pemerintah kabupaten lombok timur · desa telaga waru kecamatan pringgabaya . 6 bagian kedua luas...

1

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN 19 (SEMBILAN BELAS DESA) DESA

DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan Penye-

lenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan

berhasil guna terutama dalam upaya peningkatan

kualitas pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan

dinamika, perkembangan dan kemajuan dalam

pembangunan di desa, perlu upaya kongkrit Pemerintah

Daerah dalam mendekatkan pelayanan kepada

masyarakat;

b. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Desa di

Kabupaten Lombok Timur, serta adanya aspirasi yang

berkembang dalam masyarakat, perlu meningkatkan

penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan pem-

bangunan dan pelayanan masyarakat untuk menjamin

kesejahteraan masyarakat dengan membentuk Desa

baru;

c. bahwa dalam rangka mendekatkan pelayananan kepada

masyarakat sesuai dengan semangat otonomi Desa maka

perlu dilaksanakan pemekaran Desa di Kabupaten

Lombok Timur;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 200 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah, Pasal 4 ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta

Pasal 2, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah

Kabupaten Lombok Timur Nomor 3 Tahun 2007 tentang

Desa, maka Pembentukan Desa perlu diatur dengan

Peraturan Daerah;

2

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d,

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pembentukan 19 (Sembilan Belas) Desa di Kabupaten

Lombok Timur.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );


Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik


Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );


Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);


Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik




Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

3



Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4587);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan




10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3

Tahun 2007 tentang Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Lombok Timur Tahun 2007 Nomor 3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur

Nomor 3);


Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lembaran

Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2008 Nomor

2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok

Timur Nomor 1);


Tahun 2010 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur

Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Timur Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

dan

BUPATI LOMBOK TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 19

(SEMBILAN BELAS) DESA DI KABUPATEN LOMBOK

TIMUR.

4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden

Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah

Kabupaten Lombok Timur.

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat

yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah Kepala organisasi Pemerintah Desa yang

melaksanakan tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan.

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Desa.

11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan

tugas dan wewenangnya yang terdiri atas Sekretaris Desa dan Kepala

Urusan, Pelaksana Teknis Lapangan dan unsur kewilayahan.

12. Sekretaris Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya yang diisi dari Pegawai Negeri

Sipil yang memenuhi persyaratan dan diangkat oleh Sekretaris Daerah

Kabupaten Lombok Timur atas nama Bupati Lombok Timur.

5

13. Kepala Urusan adalah unsur staf yang membantu Sekretaris Desa yang

menangani urusan tertentu.

14. Dusun adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintahan Desa dan

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

15. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa atau bagian

desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua

desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

BAB II

PEMBENTUKAN , LUAS WILAYAH, PENDUDUK, CAKUPAN WILAYAH,

BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN, DAN PETA WILAYAH

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk 19 (Sembilan Belas) Desa di

Kabupaten Lombok Timur yaitu:

1. Desa Rarang Batas Kecamatan Terara;

2. Desa Peresak Kecamatan Sakra;

3. Desa Madayin Kecamatan Sambelia;

4. Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur;

5. Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasela;

6. Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela;

7. Desa Pare Mas Kecamatan Jerowaru;

8. Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra;

9. Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel;

10. Desa Keroya Kecamatan Aikmel;

11. Desa Pandan Duri Kecamatan Terara;

12. Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia;

13. Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia;

14. Desa Pulau Maringkik Kecamatan Keruak;

15. Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia;

16. Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat;

17. Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia;

18. Desa Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba;

19. Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya

6

Bagian Kedua

Luas Wilayah, Penduduk, Cakupan Wilayah , Batas Wilayah,

dan Pusat Pemerintahan

Pasal 3

(1) Desa Rarang Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1,

mempunyai luas wilayah 221 Ha ( Dua ratus dua puluh satu hektar );


memiliki jumlah penduduk 1.817 jiwa atau 697 KK.


berasal dari sebagian wilayah Desa Rarang Selatan yang terdiri atas :

a. Dusun Danasih;

b. Dusun Sayang;

c. Dusun Tengonak;

d. Dusun Bolor Sembe.

(4) Dengan terbentuknya Desa Rarang Batas, wilayah Desa Rarang Selatan

dikurangi wilayah Desa Rarang Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).

