pemerintah kabupaten kulon progokulonprogokab.go.id/setwan/files/renstra tahun 2017-2022.pdf ·...
TRANSCRIPT
1
PEMERINTAH KABUPATEN
KULON PROGO
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA STRATEGI S PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2017 – 2022
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017
2
3
4
5
6
7
DAFTAR ISI
Halaman
BAB I PENDAHULUAN .................................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ...................................................................................................... 2
1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 3
1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................... 3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD ………………………………………………………………..
....................................................................................
5
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi.................................................................... 5
2.2 Sumber Daya Sekretariat DPRD ................................................................................ 8
2.3 Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD ..……................................................................. 11
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD ................... 20
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT
DPRD...........................................
21
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan ……………........ 21
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah ..................................................... 23
3.3 TelaahanRenstraSekretariat DPRRI danRenstra DPRD PropinsiDIY…………………. 27
3.4 PenentuanIsu-isuStrategis
trategis……………………………………………………………………………………………….
28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN...................................................................................................... 30
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD ........................................ 30
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAANINDIKATIF ......................................................................................................
31
StrastegidanArah Kebijakan Sekretariat DPRD
..................................………………………………………
31
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
32 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG
URUSAN...........................................................................
39
BAB VII PENUTUP ............................................................................................................................ 40
8
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 PegawaiSekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
MenurutJenisKelamindanGolonganPangkat Tahun 2014
................................................................................
8
Tabel 2.2 Tingkat PendidikanPegawaiSekretariat DPRD KabupatenKulonProgoTahun2017
..........
8
Tabel 2.3 KondisiKualifikasiPegawaiSekretariatDPRDSesuaiJabatan........................ 9
Tabel 2.4 KondisiAsetSekretariatDPRDTahun2017 .................................................................
10
Tabel 2.5 Indikator Dan Target Restra 2012-2016 .............. 13
Tabel 2.6 Anggaran dan realisasi belanjaPendanaanPelayanan SKPD Sekretariat DPRD
Kabupaten KulonProgo 2012-
2016......................................................................................
14
Tabel 2.7 AnggarandanRealisasiPendanaanPelayananSekretariat DPRD (PerProgram dan
Kegiatan)Tahun 2012-2016 ……………………………………………………………………
15
Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SekretariatDPRD
Kabupaten Kulon Progo
..........................................................................................................................
21
Tabel 3.2 Identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal)
.............................................................
23
Tabel 3.3 Tingkat Kehadiran DPRD DalamRapatParipurna (2015-
2017)..........................................................
24
Tabel 3.4 CapaianKinerjaTujuan Dan SasaranTahun 2012-2016…………………. 25
Tabel 3.5 FaktorPenghambat Dan PendorongPelayanan OPD TerhadapPencapaianVisiMisi
Dan Program Kepala Daerah Dan WakilKepala Daerah…
26
Tabel 3.6 PermasalahanSekretariat DPRD Kab.KulonProgoBerdasarkanRenstraSekretariat
DPR RI
27
Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SekretariatDPRD
..............................
30
Tabel 5.1 TujuanStrategi Dan Kebijakan
.........................................................................................
31
Tabel 6.1 Target Kinerja Program Dan KegiatansertaKerangkaPendanaan
...............................
33
Tabel 7.1 Indikator kinerja Sekretariat DPRD yang mengacu pada tujuan dan sasaran
RPJMD ..........
39
9
Tabel 7.2 Indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD
......................
39
10
PENGANTAR
Bahwa Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dilakukan mendasarkan
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo guna
menyesuaikan dengan sasaran, strategi, kebijakan dan program yang telah ditetapkan.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo sebagai upaya mencapai, tujuan,
sasaran, strategi dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD dalam rentang
waktu 2017 – 2022 agar dapat dilaksanakan secara terpadu, sinergis dan berkesinambungan.
Dalam Recana Stragtegis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dapat dijelaskan dan
disampaikan data dan informasi mengenai target dan realisasi pelaksaaan program dan kegiatan
tahun 2017 – 2022 yang akan dicapai. Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon
progo merupakan prioritas yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Wates, Desember 2017
11
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja pada
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Sekretariat DPRD adalah penyelenggaraan
administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD
serta penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam
melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan. Dan untuk menyelenggarakan fungsi tersebut
Sekretariat DPRD mempunyai tugas Sekretariat DPRD dalam melaksanakan fungsi tersebut
mempunyai tugas :Menyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan, Menyelenggarakan
kegiatan perundang-undangan, persidangan dan hubungan masyarakatdan menyelenggarakan
kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
Dalam rangka mendukung terlaksananya tugas dan fungsi Sekretariat DPRD tersebut diperlukan
adanya rencana strategis yang memberikan arah dan acuan yang jelas dengan mengelola,
mengoptimalkan dan mengembangkan potensi, sumber daya yang ada serta sarana dan prasarana yang
dimiliki . Rencana Strategis ( Renstra ) tersebut merupakan perencanaan taktis strategis Sekretariat
DPRD Kabupaten Kulon Progo selama 5 ( lima ) tahun ke depan, yang merupakan acuan dalam
penyusunan program dan kegiatan tahunan .
Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat DPRD diawali dengan mengkaji visi,misi dan Program
Kepala Daerah diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, selanjutkan menyusun
rancangan Renstra yang berpedoman pada Rancangan Awal RPJMD yang telah disepakati bersama.
Setelah RPJMD ditetapkan menjadi Perda maka Rancangan Renstra juga harus disesuaikan untuk
menjadi Rancangan akhir Renstra, yang akan diverifikasi oleh OPD berwenang untuk selanjutnya
ditetapkan menjadi Renstra Sekretariat DPRD.
Rencana strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo tersebut berfungsi sebagai pedoman
dalam menyusun perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan
program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Kulon Progo, dan disusun secara terintegrasi dan merupakan penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo untuk jangka waktu lima tahunan.
Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon progo disusun dengan mengacu pada
RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017, yang memuat Indikator kinerja program yang merupakan outcome
dan indikator kinerja kegiatan yang menjadi output, dan target kedua indikator kinerja tersebut harus
bisa terukur (kuantitatif), sehingga pada dalam pelaksanaannya lebih riil untuk pengukuran pencapaian
target. Terdapat keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga secara signifikan bisa
12
diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap pencapaian target
programdan juga penggambaran asumsi kerangka ekonomi daerah yang berimplikasi terhadap kerangka
pendanaan, baik proyeksi pendapatan maupun belanja daerah.
Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo juga memperhatikan
Renstra Sekretariat DPR RI yang mana dalam perumusan tujuan dan sasaran, Program dan kegitan
diselaraskan dengan yang ada di Renstra Sekretariat DPR RI yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah
dan tujuan , sasaran sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.
Rencana Strategis ini digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD
di setiap tahunnya yang menjabarkan program kegiatan dalam rangka mencapai tujuan.
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan persetujuan DPRD bersama para pemangku
kepentingan sesuai peran dan kewenangannya menyusun menetapkan RPJMD Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017-2022. Dengan RPJMD tersebut, maka Sekretariat DPRDsebagai Organisasi Perangkat Daerah
(OPD) di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun
2017-2022.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis
Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:
a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
b. Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang –Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
d. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 9 Tahun 2007
tentang Indikator Kinerja Utama
g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
i. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah ;
13
j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;
k. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
l. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi
dan Tugas serta Tata Kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
1.3. Maksud dan Tujuan
Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022 disusun dengan maksud memberikan tujuan, sasaran,
strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya pada tahun 2017-2022 yang dilaksanakan
secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Sedangkan Renstra Sekretariat DPRD
dilaksanakan guna menyesuaikan strategi, kebijakan dan program yang tertuang pada RPJMD 2017-
2022sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo No. Tahun, dalam upaya percepatan pencapaian
tujuan yang telah ditetapkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.
Tujuan disusunnya Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo adalah :
1. Acuan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam merencanakan dan mengembangkan
langkah-langkah strategis guna meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD
Kabupaten Kulon Progo dalam memberikan dukungan pelayanan kepada DPRD selama lima tahun.
2. Menjadi dokumen resmi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam rangka menyusun
perencanaan, menentukan sasaran program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon
Progo pada setiap tahun .
3. Untuk memudahkan seluruh aparatur yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam
memahami dan menilai arah kebijakan dari program dan kegiatan operasional tahunan dalam
rentang waktu lima tahun
4. Sebagai alat untuk mengukur kinerja aparatur di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo dalam
melaksanakan program dan kegiatan.
Sedangkan tujuan disusunnya Perubahan Renstra Sekretariat DPRD adalah seperti halnya
penyusunan Renstra sebelumnya, yaitu sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan yakni
tahun 2017 sampai tahun 2022, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan tahun tahun
sebelumnya, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Sekretariat DPRD
1.4. SISTIMATIKA PENULISAN
Rencana strategis Sekretariat DPRD 2017 – 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistimatika Penulisan
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
14
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih
3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPRRI dan Renstra DPRD Propinsi DIY
3.4. Penentuan Isu – isu Strategis
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD
BAB V
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan Arah Kebijakan Sekretariat DPRD
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII PENUTUP
15
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD
2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 50
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Fungsi Sekretariat DPRD adalah
penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan
fungsi dan tugas DPRD serta penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan.
Sekretariat DPRD dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan
2. Menyelenggarakan kegiatan perundang-undangan, persidangan dan hubungan
masyarakat
3. Menyelenggarakan kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:
1. Bagian Umum
Bagian Umum mempunyai fungsi penyelenggaraan, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan
dan pengembangan.
a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan di bidang ketatausahaan dan kepegawaian.
b. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran DPRD
dan Sekretariat DPRD serta pelaksanaan pembukuan dan pelaporan anggaran DPRD
dan Sekretariat DPRD.
c. Sub Bagian Pengembangan mempunyai tugas menyelenggarakan kegitan bidang
pengembangan kinerja.
2. Bagian Rapat dan Perundang- undangan
Bagian Rapat dan Perundang- undangan mempunyai fungsi penyelenggaraan rapat, pembutan
risalah rapat dan perundang-undangan DPRD.
a. Sub Bagian rapat mempunyai tugas menyelenggarakan rapat rapat yang diselenggarakan
DPRD
b. Sub Bagian hukum dan perundang undangan mempunyai tugas menyusun rancangan
produk hukum DPRD dan risalah rapat DPRD .
3. Bagian Rumah Tangga
Bagian Rumah Tangga mempunyai fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban lingkungan
kantor DPRD dan Sekretariat DPRD.
a. Sub Bagian Rumah tangga dan Protokol mempunyai tugas memelihara keamanan dan
ketertiban lingkungankantor DPRD dan Sekretariat DPRD.
16
b. Sub Bagian Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugasmenyelenggarakan kegitan
bidang dokumentasi dan perpustakaan.
c. Sub Bagian Hubungan Masyarakat dan Publikasi mempunyai tugas menyelenggarakan
kegiatan bidang hubungan masyarakat dan publikasi.
Struktur Organisasi Sekretariat DPRD
Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo mengacu pada Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah
Adapun unsur- unsur jabatan struktural di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
sebagai berikut :
a. Sekretaris DPRD ( Eselon II/b )
b. Pejabat Eselon III/a
2) Kepala Bagian Umum dan Keuangan
3) Kepala Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Hubungan Masyarakat
4) Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
c. Pejabat eselon IV/a
1) Kepala Bagian Umum dan Keuangan membawahi 3 (tiga ) Kepala Sub Bagian yaitu
- Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
2) Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Hubungan Masyarakat
membawahi 3 (tiga ) Kepala Sub Bagian yaitu
- Kepala Sub Bagian Kajian Perundang-undangan
- Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah
- Kepala Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi
3) Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi 2 (dua ) Kepala Sub
Bagian yaitu :
- Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran
- Kepala Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan dan Kerjasama
17
Gambar 2.1
Bagan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
Sesuai pemetaan kelembagaan perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor Tahun 2016.Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo merupakan Tipe B
terdiri 3 (tiga) Bagian dengan masing-masing 3 (tiga) sub bagian, sehingga ada 9 (sembilan)
sub bagian. Pada kenyatannya kebijakan kelembagaan sesuai Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan dukungan SDM dan beban kerja,
Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon progo hanya diperlukan 8 (delapan) sub bagian. Dari 8
(delapan) sub bagian sesuai unsur organisasi menurut Mintzberg dapat dipetakan sebagai
berikut :
Ada Unsur Support Staf : 3 Sub Bagian sebagai unsur organisasi terendah yang
mempunyai fungsi pelayanan administrasi dan mengelola unsur manajemen. Sedangkan
ada 5 Sub Bagian sebagai unsur organisasi terendah yang mempunyai fungsi dukungan
terhadap fungsi DPRD ( Unsur Operating Core : 4 Sub Bagian dan Unsur Technostructure :
SEKRETARIS DPRD KP
BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN
BAGIAN FASILITASI PENGANG
GARAN DAN PENGAWASAN
BAGIAN PERUU AN,
PERSIDANGAN DAN HUMAS
SUBBAG TU DAN
KEPEGAWAIAN
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG PROGRAN
DAN KEUANGAN
SUBBAG RT DAN
PERLENGKAPAN
SUBBAG FASILITASI
PENGANGGARAN
SUBBAG FASILITASI PENG
AWASAN DAN KERJASAMA
SUBBAG KAJIAN PER UU
AN
SUBBAG PERSIDANGAN
DAN RISALAH
SUBBAG HUMAS, PROTOKOL
DAN PUBLIKASI
18
1 Sub Bagian). Sehingga perbandingan sub bagian yang melaksanakan fungsi pelayanan
administrasi dan mengelola unsur manajemen dibandingkan sub bagian yang
melaksanakan dukungan terhadap fungsi DPRD adalah 3 dibanding 5. Hal ini menunjukkan
penguatan kelembagaan Sekretariat DPRD untuk mendukung fungsi DPRD, proporsi
kelembagaan ini juga berpengaruh terhadap perubahan sumber daya : kualifikasi jabatan
(SDM), penganggaran, asset dan sarana prasarana.
