan konservasi tanah dan air.

c. Menjaga stabilitas produksi untuk jangka panjang dan berkelanjutan.

d. Memperhatikan keseimbangan ekosistem.

e. Mampu menyediakan kebutuhan lokal, dalam negeri dan bahkan untuk ekspor.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan oleh Dinas Pertanian dan Perikanan, secara

internal meliputi :

1. Belum optimalnya kinerja pelayanan. Hal itu terkait dengan kapasitas sumberdaya

aparatur yang perlu terus-menerus ditingkatkan.

2. Kurangnya sarana dan prasarana. Hal itu terkait dengan alokasi anggaran yang relatif

terbatas untuk menyediakan sarana prasarana pertanian yang memadai.

3. Kurangnya dukungan regulasi yang memungkinkan kinerja Dinas Pertanian dan

Perikanan bisa optimal.

Permasalahan yang dihadapi secara eksternal adalah :

1. Alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian sehingga berpengaruh pada

rendahnya capaian produksi pertanian.

2. Kepemilikan lahan oleh petani yang sebagian besar sebagai penggarap, sangat rentan

untuk terjadinya alih fungsi lahan untuk non-pertanian.

3. Kurangnya akses petani terhadap sumberdaya modal dan pemasaran.

4. Produktivitas petani masih perlu ditingkatkan.

5. Dukungan infrastruktur pertanian yang kurang.

6. Belum optimalnya kegiatan kesmavet dan keswan.

7. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani.

8. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian.

9. Semakin terbatasnya tenaga kerja trampil dan produktif yang mau bekerja di sektor

pertanian.

10. Semakin meningkatnya pendapatan dan kesadaran masyarakat sehingga menuntut

produk pertanian yang semakin aman dikonsumsi.

3.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi atau hal yang harus

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang

signifikan bagi OPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau

sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan

layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan kriteria di atas, maka isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pertanian dan

Perikanan saat ini dan 5 tahun mendatang adalah :

1. Alih fungsi lahan, luas lahan dan status kepemilikan lahan oleh petani.

2. Belum optimalnya pelayanan dan penyuluhan bidang pertanian.

3. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan.

4. Ketahanan pangan kota.

5. Jaminan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan

peluang yang ada di Kota Depok serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam

masyarakat, maka VISI Pemerintah Kota Depok tahun 2016 – 2021 yang hendak dicapai

dalam tahapan ketiga Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok adalah

“Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius”

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Depok no. 07 tahun 2016

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun

2016 – 2021.

Unggul didefinisikan sebagai : Menjadi yang terbaik dan terdepan dalam

memberikan pelayanan publik, memiliki Sumber Daya Manusia yang sejahtera, kreatif dan

berdaya saing yang bertumpu pada ketahanan keluarga.

Nyaman didefinisikan sebagai : Terciptanya suatu kondisi ruang kota yang bersih,

sehat, asri, harmonis, berwawasan lingkungan, aman, dan ramah bagi kehidupan

masyarakat.

Religius didefinisikan sebagai : Terjaminnya hak-hak masyarakat dalam

menjalankan kewajiban agama bagi masingmasing pemeluknya, yang terjamin dalam

peningkatan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kemuliaan dalam akhlak,

moral, dan etika serta berwawasan kenegaraan dan kebangsaan yang berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945.

Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dapat terlaksana dan

berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Guna mewujudkan Visi Kota

Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius, maka ditetapkanlah langkah-langkah yang harus

dilakukan melalui 5 misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan

2. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif dan berdaya Saing

3. Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh dan Berkeadilan

4. Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang merata, Berwawasan Lingkungan dan

Ramah Keluarga

5. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam melaksanakan Nilai-nilai Agama dan

Menjaga Kerukunan antar Umat Beragama Serta meningkatkan Kesadaran Hidup

Berbangsa dan Bernegara

Mengingat eratnya kaitan antara Revisi Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Kota

Depok dengan dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus

menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya

indikator kinerja Dinas harus diarahkan untuk mencapai target kinerja yang telah

ditentukan dalam RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi

Pemerintah Kota Depok, Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok berkontribusi untuk

mewujudkan sebagian Misi dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki yaitu

Misi Ketiga “Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan”.

