PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH

( RENJA-PD )

TAHUN 2017

DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2016

LAMPIRAN

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

iii

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................................................................... ii

DAFTAR ISI ................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1

1.1. Latar Belakang .................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................. 2

1.3. Maksud dan Tujuan .........................................................

1.4. Sistematika Penulisan .......................................................

4

5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU .................. 6

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian ..... 6

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.............................................

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD...............

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD...........................

10

11

13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN..................

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ..............................

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD .......................................

3.3. Program dan Kegiatan ........................................................

16

16

17

19

BAB IV PENUTUP .................................................................................. 22

LAMPIRAN : Tabel Rencana Pendapatan dan Belanja Langsung

Dinas Pendapatan Tahun 2016

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT Dinas Pendapatan

Kabupaten Blitar telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kerja

Perangkat Daerah (RENJA PD) Tahun 2017.

RENJA PD ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap

elemen Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar sebagai unit penghasil selaku institusi yang

mengemban tugas “melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendapatan

berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan“, dalam melaksanakan aktifitas, sehingga

rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk

komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam

mewujudkan visi organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar, yakni “Terwujudnya

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blitar Dalam Rangka Menunjang

Pembiayaan Pembangunan Daerah Yang Lebih Mandiri “. Dengan demikian, dokumen

RENJA PD Tahun 2017 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen

yang lain, seperti Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen RENJA PD

Tahun 2017 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan

memerlukan penyempurnaan- penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh

karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini

tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan

bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Blitar, Mei 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BLITAR

Drs. I S M U N I, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600914 199203 1 004

iii

Drs. PALAL ALI SANTOSO, MM Pembina Utama Muda NIP. 19561128 198603 1 013

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai suatu upaya Pemerintah Daerah dalam rangka

meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah selalu

menggali dan mengembangkan semua potensi yang ada, terutama

penerimaan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan

tetap memperhatikan peningkatan kemampuan pembiayaan masyarakat

dan dunia usaha sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah. Hal ini

sesuai dengan nafas otonomi daerah yang berdasarkan Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah

Pusat dan Daerah, serta beberapa Peraturan Pemerintah yang berkaitan

dengan pengaturan otonomi daerah tersebut, memberikan implikasi bahwa

pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber

penerimaan pendapatan daerah yang penting guna membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menuju

masyarakat Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera. Dengan kata lain,

bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kemampuan daerah

untuk mencukupi urusan rumah tangganya dan kemampuan daerah untuk

membiayai pembangunan, tentunya kemampuan menyiapkan

anggaran/keuangan merupakan prioritas utama yang perlu dipikirkan.

Konsekuensi bagi setiap daerah harus memacu diri untuk meningkatkan

2

kemandiriananya didalam peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah

guna menopang anggaran belanja daerah. Untuk itu perlu diupayakan

usaha yang maksimal dan menyeluruh, terpadu serta berkesinambungan

melalui peningkatan kinerja dan pengembangan sumber-sumber

Pendapatan Asli Daerah.

Seiring dengan itu dan sesuai dengan tugas pokok Dinas

Pendapatan Kabupaten Blitar, yaitu melaksanakan urusan pemerintahan

daerah bidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan, dipandang perlu menyusun suatu Rencana Kerja Perangkat

Daerah (RENJA – PD) pada setiap tahun anggaran.

RENJA – PD Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini

merupakan rumusan Rencana Strategis – Satuan Kerja Perangkat Daerah

(Renstra- PD) yang baru pertama kali diformulasikan sesuai dengan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendapatan

Kabupaten Blitar tahun 2016 adalah :

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;

3

2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah;

5. Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah beserta perubahannya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2005-2025;

4

12. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas – Dinas Kabupaten Blitar,

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Blitar Nomor 16 Tahun 2012

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-

2021.

14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar.

15. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar

Tahun 2016-2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

RENJA-PD ini dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan bagi setiap

elemen Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar dalam melaksanakan

tugas-tugas pemungutan pendapatan daerah, baik pajak daerah,

retribusi daerah maupun pajak bumi dan bangunan (PBB); sekaligus

dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan (ekstensifikasi)

sumber-sumber pendapatan daerah pada tahun anggaran 2017.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah agar penerimaan pendapatan

dari sektor pajak daerah, retribusi daerah maupun pendapatan lain-lain

yang dibebankan kepada Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar dapat

memperoleh hasil secara optimal sesuai dengan pokok ketetapan, atau

sekurang-kurangnya dapat memenuhi target penerimaan yang

5

ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2017 dan seterusnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pendapatan Tahun 2017

diantaranya:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Skpd Tahun Lalu dan Capaian

Renstra PD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Pada Tahun 2015 Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pendapatan telah

berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Capaian Sasaran Strategis Dinas

Pendapatan dimana Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar yaitu

tercapainya pengembangan Kemapuan Keuangan Daerah yang ditandai dengan

tepenuhinya 4 (empat) Indikator Kinerja Utama yang meliputi, Persentase realisasi

penerimaan pendapatan daerah, persentase peningkatan penerimaan pendapatan

asli daerah, persentase realisasi penerimaan pajak daerah dan persentase

peningkatan penerimaan pajak daerah. Ikhtisar pencapaian sasaran strategis Dinas

Pendapatan Tahun 2015 dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel. 2.1 Capaian Sasaran Strategis Tahun 2015