2.2. Sumber Daya Sekretariat DPRD
Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD didukung oleh PNS dengan
kondisi sebagai berikut:
Tabel 2.1. Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon PRogo
Menurut Jenis Kelamin dan Golongan Pangkat Tahun 2017
Unit Golongan II Golongan III Golongan IV Jumlah
Pria Wanita Pria Wanita Pria Wanita
Sekretaris DPRD - - - - 1 - 1
Bagian Umum dan Keuangan 5 1 7 2 2 - 17
Bagian Perundang-undangan, Persidangan dan Humas
6 - 3 - 1 - 10
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan
4 - - 3 1 - 8
Jumlah 15 1 10 5 5 36
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
Tabel 2.2. Tingkat Pendidikan Pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
Unit SLTP SLTA D-3 S-1 S-2 Jumlah
Sekretaris DPRD - - - 1 1
Bagian Umum dan Keuangan - 10 - 5 2 17
BagianPerundang-undangan, Persidangan dan Humas
- 6 - 3 1 10
Bagian Fasilitasi Penganggaran dan
Pengawasan - 4 1 2 1 8
Jumlah - 20 1 10 5 36
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
19
Tabel 2.3
Kondisi Kualifikasi Pegawai Sekretariat DPRD sesuai dengan Jabatan
No Unit Org Kebutuhan Riil Kurang/lebih Keterangan
1 Sekretaris DPRD 1 1 0 Eselon II
2 Bagian Umum 1 1 0 Eselon III
2.1 Subag TU Kepegawaian 1 1 0 Eselon IV
2,1.1 Staf 6 5 1 Gol II dan III
2.2 Subag Rumah Tangga 1 1 0 Eselon IV
2.2.1 Staf 3 3 0 Gol II dan III
2.3 Subag Program dan
Keuangan
1 1 0 Eselon IV
2.3.1 Staf 7 4 3 Gol II dan III
3 Bagian Peruu an,
persidangan dan Humas
1 1 0 Eselon III
3.1 Subag Kajian PerUU an 1 1 0 Eselon IV
3.1.2 Staf 3 1 2 Gol III
3.2 Subag Persidangan dan
Risalah
1 1 0 Eselon IV
3.2.1 Staf 3 2 1 Gol II
3.3 Subag Humas, Protokol dan
Publikasi
1 1 0 Eselon IV
3.3.1 Staf 4 4 0 Gol III dan II
4 Bagian Fasilitasi
Penganggaran dan
Pengawasan
1 1 0 Eselon III
4.1 Subag Fasilitasi
Penganggaran
1 1 0 Eselon IV
4.1.1 Staf 4 3 1 Gol III dan II
4.2 Subag Fasilitasi Pengawasan
dan Kerjasama
1 1 0 Eselon IV
4.2.1 Staf 2 2 0 Gol III dan II
Jumlah 44 36 8
20
Jumlah pegawai Sekretariat DPRD secara keseluruhan masih kurang bila dibandingkan dengan formasi
kebutuhan pegawai. Secara formasi jumlah kebutuhan pegawai Sekretariat DPRD sebanyak 44 orang tapi
baru ada 36 orang sehingga ada kekurangan pegawai 8 orang.
Untuk bisa melaksanakan fungsi sekretariat DPRD dalam penyelenggaran administrasi kesekretariatan
dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD maka ada kerjasama dan saling
mendukung antar bagian maupun sub bagian.
Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD sangat diperlukan dukungan sarana
prasarana yang memadai
Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:
Tabel 2.4. Kondisi Asset Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017
No. Jenis Asset
2017
Jumlah
(unit)
Kondisi
Baik
%
1. Gedung 2 lantai 1 1 100
2. Gedung mushola 1 1 100
3. Garasi 1 1 100
4. Tempat parkir 1 1 100
5. Gedung tempat genset 1 1 100
6. Kendaraan Dinas roda 4 17 17 100
7. Kendaraan Dinas roda 2 10 8 80
8. Mesin risograph 1 0 0
9. Mesin foto copy 1 1 100
10. Overhead proyektor ( OHP) 1 1 100
11. Handycam 3 2 67
12. Wireless 2 2 100
13. Mesin Ketik 5 5 100
14. Telepon 2 2 100
15. Laptop 18 15 77
16. Komputer 10 10 100
17. Proyektor LCD 2 1 50
21
No. Jenis Asset
2017
Jumlah
(unit)
Kondisi
Baik
%
18. AC 41 41 100
19. TV 2 2 100
20. Kamera 3 1 33
21. Sound system 1 1 100
22. Micropone 4 2 50
23. Exstension ( Single Line Telp.) 32 32 100
24. Discusion Conf. Mic 60 60 100
25. Casset Desk 1 1 100
26. CD Player 1 1 100
27. Faximile 1 1 100
28. Scanner 1 0 0
29. Aiphone 17 17 100
30. Jam Dinding 21 15 71
31. Penyedot debu 1 1 100
32. Dispenser 15 15 100
33. Tempat tidur 11 11 100
34. Meja rapat 99 99 100
35. Kursi anggota/ Fraksi 193 193 100
36. Almari arsip kayu 16 16 100
37. Almari arsip kaca 3 3 100
38. Almari es 2 2 100
39. Rak 21 21 100
40. Filling cabinet 23 23 100
41. Brankas 1 1 100
42. Mesing hitung/ calculator 4 4 100
43. White board 10 10 100
44. Papan tulis/ papan lain-lain 14 14 100
45. Buku-buku perpustakaan 100 100 100
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
22
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Sekretaris DPRD secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah, sedangkan secara teknis operasional berada dibawah dan beertanggung jawab kepada
Pimpinan DPRD. Kepala Bagian di Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD
dan Kepala Sub Bagian di Sekretariat DPRD bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
Dapat dipaparkan hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan Sekretariat yang
mendukung produktifitas DPRD dalam melaksanakan fungsi Legislasi, anggaran dan pengawasan
antara lain :
Pelayanan terhadap pembahasan raperda, pelaksanaan rapat-rapat pembahasan raperda,
rapat dengan komisi, Rapat pembahasan pandangan umum, rapat koordinasi / konsultasi
pimpinan, rapat – rapat dengar pendapat , rapat paripurna ,semua berjalan dengan baik
.Konsultasi dan koordinasi dalam rangka mencari referensi untuk pembahasan Raperda juga
berjalan dengan baik.
Pelayanan terhadap Pembahasan Kebijakan Penganggaran, rapat – rapat pembahasan
kebijakan anggaran, Rapat Kerja dengan OPD, Rapat Paripurna berlangsung dengan tertib dan
lancer. Kunjungan Kerja dalam rangka konsultasi dan koordinasi guna mencari referensi juga
berjalan dengan baik sehingga Perda terkait kebijakan penganggaran yang ditetapkan bias
sesuai dengan aturan perundang-undangan dan dapat dilaksanakan oleh semua pihak.
Pelayanan terhadap fungsi DPRD dalam rangka Pengawasan dalam bentuk Rapat rapat dengan
OPD, rapat komisi, rapat konsultasi pimpinan berjalan dengan baik. Kunjungankerja guna
melaksanakan pengawasan dilapangan , dilakukan dengan penuh tanggung jawabuntuk
mengetahui sejauh mana pelaksanaan di lapangan terkait dengan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan, guna mengetahui permasalahan, kendala kendala yang
dihadapi dan selanjutnya mencari solusi pemecahannya.
Disamping itu Sejkretariat DPRD juga melaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan-
kegiatan sebagai berikut :
1. Melaksanakan fasilitasi kunjungan kerja DPRD dalam rangka kerjasama dengan lembaga
perwakilan rakyat daerah : adanya koordinasi dan komunikasi yang dijalin secara intensif
denganlembaga perwakilan rakyat daerah se Indonesia melalui ADKASI (Asosiasi DPRD
Kabupaten Seluruh Indonesia) setahun minimal 4 kali.
2. Melayani administrasi kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan setiap
tahun 3 kali dan hasilnya adalah masukan, saran dan usul yang merupakan aspirasi
masyarakat yang selanjutnya menjadi pokok-pokok pikiran DPRD yang menjadi salah satu
materi dalam penyusunan RKPD yang selanjutnya menjadi KUA dan PPAS. Disamping itu
masyarakat bisa langsung menyalurkan aspirasinya ke dalam SIM ASPIRASIKU.
3. Memberikan fasilitasi untuk peningkatan kapasitas DPRD dan Sekretariat DPRD dengan
dilaksanakan pendalaman tugas bagi anggota DPRD hal ini guna memberikan pemahaman
dan wawasan yang luas terkait dengan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi
pengawasan bagi anggota DPRD..
23
4. Melayani pelaksanaan Kunjungan kerja dalam rangka study banding terhadap
pelaksanaana tugas Komisi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan baik dalam
daerah, dalam lingkup propinsi maupun luar daerah / diluar propinsi DIY .
5. Menyelenggarakan rapat- rapat paripurna yang melibatkan lintas SKPDyang pada tiga
tahun terakhir dengan hasil sebagai berikut :
a. Tahun 2014 ada 61 rapat
b. Tahun 2015 ada 69 rapat
c. Tahun 2016 ada 59 rapat
6. Memfasilitasi anggota DPRD dalam rangka menghadiri dan mengikuti undangan seminar
dan workshop terkait dengan permasalahan yang terkait dengan kondisi di daerah, yang
dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten.
7. Melaksanakan sosialisasi dan evaluasi Peraturan Daerah dan produk hukum DPRD yang
telah dihasilkan kepada masyarakat yang dilaksanakan minimal 2 kali dalam satu tahun.
Dalam melaksanakan dukungan pelayanan kepada 40 anggota DPRD dengan latar belakang
pendidikan, partai politik dan usia yang berbeda- beda serta beragam maka Sekretariat DPRD
telah menyusun Standar Operasi Pelayanan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris
DPRD. Hal ini juga dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektiftas dan akuntabilitas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di lingkungan Sekretariat DPRD .
Adapun tabel Indikator dan target Renstra pelayanan Sekretariat DPRDserta anggaran dan realisasi
pendanaan pelayanan Sekretariat DPRD secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel
2.6., dan Tabel 2.7.
24
Tabel 2.5 Indikator dan Target Renstra (2012-2016)
No Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD
Satuan Target SPM
Target IKK
Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Tahunan Rasio Capaian Tahunan KET
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Urusan Otonomi daeerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
Indikator Kinerja SKPD
Jumlah pembahasan Raperda/ penetapan raperda
Raperda yang ditetapkan
Jumlah Perda
23 13 12 17 23 20 12 10 18 16 0,87 0,93 0,83 1,06 0,70
Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran/Penetapan Kebijakan Anggaran Tepat Waktu
Kebijakan
anggaran
Jumlah Kebijakan anggaran
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah/Rekomendasi DPRD kepada Bupati
Rekomendasi DPRD
Jumlah rekomendasi
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
25
Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Kulon Progo TA 2012 s/d 2016
Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Tahun Rata-rata
Pertumbuhan (%)
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014
2015 2016 2012 2013 2014
2015 2016 Anggaran
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
15 16 17 18
Belanja Tidak Langsung
2.067.679.834 2.156.307.366
2.209.649.070 2.423.721.394 2.493.568.854
2.025.427.184 2.013.654.086 2.178.716.150 2.360.266.995 2.423.775.725
0,98 0,94 0,99 0,97 0,97 4,83 4,66
Belanja Pegawai 2.067.679.834 2.156.307.366
2.209.649.070 2.423.721.394 2.493.568.854
2.025.427.184 2.013.654.086 2.178.716.150 2.360.266.995 2.423.775.725
0,98 0,94 0,99 0,97 0,97 4,83 4,66
Belanja Langsung 8.891.284.875 10.506.255.700 9.424.740.250 9.741.322.575 16.510.733.660 7.798.010.263 8.473.297.042 7.758.684.309
8.795.966.663 15.489.345.952 0,88 0,81 0,82
0,90 0,94 20,18 22,42
Belanja Pegawai 119.130.000 198.548.000 90.941.500 120.884.000 188.254.000 92.770.000 138.278.000 86.450.500
96.292.000 164.875.000 0,78 0,70 0,95
0,79 0,88 25,28 23,55
Belanja Barang dan Jasa
7.572.016.425 10.022.980.700 8.810.639.450 9.174.344.575 15.214.067.410 6.526.931.713 8.065.792.692 7.183.013.859
8.368.188.938 14.244.854.142 0,86 0,80 0,82
0,91 0,94 22,56 24,84
Belanja Modal 1.200,138.450 284.727.000 523.159.300 446.094.000 1.108.412.250 1.178.308.550 269.226.350 489.219.950
331.485.725 1.079.616.850 0,98 0,95 0,94
0,74 0,97 35,30 49,50
Keterangan:
Anggaran dan realisasi setelah Perubahan APBD .