(5) Desa Rarang Batas mempunyai batas-batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Rarang Selatan;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Rarang Batas berkedudukan di Dusun Bolor

Sembe.

Pasal 4

(1) Desa Peresak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, mempunyai

luas wilayah 177,040 Ha (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Koma Empat Puluh

Hektar );

(2) Desa Peresak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, memiliki

jumlah penduduk 2.032 jiwa /atau 722 KK;

(3) Desa Peresak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, berasal dari

sebagian wilayah Desa Kabar yang terdiri atas :

a. Dusun Peresak Bongkot;

b. Dusun Peresak Idik;

c. Dusun Gunung Sari.

(4) Dengan terbentuknya Desa Peresak, wilayah Desa Kabar dikurangi

wilayah Desa Peresak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Desa Peresak mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Permit;

7

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Moyot;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rumbuk;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kabar.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Peresak berkedudukan di Dusun Peresak Idik.

Pasal 5

(1) Desa Madayin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3,

mempunyai luas wilayah 1.135 Ha (Seribu Seratus Tiga Puluh Lima

Hektar );

(2) Desa Madayin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, memiliki

jumlah penduduk 2.037 jiwa atau 784 KK;

(3) Desa Madayin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, berasal

dari sebagian wilayah Desa Obel-Obel yang terdiri atas :

a. Dusun Ketapang;

b. Dusun Madayin;

c. Dusun Beburung;

d. Dusun Mekarsari.

(4) Dengan terbentuknya Desa Madayin, wilayah Desa Obel-Obel dikurangi

wilayah Desa Madayin sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Desa Madayin mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sajang dan Desa Bilok

Petung;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Obel-Obel;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bilok Petung.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Madayin berkedudukan di Dusun Madayin.

Pasal 6

(1) Desa Sikur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4,

mempunyai luas wilayah 243 Ha (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Hektar );

(2) Desa Sikur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4,

memiliki jumlah penduduk 4.997 jiwa atau 907 KK.

(3) Desa Sikur Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 4, berasal

dari sebagian wilayah Desa Sikur yang terdiri atas :

a. Dusun Penyenggir;

b. Dusun Jorong;

c. Dusun Endut.

(4) Dengan terbentuknya Desa Sikur Barat, wilayah Desa Sikur dikurangi

wilayah Desa Sikur Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

8

(5) Desa Sikur Barat mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan kali Malongge;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Semaya;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sikur;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Montongbaan,Montong Baan

Selatan Dan Desa Loyok.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Sikur Barat berkedudukan di Dusun

Penyenggir.

Pasal 7

(1) Desa Timbanuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5,

mempunyai luas wilayah 364 Ha (Tiga Ratus Enam Puluh Empat Hektar);

(2) Desa Timbanuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, memiliki


(3) Desa Timbanuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 5, berasal

dari sebagian wilayah Desa Pengadangan yang terdiri atas :

a. Dusun Timbanuh;

b. Dusun Kayu Jati;

c. Dusun Semporonan.

(4) Dengan terbentuknya Desa Timbanuh, wilayah Desa Pengadangan

dikurangi wilayah Desa Timbanuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Desa Timbanuh mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani

(TNGR);

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pengadangan;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pengadangan;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Jurit Baru.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Timbanuh berkedudukan di Dusun

Semporonan.

Pasal 8

(1) Desa Pringgasela Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 6,

mempunyai luas wilayah 185 Ha (Seratus Delapan Puluh Lima Hektar );


memiliki jumlah penduduk 2.205 jiwa atau 711 KK;


berasal dari sebagian wilayah Desa Pringgasela yang terdiri atas :

a. Dusun Timuk Belimbing;

b. Dusun Timuk Belimbing Utara;

c. Dusun Timuk Belimbing Selatan.

9

(4) Dengan terbentuknya Desa Pringgasela Timur, wilayah Desa Pringgasela

dikurangi wilayah Desa Pringgasela Timur sebagaimana dimaksud pada

ayat (3);

(5) Desa Pringgasela Timur mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pengadangan;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gapuk;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lenek Kali Bambang;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pringgasela.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Pringgasela Timur berkedudukan di Dusun

Timuk Belimbing.

