pemerintah kabupaten paser laporan kinerja … · g. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)
SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER
TAHUN 2018
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
i
KATA PENGANTAR
Dengan adanya paradigma perencanaan pembangunan yang berbasis
kinerja, dimana hal ini sejalan dengan perubahan pemerintahan serta adanya
pergeseran tuntutan layanan publik ke arah yang lebih transparan, partisipatif dan
akuntable, yang diawali oleh kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya.
LKJIP merupakan bagian dari tindak lanjut RENSTRA yang meliputi Visi, Misi
Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang memberi arah kepada
segenap aparatur Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dengan visinya “Terwujudnya pelayanan
teknis, administratif, kesekretariatan untuk membangun jiwa korps (KORSA)
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang kuat, netral dan agamis serta
mensejahterakan anggota KORPRI dan keluarganya”.
Untuk mencapai visi tersebut ditopang dengan misi:
1. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, beribawa dan mencakup seluruh
tingkat kepengurusan;
2. Membangun solidaritas dan soliditas Pegawai Republik Indonesia sebagai
perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;
3. Mewujudkan kesejateraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan
hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
ii
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar...........................................................................................................i-ii
Daftar Isi.......................................................................................................................iii
BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................1
1.1 Latar Belakang...........................................................................................1
A. Dasar Pembentukan Organisasi................................................................3
B. Aspek Strategis Organisasi........................................................................4
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis).........................................................5
D. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi........................................................7
E. Struktur Organisasi..................................................................................36
F. Sumber Daya Manusia............................................................................38
G. Sarana dan Prasarana Kantor.................................................................41
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA...........................................43
A. Rencana Strategis...................................................................................43
B. Rencana Kinerja Tahunan.......................................................................55
C. Perjanjian Kinerja.....................................................................................57
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.........................................................................60
A. Pengukuran Capaian Kinerja...................................................................61
B. Analis Capaian Kinerja.............................................................................63
C. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja....................................................74
BAB IV PENUTUP................................................. ...................................................80
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No.
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja
dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan
pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.
Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Paser diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai
kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga sebagai perwujudan normatif
pertanggung jawaban. Penyampaian informasi capaian kinerja instansi pemerintah
daerah dalam satu tahun anggaran berdasarakan komitmen yang telah ditetapkan
sebelumnya. Komitmen dimaksud merupakan fokus organisasi untuk mencapai tingkat
kinerja yang tertuang dalam rumusan tujuan dan sasaran instansi pemerintah daerah
yang bersangkutan.Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah daerah mengandung
penjelasan mengenai keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerjanya.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
2
Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan
harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan
penerapan sistem pertanggungjawa``ban yang tepat, jelas, terukur legitimate
sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung
secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal
tersebut Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser diwajibkan untuk menyusun
Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP
Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2017 yang dimaksudkan sebagai
perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari
pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama
dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
3
Dalam upaya menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Paser mempunyai peran dan kedudukan yang sangat strategis. Hal ini
merupakan konsekuensi dari adanya peran dan kedudukan Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengeluarkan satu paket kebijakan
peraturan yang berlaku keberadaan Sekretariat KORPRI Kabupaten Paser, yaitu :
a. Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 2010 Tentang Anggaran Dasar
KORPRI;
b. SK Menpan Nomor : PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan
Struktural dilingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat
Pengurus KORPRI;
c. SK Mendagri Nomor 061/2977 tanggal 7 Oktober 2008 perihal pembentukan
Sekretariat DPP KORPRI dan DP Kab/Kota KORPRI;
d. Surat BKN Nomor 19 tahun 2008 tanggal 7 Juli 2008 tentang PNS yang
ditugaskan secara penuh dan diangkat dalam jabatan struktural dilingkungan
Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit Nasional
KORPRI;
e. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 13 tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Sekretariat Dewan Pengurus Provinsi
KORPRI Kalimantan Timur.
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
4
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.
Dalam menjalankan suatu organisasi perlu memprioritaskan kegiatan dan
memperhatikan beberapa aspek strategis yaitu :
1. Perubahan Lingkungan Strategik
Seiring perkembangan arus reformasi birokrasi dan era keterbukaan informasi
publik. Terjadinya perubahan dalam rangka memenuhi tuntutan dari masyarakat. Perlu
adanya penyesuaian terhadap lingkungan strategik, sehingga dapat memenuhi
keinginan masyarakat.
2. Indikator Keberhasilan
Pengukuran keberhasilan telah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap
instansi. Hal ini dikarenakan langkah tersebut dapat memberikan umpan baik dan
masukan bagi keperluan pengembangan dan impelementasi strategi peningkatan
sebuah kebijakan, peraturan, petunjuk dan standar operasi, sehingga semua
pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan target yang akan dicapai berdasarkan
pada standar yang berlaku.
3. Perubahan berkesinambungan
Suatu instansi harus secara terus - menerus melakukan revisi terhadap
standar yang berlaku dan menetapkan target yang lebih tinggi dari tahun ke tahun.
Sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah
di satu pihak, dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan-keinginan
publiknya di lain pihak, dan berperan menciptakan iklim yang kondusif dalam
pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
5
4. Kualitas Pelayanan
Suatu instansi mampu memberikan pelayanan prima dengan meningkatkan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur melalui pelayanan dan
kesejahteraan serta perlindungan / pengayoman yang maksimal kepada anggota
KORPRI dan keluarganya.
C. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)
1.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Dalam pelayanan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser
berdasarkan tugas dan fungsi ada terdapat permasalahan yakni :
1. Monitoring dan evaluasi capaian kinerja belum dilaksanakan secara sistematik
dan berkala.
Tabel 1
Permasalahan pokok, permasalahan utama dan akar permasalahan di
Sekretariat Dewan pengurus KORPRI
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
6
Kabupaten Paser
No
Masalah Utama Masalah
Akar Masalah
Isu Strategis
1.
Organisasi satuan
kerja perangkat
daerah yang
belum rasional,
efisien dan
akuntabel
Penerapan
ketatalaksanaan
yang belum
optimal
Pemahaman
Ketatalaksanaan
yang belum
sesuai standar
Tuntuan
pelayanan
yang cepat,
mudah dan
transparan
D. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Tugas pokok dari pejabat struktural pada bagan struktur organisasi, antara lain
sebagai berikut :
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
7
A. Sekretaris
a. Tugas Pokok:
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser mempunyai tugas
pokok memimpin pengendalian kegiatan dan pemberian dukungan
pelaksanaan teknis dan administrasi kepada pengurus tingkat Kabupaten
dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta pembinaan terhadap
seluruh anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Paser.
b. Fungsi:
Selain tugas pokok sebagaimana tersebut sebelumnya Sekretaris Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Paser mempunyai fungsi:
a. Merumuskan program pada Sekretariat KORPRI sesuai dengan
RPJMD Kabupaten Paser sebagai bahan pedoman pelaksanaan
kegiatan pada pada Sekretariat KORPRI.
Tahapan :
1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai rujukan penyusunan program;
2) Mempelajari target kinerja yang telah ditetapkan dan capaian
target tahun sebelumnya;
3) Mendiskusikan rencana program Bidang Sekretariat dengan
Kepala Sub Bagian di Sekretariat KORPRI;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
8
4) Mensinkronisasikan dengan rencana strategis
kementerian/lembaga, rencana strategis propinsi, RPJMD
Kabupaten;
5) Menyusun rancangan program Sekretariat KORPRI;
6) Membahas rumusan target kinerja dengan Pejabat dibawahnya;
7) Menetapkan target kinerja yang telah ditetapkan;
8) Memaparkan target kinerja kepada seluruh Pejabat dibawahnya
sebagai bahan penyusunan program dan kegiatan.
b. Mendistribusikan tugas, memberi petunjuk dan menyelia
pelaksanaan kegiatan/tugas Pejabat pada Sekretariat KORPRI
sesuai dengan program pada Sekretariat KORPRI agar pelaksanaan
program dapat berjalan dengan baik.
Tahapan :
1) Mengidentifikasi rencana kegiatan masing-masing sub bagian;
2) Mendistribusikan tugas dan kegiatan sesuai dengan tupoksi
masing-masing sub bagian;
3) Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Pejabatdibawahnya;
4) Menentukan target waktu penyelesaian;
5) Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun
oleh pejabat pengawas.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
9
c. Menyusun rumusan alternatif kebijakan sebagai pengembangan
strategi yang terintegrasi untuk mendukung pencapaian tujuan
Sekretariat KORPRI sesuai dengan kewenangannya.
