pemerintah kabupaten cianjur satuan kerja … · era globalisasi saat ini menyebabkan arus...
TRANSCRIPT
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PPK BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
TAHUN 2016 – 2021
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
Jl. Raya Pagelaran No. 18 PABX/FAX. (0263) 363446 Kode Pos 432266
Email : [email protected]
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat,
nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dan perumusan Rencana Strategis RSUD
Pagelaran Kabupaten Cianjur dapat diselesaikan dengan baik. Semuanya ini berkat dukungan
dan kerja sama seluruh komponen rumah sakit.
Paradigma bahwa rumah sakit semata-mata merupakan sebuah badan sosial telah
mulai ditinggalkan dan digantikan dengan paradigma baru yang timbul akibat terjadinya
banyak perubahan, baik dalam skala nasional, regional maupun internasional. Untuk
mengantisipasi hal ini, RSUD Pagelaran harus menetapkan arah perkembangan khususnya
yang menyangkut persaingan yang sehat dan konstruktif sehingga pelayanan yang diberikan
dapat lebih efektif, efisien merata dan menguntungkan semua pihak sehingga RSUD
Pagelaran tetap eksis dan semakin berkembang.
Perencanaan strategis sangat diperlukan bagi pengelolaan rumah sakit. Perencanaan
strategis merupakan suatu analisis rasional tentang kesempatan yang ditawarkan oleh
lingkungan dan kekuatan atau kelemahan organisasi, dilanjutkan dengan penulisan strategi
yang sesuai dengan kesempatan dan kekuatan atau kelemahan tersebut. Rencana Strategis
ini merupakan hasil rapat yang membahas dan menyimpulkan berbagai pemikiran dan
permasalahan yang timbul dan berkembang dari bawah (bottom up) maupun dari atas (top
down).
Rencana strategis ini masih harus dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan.
Kecermatan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang menghasilkan program-
program yang dirancang untuk mencapai sasaran sangat membantu keberhasilan rumah sakit.
Harapan kami rencana strategis ini dapat dijadikan salah satu acuan dalam membuat
rencana kerja tahunan rumah sakit dan rencana strategis dari masing-masing unit yang ada
di RSUD Pagelaran.
Pagelaran, Mei 2017
Direktur,
dr. Hj. Neneng Efa Fatimah, MH, M.Kes
NIP. 19750801 200604 2 021
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ............................................................................................ i
DAFTAR ISI .......................................................................................................... ii
BAB I PROFIL ORGANISASI
A. Latar Belakang ................................................................................... 1
1.Sejarah Singkat ………………………………………………………….. 2
2. Landasan Hukum ……………………………………………………….. 2
3. Tujuan Menjadi Badan Layanan Umum Daerah ………………………... 4
B. VISI ………………………………………………………………………… 5
C. MISI ............................................................................................................. 6
D. Nilai – nilai …..……………………………………………………………. 6
E. Sistematika Penulisan ……………………………………...……………… 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD PAGELARAN
2.1.1 Kedudukan ....................................................................................................... 8
2.1.2 Tugas dan Fungsi ............................................................................................. 8
2.1.3 Struktur Organisasi .......................................................................................... 8
2.1.4 Hubungan Strategis ......................................................................................... 9
2.1.5 Resiko .............................................................................................................. 9
2.1.6 Produk Jasa ...................................................................................................... 10
2.1.7 Fasilitas Yang Tersedia .................................................................................... 10
2.1.8 Cara Menjual Produk ....................................................................................... 11
2.1.9 Kekayaan Intelektual ........................................................................................ 11
2.1.10 Lokasi ............................................................................................................. 12
2.1.11 Lingkungan .................................................................................................... 12
2.2. Sumber Daya RSUD Pagelaran ........................................................................ 13
2.3. Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Pagelaran .............. 18
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD
Pagelaran.......................................................................................................... 23
3.2. Telaahan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Terpilih……………………………………………………………...……….. 25
3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Kajian Hidup
......................................................................................................................... 34
3.4. Penentuan Isu-Isu Strategis.............................................................................. 43
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi .................................................................................................. 47
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .......................................................... 48
4.3 Strategi Dan Kebijakan .................................................................................. 49
BAB V RENCANA PROGARAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDAPATAN
INDIKATIF ....................................................................................................... 60
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN
DAN SASARAN RPJMD ................................................................................ 64
BAB VII PENUTUP ………………………………………………………... 66
1. Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Pagelaran Tahun
2016-2021
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Era globalisasi saat ini menyebabkan arus informasi berjalan begitu
cepat sehingga menumbuhkan suatu paradigma baru bagi masyarakat, hal
ini ditandai dengan semakin kritis dan tingginya tuntutan masyarakat akan
pelayanan yang semakin baik, berkualitas dan memuaskan, khususnya
dalam bidang kesehatan.
Dalam upaya merespon paradigma baru tersebut RSUD Pagelaran
berusaha untuk selalu memberikan pelayanan terbaik, terjangkau serta
profesional sehingga memuaskan para pemangku kepentingan
(stakeholders) dan rumah sakit sendiri.
Agar dapat memberikan pelayanan terbaik, terjangkau serta
profesional, maka pengelolaan RSUD Pagelaran harus dilakukan dengan
cara bisnis yang sehat dan profesional. Prinsip-prinsip bisnis yang sehat
seperti efektif, efisien, optimalisasi, benefit dan cost harus menjadi
indikator dalam pelaksanaannya.
Upaya untuk menempatkan RSUD Pagelaran sebagai rumah sakit
wisata perlu juga untuk terus diupayakan dan diperjuangkan sehingga
RSUD Pagelaran dapat turut serta dalam pencetakan sumber daya manusia
kesehatan yang unggul dan dapat diandalkan dalam upaya peningkatan
kesehatan masyarakat.
Menghadapi perubahan dan tantangan tersebut di atas, diperlukan
manajemen pengelolaan yang fleksibel dan responsif yang ditopang dengan
perencanaan yang matang agresif yaitu suatu perencanaan yang proaktif
dan berkesinambungan, bukan hanya perencanaan yang reaktif.
Agar dalam pengelolaan rumah sakit dapat fleksibel dan responsif
diperlukan suatu tata kelola keuangan yang fleksibel dan responsif. Ruang
pengelolaan tata keuangan yang fleksibel ini tersedia dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
Penerapan peraturan ini di rumah sakit akan mengakibatkan pola
pengelolaan keuangan yang statis menjadi fleksibel yaitu adanya
keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam
rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
bangsa.
RSUD Pagelaran merupakan salah satu rumah sakit milik
Pemerintah Kabupaten Cianjur yang terletak di Kecamatan Pagelaran,
merupakan rumah sakit tipe D dengan jumlah karyawan sebanyak 246
orang yang terdiri dari tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga farmasi,
tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keteknisan medis, tenaga
kesehatan lingkungan, tenaga radiografer, tenaga fungsional kesehatan
lainnya dan tenaga non kesehatan lainnya.
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
Sejarah Singkat
RSUD Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur awalnya
merupakan Puskesmas Pagelaran yang berdiri pada tahun 1952, awalnya
berupa Balai Pengobatan Pagelaran di Jl. Pagelaran Desa Pagelaran dengan
luas bangunan 86 m2, dan personil yang bertugas hanya 4 orang,
sedangkan dokternya berkunjung 1 (satu) bulan sekali. Seiring dengan
perkembangannya Puskesmas Pagelaran sejak tahun 1991, Puskesmas
Pagelaran menambah pelayanan dengan tempat perawatan dan menerima
persalinan.
Pada tahun 2004, Puskesmas Pagelaran mendapat bantuan dari
Gubernur Jawa Barat untuk pembangunan PONED (Pelayanan Obstetric
dan Neonatal Emergency Dasar) untuk rujukan persalinan puskesmas
sekitarnya. Seiring dengan demand atau kebutuhan masyarakat Cianjur
Selatan akan kebutuhan pelayanan kesehatan rujukan spesialistic maka
Puskesmas DTP Pagelaran dikembangkan menjadi RSUD Pagelaran dengan
ijin mendirikan No. 504/RSU/BPPTPM/2015 dan ijin operasional No.