Pasal 9

(1) Desa Pare Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7,

mempunyai luas wilayah 500 Ha (Lima Ratus Hektar);

(2) Desa Pare Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, memiliki


(3) Desa Pare Mas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7, berasal

dari sebagian wilayah Desa Pemongkong yang terdiri atas :

a. Dusun Permas;

b. Dusun Gili Belek;

c. Dusun Keranji.

(4) Dengan terbentuknya Desa Pare Mas wilayah Desa Pemongkong

dikurangi wilayah Desa Pare Mas sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Desa Pare Mas mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jerowaru;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Pemongkong;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pulau Maringkik dan Desa Sekaroh;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pemongkong dan Desa

Jerowaru.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Pare Mas berkedudukan di Dusun Permas.

Pasal 10

(1) Desa Kuang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8,

mempunyai luas wilayah 168,140 Ha (Seratus Enam Puluh Delapan

Koma Seratus Empat Puluh Hektar );

(2) Desa Kuang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8,


(3) Desa Kuang Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 8, berasal

dari sebagian wilayah Desa Sakra yang terdiri atas :

a. Dusun Dasan Baru;

10

b. Dusun Kuang Berora;

c. Dusun Dasan Baru Timur.

(4) Dengan terbentuknya Desa Kuang Baru wilayah Desa Sakra dikurangi

wilayah Desa Kuang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Desa Kuang Baru mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Moyot;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sakra Selatan;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rumbuk;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sakra.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Kuang Baru berkedudukan di Dusun Dasan

Baru Timur.

Pasal 11

(1) Desa Aikmel Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 9,

mempunyai luas wilayah 186 Ha (Seratus Delapan Puluh Enam Hektar);


memiliki jumlah penduduk 3.867 jiwa atau 1.429 KK;


berasal dari sebagian wilayah Desa Aikmel yang terdiri atas :

a. Dusun Dasan Bagek Timur;

b. Dusun Dasan Bagek Barat;

c. Dusun Cepak Timur.

(4) Dengan terbentuknya Desa Aikmel Timur wilayah Desa Aikmel dikurangi

wilayah Desa Aikmel Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Desa Aikmel Timur mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Aikmel Utara dan Desa Toya;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bagek Nyaka Santri;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kembang Kerang;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Aikmel.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Aikmel Timur berkedudukan di Dusun Dasan

Bagek Timur.

Pasal 12

(1) Desa Keroya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10,

mempunyai luas wilayah 180 Ha (Seratus Delapan Puluh Hektar );

(2) Desa Keroya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, memiliki

jumlah penduduk 2.199 jiwa atau 1.085 KK;

(3) Desa Keroya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 10, berasal

dari sebagian wilayah Desa Kembang Kerang yang terdiri atas :

a. Dusun Keroya;

11

b. Dusun Keroya Daya;

c. Dusun Keroya Lauk.

(4) Dengan terbentuknya Desa Keroya wilayah Desa Kembang Kerang

dikurangi wilayah Desa Keroya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Desa Keroya mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kembang Kerang;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Mamben Daya;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Wanasaba;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bagek Nyaka Santri dan Desa

Aikmel.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Keroya Gunung berkedudukan di Dusun

Keroya.

Pasal 13

(1) Desa Pandan Duri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 11,

mempunyai luas wilayah 253 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Tiga Hektar );




berasal dari sebagian wilayah Desa Terara yang terdiri atas :

a. Dusun Kalang Anyar;

b. Dusun Selamben;

c. Dusun Grepek.

(4) Dengan terbentuknya Desa Pandan Duri wilayah Desa Terara dikurangi

wilayah Desa Pandan Duri sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Desa Pandan Duri mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Terara;

b. Sebelah Selatan berbatasan

c. dengan Desa Suangi;

d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Montongbaan Selatan dan

Desa Semaya;

e. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Embungraja dan Desa

Santong.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Pandan Duri berkedudukan di Dusun Karang

Anyar.

Pasal 14

(1) Desa Senanggalih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 12,

mempunyai luas wilayah 256,82 Ha (Dua Ratus Lima Puluh Enam Koma

Delapan Puluh Dua Hektar);

12




berasal dari sebagian wilayah Desa Labuan Pandan yang terdiri atas :

a. Dusun Senanggalih;

b. Dusun Senanggalih Barat;

c. Dusun Senanggalih Selatan.

