Oleh :

SUPRIYANTO supriyanto114@gmail.com

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PENGELOLA SUMBERDAYA

KAWASAN SEGARA ANAKAN (DKP2SKSA)

KABUPATEN CILACAP

Disampaikan pada acara workshop : ADAPTASI DAN PERUBAHAN IKLIM,

DISELENGGARAKAN PPI ITB, Cilacap 7 Desember 2016

LATAR BELAKANG Seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali masyarakat

Kab. Cilacap mendambakan segera terwujudnya

kehidupan bangsa yang maju, sejahtera, dan berdaulat.

Namun sudah 71 tahun merdeka, Indonesia masih

sebagai negara berkembang berpendapatan menengah

bawah (GNP per kapita US$ 4.200) dengan angka

pengangguran dan kemiskinan yang tinggi, kesenjangan

kaya vs. miskin kian melebar, daya saing dan Indeks

Pembangunan Manusia yang rendah, dan sebagai

‘follower’ bukan ‘trend setter’ dalam tata pergaulan

internasional.

KEMISKINAN

FAKTA INDONESIA

Illegal fishing, illegal mining, illegal trading, dan aktivitas ekonomi ilegal lainnya marak kerugian negara Rp 300 trilyun/tahun (Bappenas, 2012).

Sekitar 75 % total barang yang diekspor oleh Indonesia harus melalui Singapura, karena hingga kini kita belum memiliki hubport bertaraf internasional (Kemenhub, 2012).

Sekitar 90% total barang yang diekspor dan diimpor dari dan ke Indonesia, dan 25% - 55% total barang yang dikapalkan antar pulau di dalam wilayah NKRI diangkut oleh perusahaan pelayaran (shipping company) asing (MAERSK, HANJIN, EVER GREEN, dan COSCO) Sehingga, sejak 1987 hingga sekarang Indonesia menghamburkan devisa rata-rata US$ 15 milyar (Rp 210 trilyun) per tahun (INSA, 2013).

WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

LUAS DARAT 1,9 juta km2

(25%)

LUAS LAUT 5,8 juta km2

(75%)

LAHAN DARAT

PERAIRAN TAWAR

28% 72%

• Jumlah pulau 17.504, terdaftar di PBB 13.466 pulau • Garis pantai terpanjang keempat di dunia (95.181 km)

INDONESIA NEGARA BAHARI DAN KEPULAUAN

TERBESAR DI DUNIA Sumber: data dan informasi geospasial, 2013

DEFINISI

Ekonomi kelautan (marine economy) adalah

semua kegiatan ekonomi yang berlangsung di

wilayah pesisir dan lautan, dan kegiatan ekonomi

di darat (lahan atas) yang menggunakan SDA dan

jasa-jasa lingkungan kelautan untuk

menghasilkan barang dan jasa (goods and

services) yang dibutuhkan umat manusia (Dahuri,

2003; Kildow, 2005)

PERIKANAN TANGKAP

PERIKANAN BUDIDAYA

INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN

INDUSTRI BIOTEKNOLOGI

PERTAMBANGAN DAN ENERGI

PARIWISATA BAHARI

PERHUBUNGAN LAUT

INDUSTRI DAN JASA MARITIM

SUMBERDAYA WILAYAH PULAU KECIL

COASTAL FORESTRY (HUTAN MANGROVE)

NON-CONVENTIONAL RESOURCES

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

(KKP)

(KKP)

(KKP)

: garam (KKP)

(KKP)

(KKP)

11 SEKTOR EKONOMI KELAUTAN

Total potensi ekonomi sebelas sektor Kelautan Indonesia: US$ 1,2 triliun/tahun atau 7 kali lipat APBN 2015 (Rp 2.000 triliun = US$ 170 miliar) atau 1,2 PDB Nasional saat ini.

Lapangan kerja: 40 juta orang atau 1/3 total angkatan kerja Indonesia.

Pada 2014 kontribusi ekonomi kelautan bagi PDB Indonesia sekitar 22%. Negara-negara lain dengan potensi kelautan lebih kecil (seperti Thailand, Korsel, Jepang, Maldives, Norwegia, dan Islandia), kontribusinya > 30%.