Tahapan :
1) Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
2) Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan yang timbul berkaitan
dengan tugas dan fungsinya;
3) Mengonsultasikan permasalahan dan menyampaikan alternatif
kebijakan penyelesaian masalah kepada Bupati dan/atau
Sekretaris Daerah;
4) Mengoordinasikan pembahasan rumusan kebijakan dengan Staf
Ahli Bupati yang membidangi, Asisten Sekretaris Daerah yang
membidangi dan pihak terkait;
5) Menyampaikan rancangan kebijakan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.
d. Menetapkan kebijakan pada Sekretariat KORPRI untuk mewujudkan
kapabilitas unit kerja dalam mencapai outcome organisasi sesuai
dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.
Tahapan :
1) Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
2) Memerintahkan Pejabat dibawahnya merumuskan rancangan
kebijakan;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
10
3) Membahas rumusan rancangan kebijakan dengan Pejabat
dibawahnya;
4) Menelaah hasil pembahasan rancangan kebijakan;
5) Menandatangani naskah dinas atau dokumen kedinasan lainnya.
e. Mengoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum dan
kerjasama.
Tahapan :
1) Mempelajari Standar Operasional Prosedur dan Kerangka Acuan
Kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Meminta data dan informasi terkait dokumen pelaksanaan
kegiatan di bidang administrasi umum dan kerjasama;
3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait;
4) Mendiskusikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait;
5) Menetapkan dokumen penyelenggaraan kegiatan administrasi
umum dan kerjasama.
f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan teknis kegiatan
pembinaan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota
KORPRI.
Tahapan :
1) Mempelajari Standar Operasional Prosedur dan Kerangka Acuan
Kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
11
2) Meminta data dan informasi terkait dokumen kegiatan pembinaan
olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI;
3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada pihak terkait;
4) Mendiskusikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait;
5) Menetapkan dokumen kebijakan teknis di bidang pembinaan
olahraga, seni, budaya, mental dan rohani anggota KORPRI.
g. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan
sosial bagi anggota KORPRI.
Tahapan :
1) Mempelajari Standar Operasional Prosedur dan Kerangka Acuan
Kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Meminta data dan informasi terkait dokumen pelaksanaan
kegiatan usaha dan pemberian bantuan sosial bagi anggota
KORPRI;
3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada instansi terkait;
4) Mendiskusikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait;
5) Menetapkan dokumen pelaksanaan kegaitan pengembangan
usaha dan pemberian bantuan sosial.
h. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.
Tahapan :
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
12
1) Mempelajari Standar Operasional Prosedur dan Kerangka Acuan
Kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Meminta data dan informasi terkait rencana kegiatan Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Paser;
3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Paser;
4) Mendiskusikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait;
5) Menetapkan dokumen terkait pelaksanaan fasilitasi
penyelenggaraan kegiatan.
i. Mengoordinasikan penyelenggaraan pemberian konsultasi, mediasi
hukum dan dukungan lainnya kepada anggota KORPRI yang
mengalami permasalahan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas
kedinasan.
Tahapan :
1) Mempelajari Standar Operasional Prosedur dan Kerangka Acuan
Kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Meminta data dan informasi terkait permasalahan hukum yang
dialami oleh anggota KORPRI;
3) Mengonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada instansi/pihak
terkait;
4) Mendiskusikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait;
5) Menetapkan dokumen terkait pemberian konsultasi, mediasi dan
pendampingan hukum bagi anggota.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
13
j. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan pada
Sekretariat DP KORPRI sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan
tugas.
Tahapan :
1) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh masing-masing Subbagian;
2) Menelaah laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh
Kepala Subbagian;
3) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan serta memberikan masukan dan saran;
4) Mengevaluasi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
masing-masing Subbagian;
5) Menetapkan laporan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
k. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Sekretariat DP
KORPRI.
Tahapan :
1) Mengoordinasikan penghimpunan bahan/data kegiatan pada
Sekretariat DP KORPRI;
2) Menganalisa bahan/data kegiatan;
3) Menyusun rancangan laporan pelaksanaan kegiatan;
4) Menyempurnakan rancangan laporan;
5) Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
14
l. Membina dan menilai kinerja Pejabat dibawahnya sesuai dengan
norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
agar tugas pokok dapat tercapai.
Tahapan :
1) Memberikan arahan kepada Pejabat dibawahnya terkait dengan
hak dan kewajibannya sebagai PNS;
2) Mengevaluasi tingkat disiplin dan kinerja dari Pejabat
dibawahnya;
3) Melakukan pembinaan kepada Pejabat dibawahnya dalam
rangka meningkatkan kualitas kinerjanya;
4) Memotivasi pejabat Pejabat dibawahnya agar meningkatkan
kinerjanya;
5) MenilaikinerjaPejabat dibawahnya;
6) Menindak dan memberikan hukuman disiplin apabila terjadi
pelanggaran sesuai dengan kewenangannya;
7) Melaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah apabila
kewenangan penjattuhan hukuman disiplin merupakan
kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsi Bidang Industri.
Tahapan :
1) Menerima perintah tugas dari atasan;
2) Mempelajari tugas yang diberikan;
3) Mengumpulkan bahan terkait tugas yang diberikan;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
15
4) Melaksanakan tugas yang diberikan;
5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas.
B. Sub Bagian Umum dan Kerjasama
a. Tugas pokok:
Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas mengendalikan
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pelaporan
kegiatanadministrasi umum, kepegawaian, keuangan dan kerjasama
dengan instansi Pemerintah Daerah maupun pihak ketiga sesuai dengan
Rencana Strategis Sekretariat KORPRI agar kegiatan Subbagian Umum dan
Kerjasama dapat terlaksana dengan baik.
b. Fungsi:
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, sub bagian umum dan
kerjasama mempunyai fungsi :
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kerjasama
berdasarkan rencana program sesuai dengan ketentuan yang
berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
Tahapan :
1) Mempelajari rencana kegiatan tahun lalu;
2) Mensinkronkan dengan rencana progam Sub Bagian Umum dan
Kerjasama;
3) Menyusun konsep rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kerjasama;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
16
4) Menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK);
5) Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan
untuk mendapatkan arahan dan masukan;
6) Menyempurnakan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan
Kerjasama.
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat
di bawahnya pada Sub Bagian Umumdan Kerjasama sesuai tugas
dan tanggung jawab masing-masing dan rencana kegiatan sub
bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan
Kerjasama.
Tahapan :
1) Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus
dilaksanakan Pejabat di bawahnya;
2) Menghimpun saran dan masukan dari Pejabat di bawahnya;
3) Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang
akan dilaksanakan oleh Pejabat di bawahnya;
4) Menentukan target waktu penyelesaian;
5) Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun
oleh Pejabat di bawahnya.
c. Mengendalikan penyelenggaraan administrasi umum, surat
menyurat, tata usaha dan kepegawaian.
Tahapan :
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
17
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
4) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target
yang telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
d. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan program anggaran dan
kegiatan pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait penyusunan anggaran;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan anggaran pada
seluruh sub bagian dengan pihak terkait;
4) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
5) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target
yang telah ditetapkan;
6) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
18
e. Mengendalikan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi
Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya mapun pihak ketiga.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait pelaksanaan kerjasama;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
4) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target
yang telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
f. Mengendalikan penyusunan laporan dan evaluasi anggaran pada
Sekretariat DP Korpri.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait realisasi pelaksanaan
kegiatan;
3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
4) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
19
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target
yang telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
g. Mengendalikan pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasana
kantor.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan;
3) Memeriksa dan menganalisis usulan rencana kebutuhan barang
unit dari bidang;
4) Memverifikasi laporan barang unit yang disusun bendahara
barang;
5) Memverifikasi kartu inventaris barang, kartu inventaris ruangan;
6) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
7) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
8) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
9) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target
yang telah ditetapkan;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
20
10)Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
h. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Umum
dan Kerjasama.