No Sasaran strategis Indikator Kinerja

Utama Target Realisasi

Persenta

se

1. Mengembangkan

kemampuan

keuangan daerah

Persentase realisasi

penerimaan

pendapatan asli

daerah

100% 110,61%

110,61%

2 Mengembangkan

kemampuan

keuangan daerah

Persentase

peningkatan

penerimaan

pendapatan asli

daerah

5% 28,78% 575,6%

3 Mengembangkan

kemampuan

keuangan daerah

Persentase realisasi

penerimaan pajak

daerah

100% 109,47% 109,47%

7

4 Mengembangkan

kemampuan

keuangan daerah

Presentase

peningkatan

penerimaan pajak

daerah

6% 33,74,3% 562,33%

Rata-rata capaian 339,50%

Capaian sasaran strategis pada tahun 2015 ditandai dengan tercapainya target

indikator kinerja utama pada Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar. Dari empat

indikator yang telah ditetapkan sesuai perjanjian kinerja, telah terealisasi rata-rata

sebesar 339,50%.

Pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun 2015 tersebut pada prinsipnya

dapat berjalan sesuai rencana disebabkan oleh pelaksanaan program/kegiatan

yang telah memenuhi target kinerja. Berikut program dan kegiatan Dinas

Pendapatan Tahun 2015:

8

NO. PROGRAM /KEGIATAN ALOKASI BIAYA KELUARAN (OUTPUT)

ANGGARAN REALISASI % URAIAN TARGET REALISASI

1 Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan dan peningkatan administrasi perkantoran

24.451.572.718,00 23.497.621.823,00 96.10 Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dan pelayanan publik

12 Bulan 12 Bulan

2 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

1. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur 172.675.000,00 164.081.125,00 95.02 Sarana dan prasarana aparatur yang siap digunakan untuk menunjang tupoksi dinas pendapatan

12 Bulan 12 Bulan

3 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal 138.750.000,00 127.596.100,00 91.96 Terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dinas pendapatan

15 orang 15 orang

2. Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan

201.550.000,00 201.212.800,00 99.83 Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undngan bagi aparatur dinas pendapatan

42 orang 42 orang

4 Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

1. Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan

36.800.000,00 34.760.750,00 94.46 tersusunnya laporan capaian kinerja dan keuangan Dinas Pendapatan

1 paket 1 paket

5 Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

604.950.000,00 600.309.110,00 99.23 Terpenuhinya target penerimaan PAD sektor pajak daerah

100% 109.47%

2. Pendataan dan pemeliharaan data Obyek Pajak

506.450.000,00 504.268.942,00 99.57 Tersedia data dan terpeliharanya data obyek pajak daerah yang valid dan up to date

12 Bulan 12 Bulan

3. fasilitasi dan pelayanan pajak daerah 770.370.000,00 667.532.850,00 86.65 Terpenuhinya target penerimaan pajak daerah

100% 109.47%

9

4. pengelolaan dan penetapan PBB P2 792.675.000,00 792.513.000,00 99.98 Terbit SPPT PBB P2 730,000 730.000

5. Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB P2

775.575.000,00 757.358.603,00 97.65 Terpenuhinya target penerimaan Pajak Daerah Sektor PBB P2

100% 111.28%

6. Sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui mass media

574.000.000,00 549.435.000,00 95.72 Terlaksananya sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui media cetak dan elektronik

11 Bulan 11 Bulan

7. Sosialisasi pajak daerah 453.395.000,00 453.158.900,00 99.95 Terlaksananya sosialisasi pajak daerah di wilayah

22 kec 22 kec

8. Monitoring, Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

270.960.000,00 264.192.392,00 97.50 Terlaksananya monitoring evaluasi dan rekonsiliasi realisasi penerimaan PAD dengan SKPD penghasil dalam mencapai target PAD.

100% 110.61%

9. pengelolaan dan penatausahaan benda berharga

463.740.000,00 462.733.900,00 99.78 Tersedianya karcis untuk pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah

12 bulan 12 bulan

10. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah

267.150.000,00 265.678.520,00 99.45 Tersusunnya laporan pengelolaan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan daerah lainnya

1 paket 1 paket

6 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1. Pengembangan system informasi pengelolaan pajak daerah

577.850.000,00 570.373.400,00 98.71 Tersedianya sistem informasi pengelolaan pajak daerah dan terbit NPWPD

12 Bulan 12 Bulan

7 Penataan peraturan perundang-undangan

1. Penataan/penyusunan peraturan daerah/KDH tentang pajak daerah

255.950.000,00 255.900.000,00 99.98 Terbit peraturan bupati tentang pemungutan pajak daerah

1 paket 1 paket

TOTAL 31.314.412.718,00 30.168.727.215,00 96.34

10

Dari tabel diatas dapat kita ketahui, rata-rata program dan kegiatan yang

memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan adalah 96,34%. Hal ini

berarti program dan kegiatan yang mendukung terselenggaranya Rencana Kerja

dan Rencana Strategi Dinas Pendapatan Tahun 2015 telah berjalan sesuai

harapan. Pencapaian Target Kinerja hasil/ keluaran tersebut tidak terlepas dari

Faktor-Faktor yang mendukung. Faktor-Faktor yang menyebabkan terpenuhinya

target kinerja hasil/keluaran tersebut diantaranya:

1) Adanya rencana operasional dalam bentuk program dan kegiatan tahunan

yang terangkum dalam Renstra dan Rencana Kerja Tahunan serta dokumen-

dokumen pendukung lainnya, yang sekaligus dijadikan pranata pengukuran

kinerja.