26
Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Sekretariat DPRD (per Program dan Kegiatan)
Tahun 2012 s/d 2016
Uraian
Anggaran pada Tahun Realisasi pada Tahun
Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Rata-rata Pertumbuhan (%)
2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 Anggaran Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Urusan Otonomi daerah , pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian
8.891.284.875
10.506.255.700
9.424.740.250
9.741.322.575
16.510.733.660
7.798.010.263
8.473.297.042
7.758.684.309
8.795.966.663
15.489.345.992
0,88
0,81 0,82 0,90 0,94
20,18 22,42
Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
5.467.652.400
7.780.599.350
6.941.904.100
6.552.911.275
13.435.303.550
4.779.978.400
6.249.314.128
5.664.957.525
6.016.426.413
12.936.431.644
0,87 0,80 0,82 0,92 0,96
32,74 35,65
Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan/Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan Produk Hukum daerah
1.018.999.500
965.910.000
751.644.250
1.716.381.950 3.419.819.
700 876.563.500
726.561.250 689.948.350 1.471.906.625 3.307.735.
545
0,86 0,75 0,92 0,86 0,97
50,05 53,98
Rapat-rapat paripurna 114.714.000
149.680.000
182.160.000
119.675.000
119.837.500 111.643.000
108.640.000 116.969.000 113.671.000
118.700.000
0,97 0,73 0,64 0,95 0,99
4,50 1,65
Kegiatan Reses/Penjaringan Aspirasi Masyarakat/Penyusunan Pokok Pikiran DPRD 387.673.100
516.181.450
595.480.850
506.181.000 1.204.358.
800 370.008.150
468.496.100 570.541500 493.596.000 1.133.752.
200
0,95 0,91 0,96 0,98 0,94
42,86 41,15
Penyusunan Skala Prioritas dan Penjadwalan Pembahasan Rancangan Perda 191.100.900
344.350.700
210.445.500
345.264.000
679.011.800 157.038.450
263.914.726 199.114.900 334.227.300
671.046.233
0,82 0,77 0,95 0,97 0,99
50,51 53,03
Pembahasan KUA PPAS, RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD/Pembahasan dan Evaluasi Kebijakan Anggaran/Pembahasan Rapat Kerja Pembahasan Perenc dan Evaluasi Penganggaran 840.353.450
1.016.354.300
827.553.500
795.560.000
1.222.711.200 697.858.750
716.563.500 712.028.000 790.275.236
1.193.449.600
0,83
0,71 0,86 0,99 0,98
13,05 16,01
Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ, dan LHP BPK 276.407.500
391.335.000
325.070.000
326.590.000 2.300.000 237.675.500
321.594.994 321.322.700 322.992.200 1.675.000
0.86 0,82 0,99 0,99 0,73
-18,55 -15,93
Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD
1.078.800.000
944.014.800
0,88 0 0
0,00 0,00
Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD 516.830.000
1.331.490.000
1.640.470.000
740.981.200
2.684.278.000 502.393.600
1.236.602.200
1.262.614.950
674.350.600
2.584.020.601
0,97 0,93 0,77 0,91 0,97
97,07 96,21
Kerjasama antar lembaga Perwakilan Rakyat Daerah/Kerjasama antar lembaga DPRD ,setwan, dan rakernas,munas, Workshop ADKASI dan ASDEKSI 376.100.000
458.930.000
369.520.000
758.940.000
1.418.895.400 347.855.000
269.011.780 233.002.000 747.277.452
1.378.645.025
0,92
0,59 0,63 0,98 0,97
48,72 67,29
Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD/Peningkatan Kesejahteraan anggota DPRD dan Kluarganya (asuransi Kesehatan) 203.325.000
303.765.000
304.165.000
202.285.00
270.265.000 157.516.600
0,99 0,89 0,52 0 0
12,38 -2,03
Fasilitasi Badan Kehormatan (BK)/Pengelolaan Badan Kehormatan 152.140.150
265.899.250
153.026.500
258.973.000
411.882.200 135.489.650
192.345.720 147.630.250 219.620.550
408.239.800
0,89 0,72 0,96 0,85 0,99
40,15 38,34
27
Penyusunan Risalah Rapat/Penyusunan Naskah Produk Hukum dan Risalah Rapat 7.032.100 6.725.100
13.066.400
6.725.000
209.330.700 5.359.750
3.965.450 6.534.650 4.009.325 193.508.475
0,76 0,59 0,50 0,60 0,92
763,53 1181,65
Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 25.028800
97.837.100
134.080.050
131.902.000 20.803.350
65.145.000 110.082.225 130.829.050
0,83 0,67 0,82 0,99 0
56,58 50,24
Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu 44.460.000
24.830.000
27.570.000
24.830.000 0
24.800.000 0 0
0 1,00 0 0 0
-35,76 0,00
Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 234.687.900
486.664.200
232.152.350
517.412.925
975.616.800 170.989.900
346.396.370 221.474.000 440.359.875
941.402.775
0,73 0,71 0,95 0,85 0,96
66,63 69,78
Study Referensi Pimpinan dan Anggota DPRD
1.342.595.000
1.025.838.000
1.165.661.288
774.035.600
0 0,87 0,75 0 0
-30,90 -25,34
Sosialoisasi dan Publikasi Peraturan Perundang-undangan/Publikasi Kinerja Lembaga DPRD
78.052.250
78.386.700
83.713.300 136.776.6
50
69.350.750 73.930.800 71.884.300 120.922.6
50
0 0,89 0,94 0,86 0,88
17,65 18,01
Pelantikan Anggota DPRD
71.275.000
68.212.000
0 0 0,96 0 0
0,00 0,00
Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi DPRD dengan Mitra Kerja
950.484.600
883.333.740
0 0 0 0 0,93
0,00 0,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya.
219.781.900
201.426.900
0 0 0 0,92 0
0,00 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.458.110.000
1.605.887.850
1.151.628.050
1.982.665.300
696.362.950
1.213.587.131
1.289.415.852
1.030.619.505
1.826.432.950
471.547.80
0,83 0,80 0,89 0,92 0,68 -2,72 -2,70
Penyediaan Jasa Surat menyurat 2.100.000 2.400.000 2.400.0
00
2.100.000 2.400.00 2.400.000
1,00 1,00 1,00 0 0
-24,86 -21,43
Penyediaan Jasa Komonkasi sumber daya air dan listrik
138.000.000 141.600.0
00
144.000.000
99.552.321
118.219.453 136.398.495
0,72 0,83 0,95 0 0
-24,96 -16,47
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional
12.545.000 13.055.00
0
14,422.000
11.495.200
13.045.500 13.398.500
0,92 1,00 0,93 0 0
-24,85 -20,95
Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.700.000 20.700.00
0
21.900.000
21.900.000
32.261.200
19.825.000 20.400.000 21.900.000 21.725.00
0 31.981.00
0
0,96 0,99 1,00 0,99 0,99
13,28 14,17
Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.360.000 95.836.80
0
92.867.000
75.360.000
93.923.800 91.621.750
1,00 0,98 0,99 0 0
-24,76 -19,45
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19.100.000 19.100.00
0
12.540.000
12.500.000
18.625.000 12.440.000
0,65 0,98 0,99 0 0
-25,34 -21,05
Penyediaan alat tulis kantor 52.233.500 61.256.95
0
45.846.650
52.233.200
60.632.750 45.846.550
1,00 0,99 1,00 0 0
-25,08 -27,08
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
23.942.500 25.000.00
0
26.400.000
23.942.500
24.320.000 24.970.000
1,00 0,97 0,95 0 0
-24,90 -23,94
Penyediaan komponen Instalasi listrik penerangan bangunan
7.699.000 8.794.000 10.376.
000
7.698.400 6.943.400 6.269.700
0,99 0,79 0,60 0 0
-24,68 -29,88
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.290.000 10.780.00
0
38.414000
8.106.000
8.616.250 29.400.250
0,98 0,80 0,77 0 0
-22,14 36,88
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
16.800.000 15.300.00
0
15.000.000
13.911.010
15.234.000 9.826.000
0,83 0,99 0,66 0 0
-25,11 -31,50
Penyediaan makanan dan Minuman 83.850.000 107.100.0
00
99.986.000
82.480.000
66.850.000 52.332.000
0,98 0,62 0,52 0 0
-24,79 -35,17
28
Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
938.795.000 916.700.0
00
537.085.000
769.053.500
703.426.100 518.043.360
0,82 0,77 0,96 0 0
-25,44 -33,72
Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam daerah
55.445.000 57.045.00
0
44.675.000
32.330.000
36.830.000 21.670.000
0,58 0,65 0,49 0 0
-25,19 -31,81
Penyediaan Jasa tenaga Pegawai tidak tetap 3.250.000 3.250.000 4.550.0
00
3.100.000 3.250.000 4.550.000
0,92 1,00 1,00 0 0
-24,60 -13,79
Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD 88.097.00
0
30.715.600
79.577.300
294.614.500
79.884.500 29.743.100 75.495.85
0 109.757.5
00
0 0,91 0,97 0,95 0,37
91,04 34,11
Pengelolaan website dan Sistem Informasi Terpadu
19.873.10
0
10.450.800
16.815.100 9.809.800
0 0,85 0,94 0 0
-12,00 -11,00
Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 101.207.
000 156.244.2
50
75.584.000
122.943.350
0 0 0 0,75 0,79
14,00 16,00
Penyediaan rapat-rapat , Konsultasi dan Koordinasi
1.779.98
1.000 213.243.0
00
1.653.628.100
206.865.950
0 0 0 0,93 0,97
-22,00 -22,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.579.317.925
836.727.300
926.322.500
1.164.967.000
1.995.525.160
1.497.041.682
686.685.311 753.910.654 917.482.500
1.814.199.698
0,95 0,82 0,81 0,79 0,91 15,19 18,77
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
890.282.100 175.000.0
00
467.452.700
881.612.100
166.246.000 443.509.450
0,99 0,95 0,95 0 0
-24,13 -3,59
Pengadaan Perlengkapan gedung kantor 18.095.000
96.777.000
17.250.000
94.125.000
0,95 0,97 0 0 0
109,00 112,00
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 291.761.350 9.350.000
34.206.600
279.446.450
6.955.350 32.774.250
0,96 0,74 0,96 0 0
-23,31 43,42
Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor
44.523.800 143.436.8
00
23.884.500
36.876.610
139.201.000 20.503.300
0,83 0,97 0,86 0 0
-23,61 23,05
Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
315.755.675 387.463.5
00
384.078.700
270.778.822
259.659.961 245.923.654
0,86 0,67 0,64 0 0
-24,78 -27,35
Pemeliharaan rutin/Berkala Perlengkapan gedung kantor
18.900.000 24.700.00
0
16.700.000
11.077.500
20.498.000 11.200.000
0,59 0,83 0,67 0 0
-25,02 -15,08
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
456.294.
000 1.038.430.
250
341.685.725
1.012.912.850
0 0 0 0,75 0,98
32,00 50,00
Pemeliharaan sarana dan Prasarana Perkantoran
708.673.