NO SEKTOR EKONOMI NILAI EKONOMI (MILYAR

DOLAR AS/TH)

1. Perikanan Tangkap 12

2. Perikanan Budidaya 80

3. Industri Pengolahan Hasil Perikanan 100

4. Industri Bioteknologi Kelautan 180

5. ESDM 210

6. Parawisata Bahari 60

7. Transportasi Laut 30

8. Industri dan Jasa Maritim 200

9. Coastal Forestry 8

10. Sumber Daya Wilayah Pulau Kecil 120

11. Sumber daya No-Konvensional 200

Total 1.200

ESTIMASI NILAI EKONOMI SEKTOR- SEKTOR EKONOMI KELAUTAN INDONESIA

1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya nelayan,

pembudidaya ikan, dan masyarakat kelautan lainnya.

2. Menghasilkan produk dan jasa kelautan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor.

3. Meningkatkan kontribusi sektor-sektor kelautan bagi perekonomian Indonesia secara signifikan.

4. Menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar.

5. Meningkatkan kesehatan dan kecerdasan rakyat melalui peningkatan konsumsi ikan, seafood, dan produk perikanan lain.

6. Memelihara daya dukung lingkungan dan kelestarian SDA.

7. Meningkatkan budaya maritim bangsa dan memperkokoh kedaulatan wilayah NKRI.

Tujuan Pembangunan Kelautan

TINGKAT KEMAKMURAN

NO Negara Luas Wilayah

(km2)

Jumlah Penduduk

(jiwa)

Daya saing (peringkat)

GDP (billion

USS)

GDP per Kapita (US)

IPM

1 Singapura 697 5.460.302 5,61 (2) 286,9 52.179 0,895

2 Malaysia 329.847 29.628.392 5,03 (25) 327,9 10.946 0,769

3 Brunei Darussalam

5.765 415.717 4,96 (26) 16,5 40.647 0,855

4 Thailand 513.120 67.448.120 4,54 (37) 425,0 6.572 0,690

5 Indonesia 1.904.569 251.160.124 4,53 (38) 1.000,4 4.200 0,629

6 Filipina 300.000 105.720.644 4,29 (59) 284,5 2.918 0,654

7 Vietnam 331,210 92.477.857 4,18 (70) 156,0 1.705 0,617

8 Laos 236,800 15.205.539 4,08 (81) 10,3 1.587 0,543

9 Kamboja 181.035 6.695.166 4,01 (88) 15,7 1.017 0,543

10 Myanmar 676,578 55.167.330 3,23 (139) 57,4 884 0,498

Source: The Global Competitiveness Report 2012–2013

NEGARA-NEGARA ASEAN

Pengangguran Terbuka (Agustus 2014) = 7,24 juta orang

Setengah Menganggur (Februari 2014) = 37 juta orang

Penduduk Miskin (September 2014) = 27,73 juta orang

Garis Kemiskinan 2014 = Rp 312.328/kapita/bln

Penduduk Miskin Versi Bank Dunia

(US$ 2/org/hr) = 117 juta orang

Artinya, Hampir 50% Rakyat Indonesia Hidup Dalam Kemiskinan!!!

(BPS, 2014 Laporan Bulanan Sosial Ekonomi) PENGANGGURAN & KEMISKINAN

Pada 2012, 36% anak balita mengalami kurang gizi

kronis dan 7,8 juta anak (kelima terbanyak di dunia)

mengalami pertumbuhan terhambat (stunted growth)

mengakibatkan cacat permanen pada fisik dan

kecerdasan a lost generation (UNICEF, 2013;

Kemenkes, 2014).

Pada 2011 Skor Pola Pangan Harapan hanya 77,3

(harusnya minimal 100). Rendahnya skor PPH itu

karena rendahnya konsumsi protein hewani, sayur,

dan buah (BKP, Kementan, 2012).