4.2 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dan merupakan

sesuatu yang akan dicapai dan dihasilkan pada kurun waktu tertentu. Dinas Pertanian

dan Perikanan Kota Depok mendukung tujuan 3 dari Misi ketiga sebagai berikut :

1. Meningkatkan aktivitas ekonomi berbasis potensi lokal.

4.3 Sasaran

Sasaran merupakan tolok ukur keberhasilan misi yang dijalankan dalam mencapai Tujuan.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok yaitu :

1. Meningkatnya perekonomian dan perluasan pengembangan ekonomi wilayah daerah

berbasis pemanfaatan potensi lokal,

4.4 Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis,

rasional dan komprehensif. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan

pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan

komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD

dengan efektif dan efisien.

Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok menetapkan strategi sebagai berikut :

1. Menjaga Stabilitas ketersediaan Pangan dan stabilitas harga;

4.5 Arah Kebijakan

Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok untuk mencapai

tujuan dan sasaran adalah dengan :

1. Mengembangkan agri bisnis yang berdaya saing

Tabel 4.1.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pertanian dan Perikanan

1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19 21 22

1 Peningkatan kualitas sumber daya

aparatur

persentase diklat ,bimtek,

sosialisasi,

workshop,seminar,lokakar

ya,semiloka,capacity

building

100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan

kualitas sumber

daya aparatur

Peningkatan kualitas

sumber daya

aparatur

Peningkatan Administrasi

Perkantoran

persentase penyediaan

administrasi perkantoran

100% 100% - 100% 100% 100% Meningkatkan

Administrasi

Perkantoran

Peningkatan

Administrasi

Perkantoran

Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur


sarana dan prasarana

aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan

sarana dan

Prasarana Aparatur

Peningkatan sarana

dan Prasarana

Aparatur

pengembangan sistem

pelaporan kinerja dan

keuangan pertahun

2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan

Nilai LAKIP OPD CC B B BB BB A

cakupan laporan kinerja

dan keuangan

12 DOK 12 DOK 12 DOK 12 DOK 12 DOK 12 DOK

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Triwulan

4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

Peningkatan kualitas perencanaan

pembangunan

Cakupan dokumen

perencanaan

pembangunan

100% 100% 100% 100% 100% 100% Meningkatkan

kualitas

perencanaan

pembangunan


perencanaan

pembangunan

No Visi Misi Tujuan Sasaran Uraian Indikator Kinerja Target

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Program

Kota Depok

yang Unggul,

Nyaman dan

Religius

Misi 1 :

Mewujudkan

Pelayanan Publik

yang Profesional

dan Transparan

Tujuan 2:

Meningkatkan tata

kelola

pemerintahan

yang baik dan

transparan

Sasaran 1 :

Meningkatnya

kualitas manajemen

pemerintahan yang

akuntabel

Peningkatan Sistem Pelaporan

capaian Kinerja dan keuangan

Meningkatkan

Sistem Pelaporan

capaian Kinerja dan

keuangan

Peningkatan Sistem

Pelaporan capaian

Kinerja dan keuangan

Target Target KebijakanTarget Target

1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19 21 22

Kontribusi PDRB Pertanian

(%)

1,44 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34

1 Kota Depok

yang Unggul,

Nyaman dan

Religius

Jumlah produksi tanaman

pangan dan hortikultura

unggulan

1. Produksi padi (ton) 1600 1800 1800 1800 1800 1800

2. Produksi Tanaman Hias

(tangkai)

250000 260000 280000 300000 325000 350000

3. Produksi belimbing

(ton)

2500 2750 3000 3250 3500 4000

4. Produksi sayuran (ton) 6500 6600 6700 6800 6900 7000

5. Produksi palawija (ton) 1500 1500 1500 1500 1500 1500

6. Produksi jambu biji

(ton)