503/5943/RSU-Operasional/BPPTPM/2016 tentang penetapan klasifikasi
dan ijin operasional RSUD Pagelaran Kabupaten Cianjur dengan wilayah
kerja 14 desa. RSUD Pagelaran dengan pelayanan unggulan yaitu Rumah
Sakit Tanpa Kelas diresmikan oleh Bupati Cianjur H. Irvan Rivano Muchtar,
S. Ip, SH, M. Si. pada tanggal 26 Mei 2016.
1.2. LANDASAN HUKUM Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) RSUD
Pagelaran Tahun 2016-2021 didasarkan pada ketentuan peraturan
perundangan-undangan sebagai berikut:
1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan BLU;
10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah;
11 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
13 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;
14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Persyaratan
Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja
Instansi Pemerintah untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum;
15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
16 Peraturan Menteri Keuangan Nomr 9 Tahun 2006 tentang
Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan
Pegawai Badan Layanan Umum;
18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum;
19 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 56 Tahun 2014 tentang
klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
20 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 56 Tahun 2015
tentang Penetapan Kelas;
21 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor : 08 Tahun 2009 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Daerah Kabupaten
Cianjur;
22 Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2011 tentang RPJMD 2016 – 2021
Kabupaten Cianjur
23 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang RPJP 2005 – 2025;
24 Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Tupoksi;
25 Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 15 Tahun 2015 tentang
Struktur dan Kedudukan RSUD Pagelaran.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Strategis RSUD Pagelaran Tahun 2016-2021 disusun
dengan maksud untuk menyediakan sebuah rencana pembangunan RSUD
Pagelaran dengan jangka waktu perencanaan 5 (lima) tahun sebagaimana
diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional yang memuat gambaran pelayanan
RSUD Pagelaran, permasalahan strategis yang ada dalam konteks tugas
dan fungsi RSUD Pagelaran, serta program dan kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran, dan pendanaan yang bersifat indikatif.
Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis RSUD Pagelaran
adalah sebagai landasan operasional untuk menggerakkan seluruh sumber
daya yang ada di RSUD Pagelaran, sehingga seluruh unsur dapat
dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program guna
mewujudkan visi dan misi RSUD Pagelaran dengan periode 5 (lima) tahun
dalam kerangka pembangunan jangka panjang daerah secara
berkesinambungan.
1.3.1. Maksud Maksud disusunnya Rencana Strategis RSUD Pagelaran Tahun
2016-2021 adalah :
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
1. Sebagai Dokumen Perencanaan yang dijadikan pedoman atau acuan
dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan Rumah Sakit Umum
Daerah Pagelaran.
2. Sebagai landasan bagi aparat pengawas fungsional dalam
melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Rumah Sakit.
3. Tersusunnya program dan kegiatan prioritas yang dijadikan pedoman
bagi penyelenggara pembangunan (stakeholder) sehingga kegiatan
berjalan secara optimal.
1.3.2. Tujuan 1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun
anggaran selama lima tahun yang akan datang.
2. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif, efisien
dan berkelanjutan.
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku
pembangunan di Kabupaten Cianjur.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN Rencana Strategis RSUD Pagelaran Tahun 2016-2021 disusun
berdasarkan sistematika berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang Penyusunan Renstra, Dasar Hukum, Maksud dan
Tujuan, serta Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN RSUD PAGELARAN
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) RSUD
Pagelaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,
mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki RSUD
Pagelaran dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, dan
mengulas hambatan-hambatan utama yang dihadapi dan dinilai
perlu diatasi melalui Renstra RSUD Pagelaran ini.
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Menjelaskan butir-butir penting Permasalahan Berdasarkan Tugas
dan Fungsi Pelayanan RSUD Pagelaran, Telaahan Visi, Misi, dan
Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang
terkait dengan tugas dan fungsi RSUD Pagelaran, Faktor-faktor
penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Pagelaran yang
dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan
wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian
menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan
RSUD Pagelaran.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Pada bagian ini dikemukakan rumusan tujuan dan sasaran jangka
menengah RSUD Pagelaran, serta rumusan pernyataan strategi
dan kebijakan RSUD Pagelaran dalam lima tahun mendatang.
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan,
indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
BAB VI INDIKATOR KINERJA RSUD PAGELARAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja RSUD Pagelaran
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai
RSUD Pagelaran dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen
untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PAGELARAN
Sesuai dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor : 22 Tahun 2016 Tentang
Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah RSUD Pagelaran mempunyai
Tugas dan Fungsi sebagai berikut :
(1) Kedudukan RSUD Pagelaran dalam Pemerintah Kabupaten
Cianjur yaitu merupakan RSUD Kelas D sebagai unsur
pendukung tugas Bupati di bidang pelayanan rumah sakit.
(2) RSUD Pagelaran dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di
bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekda.
2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD PAGELARAN (1) RSUD Pagelaran mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan
kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan
kemampuan pelayanan dan kapasitas sumberdaya organisasi
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
RSUD Pagelaran menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis RSUD Pagelaran dalam
penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan
laporan serta penyiapan bahan penyusunan perumusan
kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelayanan RSUD
Pagelaran sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah di bidang pelayanan RSUD Pagelaran sesuai dengan
ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pelayanan RSUD Pagelaran
sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-
undangan yang berlaku; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Oleh Bupati sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Adapun susunan organisasi serta uraian tugas adalah :
1. Direktur
Direktur menjalankan tugas pokok membantu Bupati dalam
menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan daerah di bidang
pelayanan kesehatan yang meliputi upaya penyembuhan, pemulihan,
pencegahan dan peningkatan kesehatan, pelayanan rujukan serta
memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan RSUD Pagelaran.
Direktur menyelenggarakan fungsi :
a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan
kewenangannya;
c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan
fungsi unsur organisasi;
e. Pelaksanaan evaluasi, pencatatan, dan pelaporan rumah sakit; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
bidang tugas aparatur sipil negara.
2. Sub Bagian Tata Usaha
Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kasubbag.
Kasubag Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan
operasional, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan
ketatausahaan, pengelolaan data dan administrasi kepegawaian serta
keuangan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan.
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kasubbag Tata Usaha
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Tata Usaha;
b. Pengkoordinasian kegiatan tugas jabatan Kasubbag Tata Usaha;
c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan Kasubbag Tata Usaha;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata
Usaha; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur
yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
3. Seksi Pelayanan Penunjang Medis
Seksi Pelayanan Penunjang Medis dipimpin oleh seorang Kasi.
Kasi Pelayanan Penunjang Medis mempunyai tugas pokok
merencanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menunjang
kegiatan pelayanan medis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang
berlaku untuk meningkatkan pelayanan medis kepada pasien.
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kasi Pelayanan Penunjang
Medis mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Penunjang Medis;
b. Pengkoordinasian kegiatan tugas jabatan Kasi Pelayanan Penunjang
Medis;
c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan Kasi Pelayanan Penunjang
Medis;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan
Penunjang Medis; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur
yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Seksi Keperawatan
Seksi Keperawatan dipimpin oleh seorang Kasi.
Kasi Keperawatan mempunyai tugas pokok merencanakan dan
melaksanakan kegiatan bimbingan, pengawasan, pelaporan kegiatan
dan pengendalian pelaksanaan penerapan standar asuhan
keperawatan pada seluruh pelayanan keperawatan berdasarkan
kebijakan rumah sakit untuk menghindari kesalahan dalam
pelaksanaan tugas.
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Kasi Keperawatan
mempunyai fungsi :
a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Keperawatan;
b. Pengkoordinasian kegiatan tugas jabatan Kasi Keperawatan;
c. Pelaksanaan kegiatan tugas jabatan Kasi Keperawatan;
d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi
Keperawatan; dan
e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur
yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
5. Komite
a. Komite merupakan satuan organisasi non struktural yang dibentuk
dengan Keputusan Direktur sesuai peraturan perundang-undangan
untuk tujuan dan tugas tertentu.
b. Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
c. Komite dipimpin oleh seorang Ketua yang ditunjuk dan ditetapkan
oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis yang
bekerja di rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
d. Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan
memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal,
Standar Operasional Prosedur dan melaksanakan pembinaan etika
profesi serta memberikan saran pertimbangan dalam
pengembangan pelayanan profesi.
e. Jumlah komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
f. Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite
dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang
ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
6. SPI
a. SPI merupakan unsur organisasi yang bertugas membantu Direktur
dalam melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal RSUD
Pagelaran.
b. SPI berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
c. SPI dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan
oleh Direktur.
d. Dalam melaksanakan tugas, SPI dapat menyelenggarakan fungsi :
e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di RSUD
Pagelaran;
f. Penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan
pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam
bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan
keuangan;
g. Pelaksanaan tugas khusus dalam lingkup pengawasan intern yang
ditugaskan oleh Direktur;
h. Pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut
atas laporan hasil audit; dan
i. Pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan
pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah
sakit.