000 957.094.9
10
575.796.775
801.286.848
0 0 0 0,81 0,84
9,00 10,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 220.005.000
219.782.200
332.505.600
0 0 198.385.000
200.892.200 241.856.500 0 0
0,90 0,91 0,73 0,00 0,00 -16,27 -26,12
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
220.005.000 219.782.2
00
332.505.600
198.385.000
200.892.200 241.856.500
0,90 0,91 0,73 0 0 -16,27 -26,12
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
54.330.000 44.555.20
0
51.080.000
0 0 31.990.000
29.010.000 47.040.600 0 0
0,59 0,65 0,92 0,00 0,00 -34,45 -15,72
Pendidikan dan Pelatihan non Formal 24.000.000
14.000.000
12.000.000
2.300.000
6.000.000 8.000.000
0,096 0,43 0,67 0 0
-51,98 31,40
Kerjasama Antar Lembaga Setwan 30.330.000
30.555.200
39.080.000
29.690.000
23.010.000 39.040.600
0,98 0,75 1,00 0 0
-23,79 -17,61
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
20.675.0
00 361.142.7
00
10.000.000
245.639.700
0 0,00 0,00 0,48 0,68 1.646,76 2.356,40
Pendidikan dan Pelatihan non Formal
13.500.000
23.000.000
9.000.000 16.500.00
0
0 0 0 0,67 0,72
70,37 83,33
29
Pengadaan pakaian Dinas Harian (PDH)
7.175.000
7.000.000
0 0 0 0,98 0
-100,00 -100,00
Penyediaan Kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
338.142.7
00
229.139.700
0 0 0 0 0,68
0,00 0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
11.465.000 13.999.90
0
14.000.000
0
0 11.465.000
13.929.100 13.823.925 0
0
1,00
0,99 0,99 0,00 0,00 -25,96 -26,42
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD
1.415.000 1.500.000 1.500.0
00
1.415.000 1.475.200 1.445.625
1.00 0,99 0,96 0 0
-31,33 -32,58
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
6.822.000
6.822.000
1,00 0 0 0 0
0,00 0,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
3.228.000
3.228.000
1,00 0 0 0 0
0,00 0,00
Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
12.499.900
12.500.000
12.453.900 12.378.300
0 1,00 1,00 0 0
0,00 0,00
Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
2.816.250 1.500.000 4.400.0
00 0
0 2.816.250 1.472.750 3.742.850 0
0 1,00 0,98 0,85 0,00 0,00
15,53 2,14
Penyusunan Renstra SKPD 1.406.250
3.000.000
1.406.250
2.403.700
1,00 0 0,80 0 0
0,00 0,00
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.410.000 1.500.000
1.400.000
1.410.000
1.472.750 1.339.150
1,00 0,98 0,96 0 0
-33,43 -34,87
Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
0 0 0 20.104.0
00 22.399.30
0 0
0 0 19.624.800
21.527.150
0 0,00 0,00 0,80 0,96 11,42 34,54
Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD
1.500.000 1.699.600
1.375.200 1.667.500
0 0 0 0,92 0,98
13,31 21,26
Penyusunan Laporan Keuangan
15.400.000
17.000.000
15.147.35
0 16.730.65
0
0 0 0 0,98 0,98
10,39 10,45
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
3.204.00
0 3.699.700 3.102.250
3.129.000 0 0 0 0,97 0,85
15,47 0,86
Program Peningkatan Komonikasi dan Informasi Publik
30.990.000 0 0 0
0 22.827.500 0 0 0
0 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00
-100 -100
Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD
30.990.000
22.827.500
0,74 0 0 0 0
-100 -100
Program Pengawasan dan Pengendalian Program
2.904.800 3.203.900 2.900.0
00 0
0 2.364.800 2.577.700 2.732.750 0
0 0,81 0,80 0,94 0,00 0,00
-33,06 -28,33
Monitoring, Evaluasi, pengendalian dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2010
2.904.800 3.203.900 2.900.0
00
2.364.800 2.577.700 2.732.750
0,81
0,80 0,94 0 0 -33,06 -28,33
Program Penataan peraturan perundang undangan
63.693.500 0 0 0
0 37.554.500 0 0 0
0 0,59 0,00 0,00 0,00 0,00
-100 -100
Fasilitasi, Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
52.594.500
27.690.000
0,53 0 0 0 0
-100,00 -100,00
Publikasi Peraturan Perundang-undangan 11.099.000
9.864.500
0,89 0 0 0 0
-100,00 -100,00
0,88 0,81 0,82 0,90 0,94
30
Untuk efektivitas pelaksanaan Program komunikasi dan informasi publik pada tahun 2013,
2014 digabung dengan program pelayanan administrasi perkantoran. Dan pada tahun 2015,2016 selain
di Program pelayanan administrasi perkantoran untuk informasi publik terkait kinerja Lembaga DPRD ada
di Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Program penataan peraturan
perundang-undangan mulai tahun 2013untuk efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan dalam
rangka tugas fungsi DPRD digabung dalam Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat
daerah. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, Program
penyusunan dokumen perencanaan SKPD, program pengawasan dan pengendalian program dikarenakan
kegiatannya merupakan satu kesatuan agar lebih efektif dalam pelaksanaan program dan kegiatannya
pada tahun 2015,2016 digabung menjadi satu program yaitu Program Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Kinerja.
Pada tahun 2012 ada 10 program dan 48 kegiatan. Realisasi program dan kegiatan secara
keseluruhan adalah tinggi. Realisasi 25 kegiatan sangat tinggi, 14 kegiatan dengan tingkat realisasi
tinggi dan 4 kegiatan sedang. Ada 3 kegiatan dengan realisasi rendah dan 2 sangat rendah yang
mana kegiatan tersebut bersifat persedian seperti kegiatan pelantikan antar waktu anggota DPRD.
Tahun 2013 ada 8 program dan 46 kegiatan dengan realisasi sangat tinggi 20 kegiatan, tinggi
14 kegiatan, sedang 7 kegiatan, rendah 4 kegiatan dan sangat rendah 1 kegiatan, sehingga realisasi
anggaran secara keseluruhan adalah tinggi.
Tahun 2014 terdiri dari 8 program dan 47 kegiatan, dengan tingkat realisasi tinggi. Ada 27
kegiatan dengan tingkat realisasi sangat tinggi, 7 kegiatan tinggi, 4 sedang, 7 rendah dan 2kegiatan
dengan tingkat realisasi sangat rendah yaitu kegiatan Penyediaan Koordinasi dan Konsultasi dalam
daerah dan pelantikan anggota DPRD antar waktu. Karena pada tahun tersebut tidak ada
penggantian anggota DPRD sehingga kegiatan pelantikan anggota DPRD antar waktu tidak
direalisasikan.
Tahun 2015 realisasi meningkat cukup signifikan dengan tingkat realisasi sangat tinggi. Dari
5 progran yang terbagi dalam 26 kegiatan ada 16 kegiatan dengan realisasi sangat tinggi, 5
kegiatan tinggi, 3 kegiatan sedang, 1 kegiatan rendah dan 1 kegiatan dengan realisasi sangat
rendah yaitu pelantikan anggota DPRD antar waktu yang memang tidak ada realisasi karena tidak
ada penggantian anggota DPRD.
Tahun 2016 ada 5 program yang terdiri dari 24 kegitan. Realisasi 16 kegiatan sangat tinggi, 4
kegiatan tinggi, 3 kegiatan sedang, dan 1 kegiatan sangat rendah. Pada tahun ini tingkat realisasi
sangat tinggi dan juga mengalami kenaikan dari tahun 2015.
Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon
Progo dari Tahun 2012-2016 menunjukkan perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Pada
Tahun 2013 mengalami penurunan dibanding 2012, dan pada tahun 2014 s/d tahun 2016 realisasi
keuangan naik dari tahun ke tahun. Fluktuasi capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena
ketidakoptimalan didalam realisasi keuangan yang disebabkan karena terdapatnya efisiensi
anggaran, penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran,
tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan dan adanya sisa dari pengadaan. Permasalahan-
31
permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut didalam mekanisme
penganggaran untuk dapat disusun solusi optimalisasi pelaksanaan anggaran dan belanja.
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat DPRD
Bahwa lembaga perwakilan rakyat daerah mempunyai posisi strategis di dalam
penyelenggaraan pemerintahan khususnya pembuatankebijakandaerah, karena di dalamnya
terdiri para anggota DPRD yang merupakan wakil rakyat/ representasi masyarakat.Sekretariat
DPRD sebagai unsur pendukung pelayanan terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
DPRD , harus meningkatkan pelayanannya kepada anggota DPRD dalam penyelenggaraan rapat-
rapat di DPRD, pelaksanaan kunjungan kerja, penjaringan aspirasi masyarakat, pendalaman tugas
anggota DPRD, kegiatan koordinasi dan konsultasi anggota DPRD harus dapat terlaksana dengan
baik, transparan dan bermanfaat .
Tantangan yang dihadapi Sekretariat DPRD dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:
- Heterogenitas anggota DPRD yang berbeda, dan pergantian keanggotaan DPRD sehingga
membutuhkan kemampuan dalam memberikan pelayanan secara optimal
- Dinamika politik yang tinggi mempengaruhi kinerja anggota DPRD
- Banyaknya tuntutan / aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD yang
harus diperjuangkan/direalisasikan sedangkan belum semuanya bisa masuk dalam Prioritas.
Sedangkan peluangdalam pengembangan pelayanan Sekretariat DPRD kepada DPRD / anggota
DPRD adalah:
- Anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang menjembatani kepentingan masyarakat
- Keharmonisan hubungan antara DPRD dengan stakeholders yang lain
- Tingkat kepercayaan masyarakat yang masih tinggi
- Kemudahan Sekretariat DPRD dalam mengakses informasi agar mampu menyediakan data
dan informasi yang aktual dan valid sebagai bahan referensi rapat- rapat di DPRD
- Pendokumentasian hasil penjaringan aspirasi masyarakat dalam pokok-pokok pikiran DPRD
sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
- Peningkatan kapasitas anggota DPRD dalam bentuk pendalaman tugas mampu menambah
wawasan dan pengetahuan anggota DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
32
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
Fungsi dan tugas Sekretariat DPRD sebagai sistem pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD yang keberadaannya tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati
Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja
pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara implisit disebutkan Sekretariat DPRD
mempunyai fungsi administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi
dan tugas DPRD serta penyediaan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai kebutuhan.
Sedangkan tugasnyamenyelenggarakan kegiatan umum dan keuangan, Menyelenggarakan
kegiatan perundang-undangan, persidangan dan hubungan masyarakat dan menyelenggarakan
kegiatan fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD dapat kami sampaikan
sebagaimana tabel 3.1. Dan identifikasi isu- isu strategis dari lingkungan Eksternal sebagaimana
pada tabel 3.2.
Tabel 3.1.
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
Aspek Kajian Capaian / Kondisi
saat ini
Standar yang
digunakan
Faktor yang mempengaruhi permasalahan
Pelayanan
SKPD Internal
( kewenangan SKPD)
eksternal (diluar
Kewenangan SKPD)
1 2 3 4 5 6
Gambaran
pelayanan SKPD
Fasilitasi
Penyelenggaraan
rapat – rapat
Fasilitasi
kelancaran
kunjungan kerja,
pelaksanaan
reses,
pendalaman
tugas , study
referensi,
kerjasama DPRD
UU 27/2009
PP 16/2010
PP 24/2004
Perbup SHBJ
SOP
PP 18/2017
Kompetensi pendamping alat kelengkapan DPRD
Penyediaan dukungan referensi sebagai bahan rapat
Jumlah SDM
Kesiapan
materi raperda
yang akan
diajukan
Banyaknya
raperda
diusulkan
Hubungan yang
harmonis
antara DPRD
dengan
stakeholders
Dinamika
politik yang
berkembang
Tingkat
kehadirian
peserta
rapat yang
masih blm
meksimal.
Padatnya
jadwal
kegiatan
anggota
DPRD
Jumlah
SDM yang
kurang
memenuhi
33
Dari Identifikasi permasalahan yang dituangkan pada tabel 3.1 diketahui bahwa masih
terdapat gap antara kondisi yang ada dengan harapan /standar terkait fasilitasi penyelenggaraan rapat-
rapat, fasilitasi kelancaran kunjungan kerja, fasilitasi pelaksanaan reses, fasilitasi pendalaman tugas,
fasilitasi studi referensi dan fasilitasi kerjasama DPRD. Sehingga identifikasi masalah dapat dirumuskan
sebagai berikut : belum Optimalnya penyelenggaraan kegiatan umum dan keuangan, penyelenggaraan
kegiatan perundang-undangan, persidangan, dan hubungan masyarakat serta penyelenggaraan
fasilitasipenganggaran dan pengawasan di Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.
34
Tabel 3.2.
Identifikasi Isu- isu Strategis ( Lingkungan Eksternal )
No
Isu Strategis
Dinamika
Internasional Dinamika Nasional
Dinamika Regional /
Lokal Lain- lain
1 2 3 4 5
1 - Perubahan Peraturan
Perundangan yang relatif
cepat mempengaruhi
proses penyusunan
kebijakan dan
implementasinya
Keterbatasan referensi
guna kelancaran
pembahasan raperda
/Review terhadap
raperda yang sudah
tidak sesuai
Dinamika hubungan
koalisi antar partai politik
tingkat pusat
Pengaruh ketidak
harmonisan hubungan
antar anggota DPRD
Intensitas penyampaian
aspirasi masyarakat di luar
parlemen
Kurang efektifnya
penyerapan aspirasi
masyarakat
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2017-2022 adalah:
“Terwujudnya Masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, aman, tentram, berkarakter dan
berbudaya, berdasarkan iman dan taqwa”
Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut diatas yang telah ditetapkan adalah:
1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan
berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman,
tertib dan tentram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumbervdaya alam
dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.
Sekretariat DPRDSebagai OPD yang mempunyai fungsi penyelenggaraan administrasi
kesekretariatan, administrasi keuangan, dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dan
penyediaan serta koordinasi penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.Sekretariat DPRD
secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD sedangkan secara administrasi
bertanggung jawab kepada Bupati.
Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2017-2022 serta urusan pemerintahan yang
diselenggarakan Sekretariat DPRD maka fungsi dan tugas Sekretariat DPRD sangat terkait erat
dengan pencapaian misi 3 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam
lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram.