5000 5000 5000 5000 5000 5000

1. Jumlah promosi

ketahanan Pangan

1 1 1 1 1

2. PPH 98,27 98,29 98,40 98,52 98,60 98,70

1. Jumlah Pengembangan

Tehnologi Pertanian

3 komoditi 3 komoditi 3 komoditi 3 komoditi 3 komoditi 3 komoditi

2. Produksi benih ikan

konsumsi (ekor/thn)

38.326.437 39.092.965 39.874.824 40.672.320 41.485.766 42.315.481

3. Jumlah produksi ikan

hias (ekor/thn)

87.631.896 89.384.533 91.172.223 92.995.667 94.855.580 96.752.691

Misi 3 :

Mengembangkan

ekonomi mandiri,

kokoh dan

berkeadilan

No Visi Misi Tujuan Sasaran Uraian Indikator Kinerja


Target Target KebijakanTarget Target Target

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Program

Mengembangkan

Budidaya Pertanian

dan Perikanan

Pengembangan

Budidaya Pertanian

dan Perikanan

Peningkatan ketahanan pangan

dan Holtikultura

Meningkatkan

ketahanan pangan

dan Holtikultura

Peningkatan

ketahanan pangan

dan Holtikultura

Peningkatan Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

Meningkatkan

Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

Peningkatan

Kewaspadaan Pangan

dan Gizi

Pengembangan Budidaya

Pertanian dan Perikanan

Sasaran 1.

Meningkatnya

perekonomian dan

perluasan

pengembangan

ekonomi wilayah

daerah berbasis

pemanfaatan potensi

lokal.

Tujuan 3 ;

Meningkatkan

aktivitas ekonomi

berbasis potensi

lokal

1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17 19 21 22

1 Kota Depok 1. Produksi Daging (Ton) 12788 13172 13567 13974 14393 14825

2. Produksi Telur (Ton) 3865 3942 4021 4102 4184 4267

3. Produksi Susu (liter) 1576017 1599657 1623652 1648007 1672726 1697817

4. Pasar Hewan Terbangun 0 0 0 1 0 0

1. Jumlah pelayanan

kesehatan hewan (ekor)

3.000 3,150 3,300 3,450 3,600 3,750

2. Jumlah Layanan RPH

(ekor/thn)

36,500 37,200 37900 38600 39200 39700

1. Jumlah pengujian Asal

Hewan per tahun

4 4 4 4 4 4

2. Tanaman Pangan dan

Hortikultura yang diuji per

tahun

4 4 4 4 4 4

3. Jumlah Pengujian asal

ikan (temuan)

1 2 2 2 2 2

Promosi Hasil Produksi Pertanian,

Perikanan dan Peternakan

Jumlah promosi 1 4 4 4 4 4 Mempromosikan

Hasil Produksi

Pertanian,

Perikanan dan

Peternakan

Promosi Hasil

Produksi Pertanian,

Perikanan dan

Peternakan

Peningkatan Pelayanan Bidang

Pertanian dan Penyuluhan

Jumlah Kelompok tani 140 148 156 162 170 178 Meningkatkan

Pelayanan Bidang

Pertanian dan

Penyuluhan

Peningkatan

Pelayanan Bidang

Pertanian dan

Penyuluhan

No Visi Misi Tujuan Sasaran Uraian Indikator Kinerja


2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Program Target Target KebijakanTarget Target Target

Pengawasan Produk Pertanian,


Mengawasi Produk

Pertanian,

Perikanan dan

Peternakan

Pengawasan Produk

Pertanian, Perikanan

dan Peternakan

Pengembangan Produksi Hasil

Peternakan

Mengembangkan

Produksi Hasil

Peternakan

Pengembangan

Produksi Hasil

Peternakan

Peningkatan Pelayanan

Peternakan

Meningkatkan

Pelayanan

Peternakan

Peningkatan

Pelayanan

Peternakan

Misi 3 :

Mengembangkan

ekonomi mandiri,

kokoh dan

berkeadilan

Tujuan 3 ;

Meningkatkan

aktivitas ekonomi

berbasis potensi

lokal

Sasaran 1.