2) Tersedianya Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Pendapatan Kabupaten

Blitar yang memiliki etos kerja tinggi dan dapat didayagunakan secara optimal.

3) Terciptanya iklim kerja yang kondusif dan koordinasi yang optimal antar

bidang / staf.

4) Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana Dinas Pendapatan Kabupaten

Blitar yang dapat difungsikan secara optimal.

5) Adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajibannya

dalam membayar pajak.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar berdasarkan Tugas dan Fungsi yang

tertuang dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar pada prinsipnya mempunyai

tugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli

11

Daerah dapat ditingkatkan salah satunya dengan meningkatkan Pelayanan pada

masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar hingga Tahun 2015 telah melakukan upaya-

upaya dalam meningkatkan pelayanan pembayaran pajak. Upaya-upaya tersebut

diantaranya:

1. Menyediakan mobil keliling untuk menarik pajak hinga ke kecamatan dan ke

desa-desa.

2. Menerapkan Standar Operator Pelayanan(SOP) dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakt yang membayar pajak.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tugas dan Fungsi utama Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar adalah

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dalam menyelenggarakan tugas dan

fungsi tersebut Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar memiliki pegawai yang

berjumlah 42 orang yang terdiri dari Kepala Dinas 1 (satu) orang, Sekretaris Dinas

1 (satu) orang, Kepala Bidang 4 orang, Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian 15 orang

dan staf sebanyak 21 orang. Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar dalam

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah senantiasa berkoordinasi dengan SKPD

penghasil PAD lainnya seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Komunikasi

dan Informatika, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas PU Bina Marga dan

Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pemuda, Olahraga,

Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Peternakan, Dinas Kehutanan dan

Perkebunan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian dan

12

Perdagangan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Lingkungan Hidup

dan Rumah Sakit Umum Daerah Wlingi.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya Dinas Pendapatan

Kabupaten Blitar masih menemukan hambatan-hambatan yang mempengaruhi

optimalisasi pencapaian capaian kinerja Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar,

berikut hambatan-hambatan yang dimaksud:

1) Masih terdapat kinerja pegawai yang kurang optimal dan profesional dalam

melaksanakan tugas sehingga hasil pencapaian target kurang maksimal.

2) Kurang representatifnya ruangan kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar (

Ruangan yang tersedia kecil dan dalam jumlah yang kurang terutama untuk

pelayanan terhadap wajib pajak dan belum tersedianya ruang untuk rapat

yang memadai ).

3) Kurangnya sarana transportasi dan sarana komputer yang memenuhi

spesifikasi bila dibandingkan dengan volume kegiatan yang harus

diselesaikan dengan tepat waktu.

4) Kurangnya sumber daya manusia dibanding dengan jenis dan jumlah

tanggungjawab yang harus dilaksanakan terutama untuk mengelola data

obyek pajak dan pelayanan terhadap wajib pajak.

5) Masih adanya kecenderungan masyarakat untuk “menghindar” dari kewajiban

membayar pajak dan retribusi daerah.

13

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dengan membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan atas program dan kegiatan Dinas

Pendapatan Daerah Tahun 2017, maka hasil review terhadap rancangan awal RKPD dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun

Rencana + 1)

Lokasi Target

Capaian Kerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian Kerja N+1

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

31,957,220,000.00 APBD KAB 33,336,234,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase kecukupan administrasi perkantoran

Dinas Pendapatan

100%

24,769,180,000.00 APBD KAB

100%

26,007,639,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 20

Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran

Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dalam menunjang tupoksi SKPD dan pelayanan publik

Dinas Pendapatan

12 Bulan

24,769,180,000.00 APBD KAB 12 Bulan

26,007,639,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tupoksi SKPD dan Pelayanan Publik

Dinas Pendapatan

100%

370,800,000.00 APBD KAB

100%

401,380,000.00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 45

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur yang dapat digunakan dalam melaksanakan tupoksi dan pelayanan publik

Dinas Pendapatan

12 Bulan

370,800,000.00 APBD KAB 12 Bulan

401,380,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Dinas Pendapatan

100%

402,550,000.00 APBD KAB 100% 407,925,000.00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01

Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang mengkuti diklat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Dinas Pendapatan

12 orang

107,500,000.00

APBD KAB

10 orang

112,875,000.00

14

1.20 . 1.20.11 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Dinas Pendapatan