Tahapan :
1) Mengoordinasikan penghimpunan bahan/data kegiatan
Subbagian;
2) Menganalisa bahan/data kegiatan;
3) Menyusun rancangan laporan pelaksanaan kegiatan;
4) Mengkonsultasikan rancangan laporan kegiatan kepada atasan
langsung;
5) Menyempurnakan rancangan laporan sesuai arahan;
6) Menyampaikan rancangan laporan kepada atasan.
i. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
pada Subbagian Umum dan Kerjasama sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Tahapan :
1) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Pejabat di bawahnya;
2) Menelaah laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh
Pejabat di bawahnya;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
21
3) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam
pelaksanaan kegiatan serta memberikan masukan dan saran;
4) Mengevaluasi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Pejabat di bawahnya;
5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung
dalam rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi
pada Subbagian Umum dan Kerjasama.
Tahapan :
1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait
tugas dan fungsi;
2) Mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu yang berkembang;
3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan atau
isu-isu yang berkembang;
4) Menganalisa data dan informasi;
5) Menyusun saran dan pertimbangan;
6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada bawahan
sesuai dengan norma, standar , prosedur dan kriteria yang telah
ditetapkan oleh pemerintah agar tugas pokok dapat tercapai.
Tahapan :
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
22
1) Memberikan arahan kepada bawahan terkait hak dan
kewajibannya sebagai PNS;
2) Mengevaluasi tingkat disiplin dan kinerja dari bawahannya;
3) Melakukan pembinaan kepada bawahan dalam rangka
meningkatkan kualitas kinerjanya;
4) Memotivasi bawahan agar meningkatkan kinerjanya;
5) Menilai kinerja Pejabat di bawahnya;
6) Menindak dan memberikan hukuman disiplin apabila terjadi
pelanggaran sesuai dengan kewenangannya;
7) Melaporkan kepada atasan apabila kewenangan penjatuhan
hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih
tinggi.
l. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsi.
Tahapan :
6) Menerima perintah tugas dari atasan
7) Mempelajari tugas yang diberikan
8) Mengumpulkan bahan terkait tugas yang diberikan
9) Melaksanakan tugas yang diberikan
10) Menyusun laporan pelaksanaan tugas
C. Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani
a. Tugas pokok:
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
23
Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas pokok
mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan
pelaporan kegiatan olahraga, seni dan budaya, serta pembinaan mental dan
rohani sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat KORPRI agar kegiatan
Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani dapat terlaksana
dengan baik.
b. Fungsi:
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Olahraga, Seni,
Budaya, Mental dan Rohani mempunyai fungsi :
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental
dan Rohani berdasarkan rencana program sesuai dengan ketentuan
yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
Tahapan :
1) Mempelajari rencana kegiatan tahun lalu;
2) Mensinkronkan dengan rencanaprogam Sub Bagian Olahraga,
Seni, Budaya, Mental dan Rohani;
3) Menyusun konsep rencana kegiatan Sub Bagian Olahraga, Seni,
Budaya, Mental dan Rohani;
4) Menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK);
5) Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan
untuk mendapatkan arahan dan masukan;
6) Menyempurnakan rencana kegiatan Sub Bagian Olahraga, Seni,
Budaya, Mental dan Rohani.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
24
b. Membagi tugas, member petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat di
bawahnya pada Sub BagianOlahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani
sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing dan rencanakegiatan
sub bagian untuk kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Olahraga,
Seni, Budaya, Mental dan Rohani.
Tahapan :
1) Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus
dilaksanakan Pejabat dibawahnya;
2) Menghimpun saran dan masukan dari Pejabat di bawahnya;
3) Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pejabat dibawahnya;
4) Menentukan target waktu penyelesaian;
5) Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh
Pejabat di bawahnya.
c. Mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan
olahraga.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan;
3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan atlet Korpri dengan pihak lain;
4) Memfasilitasi pelaksanaan pengiriman atlet berprestasi pada
kegiatan POR KORPRI tingkat provinsi, nasional maupun
internasional;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
25
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target yang
telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
d. Mengendalikan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan seni
dan budaya.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasiona lprosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan;
3) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan seni dan budaya dengan pihak lain;
4) Memfasilitasi pelaksanaan pengiriman kontingen seni dan budaya
pada tingkat provinsi, nasional maupun internasional;
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target yang
telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
e. Mengendalikan pelaksanaan pembinaan mental dan rohani.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait pelaksanaan kegiatan;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
26
3) Mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan mental dan rohani
dengan pihak lain;
4) Memfasilitasi pelaksanaan pengiriman kontingen/kafilah pada even
tingkat provinsi, nasional maupun internasional;
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target yang
telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
f. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Sub bagian Olahraga,
Seni, Budaya, Mental dan Rohani.
Tahapan :
1) Mengoordinasikan penghimpunan bahan/data kegiatan Sub bagian;
2) Menganalisa bahan/data kegiatan;
3) Menyusun rancangan laporan pelaksanaan kegiatan;
4) Mengonsultasikan rancangan laporan kegiatan kepada atasan
langsung;
5) Menyempurnakan rancangan laporan sesuai arahan;
6) Menyampaikan rancangan laporan kepadaatasan.
g. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
pada Sub bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
Tahapan :
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
27
1) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Pejabat di bawahnya;
2) Menelaah laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh
Pejabat di bawahnya;
3) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan serta memberikan masukan dan saran;
4) Mengevaluasi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Pejabat dibawahnya;
5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam
rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi pada Sub
bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani.
Tahapan :
1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait
tugas dan fungsi;
2) Mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu yang berkembang;
3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan atau
isu-isu yang berkembang;
4) Menganalisa data dan informasi;
5) Menyusun saran dan pertimbangan;
6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
28
i. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada bawahan
sesuai dengan norma, standar ,prosedur dan kriteria yang telah
ditetapkan oleh pemerintah agar tugas pokok dapat tercapai.
Tahapan :
1) Memberikan arahan kepada bawahan terkait hak dan kewajibannya
sebagai PNS;
2) Mengevaluasi tingkat disiplin dan kinerja dari bawahannya;
3) Melakukan pembinaan kepada bawahan dalam rangka
meningkatkan kualitas kinerjanya;
4) Memotivasi bawahan agar meningkatkan kinerjanya;
5) Menilai kinerja Pejabat di bawahnya;
6) Menindak dan memberikan hukuman disiplin apabila terjadi
pelanggaran sesuai dengan kewenangannya;
7) Melaporkan kepadaatasan apabila kewenangan penjatuhan
hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebihtinggi.
j. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsi.
Tahapan :
1) Menerima perintah tugas dari atasan
2) Mempelajari tugas yang diberikan
3) Mengumpulkan bahan terkait tugas yang diberikan
4) Melaksanakan tugas yang diberikan
5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
29
D. Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial
a. Tugas pokok:
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas pokok yaitu
Mengendalikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan
pelaporan kegiatanusaha anggota KORPRI dan memberikan bantuan sosial
sesuai dengan Rencana Strategis Sekretariat KORPRI agar kegiatan
Subbagian Usaha, Bantuan Sosialdapat terlaksana dengan baik.
b. Fungsi:
Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sub Bagian Usaha, Bantuan
Hukum dan Sosial mempunyai fungsi :
a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan Sosial
berdasarkan rencana program sesuai dengan ketentuan yang berlaku
sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
Tahapan :
1) Mempelajari rencana kegiatan tahun lalu;
2) Mensinkronkan dengan rencana progam Sub Bagian Usaha,
Bantuan Sosial;
3) Menyusun konsep rencana kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan
Sosial;
4) Menyusun kerangka acuan kegiatan (KAK);
5) Mengkonsultasikan konsep rencana kegiatan dengan pimpinan
untuk mendapatkan arahan dan masukan;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
30
6) Menyempurnakan rencana kegiatan Sub Bagian Usaha, Bantuan
Sosial.
b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengkoordinir tugas pejabat di
bawahnya pada Sub Bagian Usaha, Bantuan Sosialsesuai tugas dan
tanggung jawab masing-masing dan rencana kegiatan sub bagian untuk
kelancaran pelaksanaan tugas Sub Bagian Usaha, Bantuan Sosial.