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
7. Instalasi
a. Instalasi adalah unit pelayanan yang menyediakan fasilitas dan
menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis, penunjang medis,
penunjang non medis, keperawatan, dan pemeliharaan sarana
prasarana RSUD Pagelaran sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
b. Instalasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada dan dibawah
dan bertanggung jawab kepada Direktur.
c. Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan
kemampuan RSUD Pagelaran dan perubahannya ditetapkan oleh
Peraturan Direktur sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
d. Perubahan dan/atau penambahan jumlah dan jenis instalasi dapat
dilaksanakan dengan memperhatikan beban tugas, kebutuhan dan
kemampuan Pemerintah Daerah serta ditetapkan dengan
Keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Bupati.
8. Kelompok Jabatan Fungsional
a. Pada RSUD Pagelaran dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai
dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
b. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan
kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang
keahliannya.
d. Setiap kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh tenaga
fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur.
e. Jumlah dan tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan
dan beban kerja.
f. Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Bagan susunan RSUD Pagelaran dapat dilihat pada gambar 2.1
berikut:
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RSUD PAGELARAN
DIREKTUR
SEKSI
KEPERAWATAN
SEKSI
PELAYANAN
PENUNJANG
MEDIS
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SPI
SUB BAGIAN TATA
USAHA
KOMITE
INSTALASI
PERSON 15
2.2. SUMBER DAYA RSUD PAGELARAN
2.2.1. Kepegawaian Secara keseluruhan jumlah personil RSUD Pagelaran sampai dengan
bulan Maret 2017 adalah sebanyak 256 orang, dengan komposisi pegawai
menurut jenis kelamin berdasarkan kedudukan dalam organisasi adalah
sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :
Tabel 2.1
Daftar Tenaga PNS
Berdasarkan Pangkat dan Golongan di RSUD Pagelaran
Per 1 Maret 2017
No Pangkat Golongan Tenaga Jumlah
PNS CPNS
1 Pembina Utama IV/e 0
2 Pembina Utama Madya IV/d 0
3 Pembina Utama Muda IV/c 0
4 Pembina Utama Tingkat I IV/b 1 1
5 Pembina IV/a 0
6 Penata Tingkat I III/d 3 3
7 Penata III/c 3 3
8 Penata Muda Tingkat I III/b 2 2
9 Penata Muda III/a
10 Pengatur Tingkat I II/d 0
11 Pengatur II/c 5 5
12 Pengatur Muda Tingkat I II/b
13 Pengatur Muda II/a
14 Juru Tingkat I I/d
15 Juru I/c
16 Juru Muda TK.I I/b
17 Juru Muda I/a
JUMLAH 14 14
Tabel 2.2.
Daftar Tenaga Non PNS
Berdasarkan Status Kepegawaian di RSUD Pagelaran
Per 1 Maret 2017
No Status Kepegawaian Jumlah
1 PTT ( Pegawai Tidak Tetap) 10
2 Tenaga Honorer 249
3 PHL ( Pegawai Harian Lepas ) 3
JUMLAH 256
PERSON 16
PTT (Pegawai Tidak Tetap) adalah tenaga dengan perjanjian kontrak di RSUD
Pagelaran yang penggajiannya berasal dari APBD.
Tenaga Honorer adalah tenaga kerja kontrak RSUD Pagelaran yang
pengajiannya berasal dari Dana Operasional Rumah Sakit dan jika tidak
mencukupi, pengajuan biaya penggajian ke APBD.
PHL (Pegawai Harian Lepas) adalah tenaga kerja kontrak RSUD Pagelaran yang
pengajiannya berasal dari Dana Operasional Rumah Sakit.
Tabel 2.3
Daftar Tenaga Berdasarkan Pendidikan di RSUD Pagelaran
PER 01 Maret 2017
No Pendidikan Jumlah
1 Dr. Sp.A 1
2 Dr.Sp.OG 1
3 Dr.Sp.PD 0
4 Dr.Sp.B 0
5 Dr.Sp.An 0
6 Dr.Sp.PK 0
7 Dr.Sp.R 1
8 Dr.Sp. Jiwa 0
9 Dr.Sp. Syaraf 0
10 Dr.Sp. 0
11 Dr.Gigi. 1
12 Dr.Umum. 5
13 S.1 Apoteker 2
14 S.1 Keperawatan 3
15 S. Kep, Ners 5
16 S.1 Kesmas 4
17 S.1 Farmasi 1
18 S.1 Pendidikan 8
19 S.1 Teknik Informatika 1
20 S.1 Komputer 3
21 S.1 Ilmu Administrasi Negara 1
22 S.1 Hukum 1
23 S.1 Hubungan Internasional 1
24 S.1 Manajemen Akuntasi 3
25 S.1 Ekonomi 5
26 S.1Psikologi 1
27 S.1Sains 1
28 D.4 Teknik Informatika 1
29 D.3 Keperawatan 64
30 D.3 Farmasi 1
31 D.3 Kebidanan 61
32 D.3 Aknes
33 D.3 Analisis Kesehatan 1
34 D.3 Fisioterapi
PERSON 17
Keberhasilan seluruh layanan di RSUD Pagelaran sangat ditunjang oleh
ketenagaan yang cukup dan memiliki kompetensi serta profesional dibidangnya
sesuai kebutuhan yang ada. Di suatu rumah sakit pada umumnya terbagi
menjadi dua jenis ketenagaan yaitu tenaga kesehatan dan tenaga non
kesehatan. Yang dimaksud tenaga kesehatan adalah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan. Sedangkan di
luar itu adalah tenaga non kesehatan atau pegawai yang bekerja di bidang
kesehatan (rumah sakit).