42 orang

295,050,000.00 APBD KAB

42 orang

295,050,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

Dinas Pendapatan

5 Dokumen

37,800,000.00 APBD KAB

5 Dokumen

39,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 06 . 07

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

Dinas Pendapatan

5 Dokumen

37,800,000.00 APBD KAB

5 Dokumen

39,600,000.00

Penyusunan Renja Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Dinas Pendapatan

2 dokumen 12,600,000.00

APBD KAB 2 Dokumen

13,200,000.00

Penyusunan LKPJ Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun

Dinas Pendapatan

2 dokumen 12,600,000.00

APBD KAB 2 Dokumen

13,200,000.00

Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan capaian keuangan yang disusun

Dinas Pendapatan

1 dokumen 12,600,000.00

APBD KAB 1 Dokumen

13,200,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase realisasi penerimaan PAD Dinas Pendapatan 100% 5,662,190,000.00 APBD KAB 100% 5,764,990,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 19

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah

Persentase realisasi penerimaan pajak daerah

Dinas Pendapatan 100%

651,600,000.00

APBD KAB 100%

659,100,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 20

Pendataan dan pemeliharaan data objek pajak

Jumlah desa yang dilakukan pendataan Sismiop

Dinas Pendapatan

2 desa

449,600,000.00 APBD KAB 2 desa

499,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 30

Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah Jumlah jenis pajak yang terlayani Dinas Pendapatan

10 jenis pajak daerah

1,247,700,000.00

APBD KAB 10 jenis pajak daerah

1,247,700,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 31

Pengelolaan dan Penetapan PBB P2 Jumlah SPPT PBB P2 dan DHKP tercetak Dinas Pendapatan

248 desa

749,700,000.00 APBD KAB 248 desa

749,700,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 35

Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB P2

Persentase realisasi penerimaan PBB P2 Dinas Pendapatan

100%

744,975,000.00 APBD KAB 100%

764,725,000.00

1.20 . 1.20.11

. 17 . 40 Sosialisasi publikasi pendapatan daerah

melalui mass media Jumlah media yang digunakan Dinas

Pendapatan 2 jenis media

456,925,000.00 APBD KAB 2 jenis media

472,500,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 41

Sosialisasi pajak daerah Jangkauan sasaran sosialisasi pajak daerah

Dinas Pendapatan 22 kecamatan

287,600,000.00

APBD KAB 22 kecamatan

295,575,000.00

15

1.20 . 1.20.11 . 17 . 42

Monitoring, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah

Jumlah SKPD yang melaksanakan pemungutan PAD

Dinas Pendapatan

14 SKPD

83,840,000.00 APBD KAB 14 SKPD

84,840,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 43

Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga

Tersedianya karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi SKPD pemungut PAD

Dinas Pendapatan 12 bulan

541,700,000.00

APBD KAB 12 bulan

541,700,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17 . 44

Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber sumber pendapatan daerah

Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah

Dinas Pendapatan 10%

448,550,000.00

APBD KAB 10%

449,550,000.00

1.20 . 1.20.11 . 23

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Persentase aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah

Dinas Pendapatan 5% 467,600,000.00 APBD KAB 5% 442,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 23 . 04

Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah

Jumlah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah

Dinas Pendapatan 2 aplikasi

467,600,000.00

APBD KAB 1 aplikasi

442,600,000.00

1.20 . 1.20.11 . 26

Program Perumusan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Persentase rumusan kebijakan/peraturan daerah yang ditindaklanjuti

Dinas Pendapatan 20% 247,100,000.00 APBD KAB 20% 272,100,000.00

1.20 . 1.20.11 . 26 . 08

Penataan/penyusunan/review peraturan daerah/KDH tentang pajak / retribusi daerah

Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah

Dinas Pendapatan 2 dokumen

247,100,000.00

APBD KAB 1 dokumen

272,100,000.00

16

16

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan teradap kebijakan Nasional

Dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan

dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar

globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa

yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam

konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses

demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara

semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan

politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabititas layanan public

belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga

berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang

memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar Negara,

percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme serta masalah tenaga kera

Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang

harus dihadapi bangsa dan Negara Indonesia. Hal ini menuntut peran dan kapasitas

seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan. Prospek kondisi

ekonomi tahun 2010 – 2014 menunjukkan tanda positif sebagaimana terlihat pada

tingkat pertumbuhan ekonomi pada awal tahun 2009 yang mencapai 4,21%, tingkat

inflansi sampai dengan Oktober 2009 sebesar 2,99% dan indicator-indikator

17

ekonomi lainnya yang menunjukkan bahwa kondisi makro ekonomi Indonesia

relative stabil.

Kondisi investasi Indonesia yang masih berpotensi untuk diperbaiki

membawa peluang untuk menghasilkan kebijakan yang dapat mengoptimalkan

pendapatan Negara dan sekaligus meningkatkan daya saing produksi dalam negeri

serta meningkatkan investasi melalui kebijakan harmonisasi tarif dan pemberian

intensif berupa stimulus perpajakan. Upaya penerimaan perpajakan dan

pertumbuhan ekonomi nasional dilakukan melalui pemeberian intensif fiscal pada

program konversi penggunaan BBM untuk listrik ke penggunaan terbarukan

khususnya energi panas bumi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tantangan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar di tahun-tahun

silam sangatlah kompleks dan memerlukan kerja keras bagi segenap elemen yang

ada untuk mengatasi berbagai masalah yang terjadi, berkaitan dengan kondisi krisis

ekonomi dan sosial yang telah menjadi krisis multi dimensi di tahun pertama

pelaksanaan otonomi daerah. Krisis multi dimensi ini menimbulkan dampak yang

luar biasa terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Kabupaten Blitar sampai

dengan saat ini, yang antara lain adalah tingginya angka pengangguran dan

rendahnya pendapatan perkapita masyarakat.