Meningkatnya

perekonomian dan

perluasan

pengembangan

ekonomi wilayah

daerah berbasis

pemanfaatan potensi

lokal.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Berdasarkan strategi kebijakan yang disampaikan dalam bab IV, maka disusun program

dan kegiatan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2016-

2021. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Program 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Capacity Building

Program 2 : Pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan :

1. Rapat Koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

2. Penyediaan sarana informasi

3. Penyedian ATK

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Penyediaan makanan dan minuman

6. Penyediaan peralatan rumah tangga

7. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Program 3 : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

2. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraaan bermotor

3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Pengadaan Pakaian Olahraga

5. Pemeliharaan Gedung Kantor

6. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan Kantor

Program 4 : Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan keuangan semesteran

Program 5 : Peningkatan kualitas data dan perencanaan

Kegiatan :

1. Forum OPD

2. Penyusunan Revisi Renstra 2016-2021

3. Penyusunan Draft Renstra 2021-2026

Program 6 : Peningkatan ketahanan pangan dan hortikultura

Kegiatan :

1. Kegiatan Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan

Hortikultura

2. Kegiatan Pelatihan SDM Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kegiatan Arboretum

Program 7 : Peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi

Kegiatan :

1. Kegiatan Gerakan Konsumsi makan ikan

2. Kegiatan Konsumsi Protein Asal Hewan

3. Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura

4. Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan dan Pola Pangan Harapan

5. Kegiatan Gerakan Konsumsi pangan non beras

6. Kegiatan sosialisasi Toko Tani Indonesia (TTI) dan monitoring penyaluran Rastra dan

TTI

7. Kegiatan Stabilitas Harga dan Cadangan Pangan

8. Kegiatan Pelatihan penganekaragaman bahan pangan non beras

9. Kegiatan Pelatihan pengolahan dan peningkatan mutu hasil perikanan

Program 8 : Pengembangan Budidaya Pertanian dan Perikanan

Kegiatan :

1) Kegiatan Peningkatan Produksi Perikanan

2) Kegiatan Operasional UPTD BBI

3) Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana BBI

4) Kegiatan Pengembangan Teknologi Pertanian

5) Kegiatan Pemutakhiran Kajian Data LP2B

Program 9 : Pengembangan Produksi Hasil Peternakan

Kegiatan :

1) Kegiatan Pengembangan Budidaya Ternak

2) Kegiatan Penerapan Pengolahan Limbah Ternak

3) Kegiatan Pengembangan Usaha Hasil Peternakan

4) Kegiatan Pasar Hewan

Program 10 : Peningkatan Pelayanan Peternakan

Kegiatan :

1) Kegiatan Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis

2) Kegiatan Pelayanan Puskeswan dan Check point

3) Kegiatan Sarana Prasarana Puskeswan dan Check Point

4) Kegiatan Pembangunan Puskeswan

5) Kegiatan Operasional Puskeswan

6) Kegiatan Sarana Prasarana RPH

7) Kegiatan Tata Kelola RPH Tapos

Program 11 : Peningkatan Pengawasan Produk Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Kegiatan :

1. Kegiatan Pengujian Keamanan Produk Tanaman Pangan dan Hortikultura

2. Kegiatan Pengujian Keamanan Produk Perikanan

3. Kegiatan Pengawasan Kesehatan Masyarakat Veteriner

4. Kegiatan Fasilitasi Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan

Program 12 : Promosi Hasil Produksi Pertanian, Perikanan dan Peternakan

Kegiatan :

1) Kegiatan Promosi Produk Ikan

2) Kegiatan Promosi Pertanian dan Perikanan

3) Kegiatan Promosi hasil-hasil hortikultura

4) Kegiatan promosi peternakan

Program 13 : Peningkatan pelayanan bidang pertanian dan penyuluhan

Kegiatan :

1) Kegiatan Dukungan Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan Kelompok Tani

Program 14 : Penanggulangan Kemiskinan Terpadu

Kegiatan :