2.2.2. Sarana Prasarana
RSUD Pagelaran berdiri diatas lahan seluas 4 Ha dengan luas bangunan
20.000 M2. Dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan pada RSUD Pagelaran
dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Keberadaan sarana dan
prasarana RSUD Pagelaran dapat dilihat dari tabel berikut Sarana yang dimiliki
adalah :
Ruang Rawat Inap Kelas VIP tersedia 0 tempat tidur
Ruang Rawat Inap Kelas I, tersedia 6 tempat tidur
Ruang Rawat Inap Kelas II tersedia 20 tempat tidur
Ruang Rawat Inap Kelas III tersedia 30 tempat tidur
Ruang Rawat Inap HCU sebanyak 2 tempat tidur
Ruang Rawat Inap Isolasi sebanyak 1 tempat tidur
2.2.2.2. Rawat Jalan
Klinik Kesehatan Anak
Klinik Kebidanan dan Kandungan
Klinik Penyakit Dalam
Klinik Bedah
35 D.3 Rekam Medik 1
36 D.3 Optisien
37 D.3 Gizi 2
38 D.3 Radiologi 1
39 D.3 Teknik Elektromedik
40 D.3 Kesehatan Lingkungan 1
41 D.3 Perawat gigi 1
42 D.3 Analisis Kimia
43 D. 3 Perpustakaan 1
44 D.3 Manajemen Informatika 1
45 D. 4 Teknik Informatika 1
46 SMA 34
47 SLTP 4
48 SD 2
Jumlah 226
PERSON 18
Klinik Kesehatan Jiwa
Klinik Kesehatan Gigi dan Mulut
Klinik Gizi
Klinik DOTS
Klinik Umum
2.2.2.3. Unit Gawat Darurat
Pelayanan Bedah
Pelayanan Non Bedah
Pelayanan Resusitasi
Pelayanan Observasi
2.2.2.4. Penujung Medik dan Non Medik
Instalasi Patologi Klinik
Instalasi Farmasi
Instalasi Radiologi
Instalasi Kamar Jenazah
Instalasi Gizi
Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Gudang Barang
Loundry
2.2.2.5. Sarana Ibadah
Mushola di Ruang Obgyn dan di Ruang IGD umum
2.2.2.6. Sarana Parkir
2.2.2.7. Pelayanan Bank dan ATM
2.2.2.8. Saran Transportasi
Mobil Ambulance 4 Unit
Kereta Jenazah 1 Unit
Mobil Operasional 2 Unit
2.2.2.9. Sarana Medis Dan Penunjang Diagnostik
Pesawat Rontgen
Mesin Anastesi
Surgery Set
Obgin set
USG set
EKG set
EEG set
ICU set
PERSON 19
THT set
Laboratorium set
Radiologi
2.2.2.10. Prasarana
Listrik
Sumber Air Bersih
Telepon
Genset
Saluran Gas Medik
2.3. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
Dalam menetapkan strategi untuk pengembangan RSUD Pagelaran diperlukan adanya suatu parameter yang dapat melihat kekuatan internal dan
pengaruh eksternal sehingga strategi pengembangan yang akan dilakukan lebih
tepat pada sasaran. Pola yang digunakan adalah dengan menggunakan diagram
analisis SWOT. Untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis yang berguna bagi pengembangan RSUD Pagelaran, diperlukan adanya analisis yang
dapat memetakan posisi RSUD Pagelaran saat ini yang akan mengembangkan
pelayanan dan menggali potensi sumber pendapatan rumah sakit secara optimal. Analisis yang umum digunakan adalah analisa SWOT dimana analisis
ini akan membandingkan antara faktor eksternal peluang (Opportunities) dan
ancaman (Threats) dengan faktor internal kekuatan (Strengths) dan kelemahan
(Weaknesses). Analisis SWOT ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat
meminimalkan kelemahan dan ancaman. Tabel.2.6
Analisa lingkungan Internal
Kritikal Faktor Sukses Bobot Rating Skor
Kekuatan
Lokasi
SDM Spesialis Cukup Lengkap sesuai kelas
RS
Tarif Lebih Murah
Rumah Sakit Rujukan
Peralatan cukup lengkap
Trend Revenue meningkat
Kuantitas SDM
Fleksibilitas Penggunaan Anggaran
Master Plan Bangunan
Kompetensi SDM Cukup
0,1
0,15
0,1
0,01
0,09
0,01
0,05
0,01
0,03
0,05
5
10
5
6
9
5
8
8
5
8
0,5
1,5
0,5
0,06
0,81
0,05
0,4
0,08
0,15
0,14
PERSON 20
4,45
Kratikal Faktor Sukses Bobot Rating Skor
Bobot
Kelemahan
Sistem jenjang karier tidak jelas
Remunerasi belum memadai
Kurangnya Komitmen
Sop belum lengkap
Perfomance SDM masih kurang
Kapasitas tempat tidur kurang
Tarif dibawah unit cost
Budaya Organisasi belum mendukung
Brand name belum familiar
Prasarana pendukung yang kurang
0,1
0,02
0,01
0,02
0,05
0,01
0,07
0,01
0,01
0,1
7
7
10
8
3
6
5
9
4
7
0,7
0,14
0,1
0,06
0,15
0,06
0,35
0,09
0,04
0,7
2,49
b. Peluang dan Tantangan
Tabel.2.7.
Analisa Lingkungan Eksternal
Kritkal Faktor Sukses Bobot Rating Skor
Bobot
Peluang
Status PPK BLUD
Paket peraturan omnibus regulasi
Banyaknya manajer swasta
Dokungan Pemda cukup tinggi
UU no.40 Sistem Jaminan Nasional
Proporsi luas lahan yang belum
dimanfaatkan
KSO
Kerjasama dengan institusi pendidikan
0,2
0,15
0,1
0,07
0,05
0,02
0,1
0,01
9
9
8
6
5
4
6
7
1,8
1,35
0,8
0,42
0,25
0,08
0,6
0,07
5,37
PERSON 21
Kritikal Faktor Sukses Bobot Rating Skor
Bobot
Ancaman
Disharmonis dengan masyarakat
UU Pengaduan Konsumen no.8 tahun 1999
UU Praktek Kedokteran no.29 tahun 2004
Tumbuhnya rumah sakit pesaing
Tuntutan masyarakat
Intervensi politis
0,01
0,1
0,05
0,02
0,02
0,1
10
5
6
5
9
3
0,1
0,5
0,3
0,1
0,18
0,3
1,48
Dari hasil matriks internal dan eksternal diatas, maka diketahui skor
yang diperoleh RSUD Pagelaran. Skor kekuatan : 4,45 dan skor kelemahan 2,49
(Skor kekuatan-kelemahan : 4,45-2,49= 1,97) dan untuk 19 faktor eksternal,
skor peluang 5,37 dan skor ancaman 1,48 (Skor peluang-skor ancaman : 5,39-
1,48=3,91)>. Ini berarti RSUD Pagelaran berada dikuadran I, yaitu berada
diposisi mendukung strategi yang agresif.
Dari kedua analisis tersebut diatas yakni ALE analisis SWOT, maka apabila
ingin Menjadi Rumah Sakit terbaik, pilihan dan kebanggaan masyarakat. Dapat
melalui asumsi-asumsi sebagai berikut :
1. Harus ada kestabilan politik dan ekonomi di masyarakat serta political will
pemerintah Daerah sebagai pemilik rumah sakit.
2. Meraih peluang pasar menengah keatas, perlu ada fasilitas yang memadai
dan kualitas layanan perlu ditingkatkan untuk melayani kebutuhan pasar
tersebut.
Tantangan berdasarkan analisis SWOT Pengembangan RSUD Pagelaran sebagai
berikut :
1. Adanya Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Pengaduan Konsumen
yang mempunyai bobot 0,5 dimana RSUD Pagelaran harus responsive
terhadap masukan dari pelanggan dan memberikan pelayanan sesuai
harapan pasien.
2. Undang-undang No.29 tentang Praktek Kedokteran dimana dokter dapat
melaksanakan praktek di 3 (tiga) tempat oleh karena itu Rumah Sakit
harus mempunyai SOP yang jelas yang dipakai oleh semua unsur
pelayanan dan harus memberikan penghasilan tambahan bagi dokter-
dokter spesialis dengan membuka praktek sore
3. Adanya intervensi politik, diharapkan penetapan status BLUD RSUD
Pagelaran melalui peraturan daerah agar tidak terjadi intervensi politis dan
legislatif.
PERSON 22
4. RSUD Pagelaran diharapkan dapat menambah jumlah dan jenis pelayanan
sesuai yang diharapkan atau tuntutan masyarakat.
5. Untuk masalah disharmonis dengan masyarakat, diharapkan rumah sakit
dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar.
6. Tumbuhnya rumah sakit pesaing, diharapkan rumah sakit pagelaran
jangan menganggap sebagai pesaing akan tetapi jadikanlah mereka sebagai
mitra kerja pelayanan.
Peluang berdasarkan analisas SWOT pengembangan RSUD Pagelaran sebagai
berikut :
1. Status PPK BLUD
Dengan ditetapkan RSUD Pagelaran menjadi Badan Layanan Umum
Daerah, diharapkan RSUD Pagelaran dapat lebih fleksibel dalam
pengelolaan keuangan khususnya untuk meningkatkan pelayanan kepada
pasien.
2. Adanya Peraturan OMBUDSMEN
Regulasi ini menjelaskan tentang transparansi pengelolaan keuangan dan
akuntabilitas kinerja pelayanan public
3. Banyaknya Manajemen Swasta
Dalam hal ini manajer swasta dapat dijadikan sebagai salah satu
pendapatan pelayanan kesehatan berupa kerjasama pelayanan kesehatan
antara rumah sakit sebagai penyedia jasa dengan perusahaan swasta
sebagai pengguna jasa layanan.
4. KSO (Kerja Sama Operasional)
Diharapkan peningkatan pelayanan kepada pasien biasa meningkat dalam
hal waktu dan biaya
5. Dukungan PEMDA cukup tinggi
Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Cianjur masih memberikan dana
untuk peningkatan kualitas sarana dan prasana rumah sakit khusus
untuk pelayanan keluarga miskin dan penggadaan bangunan.