Tantangan yang dihadapi Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar adalah

sebagai berikut :

1. Sektor pendapatan saat ini ditangani oleh 42 (empat puluh dua) orang PNS,

dengan wilayah meliputi seluruh kabupaten Blitar yang terdiri dari 22 Kecamatan.

18

2. Kebutuhan akan pembentukan UPTD sangatlah urgen, namun kesiapan

kelembagaan, tenaga, sarana dan prasarana, dan Dinas Pendapatan yang baru

terbentuk, tentunya lebih urgen bila menata kedalam terlebih dahulu, tanpa

mengkesampingkan mempersiapkan kebutuhan pembentukan dari UPTD

tersebut.

3. Dengan adanya pengalihan PBB P2 yang semula pajak pusat menjadi pajak

daerah dengan lebih kurang 750.000 obyek pajak yang tersebar di 22 kecamatan

dan 248 desa/kelurahan dibanding dengan ketersediaan SDM dan sarana

prasarana yang ada saat ini dirasa belum memadai, tentunya membutuhkan

penataan dan penyempurnaan lebih lanjut.

Tingginya angka pengangguran dan penurunan daya beli masyarakat di

Kabupaten Blitar, yang disebabkan oleh adanya krisis multi dimensi, yang sedikit

banyak akan mempengaruhi hasil dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) Kabupaten

Blitar. Sehingga diperlukan suatu pemikiran yang brilian untuk menggali potensi sumber

pendapatan daerah, yang pada akhirnya akan mampu meningkatkan pencapaian

Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) menjadi lebih baik/ tinggi, minimal sama dengan tahun

yang lalu.

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci

keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Pada saat ini yang

menjadi program prioritas di Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar adalah masalah

pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah dalam rangka

mewujudkan visi Dinas Pendapatan.

19

Melihat hal tersebut, maka di rencanakan program prioritas dengan program

– program yang tepat sasaran seperti yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja

dinas Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2017, sedangkan sasaran Rencana kerja

Dispenda Tahun 2017 diantaranya:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

2. Meningkatnya tata kelola organisasi yang akuntabel dan profesional

3. Tercapainya target penerimaan pendapatan daerah

4. Tercapainya peningkatan pendapatan daerah

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan

tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang

dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan SKPD adalah sekumpulan

rencana kerja suatu SKPD, dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan

prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat

urgensinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah

isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam

pembangunan daerah.

Perumusan program dan kegiatan pada tahap ini, merupakan penyesuaian

antara indentifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan hasil analisis dengan

arahan prioritas program dan kegiatan SKPD menurut rancangan awal RKPD, serta

mempertimbangkan hasil telahaan kebijakan nasional dan kebijakan provinsi.

20

Dalam renstra Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar, program dan kegiatan dikategorikan kedalam

program/kegiatan lokalitas SKPD, Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Blitar tahun 2016

dan perkiraan maju tahun 2017.

Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar dapat dilihat dalam tabel 3.1

KODE Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana) Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun

Rencana + 1)

Lokasi Target

Capaian Kerja Kebutuhan

Dana/Pagu Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kerja N+1

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

1.20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm KeuDa, Perangkat Daerah, Kepegawaian

31,957,220,000.00 APBD KAB

33,336,234,000.00

1.20 . 1.20.11 . 01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase kecukupan administrasi perkantoran

Dinas Pendapatan

100%

24,769,180,000.00 APBD KAB

100%

26,007,639,000.00

1.20 . 1.20.11

. 01 . 20 Penyediaan dan Peningkatan

Administrasi Perkantoran Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran dalam menunjang tupoksi SKPD dan pelayanan publik

Dinas Pendapatan

12 Bulan

24,769,180,000.00 APBD KAB 12 Bulan

26,007,639,000.00

1.20 . 1.20.11

. 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Tersedianya sarana dan prasarana aparatur dalam melaksanakan tupoksi SKPD dan Pelayanan Publik

Dinas Pendapatan

100%

370,800,000.00

APBD KAB

100%

401,380,000.00

1.20 . 1.20.11

. 02 . 45 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur yang dapat digunakan dalam melaksanakan tupoksi dan pelayanan publik