1. Pemberdayaan petani marginal dan P2WKSS

BAB VI

INDIKATOR KINERJA

Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra disajikan dalam Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2016-2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Peningkatan kualitas sumber daya

aparatur

persentase diklat ,bimtek,

sosialisasi,

workshop,seminar,lokakar

ya,semiloka,capacity

building

100% 100% 150.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 150.000.000,00 100% 900.000.000,00

1. Capacity Building 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000 150.000.000

Peningkatan Administrasi

Perkantoran


administrasi perkantoran

100% 100% 1.090.000.000,00 100% 1.199.000.000,00 - 1.323.900.000,00 100% 1.464.840.000,00 100% 1.603.364.000,00 100% 1.777.000.000,00 100% 8.458.104.000,00

1. Kegiatan Penyediaan ATK 150.000.000 165.000.000 181.500.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000

2. Kegiatan Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan 100.000.000 110.000.000 121.000.000 135.000.000 149.000.000 165.000.000

3. Kegiatan Penyediaan Komponen

instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor 10.000.000 11.000.000 17.100.000 18.000.000 19.800.000 18.000.000

4. Kegiatan Penyediaan Peralatan

Rumah Tangga 40.000.000 44.000.000 48.400.000 53.240.000 58.564.000 65.000.000

5. Kegiatan Makanan dan Minuman 110.000.000 121.000.000 133.100.000 150.000.000 165.000.000 180.000.000

6. Kegiatan Rapat Koordinasi dan

Konsultansi Dalam dan Luar Daerah 600.000.000 660.000.000 726.000.000 798.600.000 870.000.000 957.000.000

7. Kegiatan Sarana Informasi 80.000.000 88.000.000 96.800.000 110.000.000 121.000.000 150.000.000

1

Dana (Rp) Target Dana (Rp) Target Dana (Rp)

Kondisi Akhir Indikator Program RPJMD

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Target Dana (Rp) Dana (Rp) Target Dana (Rp)

Kode

Bidang Urusan

Pemerintahan/Penunjang Urusan

Pemerintahan dan Program

Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja Program

dan kegiatan

Kondisi Awal

Indikator

Program dan

kegiatan

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Target Dana (Rp) Target Target

Tabel 6‑1

Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2016 - 2021

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Peningkatan sarana dan Prasarana

Aparatur


sarana dan prasarana

aparatur

100% 100% 555.000.000,00 100% 663.000.000,00 100% 729.300.000,00 100% 802.230.000,00 100% 852.627.500,00 100% 974.000.000,00 100% 4.576.157.500,00

1. Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 250.000.000 275.000.000 302.500.000 332.750.000 366.025.000 400.000.000

2. Kegiatan Pemeliharaan

Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung

Kantor 25.000.000 27.500.000 30.250.000 33.275.000 36.602.500 41.000.000

3. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor 80.000.000 88.000.000 96.800.000 106.480.000 100.000.000 130.000.000

4. Kegiatan Rehabilitasi Bangunan

Kantor 120.000.000 132.000.000 145.200.000 159.720.000 160.000.000 195.000.000

5. Kegiatan Pemeliharaan Gedung

Kantor 80.000.000 88.000.000 96.800.000 106.480.000 120.000.000 130.000.000

6. Kegiatan Pengadaan Pakaian

Olahraga 52.500.000 57.750.000 63.525.000 70.000.000 78.000.000

pengembangan sistem

pelaporan kinerja dan

keuangan pertahun

2 laporan 2 laporan 35.000.000,00 2 laporan 38.500.000,00 2 laporan 42.350.000,00 2 laporan 46.585.000,00 2 laporan 52.000.000,00 2 laporan 57.250.000,00 2 laporan 271.685.000,00

Nilai LAKIP OPD CC CC B B BB BB A A

cakupan laporan kinerja

dan keuangan

12 DOK 12 DOK 12 DOK 12 DOK 12 DOK 12 DOK 12 DOK 12 DOK

Jumlah Laporan Evaluasi

Kinerja Triwulan

4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan 4 laporan

1. Kegiatan penyusunan pelaporan

keuangan semesteran 35.000.000 38.500.000 42.350.000 46.585.000 52.000.000 57.250.000