Tahapan :
1) Menjabarkan rencana kegiatan menjadi tugas-tugas yang harus
dilaksanakan Pejabat di bawahnya;
2) Menghimpun saran dan masukan dari Pejabat di bawahnya;
3) Memberi arahan terhadap pelaksanaan tugas/kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh Pejabat di bawahnya;
4) Menentukan target waktu penyelesaian;
5) Memeriksa laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh
Pejabat di bawahnya.
c. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program
kewirausahaan bagi anggota KORPRI.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait penyusunan kebijakan
pengembangan kewirausahaan bagi anggota KORPRI;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
31
3) Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan program
kewirausahaan dengan instansi terkait;
4) Memfasilitasi pelaksanaan pengembangan program kewirausahaan
bagi anggota KORPRI dengan pihak lain;
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target yang
telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
d. Mengendalikan pelaksanaan penyusunan bahan peningkatan
kesehjahteraan anggota.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait penyusunan bahan;
3) Mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan bagi
anggota KORPRI dengan instansi terkait;
4) Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan anggota
KORPRI dengan pihak lain;
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target yang
telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
32
e. Mengendalikanpelaksanaan pemberian bantuan kepada anggota dalam
keadaan sakit, kematian, kebakaran, bencana alam dan musibah
lainnya.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait pemberian bantuan sosial bagi
anggota KORPRI;
3) Mengoordinasikan pelaksanaan penghimpunan bantuan sosial
dengan pihak lain;
4) Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain;
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target yang
telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
f. Mengendalikanpelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada
anggota KORPRI yang mendapat permasalahan kedinasan.
Tahapan :
1) Mempelajari standar operasional prosedur dan kerangka acuan
kegiatan sebagai pedoman pengendalian kegiatan;
2) Menelaah data dan dokumen terkait pemberian bantuan hukum bagi
anggota KORPRI;
3) Mengoordinasikan pelaksanaan pendampingan bantuan hukum
dengan pihak lain;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
33
4) Memfasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan hukum dengan pihak
lain;
5) Memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan secara berkala;
6) Membandingkan hasil perkembangan kegiatan dengan target yang
telah ditetapkan;
7) Menyusun rekomendasi tindakan perbaikan apabila hasil
perkembangan kegiatan tidak sesuai target.
g. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Subbagian Usaha,
Bantuan Sosial.
Tahapan :
1) Mengoordinasikan penghimpunan bahan/data kegiatan Subbagian;
2) Menganalisa bahan/data kegiatan;
3) Menyusun rancangan laporan pelaksanaan kegiatan;
4) Mengkonsultasikan rancangan laporan kegiatan kepada atasan
langsung;
5) Menyempurnakan rancangan laporan sesuai arahan;
6) Menyampaikan rancangan laporan kepada atasan.
h. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan
pada Subbagian Usaha, Bantuan Sosialsebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas.
Tahapan :
1) Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang
dilakukan oleh Pejabat di bawahnya;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
34
2) Menelaah laporan pelaksanaan kegiatan yang telah disusun oleh
Pejabat di bawahnya;
3) Mengidentifikasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan
kegiatan serta memberikan masukan dan saran;
4) Mengevaluasi capaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh
Pejabat di bawahnya;
5) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan langsung dalam
rangka penyelesaian masalah atau pengembangan strategi pada
Subbagian Usaha, Bantuan Sosial.
Tahapan :
1) Mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait
tugas dan fungsi;
2) Mengidentifikasi permasalahan atau isu-isu yang berkembang;
3) Mengumpulkan data dan informasi mengenai permasalahan atau
isu-isu yang berkembang;
4) Menganalisa data dan informasi;
5) Menyusun saran dan pertimbangan;
6) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan.
j. Melaksanakan pembinaan dan penilaian kinerja kepada bawahan
sesuai dengan norma, standar , prosedur dan kriteria yang telah
ditetapkan oleh pemerintah agar tugas pokok dapat tercapai.
Tahapan :
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
35
1) Memberikan arahan kepada bawahan terkait hak dan kewajibannya
sebagai PNS;
2) Mengevaluasi tingkat disiplin dan kinerja dari bawahannya;
3) Melakukan pembinaan kepada bawahan dalam rangka
meningkatkan kualitas kinerjanya;
4) Memotivasi bawahan agar meningkatkan kinerjanya;
5) Menilai kinerja Pejabat di bawahnya;
6) Menindak dan memberikan hukuman disiplin apabila terjadi
pelanggaran sesuai dengan kewenangannya;
7) Melaporkan kepada atasan apabila kewenangan penjatuhan
hukuman disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi.
k. Melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
tugas dan fungsi.
Tahapan :
1) Menerima perintah tugas dari atasan
2) Mempelajari tugas yang diberikan
3) Mengumpulkan bahan terkait tugas yang diberikan
4) Melaksanakan tugas yang diberikan
5) Menyusun laporan pelaksanaan tugas
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
36
E. STRUKTUR ORGANISASI
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser terdiri atas 1 (satu)
Sekretaris dan 3 (tiga) kepala Sub Bagian dan 1 (Satu) Kepala kelompok jabatan
fungsional seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi dibawah ini :
Bagan 1. Struktur Organisasi
Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 5 Tahun 2014
Tanggal 2 Juli 2014
SUB BAGIAN OLAHRAGA, SENI BUDAYA,
MENTAL DAN ROHANI
MUHAMMAD JAFAR, S.Sos NIP.196412171988031012
SEKRETARIS
H. M. Guntur, S.Sos, MM. NIP.196707171986011001
SUB BAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM
DAN SOSIAL
Fajriah Adhawati, SE. NIP. 197612022010012008
SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA
Junaidi, SE.
NIP.196606031989121001
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
37
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
38
F. SUMBER DAYA MANUSIA
Dalam rangka menjalankan kegiatan Organisasi Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Paser per 31 Desember 2018 mempunyai
personil sebanyak 52 Orang terdiri dari 4 Orang Pejabat Struktural, 33 Orang
Staf, 19 Orang Pegawai Tenaga Honorer.
Komposisi Jabatan dalam struktur Organisasi Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Paser berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur tersebut diatas adalah : 1 (satu) Orang Esselon III, 3 (tiga)
Orang Eselon IV.
1. Potensi Sumber Daya Manusia Aparatur.
a). Jumlah Pegawai Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten
Paser berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Tahun 2018:
Tabel 1
Berdasarkan Eselon
No URAIAN JABATAN JUMLAH
STRUKTURAL JABATAN
1. ESELON III 1
2. ESELON IV 3
3. JABATAN FUNGSIONAL UMUM 13
4 JABATAN FUNGSIONAL 15
JUMLAH 32
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
39
Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Kab. Paser Tahun 2018
Tabel 2
Berdasarkan Pendidikan
No JENIS PENDIDIKAN PNS HONORER
1 Strata 2 1 0
2 Strata 1 9 9
3 Sarjana Muda 0 0
4 Diploma III 15 3
5 D1 0 0
6 SLTA 7 5
7 SLTP 0 2
JUMLAH 32 19
Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Kab. Paser Tahun 2018
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
40
Tabel 3
Berdasarkan Golongan
Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Kab. Paser Tahun 2018
Tabel 4
Berdasarkan Jenis Kelamin
No JENIS PENDIDIKAN PNS HONORER
1 LAKI-LAKI 13 9
2 PEREMPUAN 20 10
JUMLAH 33 19
Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Kab. Paser Tahun 2018
No GOLONGAN JENIS GOLONGAN
A B C D JUMLAH
1. IV 1 1 - - 2
2. III 7 3 6 8 24
2. II - 1 2 4 7
JUMLAH 9 5 8 13 33
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
41
G. SARANA DAN PRASARANA KANTOR
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018 dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsi didukung sarana dan prasarana yang tersedia sebagai berikut:
Tabel 4
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Set. DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME SUMBER
DANA
1 Tanah Pemeliharaan 2.623 m2 APBD
2 Bangunan Gedung Pemeliharaan 780 m2 APBD
3 Peralatan Kantor Pemeliharaan 12 unit APBD
4 Mobilitas Pemeliharaan 18 unit APBD
5 Peralatan Mesin Pemeliharaan 62 unit APBD
TOTAL 92 unit
Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Kab. Paser 2018
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
42
Tabel 5
Sarana dan Prasarana
PPK PNS Set. DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018
NO URAIAN KEGIATAN VOLUME SUMBER
DANA
1 Tanah Pemeliharaan 2.508 m2 APBD
2 Bangunan
Gedung
Pemeliharaan 780 m2 APBD
3 Peralatan Kantor Pemeliharaan 12 unit APBD
4 Mobilitas Pemeliharaan 5 unit APBD
5 Peralatan Mesin Pemeliharaan 33 unit APBD
TOTAL 50 unit
Sumber : Data Kepegawaian Set. DP. KORPRI Kab. Paser 2018
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
43
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETEPAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu
langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada
waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan organisasi itu selanjutnya.