(4) Dengan terbentuknya Desa Senanggalih wilayah Desa Labuan Pandan

dikurangi wilayah Desa Senanggalih sebagaimana dimaksud pada ayat

(3);

(5) Desa Senanggalih mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Peteran (Tarum) Desa

Labuan Pandan;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Padak Desa Labuan

Pandan;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Labu Pandan Desa Labuan

Pandan;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sambelia.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Senanggalih berkedudukan di Dusun

Senanggalih Selatan.

Pasal 15

(1) Desa Nyiur Tebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 13,

mempunyai luas wilayah 180 Ha (Seratus Delapan Puluh Hektar);




berasal dari sebagian wilayah Desa Dasan Lekong yang terdiri atas :

a. Dusun Nyiur Tebel;

b. Dusun Kebon Montong;

c. Dusun Otak Desa.

(4) Dengan terbentuknya Desa Nyiur Tebel wilayah Desa Dasan Lekong

dikurangi wilayah Desa Nyiur Tebel sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Desa Nyiur Tebel mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Masbagik Selatan dan Desa

Masbagik Timur;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dasan Lekong;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukamulia;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paok Pampang.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Nyiur Tebel berkedudukan di Dusun Kebon

Montong.

13

Pasal 16

(1) Desa Pulau Maringkik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 14,

mempunyai luas wilayah 154,9 Ha (Seratus Lima Puluh Empat Koma

Sembilan Hektar);


memiliki jumlah penduduk 1.758 jiwa atau 594 KK


berasal dari sebagian wilayah Desa Tanjung Luar yang terdiri atas :

a. Dusun Pulau Maringkik;

b. Dusun Pulau Maringkik Selatan;

c. Dusun Pulau Maringkik Barat.

(4) Dengan terbentuknya Desa Pulau Maringkik wilayah Desa Tanjung Luar

dikurangi wilayah Desa Pulau Maringkik sebagaimana dimaksud pada

ayat (3);

(5) Desa Maringkik mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Luar;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekaroh;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alas;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Ketapang Raya,Desa Pare Mas

dan Desa Jerowaru.

(6) Pusat Pemerintahan Desa Maringkik berkedudukan di Dusun Pulau

Maringkik.

Pasal 17

(1) Desa Padak Guar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 15,

mempunyai luas wilayah 1.800 (Serribu Delapan Ratus Hektar );




berasal dari sebagian wilayah Desa Labuan Pandan yang terdiri atas :

a. Dusun Padak Utara;

b. Dusun Padak Selatan;

c. Dusun Padak Guar

(4) Dengan terbentuknya Desa Padak Guar wilayah Desa Labuan Pandan

dikurangi wilayah Desa Padak Guar sebagaimana dimaksud pada ayat

(3);

(5) Desa Padak Guar mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Labuan Pandan;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Gunung Malang;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Alas;

14

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Perhutani;

(6) Pusat Pemerintahan Desa Padak Guar berkedudukan di Dusun Padak

Guar.

Pasal 18

(1) Desa Setanggor Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 19,

mempunyai luas wilayah 165 (Seratus Enam Puluh Lima Hektar );




berasal dari sebagian wilayah Desa Setanggor yang terdiri atas :

a. Dusun Setanggor;

b. Dusun Peresak;

c. Dusun Ketangga.

(4) Dengan terbentuknya Desa Setanggor Selatan wilayah Desa Setanggor

dikurangi wilayah Desa Setanggor Selatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3);

(5) Desa Setanggor Selatan mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Setanggor;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Rumbuk dan Desa Peresak;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Jantuk dan Desa Keselet;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kabar dan Desa Setanggor;

(6) Pusat Pemerintahan Desa Setanggor Selatan berkedudukan di Dusun

Peresak Guar.

Pasal 19

(1) Desa Karang Baru Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka

17, mempunyai luas wilayah 582 (Lima Ratus Delapan Puluh Dua

Hektar);


17, memiliki jumlah penduduk 2.615 jiwa atau 829 KK;


17, berasal dari sebagian wilayah Desa Karang Baru yang terdiri atas :

a. Dusun Karang Baru Timur;

b. Dusun Tampatan;

c. Dusun Paok Dangka.