Dinas Pendapatan

12 Bulan

370,800,000.00 APBD KAB 12 Bulan 401,380,000.00

1.20 . 1.20.11

. 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Dinas Pendapatan

100%

402,550,000.00 APBD KAB 100%

407,925,000.00

1.20 . 1.20.11

. 05 . 01 Pendidikan dan pelatihan Jumlah aparatur yang mengkuti diklat

peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Dinas Pendapatan

12 orang

107,500,000.00 APBD KAB

10 orang 112,875,000.00

21

1.20 . 1.20.11 . 05 . 03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan

Dinas Pendapatan

42 orang

295,050,000.00 APBD KAB

42 orang 295,050,000.00

1.20 . 1.20.11

. 06 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

Dinas Pendapatan

5 Dokumen

37,800,000.00

APBD KAB

5 Dokumen

39,600,000.00

1.20 . 1.20.11

. 06 . 07 Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat waktu

Dinas Pendapatan

5 Dokumen

37,800,000.00 APBD KAB

5 Dokumen 39,600,000.00

Penyusunan Renja Jumlah dokumen perencanaan yang disusun

Dinas Pendapatan

2 dokumen 12,600,000.00

APBD KAB 2 Dokumen

13,200,000.00

Penyusunan LKPJ Jumlah dokumen laporan capaian kinerja yang disusun

Dinas Pendapatan

2 dokumen 12,600,000.00

APBD KAB 2 Dokumen

13,200,000.00

Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah dokumen laporan capaian keuangan yang disusun

Dinas Pendapatan

1 dokumen 12,600,000.00

APBD KAB 1 Dokumen

13,200,000.00

1.20 . 1.20.11

. 17 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Persentase realisasi penerimaan PAD

Dinas Pendapatan 100%

5,662,190,000.00

APBD KAB 100%

5,764,990,000.00

1.20 . 1.20.11

. 17 . 19 Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan daerah Persentase realisasi penerimaan pajak daerah

Dinas Pendapatan 100%

651,600,000.00

APBD KAB 100% 659,100,000.00

1.20 . 1.20.11

. 17 . 20 Pendataan dan pemeliharaan data objek

pajak Jumlah desa yang dilakukan pendataan Sismiop

Dinas Pendapatan

2 desa

449,600,000.00 APBD KAB 2 desa 499,600,000.00

1.20 .

1.20.11 . 17 . 30

Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah Jumlah jenis pajak yang terlayani Dinas Pendapatan

10 jenis pajak daerah

1,247,700,000.00

APBD KAB 10 jenis pajak daerah

1,247,700,000.00

1.20 .

1.20.11 . 17 .

31

Pengelolaan dan Penetapan PBB P2 Jumlah SPPT PBB P2 dan DHKP tercetak Dinas Pendapatan 248 desa

749,700,000.00

APBD KAB 248 desa 749,700,000.00

1.20 .

1.20.11 . 17 .

35

Intensifikasi peningkatan penerimaan PBB P2

Persentase realisasi penerimaan PBB P2 Dinas Pendapatan 100%

744,975,000.00

APBD KAB 100% 764,725,000.00

1.20 . 1.20.11 . 17 .

40

Sosialisasi publikasi pendapatan daerah melalui mass media

Jumlah media yang digunakan Dinas Pendapatan 2 jenis media

456,925,000.00

APBD KAB 2 jenis media

472,500,000.00

22

1.20 . 1.20.11 . 17 .

41

Sosialisasi pajak daerah Jangkauan sasaran sosialisasi pajak daerah

Dinas Pendapatan 22 kecamatan

287,600,000.00

APBD KAB 22 kecamatan

295,575,000.00

1.20 .

1.20.11 . 17 .

42

Monitoring, rekonsiliasi dan pelaporan penerimaan pendapatan daerah

Jumlah SKPD yang melaksanakan pemungutan PAD

Dinas Pendapatan 14 SKPD

83,840,000.00

APBD KAB 14 SKPD 84,840,000.00

1.20 .

1.20.11 . 17 .

43

Pengelolaan dan penatausahaan benda berharga

Tersedianya karcis pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah bagi SKPD pemungut PAD

Dinas Pendapatan 12 bulan

541,700,000.00

APBD KAB 12 bulan 541,700,000.00

1.20 .

1.20.11 . 17 .

44

Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan sumber sumber pendapatan daerah

Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah

Dinas Pendapatan 10%

448,550,000.00

APBD KAB 10% 449,550,000.00

1.20 .

1.20.11 . 23 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Persentase aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah

Dinas Pendapatan 5%

467,600,000.00

APBD KAB 5%

442,600,000.00

1.20 .

1.20.11 . 23

. 04

Pengembangan sistem informasi pengelolaan pajak daerah

Jumlah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan pajak daerah

Dinas Pendapatan 2 aplikasi

467,600,000.00

APBD KAB 1 aplikasi 442,600,000.00

1.20 .

1.20.11 . 26 Program Perumusan Kebijakan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Persentase rumusan kebijakan/peraturan daerah yang ditindaklanjuti

Dinas Pendapatan 20%

247,100,000.00

APBD KAB 20%

272,100,000.00

1.20 .

1.20.11 . 26

. 08

Penataan/penyusunan/review peraturan daerah/KDH tentang pajak / retribusi daerah

Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam memungut pajak daerah dan retribusi daerah

Dinas Pendapatan 2 dokumen

247,100,000.00

APBD KAB 1 dokumen 272,100,000.00

23

23

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan rencana kinerja perangkat daerah ( Renja- PD 2017 ) ini,

dengan tujuan untuk menentukan acuan dan arah pembangunan di bidang

pendapatan Kabupaten Blitar. Penyusunan ini tidak terlepas dari tujuan dan

sasaran Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan Renja – PD ini juga memerlukan keterlibatan semua

pihak, sehingga semua komponen dilingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten

Blitar ikut terapresiasi dan terwakili, juga ikut bertanggung jawab terhadap

program kerja yang direncanakan.