Peningkatan Sistem Pelaporan

capaian Kinerja dan keuangan

1



2016 2017 2018 2019 2020 2021


Kode

Bidang Urusan





dan kegiatan

Kondisi Awal

Indikator

Program dan

kegiatan



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


perencanaan pembangunan

Cakupan dokumen

perencanaan

pembangunan

100% 100% 75.000.000,00 100% 132.500.000,00 100% 90.750.000,00 100% 199.825.000,00 100% 100.000.000,00 100% 170.000.000,00 100% 768.075.000,00

1. Kegiatan Forum OPD 75.000.000 82.500.000 90.750.000 99.825.000 100.000.000 110.000.000

2. Kegiatan Revisi Renstra 2016-2021 50.000.000

3. Kegiatan Penyusunan Draft Renstra

2021-2026 - - - - 60.000.000

4. Kegiatan Kajian Pendukung LP2B - - 1 100.000.000

Kontribusi PDRB Pertanian

(%)1,44 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,34

Jumlah produksi tanaman

pangan dan hortikultura

unggulan

1.700.000.000,00 1.870.000.000,00 2.057.000.000,00 2.262.700.000,00 2.150.500.000,00 2.365.550.000,00 12.405.750.000,00

1. Produksi padi (ton) 1598 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1800

2. Produksi Tanaman Hias

(tangkai)

246825 250000 260000 280000 300000 325000 350000 350000

3. Produksi belimbing

(ton)

2493 2500 2750 3000 3250 3500 4000 4000

4. Produksi sayuran (ton) 6484 6500 6600 6700 6800 6900 7000 7000

5. Produksi palawija (ton) 1442 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

6. Produksi jambu biji

(ton)

5038 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

1. Kegiatan Pertanian Terpadu Sistem

Integrasi Tanaman dan Ternak 350.000.000 385.000.000 423.500.000 465.850.000 500.000.000 550.000.000

2. Kegiatan Diversifikasi Komoditi

Pertanian 300.000.000 330.000.000 363.000.000 399.300.000 400.000.000 440.000.000

3. Kegiatan Optimalisasi Kebun

Belimbing 300.000.000 330.000.000 363.000.000 399.300.000 400.000.000 440.000.000

4. Kegiatan Landscape Tanaman Hias 250.000.000 275.000.000 302.500.000 332.750.000 350.000.000 385.000.000

5. Kegiatan Arboretum 500.000.000 550.000.000 605.000.000 665.500.000 500.500.000 550.550.000

Kondisi Awal

Indikator

Program dan

kegiatan




2016 2017 2018 2019 2020 2021


1


Kode

Bidang Urusan





dan kegiatan

Peningkatan ketahanan pangan

dan Hortikultura

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Jumlah promosi

ketahanan Pangan

750.000.000,00 1 825.000.000,00 1 907.500.000,00 1 1.006.200.000,00 1 1.020.000.000,00 1 1.122.000.000,00 1 5.630.700.000,00

2. PPH 98,17 98,27 98,29 98,40 98,52 98,60 98,70 98,70

1. Kegiatan Gemar makan ikan 200.000.000 220.000.000 242.000.000 266.200.000 260.000.000 286.000.000

2. Kegiatan Konsumsi Makan telur dan

minum susu 200.000.000 220.000.000 242.000.000 270.000.000 270.000.000 297.000.000

3. Kegiatan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Hortikultura 150.000.000 165.000.000 181.500.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000

4. Kegiatan Pemberdayaan Petani

Marginal dan P2WKSS 200.000.000 220.000.000 242.000.000 270.000.000 270.000.000 297.000.000

1. Jumlah Pengembangan

Tehnologi Pertanian

3 komoditi 3 komoditi 940.000.000,00 3 komoditi 2.965.000.000,00 3 komoditi 3.353.832.494,00 3 komoditi 4.640.400.000,00 3 komoditi 6.310.000.000,00 3 komoditi 6.970.000.000,00 3 komoditi 25.179.232.494,00