Status Gizi dan Kesehatan Masyarakat Indonesia

KEMISKINAN

FAKTA INDONESIA

Sektor Komoditas Unggulan

Ekspor Pasar Dalam Negeri

Perikanan Tangkap Tuna Yellowfine, Tuna Albacore, Tuna Big Eye, Tuna Blue fine, Bawal, Kerapu, Ubur-ubur, Udang Lobster, Udang Windu, Udang Banana/Jerbung, Udang Rebon besar, Layur besar, Ubur-ubur

Cakalang, Tongkol, Tengiri, Layang, Lemuru, Bawal hitam, Kakap, Pari, Udang, Cucut, Marline, Meka, Udang rebon, Udang krosok, Udang Barat, Udang Jerbung

Perikanan Budidaya Udang Windu, Udang Vanamei

Gurami, Mas, Lele, Nila, Mujair, Bandeng, Kepiting

a. Komoditas Unggulan

PRODUK UNGGULAN DAN PENDAPATAN

SEKTOR PERIKANAN

Sumber : Cilacap Dalam Angka 2014 diolah RD Institute 2015

b. Volume Pasar Ekspor

Sumber : Cilacap Dalam Angka 2014 diolah RD Institute 2015

PERMASALAHAN DAN KENDALA

PERMASALAHAN

1. Masalah Utama

Masih Tingginya Tingkat Sedimentasi

- Dampak positif, sebagai sumber nutrisi dan penambahan luas areal

- Dampak negatif, perubahan komposisi jenis vegetasi hutan mangrove dan penyempitan luas perairan laguna

Tahun Luas

1984 2.906 ha

1985 2.893 ha

1986 2.811 ha

1989 2.298 ha

1991 2.019 ha

1992 1.800 ha

1994 1.575 ha

2000 1.200 ha

2001 800 ha

2003 600 ha

2005 834 ha

2008 750 ha

2014 500 ha

2001

2003 2005

a. BANJIR

Perempatan Kota Sidareja

Cilacap – Jawa Tengah Kalipucang – Ciamis

Jawa Barat

BANJIR TAHUNAN

Luas Hutan Mangrove : 6.716 ha (PPPJ-LAPAN) Sumber : Citra Satelit Landsat 8 Path 121/Row 065, Mei 2013)

Tahun Luas Hutan

Mangrove

Tahun Luas Hutan

Mangrove

1974 15.551 ha 2003 8.359 ha

1978 10.975 ha 2008 8.495 ha

1994 8.975 ha 2012 6.436 ha

1998 8.892 ha 2014 6.716 ha

1) Berkurangnya Luas Laguna

2) Ekosistem sumberdaya perikanan terancam punah

3) Penyusutan hutan mangrove

4) Terganggunya alur transportasi air

5) Terganggunya Sistem Drainase DI. Sidareja Cihaur dan

Sistem Pengendalian Banjir Wilayah Sungai Citanduy.

6) Penurunan hasil penangkapan ikan khususnya di Wilayah

Pangandaran, Cilacap dan sekitarnya

7) Terhambatnya pengembangan ekowisata/ wisata bahari dan

lab. Alam.

DAMPAK KERUSAKAN EKOSISTEM

SEGARA ANAKAN

b. Masih Tingginya Penebangan Liar Hutan Mangrove

- pemenuhan kebutuhan hidup - rendahnya kesadaran - diperkirakan 10 – 15 jukung kayu

mangrove hasil tebangan liar perhari, jumlah ini setara dengan 12 – 18 m3

Dampak yang terjadi :

Meningkatnya pemanfaatan ruang yang

tidak sesuai peruntukannya (konversi lahan

untuk pemukiman dan budidaya)

HAMBATAN 1. Sebagian besar usaha ekonomi masih

mengandalkan pada ekstraksi SDA (perikanan,

pertanian, dan pertambangan) dan dijual dalam

bentuk bahan baku atau produk antara , belum

berupa produk hilir (final products) yang bernilai

tambah dan berdaya saing tinggi.

2. Kecuali sektor ESDM, kegiatan sektor ekonomi

lainnya (perikanan tangkap, perikanan budidaya,

pertanian tanaman pangan, perkebunan,

peternakan, dan pariwisata) pada umumnya

diusahakan secara tradisional.

3. Pola pembangunan kurang ramah lingkungan dan

kurang inklusif Akibatnya: timbul kerusakan

lingkungan & SDA, dan kesenjangan kaya vs

miskin yang semakin melebar.

