pemerintah kabupaten sukabumi badan … blh 2016-2… · berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi,...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP Komplek Perkantoran Jajaway Jl. Jendral Sudirman Telepon (0266) 436428 Fax. (0266) 436427
E-mail: [email protected] Website: http://kabsukabumi.silh.menlh.go.id
Palabuhanratu Sukabumi 43164
KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI
Nomor : 900/ -BLH/2011
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,
Menimbang : a. Bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif,
efisien, efektif, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan
guna terselenggaranya tata kelola kepemerintahan yang baik, dilaksanakan salah
satunya melalui Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup (BLH) sebagai
dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) BLH yang disusun setiap tahun, dan
merupakan satu kesatuan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
- 2 -
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
- 3 -
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di
Wilayah Provinsi;
31. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4 -
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
34. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2013 - 2018;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
37. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Nomor 21);
38. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
39. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
40. Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
SUKABUMI TAHUN 2016 - 2021.
KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
Tahun 2016 - 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.
KEDUA : Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU yang selanjutnya disebut Renstra Badan Lingkungan Hidup merupakan
dokumen untuk memberikan arah pembangunan guna mendukung pencapaian
Visi dan Misi Jangka Panjang Kabupaten Sukabumi Tahun 2005 – 2025, serta
Visi dan Misi Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 –
2021.
KETIGA : Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016–2021 sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi serta penganggaran sejak tahun 2016 s/d
2021.
KEEMPAT : Sistematika Penulisan Renstra Badan Lingkungan Hidup Tahun
2016 – 2021 meliputi :
BAB I : PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika
penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)
- 5 -
Menggambarkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD,
Sumber Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan PD
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan
evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi PD dalam periode 2016-2021
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisikan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan PD yang
berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan RPJM
Daerah Kabupaten Sukabumi.
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan pendekatan
kinerja, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan,
penentuan lokasi kegiatan dan sumber pendanaan.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BLH MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021
BAB VII : PENUTUP
KELIMA : Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada tanggal : Desember 2016
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP,
Ir. DADEN GUNAWAN. M.Si
NIP. 19590422 199603 1 002
i
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukabumi 2016 - 2021 ini dengan baik dan lancar.
Renstra Badan Lingkungan Hidup ini disusun sebagai implementasi dari Undang-
Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
mengharuskan setiap SKPD memiliki dokumen perencanaan pembangunan yang
koordinatif, integratif, sinkron dan sinergis. Dalam penyusunannya mengacu atau
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 – 2021.
Renstra Badan Lingkungan Hidup ini tentu masih banyak kekurangan, oleh karena
itu sumbang saran dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan
Renstra yang akan datang.
Akhirnya dengan segala keterbatasan, keberadaan Renstra BLH ini mudah-
mudahan bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala daya dan upaya
kita. Amin.
Palabuhanratu, Desember 2016
KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Ir. DADEN GUNAWAN, MSi NIP. 19590422 199603 1 002
ii
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1 1.2. Landasan Hukum 2 1.3. Maksud dan Tujuan 7 1.4. Sistematika Penulisan 7 BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH 2.1. Tugas, Fungsi dan Perangkat Daerah 9 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah 12 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 13 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat
Daerah
18 BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Perangkat Daerah
20 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Terpilih
21 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 23 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS 24 3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis 32 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 33 4.2. Strategi dan Kebijakan 34 BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
38 BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD KABUPATEN SUKABUMI 2016 -2021
45 BAB VII PENUTUP 47 LAMPIRAN : MATRIKS RENSTRA BLH TAHUN 2016-2021
1
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Pemerintah Pusat telah menetapkan dasar-dasar Pengelolaan Lingkungan Hidup
adalah pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development). Pembangunan
berkelanjutan mempunyai konsepsi dasar pembangunan yang dapat memenuhi
kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk
mencukupi kebutuhannya. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan
pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Sukabumi perlu
didukung dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance)
dan pemerintahan yang bersih (Clean Government) dimana salah satu yang
menjadi tolak ukurnya adalah Rencana Strategis (Renstra).
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencaaan Pembangunan Nasional, serta berpedoman kepada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, maka setiap SKPD
wajib membuat dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Rencana Strategis
Perangkat Daerah (Renstra PD), yang memuat tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara
lebih spesifik dan terukur serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.
Renstra sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah adalah dokumen perencanaan taktis strategis yang
menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program
yang akan dilaksanakan secara terencana dan bertahap melalui sumber
pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan
bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Untuk itu Renstra
akan menjadi dasar perencanaan tahunan daerah dan penyusunan anggaran
pembangunan dan belanja daerah.
2
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Isu pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi
ditengarai sebagai salah satu kabupaten yang cenderung mengalami degradasi
lingkungan yang cukup signifikan, yang salah satu sebabnya adalah terkait dengan
perencanaan pembangunan yang tidak seimbang dengan tingkat perhatian
terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang baik. Pemanfaatan
dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan seyogianya dilaksanakan
dengan mengacu kepada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang
telah mempertimbangkan (i) keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup;
(ii) keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup; dan (iii) keselamatan, mutu
hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Sukabumi sebagai Perangkat Daerah
(PD) yang merupakan bagian dari jajaran Pemerintahan Daerah Kabupaten
Sukabumi menyusun Renstra BLH untuk periode 2016-2021. Renstra BLH
Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 yang memuat Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan untuk masa 5 (lima) tahun ke
depan yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
1.2. Landasan Hukum
Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen RENSTRA
Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, yaitu :
1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republlik Indonesia
Nomor 4400);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4700);
8) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
14) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
15) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
4
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
16) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana
Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4406);
17) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
25) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
26) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
5
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
27) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
28) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
29) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
30) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah
Di Wilayah Provinsi;
31) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
32) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
85 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
33) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun
1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
34) Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air
dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4395);
35) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;
36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
6
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
37) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
38) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup
(RPL);
39) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
40) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Tata Laksana Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
Hidup Kabupaten/Kota;
41) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Persyaratan Kompetensi Dalam Penyusunan Dokukmen Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan Hidup dan Persyaratan Lembaga Pelatihan Kompetensi
Penyusun Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
42) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup;
43) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak
Lingkungan Hidup;
44) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sukabumi 2005-2025;
45) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun
2013 - 2018;
46) Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 22 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012 - 2032;
47) Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Tahun 2012 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sukabumi Nomor 21);
48) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021;
49) Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
7
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
50) Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi.
1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra BLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021 sebagai dokumen
perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan, ditetapkan dengan
maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen BLH
Kabupaten Sukabumi di dalam mewujudkan visi dan misi daerah, cita-cita dan
tujuan organisasi, arah pembangunan yang disepakati bersama. Tujuannya adalah
mengoptimalkan penggunaan sumberdaya BLH dan stakeholders terkait agar
dapat bersinergis, terpadu, terarah, terintegrasi dan terkoordinasi serta saling
melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak dalam
mencapai tujuan bersama.
1.4. Sistematika
Sistematika penulisan Rencana Strategis BLH Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-
2021 terdiri atas:
BAB I : PENDAHULUAN
Berisikan latar belakang, tujuan, landasan hukum dan sistematika
penulisan
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH (PD)
Menggambarkan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD, Sumber
Daya PD, Kinerja Pelayanan PD, Tantangan dan Peluang
Pengembangan Pelayanan PD
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN
FUNGSI
Menjelaskan isu-isu strategis yang akan dihadapi, berdasarkan
evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi PD dalam periode 2016-2021
BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Berisikan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan PD yang
berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan RPJM
Daerah Kabupaten Sukabumi.
BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
8
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Menjelaskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif berdasarkan pendekatan
kinerja, program prioritas urusan wajib dan urusan pilihan,
penentuan lokasi kegiatan dan sumber pendanaan.
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BLH MENGACU PADA TUJUAN DAN
SASARAN RPJMD TAHUN 2016-2021
BAB VII : PENUTUP
9
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 .Tahun 2012 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Peraturan Daerah Nomor
56 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukabumi bahwa Badan Lingkungan Hidup merupakan
Lembaga Teknis Daerah unsur pendukung tugas Bupati yang melaksanakan
urusan di bidang lingkungan hidup, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan
hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok, Badan Lingkungan Hidup mempunyai
fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja di bidang lingkungan hidup;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
c. pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan; tata
lingkungan dan analisis dampak lingkungan; pengawasan dan pengendalian
pencemaran lingkungan; pengendalian kerusakan lingkungan; kemitraan,
pengembangan kapasitas dan penaatan hukum lingkungan;
d. pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan
kearsipan;
e. penerbitan izin di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan badan;
f. penerbitan rekomendasi/pengesahan analisis dampak lingkungan, UKL-UPL,
SPPL, IPPLH dan dokumen lingkungan hidup lainnya yang setara untuk
penerbitan perizinan oleh SKPD terkait;
g. pengawasan dan pengendalian teknis pasca penerbitan perizinan yang
diterbitkan badan dan SKPD terkait;
h. pembinaan UPTB di lingkungan badan;
i. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja lain di bidang
tugasnya;
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
10
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Adapun Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup mengacu pada SOTK baru
Tahun 2012 dapat dilihat pada Gambar 2.1, terdiri dari:
a. Kepala Badan Lingkungan Hidup
b. Sekretariat, membawahkan:
1. Sub Bagian Perencanaan dan Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
c. Bidang Tata Lingkungan dan Analisis Dampak Lingkungan, membawahkan:
1. Sub Bidang Tata Lingkungan
2. Sub Bidang Analisis Dampak Lingkungan
d. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan,
membawahkan:
1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian B3, Limbah B3, dan sampah
2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air, Tanah dan
Udara
e. Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan:
1. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Lahan, Hutan dan Tata Air
2. Sub Bidang Pengendalian Kerusakan Keanekaragaman Hayati, Pesisir dan Laut
f. Bidang Kemitraan, Pengembangan Kapasitas dan Penaatan Hukum
Lingkungan, membawahkan:
1. Sub Bidang Kemitraan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan
2. Sub Bidang Penaatan Hukum Lingkungan
g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan
1. Kepala UPTB
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Kelompok Jabatan Fungsional Keahlian Khusus
h. Kelompok Jabatan Fungsional
11
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Gambar 2.1. Bagan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi
12
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
2.2.1. Kepegawaian
Sumberdaya aparatur pegawai BLH Kabupaten Sukabumi yang merupakan salah
satu modal dasar untuk menciptakan profesionalisme adalah sebagian besar
berpendidikan Sarjana. Adapun komposisi pegawai BLH Kabupaten Sukabumi
berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 2.1. Komposisi Pegawai BLH Kabupaten Sukabumi berdasarkan Tingkat
Pendidikan
NO. Pendidikan Golongan
Jumlah I II III IV
1 SD 1 1
2 SLTP -
3 SLTA 5 5
4 Sarjana Muda / Akademi 3 3
5 STRATA 1 (S1) 12 1 15
6 STRATA 2 (S2) 3 5 6
7 STRATA 3 (S3) 1 1
Jumlah 1 8 15 7 31
Selain jumlah pegawai tersebut, di BLH Kabupaten Sukabumi terdapat Tenaga
Kerja Sukarela (TKS) sebanyak 8 orang.
2.2.2. Sarana dan Prasarana
Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah
tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang
tersedia di Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sukabumi sebagai
berikut:
1 (satu) lokal bangunan untuk sekertariat
2 (dua) lokal bangunan untuk kepala bidang dan kasubid
1 (satu) lokal bangunan UPTB Laboratorium Lingkungan
1 (satu) lokal bangunan untuk aula
2 (dua) lokal bangunan untuk smoking area dan kantin
1 (satu) lokal bangunan untuk Bank Sampah percontohan
4 (empat) unit mobil operasional bidang
1 (satu) unit mobil operasional sekretariat
1 (satu) unit mobil operasional laboratorium
13
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
1 (satu) unit mobil operasional pemantauan dan pengawasan kualitas
lingkungan
1 (satu) paket perlengkapan alat-alat laboratorium lingkungan
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3.1. Kinerja Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan
Hidup
Mengacu pada Visi, Misi, Kebijakan Umum yang telah ditetapkan pada Rencana
Strategis Tahun 2010-2015, bahwa Stándar Pelayanan Minimal (SPM) bidang
lingkungan hidup meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam misi Badan
Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi, akan tetapi dalam mewujudkan misi
tersebut, penerapan Standar Pelayanan Minimal sudah masuk di dalamnya dan
diakomodir pada kegiatan secara berkesinambungan hingga tahun 2013 sesuai
batas akhir pencapaian SPM. Adapun pelaksanaan tahun 2014 dan 2015
didasarkan kebijakan daerah dan kelayakan atau relevansi dari setiap jenis
pelayanan dalam mengukur kinerja urusan lingkungan hidup.
Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008
Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup
Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal
Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Bahwa
SPM Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan
dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah yang menangani urusan
lingkungan hidup, dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi,
memiliki 4 (empat) jenis pelayanan dasar, yaitu:
1. Pelayanan pencegahan pencemaran air;
2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
3. Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk
produksi biomassa; dan
4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Adapun realisasi dari pelaksanaan tiap jenis pelayanan dasar tersebut setiap tahun
dari 2010-2015 adalah sebagai berikut :
14
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Tabel 2.2. Realisasi Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Pencegahan
Pencemaran Air
Tahun Target Realisasi Pencapaian
(%) Persentase
(%)
Fisik
(Perusahaan)
Persentase
(%)
Fisik
(Perusahaan)
2010 40 10 40 10 100
2011 60 15 40,2 10 67
2012 80 20 80 20 100
2013 100 24 100 24 100
2014* 100 24 100 24 100
2015 100 24 100 24 100 Ket : * Tahun 2014 adalah masa transisi, target disesuaikan dengan tahun 2013
Realisasi kinerja SPM Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Air periode
2010-2015 sebesar 100% atau sebanyak 24 usaha dan/atau kegiatan yang telah
memenuhi persyaratan administrasi dalam kepemilikan dokumen lingkungan, dan
persyaratan teknis sehingga air limbah yang dihasilkan memenuhi baku mutu.
Tabel 2.3. Realisasi Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Pencegahan
Pencemaran Udara dari Sumber Tidak Bergerak
Tahun Target Realisasi Pencapaian
(%) Persentase
(%)
Fisik
(Perusahaan)
Persentase
(%)
Fisik
(Perusahaan)
2010 40 6 40 6 100
2011 60 10 60 10 100
2012 80 14 80 14 100
2013 100 20 100 20 100
2014* 100 20 100 20 100
2015 100 20 100 20 100 Ket : * Tahun 2014 adalah masa transisi, target disesuaikan dengan tahun 2013
Realisasi kinerja SPM Jenis Pelayanan Pencegahan Pencemaran Udara dari
Sumber Tidak Bergerak periode 2010-2015 sebesar 100% atau sebanyak 20 usaha
dan/atau kegiatan yang telah memenuhi persyaratan administrasi dalam
kepemilikan dokumen lingkungan, dan persyaratan teknis emisi dari sumber tidak
bergerak (cerobong) sehingga emisi udara yang dikeluarkan memenuhi baku
mutu.
Tabel 2.4. Realisasi Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Informasi Status
Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa
Tahun Target Realisasi Pencapaian
15
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Persentase
(%)
Fisik
(Ha)
Persentase
(%)
Fisik
(Ha)
(%)
2010 40 132.778 0 0 100
2011 60 199.182 0 0 100
2012 80 265.576 0 0 100
2013 100 331.970 0 0 100
2014* 100 331.970 0 0 100
2015 100 331.970 0,045 150 100 Ket : * Tahun 2014 adalah masa transisi, target disesuaikan dengan tahun 2013
Realisasi kinerja SPM Jenis Pelayanan Informasi Status Kerusakan Lahan
dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa hingga Tahun 2015 sebesar 0,045 %
atau sebanyak 150 Ha dari target 331.970 Ha. Pada tahun 2013 hanya
dilaksanakan penyusunan peta kondisi awal luas wilayah untuk kegiatan produksi
biomassa. Pada tahun 2015 dilakukan .Pencapaian target tersebut tidak terealisasi
secara optimal setiap tahunnya karena terbatasnya sumber daya manusia, luasnya
wilayah yang teridentifikasi sebagai lahan dan/atau tanah untuk produksi
biomassa, sarana prasarana, dan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung
pencapaian target tersebut.
Tabel 2.5.Realisasi Target Pencapaian SPM Jenis Pelayanan Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau
Perusakan Lingkungan Hidup
Tahun Target Realisasi Pencapaian
(%) Persentase
(%)
Fisik
(Pengaduan)
Persentase
(%)
Fisik
(Pengaduan)
2010 60 5 24 2 100
2011 70 6 35 3 100
2012 80 8 90 9 100
2013 90 9 50 7 100
2014* 100 11 64 5 100
2015 100 11 109 12 100 Ket : * Tahun 2014 adalah masa transisi, target disesuaikan dengan tahun 2013
Pada periode Tahun 2010-2015 target jumlah pengaduan masyarakat yang ada dan
ditangani terkait lingkungan hidup sebanyak 50 pengaduan. Akan tetapi jumlah
pengaduan yang ada dan ditangani pada 2010-2015 sebanyak 38 pengaduan.
Secara keseluruhan pencapaian indicator kinerja untuk pengaduan masyarakat
terkait lingkungan hidup yang ada dan ditangani sebesar 100%.
2.3.2. Kinerja Pencapaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Pada
RPJMD Kabupaten Sukabumi 2010-2015
16
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Sasaran dan indicator kinerja urusan lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh
Badan Lingkungan Hidup dalam RPJMD Kabupaten Sukabumi 2010-2015 adalah
sebagai berikut :
Tabel 2.6. Indicator dan Target Kinerja Urusan Lingkungan Hidup 2010-2015
Indikator Kinerja Capaian Kinerja (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Cakupan Pengawasan
Terhadap
Pelaksanaan
AMDAL
50,6 60,8 70,9 81 91,1 100
6
Perusahaan
10
Perusahaan
17
Perusahaan
23
Perusahaan
24
Perusahaan
27
Perusahaan
Kualitas Air Sungai
Sesuai Standar
20,0 33,3 53,3 66,7 80 100
3 Sungai 6 Sungai 10 Sungai 15 Sungai 20 Sungai 25 Sungai
Pengendalian
Kualitas Udara Pada
Lokasi Rawan
Pencemaran Udara
30 32 34 36 38 40
1 Titik 2 Titik 4 Titik 6 Titik 8 Titik 10 Titik
Penanganan Hukum
Terhadap Pencemar
Lingkungan
25 28 31,0 34 37 40
2 Pengaduan 3
Pengaduan
9
Pengaduan
5
Pengaduan
7
Pengaduan
12
Pengaduan
1. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan AMDAL
Realisasi indikator kinerja RPJMD untuk Cakupan Pengawasan Terhadap
Pelaksanaan AMDAL periode 2010-2015 sebanyak 27 usaha dan/atau
kegiatan, atau 100%. dengan ketaatan terhadap ketentuan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan yang tertuang dalam dokumen AMDAL mencapai
65%.
2. Kualitas Air Sungai Sesuai Standar
Realisasi indikator kinerja RPJMD untuk Kualitas Air Sungai Sesuai Standar
periode 2010-2015 sebanyak 25 sungai yang telah dilakukan pemantauan dan
pengendalian kualitas airnya dari target 48 sungai utama yang ada di
Kabupaten Sukabumi. Adapun kondisi air sungai dari 25 sungai tersebut
berada pada posisi Tercemar Ringan.
3. Pengendalian Kualitas Udara Pada Lokasi Rawan Pencemaran Udara
Realisasi indikator kinerja RPJMD untuk Pengendalian Kualitas Udara Pada
Lokasi Rawan Pencemaran Udara periode 2010-2015 sebanyak 10 titik
pemantauan.
4. Penanganan Hukum Terhadap Pencemar Lingkungan
Realisasi indikator kinerja RPJMD untuk Penanganan Hukum Terhadap
Pencemar Lingkungan Udara periode 2010-2015 sebanyak 38 pengaduan.
17
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Selain pencapaian kinerja dari target kinerja SPM Bidang Lingkungan Hidup dan
RPJMD Urusan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa capaian yang mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten
Sukabumi, antara lain:
Tabel 2.7. Pencapaian Kinerja Pelaksanaan Tupoksi
INDIKATOR
KINERJA
KINERJA
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
- - 76.312.728 71.116.000 105.944.000 120.430.000
Sejak tahun 2012 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi menetapkan PAD
melalui layanan pengujian kualitas lingkungan yang dilaksanakan oleh UPTB
Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi. Dasar
hokum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 6
Tahun 2013 Tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Laboratorium
Lingkungan, Kesehatan Hewan dan Veteriner. Berikut ini target dan realisasi PAD
UPTB Laboratorium Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi:
Izin Lingkungan - - - - 60 Izin 85 Izin
Izin PPLH (IPLC
dan Izin TPS LB3)
29 IPLC 10 IPLC 8 IPLC 32 IPLC 15 IPLC 29 IPLC
8 Izin
TPS LB3
11 Izin
TPS LB3
8 Izin TPS
LB3
20 Izin
TPS LB3
11 Izin TPS
LB3
21 Izin TPS
LB3
Rekomendasi
AMDAL, UKL-
UPL, SPPL
• AMDAL : 40 (Hingga 2015)
• UKL-UPL : 736 (Hingga 2015)
• SPPL : 1143 (Hingga 2015)
Sarana, Prasarana
dan SDM
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
• Bank Sampah : 88 Unit (Hingga 2015)
• IPAL Komunal : 7 Unit (Hingga 2015)
• Sarana Pengelolaan Sampah : 993 Unit (Hingga 2015)
• Kader Lingkungan : 47 Orang (Setiap Kecamatan)
• Sekolah Berbudaya Lingkungan : : 30 Sekolah (SD, SMP, SMA)
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Mendasarkan pada kondisi eksisting saat ini serta dampak negatif dari
pertumbuhan ekonomi, penduduk serta perubahan sosial dan budaya maka yang
menjadi tantangan potensial dalam pengelolaan lingkungan hidup adalah sebagai
berikut :
30,000,000
50,000,000
100,000,000 120,000,000 76,312,728 71,116,000
105,944,000 120,453,000
2011 2012 2013 2014 2015
Target Realisasi Linear (Target)
18
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
a. Wilayah Kabupaten Sukabumi yang luas merupakan daerah yang rentan
terhadap bencana alam (Gunung berapi, Tsunami, Gelombang pasang)
b. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam
(SDA) yang jika diekploitasi dan digunakan dengan tidak mengindahkan
keberlanjutan akan berdampak terhadap pencemaran dan kerusakan
sumberdaya alam (SDA)
c. Ancaman terhadap kerusakan ekosistem akibat bencana alam (abrasi, banjir
dan gerakan tanah, dll) maupun perilaku manusia (penambangan liar,
penjarahan hutan, dan penangkapan ikan dengan bahan peledak, dll)
d. Potensi pencemaran yang diakibatkan oleh industri, kendaraan bermotor,
sampah, maupun limbah rumah tangga
e. Ancaman kerusakan kawasan hutan, pantai, sungai akibat peningkatan aktifitas
pariwisata yang tidak ramah lingkungan, serta masih kurangnya pendekatan
lingkungan dalam penataan kawasan wisata
f. Terpusatnya kegiatan industri hanya di daerah utara Kabupaten Sukabumi
yang memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan di wilayah tersebut
g. Masih lemahnya komitmen dan pemahaman para pemangku kepentingan,
pelaku industri/dunia usaha, masyarakat dan stakeholders dalam pelestarian
fungsi lingkungan
h. Sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan ketersediaan anggaran
pengelolaan lingkungan yang belum memadai.