(4) Dengan terbentuknya Desa Karang Baru Timur wilayah Desa Karang

Baru dikurangi wilayah Desa Padak Guar sebagaimana dimaksud pada

ayat (3);

(5) Desa Karang Baru Timur mempunyai batas - batas wilayah :

15

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Jineng;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanasaba Daya;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Otak Rarangan dan Desa

Bebidas;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Karang;

(6) Pusat Pemerintahan Desa Karang Baru Timur berkedudukan di Dusun

Karang Baru Timur

Pasal 20

(1) Desa Telaga Waru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 18,

mempunyai luas wilayah 99 (Sembilan Puluh Sembilan Hektar );




berasal dari sebagian wilayah Desa Bagek Papan yang terdiri atas :

a. Dusun Benyer Daya;

b. Dusun Benyer Lauk;

c. Dusun Dasan Tapen Daya;

d. Dusun Dasan Tapen Lauk.

(4) Dengan terbentuknya Desa Telaga Waru wilayah Desa Bagek Papan

dikurangi wilayah Desa Telaga Waru sebagaimana dimaksud pada ayat

(3);

(5) Desa Telaga Waru mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bagek Papan dan Desa

Apitaik;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Tanak Gadang dan Desa

Teko;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Apitaik;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Bagek Papan dan Desa

Wanasaba Lauk;

(6) Pusat Pemerintahan Desa Telaga Waru berkedudukan di Dusun Benyer

Lauk.

Pasal 21

(1) Desa Gerisak Semanggeleng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka

16, mempunyai luas wilayah 275 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Hektar);


16, memiliki jumlah penduduk 2.454 jiwa atau 864 KK;


16, berasal dari sebagian wilayah Desa Pengkelak Mas yang terdiri atas :

16

a. Dusun Semanggeleng;

b. Dusun Gerisak;

c. Dusun Pongkor;

d. Dusun Penutus.

(4) Dengan terbentuknya Desa Gerisak Semanggeleng wilayah Desa

Pengkelak Mas dikurangi wilayah Desa Gerisak Semanggeleng

sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

(5) Desa Gerisak Semanggeleng mempunyai batas - batas wilayah :

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kali Palung ;

b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pijot Utara dan Desa

Pengkelak Mas;

c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pijot Utara;

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pengkelak Mas;

(6) Pusat Pemerintahan Desa Gerisak semanggeleng berkedudukan di Dusun

Semanggeleng Gerisak.

Bagian Ketiga

Peta Wilayah

Pasal 22

Batas wilayah Desa-desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digambarkan

dalam Peta wilayah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal 23

(1) Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, mencakup seluruh kewenangan bidang

pemerintahan sesuai peraturan Perundang-Undangan.

(2) Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Urusan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa;

b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Lombok

Timur yang diserahkan pengaturannya kepada desa;

c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau

Pemerintah Kabupaten ;

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-

undangan diserahkan kepada Desa.

17

BAB IV

PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 24

(1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Desa dipilih sesuai Peraturan Perundang -

undangan yang berlaku, diproses paling cepat 1 (satu) bulan sejak

diundangkannya Peraturan Daerah ini.

(2) Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan apabila semua persyaratan telah dipenuhi sesuai ketentuan

Peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 25

(1) Badan Permusyawaratan Desa pada Desa-desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, dibentuk setelah dilantiknya Kepala Desa terpilih.

(2) Tata cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa pada Desa-desa

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya yang diperlukan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dibebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

(1) Bagi Desa Pemekaran yang Kantor Desa Induk berada di wilayah Desa

Pemekaran maka Desa Pemekaran harus membuatkan Desa Induk

Kantor Desa di Wilayah desa Induk diatas tanah seluas 12 are.