35
Permasalahan-permasalahan yang dijumpai dalam pelayanan Sekretariat DPRD terhadap
pencapaian visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai
berikut:
1. Belum optimalnya persiapan penyusunan naskah akademik
2. Belum optimalnya penjadwalan menyesuaikan dinamika kegiatan
3. Belum optimalnya rapat komisi.
4. Tingkat kehadiran rapat/rapat paripurna masih kurang.
5. Belum optimalnya penjadwalan menyesuaikan dinamika pembahasan anggaran
6. Belum optimalnya pengawasan
7. Belum optimalnya publikasi hasil pengawasan
Salah satu kegiatan pokok dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi DPRD adalah
penyelenggarakan rapat- rapat paripurna yang melibatkan kehadiran Bupati dan Wakil Bupati,
semua anggota DPRD, semua Kepala Organisasi Perangkat Daerah. Data yang dapat dihimpun
pada tiga tahun terakhir adalah :
1. Tahun 2014 ada 61 rapat paripurna
2. Tahun 2015 ada 69 rapat paripurna
3. Tahun 2016 ada 59 rapat paripurna
Rapat paripurna menempati posisi yang strategis di DPRD karena dari rapat paripurna dapat
ditetapkan kebijakan pemerintah daerah berupa Peraturan daerah atau Keputusan DPRD. Rapat
paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang
dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD (Menurut Peraturan DPRD Kabupaten Kulon Progo
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Tertib).
Tabel 3.3
Tingkat Kehadiran Anggota DPRD pada Rapat Paripurna
TAHUN KETEPATAN WAKTU KEHADIRAN RATA RATA
RAPUR KEHADIRAN TERTINGGI
RAPUR KEHADIRAN TERENDAH
2015 + 43 menit 33 (81%) 37 (92 %) 27 (67 %)
2016 + 56 menit 32 (79 %) 38 (95 %) 23 (57 %)
2017 (SD Agustus)
+ 55 menit 29 (72 %) 37 (92 %) 21 (52 %)
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
Dari Tabel 3.3 dapat diketahui bahwa tingkat kehadiran rata-rata anggota DPRD pada Rapat
Paripurna dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 cenderung menurun : Sebanyak 33 anggota
DPRD atau 81 % pada tahun 2015, 32 anggota DPRD atau 79 % pada tahun 2016 dan 29 anggota
DPRD atau 72% pada tahun 2017. Sedangkan tingkat ketepatan waktu dimulainya sidang DPRD
36
dari jadwal yang sudah ditetapkan juga cenderung semakin lama : Terlambat 43 menit pada tahun
2015, terlambat 56 menit pada tahun 2016 dan terlambat 55 menit pada tahun 2017.
Permasalahan tingkat kehadiran anggota DPRD pada rapat paripurna harus menjadi perhatian dan
diperlukan upaya antisipasi agar kinerja DPRD tidak menurun karena 2 (dua) tahun lagi yaitu pada
tahun 2019 merupakan pelaksanaan Pemilu Legislatif.
Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Tahun 2012– 2016
No Indikator Kinerja Sesuai
Tugas dan Fungsi SKPD Satuan SPM IKK
Target
Indikator
Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun
2012 2013 2014 2015 2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A Urusan Otonomi daeerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,
kepegawaian dan persandian
Indikator Kinerja SKPD %
100 96 97 94 102 90
1. Jumlah penetapan Raperda Jumlah
Perda 60 20 11 11 14 16
Jumlah Raperda dalam
Propemperda
Jumlah
Raperda 81 23 13 13 17 23
2.
Jumlah kebijakan dan
perencanaan anggaranyang
disepakati tepat waktu
Kebijakan
anggaran 25 5 5 5 5 5
Jumlah kebijakan dan
perencanaan anggaranyang
harus disepakati
Kebijakan
anggaran 25 5 5 5 5 5
3 Jumlah Rekomendasi DPRD
yang dikirim kepada Bupati
Kebijakan
Pengawasan 10 2 2 2 2 2
Jumlah Rekomendasi
kepada Bupati yang
direncanakan
Kebijakan
Pengawasan 10 2 2 2 2 2
Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
Dari data Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa capaian kinerja tujun dan sasaran pada tahun
2013 mengalami kenaikan sebesar 1% ibanding tahun 2012 dan pada tahun 2014 mengalami
penurunan sebesar 3% dari tahun 2013. Pada tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup
signifikan bahkan melampaui target, dengan capaian 102% dikarenakan adanya rancangan perda
yang pembahasannya di tahun 2014 belum selesai dan dilanjutkan di tahun 2015. Pada tahun 2016
mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 12%, hal ini dikarenakan ada rancangan
perda yang setelah masuk evaluasi Propinsi ternyata bukan kewenangan Kabupaten sehingga
pembahasan tidak dilanjutkan.
Penetapan Perda kebijakan dan perencanaan anggaran yang disepakati tepat waktu
menunjukkan konsisten terpenuhi 100%. Demikian juga dengan Rekomendasi pengawasan juga
dapat tercpai sesuai dengan target sebesar 100%. Penurunan capaian penetapan Perda
37
menunjukkan bahwa masih belum optimalnya dukungan pelayanan untuk mencapai tujuan dan
sasaran
Setelah mengetahui permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi kinerja
pencapaian tujuan dan sasaran, maka perlu dikaji lebih cermat faktor penghambat dan faktor
pendorong yang ada sehingga dapat dianalisa dan diperoleh strategi dan kebijakan yang harus
ditetapkan. Faktor-faktor penghambat pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi,
dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya dukungan pelayanan secara profesional
2. Belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas SDM
Faktor-faktor pendorong pelayanan Sekretariat DPRD terhadap pencapaian visi, misi, dan
program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:
1. Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi
2. Kemudahan akses informasi sebagai bahan referensi dan konsultasi
3. Adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi
4. Adanya Keputusan DPRD ttng Tata Cara Penyusunan Perda Inisiatif
5. Adanya Keputusan DPRD ttng Tata Cara Penyusunan POKIR
6. Adanya sim ASPIRASIKU
Tabel 3.5
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi: Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang Sejahtera, aman, Tentram, berkarakter dan berbudaya berdasarkan iman dan taqwa
No Misi dan Program
KDH dan Wakil KDH terpilih
Permasalahan Pelayanan SKPD
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
Misi 3 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tentram
1
Program Pembentukan Peraturan Daerah
1. Belum Optimalnya Persiapan Penyusunan Naskah Akademik
2. Belum Optimalnya Penjadwalan menyesuaikan Dinamika Kegiatan
3. Belum Optimalnya Rapat Komisi
4. Tingkat Kehadiran Rapat/Rapat Paripurna masih kurang.
1. Belum Optimalnya dukungan pelayanan secara Profesional
2. Belum terpenuhinya Kualitas dan kuantitas SDM
1. Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi
2. Kemudahan akses informasi sebagai bahan referensi dan konsultasi
3. Adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Adanya Keputusan DPRD ttng Tata Cara Penyusunan
38
Perda Inisiatif
2
Program Penganggaran Pembangunan Daerah
Belum Optimalnya Penjadwalan menyesuaikan Dinamika Pembahasan anggaran
1. Belum Optimalnya dukungan pelayanan secara Profesional
2. Belum terpenuhinya Kulaitas dan kuantitas SDM
1. Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi
2. Kemudahan akses informasi sebagai bahan referensi dan konsultasi
3. Adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Adanya Keputusan DPRD ttng Tata Cara Penyusunan POKIR
3
Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah
1. Belum Optimalnya Pengawasan
2. Belum Optimalnya Publikasi hasil Pengawasan
1. Belum Optimalnya dukungan pelayanan secara Profesional
2. Belum terpenuhinya Kulaitas dan kuantitas SDM
1. Motivasi dan dedikasi kerja yang tinggi
2. Kemudahan akses informasi sebagai bahan referensi dan konsultasi
3. Adanya struktur organisasi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi.
4. Adanya sim ASPIRASIKU
3.3. Telaahan Renstra Sekretariat DPR RI dan Renstra Sekretariat DPRD Propinsi DIY dengan Renstra
Sekretariat DPRD Kabupaten
Tabel 3.6
Permasalahan Sekretariat DPRD Kabupaten berdasarkan sasaran Renstra Sekretariat DPR RI
Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya
No Sasaran Jangka Menengah
Renstra Set DPR RI
Permasalahan
Pelayanan Setwan
Kabupaten
Sebagai Faktor
Penghambat Pendorong
1 Meningkatnya kualitas tata
kelola administrasi dan
persidangan kepada DPR-RI
yang Optimal
1. Belum
Optimalnya
Penjadwalan
menyesuaikan
Dinamika
Kegiatan
1. Belum
optimalnya
dukungan
pelayanan
yang
1. Motivasi dan
dedikasi kerja
yang tinggi
2. Kemudahan
akses informasi
sebagai bahan
39
2. Belum
Optimalnya
Rapat Komisi
3. Tingkat
Kehadiran
Rapat/Rapat
Paripurna masih
kurang.
profesional
2. Belum
terpenuhiny
a kualitas
SDM
referensi dan
konsultasi
3. Adanya struktur
organisasi yang
mendukung
pelaksanaan
tugas dan
fungsi.
2 Menguatnya Kinerja
Keahlian dalam
mendukung pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR-
RI yang optimal
1. Belum
Optimalnya
Persiapan
Penyusunan
Naskah
Akademik
2. Belum
Optimalnya
Penjadwalan
menyesuaikan
Dinamika
Pembahasan
anggaran
3. Belum
Optimalnya
Pengawasan
4. Belum
Optimalnya
Publikasi hasil
Pengawasan
1. Belum
Optimalnya
dukungan
pelayanan
secara
Profesional
2. Belum
terpenuhiny
a Kulaitas
dan
kuantitas
SDM
1. Adanya
Keputusan DPRD
ttng Tata Cara
Penyusunan
Perda Inisiatif
2. Motivasi dan
dedikasi kerja
yang tinggi
3. Kemudahan
akses informasi
sebagai bahan
referensi dan
konsultasi
4. Adanya
Keputusan DPRD
ttng Tata Cara
Penyusunan
POKIR
5. Adanya sim
ASPIRASIKU
Telaahan terhadap Rencana Strategis Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak dilakukan dikarenakan
Rencana Strategis Propinsi DIY belum ditetapkan.
3.4. Penentuan Isu- isu strategis
Pada prinsipnya peran Sekretariat DPRD adalah mengemban tugas mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan.
Sebagai institusi pendukung dan pelayanan terhadap tugas dan fungsi DPRD, tentu tidak hanya
dituntut secara administratif saja tetapi juga secara teknis operasional dan keahlian serta
profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
Dukungan professionalitas, kehandalan dan keterpaduan adalah dukungan yang diisi oleh
tenaga- tenaga yang mampu melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik demi menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang cukup dinamis, padat dan berdimensi politis.
40
Oleh karena itu tentunya sangat penting untuk upaya meningkatkan kapasitas kemampuan
dari Sumber Daya Manusianya seperti kegiatan formal / peningkatan derajat pendidikan formal
dan juga berbagai program pendidikan dan latihan profesi bagi para pegawai.
Perlu disadari bahwa tugas dan peran Sekretariat DPRD memang cukup berat dan
mengemban amanat yang cukup besar. Karena hal itu tentu dalam rangka mensukseskan tugas-
tugas dan kegiatan anggota DPRD. Hal itu dimulai dari proses kesekretariatan, penyelenggaraan
kegiatan pengelolaan keuangan, penyelenggaraan rapat dan risalah, pelaksanaan kegiatan rumah
tangga sampai dengan ketatatusahaan .
Sedangkan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana, Sekretariat DPRD juga harus
memperhatikan kebutuhan akan ruangan yang baik, perlengkapan ruangan yang memadai yang
langsung maupun tidak langsung diperuntukkan bagi anggota DPRD, untuk fasilitas alat kengkapan
Dewan dan juga untuk kegiatan Dewan . Hal ini karena masalah fasilitas kerja akan mempengaruhi
motivasi para anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya.
Keberadaan Sekretariat DPRD sama penting sebagaimana keberadaan DPRD, oleh karena itu
dituntut kinerja yang baik dan profesional. Sebab apabila pelayanan yang diberikan oleh
Sekretariat DPRD kurang memuaskan atau bahkan tidak memuaskan maka tentunya hal itu
menjadi kendala bagi DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Oleh karenanya Sekretariat DPRD harus terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan
kepada DPRD dengan mengedepankan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja baik dari unsur
pegawainya maupun kinerja lembaga secara keseluruhan.