Mengacu pada kompleksitas tantangan pengelolaan lingkungan hidup di
Kabupaten Sukabumi, diperlukan upaya terencana dalam mengoptimalkan
peluang yang ada menjadi unsur kekuatan untuk menjaga kelesatrian fungsi
lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi dalam mendukung pembangunan,
dikarenakan:
a. Kabupaten Sukabumi memiliki wilayah yang sangat luas terdiri dari
Gunung, Rimba, Laut, Pantai dan Sungai
b. Sukabumi merupakan Daerah Tujuan Wisata (DTW)
c. Sukabumi merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam
(SDA) yang besar
d. Kabupaten Sukabumi merupakan salah satu daerah penyangga Jabodetabek
e. Kabupaten Sukabumi memiliki keanekaragaman hayati yang banyak
f. Ketersediaan pasokan dan kualitas sumber daya alam di Kabupaten
Sukabumi
g. Kabupaten Sukabumi menjadi tempat tumbuhnya industri karena jaraknya
yang tidak terlalu jauh dari Ibukota sehingga memudahkan untuk pemasaran
hasil produksi dari kegiatan industri
19
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
III
h. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Lingkungan Hidup memiliki
sumberdaya manusia yang cukup berkualitas
i. Pengembangan pengetahuan sumberdaya aparatur, kesadaran masyarakat,
LSM, dunia usaha dan stakeholders lainnya untuk berperan aktif, baik dalam
pengelolaan lingkungan hidup, informasi lingkungan, kesadaran hukum dan
kerjasama merupakan kunci utama dalam pelaksanaan pengelolaan
lingkungan hidup yang perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan
j. Persepsi yang sama dari para pengambilan kebijakan dalam perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan dengan memperhatikan aspek lingkungan
secara benar dan baik.
ISU-ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Perangkat Daerah
20
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Urusan lingkungan hidup mengambil peran dalam mensukseskan tercapainya Visi
Kabupaten Sukabumi 2016-2021, yaitu “Terwujudnya Kabupaten Sukabumi
Yang Religius dan Mandiri”. Ada beberapa permasalahan penting yang perlu
mendapat perhatian, diantaranya sebagai berikut :
a. Bagi sebagian besar para pelaku usaha, masyarakat dan para pengambil
kebijakan masih beranggapan bahwa melakukan proses produksi atau
kegiatan yang ramah lingkungan memerlukan biaya yang mahal dan
memperbesar biaya produksi dan memperkecil keuntungan serta menghambat
investasi
b. Terbatasnya kelompok masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan
belum terintegrasi dengan pemerintah secara program dan perencanaan, serta
terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menjaga kualitas
lingkungan untuk menjaga kualitas hidup manusia
c. Peningkatan aktifitas transportasi dan industri sebagai peningkatan aktifitas
perekonomian dan bisnis memang terus diupayakan. Kondisi ini suka tidak
suka
menyebabkan meningkatnya pencemaran lingkungan
d. Keterpihakan para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup
masih relatif rendah sehingga upaya penguatan kelembagaan lingkungan
hidup dan alokasi anggaran masih relatif rendah dibandingkan dengan sektor
lain
e. Permasalahan lingkungan dalam pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya
dapat menerapakan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle), meningkatnya
pembuangan limbah cair domestik dan home industry ke aliran sungai dengan
tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu, penyerobotan daerah sempadan
sungai untuk permukiman, serta keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Kondisi ini menyebabkan tidak saja mengurangi estetika lingkungan tetapi
telah mengancam pada pencemaran lingkungan
f. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan dan pemberdayaan
masyarakat untuk peduli terhadap pengelolaan sampah secara mandiri
g. Ancaman peningkatan pencemaran air tanah yang menyebabkan air tanah ke
depan tidak layak untuk dikonsumsi, menurunnya kuantitas air tanah dan debit
sungai
h. Ancaman bencana alam yang meliputi letusan gunungapi, gempa bumi, angin
ribut, banjir, tanah longsor, tsunami, serta kekeringan menjadi tantangan
dimasa depan, sehingga usaha penanggulangan bencana dan penyadaran
masyarakat harus terus dilakukan
i. Penurunan kualitas sumberdaya hutan dan lahan yang ditandai dengan
semakin bertambahnya luas lahan kritis dan nilai kekritisan lahan
21
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
j. Peningkatan sumber emisi gas rumah kaca, emisi gas buang sumber bergerak
dan tidak bergerak
k. Peningkatan limbah cair, padat, dan B3
l. Kurangnya penyediaan ruang terbuka hijau khususnya di Kawasan Perkotaan
m. Degradasi keanekaragaman hayati
n. Pengelolaan lingkungan areal pertambangan dan bertambahnya penambangan
illegal tanpa izin
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih
Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang
dan capaian kinerja yang telah diraih periode sebelumnya, Visi Pembangunan
Kabupaten Sukabumi untuk periode 2016-2021 adalah :
Berdasarkan identifikasi visi pembangunan serta penjabaran secara umum, maka
ditetapkan misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Sukabumi
sebagai berikut:
1. Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal
melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan
lingkungan;
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional; dan
4. Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah.
Dalam mengoptimalkan potensi yang telah dimiliki, mengantisipasi kondisi dan
permasalahan yang ada, memanfaatkan peluang, serta menghadapi tantangan,
untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Sukabumi yang Religius dan Mandiri,
maka rumusan empat Misi Kabupaten Sukabumi ditetapkan dalam tujuan
operasional yaitu:
Misi 1 - Meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis ekonomi lokal
melalui bidang agribisnis, pariwisata dan industri yang berwawasan lingkungan;
a. Meningkatkan daya beli dan ketahanan pangan masyarakat melalui
pengembangan agribisnis, lembaga keuangan pertanian
b. Meningkatkan daya beli masyarakat melalui pengembangan minapolitan
“Terwujudnya Kabupaten Sukabumi Yang Religius dan Mandiri”
22
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
c. Meningkatkan kesempatan dan produktivitas Kerja serta melindungi hak-hak
pekerja
d. Menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pembangunan
industri di berbagai sektor yang memiliki daya saing dan berwawasan
lingkungan
e. Meningkatkan pengembangan pariwisata dan ekonomi masyarakat berbasis
potensi local
f. Meningkatkan kesehjahteraan Masyarakat melalui pengembangan ekonomi
masyarakat berbasis ekonomi local
Misi 2 - Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing dan religius;
a. Meningkatkan pemahaman, penghayatan, pengamalan, dan pengembangan
nilai-nilai keagamaan
b. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
c. Meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan yng efektif dan efisien
Misi 3 - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional;
a. Mewujudkan reformasi birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik
dan bersih
Misi 4 - Optimalisasi pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur daerah;
a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Kepada Masyarakat
b. Meningkatkan Kualitas Derajat Kesehatan Masyarakat
c. Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan untuk menghasilkan
SDM yang religius, mandiri dan berdaya saing
d. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung
perekonomian
Dalam mewujudkan Visi Kabupaten Sukabumi, khususnya terkait dengan tugas
dan fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) terdapat pada Misi ke 4 (empat) yaitu
“Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah”.
Dalam rangka mewujudkan pencapaian Misi – 4 yaitu Optimalisasi Pelayanan
Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah ditempuh melalui prioritas
pembangunan yang terkait dengan Lingkungan Hidup yaitu “Peningkatan
Kualitas Pelayanan Inftrastruktur Dasar”.
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah merumuskan tujuan
pembangunan Tahun 2015-2019, yaitu memastikan kondisi lingkungan berada
23
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada
rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan
sumberdaya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional.
Berdasarkan tujuan pembangunan ini, peran utama Kementerian tahun 2015 2019
yang akan diusung, adalah : (1) Menjaga kualitas LH yang memberikan daya
dukung, pengendalian pencemaran, pengelolaan DAS, keanekaragaman hayati
serta pengendalian perubahan iklim; (2) Menjaga luasan dan fungsi hutan untuk
menopang kehidupan, menyediakan hutan untuk kegiatan sosial, ekonomi rakyat,
dan menjaga jumlah dan jenis flora dan fauna serta endangered species; (3)
memelihara kualitas lingkungan hidup, menjaga hutan, dan merawat
keseimbangan ekosistem dan keberadaan sumberdaya.
Sasaran strategis pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-
2019 adalah :
(1) Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung
lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat, dengan indikator
kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berada pada kisaran 66,5-68,6,
angka pada tahun 2014 sebesar 63,42. Anasir utama pembangun dari besarnya
indeks ini yang akan ditangani, yaitu air, udara dan tutupan hutan (2) Memanfaatkan potensi Sumberdaya hutan dan lingkungan hutan secara
lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang
berkeadailan, dengan indikator kinerja peningkatan kontribusi SDH dan LH
terhadap devisa dan PNBP. Komponen pengungkit yang akan ditangani yaitu
produksi hasil hutan, baik kayu maupun non kayu (termasuk tumbuhan dan
satwa liar) dan eksport (3) Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta
keberadaan SDA sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung
pembangunan berkelanjutan, dengan indikator kinerja derajat keberfungsian
ekosistem meningkat setiap tahun. Kinerja ini merupakan agregasi berbagai
penanda (penurunan jumlah hotpsot kebakaran hutan dan lahan, peningkatan
populasi spesies terancam punah, peningkatan kawasan ekosistem esensial
yang dikelola oleh para pihak, penurunan konsumsi bahan perisak ozon, dan
lain-lain).
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
24
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang yang hendak dilaksanakan meliputi:
kebijakan dan strategi pengembangan wilayah; kebijakan dan strategi
pengembangan struktur ruang; dan kebijakan dan strategi pengembangan pola
ruang. Dalam hal kebijakan pengembangan wilayah di Kabupaten Sukabumi
diwujudkan melalui pembagian 2 (dua) Wilayah Pengembangan (WP) yaitu WP
Utara dan WP Selatan.
Adapun strategi pengembangan wilayah untuk kawasan diatas dilakukan dengan
mengendalikan pengembangan wilayah, mendorong pengembangan wilayah,
membatasi pengembangan wilayah dan meningkatkan pengembangan wilayah.
Salah satu upaya yang dilakukan dalam membatasi pengembangan wilayah adalah
dengan mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan lindung yang telah
ditetapkan.
Berikut ini kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Sukabumi dengan
mengacu kepada RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032:
25
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
No Kebijakan Strategi
1 Pencapaian luas kawasan lindung hutan dan non hutan; a. Menetapkan kawasan-kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi kawasan lindung;
b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung;
c. Memulihkan secara bertahap kawasan lindung yang telah berubah fungsi; dan
d. Membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung.
2 Pengembangan sentra agribisnis berorientasi sistem agropolitan dan
minapolitan;
a. Meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran; b. Mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;
c. Mempertahankan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B); dan
d. Mengembangkan kawasan minapolitan.
3 Pengembangan wisata budaya, wisata alam, dan wisata buatan
memanfaatkan potensi alam dan memperhatikan kelestarian
lingkungan hidup dan budaya;
a. Mengembangkan kawasan wisata budaya;
b. Mengembangkan kawasan wisata alam; c. Mengembangkan kawasan wisata buatan;
d. Mengembangkan komoditas wisata berorientasi pasar mancanegara, pelestarian lingkungan dan penelitian.
4 Pengembangan kawasan peruntukan industri bertumpu pada potensi
sumber daya lokal;
a. Membangun dan menata kawasan industri;
b. Membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri;
c. Mengembangkan dan menata industri rumah tangga; d. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri; dan
e. Meningkatkan kemitraaan antar-industri.
5 Pengembangan sistem pusat kegiatan dan peningkatan sistem
pelayanan sarana dan prasarana wilayah secara berjenjang dan
sinergis; dan
a. Memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan
wilayah Utara dan wilayah Selatan;
b. Menetapkan sistem pusat kegiatan PKNp, PKW, PKLp, PKL, PPK, dan PPL; c. Memantapkan fungsi PKNp dan PKW sesuai standar pelayanan minimal;
d. Menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk,
pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
e. Memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis; f. Mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan sesuai dengan prinsip-prinsip
pengelolaan DAS dan mitigasi bencana;
g. Menata kawasan perkotaan dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Utara Kabupaten;
dan h. Menata kawasan pesisir dalam rangka pengembangan koridor Barat – Timur di wilayah Selatan Kabupaten.
6 Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. a. Mendukung penetapan Kawasan Strategis Nasional dengan fungsi khusus Pertahanan dan Keamanan;
b. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan khusus
pertahanan dan keamanan;
c. Mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan khusus pertahanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan keamanan.
26
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Dalam penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah perlu diperhatikan hasil Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kabupaten Sukabumi memasuki tahap
ketiga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025.
Dalam upaya merespon permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukabumi berkehendak untuk menerapkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) dalam rangka evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJP) Kabupaten Sukabumi Tahun 2005-2025 untuk memastikan bahwa ke
depan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP) pembangunan yang
dirancang telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan.