18

(2) Tanah Pecatu Kepala Dusun yang masuk ke wilayah Desa Pemekaran

tetap melekat pada Jabatan Kepala Dusun

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Anggota BPD, Pejabat Sementara

Kepala Desa dan Perangkat Desa pada 19 (Sembilan Belas) Desa yang

dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masih tetap melaksanakan

tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya anggota BPD, Kepala Desa,

dan Perangkat Desa yang definitif.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

a. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 44 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Desa Persiapan Rarang Batas Kecmatan Terara Kabupaten

Lombok Timur;

b. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 45 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Desa Persiapan Peresak Kecamatan Sakra Kabupaten

Lombok Timur;

c. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 50 Tahun 2011 tentang

Pembentukan 5 (Lima) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Timur;

d. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 54 Tahun 2011 tentang

Pembentukan 8 (Delapan) Desa Persiapan di Kabupaten Lombok Timur.

e. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Desa Persiapan Setanggor Selatan Kecamatan Sukamulia


f. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 56 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Desa Persiapan Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba


g. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 57 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Desa Persiapan Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya


h. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Pembentukan Desa Persiapan Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra

Barat Kabupaten Lombok Timur.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

19

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Lombok Timur.

Ditetapkan di S e l o n g

pada tanggal 9 Mei 2012


ttd

M. SUKIMAN AZMY

Diundangkan di Selong

pada tanggal 9 Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd

USMAN MUHSAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2012 NOMOR 4

20

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN 19 (SEMBILAN BELAS) DESA

DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR

I. UMUM

Kabupaten Lombok Timur memiliki luas wilayah 2.679,88 Km2

dengan penduduk pada tahun 2010 berjumlah 1.105.671 jiwa dengan

tingkat kepadatan penduduk yaitu 689/km2 terdiri atas 20 Kecamatan,

165 Desa dan 13 Kelurahan serta 979 Dusun dan 59 Lingkungan, perlu

memacu peningkatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka

memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu,

dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, terdapat 254Desa dan

Kelurahan di Kabupaten Lombok Timur.

Berdasarkan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti

tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi

dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui

pembentukan Desa baru sehingga pelayanan publik khusunya di Desa

dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan

masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan

yang berlaku, pembentukan Desa baru disyaratkan untuk memiliki

penduduk atau Kepala Keluarga (KK) dalam jumlah tertentu. Karena itu

pada masing-masing ayat dalam Pasal-pasal yang memuat data teknis

Desa, dituangkan keadaan atau jumlah penduduk pada saat Peraturan

Daerah ini ditetapkan.

Dengan terbentuknya Desa-desa berdasarkan Peraturan Daerah ini

sebagai Desa Definitif, Pemerintah Kecamatan yang membawahi Desa-desa

tersebut berkewajiban membantu dan memfasilitasi terbentuknya

kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa dan Perangkat Desa yang

efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, serta

membantu dan memfasilitasi penyelesaian pengalihan aset dan dokumen

21

untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam rangka

meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat.

Dalam melaksanakan pemerintahan desa, pemerintah desa perlu

melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi, penyiapan

sarana dan prasaran pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan

peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya alam

sesuai dengan kewenangan Desa dan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL-DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

22

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 4

23

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 4 TAHUN 2012

TANGGAL : 9 Mei 2012

PETA WILAYAH

1. Desa Rarang Batas Kecamatan Terara;

2. Desa Peresak Kecamatan Sakra;

3. Desa Madayin Kecamatan Sambelia;

4. Desa Sikur Barat Kecamatan Sikur;

5. Desa Timbanuh Kecamatan Pringgasela;

6. Desa Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela;

7. Desa Paremas Kecamatan Jerowaru;

8. Desa Kuang Baru Kecamatan Sakra;

9. Desa Aikmel Timur Kecamatan Aikmel;

10. Desa Keroya Kecamatan Aikmel;

11. Desa Pandan Duri Kecamatan Terara;

12. Desa Senanggalih Kecamatan Sambelia;

13. Desa Nyiur Tebel Kecamatan Sukamulia;

14. Desa Pulau Maringkik Kecamatan Keruak;

15. Desa Padak Guar Kecamatan Sambelia;

16. Desa Setanggor Selatan Kecamatan Sukamlia;

17. Desa Karang Baru Timur Kecamatan Wanasaba;

18. Desa Telaga Waru Kecamatan Pringgabaya;

19. Desa Gerisak Semanggeleng Kecamatan Sakra Barat;


ttd

M. SUKIMAN AZMY

pemerintah kabupaten lombok timur · desa telaga waru kecamatan pringgabaya . 6 bagian kedua luas...

Documents