Didalam kontek kehidupan bernegara, Visi memainkan peran yang menentukan
dalam dinamika perubahan lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan
instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan
yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi
pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah
gambarang yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh
instansi pemerintah tersebut.
Dalam rangka mewujudkan good govermance yang ditandai dengan adanya
keseimbangan peran pemerintah, swasta dan masyarakat, perlu dilakukan
pemilihan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing - masing komponen.
1. Visi
Orientasi kedepan sasaran yang ingin dicapai terwujudnya KORPRI sebagai
organisasi yang kuat, netral, mandiri, profesional dan terdepan dalam menjaga
persatuan dan kesatuan bangsa, mensejahterakan anggota KORPRI, masyarakat
dan melindungi kepentingan para anggota agar lebih profesional di dalam
membangun pemerintahan yang baik.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
44
Untuk optimalisasi kinerja dalam rangka menunjang tugas pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Paser telah menetapkan visi sebagai berikut :
Visi tersebut di atas mengandung beberapa makna sebagai berikut :
- Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat mengendung makna:
- Netral mengandung makana:
- Demokratis Mengandung Makna:
- Mandiri Mengandung makna:
- Profesional untuk membangun jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia
Mengandung makna:
- Mensejahterakan anggota dan keluarganya mengandung makna:
Pelayanan prima yang bermutu baik secara individu, intitusional maupun sistem
yang mempunyai kompetensi, kemampuan dan ketrampilan untuk melaksanakan
tugas dan fungsi guna tercapainya peningkatan sumber daya manusia dan
kesejahteraan anggota KORPRI beserta keluarganya.
“Terwujudnya organisasi KORPRI yang kuat, netral, demokratis,
mandiri dan profesional untuk membangun jiwa korps (KORSA)
pegawai Republik Indonesia dan mensejahterakan anggota dan
keluarganya”.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
45
2. M I S I
Terwujudnya visi, merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh segenap
personil Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser. Sebagai bentuk
nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang
seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih
nyata pada misi tersebut. Lebih jauh, pernyataan misi Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Paser memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi
oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut, dan bagaimana organisasi
memenuhi kebutuhan tersebut. Sedangkan misi Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Paser adalah sebagai berikut :
4. Mewujudkan organisasi KORPRI yang kuat, beribawa dan mencakup seluruh
tingkat kepengurusan;
5. Membangun solidaritas dan soliditas Pegawai Republik Indonesia sebagai
perekat dan alat pemersatu bangsa dan negara;
6. Mewujudkan kesejateraan, penghargaan, pengayoman dan perlindungan
hukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota;
7. Membangun Pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, professional,
disiplin, bebas kolusi, korupsi dan nepotisme dan mampu melaksanakan
tugas-tugas kepemerintahan yang baik;
8. Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh publilk.
3. Tujuan
Dalam rangka mencapai hal tersebut, maka visi dan misi harus dirumuskan ke
dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis
(strategic goals) organisasi.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
46
Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun.
Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Paser dapat secara tepat mengetahui apa yang harus
dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu
sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan
kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan
memungkinkan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser untuk
mengukur sejauh mana visi misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan strategis
dirumuskan berdasarkan visi misi organisasi.
Adapun perwujudan misi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser
diarahkan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu:
1. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur menunjang pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Sekretariat DP. Korpri Kabupaten Paser;
2. Mewujudkan Organisasi Korpri dengan paradigma dan struktur organisasi
yang sesuai di semua tingkatkan kepengurusan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur;
4. Meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan anggotanya melalui pembinaan
dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, keusahaan serta hukum
dan sosial;
5. Meningkatkan kerjasama dan fasilitas dengan seluruh instansi terkait.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
47
4. Sasaran
No Misi Tujuan Strategik
1. Mewujudkan organisasi KORPRI
yang kuat, beribawa dan
mencakup seluruh tingkat
kepengurusan;
Meningkatkan sarana dan
prasarana aparatur menunjang
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat DP. Korpri
Kabupaten Paser;
2. Membangun solidaritas dan
soliditas Pegawai Republik
Indonesia sebagai perekat dan
alat pemersatu bangsa dan
negara;
Mewujudkan Organisasi Korpri
dengan paradigma dan struktur
organisasi yang sesuai di semua
tingkatkan kepengurusan;
3. Mewujudkan kesejateraan,
penghargaan, pengayoman dan
perlindungan hukum untuk
meningkatkan harkat dan
martabat anggota;
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
sumber daya aparatur;
4. Membangun Pegawai Republik
Indonesia yang bertaqwa,
professional, disiplin, bebas
kolusi, korupsi dan nepotisme
dan mampu melaksanakan
tugas-tugas kepemerintahan
yang baik;
Meningkatkan pelayanan serta
kesejahteraan anggotanya melalui
pembinaan dalam bidang
pendidikan, kesehatan,
keagamaan, keusahaan serta
hukum dan sosial;
5. Mewujudkan KORPRI yang netral
dan bebas dari pengaruh publilk.
Meningkatkan kerjasama dan
fasilitas dengan seluruh instansi
terkait.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
48
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang akandicapai. Fokus pada penyusunan
kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui
tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.Kemudian pada
sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai tujuan sasaran
yang terkait.
Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan sasaran Sekretariat Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Paser adalah :
No Tujuan Strategik Sasaran Strategik
1. Meningkatkan sarana dan
prasarana aparatur menunjang
pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Sekretariat DP. Korpri
Kabupaten Paser;
Terwujudnya organisasi yang
kuat, beribawa dan mencakup
seluruh tingkat kepengurusan;
2. Mewujudkan Organisasi Korpri
dengan paradigma dan struktur
organisasi yang sesuai di semua
tingkatkan kepengurusan;
Terciptanya solidaritas dan
soliditas Pegawai Republik
Indonesia sebagai perekat dan
alat pemersatu bangsa dan
negara;
3. Meningkatkan kualitas dan
kuantitas sumber daya
aparatur;
Terwujudnya kesejahteraan,
penghargaan, pengayoman dan
perlindungan hukum untuk
meningkatkan harkat dan
martabat anggota;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
49
Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser menetapkan kebijakan, program
operasional, dan disesuaikan dengan Renstra Sekretariat DP KORPRI Kabupaten
Paser sebagai berikut :
5. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat
pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja
yang digunakan dalam rencana strategic, adalah sebagai berikut:
No Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU)
1 Terwujudnya organisasi yang
kuat, beribawa dan mencakup
seluruh tingkat kepengurusan;
1. Persentase Laporan Tepat
Waktu
2. Persentase Kegiatan DP
KORPRI Kabupaten Paser
4.
Meningkatkan pelayanan serta
kesejahteraan anggotanya
melalui pembinaan dalam bidang
pendidikan, kesehatan,
keagamaan, keusahaan serta
hukum dan sosial;
Terciptanya Pegawai Republik
Indonesia yang bertaqwa,
professional, disiplin, bebas kolusi
dan nepotisme dan mampu
melaksanakan tugas-tugas
kepemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan kerjasama dan
fasilitas dengan seluruh instansi
terkait.
Terwujudnya KORPRI yang netral
dan bebas dari pengaruh politik..
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
50
2
Terciptanya solidaritas dan
soliditas Pegawai Republik
Indonesia sebagai perekat dan alat
pemersatu bangsa dan negara;
1. Persentase Kegiatan dan
Bantuan Social bagi Anggota
KORPRI
3. Terwujudnya kesejahteraan,
penghargaan, pengayoman dan
perlindungan hukum untuk
meningkatkan harkat dan martabat
anggota;
1.Cakupan Pelayanan Kebutuhan
Bagi Anggota KORPRI
4.
Terciptanya Pegawai Republik
Indonesia yang bertaqwa,
professional, disiplin, bebas kolusi
dan nepotisme dan mampu
melaksanakan tugas-tugas
kepemerintahan yang baik;
2. Persentase Kegiatan dan
Bantuan Social bagi Anggota
KORPRI
5. Terwujudnya KORPRI yang netral
dan bebas dari pengaruh politik.
