pemerintah kabupaten kulon progo badan perencanaan pembangunan...

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jln. Perwakilan No.1 Wates, Kabupaten Kulon Progo 55611, Telp.(0274) 773247, 773010 Psw.1202, Fax.(0274) 774126

Email: [email protected], Website: bappeda.kulonprogokab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/14/VIII/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 050.13/06.A/2012 TENTANG RENCANA STRATEGIS

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2011-2016

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7

Tahun 2014 telah ditetapkan Perubahan Atas Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

b. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 320 tentang

Perubahan Atas Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 175 Tahun 2012

tentang Pengesahan Rancangan Perubahan Rencana Strategis Satuan

Kerja Perangkat Daerah, perlu disahkan Rancangan Perubahan Rencana

Strategis SKPD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf

a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Pengesahan Rencana

Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2011-2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1951);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal

Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/ Barat

dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005

2025;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomo

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang

Perubahan Atas

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan

Tahun 2011

13. Keputusan

Kabupaten Kulon Progo Nomor

Rencana Strategis

Menetapkan :

KESATU : Perubahan

Tahun 2011

KEDUA : Perubahan Renstra

sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang

tidak terpisahkan dari

KETIGA : Renstra

pedoman

Rencana Kerja

KEEMPAT : Keputusan

2

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara


Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang



Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005

2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011


Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2011-2016;

Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tahun 2011-2016;

Perubahan Renstra Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Renstra Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

pedoman Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Rencana Kerja (Renja) Tahunan.

Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 19 Agustus

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang



Progo Nomor 14 Tahun 2007


tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-

r 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;


Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2

Jangka Menengah Daerah

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

tentang Pengesahan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi

dalam menyusun

Ditetapkan di Wates

2014

Perubahan Renstra Bappeda 2011-2016

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur marilah kita panjatkan

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa

atas segala Rahmat dan Hidayah-Nya,

sehingga dokumen Perubahan Rencana

Strategis (Renstra) Bappeda Kabupaten Kulon

Progo Tahun 2011-2016 ini dapat diselesaikan

sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Perubahan Renstra Bappeda ini

menjabarkan Perubahan RPJMD Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2011-2016 sesuai

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 7 Tahun 2014 yang disebabkan dalam

terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah

yang tidak sesuai terkait kemampuan

keuangan daerah, adanya perubahan

kelembagaan dan kebijakan pemberdayaan

penguatan ekonomi lokal di daerah.

Selain itu dalam rangka akuntabilitas

kinerja kepada masyarakat, perubahan

Renstra ini juga dilakukan perumusan

indikator kinerja yang lebih terukur dan

rasional guna akselerasi pencapaian kinerja

Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan

pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja

yang terukur akan lebih mudah dipahami,

mudah dalam evaluasi capaiannya secara

periodik sehingga juga memudahkan

pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Akhirnya dokumen ini akan menjadi

acuan pelaksanaan program dan kegiatan

Bappeda guna mencapai visi dan misi melalui

Indikator Kinerja Bappeda dalam rangka

pencapaian visi misi daerah sesuai RPJMD.

Segala kekurangan dalam Renstra ini, kami

menyampaikan permohonan maaf yang

setulus-tulusnya.

Wates, 19 Agustus 2014

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala,

Ir. AGUS LANGGENG BASUKI Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19610801 198903 1 005


iii

DAFTAR ISI Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL v

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN

..................................................................................................................

1

1.1 Latar Belakang .......................................................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum ...................................................................................................... 3

1.3 Maksud dan Tujuan .................................................................................................. 3

1.4 Sistematika Penulisan ............................................................................................... 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.................................................................................... 7

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Bappeda....................................................................... 7

2.2 Sumber Daya Bappeda ............................................................................................. 13

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda ...................................................................................... 14

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda ................................. 20

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

FFUNGSIFUNGSI...................................................

23

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda...... 23

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih ........................................ 27

3.3 Telaahan Rencana Strategis PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY ................... 28

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.................................................................... 32

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis ...................................................................................... 33

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

................................................

35

4.1 Visi dan Misi ……………............................................................................................... 36

4.2 Tujuan dan Sasaran…………………………………………….................................................... 36

4.3 Strategi dan Kebijakan ............................................................................................ 37

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

......................................................................................................

39

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

...

57

BAB V

VVVII

PENUTUP

............................................................................................................................

59

Lampiran 60


v

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat

tahun 2014 ...............................................................................................................

..........................................................................................................

13

Tabel 2.2 Kondisi aset tahun 2011-2013 ................................................................................ 14

Tabel 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo .................. 15

Tabel 2.4 Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten

Kulon Progo ..............................................................................................................

18

Tabel 2.7 Anggaran dan realisasi program pendanaan pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten

Kulon Progo ......................................................................................................

19

Tabel 3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda

Kabupaten Kulon Progo ............................................................................................

24

Tabel 3.2 Identifikasi isu-isu strategis (lingkungan eksternal) ................................................. 26

Tabel 3.3 Faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD terhadap pencapaian visi,

misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ...................................

28

Tabel 3.4 Permasalahan pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan sasaran

Renstra Bappenas beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan

penanganannya ........................................................................................................

30

Tabel 3.5 Permasalahan pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan sasaran

Renstra Bappeda DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan

penanganannya ........................................................................................................

31

Tabel 3.6 Permasalahan pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan telaahan

Rencana Tata Ruang Wilayah beserta faktor penghambat dan pendorong

keberhasilanpenanganannya ..................................................................................

........................................................................................................

33

Tabel 4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Bappeda Kulon Progo ................

......................................................................................

36

Tabel 4.2 Tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan .................................................................. 37

Tabel 5.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

Indikatif SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo (tahun 2012-2014) ......................

40

Tabel 5.2 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan

Indikatif SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo (tahun 2015-2016) ......................

50

Tabel 6.1 Indikator kinerja SKPD Bappeda Kulon Progo yang mengacu pada tujuan dan

sasaran RPJMD .........................................................................................................

57

Tabel 6.2 Indikator kinerja program yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ............ 58


vii

DAFTAR GAMBAR Halaman

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Kulon Progo ......................................... 12

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo menurut golongan pangkat tahun 2014 ............................................................................................................... ..........................................................................................................

13

Gambar 2.3 Tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2014 ........... 14

Gambar 4.1 Target Indikator Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kulon Progo Tahun 2011-2013 ..........................................................................................................................

37


1

BAB I PENDAHULUAN

BAB I berisi :

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan

Tujuan

1.4 Sistematika

Penulisan

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional, Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan

pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan

dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang

dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di

tingkat Pusat dan Daerah.

Tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari empat tahapan yakni: (1) penyusunan

rencana;(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan(4) evaluasi

pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara

keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Perencanaan Pembangunan Daerah menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang

daerah; b. rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan c. rencana pembangunan

tahunan. Rencana strategis (Renstra) Bappeda Kulon Progo adalah dokumen perencanaan Satuan

Kerja Perangkat Daerah Bappeda Kulon Progo untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan

dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang di susun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda

Kulon Progo yang merupakan penjabaran RPJM Daerah untuk jangka waktu lima tahunan. Renstra

Bappeda Kulon Progo juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti RTRW,

Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda DIY, dan sejumlah dokumen terkait

lainnya.

Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana

program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati kepala daerah dan

DPRD menjadi acuan kepala SKPD merumuskan kegiatan dalam rancangan rencana strategis

SKPD.

2

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo, Nomor 16 Tahun 2012, tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan,

pengkoordinasian, penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas

di bidang perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan

Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam melaksanakan fungsi tersebut Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;

b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;

c. Menyusun perencanaan pemerintahan;

d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;

e. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian

pengembangan dan statistik; dan

f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

RPJMD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012, telah memasuki pelaksanaan tahun ketiga pada

tahun 2014. Dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah yang sudah

tidak sesuai terkait kemampuan keuangan daerah, adanya perubahan kelembagaan dan kebijakan

pemberdayaan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, terdapat indikator kinerja program yang

sifatnya bukan merupakan outcome dan indikator kinerja kegiatan yang sifatnya bukan output,

dan target kedua indikator kinerja tersebut ada yang belum terukur (kuantitatif), sehingga pada

tahapan evaluasi mengalami kesulitan pengukuran pencapaian target. Demikian juga terdapat

ketidaktegasan keterkaitan kegiatan dengan pencapaian program, sehingga tidak secara

signifikan bisa diketahui apakah kegiatan dapat memberikan kontribusi secara langsung terhadap

pencapaian target program. Dengan pertimbangan tersebut maka dilakukan perubahan terhadap

RPJMD Kabupaten Kulon Progo yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo

Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

Dengan adanya perubahan RPJMD tersebut, maka sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54

Tahun 2010 perlu dilakukan perubahan Renstra SKPD. Berdasarkan perubaan RPJMD dilakukan

penyusunan perubahan rencana strategis demikian juga Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kabupaten Kulon Progo.


3

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan hukum disusunnya Perubahan Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 Tentang Standar Pelayanan

Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo;

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;

g. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2032;

h. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012tentang Pembentukan

Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

j. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan

Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016;

k. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Pada Unsur Organisasi Terendah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

l. Keputusan Kepala Bappeda Kulon Progo Nomor 050.13/06.A/2012 tentang Rencana Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016 adalah

memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program dalam pelaksanaan tugas dan

fungsinya pada tahun 2011-2016 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan

berkesinambungan.

4

Perubahan Renstra Bappeda disusun untuk menyesuaikan perubahan sasaran, strategi, kebijakan

dan program yang tertuang pada Perubahan RPJMD 2011-1016 sesuai Peraturan Daerah

Kabupaten Kulon Progo No. 7 Tahun 2014, dalam upaya percepatan pencapaian visi dan misi yang

telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah.

Tujuan disusunnya Rencana strategis Bappeda adalah:

a. Sebagai pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan kegiatan jangka waktu lima

tahun.

b. Sebagai dokumen untuk mewujudkan sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Tahun 2011-

2016.

c. Menjadi alat untuk mengukur kinerja pelayanan Bappeda.