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), merupakan rangkaian analisis
yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah dan pemerintah
daerah wajib membuat dan melaksanakan KLHS. Pemerintah dan pemerintah
daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
yang berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau KRP pemerintah dan pemerintah daerah wajib
melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi:
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya,
- Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan
- Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) yang berpotensi
menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup, fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup.
Penerapan KLHS ini berkaitan dengan masih banyaknya permasalahan-
permasalahan di Kabupaten Sukabumi yang berkaitan dengan lingkungan
hidup dan pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan
kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat
27
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
terjaga sampai generasi yang akan datang. Berikut ini hasil analisis KLHS
terhadap KRP Kawasan Kabupaten Sukabumi 2012-2032:
28
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
No
Kebijakan Strategi
Isu Lingkungan Strategis Mitigasi Perumusan Alternatif
RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032
1 Pencapaian luas
kawasan lindung hutan
dan non hutan;
a. Menetapkan kawasan-kawasan di luar
kawasan hutan yang mempunyai fungsi
lindung menjadi kawasan lindung; b. Meningkatkan fungsi kawasan lindung;
c. Memulihkan secara bertahap kawasan
lindung yang telah berubah fungsi; dan
d. Membatasi pengembangan prasarana wilayah di sekitar kawasan lindung.
Ekosistem DAS
Cimandiri
Ekosistem DAS Cikaso
Ekosistem DAS Ciletuh
Ekosistem DAS Cibuni
Ekosistem DAS
Cisadane
Ekosistem DAS Citepus
Ekosistem DAS Citarum
Ekosistem DAS
Ciliwung
Ekosistem DAS
Cibareno
Pemanfaatan potensi hutan di
kawasan sekitarnya perlu disertai
dengan pemantauan dan pengendalian
yang ketat, untuk menghindari terjadinya pembukaan lahan hutan
yang tidak terkendali.
Pemantapan upaya-upaya restorasi
kawasan dan reklamasi kawasan yang
sudah dalam kondisi kritis
Penertiban kegiatan budidaya di
kawasan berfungsi lindung
Pembinaan terhadap masyarakat
pinggiran kawasan konservasi
maupun kawasan lindung.
Penguatan pengembangan kawasan
lindung;
Peningkatan perlindungan kawasan
konservasi oleh desa akan urban belt
Peningkatan, Pengelolaan dan
pemanfaatan luas area hutan serta
potensi hutan secara terkendali khususnya dalam pembukaan lahan
budidaya di hutan lindung dan juga
pelestarian kawasan lindung yang
disertai pemulihan lahan kritis.
2 Pengembangan sentra
agribisnis berorientasi
sistem agropolitan dan
minapolitan;
a. Meningkatkan akses jalan dari sentra
produksi pertanian ke pusat pemasaran;
b. Mengembangkan kawasan agrobisnis
berorientasi agropolitan; c. Mempertahankan kawasan lahan
pertanian pangan berkelanjutan (LP2B);
dan
d. Mengembangkan kawasan minapolitan.
Ekosistem DAS
Cimandiri
Ekosistem DAS Cikaso
Ekosistem DAS Ciletuh
Ekosistem DAS Cibuni
Ekosistem DAS
Cisadane
Ekosistem DAS Citepus
Ekosistem DAS Citarum
Ekosistem DAS
Ciliwung
Ekosistem DAS
Cibareno
Pembangunan infrastruktur
penunjang kegiatan industri perikanan
disertai dengan upaya peningkatan
pengelolaan limbah keluarannya.
Pemanfaatan lahan secara efisien untuk pengembangan budidaya
perikanan, disertai dengan upaya
optimalisasi produksi agar dapat
menekan laju alih fungsi lahan.
Penetapan RTH sebanyak 30% dari
luasan kawasan yang termanfaatkan
Pengembangan kawasan strategis
sesuai kepentingan pertumbuhan
ekonomi sentra agribisnis yang
berorientasi kepada pembangunan berkelanjutan yang beroriantasi pada
agropolitan dan minapolitan dengan
mengoptimalkan pusat-pusat
pelayanan kawasan.
29
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
No
Kebijakan Strategi
Isu Lingkungan Strategis Mitigasi Perumusan Alternatif
RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032
3 Pengembangan wisata
budaya, wisata alam,
dan wisata buatan
memanfaatkan potensi
alam dan
memperhatikan
kelestarian lingkungan
hidup dan budaya;
a. Mengembangkan kawasan wisata budaya;
b. Mengembangkan kawasan wisata alam;
c. Mengembangkan kawasan wisata buatan; d. Mengembangkan komoditas wisata
berorientasi pasar mancanegara,
pelestarian lingkungan dan penelitian.
Ekosistem DAS
Cimandiri
Ekosistem DAS Cikaso
Ekosistem DAS Ciletuh
Ekosistem DAS Cibuni
Ekosistem DAS
Cisadane
Ekosistem DAS Citepus
Ekosistem DAS Citarum
Ekosistem DAS
Ciliwung
Ekosistem DAS
Cibareno
Perlu batas/zona yang jelas mengenai
pengembangan pariwisata berbasis
potensi alam yang memanfaatkan
kawasan pesisir, diarahkan kepada green and clean development.
Pengembangan sarana dan prasarana
penunjang kepariwisataan di wilayah
pesisir pantai harus berbasis kepada
pemertahanan kualitas lingkungan sekitar dan pesisir.
Penataan perkembangan pariwisaata
dalam kaitannya dengan pemijahan
penyu;
Pengendalian wisata berdasarkan
daya dukung air jeram;
Pengembangan kawasan peruntukan
pariwisata terpadu berbasis
lingkungan dan mengoptimalkan potensi alam secara berkelanjutan
yang disertai upaya restorasi dan
reklamasi kawasan yang
tereksploitasi serta memperhatikan lingkungan hidup dan budaya
sekitarnya.
4 Pengembangan kawasan
peruntukan industri
bertumpu pada potensi
sumber daya lokal;
a. Membangun dan menata kawasan industri;
b. Membatasi pertumbuhan industri di luar
kawasan industri;
c. Mengembangkan dan menata industri rumah tangga;
d. Meningkatkan sarana dan prasarana
penunjang kegiatan industri; dan
e. Meningkatkan kemitraaan antar-industri.
Ekosistem DAS
Cimandiri
Ekosistem DAS Cikaso
Ekosistem DAS Ciletuh
Ekosistem DAS Cibuni
Ekosistem DAS
Cisadane
Ekosistem DAS Citepus
Ekosistem DAS Citarum
Ekosistem DAS
Ciliwung
Ekosistem DAS
Cibareno
Penerapan untuk perizinan
pembangunan kawasan untuk industri perlu lebih ketat dan jelas, dan
dipastikan ketersediaan air dan
pemanfaatannya sesuai dengan
karakteristik kawasan.
Masing-masing kegiatan industry
harus memiliki unit Pengolahan
Limbah yang sesuai dengan
karakteristik jenis polutannya
Dalam pembuatan IPAL harus memperhitungkan stream Standard
dari badan penerima
Dilakukan evaluasi dan monitoring
serta pemantauan secara berkala dan
terus menerus terhadap effluent
Pengembangan kawasan peruntukan industri sesuai dengan kemampuan
lahan dan sumber daya yang ada di
kawasan, seperti ketersediaan air,
pemberlakukan effluent standar yang ketat, beban pencemar yang
ditimbulkan harus dengan stream
standar Badan Air Penerima.
30
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
No
Kebijakan Strategi
Isu Lingkungan Strategis Mitigasi Perumusan Alternatif
RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032
Penetapan RTH sebanyak 30% dari
luasan kawasan yang termanfaatkan
Munculnya pencemaran lingkungan
baik air laut, udara maupun
pencemaran air permukaan perlu diantisipasi dengan penyertaan
pengelolaan limbah secara baik
Kegiatan industri yang dilakukan baik
skala besar maupun kecil harus
dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan yang terarah dan
dipastikan telah memuat upaya-upaya
pengelolaan lingkungan yang
memenuhi syarat.
Pengendalian pertambangan mineral
logam
Pelaksanaan RKL dan RPL PLTU
5 Pengembangan sistem
pusat kegiatan dan
peningkatan sistem
pelayanan sarana dan
prasarana wilayah
secara berjenjang dan
sinergis; dan
i. Memantapkan pengembangan 2 (dua) WP dan 8 (delapan) SWP dalam rangka
pemerataan pembangunan wilayah Utara
dan wilayah Selatan;
j. Menetapkan sistem pusat kegiatan PKNp, PKW, PKLp, PKL, PPK, dan PPL;
k. Memantapkan fungsi PKNp dan PKW
sesuai standar pelayanan minimal;
l. Menata dan mengembangkan sistem
jaringan prasarana wilayah yang dapat
menjadi pengarah, pembentuk, pengikat,
pengendali dan pendorong
pengembangan wilayah; m. Memantapkan keterkaitan fungsional
antar pusat kegiatan perkotaan dan
perdesaan secara sinergis;
Ekosistem DAS
Cimandiri
Ekosistem DAS Cikaso
Ekosistem DAS Ciletuh
Ekosistem DAS Cibuni
Ekosistem DAS
Cisadane
Ekosistem DAS Citepus
Ekosistem DAS Citarum
Ekosistem DAS
Ciliwung
Ekosistem DAS
Cibareno
Dihindari pengembangan sarana
jaringan jalan yang memanfaatkan kawasan berfungsi lindung
Perlu ditekan pemanfaatan kawasan
hutan bakau untuk dimanfaatkan
sebagai lahan untuk pembangunan
infrastruktur pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
Pengembangan sarana transportasi
publik yang lebih ramah lingkungan
dan memiliki pelayanan yang handal
Peningkatan teknologi pengelolaan
limbah yang dapat meminimalisir
dampak kegiatan, baik kegiatan
budidaya maupun non budidaya.
Pengembangan sarana dan sistem jaringan prasarana wilayah secara
berjenjang dan sinergis dengan
memperhatikan kawasan berfungsi
lindung dan memepertahankan kawasan yang yang memiliki vegetasi
ataupun potensi alam yang langka.
31
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
No
Kebijakan Strategi
Isu Lingkungan Strategis Mitigasi Perumusan Alternatif
RTRW Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032
n. Mengendalikan perkembangan kawasan
terbangun di kawasan perkotaan sesuai
dengan prinsip-prinsip pengelolaan DAS dan mitigasi bencana;
o. Menata kawasan perkotaan dalam rangka
pengembangan koridor Barat – Timur di
wilayah Utara Kabupaten; dan p. Menata kawasan pesisir dalam rangka
pengembangan koridor Barat – Timur di
wilayah Selatan Kabupaten.
6 Peningkatan fungsi
kawasan untuk
pertahanan dan
keamanan negara.
e. Mendukung penetapan Kawasan Strategis
Nasional dengan fungsi khusus
Pertahanan dan Keamanan; f. Mengembangkan kawasan lindung
dan/atau kawasan budidaya tidak
terbangun di sekitar kawasan khusus
pertahanan dan keamanan; g. Mengembangkan budidaya secara selektif
di dalam dan di sekitar kawasan khusus
pertahanan untuk menjaga fungsi
pertahanan dan keamanan; dan h. Turut serta menjaga dan memelihara aset-
aset pertahanan dan keamanan.
Ekosistem DAS
Cimandiri
Ekosistem DAS Cikaso
Ekosistem DAS Ciletuh
Ekosistem DAS Cibuni
Ekosistem DAS
Cisadane
Ekosistem DAS Citepus
Ekosistem DAS Citarum
Ekosistem DAS
Ciliwung
Ekosistem DAS
Cibareno
Disertai dengan kegiatan restorasi dan
reklamasi lahan kritis
Membatasi pemanfaatan lahan untuk
kegiatan budidaya yang berada di
kawasan strategis nasional yang
mempunyai fungsi khusus pertahanan
dan keamanan’
Peningkatan kapasitas tata kelola
kabupaten pada sektor pemerintahan.
Peningkatan fungsi kawasan untuk
pertahanan dan keamanan Negara
dengan menguatkan garis pertahanan pesisir sebagai kedaulatan NKRI.
32
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
Berdasarkan hasil identifikasi tantangan, peluang, dan permasalahan serta
kondisi terkini lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi. Dengan
mempertimbangkan analisis dari instrumen kebijakan, kajian lingkungan dan
pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan dalam pembangunan menjadi
konteks penting agar pembangunan di Kabupaten Sukabumi berkelanjutan.