Dalam upaya mewujudkan pelayanan yang optimal sebagai institusi pendukung kelancaran
pelaksanaan tugas DPRD yang telah diuraikan maka isu isu strategis sebagai berikut :
1. Komitmen anggota DPRD terhadap kepatuhan peraturan perundangan
2. Tuntutan anggota DPRD terhadap peningkatan pelayanan
3. Kesiapan Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD
4. Dinamika politik yang berkembang
41
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuandan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD
Tujuan Sekretariat DPRD yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah
“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif
dan akuntabel“ dengan indikator tujuan adalah nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah
(AKIP)
Penjabaran tujuan, sasaran dan indikatornya sebagaimana dalam tabel 4.1
Tabel 4.1
Tujuan jangka Menegah Sekretariat DPRD
NO TUJUAN SASARAN
INDIKATOR
TUJUAN/
SASARAN
TRA
NSISI
TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN
PADA TAHUN KE
2017 2018 2019 2020 2021 2022
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya
Kualitas
Penyelenggar
aan
Pemerintahan
dan
Pelayanan
Publik yang
responsif dan
akuntabel
- Nilai
akuntabilit
as Kinerja
Pemerintah
an daerah
(AKIP)
BB BB - - - A
Meningkat
nya kualitas
pelayanan
lembaga
perwakilan
rakyat
daerah
Cakupan
peningkata
n
kapasitas
lembaga
perwakilan
rakyat
daerah
100 100 100 100 100 100
Target kinerja tujuan/sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo untuk 5 tahun yang akan datang
di targetkan di setiap tahunnya 100% dengan indikator capaian Penetapan Peraturan Daerah, capaian
penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran dan capaian rekomendasi hasil pengawasan
kebijakan dan pembangunan.
42
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Strategi dan Kebijakan Sekretariat DPRD
Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang harus dicapai Sekretariat DPRD
tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang responsif dan akuntabel
Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah
Meningkatkan kualitas dukungan pelayanan kinerja DPRD
Mengintregasikan dan mengkomunikasikan perencanaan dan kinerja Sekretariat DPRD dengan DPRD
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD
Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Sekretariat DPRD harus bisa mengintegrasikan program dan
kegiatan dengan Rencana Kerja DPRD, yang semua itu akan bisa terlaksana apabila terjalin
komonikasi yang baik dengan DPRD melalui rapat-rapat dan koordinasi .
Pelayanan kepada DPRD yang berupa pelayanan untuk pelaksanaan kegiatan DPRD baik sarana
prasarana kerja maupun pelayanan secara langsung terhadap kegiatan DPRD (Rapat-rapat,
Kunjungan Kerja, Worshop, Bimtek, tinjauan ke Lapangan dll) sangat diperlukan untuk bisa
meningkatnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerah melaui program kegiatan untuk
mendukung fungsi DPRD yaitu Program Pembentukan Peraturan Daerah, Program Penganggaran
Pembangunan Daerah dan Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah
43
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
SERTA PENDANAAN
Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD maka rencana program dan
kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan
adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 6.1
44
Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2017 - 2022
Tujuan Sasaran Indikator Sasaran
Kode Program dan
Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output) Satuan
Capaian Tahun awal
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja SKPD
Penanggungjawab
Lokasi Tahun 2016 Tahun 2017
(Tahun Transisi)
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKPD
Target
Juta RP Juta RP target
Juta RP
Juta RP Juta RP
Juta RP target
Juta RP
target
Juta RP
1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Terwujudnya kualitas pelayanan lembaga perwakilan rakyat daerahyang profesional
1. Meningkatnya kualitas pelayanan lembaga dewan perwakilan rakyat daerah
Capaian peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
1 1 5 Program Pembentukan Peraturan Daerah
Capaian Penetapan Peraturan Daerah : Jumlah raperda yang ditetapkan/Jumlah propemperda x 100%
% 69,57
118,70
100 8.437,20
100 6.464,27
100
4.881,17
100
4.703,01
100
5.085,61
100 6.126,85
100 35.698,11
Setwan Kabupaten Kulon Progo
1 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan Produk Hukum Daerah
Terbahasnya Rancangan peraturan daerah (perda)
dokumen 23 3.307,74
13 3.438,36
14 2.353,05
14
1.769,78
14
1.703,98
14
1.845,27
14 2.228,32
83 13.338,76
Setwan Kabupaten Kulon Progo
2 Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Tersusunnya program pembentukan Perda (dokumen)
dokumen 941,40
2 1.607,45
2 1.381,08
2
1.040,81
2
1.003,17
2
1.085,46
2 1.308,95
12 7.426,92
Setwan Kabupaten Kulon Progo
3 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD
Tersusunnya Jadwal Kegiatan DPRD (dokumen)
bulan 12 671,05
12 655,59
12 584,63
12
443,47
12
429,73
12
462,41
12 555,06
72 3.130,89
Setwan Kabupaten Kulon Progo
45
4 Publikasi Kinerja Lembaga DPRD
Tersekenggaranya Website dan sistem informasi DPRD (bulan), Tersedianya data dan informasi tentang kegiatan dan hasil kerja DPRD (bulan), Terselenggaranya semiloka kaukus perempuan (KPP) (kali)
bulan/kali 12/2 120,92
12/2
361,50
12/2 347,36
12/2
265,52
12/2
254,90
12/2
271,85
12/2 324,48
72/12
1.825,61
Setwan Kabupaten Kulon Progo
5 Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Rapat Koordinasi dan Konsultasi (bulan)
bulan 12 1.948,36
12 1.538,38
12
1.158,78
12
1.116,42
12
1.208,90
12 1.458,31
72 8.429,15
Setwan Kabupaten Kulon Progo
6 Penyusunan Materi, Risalah Rapat DPRD dan Rapat Paripurna Non Perda
Tersusunnya Risalah Rapat DPRD dan Terselenggaranya Rapat Paripurna non Perda
Dok 0 -
0 -
40 259,77
40
202,87
40
194,81
40
211,72
40 251,73
200
1.120,90
7 Penyusunan Naskah Produk Hukum dan Risalah Rapat DPRD
Tersusunnya Risalah Rapat DPRD
Dok 193,51
40 234,63
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
234,63
8 Penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD
Terselenggaranya Rapat Paripurna non Perda
bl 118,70
12 191,31
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
191,31
46
Program Penganggaran Pembangunan Daerah
Capaian Penetapan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran : Jumlah Kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu /jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang yang harus disepakati x 100%
dokumen 100 2.328,88
100 3.041,85
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 3.041,85
Setwan Kabupaten Kulon Progo
7 Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran
Terbahasnya rancangan APBD dan Perubahan APBD , Terbahasnya rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS , Terbahasnya Rancangan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)
dokumen 5 1.193,45
5 1.519,58
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 1.519,58
Setwan Kabupaten Kulon Progo
8 Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK
Terbahasnya LKPJ Bupati dan LHP BPK (dokumen)
dok 2 1,68
2 276,48
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 276,48
Setwan Kabupaten Kulon Progo
9
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Tersusunnya Pokok Pikiran DPRD (dokumen), Terwujudnya Pnyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) (kali)
dokumen/kali 3 1.133,75
3 1.245,79
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 1.245,79
Setwan Kabupaten Kulon Progo
47
Program Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah
Capaian rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan daerah : Jumlah rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati /jumlah rekomendasi DPRD kepada bupati yang direncanakan x 100%
dokumen 100 5.254,24
100 0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
Setwan Kabupaten Kulon Progo
10
Penegakan disiplin dan etika anggota DPRD
Tersusunnya laporan kinerja Badan Kehormatan
dokumen 4 408,24
4 394,53
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 394,53
Setwan Kabupaten Kulon Progo
11
Penyelenggaraan Rapat KerjaKomisi DPRD dengan Mitra Kerja
Laporan dan rekomendasi komisi
dokumen 883,33
8 1.267,88
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 1.267,88
Setwan Kabupaten Kulon Progo
13
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
Bimtek/Workshop/lokakarya bagi pimpinan dan anggota DPRD (kali)
kali 6 2.584,02
6 2.047,93
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 2.047,93
Setwan Kabupaten Kulon Progo
14
Kerjasama antar lembaga DPRD dan Setwan
Terfasilitasinya Kerjasama antar Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Setwan (dokumen), Terfasilitasinya aktivitas ADKASI dan ASDEKSI (Lembaga)
Lembaga/dokumen
4 1.378,65
4 1.486,78
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 1.486,78
Setwan Kabupaten Kulon Progo
48
Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah
Cakupan Penetapan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan : ((Jumlah Kebijakan perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu /jumlah kebijakan perencanaan dan anggaran yang yang harus disepakati x 100%)+(Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati/Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakanx100%)):2
dokumen 100 -
0 -
100 6.931,32
100
5.233,84
100
5.042,81
100
5.453,05
100 6.569,51
100 29.230,53
Setwan Kabupaten Kulon Progo
7 Pembahasan Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran
Terbahasnya rancangan APBD dan Perubahan APBD , Terbahasnya rancangan KUA PPAS dan Perubahan KUA PPAS , Terbahasnya Rancangan Pertanggungjawaban APBD (dokumen)
dokumen 5 1.603,85
5
1.207,94
5
1.162,89
5
1.267,55
5 1.533,74
25 6.775,97
Setwan Kabupaten Kulon Progo
8 Penyusunan Rekomendasi LKPJ Bupati dan LHP BPK
Terbahasnya LKPJ Bupati dan LHP BPK (dokumen)
bulan 2 351,25
2
268,51
2
261,04
2
284,54
2 344,30
10 1.509,64
Setwan Kabupaten Kulon Progo
49
9
Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Tersusunnya Pokok Pikiran DPRD (dokumen), Terwujudnya Pnyelenggaraan Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Reses) (kali)
dokumen/kali 3/3 922,51
3/3 696,96
3/3 672,36
3/3 732,87
3/3 886,78
15/15
3.911,48
Setwan Kabupaten Kulon Progo
10
Penegakan disiplin dan etika anggota DPRD
Tersusunnya laporan kinerja Badan Kehormatan
dokumen 4 255,45
4
196,66
4
192,06
4
209,35
4 253,32
20 1.106,84
Setwan Kabupaten Kulon Progo
11
Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Daerah
Laporan dan rekomendasi komisi
dokumen 4 1.421,44
4
1.071,16
4
1.031,58
4
1.124,43
4 1.360,56
20 6.009,17
Setwan Kabupaten Kulon Progo
13
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD
Bimtek/Workshop/lokakarya bagi pimpinan dan anggota DPRD (kali)
kali 4 1.153,60
4
870,28
4
838,73
4
914,22
4 1.106,21
20 4.883,04
Setwan Kabupaten Kulon Progo
14
Kerjasama antar lembaga DPRD dan Setwan
Terfasilitasinya Kerjasama antar Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dan Setwan (dokumen), Terfasilitasinya aktivitas ADKASI dan ASDEKSI (Lembaga)
Lembaga/dokumen
2/4 1.227,22
2/4 917,65
2/4 884,16
2/4 920,09
2/4 1.084,60
10/20
5.033,72
Setwan Kabupaten Kulon Progo
2. Terwujudnya peningkatan kinerja pelaksanaan fungsi dan tugas
1. Meningkatnya kelancaran pelayanan SKPD
1 1 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Cakupan pelayanan administrasi perkantoran ( % ) : jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/jumlah bulan dalam RPJMD x 100
% 20 471,55
20 569,76
20 457,01
20
357,16
20
344,13
20
372,12
20 448,32
100 2.548,50
Setwan Kabupaten Kulon Progo
50
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran
Tersedianya Jasa dan Peralatan Perkantoran (bulan)
bulan 122,94
12 218,12
12 220,07
12
171,66
12
164,79
12
179,62
12 217,34
72 1.171,60
Setwan Kabupaten Kulon Progo
2 Penyediaan Jasa Keuangan
Terbayarnya Honor Petugas Penatausahaan Keuangan dan Barang
bulan 31,98
12 35,60
12 35,32
12
27,55
12
26,45
12
28,82
12 34,88
72 188,62
Setwan Kabupaten Kulon Progo
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
bulan 206,87
12 214,39
12 111,34
12
86,85
12
83,37
12
90,88
12 109,96
72 696,79
Setwan Kabupaten Kulon Progo
4 Pembuatan buletin dan profil anggota DPRD Buletin, Booklet (Profil)
Anggota DPRD (eks)
buah 109,76
3200
101,55
2450 90,22
2450
70,37
2450
67,56
2450
73,64
2450 89,10
15450
492,44
Setwan Kabupaten Kulon Progo
3 Program Perencanaan pengendalian dan Evaluasi Kinerja
Meningkatnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
prosen 20 21,53
20 62,00
20 42,99
20
32,46
20
31,28
20
33,82
20 40,75
100 243,30
6 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD Penyusunan Renja dan
Renstra
dokumen 1,67
3 25,00
3 14,51
3 10,88
3 10,45
3 11,39
3 13,78
18 86,01
7 Penyusunan Laporan Keuangan
Tersusunnya Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun
dokumen 16,73
2 30,00
2 22,67
2
17,00
2
16,32
2
17,79
2 21,53
12 125,31
8 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Laporan pengendalian
dan evaluasi kinerja bulanan, triwulanan, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD, dan Penerapan SPIP
dokumen 3,13
19 7,00
19 5,81
19
4,36
19
4,18
19
4,56
19 5,52
114
31,43
51
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Meninbgkatnya sarana prasarana SKPD dalam kondisi baikl
prosen 20 1.814,20
20 1.113,77
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
Setwan Kabupaten Kulon Progo
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Tersedianya sarana dan
Prasarana Kantor
buah 1.012,91
600 218,88
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 218,88
Setwan Kabupaten Kulon Progo
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran
bulan 801,29
12 894,89
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 894,89
Setwan Kabupaten Kulon Progo
Progran Peningkatan Kapasitas SDM SKPD Meningkatnya kapasitas
SDM SKPD : jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat /Jumlah Pegawai yang direncanakan mengikuti Diklat x 100%
% 100 245,64
100 386,73
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0
9 Pendidikan dan Pelatihan non formal
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik
orang 16,50
9 37,00
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 37,00
Setwan Kabupaten Kulon Progo
10
Penyediaan kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Pakaian Dinas dan pakaian tradisional untuk anggota DPRD, Medical checkup pimpinan/anggota DPRD dan keluarganya (stel/orang)
stel/orng 229,14
160 349,73
0 -
0 -
0 -
0 -
0 -
0 349,73
52
2 Program Peningkatan Sarana /Prasarana Kerja dan Kualitas Sumber Daya Manuasi OPD
Meninbgkatnya sarana prasarana SKPD dalam kondisi baikl dan meningkatnya kualitas SDM OPD
prosen
0 -
0 -
20 -
20 -
20 -
20 -
20 -
100 -
Setwan Kabupaten Kulon Progo
4 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Tersedianya sarana dan Prasarana Kantor
jenis 0 -
0 -
0 304,31
0 228,23
0 219,10
0 238,82
0 288,97
0 1.279,43
Setwan Kabupaten Kulon Progo
5 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Perkantoran
bulan 0 -
0 -
0 1.098,69
0 824,01
0 820,72
0 894,58
0 1.082,45
0 4.720,45
Setwan Kabupaten Kulon Progo
9 Pendidikan dan Pelatihan non formal
Pegawai berhasil lulus diklat dengan kategori baik
orang 0 -
0 -
0 19,50
0 14,63
0 14,04
0 15,30
0 18,52
0 81,99
Setwan Kabupaten Kulon Progo
10
Penyediaan kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
Pakaian Dinas dan pakaian tradisional untuk anggota DPRD, Medical checkup pimpinan/anggota DPRD dan keluarganya (stel/orang)
stel/orng 0 -
0 -
0 288,68
0 216,51
0 207,85
0 226,55
0 274,13
0 1.213,72
53
-
Setwan Kabupaten Kulon Progo
54
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
IndikatorKinerja Sekretariat DPRD yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator
Kinerja Sekretariat DPRDyang dilaksanakan sebagaimana tabel berikut:
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat DPRD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Satu
an
Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
Kondisi
Kinerja pada
Tahun
Transisi
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD Tahun
2016 Tahun 2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Cakupan
peningkatan
kapasitas
lembaga Dewan
Perwakilan
Rakyat Daerah
% 89,86 100 100 100 100 100 100 100
Tabel 7.2
Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
No. Indikator
Satuan
Kondisi Kinerja pada awal periode
RPJMD
Kondisi Kinerja pada Th Transisi RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi Kinerja pada akhir
periode RPJMD Tahun 2016 Tahun
2017 2018 2019 2020 2021 2022
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Capaian Penetapan Peraturan Daerah
% 69,57 100 100 100 100 100 100 100
2 Cakupan penetapan dokumen perencanaan, penganggaran dan rekomendasi hasil pengawasan kebijakan dan pembangunan
% 100 80 100 100 100 100 100 100
55
BAB VIII PENUTUP
Rencana Strategis Sekretariat DPRD merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun
yang merupakan pelaksanaan RPJMD sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai
sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk meningkatkan akselerasi pembangunan daerah guna
mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2017-2022 yang lebih terukur dan akuntabel sesuai
dengan RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017-2022. Dokumen ini juga untuk mengukur
pencapaian kinerja dan keuangan daerah tahun 2017-2022 yang merupakan realisasi capaian kinerja
yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan perencanaan kinerja tahun 2023-2028.
Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2017- 2022, maka
Sekretariat DPRD berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap penjabaran Renstra
Tahun 2017-2022 ke dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Tahun 2017-2022.
Sekretariat DPRD juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian
kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada
tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2017-2022.
Wates, Desember 2017
LAMPIRAN
Metadata Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon progo 2017 – 2022
No
Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas
Pembangunan Indikator Kinerja
Program Satuan Cara Penghitungan
Kondisi Kinerja Awal
RPJMD Tahun 2017 Capaian Kinerja Program
Kondisi Kinerja Pada
Akhir Periode RPJMD
Tahun -1
Tahun -2
Tahun -3
Tahun -4
Tahun -5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
Program Pembentukan Peraturan Daerah
Capaian Penetapan Peraturan daerah %
Jumlah Raperda yang ditetapkan /Jumlah Prolegda x 100% 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah Raperda yang ditetapkan 13 12 12 12 12 12 73
Jumlah Prolegda 13 12 12 12 12 12 73
2
Program Penganggaran dan Pengawasan Kebijakan Pembangunan Daerah
Capaian Penetapan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Rekomendasi Hasil Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan %
(((Jumlah Kebijakan Perencanaan dan anggaran yang disepakati tepat waktu/Jumlah Kebijakan Perencanaan dan anggaran yang harus disepakati) x100%)) + ((Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati/Jumlah Rekomendasi DPRD yang direncanakan) x 100%))) : 2 100 100 100 100 100 100 100
Jumlah Kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu 5 5 5 5 5 5 30
Jumlah Kebijakan Anggaran yang harus disepakati 5 5 5 5 5 5 30
Jumlah Rekomendasi DPRD yang dikirim kepada Bupati 8 8 8 8 8 8 48
Jumlah Rekomendasi DPRD kepada Bupati yang direncanakan 8 8 8 8 8 8 48
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012
No. Program / Kegiatan
Target Realisasi Sisa Capaian
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Gaji dan Tunjangan PNS
1.866.079.834
1.823.827.184
42.252.650 97,74
2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
201.600.000
201.600.000 -
100,00
JUMLAH 1
2.067.679.834
2.025.427.184
42.252.650 97,96
BELANJA LANGSUNG
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.458.110.000
1.213.587.131
244.522.869
83,23
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.100.000
2.100.000
-
100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 138.000.000
99.552.321
38.447.679
72,14
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
12.545.000
11.495.200
1.049.800
91,63
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.700.000
19.825.000
875.000
95,77
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 75.360.000
75.360.000
-
100,00
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19.100.000
12.500.000
6.600.000
65,45
7 Penyediaan alat tulis kantor 52.233.500
52.233.200
300
100,00
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 23.942.500
23.942.500
-
100,00
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.699.000
7.698.400
600
99,99
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 8.290.000
8.106.000
184.000
97,78
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
16.800.000
13.911.010
2.888.990
82,80
12 Penyediaan makanan dan minuman 83.850.000
82.480.000
1.370.000
98,37
13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 938.795.000
769.053.500
169.741.500
81,92
14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 55.445.000
32.330.000
23.115.000
58,31
15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap 3.250.000
3.000.000
250.000
92,31
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1.579.317.925
1.497.041.682
82.276.243
94,79
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 890.282.100
881.612.100
8.670.000
99,03
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 18.095.000
17.250.000
845.000
95,33
3 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 291.761.350
279.446.450
12.314.900
95,78
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 44.523.800
36.876.810
7.646.990
82,82
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 315.755.675
270.778.822
44.976.853
85,76
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 18.900.000
11.077.500
7.822.500
58,61
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 220.005.000
198.385.000
21.620.000
90,17
1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 220.005.000
198.385.000
21.620.000
90,17
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
54.330.000
31.990.000
22.340.000
58,88
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 24.000.000
2.300.000
21.700.000
9,58
2 Kerjasama Antar Lembaga Setwan 30.330.000
29.690.000
640.000
97,89
V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
11.465.000
11.465.000
-
100,00
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.415.000
1.415.000
-
100,00
2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 6.822.000
6.822.000
-
100,00
3 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 3.228.000
3.228.000
-
100,00
VI PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
2.816.250
2.816.250
-
100,00
1 Penyusunan Renstra SKPD 1.406.250
1.406.250
-
100,00
2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.410.000
1.410.000
-
100,00
VII PROGRAM PENINGKATAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK
30.990.000
22.827.500
8.162.500
73,66
1 Pembuatan Buletin dan Profil Anggota DPRD 30.990.000
22.827.500
8.162.500
73,66
VIII PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
2.904.800
2.364.800
540.000
81,41
1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2010
2.904.800
2.364.800
540.000
81,41
IX PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
5.467.652.400
4.779.978.400
687.674.000
87,42
1 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.018.999.500
876.563.500
142.436.000
86,02
2 Rapat-Rapat Paripurna 114.714.000
111.643.000
3.071.000
97,32
3 Kegiatan Reses 387.673.100
370.008.150
17.664.950
95,44
4 Penyusunan Skala Prioritas dan Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
191.100.900
157.038.450
34.062.450
82,18
5 Pembahasan KUA PPAS, RAPBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD
840.353.450
697.858.750
142.494.700
83,04
6 Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan LHP BPK
276.407.500
237.675.500
38.732.000
85,99
7 Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 1.078.800.000
944.014.800
134.785.200
87,51
8 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
516.830.000
502.393.600
14.436.400
97,21
9 Kerjasama Antar Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 376.100.000
347.855.000
28.245.000
92,49
10 Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD 203.325.000
202.285.000
1.040.000
99,49
11 Fasilitasi Badan Kehormatan (BK) 152.140.150
135.489.650
16.650.500
89,06
12 Penyusunan Risalah Rapat 7.032.100
5.359.750
1.672.350
76,22
13 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 25.028.800
20.803.350
4.225.450
83,12
14 Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu 44.460.000
-
44.460.000
0,00
15 Penyusunan Program Legislasi Daerah (prolegda) 234.687.900
170.989.900
63.698.000
72,86
XI PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
63.693.500
37.554.500
26.139.000
58,96
1 Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 52.594.500
27.690.000
24.904.500
52,65
2 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 11.099.000
9.864.500
1.234.500
88,88
JUMLAH 2
8.891.284.875
7.798.010.263
1.093.274.612 87,70
TOTAL JUMLAH (1+2)
10.958.964.709
9.823.437.447
1.135.527.262 89,64
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013
No. Program / Kegiatan
Target Realisasi Sisa Capaian
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG
1 Gaji dan Tunjangan PNS
1.954.707.366
1.845.654.085
109.053.281 94,42
2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
201.600.000
168.000.000
33.600.000 83,33
JUMLAH 1
2.156.307.366
2.013.654.085
142.653.281 93,38
BELANJA LANGSUNG
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.605.887.850
1.289.415.853
316.471.997
80,29
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000
2.400.000
-
100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 141.600.000
118.219.453
23.380.547
83,49
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
13.055.000
13.045.500
9.500
99,93
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 20.700.000
20.400.000
300.000
98,55
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 95.836.800
93.923.800
1.913.000
98,00
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 19.100.000
18.625.000
475.000
97,51
7 Penyediaan alat tulis kantor 61.256.950
60.632.750
624.200
98,98
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 25.000.000
24.320.000
680.000
97,28
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8.794.000
6.943.400
1.850.600
78,96
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 10.780.000
8.616.250
2.163.750
79,93
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.300.000
15.234.000
66.000
99,57
12 Penyediaan makanan dan minuman 107.100.000
66.850.000
40.250.000
62,42
13 Penyediaan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 916.700.000
703.426.100
213.273.900
76,73
14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 57.045.000
36.830.000
20.215.000
64,56
15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap 3.250.000
3.250.000
-
100,00
16 Pembuatan buletin dan profil Anggota DPRD 90,68
88.097.000 79.884.500 8.212.500
17 Pengelolaan Website dan Sistem Informasi Terpadu 19.873.100
16.815.100
3.058.000
84,61
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
836.727.300
686.685.311
150.041.989
82,07
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 175.000.000
166.246.000
8.754.000
95,00
2 Pengadaan Perlengkapan Kantor 96.777.000
94.125.000
2.652.000
97,26
3 Pengadaan Perlengkapan Kantor 9.350.000
6.955.350
2.394.650
74,39
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 143.436.800
139.201.000
4.235.800
97,05
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 387.463.500
259.659.961
127.803.539
67,02
6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 24.700.000
20.498.000
4.202.000
82,99
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 219.782.200
200.892.200
18.890.000
91,41
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 219.782.200
200.892.200
18.890.000
91,41
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
44.555.200
29.010.000
15.545.200
65,11
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 14.000.000
6.000.000
8.000.000
42,86
2 Kerjasama Antar Lembaga Setwan 30.555.200
23.010.000
7.545.200
75,31
V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
13.999.900
13.929.100
70.800
99,49
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.500.000
1.475.200
24.800
98,35
2 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD 12.499.900
12.453.900
46.000
99,63
VI PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
1.500.000
1.472.750
27.250
98,18
1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.500.000
1.472.750
27.250
98,18
VII PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
3.203.900
2.577.700
626.200
80,46
1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2010
3.203.900
2.577.700
626.200
80,46
VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
7.780.599.350
6.249.314.128
1.531.285.222
80,32
1 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 965.910.000
726.561.250
239.348.750
75,22
2 Rapat-Rapat Paripurna 149.680.000
108.640.000
41.040.000
72,58
3 Penyusunan Skala Prioritas dan Penjadwalan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
344.350.700
263.914.726
80.435.974
76,64
4 Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Murni
1.016.354.300
716.563.500
299.790.800
70,50
5 Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK 391.335.000
321.594.994
69.740.006
82,18
6 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.331.490.000
1.236.602.200
94.887.800
92,87
7 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Rakernas/Munas Adkasi
458.930.000
269.011.780
189.918.220
58,62
8 Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD dan keluarganya (Asuransi Kesehatan)
303.765.000
270.265.000
33.500.000
88,97
9 Pengelolaan Badan Kehormatan 265.899.250
192.345.720
73.553.530
72,34
10 Penyusunan Risalah Rapat 6.725.100
3.965.450
2.759.650
58,96
11 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 97.837.100
65.145.000
32.692.100
66,59
12 Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu 24.830.000
24.800.000
30.000
99,88