Perubahan Renstra Bappeda disusun dengan tujuan sebagai pedoman penyusunan perencanaan

tahunan Bappeda tahun 2015 dan 2016, dan sebagai evaluasi pelaksanaan program kegiatan

tahun 2015 dan 2016, sehingga dapat memberikan pencapaian pengukuran kinerja Bappeda.

1.4 Sistematikan Penulisan

Perubahan Rencana strategis Bappeda disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bappeda

2.2 Sumber Daya Bappeda

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Bappeda

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Rencana strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra

Bappeda DIY


5

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD

BAB VII PENUTUP


7

BAB II GAMBARAN

PELAYANAN BAPPEDA

BAB II berisi :

2.1 Tugas, Fungsi

dan Struktur

Bappeda

2.2 Sumberdaya

Bappeda

2.3 Kinerja

Pelayanan

Bappeda

2.4 Tantangan dan

peluang

pengembangan

pelayanan

Bappeda

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten

Kulon Progo dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun

2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Teknis Daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

merupakan unsur perencana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala yang

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

Bappeda mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis

perencanaan, pengoordinasian, penyusunan perencanaan

pembangunan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas di bidang

perencanaan pembangunan daerah serta pelaksanaan tugas lain

yang diberikan Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bappeda dalam melaksanakan fungsi tersebut mempunyai tugas :

a. Menyusun perencanaan pembangunan ekonomi;

b. Menyusun perencanaan pembangunan prasarana wilayah, tata ruang dan lingkungan hidup;

c. Menyusun perencanaan pemerintahan;

d. Menyusun perencanaan kesejahteraan rakyat;

e. Melaksanakan perencanaan, pengendalian pembangunan, dan kegiatan penelitian

pengembangan dan statistik; dan

f. Melaksanakan kegiatan ketatausahaan.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Bappeda menyelenggarakan 3 urusan wajib

pemerintahan yaitu Urusan Penataan Ruang, Urusan Perencanaan Pembangunan dan Urusan

Statistik. Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kulon Progo

adalah sebagai berikut :

8

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Perencanaan

c. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Perekonomian terdiri dari:

1) Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal

2) Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan

d. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup terdiri dari:

1) Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

2) Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

3) Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

e. Bidang Pemerintahan terdiri dari:

1) Sub Bidang Pemerintahan Umum

2) Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri

f. Bidang Kesejahteraan Rakyat terdiri dari:

1) Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

2) Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

g. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik terdiri dari:

1) Sub Bidang Perencanaan;

2) Sub Bidang Pengendalian; dan

3) Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

h. Kelompok Jabatan Fungsional tertentu;

i. Unit Pelaksana Teknis Badan

Uraian tugas untuk tiap struktur adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai fungsi pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian, perencanaan

serta administrasi keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, kehumasan serta administrasi

kepegawaian.


9

b. Sub Bagian Perencanaan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program kerja dan

laporan.

c. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan administrasi keuangan dalam rangka

pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Badan.

2. Bidang Perekonomian

Bidang Perekonomian mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil

menengah, pariwisata, penanaman modal, pertanian, ketahanan pangan, kehutanan,

perikanan dan kelautan.

a. Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal

Sub Bidang Perindustrian Perdagangan Koperasi Pariwisata dan Penanaman Modal

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Daerah urusan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pariwisata,

dan penanaman modal.

b. Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan

Sub Bidang Pertanian Kehutanan Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas melaksanakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah urusan pertanian,

ketahanan pangan, kehutanan, perikanan dan kelautan.

3. Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi

penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan

pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, komunikasi dan

informatika, serta energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup

a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pekerjaan umum

dan perumahan.

b. Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan

Sub Bidang Tata Ruang dan Perhubungan mempunyai tugas mempunyai tugas

melaksanakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan

penataan ruang.

10

c. Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup

Sub Bidang Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah pada

urusan energi sumber daya mineral dan lingkungan hidup.

4. Bidang Pemerintahan

Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan

evaluasi pembangunan daerah urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, kearsipan dan bidang pelayanan

perizinan terpadu.

a. Sub Bidang Pemerintahan Umum

Sub Bidang Pemerintahan Umum mempunyai tugas mempunyai tugas menyelenggarakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan kependudukan dan

catatan sipil, kearsipan, sub urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, perangkat

daerah, persandian dan bidang pelayanan perizinan terpadu.

b. Sub Bidang Kepegawaian Keuangan dan Politik Dalam Negeri

Sub Bidang Kepegawaian, Keuangan dan Politik Dalam Negeri mempunyai tugas

menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sub

urusan kepegawaian, keuangan, serta urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

5. Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi penyelenggaraan perencanaan, pengendalian

dan evaluasi pembangunan daerah bidang pendidikan dan kebudayaan serta sosial dan

kesehatan.

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan

perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah urusan pendidikan,

kebudayaan, kepemudaan dan olah raga serta perpustakaan.

b. Sub Bidang Sosial dan Kesehatan

Sub Bidang Sosial dan Kesehatan mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan,

pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah bidang sosial, ketenagakerjaan dan

ketransmigrasian, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga

berencana dan keluarga sejahtera, pemberdayaan masyarakat dan desa.


11

6. Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai fungsi

penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, penelitian, pengembangan, pendataan,

pengolahan dan pelaporan statistik.

a. Sub Bidang Perencanaan

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana

pembangunan daerah, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan musyawarah

perencanaan pembangunan daerah.

b. Sub Bidang Pengendalian

Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas pengendalian pelaksanaan program dan

kegiatan pembangunan.

c. Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik

Sub Bidang Penelitian Pengembangan dan Statistik mempunyai tugas menyelenggarakan,

mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan kegiatan

pembangunan Daerah serta pengolahan dan pelaporan Statistik.

Adapun bagan struktur organisasi dapat dilihat di bawah ini:

12

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Kulon Progo

Kelompok Jabatan Fungsional

UPTB

BIDANG PEMERINTAHAN

Dra. Siti Mukhodimah

SUBID PEMERINTAHAN UMUM

Budi, S.IP., M.M.

SUBID KEPEGAWAIAN, KEUANGAN, &

POLDAGRI Tristijanti, S.IP., M.Si.

BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Triyanto R,S.Sos., M.Si.

SUBID PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

Arif Martono,S.Si.,M.Si.

SUBID SOSIAL & KESEHATAN

Eny Sulistyawati, S.H.

BIDANG PERENCANAAN,PENGENDALIAN PENELITIAN PENGEMBANGAN

STATISTIK

Ir. Maria Indrati Andayani

BIDANG PRASWIL, TR & LH

Taufik Prihadi, S.E.

SUBID PU & PERUMAHAN

Bambang Susilo, S.Si., M.Eng.

SUBID TR & PERHUBUNGAN

Eko Setyo Nugroho, S.Hut., M.Sc.

SUBID ESDM & LH

C. Susy Setyo Cahyani, S.T., M.Eng.

SUBID PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,

KOPERASI, PARIWISATA, DAN

PENANAMAN MODAL

Endah Dwilestari, S.Si., M.Ec.Dev.

BIDANG PEREKONOMIAN

Hesti Suryandari, SP., M.Si.

SUBID PERTANIAN, KEHUTANAN,

PERIKANAN, & KELAUTAN

Sri Wijayanti, S.Hut., M.Si.

SUBID PENELITIAN PENGEMBANGAN

STATISTIK Agus Setiawan, S.Hut.

KEPALA

Ir. Agus Langgeng Basuki

SEKRETARIAT

Ir. Adnan Widodo, M.T.

SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN Sri Sumarsih, S.H.

SUB BAGIAN PERENCANAAN

Diana Puspitasari, S.Si., M.Ec.Dev.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Adi Mindarta, S.E.

SUBID PERENCANAAN

Atik Zuniastuti, S.Sos., M.T.

SUBID PENGENDALIAN Sutarman,S.STP., M.Eng.


13

2.2 Sumberdaya Bappeda

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Bappeda didukung oleh PNS dengan kondisi

sebagai berikut:

Gambar 2.2 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo

menurut Jenis Kelamin tahun 2014

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo

menurut Golongan Pangkat tahun 2014

Unit Gol.II Gol.III Gol.IV Jumlah

Kepala - - 1 1

Sekretariat 4 10 1 15

Bidang Perekonomian - 3 3 6

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan

Hidup

- 6 1 7

Bidang Kesejahteraan Rakyat - 4 2 6

Bidang Pemerintahan - 3 2 5

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian

Pengembangan dan Statistik

- 10 2 12

Jumlah 4 36 12 52

Kepala

Sekretariat

Bidang Perekonomian

Bidang Prasarana Wilayah Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Bidang Kesejahteraan Rakyat

Bidang Pemerintahan

Bidang Perencanaan Pengendalian Penelitian Pengembangan & Statistik

1

11

2

5

4

3

7

0

4

4

2

2

2

5

Perempuan Laki-laki

14

Gambar 2.3 Tingkat pendidikan pegawai Bappeda Kabupaten Kulon Progo tahun 2014

Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas Bappeda adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Kondisi Aset Bappeda Tahun 2011-2013

No. Jenis Asset

2011 2012 2013

Jumlah (unit)

Kondisi Baik

% Jumlah (unit)

Kondisi Baik

% Jumlah (unit)

Kondisi Baik

%

1 Gedung 2 lantai

1 1 100 1 1 100 1 1 100

2 Kendaraan Dinas roda 4

3 3 100 3 3 100 3 3 100

3 Kendaraan Dinas roda 2

10 4 40 14 8 57,14 11 8 72,73

4 Wireless 1 1 100 1 1 100 1 0 0

5 Mesin Ketik 8 8 100 8 8 100 8 8 100

6 Telepon 2 2 100 2 2 100 2 2 100

7 Laptop 17 17 100 18 18 100 21 17 80,95

8 Komputer 15 15 100 15 15 100 16 16 100

9 Proyektor LCD

2 2 100 2 2 100 2 2 100

10 Ruang Rapat 1 1 100 1 1 100 2 2 100

11 AC 3 3 100 3 3 100 11 11 100

12 TV 0 0 0 0 0 0 1 1 100

13 Kamera 1 1 100 2 1 50 3 2 66,7

14 Sound system 0 0 0 0 0 0 1 1 100

15 Aset lainnya 470 468 99,57 459 459 100 397 392 98,74

JUMLAH 534 526 86,89 529 523 87,15 480 466 97,05

2.3 Kinerja pelayanan Bappeda

Pencapaian kinerja pelayanan Bappeda selama 2 periode RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.5

berikut ini:

SLTA30%

D-36%

S-136%

S-228%


15

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo

No. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Satuan Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi

Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A Urusan Penataan Ruang

Standar Pelayanan Minimal

1 a. Informasi Tata Ruang (kabupaten) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

b. Informasi Tata Ruang (kecamatan) % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

c. Informasi Tata Ruang (kelurahan/desa) % 100 100 100 100 100 100 1,14 100 1,14 100

Indikator Kinerja Kunci

1 Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

% 20 20 20 20 20 20 13,79 13,80 68,95 69

Indikator Kinerja SKPD

1 Terlaksananya peninjauan kembali RTRW Daerah (dokumen)

dokumen 1 0 0 0 0 1 0 0 - -

2 Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis

RDTR 20 3 4 4 5 4 2 4 67 100

3 Terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang

Kali 16 1 2 4 4 5 1 0 100 0

4 Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo

Koordinasi 5 1 1 1 1 1 1 1 100 100

B Urusan Perencanaan Pembangunan


1 Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100

2 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100

16

No. Indikator Kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD Satuan Target SPM

Target IKK

Target Indikator Lainnya

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi

Capaian Tahun Rasio Capaian Pada Tahun

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2012 2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

3 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100

4 Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD % 100 100 100 100 100 100 100 92,78 100 92,78


1 Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun

Dokumen 75 15 17 16 13 14 15 15 100 88

2 Jumlah dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang disosialisasikan

Dokumen 5 1 1 1 1 1 1 1 100 100

3 Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah Koordinasi 26 3 5 6 6 6 2 4 67 80

4 Tersusunnya data base spasial kabupaten (peta digital tematik) (paket)

Tema 4 0 1 1 1 1 0 2 - 200

5 Jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

Kerjasama 23 6 2 5 7 3 3 4 50 200

C Urusan Statistik


1 Buku ”kabupaten dalam angka” Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100

2 Buku ”PDRB kabupaten” Ada/ Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada 100 100


1 Jenis data/informasi /statistik daerah Jenis data 11 11 11 11 11 11 9 9 82 82


17

Berdasarkan tabel di atas, sebagian besar target SPM sudah tercapai 100%. Hanya untuk

tahun 2012, capaian SPM informasi tata ruang untuk lingkup kelurahan/desa masih 1,14%.

Hal itu dikarenakan baru Kelurahan Wates yang menerima informasi mengenai Rencana

Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kulon Progo, mengingat RTRW kabupaten Kulon

Progo baru disahkan tahun 2012. Target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagian besar sudah

tercapai 100%, terkecuali IKK “Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB”

dimana capaiannya masih berada di bawah 70%. Sedangkan untuk indikator kinerja SKPD,

terlihat bahwa 3 target telah tercapai baik pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013.

Beberapa target yang tidak tercapai adalah sebagai berikut:

a. Indikator tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis

pada sampai tahun 2012 tercapai 67%, hal itu disebabkan hanya 2 RDTR yang tersusun,

yaitu RDTR Kawasan Strategis Bandara dan RDTR Kawasan Perkotaan Dekso.

b. Indikator terlaksananya sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur, dan manual

pemanfaatan ruang pada tahun 2013 belum terlaksana, hal itu disebabkan Rencana

Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah tersusun belum di-perda-kan, sehingga belum dapat

disosialisasikan.

c. Indikator jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun pada tahun

2013 tidak tercapai sesuai target, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang

mempengaruhi prioritas kegiatan yang didanai oleh Pemda, sehingga ada beberapa

kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun yang bersangkutan.

d. Indikator jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah dalam 2 tahun tidak

tercapai sesuai target, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang

mempengaruhi prioritas kegiatan yang didanai oleh Pemda, sehingga ada beberapa

kegiatan yang tidak dilaksanakan di tahun yang bersangkutan.

e. Indikator jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi

dan lembaga lainnya pada tahun 2012 tidak tercapai sesuai target, hal itu disebabkan

beberapa kerjasama yang habis masanya tidak segera ditindaklanjuti atau diperpanjang

oleh perguruan tinggi.

f. Indikator jenis data/ informasi/ statistik daerah dalam 2 tahun tidak tercapai sesuai

target, hal itu disebabkan adanya keterbatasan anggaran yang mempengaruhi prioritas

jenis data yang disusun oleh Bappeda bekerja sama dengan BPS.

Anggaran dan realisasi belanja pendanaan pelayanan Bappeda serta anggaran dan realisasi

pendanaan pelayanan Bappeda secara berturut-turut dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan

Tabel 2.7.

18

Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Uraian Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan (%)

2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Belanja Tidak Langsung 2.764.815.860

2.810.455.984

2.878.279.517

2.734.664.046

2.681.209.995

0,99 0,95 2,03 -1,95

Belanja Pegawai 2.764.815.860

2.810.455.984

2.878.279.517

2.734.664.046

2.681.209.995

0,99 0,95 2,03 -1,95

Belanja Langsung 2.184.858.800

3.468.725.405

2.352.007.809

1.968.255.188

2.886.647.069

0,90 0,83 23,31 46,66

Belanja Pegawai 779.922.500

1.026.299.500

595.672.500

752.010.650

856.510.500

0,96 0,83 13,41 13,90

Belanja Barang dan Jasa 1.363.874.800

2.342.775.905

1.627.110.309

1.176.775.138

1.933.097.569

0,86 0,83 29,86 64,27

Belanja Modal 41.061.500

99.650.000

129.225.000

39.469.400

97.039.000

0,96 0,97 26,36 145,86


19

Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Program Pendanaan Pelayanan SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Uraian Anggaran pada Tahun

Realisasi Anggaran pada Tahun

Rasio antara Realisasi dan

Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan (%)

2012 2013 2014 2012 2013 2012 2013 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Urusan Penataan Ruang 382.171.100 716.944.000 553.041.275 351.362.300 632.192.025 0,92 0,88 32,37 79,93

Program Perencanaan Tata Ruang 323.607.100 593.800.000 508.116.275 302.860.400 512.695.675 0,94 0,86 34,53 69,28

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 58.564.000 123.144.000 44.925.000 48.501.900 119.496.350 0,83 0,97 23,38 146,37

Urusan Perencanaan Pembangunan 1.483.694.900 2.402.873.655 2.038.167.749 1.323.845.738 1.952.838.344 0,89 0,81 23,39 47,51

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 259.155.480 444.753.775 313.914.825 232.523.797 366.749.799 0,90 0,82 21,10 57,73

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

175.687.720 248.908.000 247.007.999 131.602.291 213.308.519 0,75 0,86 20,46 62,09

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.000.000 24.189.000 10.000.000 9.600.000 21.143.900 0,96 0,87 41,62 120,25

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

5.479.000 11.749.950 11.749.950 5.216.750 11.213.850 0,95 0,95 57,23 114,96

Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

3.433.750 2.000.000 4.905.450 2.346.750 1.991.200 0,68 1,00 51,76 -15,15

Program Pengawasan dan Pengendalian Program

2.495.200 1.999.950 1.999.800 1.934.550 1.936.150 0,78 0,97 -9,93 0,08

Program Kerjasama Pembangunan 80.315.600 78.099.880 128.654.960 69.969.000 75.061.650 0,87 0,96 30,99 7,28

Program Perencanaan Pembangunan Daerah 947.128.150 1.591.173.100 1.319.934.765 870.652.600 1.261.433.276 0,92 0,79 25,48 44,88

Urusan Statistik 318.992.800 348.907.750 650.289.700 293.047.150 301.616.700 0,92 0,86 47,88 2,92

Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

318.992.800 348.907.750 650.289.700 293.047.150 301.616.700 0,92 0,86 47,88 2,92

20

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Bappeda Kulon Progo dari Tahun

2012-2013 menunjukkan perubahan fluktuatif didalam realisasi keuangan. Fluktuasi

capaian realisasi anggaran tersebut terjadi karena terjadi ketidakoptimalan didalam

realisasi keuangan yang disebabkan karena masih terdapatnya efisiensi anggaran

akibat dari tidak terlaksananya sebagian sub kegiatan, terdapat sisa lelang dari

komponen pihak ke-3 akibat penawaran yang lebih rendah dari pagu awal, serta

penyesuaian antara Standarisasi Harga Barang dan Jasa dengan harga di pasaran.

Permasalahan-permasalahan tersebut tentunya perlu dilakukan telaah lebih lanjut

didalam mekanisme penganggaran untuk dapat disusun solusi optimasi pelaksanaan

anggaran dan belanja.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda

Dengan kedudukan dan fungsinya serta urusan pemerintahan yang diselenggarakan

Bappeda memiliki lingkup pelayanan yang luas. Sebagai unsur perencana

penyelenggaraan pemerintahan daerah Bappeda memberikan pelayanan dalam proses

perencanaan pembangunan daerah. Sebagai lembaga dengan fungsi perumusan

kebijakan teknis perencanaan, penyusunan perencanaan pembangunan daerah,

pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah maka

Bappeda memberikan pelayanan dalam wujud kebijakan teknis perencanaan, menyusun

dokumen perencanaan pembangunan, pembinaan di bidang perencanaan.

Fungsi penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan penyusunan

dokumen rencana pembangunan daerah jangka panjang, jangka menangah dan

tahunan.Bappeda juga melaksanakan penyusunan dokumen rencana tata ruang berupa

rencana umum dan rencana rinci.