PERSON 23
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PAGELARAN
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan
program/kegiatan di atas antara lain adalah : 1. Perlu adanya Status kemandirian RS yakni terlaksananya PPK-BLUD
2. Perlu adanya sistem organisasi yang berkapibilitas.
3. Tuntutan pelayanan yang lebih berkualitas pada aspek sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan
4. Pemenuhan jumlah, jenis dan kualitas SDM masih belum sesuai standard
pelayanan kesehatan fasilitas rujukan 5. Perlu adanya peningkatan kualitas proses layanan kepada pelanggan
3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH
3.2.1. Visi
Visi Kepala Daerah Terpilih adalah “Cianjur Lebih Maju dan Agamis”.
Secara fisolosofis visi tersebut dapat dimaknai sebagai berikut : Lebih maju: pembangunan akan terus ditingkatkan dengan semangat
kemandirian, penuh inovasi dan profesionalitas birokrasi dalam penyelengaraan
pembangunan di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan, maupun bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan ekonomi sebagai upaya
mensejahterakan masyarakat secara berkelanjutan.
Agamis: pembangunan manusia yang diselenggarakan berlandaskan nilai-nilai akhlakul karimah sebagai penunjang utama bagi keberhasilan pembangunan di
berbagai bidang.
3.2.2. Misi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih dituangkan ke
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2016-
2021 selama lima tahun ke depan sebagai komitmen untuk mencapai visi,
sebagai berikut: 1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan.
2. Meningkatkan pembangunan keagamaan.
3. Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Isu-isu yang selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap
Bupati dan Wakil Bupati terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah, antara lain meliputi :
1. Peningkatan Infrastruktur;
2. Peningkatan Ekonomi; 3. Peningkatan Kondisi Sosial;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
5. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
6. Peningkatan Kualitas Kesehatan; 7. Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata.
PERSON 24
Program prioritas Bupati dan Wakil Bupati yang dtuangkan dalam Sapta Cipta sebagai berikut:
1. Program Infrastruktur, Tata Ruang dan Lingkungan hidup
2. Program Peningkatan Ekonomi
3. Program Peningkatan Sosial Keagamaan 4. Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
5. Program Peningkatan Pendidikn dan Kebudayaan
6. Program Peningkatan Kesehatan 7. Program Pengembangan Agribisnis dan Pariwisata
Tabel.3.2
Telaahan Visi,Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Terpilih
periode 2016-2020
Visi ‘’ Cianjur Lebih Maju dan Agamis “
No Misi dan Program
Bupati dan
Wakil Bupati
terpilih
Permasalahan
Pelayanan
RSUDPagelaran
Faktor
Penghambat Pendorong
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Misi 1
Peningkatan
pembangunan
Infrastruktur
Berhubungan
RSUD Pagelaran
terletak di
wilayah selatan
yang notabene
letak geografis
bukit dan
pegunungan
maka,
permasalahan
utama akses
jalan terhadap
pelayanan sangat
sulit. Mutlak
- Tanah
cenderung
tidak stabil
- Berkelok –
kelok
Persentase
kondisi
mantap jalan
kabupaten
PERSON 25
pembangunan
insfrastruktur
sangat
dibutuhkan.
2 Misi 2
Peningkatan
pembangunan
religius
keagamaan
Jenis pelayanan
kesehatan
tertentu dikaitkan
dengan norma
agama dan
budaya
Pemahaman
agama kurang
Penyalahgunaa
n teknologi
Banyak
pondok
pesantren
Adanya
pengajian dan
tausiah rutin
Adanya
perawat rohani
(warois)
3 Misi 3
Peningkatan
Akselerasi
pembangunan
manusia
melalui
peningkatan
pembangunan
bidang
ekonomi,
kesehatan
dan
pendidikan.
Jumlah dokter
umum dan
spesialis kurang
(tidak ada minat)
Kompetensi
bidang
perumahsakitan
dan
kegawatdaruratan
masih kurang
Masih kurang
dokter umum
dan dokter
spesialis
Fasilitas
pendukung
untuk dokter
Bidan dan
perawat sudah
cukup tempat
strategis
untuk rujukan
pelayanan
kegawat
daruratan di
wilayah
Cianjur
Selatan
Percepatan
pembangunan
kesehatan bg
masyarakat
3.4. TELAAHAN RENSTRA Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis
(KLHS) RPJMD Kabupaten Cianjur 2016-2021
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan pelaksanaan
Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
PERSON 26
Lingkungan Hidup. Pasal 15 memberikan amanah kepada Pemerintah dan
Pemerintah Daerah untuk melaksanakan KLHS untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam
pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan atau program.
Pasal tersebut juga mengatur kewajiban penyusunan KLHS untuk penyusunan
atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya,
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten. Prosedur penyusunan KLHS untuk
mengkaji RPJMD selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
No.67 tahun 2012 dan juga Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 9 tahun
2011 tentan Pedoman Umum Penyusunan KLHS.
Telaahan KLHS mengidentifikasi intensitas keterkaitan Kebijakan,
Rencana dan Program-program (K/R/P) pembangunan yang termuat dalam
RPJMD Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 dengan isu strategis yang telah
teridentifikasi, yakni Pemanfaatan Ruang, Kedekatan dengan Wilayah
Bopuncur, Konversi Lahan Pertanian Produktif, Penurunan Kuantitas dan
Kualitas Sumber Air, Penurunan Kualitas Udara dan Peningkatan Kebisingan,
Peningkatan Volume Limbah Domestik, Pertambahan Jumlah Penduduk,
Kerentanan Bencana serta Pesisir dan Pantai. Isu-isu pembangunan di
Kabupaten Cianjur dipengaruhi oleh kebijakan dan rencana pembangunan
sebagai berikut :
1. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Pemanfaatan Ruang
a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasaran
airigasi.
d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan
f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup
i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah
j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi
dan tenggang rasa
k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
l. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana serta kurikulum
pendidikan
m. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
n. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir
o. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi
perdesaan
PERSON 27
p. Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan
keunggulan local
q. Pengembangan Koperasi usaha mikro,kecil dan menengah (KUMKM)
serta Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung
perekonomian daerah dan KUMKM
r. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata
s. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan
terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Keterkaitan Kebijakan Rencana danKedekatan dengan Wilayah
Bopuncur
a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana
irigasi.
d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan
f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup
i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah
j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi
dan tenggang rasa
k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan
l. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan
manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu
m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir (khususnya
pertanian)
n. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi pedesaan
serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi
dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim usaha yang kondusif
o. Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)
serta Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung
perekonomian daerah dan KUMKM
p. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga
kerja dan juga Peningkatan kesempatan kerja
q. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata
r. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan
pemasaran
s. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah
PERSON 28
t. Percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta
peningkatan pemasaran pariwisata.
u. Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah
v. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan
terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Konversi Lahan Pertanian
Produktif
a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana
irigasi.
d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan
f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup
i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa salingpercaya, toleransi
dan tenggang rasa
k. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan
manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu.
l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir
n. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi
perdesaan
o. Pengembangan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)
p. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga
kerja
q. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata
r. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan
pemasaran
s. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah serta
percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta
peningkatan pemasaran pariwisata
t. Meningkatkanketahanan pangan daerah yang berkelanjutan
u. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan
terjangkau, Peningkatankapasitas kelembagaan dan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan
PERSON 29
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Penurunan Kuantitas dan
Kualitas Sumber Air
a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana
irigasi.
d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan
f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman
g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran
h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup
i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi
dan tenggang rasa
k. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan
manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu
l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan
penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan
sikap, perilaku dan kesadaran masyarakatdalam pelaksanaan pola
hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program
penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan
keluarga berencana
m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir
n. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga
kerja
o. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata
p. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah
q. Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah
r. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan
terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
5. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Penurunan Kualitas Udara dan
Peningkatan Kebisingan
a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis.
(Tahap Kontruksi)
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
(Tahap Kontruksi)
PERSON 30
c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana
irigasi. (Tahap Kontruksi)
d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih. (Tahap Kontruksi)
e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan. (Tahap
Kontruksi)
f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.
g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup.
i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi
dan tenggang rasa.
k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan. (Tahap Konstruksi)
l. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan
manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu.
m. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dalam. (Tahap
Konstruksi)
n. Pemenuhan penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai,
Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam
pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan
mutu program penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan
kependudukan dan keluarga berencana.
o. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.
p. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi pedesaan
serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi
dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
q. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.
r. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah.
s. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan
terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
6. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Peningkatan Volume Limbah
Domestik
a. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih.
b. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
c. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.
d. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
e. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup.
f. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
g. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi
dan tenggang rasa.