Terdapat beberapa isu strategis yang menjadi prioritas dalam pengelolaan
lingkungan, diantaranya:
a. Luasnya wilayah pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi
b. Pertumbuhan jumlah penduduk yang akan berpengaruh terhadap
kebutuhan sumber daya alam
c. Kurangnya ketersediaan peraturan daerah dan pemanfaatannya dalam
pengelolaan lingkungan
d. Keterbatasan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan
e. Rendahnya kepedulian dan kesadaran serta peran serta masyarakat, dunia
usaha dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan hidup
f. Terbatasnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam
pengelolaan lingkungan hidup
g. Rendahnya ketersediaan data yang berkualitas
h. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak menerapkan konsep
keberlanjutan (sustainable)
i. Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan di Kabupaten
Sukabumi
j. Pencemaran dan kerusakan akibat penambangan, habitat pesisir dan
ekosistem laut
k. Kompleknya permasalahan lingkungan di Kabupaten Sukabumi
33
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
IV TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Sebagai manifestasi terhadap upaya pencapaian Visi Bupati Sukabumi Periode
2016-2021 Yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN SUKABUMI YANG
RELIGIUS DAN MANDIRI”, Misi ke-4 Bupati Sukabumi Periode 2016-2021
yang menjadi acuan pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup yaitu pada Misi
“Optimalisasi Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur Daerah”,
serta 5 (Lima) Program Prioritas (Janji) Bupati Sukabumi Periode Tahun 2016-
2021 menuju “Sukabumi Lebih Baik”, terutama yang berkenaan dengan
lingkungan yaitu “Pembangunan Infrastruktur Dan Pengembangan
Pariwisata Sukabumi Menjadi Destinasi Wisata Dunia Dan Optimalisasi
Pemanfaatan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Yang Berwawasan
Lingkungan” salah satunya melalui “Pelaksanaan Sukabumi Go Green”.
Tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukabumi
dirumuskan sebagai berikut:
a. Tujuan
1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
2. Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam Serta
Keanekaragaman Hayati
b. Sasaran
1. Meningkatnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
Hidup
2. Meningkatnya Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber
Daya Alam Serta Keanekaragaman Hayati
3. Meningkatnya Ekosistem dan Sumber Daya Pesisir
Selanjutanya untuk tujuan, sasaran jangka menengah Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukabumi periode 2016-2021 bisa dilihat di bawah ini:
34
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
No. TUJUAN SASARAN INDIKATOR
SASARAN SATUAN
EKSISTING
(2015)
TARGET KINERJA SASARAN
PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5 6
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 Pengendalian
Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Penanganan Pengaduan
Lingkungan Hidup
Pengaduan 38 12 12 12 12 12 12
Jumlah Masyarakat,
Lembaga/ Kelompok
Masyarakat, Stakeholders
dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Naskah
MoU
Belum ada
naskah MoU
10 10 10 10 10 10
Menurunnya Jumlah
Pencemaran Air Sungai
Sungai 5 3 4 4 5 5 5
Menurunnya Jumlah
Pencemaran Udara
Titik 10 10 10 10 10 10 10
Tertanganinya Izin
Lingkungan dan Izin PPLH
Izin 100 100 100 100 100 100 100
Menurunnya Pencemaran
Akibat Limbah B3 dan
Sampah
% 50 50 52 54 56 58 60
3 Perlindungan,
Rehabilitasi
dan Konservasi
Sumber Daya
Alam Serta
Konservasi
Sumber Daya
Alam
Meningkatnya
Perlindungan,
Rehabilitasi dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam Serta
Keanekaragaman
Hayati
Persentase Peningkatan
Pengelolaan Tutupan Lahan
(Vegetasi)
% 51 51 53 55 57 59 61
Persentase Peningkatan
Pengelolaan Taman
Keanekaragaman Hayati
% Belum ada
pengelolaan
Taman
Kehati
0 5 5 10 10 10
Meningkatnya
Ekosistem dan
Sumber Daya
Pesisir
Persentase Peningkatan
Pengelolaan dan
Rehabilitasi Ekosistem dan
Sumber Daya Pesisir
% 40 40 42 44 46 48 50
4.2. Strategi dan Kebijakan
Guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan
sasaran pengelolaan lingkungan hidup yang telah ditetapkan, diperlukan
strategi sebagai berikut:
Tujuan 1 – Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
Tujuan 2 – Meningkatkan Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber
Daya Alam
a. Pelestarian Fungsi, Pemeliharaan dan Pemanfaatan KEHATI
serta Sumber Daya Alam Berkelanjutan
Dalam rangka penguatan strategi, diperlukan dukungan kebijakan yang akan
menjadi pendorong kelancaran dan keterpaduan pencapaian tujuan dan sasaran
pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sukabumi, diantaranya:
Kebijakan 1 - Meningkatkan pelayanan penanganan pengaduan kasus
lingkungan hidup; mengembangkan PPNS/PPLH, termasuk
35
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
di dalamnya jabatan fungsional; meningkatkan kerjasama
dengan aparat penegak hukum/perda
Kebijakan 2 - Membina dan meningkatkan kapasitas SDM, partisipasi
masyarakat dan stakeholders dalam pengelolaan lingkungan
hidup
Kebijakan 3 - Identifikasi dan penanganan terhadap sumber-sumber
pencemaran
Kebijakan 4 - Penerbitan izin lingkungan dan izin PPLH
Kebijakan 5 - Menerapkan standar/aturan mengenai b3, limbah b3;
pengembangan upaya 3r, bank sampah, pengomposan dan
sistem pengolahan sampah yang terpadu; mengembangkan
program adipura yang lebih komprehensif
Kebijakan 6 - Melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi sumber daya
alam dan lingkungan hidup secara terkoordinasi;
melakukan inventarisasi grk secara berkesinambungan;
meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masyarakat
terkait perubahan iklim
Kebijakan 7 - Meningkatkan kualitas dan kuantitas kehati dengan
melakukan perlindungan spesies, ekosistem dan genetik
Kebijakan 6 - Melakukan inventarisasi, assessment (penilaian), dan secara
terkoordinasi melakukan pemulihan, rehabilitasi, pesisir dan
laut yang rusak
36
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
No Tujuan Sasaran Indikator
Kinerja Penjelasan Strategi Arah Kebijakan Program
1 Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Penanganan Pengaduan
Lingkungan Hidup
Jumlah Pengaduan Lingkungan
Hidup Yang Ditangani
Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatkan pelayanan penanganan
pengaduan kasus lingkungan hidup;
mengembangkan PPNS/PPLH, termasuk
di dalamnya jabatan fungsional;
meningkatkan kerjasama dengan aparat
penegak hukum/perda
Program Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Hidup
Jumlah Masyarakat, Lembaga/
Kelompok Masyarakat,
Stakeholders dalam Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Cukup Jelas Membina dan meningkatkan kapasitas
SDM, partisipasi masyarakat dan
stakeholders dalam pengelolaan
lingkungan hidup
Menurunnya Jumlah Pencemaran
Air Sungai
Jumlah Sungai yang Dipantau Identifikasi dan penanganan terhadap
sumber-sumber pencemaran
Menurunnya Jumlah Pencemaran
Udara
Jumlah Titik/Lokasi Rawan
Pencemaran Udara
Tertanganinya Izin Lingkungan
dan Izin PPLH
Jumlah Izin Lingkungan dan Izin
PPLH yang Dterbitkan
Penerbitan izin lingkungan dan izin
PPLH
Menurunnya Pencemaran Akibat
Limbah B3 dan Sampah
Persentase Peningkatan
Pengelolaan B3, Limbah B3 dan
Sampah
Menerapkan standar/aturan mengenai
b3, limbah b3; pengembangan upaya 3r,
bank sampah, pengomposan dan sistem
pengolahan sampah yang terpadu;
mengembangkan program adipura yang
lebih komprehensif
37
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
3 Meningkatkan
Perlindungan,
Rehabilitasi dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
Meningkatnya
Perlindungan,
Rehabilitasi dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam Serta
Keanekaragaman
Hayati
Persentase Peningkatan
Pengelolaan Tutupan Lahan
(Vegetasi)
Cukup Jelas Pelestarian Fungsi, Pemeliharaan dan
Pemanfaatan KEHATI serta Sumber Daya
Alam Berkelanjutan
Melakukan upaya rehabilitasi dan
konservasi sumber daya alam dan
lingkungan hidup secara terkoordinasi;
melakukan inventarisasi grk secara
berkesinambungan; meningkatkan
pengetahuan dan kapasitas masyarakat
terkait perubahan iklim
Program Perlindungan,
Rehabilitasi dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
Persentase Peningkatan
Pengelolaan Taman
Keanekaragaman Hayati
Cukup Jelas Meningkatkan kualitas dan kuantitas
kehati dengan melakukan perlindungan
spesies, ekosistem dan genetik
Meningkatnya
Ekosistem dan
Sumber Daya
Pesisir
Persentase Peningkatan
Pengelolaan dan Rehabilitasi
Ekosistem dan Sumber Daya
Pesisir
Cukup Jelas Melakukan inventarisasi, assessment
(penilaian), dan secara terkoordinasi
melakukan pemulihan, rehabilitasi,
pesisir dan laut yang rusak
38
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021
merupakan pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Badan Lingkungan
Hidup Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan perumusan tujuan, sasaran, strategi dan
kebijakan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahun 2016-2021, disusun rencana
operasional meliputi program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan
pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis BLH
dengan tetap mengacu pada program pembangunan program yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten sukabumi 2016-2021, yang mana terdapat 2 program utama dan 5
program pendukung bersifat rutin dan tidak termasuk pada belanja program urusan
wajib dan pilihan, sebagai berikut :
1. Program Utama
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
b. Program Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
2. Program Pendukung
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Program dan Kegiatan Prioritas
1. Program : Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
Indikator Kinerja :
1) Penanganan pengaduan lingkungan hidup
Keluaran (output) dari Indikator Kinerja ini adalah tertanganinya pengaduan
dalam pengelolaan lingkungan hidup. Target kinerja dari Indikator Kinerja
ini bersifat akumulatif. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target
39
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
per tahun sebanyak 12 pengaduan yang tertangani, dan pada akhir periode
2016-2021 terdapat 72 pengaduan yang tertangani.
2) Jumlah masyarakat, lembaga/kelompok masyarakat, stakeholders dalam
pengelolaan lingkungan hidup
Keluaran (output) dari Indikator Kinerja ini adalah terjalinnya kesepahaman
dengan masyarakat, lembaga/kelompok masyarakat, stakeholders dalam
pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan melalui Naskah MoU. Target
kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Melalui pertimbangan
sumber daya ditetapkan target per tahun sebanyak 10 Naskah MoU, dan pada
akhir periode 2016-2021 terdapat 60 Naskah MoU.
3) Menurunnya jumlah pencemaran air sungai
Keluaran (output) dari Indikator Kinerja ini adalah berkurangnya jumlah
sungai yang tercemar. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini tidak bersifat
akumulatif. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target sebanyak 3
sungai yang dipantau pada tahun pertama, 4 sungai pada tahun kedua dan
ketiga, dan 5 sungai pada tahun keempat, kelima dan keenam, dan pada akhir
periode 2016-2021 terdapat 26 sungai yang dipantau.
4) Menurunnya jumlah pencemaran udara
Keluaran (output) dari Indikator Kinerja ini adalah berkurangnya jumlah
titik/lokasi rawan pencemaran udara. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini
tidak bersifat akumulatif. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan
target sebanyak 10 titik yang dipantau setiap tahun, dan pada akhir periode
2016-2021 terdapat 10 titik yang dipantau.
5) Tertanganinya izin lingkungan dan izin PPLH
Keluaran (output) dari Indikator Kinerja ini adalah jumlah izin lingkungan
dan izin PPLH yang diterbitkan. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini
bersifat akumulatif. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target per
tahun sebanyak 100 izin, sehingga pada akhir periode 2016-2021 terdapat 600
izin yang tertangani.
6) Menurunnya pencemaran akibat limbah B3 dan sampah
Keluaran (output) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya
pengelolaan B3, limbah B3, dan sampah. Target kinerja dari Indikator Kinerja
ini bersifat akumulatif. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target
pada tahun pertama sebanyak 50%. Target tersebut meningkat 2% per tahun,
sehingga pada akhir periode 2016-2021 tercapai 60%.