2.4.1 Tantangan dan Peluang

Tantangan yang dihadapi Bappeda dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

- Meningkatkan kinerja perencanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan. Secara kuantitatif banyak dokumen perencanaan yang harus disusun

sebagai penjabaran dokumen rencana jangka menengah dan rencana umum tata

ruang untuk mewujudkan visi dan misi dan tujuan pembangunan. Secara kualitatif

kualitas dokumen rencana harus ditingkatkan.


21

- Meningkatnya kebutuhan untuk pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan,

perumusan kebijakan, bimbingan, konsultasi dan koordinasi, monitoring dan evaluasi.

Sedangkan peluangdalam pengembangan pelayanan Bappeda adalah:

- Adanya komitmen SKPD untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan.

- Harapan masyarakat akan tercapainya tujuan pembangunan.

- Penguatan kelembagaan yang didukung peraturan perundang-undangan. Peraturan

perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan

pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan

daerah.

2.4.2 Macam pelayanan Bappeda

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan Peraturan DaerahNomor

2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah maka dalam lingkup urusan

Perencanaan Pembangunan, Urusan Penataaan Ruang dan Urusan Statistik macam

pelayanan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Urusan Perencanaan

- Perumusan kebijakan teknis perencanaan berupa penyusunan sistem dan mekanisme

perencanaan pembangunan dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan.

- Bimbingan, konsultasi dan koordinasi berupa sosialisasi dokumen perencanaan,

pendampingan penyusunan rencana pembangunan, koordinasi perencanaan

pembangunan.

b. Urusan Statistik

- Koordinasi statistik antar sektoral

- Pengembangan jejaring statistik

- Penyelenggaraan kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik di

daerah

- Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar di Daerah

- Pemberian dukungan penyelenggaraan Survei Antar Sensus di Daerah

- Penyelenggaraan statistik sektoral di Daerah

c. Urusan Penataan Ruang

- Perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang

Lingkup penerima pelayanan Bappeda meliputi seluruh SKPD dan pemangku kepentingan

pembangunan daerah di wilayah Kabupaten Kulon Progo.


23

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BAB III berisi :

3.1 Identifikasi

Permasalahan

Berdasarkan

Tugas dan

Fungsi

3.2 Telaahan Visi,

Misi, dan

Program Kepala

Daerah dan

Wakil Kepala

Daerah

3.3 Telaahan

Rencana

Strategis

Kementerian

PPN/Bappenas

dan Renstra

Bappeda DIY

3.4 Telaahan

Rencana Tata

Ruang Wilayah

3.5 Penentuan Isu-

isu Strategis

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagai unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan

daerah Bappeda memiliki fungsi:

(1) perumusan kebijakan teknis perencanaan

(2) penyusunan perencanaan pembangunan Daerah

(3) pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan

pembangunan Daerah

(4) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati di bidang

perencanaan pembangunan Daerah.

Fungsi perumusan kebijakan teknis perencanaan dilaksanakan

melalui perumusan sistem perencanaan pembangunan daerah,

sistem pengendalian pembangunan. Fungsi penyusunan

perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan melalui

penyusunan dokumen perencanaan jangka panjang, jangka

menengah dan tahunan.Fungsi pembinaan dan pelaksanaan

tugas di bidang perencanaan dilaksanakan melalui koordinasi,

fasilitasi dan asistensi perencanaan pembangunan.

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Bappeda dan identifikasi

isu-isu strategis dapat dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut:

24

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Bappeda

Kabupaten Kulon Progo

Aspek Kajian Capaian/

Kondisi Saat ini

Standar yang Digunakan

Faktor yang Mempengaruhi

Permasalahan Pelayanan SKPD

INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Gambaran pelayanan SKPD

Pelayananpermohonan rekomendasi tata ruang

Penyusunan perencanaan daerah tahunan dan 5 tahunan

UU No. 26 Tahun 2007

PP No. 8 Tahun 2013

Permen PU No.11/PRT/M/2009

Permen PU No.20 Tahun 2011

Permen PU No.01/PRT/M/2013

Perda DIY No. 2 Tahun 2010

Perda KP No. 1 Tahun 2012


PP No. 8 Tahun 2008

Permendagri No.54 Tahun 2010

Perda No. 14 Tahun 2007

Perda No.16 Tahun 2007

Perda Kulon Progo No.1 Tahun 2012



Perbup No.69 Tahun 2012

Kecepatan agenda rakor BKPRD

Kecermatan telaah Ketentuan Peraturan Perundangan

Ketersediaan Dokumen pendukung (RDTR)

Ketersediaan E-Plan

Ketersediaan Sarana prasarana kerja

Kecermatan verifikasi

Kemampuan aparatur perencana

Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda

Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang

Kelengkapan info/dokumen pemohon

Kesesuain lokasi eksisting dengan dokumen (sertifikat)

Pemahaman stakeholder akan arti penting perencanaan

perbedaan antara data Sektoral dan data dari BPS

Keterbatasan informasi mengenai dana APBN dan APBD DIY

Informasi kebijakan dari pemerintah dan pemerintah DIY

Ketepatan dan Kecermatan

Kurangnya dokumen pendukung (RDTR)

Belum optimalnya hasil perencanaan

Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan


25


Kondisi Saat ini




INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Penyediaan data statistik

memberikan ijin KKN

Memfasilitasi penelitian pengembangan IPTEK kepada institusi dan masyarakat

UU No.14 Tahun 2008

PP No.61 Tahun 2010

Permendagri No. 8 Tahun 2014


Perbup No.69 Tahun 2012

Perda No.16 Tahun 2012 Perbup No.69 Tahhun 2012

Kecermatan aparatur

Kejelasan arahan unsur pimpinan Bappeda

Ketersediaan SIM data statistik daerah

Ketersediaan sarana kerja

Kecepatan menanggapi permohonan

Inventarisasi ijin yang sudah dikeluarkan

Data Kebutuhan lokasi KKN dari Kecamatan

Inventarisasi penelitian/penemuan yang ada di Kulon Progo

Data dan Usulan

Akurasi dan Ketepatan waktu data SKPD dan BPS

Ketersediaan data base SKPD

Konsistensi data

Kelengkapan permohonan

Kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan IPTEK untuk penelitian

Belum tersedianya data secara lengkap, akurat dan up to date

Data belum bisa diakses secara mudah oleh stakeholders

- Belum optimalnya pemanfaatan IPTEK di masyarakat

Kajian terhadap Renstra SKPD Bappeda DIY

Koordinasi dengan Bappeda DIY

Pelaporan ke Bappeda DIY tepat waktu


PP No. 8 Tahun 2008


Koordinasi antar Bidang/Sub Bidang

Keterbatasan informasi mengenai dana APBD DIY

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Kajian terhadap Renstra Kementerian

Kesesuaian produk perencanaan dengan


PP No. 8 Tahun

Kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundangan

Informasi kebijakan dari pemerintah pusat

Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan

26


Kondisi Saat ini




INTERNAL

(KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL

(DILUAR KEWENANGAN

SKPD)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

PPN/ Bappenas

peraturan di atasnya

2008


data statistik dari BPS

Kajian terhadap RTRW

Telah memiliki Perda RTRW

Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis

Telah dicapai kesesuaian tata ruang 78,69%

UU TR No.26 Tahun 2006


Keterbatasan SDM

Belum optimalnya proses legislasi RDTR

Kondisi eksisting pemanfaatan tata ruang

Inkonsistensi penegakan Perda

Kurangnya pemahaman masyarakat

Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang

Tabel 3.2 Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No Isu Strategis

Dinamika Internasional Dinamika Nasional Dinamika

Regional/Lokal Lain-lain

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Globalisasi semakin berpengaruh dalam proses pembangunan di Indonesia (perdagangan, perkembangan Teknologi Informasi, dan lain-lain)

Penyusunan rencana pembangunan daerah tidak terlepas dari landasan atau acuan hukum yang berlaku di pemerintahan pusat. Adanya perubahan landasan atau acuan hukum yang mendasari, mengakibatkan peraturan perundang– undangan tersebut masih belum sepenuhnya terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Terbatasnya SDM di bidang perencanaan pembangunan di lingkungan Pemda yang memiliki kompetensi untuk melakukan perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan secara baik dan akuntabel.

-


27

Kebijakan moratorium PNS yang telah menghentikan penerimaan PNS mengakibatkan semakin berkurangnya kuantitas SDM disamping alasan alamiah yaitu berkurangnya PNS karena memasuki usia pensiun.

Kualitas SDM perencana yang belum merata di SKPD–SKPD mengakibatkan beban tugas perencanaan menjadi overload.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan

sejahtera berdasarkan iman dan taqwa”

Misi untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut adalah:

1. Mewujudkan sumberdaya manusia berkualitas tinggi dan berakhlak mulia melalui

peningkatan kemandirian, kompetensi, ketrampilan, etos kerja, tingkat pendidikan,

tingkat kesehatan dan kualitas keagamaan.

2. Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang

berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih

(cleangovernment and good governance).

3. Mengembangkan keunggulan ekonomi daerah berbasis pada sektor pertanian dalam

arti luas, industri dan pariwisata yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan

bertumpu pada pemberdayaan masyarakat.

4. Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah.

5. Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan

berkelanjutan.

6. Mewujudkan keamanan dan ketertiban melalui kepastian, perlindungan dan

penegakan hukum.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2011-2016 serta urusan pemerintahan yang

diselenggarakan Bappeda maka fungsi dan tugas Bappeda terkait erat dengan

pencapaian misi ke-2 yaitu “mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan

aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang

baik dan bersih (clean government and good governance)” dan misi ke-5 yaitu

28

“mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan

berkelanjutan”.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda terhadap pencapaian visi,

misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD

Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: Terwujudnya Kabupaten Kulon Progo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera berdasarkan iman dan taqwa

No Misi dan Program

KDH dan Wakil KDH terpilih Permasalahan

Pelayanan SKPD

Faktor

Penghambat Pendorong

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Misi 2 Mewujudkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bersih (clean government and good governance)

Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik

Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada transformasi birokrasi

Telah tersedia instrumen untuk menilai kinerja program/kegiatan yang implementatif

Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal

Kualitas SDM memadai

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Kerjasama Pembangunan Daerah

Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik

2 Misi 5 Mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan

Belum optimalnya perencanaan dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan

Belum optimalnya perencanaan yang berprinsip pada pembangunan berkelanjutan

Telah disusunnya dokumen RTRW Kulon Progo tahun 2012-2032

Kualitas SDM memadai

ProgramPerencanaan Tata Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda DIY

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan

pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku

pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah,


29

antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah;

c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e)

menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan

berkelanjutan.