1.Cakupan Pelayanan Kebutuhan
Bagi Anggota KORPRI
6. Kebijakan
Kebijakan merupakan inisiatif strategi Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser
dalam melakukan fungsi distribusi, alokasi dan regulasi terhadap sumber daya yang
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
51
dimiliki, sehingga dapat diarahkan pada hasil yang hendak dicapai. Adapun kebijakan-
kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah sebagai
berikut :
1. Kebijakan dan Strategi Misi 1 :
Mewujudkan organisasi yang kuat, berwibawa dan mencakup seluruhtingkat
kepengurusan adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan serta optimalisasi tugas pokok dan fungsi masing-
masingstruktur organisasi : Bagian Umum dan Kerjasama, Bagian Olahraga,
Seni, Budaya, Mental dan Rohani. Bagian Usaha dan Bantuan Hukum;
b. Merencanakan dan melaksanakan untuk kegiatan-kegiatan sarana dan
prasarana yang transparan dan akuntabel;
c. Membentuk organisasi KORPRI dengan paradigma baru dan struktur baru;
d. Membentuk Sekretariat tetap KORPRI dengan paradigma dan strukturbaru;
e. Mengembangkan dan pengefektifan komunikasi, koordinasi danhubungan
kerja antar pengurus KORPRI di semua tingkatankepengurusan;
f. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi sejenisPengembangan anggota
KORPRI yang pegawainya digaji melalui APBN dan APBD;
g. Optimalkan Peran Poliklinik KORPRI dan BAPOR KORPRI;
h. Rapat-rapat kerja KORPRI yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-
undangan;
i. Fasilitasi kegiatan Dewan Pengurus KORPRI sesuai dengantugas pokok dan
fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
j. Melaksanakan administrasi keuangan yang tertib, cepat, transparandan
akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku;
k. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka mendukungpelaksanaan
tugas pelayanan administrasi kepada Dewan Pengurus KORPRI;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
52
l. Meningkatkan kegiatan penghimpunan bahan-bahan rapat, notulen,laporan,
surat-surat keputusan dalam rangka mendukung pelaksanaantugas dan fungsi
Dewan Pengurus KORPRI.
2. Kebijakan dan Strategi Misi 2 :
Membangun solidaritas dan soliditas pegawai Republik Indonesia
sebagaiperekat dan alat pemersatu bangsa dan Negara adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan rasa solidaritas sesama anggota KORPRI untukmewujudkan
soliditas organisasi;
b. Menerapkan system pengawasan atasan langsung secara berjenjangdalam
rangka peningkatan disiplin anggota KORPRI;
c. Melaksanakan upacara apel gabungan bulanan bagi anggota KORPRI;
d. Meningkatkan rasa nasionalisme/sadar kebangsaan bagi anggotaKORPRI
guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
3. Kebijakan dan Strategi Misi 3 :
Mewujudkan kesejahteraan, penghargaan, pengayoman dan
perlindunganhukum untuk meningkatkan harkat dan martabat anggota adalah
sebagaiberikut :
a. Mengembangkan usaha yang mempunyai jejaring pengembangan usaha,
pemasaran, distribusi barang dan jasa untuk meningkatkan hasil usaha;
b. Peningkatkan pelayanan kesehatan melalui Klinik KORPRI bagi anggota dan
keluarga;
c. Mendorong Pengembangan perumahan bagi anggota KORPRI;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
53
d. Mendirikan Kembali Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH);
e. Melaksanakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) bagi anggota
KORPRI;
f. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan untuk membangun
kesadaran hukum anggota KORPRI;
g. Pendampingan, bantuan hukum dan advokasi bagi anggota KORPRI yang
menghadapi masalah hukum;
4. Kebijakan dan Strategi Misi 4 :
Membangun pegawai Republik Indonesia yang bertaqwa, professional, disiplin,
bebas kolusi dan nepotisme dan mampu melaksanakan tugas-tugas
kepemerintahan yang baik, adalah sebagai berikut :
a. Mengupayakan terbangunnya system pembinaan pendidikan dan pelatihan
dalam rangka mewujudkan birokrasi professional karir;
b. Mengembangkan suatu system pemberian penghargaan terhadap anggota
KORPRI dan OPD;
c. Mempelopori Gerakan Disiplin Nasional;
d. Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan melalui pembinaan keagamaan
secara rutin bagi anggota KORPRI.
5. Kebijakan dan Strategi Misi 5 :
Mewujudkan KORPRI yang netral dan bebas dari pengaruh politik, adalah
sebagai berikut :
a. Berperan aktif untuk melaksanakan reformasi birokrasi;
b. Melaksanakan tugas sebagai PNS/Anggota KORPRI secara professional;
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
54
c. Melaksanakan program sesuai perencanaan dengan pelaporan secara
berkala;
d. Melaksanakan evaluasi yang menyeluruh guna meningkatkan transparansi,
akuntabel dan partisipatif;
e. Menciptakan situasi dan lingkungan kerja yang kondusif.
7. Program
Program kerja operasional merupakan proses penentuan jumlah dan jenis sumber
daya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana Sekretariat DP
KORPRI Kabupaten Paser, yaitu :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan;
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Pada dasarnya Rencana Kinerja Tahun 2018 menguraikan target kinerja yang
akan dicapai oleh Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser selama Tahun 2018.
Target Kinerja mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun
2018 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat
kegiatan.
Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan benchmark dalam
mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
55
Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja
Tahun 2018 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat
mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis diatas.
Program dan kegiatan tahun 2018 dituangkan pada Rencana Kinerja Tahun
2018 yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Paser. APBD Kabupaten Paser
terdapat 6 (Enam) program, yang terdiri dari Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kenerja dan Keuangan,
Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Fasilitasi dan Dukungan
Kelembagaan KORPRI.
Adapun kegiatan yang dananya bersumber dari APBD secara garis besar terdapat 23
kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan dana sebesar Rp.
813.340.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan jasa surat menyurat.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
c. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
d. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional.
e. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
f. Penyediaan jasa kebersihan kantor
g. Penyediaan alat tulis kantor (ATK).
h. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.
j. Penyediaan makanan dan minuman.
k. Rapat-rapat koodinasi dan konsultasi.
l. Rapat kerja daerah.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
56
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur dengan dana sebesar Rp.
15.400.000,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
b. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan dana sebesar Rp. 18.190.300,-,yang meliputi kegiatan sebagai
berikut :
a. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKJIP).
b. Penyusunan data statistik sektoral.
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan dana sebesar
Rp. 17.111.600,-, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan RENJA SKPD.
b. Evaluasi RENJA SKPD.
5. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI dengan dana
sebesar Rp. 234.410.497,53, yang meliputi kegiatan sebagai berikut :
a. Pengedaan obat dan perbekalan kesehatan.
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya
bangsa.
c. Penyelenggaraan kompetisi olahraga.
d. Penyelenggaraan MTQ KORPRI.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
57
C. PERJANJIAN KINERJA
Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja
tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan
Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan
perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan
kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun
prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan
perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan
mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga
diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan
Perjanjian Kinerja Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018
mengacu pada dokumen Renstra Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser
Tahun 2017-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2018,
dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2018, dan dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Tahun 2018. Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser telah
menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut:
No.
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya organisasi yang
kuat, beribawa dan mencakup
seluruh tingkat kepengurusan;
1.Persentase Laporan Tepat
Waktu
0%
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
58
2.Persentase Kegiatan DP
KORPRI Kabupaten Paser
0%
2. Terciptanya solidaritas dan soliditas
Pegawai Republik Indonesia sebagai
perekat dan alat pemersatu bangsa
dan negara;
1.Persentase kegiatan dan
bantuan social bagi anggota
KORPRI
0%
3. Terwujudnya kesejahteraan,
penghargaan, pengayoman dan
perlindungan hukum untuk
meningkatkan harkat dan martabat
anggota;
1.Cakupan Pelayanan bagi
anggota KORPRI
0%
4. Terciptanya Pegawai Republik
Indonesia yang bertaqwa,
professional, disiplin, bebas kolusi
dan nepotisme dan mampu
melaksanakan tugas-tugas
kepemerintahan yang baik;
1.Cakupan Pelayanan bagi
anggota KORPRI
0%
5. Terwujudnya KORPRI yang netral
dan bebas dari pengaruh politik.
1.Cakupan Pelayanan bagi
anggota KORPRI
0%
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
59
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan
atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang
berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. SKPD
Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser selaku pengemban amanah
masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan
Kinerja SKPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser yang dibuat sesuai
ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan
Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor.
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
60
dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan
tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-
masing indikator sasaran srategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra
Tahun 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan
tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang
ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi OPD Sekretariat DP KORPRI
Kabupaten Paser.
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN
Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator
kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator
kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh
berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara
penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan
dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
61
Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan sebagai berikut :
No
Capaian Kinerja
Interpretasi
1.