40
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Kelompok Sasaran : Masyarakat, lembaga masyarakat, sekolah-sekolah,
perguruan tinggi, pemrakarsa usaha/kegiatan, instansi-
instansi di Kabupaten Sukabumi
Kegiatan :
1. Penanganan dan Penerapan Hukum Lingkungan
2. Penyusunan Kebijakan Pelayanan Publik Pengaduan Masyarakat
3. Penerapan dan Pengembangan Sistem Pengaduan Lingkungan Hidup Secara
Online
4. Penyusunan Peraturan Lingkungan Hidup Daerah
5. Pengembangan EPCM (Environment Pollution Control Manager)
6. Kajian Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan
7. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
8. Penajaman Perencanaan Lingkungan Hidup
9. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD
10. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pesisir
11. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan
12. Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL)
13. Peningkatan Kapasitas Pengelola Lingkungan Hidup dan Stakeholders
14. Teknologi Tepat Guna Lingkungan
15. Pembangunan Sarana dan Prasarana Fisik Lingkungan Hidup (DAK)
16. Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh
17. Pengendalian Pencemaran Air
18. Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air pada Sumber Air
19. Penetapan Kelas Air pada Badan Air
20. Pengembangan IPAL Domestik, Rumah Sakit, Industri, dan Kawasan
Industri
21. Program Kali Bersih (PROKASIH)
22. Penyusunan dan Kajian Profil Lingkungan Hidup
23. Penerapan Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER)
24. Peningkatan Kapasitas Laboratorium Lingkungan
25. Pengendalian Pencemaran Udara
26. Pemantauan Kualitas Udara Ambien
27. Pemantauan Emisi Sumber Bergerak dan Sumber Tidak Bergerak
28. Penetapan Tempat Khusus Merokok di Tempat Umum
29. Sosialisasi Kawasan Bebas Asap Rokok
30. Pengawasan Ketaatan Usaha/Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin
PPLH Kabupaten Sukabumi
31. Pembinaan Teknis Izin Lingkungan, AMDAL, UKL-UPL, SPPL
32. Pembinaan Teknis Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
33. Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL
41
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
34. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan
35. Penerapan Instrumen Ekonomi Lingkungan
36. Pengendalian Pencemaran B3 dan Limbah B3
37. Pengendalian Pencemaran Sampah
38. Penyusunan Kebijakan Manajemen dan Kerjasama Pengelolaan
Persampahan
39. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan B3, Limbah B3, dan
Sampah
40. Lomba K3 Kabupaten Sukabumi
2. Program : Perlindungan, Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Alam
Indikator Kinerja :
1) Persentase Peningkatan Pengelolaan Tutupan Lahan (Vegetasi)
Keluaran (output) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya tutupan
vegetasi. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Melalui
pertimbangan sumber daya ditetapkan target per tahun sebanyak 2% dan pada
tahun pertama sebanyak 51%, sehingga pada akhir periode 2016-2021
tercapai 61%.
2) Persentase Peningkatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati
Keluaran (output) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya
pengelolaan keanekaragaman hayati. Target kinerja dari Indikator Kinerja ini
bersifat akumulatif. Melalui pertimbangan sumber daya ditetapkan target
pada tahun pertama 0%, tahun kedua dan ketiga 5%, tahun keempat, kelima
dan keenam 10%, sehingga pada periode 2016-2021 tercapai sebesar 40%.
3) Persentase Peningkatan Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem dan Sumber
Daya Pesisir
Keluaran (output) dari Indikator Kinerja ini adalah meningkatnya
pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem dan sumber daya pesisir. Target
kinerja dari Indikator Kinerja ini bersifat akumulatif. Melalui pertimbangan
sumber daya ditetapkan target pada tahun pertama sebesar 40%. Target
tersebut meningkatn sebanyak 2% per tahun, sehingga pada akhir periode
2016-2021 tercapai 50%.
Kelompok Sasaran : Kelompok masyarakat peduli lingkungan, masyarakat umum
terutama di daerah resapan air, pemrakarsa usaha/kegiatan,
dan stakeholder lainnya
Kegiatan :
1. Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau Tanah untuk Produksi Biomassa
2. Kajian Kerentanan Masyarakat Terhadap Perubahan Iklim
42
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
3. Pengelolaan Tutupan Vegetasi
4. Program Kampung Iklim
5. Mitigasi Bencana dan Adaptasi Mitigasi Perubahan Iklim
6. Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam
7. Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Sumber Daya Alam Kawasan
Geopark Ciletuh
8. Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK)
9. Rencana Aksi Daerah (RAD) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
10. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
11. Penyusunan Profil Keanekaragaman Hayati
12. Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
13. Penyusunan PDRB Hijau
14. Penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH)
15. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
16. Inventarisasi dan Analisis Data dan Informasi Sumber Daya Alam
17. Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang, Mangrove, Padang Lamun,
Estuaria, dan Teluk
18. Pengelolaan Pesisir Terpadu
19. Penyusunan Sitem Informasi Pengendalian Kerusakan Pesisir Berbasis SIG
20. Kajian dan Penyusunan Basis Data Pesisir Berbasis Sistem Informasi
Geografis (SIG) dan Penginderaan Jauh (PJ)
Program Pendukung (Rutin)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang mendukung program ini yaitu:
1) Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan yang mendukung program ini antara lain:
1) Pembangunan Gedung Kantor
2) Rehabilitasi Gedung Kantor
3) Pembangunan Pagar Kantor
4) Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
5) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
6) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
7) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
8) Pengadaan Mebeulair
43
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
9) Pengadaan Perangkat Komputer
10) Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
11) Penataan Halaman Kantor
12) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer
15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi
16) Pemeliharaan Rutin/Berkala AC
17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair
18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman dan Taman
19) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Listrik
20) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
21) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan yang mendukung program ini antara lain:
1) Pengadaan Mesin/Kartu Absensi
2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Kegiatan yang mendukung program ini antara lain:
1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
2) Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3) Peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
4) Orientasi Peningkatan Kapasitas SDM Dinas
5) Bimbingan Teknis dan Pendalaman Bidang Tugas
6) Pengembangan Kapasitas dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Kegiatan yang mendukung program ini antara lain:
1) Penyusunan Dokumen Perencanaan
2) Penyusunan Dokumen Perencanaan Keuangan
3) Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja SKPD
4) Penyusunan LAporan Prognosis dan Realisasi Anggaran
5) Penyusunan Laporan Keuangan
6) Monitoring dan Evaluasi
44
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Penjabaran dari masing-masing program prioritas dan pendukung, kegiatan,
indicator output, dan pendanaan indikatif selama periode 2016-2021 tertuang pada
Lampiran Matriks Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021.
45
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-2021, telah memuat
beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukabumi melalui beberapa program prioritas
pembangunannya. Indikator tersebut merupakan indikator program dan sasaran kegiatan yang harus dicapai selama periode 2016-2021,
sebagai berikut:
TUJUAN SASARAN PROGRAM INDIKATOR
KINERJA PENJELASAN SATUAN
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
(Tahun 2015)
TARGET KINERJA Kondisi
Kinerja Akhir
Periode
Tahun
2016
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
Pengendalian
pencemaran
dan kerusakan lingkungan
hidup
Meningkatnya
pengendalian
pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup
Program
Pengendalian
Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Penanganan pengaduan
lingkungan hidup
Jumlah pengaduan
lingkungan hidup
yang ditangani
Pengaduan 38 12 12 12 12 12 12 72
Jumlah masyarakat,
lembaga/ kelompok
masyarakat,
stakeholders dalam pengelolaan lingkungan
hidup
cukup jelas Naskah
MoU
0 10 10 10 10 10 10 60
Menurunnya jumlah pencemaran air sungai
Jumlah sungai yang dipantau
Sungai 5 3 4 4 5 5 5 26
Menurunnya jumlah
pencemaran udara
Jumlah titik/lokasi
rawan pencemaran
udara
Titik 10 10 10 10 10 10 10 10
Tertanganinya izin
lingkungan dan izin
PPLH
Jumlah izin
lingkungan dan izin
PPLH yang
diterbitkan
Izin 100 100 100 100 100 100 100 600
46
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Menurunnya pencemaran akibat
limbah B3 dan sampah
Persentase peningkatan
pengelolaan B3,
limbah B3 dan
sampah
% 50 50 52 54 56 58 60 60
Meningkatkan
Perlindungan,
Rehabilitasi
dan Konservasi
Sumber Daya
Alam
Meningkatnya
Perlindungan,
Rehabilitasi dan
Konservasi Sumber Daya
Alam serta
keanekaragaman
hayati
Program
Perlindungan,
Rehabilitasi dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Persentase peningkatan
pengelolaan tutupan
lahan (Vegetasi)
Cukup jelas % 51 51 53 55 57 59 61 61
Persentase peningkatan pengelolaan taman
keanekaragaman hayati
Cukup jelas % 0 0 5 5 10 10 10 40
Meningkatnya
ekosistem dan
sumber daya
pesisir
Persentase peningkatan
pengelolaan dan
rehabilitasi ekosistem
dan sumber daya pesisir
Cukup jelas % 40 40 42 44 46 48 50 50
47
PAO
C
Rencana Strategis (Renstra) Badan Lingkungan Hidup
Tahun 2016-2021
Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat
VII PENUTUP
Rencana Strategis Badan Lingkungan Hidup merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016-
2021. Selanjutnya dokumen Renstra secara teknis menjadi pedoman dalam
perencanaan tahunan perangkat daerah yang tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD) selama 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu dokumen Renstra
menjadi pedoman untuk mengukur kinerja capaian pelaksanaan Rencana Kerja yang
ditetapkan pada setiap akhir tahun anggaran.
Pada akhirnya keberhasilan/ketidakberhasilan pelaksanaan pembangunan di
Kabupaten Sukabumi, sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh lapisan
masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, serta sikap mental, tekad, semangat,
dan ketaatan azas para penyelenggara pemerintah daerah. Semoga Allah SWT
senantiasa meridhoi langkah kita dalam melaksanakan agenda pembangunan menuju
“terwujudnya Kabupaten Sukabumi yang religius dan mandiri”.