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang

perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program

dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai denan kewenangan urusan

perencanaan pembangunan dan statistik yang diemban oleh Dinas Pendapatan

Daerah sebagai salah satu SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Blitar.

Semoga Renja Dinas Pendapatan Kabupaten Blitar Tahun 2017 ini dapat

dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait sehingga diharapkan

dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Blitar Tahun 2017 ,

Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat

dalam penyusunan dokumen ini.

Rp 29.000.000.000

Rp -

Nama SKPD : DINAS PENDAPATAN Rp 29.000.000.000

LokasiTarget Capaian

Kerja

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif Sumber Dana

Target Capaian

Kerja N+1

Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif

1.20

29.000.000.000,00 APBD KAB 31.900.000.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 Dinas

Pendapatan

100%

23.624.230.000,00 APBD KAB

100%

25.986.653.000,00

1.20 . 1.20.11 . 01 . 20 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi

Perkantoran

Dinas Pendapatan 12 Bulan

23.624.230.000,00 APBD KAB 12 Bulan

25.986.653.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02

Dinas

Pendapatan

100%

218.800.000,00 APBD KAB

100%

240.680.000,00

1.20 . 1.20.11 . 02 . 45

Dinas Pendapatan 12 Bulan 218.800.000,00 APBD KAB 12 Bulan 240.680.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05 Dinas

Pendapatan 100% 265.925.000,00 APBD KAB 100% 292.517.500,00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 01 Dinas Pendapatan4 kegiatan 107.500.000,00 APBD KAB

10 orang 118.250.000,00

1.20 . 1.20.11 . 05 . 03 Dinas Pendapatan42 orang 158.425.000,00 APBD KAB

42 orang 174.267.500,00

1.20 . 1.20.11 . 06 Dinas

Pendapatan 100% 30.400.000,00 APBD KAB 100% 33.440.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan

Kinerja dan Keuangan

Jumlah dokumen perencanaan yang disusunDinas Pendapatan 5 dokumen 30.400.000,00 APBD KAB 5 dokumen 33.440.000,00

Dinas

Pendapatan 100% 2.221.780.000,00 APBD KAB 100% 2.443.958.000,00

Dinas Pendapatan2 desa 434.600.000,00 APBD KAB 2 desa 478.060.000,00

Dinas Pendapatan 10 jenis pajak

daerah 869.880.000,00 APBD KAB

10 jenis pajak

daerah 956.868.000,00

Jumlah SPPT PBB P2 dan DHKP tercetak Dinas Pendapatan 248 desa 589.700.000,00 APBD KAB 248 desa 648.670.000,00

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2017

Dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kabupaten Blitar

Catatan Penting

Tersedianya kebutuhan administrasi perkantoran

dalam menunjang tupoksi SKPD dan pelayanan

publik

Total Anggaran Usulan SKPD :

Total Anggaran Usulan Kec :

Total APBDKAB :

KODEUrusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

dan Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017 (Tahun Rencana)

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur

Prosentase Tersedianya sarana dan

prasarana aparatur dalam melaksanakan

tupoksi SKPD dan Pelayanan Publik

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Optimalisasi sarana dan prasarana aparatur yang

dapat digunakan dalam melaksanakan tupoksi dan

pelayanan publik

Perkiraan Maju Rencana Tahun (Tahun

Rencana + 1)

Urusan Wajib Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum, Adm KeuDa,

Perangkat Daerah, Kepegawaian

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Prosentase kecukupan administrasi

perkantoran

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Prosentase aparatur yang mengikuti

kegiatan peningkatan kapasitas sumber

daya aparaturPendidikan dan pelatihan Jumlah diklat yang diikuti

Bimbingan teknis implementasi peraturan

perundang‑undangan

Jumlah aparatur yang mengikuti bimtek

implementasi peraturan perundang-undangan

Pengelolaan dan Penetapan Pajak Daerah

Program perencanaan, penganggaran,

pengendalian dan pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Prosentase jumlah dokumen perencanaan,

laporan keuangan dan kinerja SKPD tepat

waktu

Program pengembangan sistem

pengelolaan pajak daerah dan

pendapatan daerah lainnya

Persentase jenis dan jumlah pajak yang

dikelola

Pendataan dan pemeliharaan data objek

pajak

Jumlah desa yang dilakukan pendataan Sismiop

Fasilitasi dan pelayanan pajak daerah Jumlah jenis pajak yang terlayani

Dinas Pendapatan2 aplikasi 327.600.000,00 APBD KAB 1 aplikasi 360.360.000,00

Dinas

Pendapatan 100% 1.477.075.000,00 APBD KAB 100% 1.624.782.500,00

Dinas Pendapatan100% 890.975.000,00 APBD KAB 100% 980.072.500,00

Jumlah media yang digunakan Dinas Pendapatan2 jenis media 325.000.000,00 APBD KAB 2 jenis media 357.500.000,00