2.
3.
> 100 %
=100 %
< 100 %
Melebihi/Melampaui Target
Sesuai Target
Tidak Mencapai Target
Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis
pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan
mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.
Dalam laporan ini, OPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser dapat
memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari
masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat
pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang
ditetapkan dalam dokumen Renstra 2017-2021 maupun Rencana Kerja Tahun
2018. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi
pemerintah.
Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja OPD Tahun
2018 hasil review dan Indikator Kinerja Utama OPD telah ditetapkan 5 (Sasaran)
sasaran dengan 4 (Empat) indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
62
berikut :
- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 4 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 5 terdiri dari 1 indikator
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih
meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi
pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama
kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang
menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan
demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis
instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari
suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU
digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan. OPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser telah menetapkan
Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya
untuk meningkatkan akuntabilitas, OPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten
Paser juga melakukan review terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan
review dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu
strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
63
pengukuran atas indikator kinerja utama OPD Sekretariat DP KORPRI
Kabupaten Paser tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:
1. Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2018
No
Indikator
Satuan
Target
Realisasi
%
Capaian
1.
Persentase
Laporan
Tepat Waktu
%
95 %
Rp.2.039.201.970,0
0
98.09 %
2.
Persentase
Kegiatan DP
KORPRI
Kabupaten
Paser
%
100 %
Rp. 642.161.175,00
93.45 %
3.
Persentase
Kegiatan dan
Bantuan
Social bagi
anggota
KORPRI
%
100 %
Rp.170.950.500,00
94.47 %
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
64
4.
Cakupan
Pelayanan
Bagi Anggota
KORPRI
% 95 % Rp.7.766.529.985,0
0
94.50 %
Rata - Rata Capaian IKU
9
95.46 %
Rata-rata Capaian IKU SKPD Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser sebesar
95.46 %.
2. Analisis Capaian Kinerja
Secara umum Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser telah dapat
melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan dalam Renstra 2017-2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk
mencapai visi dan misi Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2017 -
2021 sebanyak 5 (lima) sasaran.
Tahun 2018 adalah tahun Ketiga pelaksanaan Rencana Strategis SKPD,
dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja yang ditetapkan
maka pencapaian kinerja sasaran Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
65
No.
Indikator
Satuan
Tahun 2018
Target Realisasi % Capaian
1.
Persentase Laporan
Tepat Waktu
% 95 % Rp.2.039.201.970,00 98.09 %
2.
Persentase Kegiatan
DP KORPRI
Kabupaten Paser
%
100 %
Rp. 642.161.175,00
93.45 %
3
Persentase Kegiatan
dan Bantuan Social
Bagi Anggota KORPRI
%
100 %
Rp.170.950.500,00
94.47 %
4
Cakupan Pelayanan
Bagi Angoota KORPRI
%
95 %
Rp.7.766.529.985,00
94.50 %
Tabel 3.4
Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018
No.
Indikator
Satuan
2017
2018
Kinerja
Naik/Turun
1.
Persentase Laporan
Tepat Waktu
% 90.49 % 98.09 % Naik 7.6 %
2.
Persentase Kegiatan
DP KORPRI
Kabupaten Paser
%
93.45 %
93.45 %
Tetap
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
66
3
Persentase Kegiatan
dan Bantuan Social
Bagi Anggota KORPRI
%
97.07 %
94.47 %
Turun 2.6 %
4
Cakupan Pelayanan
Bagi Angoota KORPRI
%
79.65 %
94.50 %
Naik 14.85 %
Tabel 3.4
Realisasi Kinerja dari Tahun 2015 s.d 2017
No.
Indikator
Satuan
Realisasi
2016
Realisas
i 2017
Realisasi
2018
Target RPJMD
2016 2017
1.
Persentase Laporan
Tepat Waktu
% 95.07 % 90.49 % 90.49 %
2.
Persentase Kegiatan
DP KORPRI
Kabupaten Paser
%
86.49 %
93.45 %
93.45 %
3
Persentase Kegiatan
dan Bantuan Social
Bagi Anggota
KORPRI
%
91.83 %
97.02 %
94.47 %
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
67
4
Cakupan Pelayanan
Bagi Angoota
KORPRI
%
91.13 %
79.65 %
94.50 %
Keberhasilan/Kegagalan
Alternative Solusi
No.
Sasaran Strategis
Indikator
% Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1.
Terwujudnya tertib
administrasi
perkantoran
Persentase Laporan
Tepat Waktu
98.09 % Rp.2.039.201.970,00 98.09 %
Persentase Kegiatan
DP KORPRI
Kabupaten Paser
93.45 %
Rp. 642.161.175,00
93.45 %
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
68
2.
Meningkatnya
jumlah dan bantuan
sosial bagi anggota
KORPRI
Persentase Kegiatan
dan Bantuan Social
Bagi Anggota
KORPRI
94.47 %
Rp.170.950.500,00
94.47 %
3.
Meningkatnya
Pelayanan Bagi
Angoota KORPRI
Cakupan Pelayanan
Bagi Angoota
KORPRI
94.50 %
Rp.7.766.529.985,00
94.50 %
3. REALISASI KEUANGAN
Dalam Tahun Anggaran 2018 untuk pelaksanaan program dan kegiatan
pada Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser dalam rangka mencapai target
kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun
Anggaran 2018 sebesar Rp.1.099.452.397,53 sedangkan realisasi anggaran
mencapai Rp. 1.088.841.166,00 atau dengan serapan dana APBD mencapai
99,26 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2018 Sekretariat DP KORPRI
Kabupaten Paser Tahun kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 10.611.231,53.
Selama tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka
menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang
ingin dicapai Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun dianggarkan
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DPA Sekretariat
DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun dengan total nilai keseluruhan Belanja
langsung adalah sebesar Rp. 1.099.452.397,53 sedangkan realisasi anggaran
Belanja Langsung mencapai Rp. 1.088.841.166,00 atau dengan
serapan dana APBD mencapai 99,26 %, dengan demikian dapat dikatakan tahun
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
69
2018 Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser kondisi anggaran adalah Silpa
Rp. 10.611.231,53. Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan
anggaran agar lebih efisien. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang
terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap sasaran
Renstra Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser pada tahun 2018 dapat dilihat
pada tabel berikut :
NAMA KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI %
1 TAHUN
1 2 3 4
Pendapatan - - - %
NAMA KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI %
1 TAHUN
1 2 3 4
Belanja Tidak Langsung 2.675.398.000,00 2.675.398.000,00 100,00 %
Penyediaan Jasa Surat Menyurat 850.000,00 850.000,00 100,00 %
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
70
NAMA KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI %
1 TAHUN
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan listrik
42.644.967,00 42.542.130,00 99,76 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
13.900.000,00 12.450.000,00 89,57 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional
984.900,00 983.000,00 99,81 %
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Jasa Kebersihan Kantor
604.694.400,00
48.625.200,00
599.216.000,00
44.865.200,00
99,09 %
92,96%
Penyediaan Alat Tulis Kantor (ATK) 44.405.930,53 44.405.000,00 100,00 %
Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
2.750.000,00 2.750.000,00 100,00 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
2.685.000,00 2.680.000,00 99,81 %
Penyediaan Makanan dan Minuman 17.200.000,00 17.200.000,00 100,00 %
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
Rapat Kerja Daerah
70.449.400,00
23.518.000,00
70.448.946,00
23.518.000,00
93,55 %
100,00 %
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan
Dinas/Operasional
12.400.000,00 12.400.000,00 100,00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung
Kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 100,00%
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LKJIP)
1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 %
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
71
NAMA KEGIATAN
ANGGARAN
REALISASI %
1 TAHUN
Penyusunan Data Statistik Sektoral
17.130.300,00
16.962.700,00
99,02 %
Penyusunan RENJA SKPD 7.114.000,00 7.112.900,00 99,98 %
Evaluasi RENJA SKPD 6.560.600,00 6.560.600,00 100,00 %
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 24.549.000,00 24.547.800,00 100,00 %
Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan
Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa
47.135.000,00 47.135.000,00 100,00 %
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 426.716.000,00 426.714.490,00 100,00 %
Penyelenggaraan MTQ KORPRI 11.869.700,00 11.869.400,00 100,00 %
Jumlah Belanja Langsung 1.429.797.397,53 1.419.186.166,00 99,26 %
Total 4.105.195.347,53 4.095.584.116,00 99,26 %
No Uraian Belanja Anggaran Rp. Realisasi Sisa DPA Realisa
si %
I
Belanja Tidak Langsung
Rp. 2.675.398.000,00
Rp. 2.675.398.000,00
Rp. -
100,00
%
II
Belanja Langsung
Rp.1.429.797.379,53
Rp. 1.419.186.116,00
Rp.10.611.231,53
99,26%
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
72
1.