Indikator Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoran
100 416 100 458 100 504 100 554 100 610 100 670 100 3,212 APBD II BLH
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan jasa
administrasi dan operasional kantor
100 416 100 458 100 504 100 554 100 610 100 670 100 3,212
Meningkatnya sarana dan prasarana
aparatur
100 1,168 100 1,284 100 1,413 100 1,554 100 1,709 100 1,880 100 9,009 APBD II BLH
2 Pembangunan Gedung Kantor Tersedianya gedung kantor yang memadai 100 300 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 300
3 Rehabilitasi Gedung Kantor Bertambahnya nilai ekonomis
bangunan/gedung kantor
100 - 100 250 100 275 100 303 100 333 100 366 100 1,526
4 Pembangunan Pagar Kantor Terbangunnya pagar kantor 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
5 Pengadaan Kendaraan
Dinas/Operasional
Tersedianya kendaraan dinas/operasional
yang memadai
100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
6 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor
100 325 100 350 100 385 100 424 100 466 100 512 100 2,462
7 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tersedianya peralatan gedung kantor 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
8 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
9 Pengadaan Mebeulair Tersedianya mebeulair 100 - 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 305
10 Pengadaan Perangkat Komputer Tersedianya perangkat komputer 100 - 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 305
11 Pengadaan Alat Studio dan
Komunikasi
Tersedianya peralatan studio dan komunikasi 100 - 100 17 100 19 100 21 100 23 100 25 100 104
12 Penataan Halaman Kantor Tertatanya halaman kantor 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
Terpeliharanya gedung kantor dan
laboratorium
100 125 100 138 100 151 100 166 100 183 100 201 100 964
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 100 300 100 270 100 297 100 327 100 359 100 395 100 1,948
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Komputer
Terpeliharanya komputer 100 10 100 11 100 12 100 13 100 15 100 16 100 77
16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Studio dan Komunikasi
Terpeliharanya alat studio dan komunikasi 100 - 100 10 100 11 100 12 100 13 100 15 100 61
17 Pemeliharaan Rutin/Berkala AC Optimalisasi umur pakai AC 100 8 100 9 100 10 100 11 100 12 100 13 100 62
18 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair Terpeliharanya mebeulair 100 - 100 10 100 11 100 12 100 13 100 15 100 61
19 Pemeliharaan Rutin/Berkala Halaman
dan Taman
Terpeliharanya halaman dan taman kantor 100 100 100 110 100 121 100 133 100 146 100 161 100 772
20 Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi
Listrik
Terpeliharanya instalasi listrik kantor 100 - 100 10 100 11 100 12 100 13 100 15 100 61
21 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor
Terpeliharanya peralatan gedung kantor 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor
Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
Persentase disiplin aparatur 100 100 100 110 100 121 100 133 100 146 100 161 100 772 APBD II BLH
23 Pengadaan Mesin/Kartu Absensi Tersedianya mesin/kartu absensi 100 40 100 44 100 48 100 53 100 59 100 64 100 309
24 Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Tersedianya pakaian dinas beserta
perlengkapannya
100 60 100 66 100 73 100 80 100 88 100 97 100 463
MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021
Cakupan pelayanan
administrasi
perkantoran
%Meningkatnya
Kualitas
pelayanan
Publik
Cakupan
peningkatan sarana
prasarana aparatur
%
Meningkatnya
disiplin
aparatur
Tingkat disiplin
aparatur
%
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Tujuan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMDSasaran
Indikator
Kinerja Satuan
5
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
Belanja Ex DAU
Mewujudkan
Reformasi
birokrasi
menuju tata
kelola
pemerintahan
yang bersih dan
profesional
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Indikator Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Tujuan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMDSasaran
Indikator
Kinerja Satuan
5
Persentase kapasitas sumber daya aparatur 100 50 100 55 100 61 100 67 100 73 100 81 100 386 APBD II BLH
25 Pendidikan dan Pelatihan Formal Terlaksananya pendidikan dan pelatihan
formal aparatur
100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
26 Bimbingan Teknis Peningkatan
Sumber Daya Aparatur
Terbinanya pegawai melalui kegiatan
keagamaan
100 10 100 8 100 10 100 10 100 10 100 10 100 58
27 Peningkatan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah
Terlaksananya dan tersusunnya dokumen SPIP 100 - 100 7 100 11 100 12 100 13 100 16 100 59
28 Bimbingan Teknis dan Pendalaman
Bidang Tugas
Terlaksananya bintek dan pendalaman
bidang tugas aparatur
100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
29 Pengembangan Kapasitas dan
Keterampilan Sumber Daya Aparatur
Terbentuknya karakter pegawai yang
tangguh melalui pengembangan kapasitas
dan keterampilan pegawai
100 40 100 40 100 40 100 45 100 50 100 55 100 270
Dokumen laporan capaian kinerja dan
keuangan
100 103 100 113 100 124 100 137 100 150 100 165 100 792 APBD II BLH
30 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Kinerja
Tersusunnya dokumen Renja tahunan dan
Renstra lima tahunan
100 - 100 18 100 20 100 22 100 24 100 26 100 110
31 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Keuangan
Tersusunnya RKA, DPA, RKAP, dan DPPA 100 34 100 20 100 22 100 24 100 27 100 29 100 156
32 Penyusunan Pelaporan Capaian
Kinerja dan Ihtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Tersusunnya laporan kinerja (LKj), LKPJ, dan
LPPD
100 24 100 20 100 22 100 24 100 27 100 29 100 146
33 Penyusunan laporan prognosis dan
realisasi anggaran
Tersusunnya laporan prognosis dan realisasi
anggaran
100 - 100 15 100 17 100 18 100 20 100 22 100 92
34 Penyusunan Pelaporan Keuangan Tersusunnya laporan keuangan dan aset 100 24 100 20 100 22 100 24 100 27 100 29 100 146
35 Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya monev kegiatan dan
laporannya
100 21 100 20 100 22 100 24 100 27 100 29 100 143
1,837 2,020 2,222 2,445 2,689 2,958 14,170
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 12
pengaduan
500 12
pengaduan
400 12
pengaduan
500 12
pengaduan
500 12
pengaduan
500 12
pengaduan
500 72 2,900 APBD II BLH
1 Penanganan dan Penerapan Hukum
Lingkungan
Tertanganinya pengaduan kasus lingkungan 12 pengaduan 100 12 pengaduan 100 12
pengaduan
100 12 pengaduan 100 12
pengaduan
100 12 pengaduan 100 72 600
2 Penyusunan Kebijakan Pelayanan
Publik Pengaduan Masyarakat
Tersedianya panduan, SOP, NSPK pelayanan
publik pengaduan
1 dok. 30 1 dok. 40 1 dok. 40 1 dok. 40 1 dok. 40 1 dok. 30 1 220
3Penerapan dan Pengembangan
Sistem Pengaduan Lingkungan Hidup
Secara Online
Penyediaan, pemanfaatan, pengelolaan dan
pengembangan website pengaduan
lingkungan hidup
1 web 30 1 web 40 1 web 40 1 web 40 1 web 40 1 web 30 1 220
4 Penyusunan Peraturan Lingkungan
Hidup Daerah
Perda/perbub, perka/kepka terkait
pengelolaan lingkungan hidup
1 dok. 30 1 dok. 0 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 30 1 210
5
Pengembangan EPCM (Environment
Pollution Control Manager)
Sosialisasi, pelatihan dan pengembangan
aplikasi dan teknologi EPCM
30 kegiatan/
usaha
50 30 kegiatan/
usaha
0 30 kegiatan/
usaha
50 30 kegiatan/
usaha
50 30 kegiatan/
usaha
50 30 kegiatan/
usaha
50 180 250
6Kajian Daya Tampung dan Daya
Dukung Lingkungan
Dokumen kajian daya dukung dan daya
tampung lingkungan dalam menyangga
pembangunan berkelanjutan
1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 300
7 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS)
Perda/Perbub KLHS, Dokumen Kajian KLHS 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 300
8 Penajaman Perencanaan Lingkungan
Hidup
Kajian, telaahan, sosialisasi, workshop,
bimbingan teknis, penajaman perencanaan
lingkungan, forum lingkungan lintas sektor
1 dok. 30 1 dok. 40 1 dok. 40 1 dok. 40 1 dok. 40 1 dok. 30 6 220
Belanja Langsung Program
Meningkatnya
birokrasi yang
profesional dan
akuntabel
Meningkatnya
kapasitas sumber
daya aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Tersedianya
Laporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
Yang Akuntabel
Cakupan
pengelolaan laporan
SKPD
%
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
%
JUMLAH
Mewujudkan
Reformasi
birokrasi
menuju tata
kelola
pemerintahan
yang bersih dan
profesional
Pengendalian
Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Penanganan
Pengaduan
Lingkungan Hidup
Pengaduan
Indikator Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Tujuan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMDSasaran
Indikator
Kinerja Satuan
5
9 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RPJMD
Dokumen KLHS RPJMD 1 dok. 80 - - - - - - - - 1 dok. 80 2 160
10 Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) Pesisir
Dokumen KLHS pesisir 1 dok. 50 1 dok. 80 1 dok. 80 1 dok. 80 1 dok. 80 1 dok. 50 1 420
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 10 500 10 400 10 500 10 500 10 500 10 500 60 2,900 APBD II BLH
11 Pemberdayaan Masyarakat Dalam
Pengelolaan Lingkungan
Bintek/sosialisasi/kursus/
pembinaan/pemberdayaan masyarakat
(percontohan) dalam pengelolaan lingkungan
hidup
5 desa 100 5 desa 100 5 desa 100 5 desa 100 5 desa 100 5 desa 100 30 600
12 Pembinaan Sekolah Berbudaya
Lingkungan (SBL)
Bintek/sosialisasi/kursus/
pembinaan/pemberdayaan sekolah
(percontohan) dalam pengelolaan lingkungan
hidup
9 sekolah 100 9 sekolah 100 9 sekolah 100 9 sekolah 100 9 sekolah 100 9 sekolah 100 54 600
13 Peningkatan Kapasitas Pengelola
Lingkungan Hidup dan Stakeholders
Bintek/sosialisasi/kursus/ pembinaan
peningkatan kapasitas pengelola,
stakeholders, kader lingkungan
150 orang 100 150 orang 100 150 orang 100 150 orang 100 150 orang 100 150 orang 100 900 600
14 Teknologi Tepat Guna Lingkungan Petunjuk teknis dan prototipe teknologi
tepat guna lingkungan
1 dok. 50 1 dok. 0 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 6 250
15 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Fisik Lingkungan Hidup (DAK)
Pengadaan sarana dan prasarana fisik
lingkungan
5 kec. 50 5 kec. 0 5 kec. 50 5 kec. 50 5 kec. 50 5 kec. 50 30 250
16 Penerapan Program Peringkat Kinerja
Perusahaan (PROPER)
Sosialisasi PROPER, pembinaan, penilaian,
evaluasi dan apresiasi
40
perusahaan
100 75
perusahaan
100 85
perusahaan
100 90
perusahaan
100 95
perusahaan
100 100
perusahaan
100 6 600
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 3 750 4 500 4 1,000 5 1,500 5 1,750 5 1,750 26 7,250 APBD II BLH
17 Pengendalian Pencemaran Air Terkendalinya akibat dan/atau dampak
langsung dan turunan dari pencemaran air
3 sungai 150 4 sungai 175 4 sungai 225 5 sungai 325 5 sungai 400 5 sungai 400 26 1,675
18 Penetapan Daya Tampung Beban
Pencemaran Air Pada Sumber Air
Dokumen kajian daya tampung beban
pencemaran air pada sumber air
1 dok. 100 1 dok. 75 1 dok. 150 1 dok. 200 1 dok. 250 1 dok. 250 5 1,025
19 Penetapan Kelas Air Pada Badan Air Dokumen Penetapan Kelas Air DAS/Sub DAS
di Kabupaten Sukabumi
1 dok. 250 1 dok. 75 1 dok. 150 1 dok. 200 1 dok. 250 1 dok. 250 1 1,175
20 Pemantauan Kualitas Air Terpantaunya kondisi kualitas air secara
berkala
3 sungai - 4 sungai 50 4 sungai 100 5 sungai 175 5 sungai 175 5 sungai 175 26 675
21 Pengembangan IPAL Domestik,
Rumah Sakit, Industri, dan Kawasan
Industri
Bintek/sosialisasi/pembinaan pengembangan
IPAL domestik, rumah sakit, industri dan
kawasan industri di Kabupaten Sukabumi
2 kec. 50 2 kec. - 2 kec. 50 2 kec. 125 2 kec. 125 2 kec. 125 12 475
22 Program Kali Bersih (Prokasih) Workshop, sosialisasi, pelatihan dan
pembinaan masyarakat di sepanjang aliran
sungai
3 sungai 30 4 sungai - 4 sungai 50 5 sungai 75 5 sungai 75 5 sungai 75 5 305
23 Penyusunan dan kajian Profil
Lingkungan Hidup
Penyusunan SLHD Kabupaten Sukabumi 1 dok. 35 1 dok. 25 1 dok. 40 1 dok. 75 1 dok. 75 1 dok. 75 6 325
24 Peningkatan Kapasitas Laboratorium
Lingkungan
Pencapaian PAD dari pelayananan
laboratorium lingkungan
120 juta 135 130 juta 100 140 juta 235 150 juta 325 160 juta 400 170 juta 400 170 juta 1,595
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 10 500 10 500 10 500 10 750 10 1,000 10 1,000 10 4,250 APBD II BLH
25 Pengendalian Pencemaran Udara Terkendalinya akibat dan/atau dampak
langsung dan turunan dari pencemaran udara
10 titik 200 10 titik 200 10 titik 200 10 titik 325 10 titik 400 10 titik 400 10 1,725
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
Menurunnya Jumlah
Pencemaran Air
Sungai
Sungai
Menurunnya Jumlah
Pencemaran Udara
Titik
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
Pengendalian
Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Penanganan
Pengaduan
Lingkungan Hidup
Pengaduan
Jumlah Masyarakat,
Lembaga/ Kelompok
Masyarakat,
Stakeholders dalam
Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Naskah MoU
Indikator Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Tujuan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMDSasaran
Indikator
Kinerja Satuan
5
26 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Terpantaunya kecenderungan kondisi udara
ambien secara berkala
10 titik 200 10 titik 200 10 titik 200 10 titik 275 10 titik 350 10 titik 350 10 1,575
27 Pemantauan Emisi Sumber Bergerak
dan Tidak Bergerak
Pengujian kualitas emisi dari sumber
bergerak dan bergerak di wilayah Kab.