2. Produksi benih ikan

konsumsi (ekor/thn)

37574939 38326437 39092965 39874824 40672320 41485766 42315481 42315481

3. Jumlah produksi ikan

hias (ekor/thn)

85913624 87631896 89384533 91172223 92995667 94855580 96752691 96752691

4. luas lahan Pendukung

LP2B

164 150 155

1.Kegiatan Pelatihan Pembudidaya

Ikan Konsumsi dan Ikan Hias 200.000.000 220.000.000 242.000.000 280.000.000 280.000.000 320.000.000

2. Kegiatan Pembangunan Irigasi

pertanian dan perikanan (saluran

tersier) - - 2.525.400.000

3. Kegiatan Pengembangan Pertanian 5000 m2 5.000.000.000 5000 m2 6.250.000.000

4. Kegiatan Operasional UPTD BBI 250.000.000 275.000.000 302.500.000 335.000.000 350.000.000 400.000.000

5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan

Prasarana BBI

490.000.000

Pembangunan

gedung kantor 2.470.000.000

Pembangunan

pagar jalan setapak 2.809.332.494

pembebasan lahan

di depan (samping

jalan masuk) 1.500.000.000 pembangunan tower 680.000.000

Pengembangan Budidaya

Pertanian dan Perikanan

1

Dana (Rp) Target

Peningkatan Kewaspadaan

Pangan dan Gizi

Dana (Rp) Target Dana (Rp)


2016 2017 2018 2019 2020 2021


Kode

Bidang Urusan





dan kegiatan

Kondisi Awal

Indikator

Program dan

kegiatan



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Produksi Daging (Ton) 12416 12788 490.715.000,00 13172 2.781.100.000,00 13567 2.834.210.000,00 13974 1.472.000.000,00 14393 1.690.000.000,00 14825 762.000.000,00 14825 10.030.025.000,00

2. Produksi Telur (Ton) 3789 3865 3942 4021 4102 4184 4267 4267

3. Produksi Susu (liter) 1552726 1576017 1599657 1623652 1648007 1672726 1697817 1697817

4. Pasar Hewan Terbangun 0 0 0 0 1 0 0 0

1. Kegiatan Dukungan Budidaya

Ternak Ruminansia 189.715.000 200.000.000 220.000.000 242.000.000 270.000.000 300.000.000

2. Kegiatan Pengembangan Budidaya

Ternak dan Pengolahan Limbah Ternak 136.000.000 149.600.000 164.560.000 210.000.000 200.000.000 220.000.000

3. Kegiatan Dukungan Pengolahan

Hasil Peternakan 165.000.000 181.500.000 199.650.000 220.000.000 220.000.000 242.000.000

4. Kegiatan Pasar Hewan 1500 m2 2.250.000.000 1500 m2 2.250.000.000 pagar dan DED 800.000.000 Pembangunan 1.000.000.000

1. Jumlah pelayanan

kesehatan hewan (ekor)

2,987 3.000 4.702.311.000,00 3,150 4.820.091.050,00 3,300 5.499.768.402,50 3,450 5.596.628.232,63 3,600 4.675.620.000,00 3,750 4.983.000.000,00 3,750 30.277.418.685,13

2. Jumlah Layanan RPH

(ekor/thn)

30,100 36,500 37,200 37900 38600 39200 39700 39700

1. Kegiatan Pengamatan, Pencegahan

dan Pemberantasan Penyakit Hewan

Menular Strategis dan 300.000.000 350.000.000 307.680.000 300.000.000 391.000.000 364.000.000