2.
3.
4.
6.
Program Pelayanan
admimnistrasi
perkantoran
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
Program Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Fasilitasi dan
Dukungan Kelembagaan
KORPRI
Rp. 872.322.797,53
Rp. 15.400.000,00
.
Rp. 18.130.300,00
Rp. 13.674.600,00
Rp. 510.269.700,00
Rp. 861.883.276,00
Rp. 15.400.000,00
Rp. 17.962.700,00
Rp. 13.673.500,00
Rp. 510.266.690,00
Rp. 10.439.521,53,00
Rp. -
Rp. 167.600,00
Rp. 1.100,00
Rp. 3.010,00
98,80 %
100%
99,08 %
.
99,99 %
100,00
%
Jumlah BL Dan BTL
Rp.4.105.195.347,53
Rp.4.095.584.116,00
Rp678.907.458,00
99,26 %
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
73
C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Berdasarkan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) dan Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS) dilakukan evaluasi terhadap pencapaian indikator
kinerja kegiatan dan kinerja program. Sedangkan evaluasi kinerja kebijakan
dengan cara menilai capaian sasaran program pada setiap kebijakan. Kesimpulan
hasil evaluasi Kinerja Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser pada tahun 2018
menggunakan skala pengukuran ordinal :
80 sampai dengan 100 : Baik
70 sampai dengan 79 : Sedang
55 sampai dengan 70 : Kurang
Dibawah55 : Sangat Kurang
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
74
Hasil evaluasi kinerja terhadap kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DP
KORPRI Kabupaten Paser pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :
1. Tingkat Pencapaian Kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Jasa
Surat Menyurat adalah Baik 100,00 %
2. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Baik yaitu 99,76 %
3. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah baik yaitu 89,57 %
4. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional adalah Baik
yaitu 99,81 %
5. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan adalah baik, yaitu 99,09 %.
6. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor adalah Baik, yaitu 92,96 %
7. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Alat
Tulis Kantor adalah baik yaitu 100,00 %.
8. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan
Barang Cetakan dan Pengadaan adalah baik yaitu 100,00 %.
9. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan adalah Baik yaitu 99,81 %.
10. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyediaan Makan
dan Minum adalah Baik, yaitu 100,00 %.
11. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Rapat-rapat
Koordinasi dan Konsultasi adalah Baik yaitu 100,00 %.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
75
12. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Rapat Kerja
Daerah adalah Baik, yaitu 100,00 %
13. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Pemeliharaan
rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional adalah Baik yaitu 100,00%
14. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan pemeliharaan
rutin/berkala gedung kantor adalah Baik yaitu 100,00 %
15. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyusunan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah Baik
yaitu 99,08 %
16. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyusunan
RENJA SKPD adalah baik yaitu 99,98 %
17. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Evaluasi RENJA
SKPD adalah baik yaitu 100,00 %
18. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Pengadaan Obat
dan Perbekalan Kesehatan adalah Baik 100,00 %
19. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Peningkatan
Kesadaran Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa adalah baik yaitu
100,00 %
20. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyelenggaraan
Kompetisi Olahraga adalah Baik yaitu 100,00 %
21. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) kegiatan Penyelenggaraan
MTQ KORPRI adalah Baik yaitu 100,00 %
Selanjutnya capaian kinerja program merupakan akumulasi dari capaian kinerja
kegiatan pada masing-masing program, dengan asumsi setiap kegiatan
mempunyai bobot yang sama terhadap pencapaian Kinerja program. Hasil
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
76
evaluasi Kinerja terhadap 6 (enam) program yang dilaksanakan oleh sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Paser tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program pelayanan
administrasi perkantoran adalah baik yaitu sebesar 98,80 %
2. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program peningkatan
sarana dan prasarana aparatur adalah Baik yaitu 100,00 %
3. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program peningkatan
pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah
baik yaitu 99,08 %
4. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program Perencanaan
pembangunan daerah adalah baik yaitu 100,00 %
5. Tingkat pencapaian kinerja (nilai capaian akhir) program fasilitasi dan
dukungan kelembagaan KORPRI adalah baik yaitu 100,00 %
Adapun hubungan antara Indikator yang ada pada kegiatan dengan Indikator
Kinerja pada tingkat, sasaran adalah hubungan sebab akibat. Artinya
keberhasilan pencapaian kinerja pada kegiatan (formulir PKK) akan sangat
berpengaruh pada keberhasilan pencapaian sasaran (Formulir PPS).
Secara umum, pencapaian kinerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Paser tahun 2017 telah dapat memenuhi tugas fungsi yang telah
dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari dapat dicapainya tiga sasaran yang telah
ditargetkan dengan rentang capaian kinerja sasaran bervariasi dari 0% - 100%.
Rentang capaian tersebut, diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sasaran
sebesar 99,26 % dengan interprestasi “Baik”.
Berdasarkan data diatas, dari 3 sasaran yang diukur kinerjanya pada tahun 2018
mempunyai total 5 Sasaran Strageris dan Indikator Kinerja sasaran sebanyak 6
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
77
buah Indikator. Dari penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran, diketahui
jumlahnya adalah sebesar atau kalau diambil nilai rata-rata dengan cara membagi
jumlah capaian kinerja sasaran tersebut dengan banyaknya sasaran yang ada
yaitu sebanyak 5 sasaran maka akan diperoleh Rata-rata Capaian Nilai Kinerja
Tahun 2017 sebesar 99,26%.
5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan
1. Program Administrasi Perkantoran Realisasi pada Tahun 2017
Terealisasi 85,72 % dan tahun 2018 terealisasi sebanyak 98,80 %
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada tahun 2017
Terealisasi sebesar 100,00% dan tahun 2018 terealisasi sebnanyak
100,00 %
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan pada tahun 2017 Terealisasi sebanyak 95,15 %
dan tahun 2018 terealisasi sebanyak 99,08 %
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2017
Sebanyak 98,77 % dan tahun 2018 terealisasi sebanyak 99,99 %
5. Program Fasilitasi dan Dukungan Kelembagaan KORPRI pada tahun
2017 sebanyak 87,80 % dan tahun 2018 terealisasi sebanyak 100,00
%
A. Analisis Faktor Keberhasilan SKPD Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Paser pada Tahun 2017. Berdasarkan hasil analisis terhadap
faktor internal, teridentifikasi beberapa kekuatan yang harus dimanfaatkan
secara baik, antara lain:
1. Adanya komitmen pimpinan.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
78
2. Dukungan dana cukup.
3. Sudah ada dasar hukum yang mendasari kegiatan Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI Kabupaten Paser.
B. Analisis Faktor Kegagalan
1. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhannya
2. Penempatan SDM belum sesuai kompetensinya.
3. Belum optimalnya pelaporan kinerja secara periodik.
4. Sarana dan Prasarana kurang memadai
6. Analisis atas Efiensi penggunaan sumber daya ;
1. Meningkatkan penataan dan pendayagunaan sumber daya aparatur.
2. Peningkatan standar pelayanan
7. Analisis Program/Kegiatan menunjang Keberhasilan/ Kegagalan
1. Terjalinnya hubungan harmonis dengan SKPD yang terkait.
2. Terjalinnya hubungan kerjasama dari SKPD dan juga
kabupaten/kota.
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
79
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat
DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018 ini merupakan pertanggung jawaban
tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance)
Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018. Pembuatan LKJIP ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden
Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik
sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.
LKJIP Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser Tahun 2018 ini dapat
menggambarkan kinerja Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser dan
Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan,
maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan.
Dalam tahun 2018 Sekretariat DP KORPRI Kabupaten Paser
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
80
menetapkan sebanyak 5 ( lima ) sasaran dengan 6 ( enam ) indikator kinerja
sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja
Tahun 2018 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat
dijelaskan sebagai berikut :
Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 91.97 %
Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 97.02 %
Sasaran 3 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 79.65 %
[SEKRETARIAT DP KORPRI KABUPATEN PASER] Tahun 2018
LKJIP Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018
81