Pada Pemerintah Pusat kementerian/lembaga yang memiliki fungsi perencanaan adalah

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional (PPN/Bappenas) dengan tugas pokok (berdasarkan Perpres Nomor 47 Tahun

2009 dan Perpres Nomor 82 Tahun 2007) adalah merumuskan kebijakan dan koordinasi

di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2010 – 2014, Bappenas telah menyususun Rencana strategis yang memuat visi, misi,

tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian PPN/Bappenas.

Visi Kementerian PPN/Bappenas 2010-2014 adalah: ”Mewujudkan Kementerian

PPN/Bappenas yang andal, kredibel dan proaktif untuk mendukung pencapaian tujuan

berbangsa dan bernegara”. Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan

nyata dalam bentuk 3 (tiga) misi sesuai dengan peran-peran Kementerian

PPN/Bappenas, adalah sebagai berikut:

1. Menyusun rencana pembangunan nasional yang berkualitas dalam rangka:

a. mengintegrasikan, memadukan (sinkronisasi), dan mensinergikan baik

antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun

antara pusat dengan daerah;

b. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan;

c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

d. menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

2. Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan

nasional, kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap permasalahan

pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya dan atau untuk

perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang.

3. Melakukan koordinasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian

PPN/Bappenas.

30

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Rencana Strategis Kementerian

PPN/Bappenas periode 2010 – 2014 terdapat beberapa faktor pendukung dan

penghambat terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada BAPPEDA Kulon Progo

sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Bappenas beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No Sasaran Jangka Menengah

Renstra Bappenas

Permasalahan

Pelayanan Bappeda Kulon

Progo

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang,antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

Masih belum optimalnya kapasitas kelembagaan untuk mendukung peningkatan kinerja Bappeda.

Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan

Motivasi kerja yang kuat dengan pola kerja yang sistemik dan terjadwal.

Kualitas SDM yang memadai

2 Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN 2010-2014

Belum optimalnya dalam memberdayakan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan

Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan

Masih adanya Kesenjangan pemahaman antar para pemangku kepentingan terhadap rencana program dan kegiatan pembangunan

Ikut dilibatkannya masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah



3 Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP

Belum optimalnya dalam memberdayakan masyarakat pada proses perencanaan pembangunan

Belum optimalnya implementasi kegiatan dan monitoring dan evaluasi

Keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya dalam penyusunan perencanaan


31


Renstra Bappenas

Permasalahan

Pelayanan Bappeda Kulon

Progo

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

program-program pembangunan karena kepentingan masyarakat yang beragam.

pembangunan daerah (i.e Musrenbang)


Tingkat kesadaran publik yang cukup tinggi


4 Terlaksananya penugasan

lainnya dari

Presiden/Pemerintah dalam

kaitan dengan kebijakan

pembangunan nasional

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah sektoral dan kewilayahan

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan

Sudah ada dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan pembangunan nasional


Permasalahan pelayanan Bappeda Kulon Progo berdasarkan sasaran Renstra Bappeda

DIY beserta faktor penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya secara

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.5

Permasalahan Pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo berdasarkan Sasaran Renstra Bappeda DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya


Renstra Bappeda DIY

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Kulon Progo

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Mengoptimalkan sinergitas perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan

Belum optimalnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang

Sudah ada dokumen perencanaan daerah yang sinkron dengan perencanaan

32


Renstra Bappeda DIY

Permasalahan Pelayanan Bappeda

Kulon Progo

Sebagai Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan

pembangunan DIY


2 Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi

Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program perencanaan pembangunan sebagai evaluasi dokumen-dokumen yang telah ditetapkan.

Pemahaman pentingnya monev sebagai bagian proses perencanaan masih rendah.

Sistem aplikasi perencanaan yang sudah terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring dan evaluasi (e-monev).

3 Menyediakan data yang aktual dan valid sebagai bahan perencanaan

Masih adanya perbedaan antara data sektoral dan data statistik dari BPS

Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat

Kurangnya sumberdaya pengumpul data

Perbedaan antara data sektoral dan data statistik

Kapasitas kelembagaan urusan statistik perlu diperkuat

Terdapat kegiatan Penyusunan Data Statistik Daerah

Telah terjalin Kerjasama dengan BPS

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

RTRW Kabupaten Kulon Progo tahun 2012-2032 yang sudah ditetapkanakan berimplikasi

terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda. Perda RTRW mengatur rencana

struktur dan pola ruang.Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menjadi tantangan

bagi Bappeda untuk mewujudkan struktur dan pola ruang melalui perencanaan yang

disusun oleh Bappeda, mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan

sumber daya buatan, perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak

negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang, mengkoordinasikan

pelaksanaan pembangunan lintas wilayah dalam lingkup kabupaten. Permasalahan

pelayanan Bappeda Kulon Progo yang terkait dengan RTRW dapat dilihat pada tabel

berikut:


33

Tabel 3.6 Permasalahan Pelayanan SKPD Bappeda Kulon Progo Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang

Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No. Rencana Tata Ruang

Wilayah terkait Tugas dan Fungsi SKPD


Faktor


(1) (2) (3) (4) (5)

1 Menyusun perencanaan tata ruang

Belum tersusunnya SOP Pelayanan Informasi Pemanfaatan Tata Ruang

Keterbatasan SDM

RTRW belum

sepenuhnya

dijadikan acuan

dalam pelaksanaan

pembangunan

Telah memiliki Perda RTRW

Telah tersusun 9 materi teknis RDTRK Perkotaan dan Strategis

Telah dicapai kesesuaian tata ruang 78,69%

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi

pembangunan daerah utamanya misi ke-2 “mewujudkan peningkatan kapasitas

kelembagaan dan aparatur pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip clean

government dan good governance” dan misi ke-5 yaitu “mewujudkan pengelolaan

sumberdaya alam dan lingkungan secara optimal dan berkelanjutan”, dirumuskan isu

strategis yang akan ditangani melalui rencana strategis Bappeda yaitu:

- Ketersediaan data perencanaan pembangunan

Ketersediaan data yang valid dan mutakhir merupakan salah satu prasarat dalam

proses perencanaan pembangunan.

- Kinerja pelaksanaan perencanaan pembangunan dan evaluasi pelaksanaan

pembangunan

Perencanaan yang baik dicirikan oleh: penggunaan sumberdaya secara efisien,

efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, sinergis antar wilayah, antar fungsi

pemerintah, konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,

pengawasan dan Kajian dan evaluasi kebijakan yang berkualitas terhadap

permasalahan pembangunan, sebagai masukan bagi proses perencanaan berikutnya

dan atau untuk perumusan kebijakan pembangunan.

- Peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya

- Peningkatan kinerja penataan ruang


35

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI

DAN KEBIJAKAN

BAB IV berisi :

4.1 Visi dan Misi

4.2 Tujuan dan

Sasaran

4.3 Strategi dan

Kebijakan

4.1 Visi dan Misi

Rumusan visi dan misi jangka menengah Bappeda didasarkan

pada isu strategis dengan memperhatikan visi dan misi

pembangunan jangka menengah daerah.

4.1.1 Visi

Visi Bappeda adalah “Terwujudnya perencanaan

pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang

sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera”.

Pernyataan visi tersebut memiliki pemahaman sebagai berikut:

Perencanaan pembangunan adalah proses untuk menentukan tindakan masa

depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang

tersedia yang dilakukan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi dan

tujuan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang berdasarkan pada alternatif,

realistis, luwes, didasari partisipasi dan komprehensif. Realistis berarti

mendasarkan pemikiran yang objectif dan perhitungan masak serta berdasarkan

fakta dan kondisi yang dihadapi, luwes berarti perencanaan tersebut harus bisa

beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi dimasa mendatang,

rasional berarti perencanaan yang akan dirumuskan dapat dapat di dilaksanakan,

dan komprehensif berarti perencanaan bersifat menyeluruh dan mengakomodasi

aspek-aspek yang terkait langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan

daerah.

Kulon Pogo yang sehat, mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera adalah

kondisi Kabupaten Kulon Progo yang sehat jasmani dan rohani, mampu untuk

memenuhi kebutuhan sendiri, pemerintahan dan masyarakatnya mampu

36

berinovasi dengan etos kerja yang tinggi agar mampu menciptakan pemerintahan

yang inovatif dan produk daerah yang berdaya saing tinggi, hasil pembangunannya

dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kulon Progo, kehidupannya berlangsung

dengan tenang dan damai, terpenuhi kebutuhan dasarnya.

4.1.2 Misi

Untuk mencapai visi Bappeda dirumuskan misi Bappeda sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

2. Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

4.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Bappeda ditetapkan 2 tujuan sebagai

berikut:

1. Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan.