13 Penyusunan Program Legislasi Daerah (prolegda) 486.664.200
346.396.370
140.267.830
71,18
14 Penjaringan aspirasi masyarakat 516.181.450
468.496.100
47.685.350
90,76
15 Study referensi Pimpinan dan Anggota DPRD 1.342.595.000
1.165.661.288
176.933.712
86,82
16 Sosialiasi dan publikasi Peraturan Perundang-undangan 78.052.250
69.350.750
8.701.500
88,85
JUMLAH 2
10.506.255.700
8.473.297.042
2.032.958.658 80,65
TOTAL JUMLAH (1+2)
12.662.563.066
10.486.951.127
2.175.611.939 82,82
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2014
No. Program / Kegiatan
Target Realisasi Sisa Capaian
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 Gaji dan Tunjangan PNS
2.008.049.070
1.977.116.150 30.932.920
98,46
2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
201.600.000
201.600.000 -
100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG (JUMLAH 1)
2.209.649.070
2.178.716.150
30.932.920 98,60
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.151.628.050
1.030.619.505
121.008.545
89,49
1 Penyediaan jasa surat menyurat 2.400.000
2.400.000
-
100,00
2 Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 144.000.000
136.398.495
7.601.505
94,72
3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
14.422.000
13.398.500
1.023.500
92,90
4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 21.900.000
21.900.000
-
100,00
5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 92.867.000
91.621.750
1.245.250
98,66
6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12.540.000
12.440.000
100.000
99,20
7 Penyediaan alat tulis kantor 45.846.650
45.846.550
100
100,00
8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 26.400.000
24.970.000
1.430.000
94,58
9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.376.000
6.269.700
4.106.300
60,43
10 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 38.414.000
29.400.250
9.013.750
76,54
11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
15.000.000
9.826.000
5.174.000
65,51
12 Penyediaan makanan dan minuman 99.986.000
52.332.000
47.654.000
52,34
13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 537.085.000
518.043.360
19.041.640
96,45
14 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah 44.675.000
21.670.000
23.005.000
48,51
15 Penyediaan jasa tenaga pegawai tidak tetap 4.550.000
4.550.000
-
100,00
16 Pembuatan buletin dan profil Anggota DPRD 30.715.600
29.743.100
972.500
96,83
17 Pengelolaan Website dan Sistem Informasi Terpadu 10.450.800
9.809.800
641.000
93,87
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
926.322.500
753.910.654
172.411.846
81,39
1 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 467.452.700
443.509.450
23.943.250
94,88
2 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 34.206.600
32.774.250
1.432.350
95,81
3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 23.884.500
20.503.300
3.381.200
85,84
4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
384.078.700
245.923.654
138.155.046
64,03
5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 16.700.000
11.200.000
5.500.000
67,07
III PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 332.505.600
241.856.500
90.649.100
72,74
1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 332.505.600
241.856.500
90.649.100
72,74
IV PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
51.080.000
47.040.600
4.039.400
92,09
1 Pendidikan dan Pelatihan Non Formal 12.000.000
8.000.000
4.000.000
66,67
2 Kerjasama Antar Lembaga Setwan 39.080.000
39.040.600
39.400
99,90
V PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
14.000.000
13.823.925
176.075
98,74
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.500.000
1.445.625
54.375
96,38
2 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD 12.500.000
12.378.300
121.700
99,03
VI PROGRAM PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN SKPD
4.400.000
3.742.850
657.150
85,06
1 Penyusunan Renstra SKPD 3.000.000
2.403.700
596.300
80,12
2 Penyusunan Rencana Kerja SKPD 1.400.000
1.339.150
60.850
95,65
VII PROGRAM PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PROGRAM
2.900.000
2.732.750
167.250
94,23
1 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2.900.000
2.732.750
167.250
94,23
VIII PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
6.941.904.100
5.664.957.525
1.276.946.575
81,61
1 Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan 751.644.250
689.948.350
61.695.900
91,79
2 Rapat-Rapat Paripurna 182.160.000
116.969.000
65.191.000
64,21
3 Penyusunan Skala Prioritas dan Jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
210.445.500
199.114.900
11.330.600
94,62
4 Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, KUA, PPAS, RAPBD Perubahan, KUA, PPAS, RAPBD Murni
827.553.500
712.028.000
115.525.500
86,04
5 Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK 325.070.000
321.322.700
3.747.300
98,85
6 Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
1.640.470.000
1.262.614.950
377.855.050
76,97
7 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Rakernas/Munas Adkasi
369.520.000
233.002.000
136.518.000
63,06
8 Peningkatan Kesejahteraan Anggota DPRD dan keluarganya (Asuransi Kesehatan)
304.165.000
157.516.600
146.648.400
51,79
9 Pengelolaan Badan Kehormatan 153.026.500
147.630.250
5.396.250
96,47
10 Penyusunan Risalah Rapat 13.066.400
6.534.650
6.531.750
50,01
11 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 134.080.050
110.082.225
23.997.825
82,10
12 Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu 27.570.000
-
27.570.000
0,00
13 Penyusunan Program Legislasi Daerah (prolegda) 232.152.350
221.474.000
10.678.350
95,40
14 Penjaringan aspirasi masyarakat 595.480.850
570.541.500
24.939.350
95,81
15 Study referensi Pimpinan dan Anggota DPRD 1.025.838.000
774.035.600
251.802.400
75,45
16 Sosialiasi dan publikasi Peraturan Perundang-undangan 78.386.700
73.930.800
4.455.900
94,32
17 Pelantikan Anggota DPRD 71.275.000
68.212.000
3.063.000
95,70
BELANJA LANGSUNG (JUMLAH 1)
9.424.740.250
7.758.684.309
1.666.055.941 82,32
TOTAL BELANJA (JUMLAH 1+2)
11.634.389.320
9.937.400.459
1.696.988.861 85,41
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015
No. Program / Kegiatan Anggaran Realisasi
Sisa Anggaran
Capaian
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 Gaji dan Tunjangan PNS
2.111.241.394
2.047.786.995
63.454.399 96,99
2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
312.480.000
312.480.000 -
100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG (JUMLAH 1)
2.423.721.394
2.360.266.995
63.454.399 97,38
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.982.665.300
1.826.432.950
156.232.350
92,12
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 101.207.000
75.584.000
25.623.000
74,68
2 Penyediaan Jasa Keuangan 21.900.000
21.725.000
175.000
99,20
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 1.779.981.000
1.653.628.100
126.352.900
92,90
4 Pembuatan Buletin & Profil Anggota DPRD 79.577.300
75.495.850
4.081.450
94,87
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.164.967.000
917.482.500
247.484.500
78,76
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 456.294.000
341.685.725
114.608.275
74,88
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 708.673.000
575.796.775
132.876.225
81,25
III Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja
20.104.000
19.624.800
479.200
97,62
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1.500.000
1.375.200
124.800
91,68
2 Penyusunan Laporan Keuangan 15.400.000
15.147.350
252.650
98,36
3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 3.204.000
3.102.250
101.750
96,82
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
20.675.000
16.000.000
4.675.000
77,39
1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal 13.500.000
9.000.000
4.500.000
66,67
2 Pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) 7.175.000
7.000.000
175.000
97,56
V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
6.552.911.275
6.016.426.413
536.484.862
91,81
1 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 1.716.381.950
1.471.906.625
244.475.325
85,76
2 Rapat-rapat Paripurna 94,98
119.675.000 113.671.000 6.004.000
3 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 740.981.200
674.350.600
66.630.600
91,01
4 Penyusunan Skala Prioritas dan Jadwal Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
345.264.000
334.227.300
11.036.700
96,80
5 Pembahasan dan Evaluasi Kebijakan Anggaran 795.560.000
790.275.236
5.284.764
99,34
6 Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK 326.590.000
322.992.200
3.597.800
98,90
7 Kerjasama Antar Lembaga DPRD, Setwan dan Rakernas/ Munas/ Workshop Adkasi & Asdeksi
758.940.000
747.277.452
11.662.548
98,46
8 Pelaksanaan Kegiatan Badan Kehormatan 258.973.000
219.620.550
39.352.450
84,80
9 Penyusunan Risalah Rapat 6.725.000
4.009.325
2.715.675
59,62
10 Penyediaan Tenaga Ahli DPRD 131.902.000
130.829.050
1.072.950
99,19
11 Pelantikan Anggota DPRD Antar Waktu 24.830.000
-
24.830.000
0,00
12 Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) 517.412.925
440.359.875
77.053.050
85,11
13 Penjaringan Aspirasi Masyarakat 506.181.000
493.596.000
12.585.000
97,51
14 Publikasi Kinerja Lembaga Dewan 83.713.300
71.884.300
11.829.000
85,87
15 Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya 219.781.900
201.426.900
18.355.000
91,65
BELANJA LANGSUNG (JUMLAH 2)
9.741.322.575
8.795.966.663
945.355.912 90,30
TOTAL BELANJA (JUMLAH 1+2)
12.165.043.969
11.156.233.658
1.008.810.311 91,71
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
No. Program / Kegiatan Anggaran Realisasi Sisa Anggaran Capaian
(Rp) (Rp) (Rp) (%)
1 Gaji dan Tunjangan PNS
2.181.088.854
2.111.295.723
69.793.131 96,80
2 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
312.480.000
312.480.000 -
100,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG (JUMLAH 1)
2.493.568.854
2.423.775.723
69.793.131 97,20
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 696.362.950
471.547.800
224.815.150
67,72
1 Penyediaan Jasa dan Peralatan Perkantoran 156.244.250
122.943.350
33.300.900
78,69
2 Penyediaan Jasa Keuangan 32.261.200
31.981.000
280.200
99,13
3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi 213.243.000
206.865.950
6.377.050
97,01
4 Pembuatan Buletin & Profil Anggota DPRD 294.614.500
109.757.500
184.857.000
37,25
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.995.525.160
1.814.199.698
181.325.462
90,91
1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 1.038.430.250
1.012.912.850
25.517.400
97,54
2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 957.094.910
801.286.848
155.808.062
83,72
III Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja 22.399.300
21.527.150
872.150
96,11
1 Penyusunan Perencanaan Kinerja SKPD 1.699.600
1.667.500
32.100
98,11
2 Penyusunan Laporan Keuangan 17.000.000
16.730.650
269.350
98,42
3 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja 3.699.700
3.129.000
570.700
84,57
IV Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia SKPD
361.142.700
245.639.700
115.503.000
68,02
1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal 23.000.000
16.500.000
6.500.000
71,74
2 Penyediaan Kelengkapan dan Jasa bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
338.142.700
229.139.700
109.003.000
67,76
V Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
13.435.303.550
12.936.431.644
498.871.906
96,29
1 Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 2.684.278.200
2.584.020.601
100.257.599
96,27
2 Penyusunan Program Legislasi Daerah (prolegda) 975.616.800
941.402.775
34.214.025
96,49
3 Publikasi Kinerja Lembaga Dewan 136.776.650
120.922.650
15.854.000
88,41
4 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan Produk Hukum Daerah
3.419.819.700
3.307.735.545
112.084.155
96,72
5 Penyelenggaraan Rapat Paripurna DPRD 119.837.500
118.700.000
1.137.500
99,05
6 Penetapan Skala Prioritas Kegiatan DPRD 679.011.800
671.046.233
7.965.567
98,83
7 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan, Perencanaan dan Evaluasi Penganggaran
1.222.711.200
1.193.449.600
29.261.600
97,61
8 Penyelenggaraan Rapat Kerja Pembahasan LKPJ Bupati dan LHP BPK
2.300.000
1.675.000
625.000
72,83
9 Kerjasama Antar Lembaga DPRD dan Setwan 1.418.895.400
1.378.645.025
40.250.375
97,16
10 Penegakan Disiplin dan Etika Anggota DPRD 411.882.200
408.239.800
3.642.400
99,12
11 Penyusunan Naskah Produk Hukum dan Risalah Rapat DPRD 209.330.700
193.508.475
15.822.225
92,44
12 Penyusunan Pokok Pikiran DPRD 1.204.358.800
1.133.752.200
70.606.600
94,14
13 Penyelenggaraan Rapat Kerja Komisi DPRD dengan Mitra Kerja
950.484.600
883.333.740
67.150.860
92,94
BELANJA LANGSUNG (JUMLAH 2)
16.510.733.660
15.489.345.992
1.021.387.668 93,81
TOTAL BELANJA (JUMLAH 1+2)
19.004.302.514
17.913.121.715
1.091.180.799 94,26