PERSON 31
h. Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PMKS.
i. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan
manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu,
j. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan
penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan
sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola
hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program
penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan
keluarga berencana
k. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga
kerja
l. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”, Peningkatan
kapasitas dan keterampilanmasyarakat kurang mampu serta
Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan
Tidak mempengaruhi secara langsung terhadap pemanfaatan ruang.
m. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.
n. Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan
daerah.
7. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Pertambahan Jumlah
Penduduk
a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis.
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana
irigasi.
d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih.
e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.
g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
h. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
i. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi
dan tenggang rasa.
j. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
k. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan
manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu,
Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi
peningkatan kualifikasi guru, Penyediaan bantuan pendidikan, khusus
bagi anak dari keluarga tidak mampu yang melanjutkan keperguruan
tinggi lokal yang berada di Kabupaten Cianjur, Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan seni dan budaya, serta Pembinaan
kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan
penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan
PERSON 32
sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola
hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program
penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan
keluarga berencana.
m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.
n. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi
perdesaan, serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis
potensi dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim usaha yang
kondusif.
o. Pengembangan koperasiusaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM)
serta Pengembangan kebijakan keuangan daerah yang mendukung
perekonomian daerah dan KUMKM.
p. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga
kerja dan juga Peningkatan kesempatan kerja.
q. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”, Peningkatan
kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu serta
Peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup masyarakat perdesaan
akan mempengaruhi peningkatan pertambahan jumlah penduduk.
r. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.
s. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah serta
percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta
peningkatan pemasaran pariwisata.
t. Mantapnya ketahanan pangan masyarakat.
u. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan
terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
8. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Kerentanan Bencana
a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis.
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana
irigasi
d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih.
e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
f. Peningkatan kualitas perumahan dan pemukiman.
g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
h. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
i. Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu.
j. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi
dan tenggang rasa.
k. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
PERSON 33
l. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan
penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan
sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola
hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program
penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan
keluarga berencana.
m. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.
n. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga
kerja.
o. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan
terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
9. Keterkaitan Kebijakan Rencana dengan Pesisir dan Pantai
a. Pengembangan prasarana transportasi serta jaringan jalan strategis.
b. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung pemerintahan.
c. Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan sarana dan prasarana
irigasi.
d. Peningkatan ketersediaan jaringan air bersih
e. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
f. Peningkatan sarana – prasarana sanitasi lingkungan.
g. Peningkatan kualitas air dan udara serta pengurangan pencemaran.
h. Pemanfaatan sumber daya alam berwawasan lingkungan hidup.
i. Penataan ruang dan infrastruktur wilayah.
j. Mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu
k. Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi
dan tenggang rasa
l. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan.
m. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana, Peningkatan
manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu,
Peningkatan mutu tenaga pendidik dan kependidikan serta akselerasi
peningkatan kualifikasi guru, Penyediaan bantuan pendidikan, khusus
bagi anak dari keluarga tidak mampu yang melanjutkan keperguruan
tinggi lokal yang berada di kabupaten Cianjur, Peningkatan partisipasi
masyarakat dalam pengelolaan seni dan budaya,
serta Pembinaan kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan.
n. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, Pemenuhan
penyediaan tenaga kesehatan yang handal dan memadai, Peningkatan
sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola
hidup bersih dan sehat, Peningkatan cakupan dan mutu program
PERSON 34
penjaminan kesehatan masyarakat, Pembangunan kependudukan dan
keluarga berencana
o. Pengembangan potensi pertanian, kelautan dan pesisir.
p. Pengembangan ekonomi syariah dan pengembangan ekonomi pedesaan
serta Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi
dan keunggulan lokal dan juga Penciptaan iklim usaha yang kondusif.
q. Pengembangan koperasi usaha mikro,kecildan menengah (KUMKM)
serta Pengembangan
kebijakan keuangan daerah yang mendukung perekonomian daerah
dan KUMKM.
r. Peningkatan keterampilan dan keahlian serta perlindungan tenaga
kerja dan juga Peningkatan kesempatan kerja peningkatan
keterampilan dan keahlian tenaga kerja (SDM).
s. Pengentasan kemiskinan melalui “insentif rakyat miskin”, Peningkatan
kapasitas dan keterampilan masyarakat kurang mampu serta
peningkatan keberdayaan dan kualitas hidup
masyarakat perdesaan.
t. Pengembangan infrastruktur penunjang agribisnis dan pariwisata.
u. Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan
usaha, Peningkatan daya saing produk dan pengembangan diversifikasi
produk olahan dan peningkatan standarisasi dan sertifikasi produk
daerah, serta perlindungan konsumen.
v. Pengembangan industri dan perdagangan kecil dan menengah serta
percepatan pembangunan industri pariwisata daerah serta
peningkatan pemasaran pariwisata.
w. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan
terjangkau, Peningkatan kapasitas kelembagaan dan profesionalisme
aparatur pemerintah daerah dan desa, Peningkatan efektivitas dan
efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, Peningkatan demokratisasi
dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
3.3. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS
Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena
atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan
memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan
pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Dari semua di atas
maka, disimpulkan beberapa isu strategis pembangunan jangka menengah
RSUD Pagelaran sebagai berikut:
Tabel 3.4
Kriteria Penentuan Isu-Isu Strategis
No Kriteria*) Bobot**)
PERSON 35
1 Perlu adanya SDM yang berdaya saing tinggi
(profesional, produktif dan berkomitmen)
30
2 Tersedianya sarana dan prasarana yang
memadai.
30
3 Perlu adanya Status kemandirian RS yakni
terlaksananya PPK-BLUD
10
4 Sistem organisasi yang berkapibilitas. 10
5 Perlu peningkatan kualitas proses layanana
kepada pelanggan
20
Total 100
Tabel 3.5
Nilai Skala Kriteria
No Isu Strategis Nilai Skala Kriteria ke– Total
Skor
1 2 3 4 5 6 Dst
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Terbatasnya
aksebelitas terhadap
pelayanan kesehatan
yang berkualitas,
terutama pada
kelompok rentan
seperti : penduduk
miskin, daerah
tertinggal, terpencil,
perbatasan, dan
kepulauan terdepan
4
2 Pelayanan kesehatan
ibu dan anak yang
sesuai standar masih
terbatas
4
3 Belum teratasinya
pemasalahan gizi
secara menyeluruh
3
4 Masih tingginya
kesakitan dan
kematian akibat
penyakit menular dan
tidak menular
3
PERSON 36
5 Belum terlindunginya
masyarakat secara
maksimal terhadap
beban pembiayaan
kesehatan
5
6 Belum terpenuhinya
jumlah, jenis kualitas,
serta penyebaran
sumberdaya manusia
kesehatan, dan belum
optimalnya dukungan
kerangka regulasi
ketenagaan kesehatan.
5
7 Belum optimalnya
ketersediaan,
pemerataan, dan
keterjangkauan obat
esensial, penggunaan
obat yang tidak
rasional, dan
penyelenggaraan
pelayanan kefarmasian
yang berkualitas.
5
8 Masih terbatasnya
kemampuan
manajemen dan
informasi kesehatan,
meliputi pengelolaan
administrasi dan
hokum kesehatan.
5
9 Permasalahan
manajerial dalam
singkronisasi
perencanaan
kebijakan, program,
dan anggaran serta
masih terbatasnya
koordinasi dan
integrasi lintas sector
6
10 Disparitas antar
wilayah, golongan
pendapatan, dan
3
PERSON 37
urban-ruralmasih
terjadi dan belum
terjadi perbaikan
secara signifikan. Perlu
pendekatan
pembangunan sesuai
kondisi wilayah
11 Pemberdayaan
masyarakat dalam
pembangunan
kesehatan belum
dilakukan secara
optimal.