2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam

5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam Tabel 4.1.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Bappeda Kulon Progo

NO. TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)

2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Terwujudnya peningkatan kinerja perencanaan

Meningkatnya kinerja perencanaan

Capaian kinerja program

83,70 81,83 84,00 87,00 90,00

2 Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

70,43 78,69 79,47 80,27 81,07


37

Gambar 4.1 Target Indikator Sasaran Jangka Menengah Bappeda Kulon Progo (%)

Tahun 2012-2016

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda

Strategi dan kebijakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang

diemban Bappeda Kulon Progo tahun 2011-2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang baik untuk mencapai Kulon Progo yang sehat,

mandiri, berprestasi, adil, aman dan sejahtera

MISI I : Mewujudkan pelaksanaan sistem perencanaan yang efektif

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya peningkatan

kinerja perencanaan

Meningkatnya kinerja

perencanaan

Meningkatkan

koordinasi

perencanaan

pembangunan

Mengintegrasikan

monitoring dan

evaluasi sistem

perencanaan

Meningkatkan efisiensi

dan efektivitas dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dalam

statistik daerah

Pengarusutamaan

sistem

perencanaan

terpadu

Meningkatkan

akuntablitas

melalui sistem

pengendalian

terpadu

Meningkatkan

kualitas data dan

informasi

perencanaan

pembangunan

83.7 81.83 84.00

87.0090.00

70.43

78.69 79.47 80.27 81.07

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

2012 2013 2014 2015 2016

Capaian Kinerja program Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

38

MISI II : Mewujudkan penataan ruang yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

Terwujudnya peningkatan

kesesuaian pemanfaatan

ruang

Meningkatnya kesesuaian

pemanfaatan ruang

Meningkatkan

efisiensi dan

efektivitas dalam

penyelenggaraan

pemerintahan dalam

bidang penataan

ruang, meliputi

pengaturan,

pembinaan,

pengawasan,

pelaksanaan.

Meningkatkan

kualitas rencana tata

ruang

Meningkatkan

efektifitas

pengendalian

pemanfaatan ruang

Meningkatkan

kualitas

kelembagaan

penataan ruang

Meningkatkan

kualitas produk

perencanaan

ruang

Mendorong

percepatan

penetapan produk

perencanaan

ruang dalam

bentuk perda,

sehingga bisa lebih

aplikatif

Meningkatkan

kualitas koordinasi

penataan ruang


39

BAB V RENCANA PROGRAM

DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN,

DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda maka

rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan,

target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana

diuraikan dalam tabel 5.1 dan tabel 5.2. Rencana program dan kegiatan

tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan (urusan

penataan ruang, urusan perencanaan pembangunan, dan urusan

statistik) serta program dan kegiatan setiap SKPD.

40

Tabel 5.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012-2014

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome)

dan Kegiatan (output)

Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014

target Rp target Rp target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Terwujud-nya peningkatan kinerja perencanaan

Meningkat-nya kinerja perencanaan


1 06 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian yang disusun

dokumen 54 15 870.652.600 17 1.261.433.276 13 1.319.934.765 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Jumlah dokumen perencanaan dan peraturan perundangan yang disosialisasikan

dokumen 4 1 1 0 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Jumlah koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah

koordinasi 18 2 5 4 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Tersusunnya data base spasial kabupaten (peta digital tematik)

peta digital

0 0 2 1 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 1 Fasilitasi dan koordinasi program WISMP

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di daerah irigasi

dokumen 1 1 26.633.350 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 2 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

Terkoordinasinya GP3A dan P3A dalam pelaksanaan program WISMP di 5 daerah irigasi

dokumen 1 302.685.976 1 257.185.615 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 2 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya

Terkoordinasinya pelaksanaan upaya kemiskinan dan penurunan kesenjangan dan tersusunnya laporan LP2KD

dokumen 1 1 65.292.900 1 53.699.175 1 62.405.150 Bappeda Kabupaten Kulon Progo


41


Kode Program dan

Kegiatan



Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

1 06 1 3 Penyelenggaraan Forum SKPD dan Musrenbang RKPD

Tersusunnya dokumen RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n


1 06 1 4 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS tahun anggaran n+1 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran n


1 06 1 5 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dana DAK dan TP

Tersusunnya laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan DAK dan tugas pembantuan


1 06 1 6 Monitoring, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan dan tahunan, terlaksananya pelaporan TEPPA


1 06 1 7 Penyusunan Data Dasar Spasial

Tersusunnya peta digital tematik

tema 0 0 - 2 14.014.000 1 14.999.950 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

42


Kode Program dan

Kegiatan



Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 06 1 8 Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya mengatasi soal pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga

Terkoordinasinya perumusan kebijakan dan upaya-upaya mengatasi persoalan urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga

dokumen 0 0 - 1 12.082.000 1 15.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 9 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs

Terkoordinasinya pemantauan pelaksanaan pencapaian target MDG's serta laporan realisasi capaian MDG's Kulon Progo

dokumen 0 0 - 2 15.240.175 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 10 Penyusunan RPJMD Tersusunnya RPJMD dokumen 1 0 - 1 91.913.750 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 11 Penyusunan Rancangan RPJMD

Tersusunnya RPJMD dokumen 1 235.236.700 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 12 Koordinasi dan Evaluasi pembangunan ekonomi daerah

Terkoordinasi dan terevaluasinya Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo


1 06 1 13 Koordinasi pembangunan ekonomi daerah

Terkoordinasi dan terevaluasinya Pembangunan Ekonomi Daerah Kab. Kulon Progo

dokumen 1 19.999.100 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 14 Penyusunan Strategi pengembangan kota

Tersusunnya memorandum program sektor sanitasi (MPSS)

dokumen 0 1 112.718.800 1 58.089.200 Bappeda Kabupaten Kulon Progo


43


Kode Program dan

Kegiatan



Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 06 1 15 Penyusunan RP4D (Rencana Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah)

Tersusunnya dokumen arahan pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman di Kab. Kulon Progo


1 06 1 16 Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam Daerah (NSAD)

Tersusunnya Buku Neraca Sumber Alam Daerah (NSAD) Kabupaten Kulon Progo


1 06 1 17 Evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah

Terevaluasinya kerjasama Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dengan Kab/Kota


1 06 1 18 Sosialisasi peraturan dan dokumen perencanaan

Tersosialisasikannya RPJMD Kab.Kulon Progo 2011-2016


1 06 1 19 Blue print pengembangan ekonomi

Tersusunnya perencanaan pengembangan ekonomi


1 06 2 Program Kerjasama Pembangunan

Jumlah dokumen kerjasama pembangunan daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga lainnya


1 06 2 1 Jaring Penelitian (Jarlit) Tingkat Kabupaten

Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan penelitian (riset) dan pengembangan teknologi di Kab. Kulon Progo

dokumen 1 1 31.411.800 1 37.313.200 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

44


Kode Program dan

Kegiatan



Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi kegiatan penelitian (riset) dan pengembangan teknologi dan lomba teknologi tepat guna tingkat Kab. Kulon Progo setra pembentukan DRD

dokumen 1 90.195.160 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 2 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Terlaksananya kegiatan KKN di Kabupaten Kulon Progo


1 06 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terlaksananya pelayanan penyelenggaraan fungsi dan tugas Bappeda

% 100 100 232.523.797 100 366.749.799 100 313.914.825 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 3 Penyediaan jasa surat menyurat

tersedianya jasa surat menyurat dan materai

bulan 12 12 844.490 12 854.000 12 1.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 3 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya jasa pemeliharaan sarana prasarana perkantoran listrik, telepon, dan air

bulan 12 12 16.587.057 12 36.571.198 12 49.202.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 3 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaran dinas/operasional

Terbayarnya jasa perijinan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

unit 12 16 2.821.500 16 3.534.000 14 11.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo


45


Kode Program dan

Kegiatan



Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 06 3 3 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium petugas penataausahaan keuangan dan barang


1 06 3 4 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat dan jasa kebersihan kantor


1 06 3 5 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terpeliharanya aset komputer, printer, dan mesin ketik, AC, laptop, dan kamera


1 06 3 6 Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kebutuhan alat tulis kantor


1 06 3 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan penggandaan keperluan kantor


1 06 3 8 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya peralatan listrik untuk pemeliharaan gedung kantor


1 06 3 9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya peralatan kantor bahan pustaka


1 06 3 10 Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu


1 06 3 11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah


46


Kode Program dan

Kegiatan



Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 06 3 12 Penyediaan koordinasi dan konsultasi dalam daerah

Tersedianya biaya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


1 06 3 13 Penyediaan jasa pelayanan kantor

Terbayarnya honor sopir

bulan 0 0 - 12 6.435.000 12 8.580.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Tersedianya sarana dan prasarana SKPD dalam kondisi baik


1 06 4 1 Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor


1 06 4 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya bangunan gedung kantor


1 06 4 3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

Terpeliharanya kendaraan operasional roda 4 dan roda 2


1 06 4 4 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

unit 1 1 4.500.000 7 62.850.000 0 - Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 4 5 Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur kantor


1 06 4 6 Pengadaan kendaraan dinas/ operasional

Tersedianya kendaraan dinas/ operasional

unit 4 0 - 0 - 0 - Kabupaten Kulon Progo

1 06 4 7 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur kantor

unit 0 0 - 0 - 4 2.500.000 Kabupaten Kulon Progo


47


Kode Program dan

Kegiatan



Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 06 5 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

orang 22 3 9.600.000 40 21.143.900 3 10.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 5 1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal

Terkirimnya pegawai mengikuti diklat, seminar, woorkshop

orang 22 3 9.600.000 2 8.000.000 3 10.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 5 2 Peningkatan kemampuan sendiri

Meningkatnya kemampuan SDM SKPD

orang 0 0 - 38 13.143.900 0 - Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 6 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Pelaporan capaian kinerja dan keuangan yang memadai


1 06 6 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan LAKIP


1 06 6 2 Penyusunan Pelaporan Keuangan

Tersusunnya laporan keuangan semesteran


1 06 7 Program Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD

Dokumen perencanaan SKPD


1 06 7 1 Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Tersusunnya Renja Bappeda Tahun n+1


1 06 7 2 Penyusunan Renstra SKPD

Tersusunnya Renstra Bappeda

dokumen 0 1 898.750 0 - 1 2.905.500 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 8 Program Pengawasan dan Pengendalian Program

Pengawasan dan pengendalian program


48


Kode Program dan

Kegiatan



Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 06 8 1 Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan program dan kegiatan

Tersusunnya laporan pengendalian dan evaluasi kinerja


1 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Jenis data/informasi /statistik daerah

jenis data 19 9 293.047.150 9 301.616.700 9 650.289.700 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 23 1 1 Koordinasi Pengolahan, Pemutakhiran dan Analisis Data Statistik Daerah

Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

unit data 6 6 126.242.550 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 23 1 2 Penyusunan, pengumpulan, pengolahan updating dan analisis data statistik

Tersusunnya buku DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

unit data 6 127.104.800 6 163.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 23 1 3 Penyusunan Data Masyarakat Miskin

Tersusunnya Data Masyarakat Miskin

unit data 1 1 112.882.600 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 23 1 4 Penyusunan Data Keluarga Miskin

Tersusunnya Data Keluarga Miskin

unit data 1 80.732.000 1 399.664.925 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 23 1 5 Penyusunan Database Daerah

Tersusunnya Database Daerah dan terkelolanya Sistem Informasi Pembangunan Daerah

unit data 2 2 53.922.000 2 93.779.900 2 87.624.775 Bappeda Kabupaten Kulon Progo


49


Kode Program dan

Kegiatan



Satuan

Data Capaian

pada Tahun Awal

Perencanaan


Unit Kerja SKPD

Penanggung jawab

Lokasi

2012* 2013* 2014


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Terwujud-nya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Meningkat-nya kesesuaian pemanfaatan ruang


1 05 1 Program Perencanaan Tata Ruang

Terlaksananya peninjauan kembali RTRW Daerah


Tersusunnya rencana rinci tata ruang 12 perkotaan dan 6 kawasan strategis

dokumen 6 2 4 4 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 05 1 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

Tersusunnya RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis, serta KLHS RDTRK


1 05 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo

koordinasi - 1 48.501.900 1 119.496.350 1 44.925.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 05 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang

Terselenggaranya koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Kulon Progo

rekomendasi

- 20 48.501.900 24 119.496.350 30 44.925.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 05 3 Program pemanfaatan ruang

Sosialisasi rencana tata ruang

sosialisasi 0 0 - 0 - 0 - Bappeda Kabupaten Kulon Progo

Keterangan:

* target kinerja dan keuangan berisi realisasi 2012-2013

50

Tabel 5.2 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

SKPD Bappeda Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015-2016


Kode Program dan

Kegiatan




Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab

Lokasi Satuan Tahun 2015 Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

SKPD


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

1. Terwujud-nya peningkatan kinerja perencanaan

Meningkat-nya kinerja perencanaan



Capaian kesesuaian perencanaan program

% 100 1.490.788.700 100 2.258.818.000 100 7.201.627.341 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 1 Koordinasi, monitoring dan evaluasi pembangunan sumberdaya air

Laporan pelaksanaan program WISMP/

dokumen 1 260.000.000 1 250.000.000 5 1.096.504.941 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 2 Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-Upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan

Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)

dokumen 1 59.929.000 1 100.000.000 5 341.326.225 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 3 Penyusunan RKPD RKPD tahun n+1 dan RKPD Perubahan tahun n


1 06 1 4 Penyusunan Rancangan KUA dan PPAS

KUA dan PPAS tahun anggaran n+1 serta KUA dan PPAS Perubahan tahun anggaran n


replikasi program WISMP


51


Kode Program dan

Kegiatan




Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



SKPD


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

1 06 1 5 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Laporan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan triwulan APBD 4 dokumen, Evaluasi Triwulan RKPD 4 dokumen, evaluasi tahunan 1 dokumen, dan laporan TEPPA 1 dokumen


1 06 1 6 Penyusunan Data Dasar Spasial

Peta digital tematik tema peta digital

1 20.000.000 2 30.000.000 6 79.013.950 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 7 Koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

Laporan koordinasi dan sinkronisasi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi


1 06 1 8 Perencanaan pembangunan sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal

Perencanaan dan pengendalian sub bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, pariwisata, dan penanaman modal


1 06 1 9 Perencanaan pembangunan sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan kelautan


1 06 1 10 Perencanaan pembangunan sub bidang PU dan perumahan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang PU dan perumahan


52


Kode Program dan

Kegiatan




Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



SKPD


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

1 06 1 11 Perencanaan pembangunan sub bidang tata ruang dan perhubungan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang tata ruang dan perhubungan


1 06 1 12 Perencanaan pembangunan sub bidang ESDM dan lingkungan hidup

Perencanaan dan pengendalian sub bidang ESDM dan lingkungan hidup


1 06 1 13 Perencanaan pembangunan sub bidang pendidikan dan kebudayaan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang pendidikan dan kebudayaan


1 06 1 14 Perencanaan pembangunan sub bidang sosial dan kesehatan

Perencanaan dan pengendalian sub bidang sosial dan kesehatan


1 06 1 15 Perencanaan pembangunan sub bidang pemerintahan umum

Perencanaan dan pengendalian sub bidang pemerintahan umum


1 06 1 16 Perencanaan pembangunan sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri

Perencanaan dan pengendalian sub bidang kepegawaian, keuangan, dan poldagri


1 06 1 17 Pemantauan dan evaluasi pencapaian MDGs

Laporan pencapaian MDG's Kulon Progo 2015

dokumen 2 20.000.000 0 - 4 35.240.175 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 18 Pemantauan dan evaluasi SDGs

Laporan pencapaian SDGs 2016

dokumen 0 - 3 40.000.000 3 40.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo


53


Kode Program dan

Kegiatan




Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



SKPD


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

1 06 1 19 Penyusunan Rancangan RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

dokumen 0 0 1 300.000.000 2 627.150.450 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 1 20 Penyusunan Rencana Pengelolaan Kawasan Pesisir

Rencana pengelolaan kawasan pesisir


1 06 1 21 Penyusunan Masterplan RTH Perkotaan

Masterplan RTH Perkotaan


1 06 1 22 Penyusunan

Review buku


1 06 1 23 Koordinasi, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan DAK, Tugas Pembantuan, dan dana lainnya

Laporan DAK 5 dokumen dan TP triwulan dan tahunan 5 dokumen, dana Bantuan Keuangan Kabupaten 2 dokumen, dan dana keistimewaan DIY 4 dokumen


1 06 2 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama

% 81,25 247.724.250 87,50 297.270.000 87,50 728.484.700 Bappeda Kabupaten Kulon Progo


Laporan pelaksanaan jaring penelitian Kabupaten Kulon Progo


1 06 2 2 Koordinasi Kegiatan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Laporan pelaksanaan KKN, Pengabdian Masyarakat dan Kerjasama dengan Perguruan Tinggi


perencanaanpercepatanpembangunansanitasi permukiman

SSK PPSP

54


Kode Program dan

Kegiatan




Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



SKPD


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

1 06 3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% 20 256.810.000 20 308.172.000 100 1.282.569.976 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 3 1 Penyediaan jasa dan peralatan perkantoran

Jasa perkantoran (honorarium non PNS), bahan kantor (ATK, cetak penggandaan dan surat kabar) dan peralatan kantor

bulan 12 57.580.000 12 69.096.000 60 233.667.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 3 2 Penyediaan jasa keuangan

honorarium petugas penatausahaan keuangan dan barang


1 06 3 3 Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

makanan dan minuman rapat dan biaya koordinasi dan konsultasi


1 06 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

% 97,46 402.590.000 97,47 611.204.000 97,47 1.797.474.764 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 4 1 Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

sarana dan prasarana perkantoran

unit 25 134.920.000 4 290.000.000 119 640.653.400 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 4 2 Pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran

sarana dan prasarana perkantoran

unit 73 267.670.000 73 321.204.000 73 1.156.821.364 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 5 Program Peningkatan kapasitas sumber daya manusia SKPD

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

% 100 22.118.100 100 26.860.000 100 89.722.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 5 1 Pendidikan dan Pelatihan non Formal

Pengiriman peserta diklat, seminar, workshop

orang 3 10.000.000 5 12.000.000 16 49.600.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo


55


Kode Program dan

Kegiatan




Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



SKPD


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

1 06 5 2 Peningkatan kemampuan sendiri

Sumber daya manusia SKPD

orang 10 1.818.100 12 2.500.000 60 17.462.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 5 3 Pengadaan pakaian PDH PDH batik bagi PNS pegawai 52 10.300.000 52 12.360.000 52 22.660.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 6 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

% 19,03 21.500.000 19,03 26.000.000 100 90.794.450 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 06 6 1 Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan capaian kinerja keuangan semester


1 06 6 2 Penyusunan perencanaan kinerja SKPD

Rencana Kerja SKPD Bappeda Tahun n+1


1 06 6 3 Pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja

laporan pengendalian dan evaluasi kinerja, LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD


1 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik Daerah

Cakupan ketersediaan data perencanaan

% 81,82 753.820.300 90,91 1.223.900.000 90,91 3.222.673.850 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 23 1 1 Penyusunan Data Statistik Daerah

DDA, PDRB, inflasi, analisis IPM, Inkesra, dan gini ratio

unit data 6 187.006.800 7 585.000.000 7 1.188.354.150 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 23 1 2 Penyusunan Data Keluarga Miskin

Data Keluarga Miskin unit data 1 450.000.000 1 498.900.000 1 1.542.179.525 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 23 1 3 Penyusunan Database Daerah dan pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)

Database Daerah dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah

unit data 2 116.813.500 2 140.000.000 2 492.140.175 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

56


Kode Program dan

Kegiatan




Unit Kerja SKPD

Penanggungjawab



SKPD


1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

2. Terwujudnya peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang



Cakupan perencanaan tata ruang

% 100 768.541.000 100 940.000.000 96,43 3.032.213.350 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 05 1 1 Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan

RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis, serta KLHS RDTRK


1 05 1 2 Sosialisasi Rencana Tata Ruang

Sosialisasi kali 0 0 1 50.000.000 1 50.000.000 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 05 2 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang

% 100 91.707.000 100 70.000.000 98,32 374.630.250 Bappeda Kabupaten Kulon Progo

1 05 2 1 Koordinasi pemanfaatan ruang

Rekomendasi tata ruang

rekomendasi

35 91.707.000 40 70.000.000 167 374.630.250 Bappeda Kabupaten Kulon Progo


57

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Perumusan indikator kinerja SKPD Bappeda yang merupakan indikator

kinerja program yang bersifat hasil (outcomes) tahun 2011 – tahun 2013

merupakan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan dan tahun 2014 –

tahun 2016 merupakan target kinerja yang direncanakan yang

dituangkan.