Sukabumi
2 kec. 100 2 kec. 100 2 kec. 100 2 kec. 150 2 kec. 175 2 kec. 175 12 800
28 Penetapan Tempat Khusus Merokok di
Tempat Umum
Penetapan dan penyediaan smoking area di
Kabupaten Sukabumi
- - - - - - - - 1 lokasi 75 1 lokasi 75 2 150
29 Sosialisasi Kawasan Bebas Asap Rokok Sosialisasi dan Pembinaan Lingkungan Sosial
di kawasan bebas asap rokok
- - - - - - - - - - - - - -
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 100 500 100 300 100 500 100 500 100 500 100 500 600 2,800 APBD II BLH
30 Pengawasan Ketaatan
Usaha/Kegiatan Terhadap Izin
Lingkungan dan Izin PPLH Kabupaten
Sukabumi
Monitoring dan evaluasi ketaatan
usaha/kegiatan usaha/kegiatan yang berizin
lingkungan dan PPLH
100 izin 175 100 izin 100 100 izin 150 100 izin 150 100 izin 150 100 izin 150 600 875
31 Pembinaan Teknis Izin Lingkungan,
AMDAL, UKL-UPL, SPPL
Bintek/sosialisasi/kursus/pembinaan teknis
usaha/kegiatan dalam
pengajuan/penyusunan izin lingkungan,
AMDAL, UKL-UPL, SPPL
60 izin 150 60 izin 75 60 izin 100 60 izin 100 60 izin 100 60 izin 100 360 625
32 Pembinaan Teknis Izin Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bintek/sosialisasi/kursus/pembinaan teknis
usaha/kegiatan dalam
pengajuan/penyusunan izin perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup
40 izin 75 40 izin 75 40 izin 50 40 izin 50 40 izin 50 40 izin 50 390 350
33 Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL Bintek/pembinaan/kursus dalam rangka
meningkatkan kapasitas komisi AMDAL
30 orang 100 30 orang 50 30 orang 75 30 orang 75 30 orang 75 30 orang 75 180 450
34 Pengembangan Ekowisata dan Jasa
Lingkungan
NSPK, identifikasi dan inventarisasi potensi
pengembangan ekowisata dan jasa
lingkungan di Kabupaten Sukabumi
- - - - 1 dok. 75 1 dok. 75 1 dok. 75 1 dok. 75 4 300
35 Penerapan Instrumen Ekonomi
Lingkungan
NSPK penerapan instrumen ekonomi
lingkungan
- - - - 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 1 dok. 50 4 200
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup 50 500 52 500 54 1,000 56 1,250 58 1,500 60 1,750 60 6,500 APBD II BLH
36 Pengendalian Pencemaran B3 dan
Limbah B3
Bintek/Sosialisasi/Kursus/Pembinaan
pengendalian pencemaran B3 dan Limbah B3
30 kegiatan/
usaha
150 30 kegiatan/
usaha
200 30 kegiatan/
usaha
350 30 kegiatan/
usaha
400 30 kegiatan/
usaha
500 30 kegiatan/
usaha
500 180 2,100
37 Pengendalian Pencemaran Sampah Bintek/sosialisasi/kursus/pembinaan/kajian/
pendataan/analisis pengendalian
pencemaran sampah
30 kegiatan/
usaha
100 30 kegiatan/
usaha
150 30 kegiatan/
usaha
250 30 kegiatan/
usaha
350 30 kegiatan/
usaha
500 30 kegiatan/
usaha
700 180 2,050
38 Penyusunan kebijakan manajemen
dan kerjasama pengelolaan
persampahan
NSPK manajemen dan kerjasama pengelolaan
persampahan
1 dok. 100 1 dok. 75 1 dok. 100 1 dok. 125 1 dok. 125 1 dok. 150 6 675
39 Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengelolaan sampah
Pembentukan satgas/pokja masyarakat dalam
mengelola sampah
5 tim 50 5 tim 75 5 tim 150 5 tim 200 5 tim 200 5 tim 200 30 875
Pengelolaan Kota Bersih dan Teduh Bintek/sosialisasi/kursus/ pembinaan
pengelolaan dan pengembangan kota bersih
dan teduh
1 kota/kec. 1 kota/kec. 1 kota/kec. 1 kota/kec. 1 kota/kec. 1 kota/kec. 1 kota/kec.
40 Lomba K3 Kabupaten Sukabumi Penilaian K3 Kabupaten Sukabumi 47 kec. 100 47 kec. - 47 kec. 150 47 kec. 175 47 kec. 175 47 kec. 200 47 800
Menurunnya
Pencemaran Akibat
Limbah B3 dan
Sampah
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup
Menurunnya Jumlah
Pencemaran Udara
Titik
Tertanganinya Izin
Lingkungan dan Izin
PPLH
Izin
%
Pengendalian
Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Meningkatnya
Pengendalian
Pencemaran
dan Kerusakan
Lingkungan
Hidup
Indikator Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Tujuan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMDSasaran
Indikator
Kinerja Satuan
5
Meningkatnya perlindungan, rehabilitasi
dan konservasi sumber daya alam serta
keanekaragaman hayati
51 500 53 750 55 750 57 1,000 59 1,000 61 1,000 10 5,000 APBD II BLH
1 Informasi Status Kerusakan Lahan
dan/atau Tanah untuk Produksi
Biomassa
Tersedianya data status kerusakan lahan
dan/atau tanah akibat produksi biomassa
1 dok. 100 1 dok. 125 1 dok. 150 1 dok. 150 1 dok. 150 1 dok. 150 6 825
2 Kajian Kerentanan Masyarakat
Terhadap Perubahan Iklim
Dokumen kajian kerentanan masyarakat
terhadap perubahan iklim
- - 1 dok. 150 - - 1 dok. 150 - 150 1 dok. 150 6 600
3 Pengelolaan Tutupan Vegetasi Bintek/sosialisasi/kursus/pembinaan/kajian/
pendataan/analisis pengelolaan tutupan
vegetasi di kabupaten sukabumi
1 dok. 75 1 dok. 100 1 dok. 150 1 dok. 200 1 dok. 200 1 dok. 200 6 925
4 Program Kampung Iklim Bintek/sosialisasi/kursus/pembinaan
kampung iklim
5 kampung/
dusun
125 5 kampung/
dusun
100 5 kampung/
dusun
125 5 kampung/
dusun
150 5 kampung/
dusun
150 5 kampung/
dusun
150 30 800
5 Mitigasi Bencana dan Adaptasi
Mitigasi Perubahan Iklim
Kajian, bintek/sosialisasi/kursus/
pembinaan, juknis pencegahan dan adaptasi
perubahan iklim
1 dok. 100 1 dok. 50 1 dok. 75 1 dok. 75 1 dok. 75 1 dok. 75 6 450
6 Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Sumber Daya Alam
Bintek/sosialisasi/kursus/pembinaan dan
pemantauan kerusakan lingkungan dan SDA
8 kec. 100 8 kec. 125 8 kec. 75 8 kec. 75 8 kec. 75 7 kec. 75 47 525
7 Pengendalian Kerusakan Lingkungan
dan Sumber Daya Alam Kawasan
Geopark Ciletuh
Bintek/sosialisasi/kursus/pembinaan dan
pemantauan kerusakan lingkungan dan SDA
kawasan Geopark Ciletuh
- - 1 kec. 100 1 kec. 175 1 kec. 200 2 kec. 200 2 kec. 200 8 875
8 Inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Inventarisasi dan pengumpulan data GRK di
Kabupaten Sukabumi
- - 1 dok. - - - - - - - - - 1 -
9 Rencana Aksi Daerah (RAD)
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
Dokumen rencana aksi daerah penurunan
emisi GRK
- - 1 dok. - - - - - - - - - 1 -
Meningkatnya perlindungan, rehabilitasi
dan konservasi sumber daya alam serta
keanekaragaman hayati
0 - 5 1,000 5 1,000 10 1,200 10 1,500 10 1,500 40 6,200 APBD II BLH
10 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Bintek/sosialisasi/kursus/pembinaan,
perencanaan, pembangunan, pengelolaan
kehati
0 - 5 700 5 600 10 600 10 1,000 10 600 40 3,500
11 Penyusunan Profil Kenaekaragaman
Hayati
Dokumen profil keanekaragaman hayati di
Kabupaten Sukabumi
- - 1 dok. 100 1 dok. 150 1 dok. 150 1 dok. 150 1 dok. 100 6 650
12 Penyusunan Neraca Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Dokumen Neraca Sumber Daya Alam dan
Lingkungan
- - 1 dok. 100 - - 1 dok. 150 - - 1 dok. 150 3 400
13 Penyusunan PDRB Hijau Dokumen PDRB hijau - - - - - - 1 dok. 100 - - 1 dok. 100 2 200
14 Penyusunan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Dokumen RPPLH - - - - - - - - - - 1 dok. 250 1 250
15 Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH)
Dokumen pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan RPPLH
- - 1 dok. 100 - - - - - 1 dok. 100 2 200
16 Inventarisasi dan Analisis Data dan
Informasi Sumber Daya Alam
Dokumen inventarisasi dan analisis data dan
informasi sumber daya alam
- - - - 1 dok. 250 1 dok. 200 1 dok. 350 1 dok. 200 4 1,000
Meningkatkan
Perlindungan,
Rehabilitasi dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
Program Perlindungan, Rehabilitasi dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Persentase
Peningkatan
Pengelolaan
Tutupan Lahan
(Vegetasi)
%
Persentase
Peningkatan
Pengelolaan Taman
Keanekaragaman
Hayati
%
Meningkatnya
Perlindungan,
Rehabilitasi dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam serta
Keanekaragama
n Hayati
Program Perlindungan, Rehabilitasi dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Indikator Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta) Target Rp (juta)
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MATRIKS RENCANA STRATEGIS BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2016-2021
Sumber
Pendanaan
Pelaksana
Tujuan
Program/Kegiatan
Program/Kegiatan
Target Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021Kondisi Kinerja Akhir
Periode RPJMDSasaran
Indikator
Kinerja Satuan
5
Meningkatnya ekosistem dan sumber daya
pesisir
40 500 42 750 44 1,000 46 1,250 48 1,500 50 1,750 50 6,750 APBD II BLH
17 Pengelolaan dan rehabilitasi terumbu
karang, mangrove, padang lamun,
estuaria dan teluk
Rehabilitasi, pengembangan, pendataan
terumbu karang, mangrove, padang lamun,
estuaria dan teluk
9 kec. 100 9 kec. 225 9 kec. 250 9 kec. 300 9 kec. 400 9 kec. 500 9 1,775
18 Pengelolaan Pesisir Terpadu Bintek/sosialisasi/kursus/pembinaan
pengelolaan pesisir, perencanaan
pengelolaan pesisir terpadu
9 kec. 150 9 kec. 300 9 kec. 250 9 kec. 400 9 kec. 500 9 kec. 600 9 2,200
19 Penyusunan Sistem Informasi
Pengendalian Kerusakan Pesisir
Berbasis SIG
Dokumen sistem informasi pengendalian
kerusakan pesisir dan laut berbasis SIG
1 dok. 150 1 dok. 125 1 dok. 200 1 dok. 200 1 dok. 200 1 dok. 200 6 1,075
20 Kajian dan Penyusunan Basis Data
Pesisir Berbasis SIG dan Penginderaan
Jauh (PJ)
Dokumen kajian dan penyusunan basis data
pesisir dan laut berbasis SIG dan
penginderaan jauh (PJ)
1 dok. 100 1 dok. 100 1 dok. 300 1 dok. 350 1 dok. 400 1 dok. 450 6 1,700
4,250 5,100 6,750 8,450 9,750 10,250 44,550
6,087 7,120 8,972 10,895 12,439 13,208 58,720
JUMLAH
JUMLAH (Belanja Ex BAU + Belanja Langsung Program)
Meningkatkan
Perlindungan,
Rehabilitasi dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
Persentase
Peningkatan
Pengelolaan dan
Rehabilitasi
Ekosistem dan
Sumber Daya Pesisir
% Program Perlindungan, Rehabilitasi dan
Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya
Ekosistem dan
Sumber Daya
Pesisir