4. Infrastruktur (jaringan jalan, sarana transportasi

laut, telkom, listrik, energi, pelabuhan, bandara,

dan air bersih) kurang memadai.

5. Aksesibilitas ke daerah pasar lainnya di Indonesia

serta ke luar negeri masih terbatas.

6. Jumlah SDM berkualitas (knowledge, skills, etos

kerja, dan akhlak) masih kurang.

Fokus Pembangunan PT

1. Bantuan kapal perikanan >5-30 GT dan di atas 30 GT serta alat tangkapnya (Program Prioritas KKP dan DAK)

2. Mendukung Pembenahan tata kelola perikanan tangkap (moratorium perizinan, transhipment, pengaturan alat tangkap)

3. Sertifikasi awak kapal perikanan (ankapin, atkapin, BST, Navigasi, dll)

4. Mendukung Proses perizinan (pengukuran ulang kapal, pendaftaran kapal, e-services perizinan)

5. Sentra Perikanan Terpadu

6. Perbaikan kampung nelayan/Sekaya Maritim

7. Sertifikasi tanah nelayan (SeHat Nelayan)

8. Perbaikan pendataan (statistik, logbook, observer)

9. Peningkatan ketelusuran hasil tangkapan (SHTI/Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan)

10. Fasilitasi akses permodalan usaha nelayan

11. Penerapan sistem informasi nelayan pintar

12. Asuransi Nelayan

Strategi Pembangunan PT

1. Pengelolaan SDI

a. Revitalisasi pengelolaan WPP-NRI termasuk inisiasi pembentukan lembaga pengelolaan perikanan,

b. Dukungan penanggulangan IUU Fishing, terutama Unreported fishing melalui pelaporan elektronik data SDI (electronic -logbook, e-observer)

2. Pengelolaan Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan

a. Bantuan kapal perikanan yang memenuhi aspek laik laut, laik tangkap dan laik simpan (3 L)

b. Bantuan alat penangkap ikan yang produktif dan ramah lingkungan

c. Mendukung penerapan aplikasi sistem pendaftaran kapal perikanan online

d. Sertifikasi awak kapal perikanan

Strategi Pembangunan PT

3. Pengelolaan Kenelayanan

a. Pendampingan Bantuan premi asuransi untuk nelayan

b. Percepatan penumbuhan KUB menjadi koperasi

c. Pembentukan lembaga keuangan mikro (LKM) untuk nelayan, embrio Bank Maritim

d. Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan Se Hat Nelayan)

e. Asuransi Nelayan

Strategi Pembangunan PT

4. Pengendalian Penangkapan Ikan

a. Kebijakan tidak membuka investasi asing di sektor hulu (penangkapan)

b. Mendukung Pelayanan migrasi izin kapal daerah yang melakukan markdown ke provinsi dan pusat

c. Mendukung Perbaikan pelayanan dan sistem perizinan di pusat (e-services, DSS)

d. Mendukung Integrasi perizinan pusat-daerah

1. Pemberdayaan Usaha Perikanan Tangkap (PUMM, SeHat nelayan, Kartunelayan, Asuransi, Pendampingan, MPA, PKN, Sekaya Maritim).

2. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap yang Memadahi (PPI, MINA POLITAN, Industrialisasi, Blue economy).

3. Renstrukturisasi/ Tranformasi Armada Nelayan (< 5 GT alat tangkap ikan yang ramah lingkungan, perijinannya)

4. Bantuan Modal dan Paket Usaha Perikanan Tangkap dengan Fasilitas Utama Kapal <5 GT

5. Peningkatan Mutu Produk, Nilai Tambah dan Daya Saing Usaha Adi Bakti MB, Devers. Usaha, Fish handling, Cold chain system, KKMB, dll.

6. Pengembangan Pasar.

7. Pengembangan Sistem Informasi.

8. SAR, Coast Guard.

9. Data Base – Monev

10. SDM (Bimtek, Magang, Latihannavigasi, Ankapin, Atkapin, BST, ABK, Kader Nelayan, dll)

11. Kajian Adaptasi Perikanan Tangkap Terhadap Perubahan dan Variabilitas Iklim di Wilayah Pesisir Selatan Pulau Jawa Berdasarkan Kajian Resiko

MMTER