Dinas Pendapatan 22 kecamatan 261.100.000,00 APBD KAB 22 kecamatan 287.210.000,00

Dinas

Pendapatan 100% 520.540.000,00 APBD KAB 100% 572.594.000,00

Dinas Pendapatan14 SKPD 78.840.000,00 APBD KAB 14 SKPD 86.724.000,00

Dinas Pendapatan

12 bulan 441.700.000,00 APBD KAB 12 bulan 485.870.000,00

Dinas

Pendapatan 10% 641.250.000,00 APBD KAB 10% 705.375.000,00

Dinas Pendapatan10% 335.600.000,00 APBD KAB 10% 369.160.000,00

10% 158.550.000,00

10% 174.405.000,00

Dinas Pendapatan2 dokumen 147.100.000,00 APBD KAB 1 dokumen 161.810.000,00

Monitoring, rekonsiliasi dan pelaporan

penerimaan pendapatan daerah

Jumlah SKPD yang melaksanakan pemungutan

PAD

Pengelolaan dan penatausahaan benda

berharga

Tersedianya karcis pemungutan pajak daerah dan

retribusi daerah bagi SKPD pemungut PAD

Persentase peningkatan penerimaan

pendapatan daerah

Program pengembangan sistem

penatausahaan dan pelaporan

pendapatan daerah

Persentase tertib administrasi dan

pelaporan penerimaan pendapatan daerah

Program optimalisasi pengelolaan

penerimaan pajak daerah dan

pendapatan daerah lainnya

Persentase target penerimaan pajak daerah

yang terealisasi

Optimalisasi peningkatan penerimaan pajak

daerah

Persentase realisasi penerimaan pajak daerah

Sosialisasi publikasi pendapatan daerah

melalui mass media

Sosialisasi pajak daerah Jangkauan sasaran sosialisasi pajak daerah

Pengembangan sistem informasi pengelolaan

pajak daerah

Jumlah aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan

pajak daerah

Penataan/penyusunan/review peraturan

daerah/KDH tentang pajak / retribusi daerah

Jumlah regulasi yang disusun/direvisi dalam

memungut pajak daerah dan retribusi daerah

Blitar, Mei 2016

KEPALA DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BLITAR

Drs. I S M U N I, MM

Program perencanaan, intensifikasi dan

ekstensifikasi pendapatan serta

pengendalian dan evaluasi

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-

sumber pendapatan daerah

Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah

Pembina Utama Muda

NIP. 19600914 199203 1 004

Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan

sumber-sumber pendapatan daerah

Persentase peningkatan penerimaan pendapatan

daerah

NO Jenis Sub jenis

Capaian

Tahun

Anggaran

Target Tahun

2016

Capaian sd 31

Mei 2016

% Capaian

Target

2016

1 (2) 2 (3) 3 (4) 4(5) 5 (6) 6 (7) 7 (8)

A PENDAPATAN

A PENDAPATAN ASLI DAERAH

1 PAJAK DAERAH

- Pajak Hotel 103,07% 55.325.000Rp 24.165.000Rp 43,68% 70.000.000,00Rp

- Pajak Restoran 257,43% 781.150.000Rp 518.759.251Rp 66,41% 1.684.000.000,00Rp

- Pajak Hiburan 177,80% 68.400.000Rp 61.640.000Rp 90,12% 135.000.000,00Rp

- Pajak Reklame 113,73% 457.000.000Rp 251.383.910Rp 55,01% 575.000.000,00Rp

- Pajak Penerangan Jalan 100,03% 23.000.000.000Rp 10.089.984.657Rp 43,87% 24.550.000.000,00Rp

- Pajak Parkir 103,00% 26.500.000Rp 12.550.000Rp 47,36% 30.000.000,00Rp

- Pajak Air Tanah 140,37% 93.000.000Rp 47.666.784Rp 51,25% 110.000.000,00Rp

- Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan 124,29% 159.000.000Rp 113.951.250Rp 71,67% 215.000.000,00Rp

- Pajak Bumi dan

Bangunan P2 111,28% 23.810.440.000Rp 7.879.340.991Rp 33,09% 26.736.250.000,00Rp

- Pajak BPHTB 128,29% 3.841.501.145Rp 1.673.781.463Rp 43,57% 6.050.000.000,00Rp

JUMLAH PAJAK DAERAH 109,47% 52.292.316.145Rp 20.673.223.306Rp 39,53% 60.155.250.000,00Rp

Blitar, 18 Mei 2016

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENDAPATAN

DINAS PENDAPATAN KABUPATEN BLITAR

TAHUN ANGGARAN 2017

Rencana Target Anggaran 2017

8 (9)

KEPALA DINAS PENDAPATAN

KABUPATEN BLITAR

Drs. I S M U N I , MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19600914 199203 1 004

insentif 5%

3.500.000,00Rp

84.200.000,00Rp

6.750.000,00Rp

28.750.000,00Rp

1.227.500.000,00Rp

1.500.000,00Rp

5.500.000,00Rp

10.750.000,00Rp

1.336.812.500,00Rp

302.500.000,00Rp

3.007.762.500,00Rp