Indikator Kinerja Bappeda yang pencapaiannya berkait langsung dengan

pencapaian Indikator Kinerja SKPD sebagaimana tabel 6.1 dan Indikator

Kinerja Program yang dilaksanakan sebagaimana tabel 6.2 berikut:

Tabel 6.1

Indikator Kinerja SKPD Bappeda Kulon Progo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Capaian kinerja program (%) - 83,70 81,83 84,00 87,00 90,00 90,00

2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang (%)

- 70,43 78,69 79,47 80,27 81,07 81,07

58

Tabel 6.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No. Indikator

Kondisi Kinerja

pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD Tahun 2011 2012 2013 2014 2015 2016

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1 Capaian kesesuaian perencanaan program

79,22% 82,73% 79,72% 81,40% 100% 100% 100,00%

2 Capaian tindak lanjut kerjasama

50,00% 87,50% 66,67% 75,00% 81,25% 87,50% 87,50%

3 Cakupan ketersediaan data perencanaan

81,82% 81,82% 81,82% 81,82% 81,82% 90,91% 90,91%

4 Cakupan perencanaan tata ruang

100,00% 66,67% 100% 100% 100% 100% 96,43%

5 Capaian pengendalian tata ruang

85,71% 100% 100% 100% 100% 100% 98,32%


59

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan

dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan

pelaksanaan RPJMD.Perubahan Restra Bappeda Tahun 2011-2016

dilaksanakan untuk lebih meningkatkan akselerasi pembangunan daerah

guna mencapai visi dan misi Bupati Kulon Progo Tahun 2011-2016 yang

lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten

Kulon Progo Tahun 2011-2016. Kinerja dan keuangan daerah tahun 2011-

2013 yang tercantum dalam dokumen ini merupakan realisasi capaian

kinerja yang telah dilaksanakan, sebagai bahan evaluasi sekaligus pijakan

perencanaan kinerja tahun 2014-2016.

Perubahan rencana strategis ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja

pelayanan Bappeda dan menjadi pedoman bagi Bappeda untuk menyusun program dan

kegiatan tahun 2015 – 2016 serta untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan pada

masa transisi tahun 2017.

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2011-

2016, maka Bappeda berkewajiban untuk melakukan upaya penyelarasan terhadap

penjabaran Perubahan Renstra Tahun 2011-2016 ke dalam Rencana Kerja (Renja)

Bappeda Tahun 2015-2016 dan masa transisi Tahun 2017. Bappeda Kabupaten Kulon

Progo juga berkewajiban melakukan monitoring, pengendalian dan evaluasi capaian

kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang

ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2011-2016.

60

Lampiran I: Bagan Alir Kesesuaian Perubahan Renstra Bappeda Kulon Progo 2011-2016

dan Perubahan RPJMD Kabupaten Kulon Progo 2011-2016


61

Lampiran II:

Metadata Indikator Kinerja SKPD

Perubahan Renstra Bappeda Kulon Progo Tahun 2011-2016

No. Indikator

Sasaran/Indikator Kinerja Utama SKPD

Satuan Cara Penghitungan

Target Capaian Kinerja SKPD SKPD Penangg

ung jawab

2012 2013 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Capaian kinerja program

% Jumlah persentase capaian program kabupaten/Jumlah program

83,70 81,83 84,00 87,00 90,00 Bappeda

2 Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

% Persentase luas wilayah pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW Kabupaten = Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten/ Luas wilayah Kabupaten x 100%

70,43 78,69 79,47 80,27 81,07 Bappeda

Jumlah Luas wilayah pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kabupaten

41.291,07

46.132,73

46.594,06

47.060,00

47.530,60

Luas wilayah Kabupaten 58.627,51 58.627,51 58.627,51 58.627,51 58.627,51

62

Lampiran II:

Metadata Indikator Kinerja Program

Perubahan Renstra Bappeda Kulon Progo Tahun 2011-2016

Kode

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program


Kondisi Kinerja Awal

RPJMD Tahun 2011

Target Capaian Kinerja Program Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Tahun 2016

Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5

2012 2013 2014 2015 2016

target target target target target

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

% Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran/Jumlah bulan dalam RPJMD x 100%

20 20 20 20 20 20 100

Jumlah bulan layanan administrasi perkantoran

12 12 12 12 12

Jumlah bulan dalam RPJMD 60 60 60 60 60 2 Program

Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Capaian ketersediaan sarana dan prasarana kondisi baik

% ((Jumlah aset dalam kondisi baik/jumlah aset)x 100%)

86,89 87,15 97,05 97,34 97,46 97,47 97,47

Jumlah aset kondisi baik (unit) 464 461 461 512 538 540

Jumlah asset (unit) 534 529 475 526 552 554

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Capaian peningkatan kapasitas pegawai di SKPD

% ((Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan dan pelatihan (diklat)/Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat)x100%)

100,00 100,00 97,56 100,00 100,00 100,00 98,99

Jumlah pegawai yang mengikuti diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)

22 3 40 3 13 17

540

554

12

60

98


63

Kode


Pembangunan




RPJMD Tahun 2011


akhir periode RPJMD

Tahun 2016


2012 2013 2014 2015 2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah pegawai yang direncanakan melakukan diklat, seminar, workshop, peningkatan kemampuan sendiri (PKS)

22 3 41 3 13 17

4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja

Capaian perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja

% 20,00 20,58 17,58 23,79 19,03 19,03 100,00

Jumlah dokumen perencanaan disampaikan tepat waktu

2 1 2 1 1 7

Jumlah Dokumen Perencanaan SKPD (Renstra SKPD, Renja SKPD) dalam RPJMD

7 7 7 7 7 7

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu

4 4 5 5 5 23

99

64

Kode


Pembangunan




RPJMD Tahun 2011


akhir periode RPJMD

Tahun 2016


2012 2013 2014 2015 2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah dokumen pelaporan keuangan dan kinerja dalam RPJMD (Laporan Keuangan Semesteran, Laporan Capaian Kinerja Semesteran Pendapatan SKPD (Khusus SKPD Penghasil PAD), Laporan LAKIP, Laporan Tahunan, Profil Kinerja SKPD)

23 23 23 23 23 23

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD disampaikan tepat waktu

12 16 16 16 16 76

Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi Program SKPD dalam RPJMD (laporan Evaluasi RKPD Triwulanan, Laporan evaluasi APBD Bulanan)

76 76 76 76 76 76

1 6 Perencanaan Pembangunan


Capaian kesesuaian perencanaan program

% (Jumlah program RKPD sesuai RPJMD/jumlah program RPJMD) x 100%)+(Jumlah kegiatan APBD yang sesuai RKPD/Jumlah kegiatan RKPD x 100%) /2

79,22 82,73 79,72 81,40 100,00 100,00 100,00

Jumlah program RKPD sesuai RPJMD

215 168 167 174 116 116 116

Jumlah program RPJMD

215 168 180 176 116 116 116


65

Kode


Pembangunan




RPJMD Tahun 2011


akhir periode RPJMD

Tahun 2016


2012 2013 2014 2015 2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah kegiatan APBD yang sesuai RKPD

699 783 728 624 650 650 650

Jumlah kegiatan RKPD 1.196 1.196 1.092 976 650 650 650

1 6 2 Program Kerjasama Pengembangan IPTEK

Capaian tindak lanjut kerjasama

% (Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti/Jumlah kerjasamax100%) + (Jumlah penghargaan yang diperoleh/Jumlah kejuaraan yang dikirim mewakili kabupaten)x100%)/2

50,00 87,50 66,67 75,00 81,25 87,50 87,50

Jumlah kerjasama Perguruan Tinggi yang ditindaklanjuti

2 3 4 3 4 4 4

Jumlah Kerjasama 2 4 4 3 4 4 4 Jumlah penghargaan yang

diperoleh - 2 2 3 5 6 6

Jumlah kejuaraan yang dikirim mewakili Kabupaten

- 2 6 6 8 8 8

1 05 Penataan Ruang


Cakupan perencanaan tata ruang

% (Realisasi penyusunan dokumen perencanaan tata ruang/jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan tata ruang) x 100

100,00 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 89,88

Realisasi penyusunan dokumen perencanaan tata ruang

7 2 4 4 5 5 27

66

Kode


Pembangunan




RPJMD Tahun 2011


akhir periode RPJMD

Tahun 2016


2012 2013 2014 2015 2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah rencana penyusunan dokumen perencanaan tata ruang (review RTRW, RDTR)

7 3 4 4 5 5 28

1 5 3 Program

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Capaian pengendalian tata ruang

% (Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang/jumlah permohonan pemanfaatan ruang)x100

85,71 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 98,32

Jumlah rekomendasi pemanfaatan ruang

18 20 24 30 35 40 167

Jumlah permohonan pemanfaatan ruang

21 20 24 30 35 40 170


67

Kode


Pembangunan




RPJMD Tahun 2011


akhir periode RPJMD

Tahun 2016


2012 2013 2014 2015 2016


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 23 Statistik

1 23 1 Program Pengembangan Data/ Informasi/ Statistik

Cakupan ketersediaan data perencanaan

% Jumlah data perencanaan yang tersusun/Jumlah data perencanaan yang harus ada x 100%

81,82 81,82 81,82 81,82 81,82 90,91 90,91

Jumlah data perencanaan yang tersusun

9 9 9 9 9 10

Jumlah data perencanaan yang harus ada

11 11 11 11 11 11

10

11


PENGHITUNGAN INDIKATOR KINERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN 2011-2016

A. Capaian Kinerja Perencanaan

�� =� ��ℎ��

� ��ℎ��

B. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

�� =��

��ℎ× 100%

pemerintah kabupaten kulon progo badan perencanaan pembangunan...

Documents