4
12 Belum tersedia biaya
operasional yang
memadai di Rumah
Sakit
6
Isu strategis RSUD Pagelaran, berdasarkan analisis internal dan
eksternal adalah sebagai berikut :
a. Related Diversifikasi (keanekaragaman) merupakan strategi untuk
memaksimalkan keuntungan karena RSUD Pagelaran yang berada di
wilayah Kecamatan Pagelaran Kabupaten Cianjur mempunyai 10 jenis
tenaga kesehatan dari berbagai profesi diantaranya dokter spesialis,
dokter umum, dokter gigi, perawat, perawat gigi, bidan, asisten
apoteker, analis kesehatan, tenaga gizi, tenaga sanitarian. Kondisi
tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan produk
pelayanan kesehatan dengan cara menambah menu pelayanan yang
menjadi isu yang banyak dibutuhkan oleh konsumen atau pasien
sebagai pengguna jasa pelayanan kesehatan yang disediakan oleh
RSUD Pagelaran, diantaranya : Ruang Perawatan VIP, Pelayanan
Pemasangan Gigi Palsu, Kawat Gigi, Pemeriksaan USG, Pelayanan
Fototherapi, Pelayanan Ambulance 24 Jam dll.
b. Market Developement (pengembangan pasar) merupakan isu strategi
pilihan yang harus dilakukan oleh RSUD Pagelaran melalui penjualan
produk lama di pasar baru. Strategi ini ditempuh dengan cara :
1) Membuka pasar geografis baru terutama untuk wilayah Kecamatan
Sukanagara, Kecamatan Pasirkuda, Kecamatan Kadupandak,
Kecamatan Tanggeung dan kecamatan – kecamatan wilayah cianjur
selatan bisa memanfaatkannya.
PERSON 38
2) Memikat segmen pasar lain diantaranya adalah kepesertaan BPJS.
Dimana RSUD Pagelaran Kepesertaan BPJS yang banyak, sehingga
bisa dijadikan segmen pasar yang sangat Potensial.
3) Memetakan kekuatan dan kelemahan produk pelayanan RSUD
Pagelaran, yang menjadi Kekuatan RSUD Pagelaran adalah
mempunyai kamar operasi dan dokter spesialis, Fasilitas Pelayanan
Kesehatan Gigi dan kebidanan yang lengkap. Akan tetapi
Kelemahan RSUD Pagelaran adalah SDM. Jadi antara Produk
Pelayanan yang dimiliki tidak diimbangi dengan SDM yang
memadai. Sehingga Produk Pelayanan yang dihasilkan Kurang
Optimal.
c. Product Developement (pengembangan produk Pelayanan) merupakan
isu strategi pilihan yang harus dilakukan oleh RSUD Pagelaran
melalui pengembangan produk pelayanan baru untuk pasar lama.
Strategi ini ditempuh dengan cara sebagai berikut :
1) Mengembangkan Produk Pelayanan yang baru yang akan
dilakukan oleh RSUD Pagelaran, diantaranya adalah Pelayanan
Perawatan VIP untuk Rawat Inap, Pemasangan Gigi Palsu dan
Pemasangan Kawat Gigi.
2) Mengembangkan beragam tingkat mutu, yang akan
dilaksanakan di RSUD Pagelaran adalah dengan penerapan Pola
Tarif Perbub BLUD.
3) Mengembangkan modeling dan special services yang akan
diterapkan di RSUD Pagelaran adalah pengembangan dalam hal
service Ambulance 24 Jam, Pelayanan Laboratorium 24 Jam.
d. Vertical Integration (integrasi vertical) merupakan strategi yang
dilakukan dengan cara meningkatkan harmonisasi hubungan antara
RSUD Pagelaran dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur dalam
perolehan bantuan dari pemerintah daerah, propinsi dan pusat serta
pihak lain yang akan mengembangkan Rumah Sakit.
PERSON 39
BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH PAGELARAN 4.1.1. Tujuan Jangka Menengah
Tujuan adalah hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.
Tujuan yang dikristalkan dari visi dan misi jangka menengah RSUD
Pagelaran adalah : 1. Terwujudnya PPK-BLUD sebagai bentuk kemandirian RS
2. Terwujudnya system organisasi yang berkapabilitas
3. Terpenuhinya tuntutan pelayanan yang lebih berkualitas pada aspek sarana dan prasarana pelayanan kesehatan rujukan
4. Terpenuhinya jumlah, jenis dan kualitas Sumber Daya Manusia yang sesuai
standar pelayanan kesehatan dan fasilitas rujukan 5. Meningkatnya wahana pendidikan dan pelatihan serta penelitian untuk
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi
dengan mutu layanan.
4.1.2. Sasaran Jangka Menengah 1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit
Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET KINERJA PADA
TAHUN KE -
1 2 3 4 5
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatkan
kualitas
pelayanan
kesehatan dan
rujukan
Rumah Sakit
Meningkat
nya
kualitas
pelayanan
kesehatan
dan
rujukan
Rumah
Sakit
Persentase
indikator
Standar
Pelayanan
Minimal (SPM)
yang mencapai
target tahun
berjalan
60% 75% 78% 80% 83%
Persentase
elemen
akreditasi
pelayanan yang
memenuhi
standar
akreditasi RS
tahun berjalan
60% 65% 70% 75% 80%
PERSON 40
4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN RSUD PAGELARAN Perencanaan stategik instansi Pemerintah harus mampu menjawab
tuntutan perkembangan lingkungan eksternal dan internal. Analisis terhadap
lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah
yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) yang ada.
Tabel 4.2
Strategi dan Kebijakan RSUD Pagelaran 2017-2021
I. Visi : Menjadi Pusat Rujukan dan Memberikan Pelayanan Prima Untuk
Pelanggan/ Masyarakat
NO. SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN KEBIJAKAN TAHUNAN
2017 2018 2019 2020 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MISI 1 : 1. Memberikan tempat rujukan yang aman,