2. Kegiatan Pelayanan Puskeswan dan

Check point 240.530.000 240.598.000 - -

3. Kegiatan Pembangunan Puskeswan Pembangunan lt 1 935.000.000

Pembangunan

lanjutan 990.000.000

4. Kegiatan Operasional Puskeswan 200.000.000 250.000.000

5. Kegiatan Sarana Prasarana RPH 1.901.180.000 1.855.862.000 1.764.775.800 1.739.700.000 1.484.620.000 1.569.000.000

6. Kegiatan Tata Kelola RPH Tapos 2.260.601.000 2.373.631.050 2.492.312.603 2.566.928.233 2.600.000.000 2.800.000.000

Pengembangan Produksi Hasil

Peternakan

Peningkatan Pelayanan

Peternakan

1



2016 2017 2018 2019 2020 2021


Kode

Bidang Urusan





dan kegiatan

Kondisi Awal

Indikator

Program dan

kegiatan



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Jumlah pengujian Asal

Hewan per tahun

4 jenis temuan 4 100.000.000,00 4 350.000.000,00 4 385.000.000,00 4 455.000.000,00 4 500.000.000,00 4 600.000.000,00 4 2.390.000.000,00

2. Tanaman Pangan dan

Hortikultura yang diuji per

tahun

3 jenis temuan 4 4 4 4 4 4 4

3. Jumlah Pengujian asal

ikan (temuan)

1 2 2 2 2 2 2

1. Kegiatan Pengujian Keamanan

Produk Tanaman Pangan dan

Hortikultura 100.000.000 150.000.000 165.000.000 185.000.000 203.000.000 250.000.000

2. Kegiatan Pengujian Keamanan

Produk Perikanan - 50.000.000 55.000.000 80.000.000 88.000.000 100.000.000

3. Kegiatan Fasilitasi Penerapan

Keamanan Produk Asal Hewan 150.000.000 165.000.000 190.000.000 209.000.000 250.000.000

Promosi Hasil Produksi Pertanian,


1. Jumlah promosi 1 1 1.250.000.000,00 4 1.325.000.000,00 4 1.457.500.000,00 4 1.700.000.000,00 4 1.700.000.000,00 4 1.870.000.000,00 4 9.302.500.000,00

1. Kegiatan Promosi Produk Ikan 250.000.000 275.000.000 302.500.000 350.000.000 350.000.000 385.000.000

2. Kegiatan Promosi Pertanian dan

Perikanan 500.000.000 500.000.000 550.000.000 650.000.000 650.000.000 715.000.000

3. Kegiatan Promosi hasil-hasil

hortikultura 250.000.000 275.000.000 302.500.000 350.000.000 350.000.000 385.000.000

4. Kegiatan promosi peternakan 250.000.000 275.000.000 302.500.000 350.000.000 350.000.000 385.000.000

Peningkatan Pelayanan Bidang

Pertanian dan Penyuluhan

1. Jumlah Kelompok tani 132 140 500.000.000,00 148 750.000.000,00 156 825.000.000,00 162 842.500.000,00 170 866.750.000,00 178 953.425.000,00 178 4.737.675.000,00

1. Kegiatan Dukungan Penyuluhan

Pertanian dan Kelembagaan

Kelompok Tani 500.000.000 750.000.000 825.000.000 842.500.000 866.750.000 953.425.000

Pengawasan Produk Pertanian,


1



2016 2017 2018 2019 2020 2021


Kode

Bidang Urusan





dan kegiatan

Kondisi Awal

Indikator

Program dan

kegiatan



BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan Tahun 2016-2021 merupakan dokumen

perencanaan lima tahun yang disusun untuk menetapkan strategi dan program dalam rangka

menjawab tantangan dan peluang pembangunan bidang pertanian yang ada sekarang.

Berdasarkan visi dan misi di atas, selanjutnya disusun berbagai program dan kegiatan

yang akan menjadi pedoman bagi unit kerja yang ada di Dinas Pertanian dan Perikanan dalam

menyusun rencana kerja tahunan. Renstra ini bersifat fleksibel, oleh karenanya dapat

dilakukan review sesuai dengan dinamika yang berkembang, atau adanya kebijakan yang

menyebabkan perlu dilakukan perubahan.

pemerintah kota depokdkppp.depok.go.id/wp-content/uploads/2019/04/renstra-dkp... · 2019. 4....

Documents