2. Memberikan pelayanan yang berkualitas dengan Sumber Daya
Manusia yang Profesional,
3. Menciptakan manajemen Rumah Sakit yang Optimal.
1
Meningkatnya
mutu
pelayanan
kesehatan dan
rujukan
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas
sumber daya
penunjang
pelayanan
kesehatan
rumah sakit
Ketersediaan
Tenaga dokter
PTT dan Bidan
PTT
√ √ √ √ √
Ketersediaan
obat dan
perbekalan
kesehatan
sesuai
kebutuhan
√ √ √ √ √
Rumah sakit
yang
terakreditasi
versi 2012
√ √ √ √ √
Meningkatkan
standarisasi
rumah sakit
Penyelenggara
an pendidikan
dan pelatihan
pegawai RS
√ √ √ √ √
PERSON 41
Meningkatkan
profesionalisme
dan disiplin
sumber daya
manusia
rumah sakit
Ketersediaan
perlengkapan
gedung kantor
√ √ √ √
Meningkatkan
pemeliharaan,
pengembangan,
dan
pembangunan
sarana dan
prasarana
rumah sakit
yang memadai
Ketersediaan
fasilitas
perawatan
kesehatan bagi
penderita
akibat dampak
asap rokok √ √ √ √ √
Pembangunan
gedung rumah
sakit
√ √ √ √
Pembangunan
ruang laundry
dan CSSD
rumah sakit
√
Pembangunan
gudang obat √
Pembangunan
ruang OK
rumah sakit
√
Ketersediaan
peralatan
kesehatan
sesuai
kebutuhan
√ √ √ √ √
PERSON 42
Sebagai implementasi dari kebijakan RSUD Pagelaran tahun 2017 – 2021
maka disusunlah rencana operasional dalam mewujudkan tujuan dan sasaran
yang akan dicapai sampai akhir tahun 2021 dengan cara mengoptimalkan
semua sumber daya (Tenaga, sarana, prasarana, peralatan, peraturan-
peraturan yang mendukung/terkait serta majemen rumah sakit dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat/pelanggan terhadap
pelayanan kesehatan yang diberikan rumah sakit, yaitu dengan salah satunya
melaksanakan program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), dengan kegiatan pokok sebagai berikut :
PERSON 43
Tabel 4.3 Program peningkatan pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) RSUD Pagelaran 2017-2021
KEGIATAN TAHUN KE PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5
1. Peningkatan
pelayanan
kamar operasi
√
Bidang Pelayanan Medis dan Keperawatan
2. Penambahan
20 tempat
tidur lantai 2 √
Bidang Pelayanan
Medis dan Keperawatan
3. Penambahan
poliklinik
spesialis
prostodonti,
konservasi,
periodonti
√
Bidang Pelayanan
Medis dan Keperawatan
4. Pengembangan
gedung rawat
inap anak,
ICU, dan OK
√
Bidang Pelayanan
Medis dan Keperawatan
5. Penambahan
IPAL kapasitas 10m3/jam,
WTP/sumur
dalam kapasitas 10
m3/jam dan
generator set kapasitas 350
kva
√ √
Bidang Penunjang
Medis
6. Pengembangan
gedung
laboratorium
√ √ √
Bidang Penunjang
Medis
7. Penambahan
peralatan
kesehatan dan
non kesehatan
√ √ √ √ √
Bidang Penunjang
Medis
8. Pengembangan
gedung CSSD,
laundry, √ √
Bidang Penunjang
Medis
PERSON 44
gudang obat
dan gudang
umum
9. Penambahan
tenaga medis
subspesialis
√ √ √ √
Bagian Umum dan Keuangan
10. Penambahan
tenaga medis
dan non medis
√ √ √ √ √
Bagian Umum dan Keuangan
11. Diklat pegawai √ √ √ √ √ Bagian Umum dan Keuangan
12. Penambahan
dokter
spesialis jaga
onsite
√ √ √ √
Bagian Umum dan Keuangan
13. Terintegrasiny
a sistem
informasi
untuk seluruh
pelayanan
rumah sakit
√ √ √ √
Bidang Program dan
Pemasaran
14. Pendaftaran
sistem online √ √ √ √
Bidang Program dan
Pemasaran
15. Website atau
blog rumah
sakit
√ √ √ √ √
Bidang Program dan
Pemasaran
16. Kajian
organisasi RS
menjadi type C
√
Bagian Umum dan Keuangan
17. Realisasi
rumah sakit
menjadi type C
√
Bagian Umum dan Keuangan
18. Menyusun,
menjalankan,
monitoring
dan evaluasi
tata kelola
organisasi
rumah sakit
yang sehat,
efektif dan
efisien
√ √ √ √
Bagian Umum dan Keuangan
PERSON 45
19. Evaluasi hasil
survey
kepuasan
pelanggan
√ √ √ √ √
Bidang Program dan
Pemasaran
Standar Pelayanan Minimal bidang rumah sakit pada RSUD Pagelaran
meliputi jenis pelayanan, indikator dan standar pencapaian kinerja
pelayanan rumah sakit, jenis pelayanan rumah sakit yang wajib disediakan
oleh rumah sakit, yang meliputi :
1. Pelayanan gawat darurat;
2. Pelayanan intensif care unit;
3. Pelayanan laundry;
4. Pelayanan rawat inap;
5. Pelayanan rawat jalan;
6. Pelayanan pengelolaan limbah;
7. Pelayanan laboratorium;
8. Pelayanan bedah central;
9. Pelayanan farmasi;
10. Pelayanan gizi;
11. Pelayanan pemulasaraan jenazah;
12. Pelayanan pemeliharaan sarana rumah sakit;
13. Pelayanan radiologi;
14. Pelayanan pencegahandan pengendalian infeksi (PPI);
15. Pelayanan persalinan dan perinatologi;
16. Pelayanan administrasi manajemen;
17. Pelayanan rekam medis;
18. Pelayanan ambulance;
19. Pelayanan transfusi darah;
20. Pelayanan keluarga miskin;
PERSON 46
Tabel 4.4
Penjelasan Kegiatan Pelayanan Yang Dilakukan Di RSUD Pagelaran
Visi : Menjadi Pusat Rujukan dan Memberikan Pelayanan Prima Untuk
Pelanggan/ Masyarakat
No Kegiatan Pelayanan
Target Capaian
Setiap tahun
Tahun
2017
Tahun
2018
Tahun
2019
Tahun
2020
Tahun
2021
1 2 3 4 5 6 7
1. Pelayanan Gawat
Darurat
1. Kemampuan
menangani Life
saving anak dan
dewasa.
2. Pemberi pelayanan
kegawat daruratan
yang bersertifikat
BLS/PPGD/GELS/A
CLS/ATLS
3. Waktu tanggap
pelayanan petugas
instalasi gawat
darurat maksimal 5
menit
92
75
<5meni
t
94
81
<5meni
t
96
87
<5meni
t
99
93
<5meni
t
100
100
<5men
it
4. Jam buka pelayanan
gawat darurat 24 jam
terus menerus
5. Ketersediaan tim
penanggulangan
bencana 1(satu) tim
6. Kepuasan pelanggan
7. Kematian pasien
kurang daru sama
dengan 24 jam
100
100
76
<2/100
0
100
100
100
77
<2/100
0
100
100
100
78
<2/100
0
100
100
100
79
<2/100
0
100
100
100
80
<2/100
0
100
PERSON 47
kurang dari 2 per
seribu
8. Tidak adanya pasien
yang diharuskan
membayar uang
muka
2. Pelayanan Intensive
Care Unit
1. Rata-rata pasien
yang kembali ke
perawatan intensif
dengan kasus yang
sama <72 jam
2. Pemberi pelayanan
unit intensif dokter
spesialis Pemberi
pelayanan unit
intensif perawat D3
3. Pemberi pelayanan
unit intensif perawat
D3 dengan sertifikat
mahir ICU/setara
<3%
100
100
52
<3%
100
100
64
<3%
100
100
76
<3%
100
100
88
<3%
100
100
100
3. Laundry
1. Kesesuaian
pengambilan linen
ke ruangan
berdasarkan jumlah
dan jenisnya
2. Ketepatan waktu
penyediaan linen
untuk ruangan
maksimal 48 jam
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
4. Pelayanan Rawat Inap
PERSON 48
1. Pemberi pelayanan di
rawat inap adalah
dokter spesialis
2. Pemberi pelayanan di
rawat inap adalah
perawat dengan
minimal pendidikan
D3
3. Angka kejadian
infeksi nosokomial
kurang dari 1,5%
100
100
<1,5
100
100
<1,5
100
100
<1,5
100
100
<1,5
100
100
<1,5
4. Dokter penanggung
jawab pasien rawat
inap
5. Ketersediaan
pelayanan rawat
inap
6. Jam visite dokter
spesialis pkl. 08.00
s.d 14.00 setiap hari
kerja
7. Kejadian infeksi
pasca operasi
kurang dari 1.5 %
8. Tidak adanya
kejadian pasien
jatuh yang berakibat
kecacatan/kematian
9. Kematian pasien >
48 jam
10. Kejadian pulang
paksa
11. Kepuasan pelanggan
12. Rawat inap TB :
100
100
100
1,5
100
<0,24
<5
90
100
100
100
1,5
100
<0,24
<5
90
100
100
100
1,5
100
<0,24
<5
90
100
100
100
1,5
100
<0,24
<5
90
100
100
100
1,5
100
<0,24
<5
90
PERSON 49
a. Penegakan
diagnose TB
melalui
pemeriksanaan
mikroskopis TB
b. Terlaksananya
kegiatan
pencatatan dan
pelaporan TB di
rumah sakit
25
100
43
100
61
100
79
100
97
100
5. Pelayanan Rawat
Jalan
1. Dokter pemberi
pelayanan di
Poliklinik Spesialis
adalah dokter
spesialis
2. Jam buka
pelayanan Pkl 08.00
s.d 13.00 WIB setiap
hari kerja, kecuali
hari Jum’at pkl
08.00 s.d 11.00 WIB
3. Waktu tunggu di
rawat
jalan 60 menit
4. Kepuasan
pelanggan
5. Pasien rawat jalan
tubercolosis yang
ditangani dengan
strategis DOTs
100
100
60
menit
87
89
100
100
60
menit
88
91
100
100
60
menit
89
93
100
100
60
menit
90
96
100
100
60
menit
90
100
6. Pengolahan Limbah
1. Baku mutu limbah
cair CCD BOD
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
PERSON 50
2. Pengolahan limbah
medis padat sesuai
dengan aturan
7. Laboratorium Patologi
Klinik
1. Pelayanan
laboratorium patologi
klinik buka 24 jam
2. Tidak adanya
kesalahan
penyerahan hasil
pemeriksaan
laboratorium
3. Kepuasan pelanggan
4. Pelaksana ekspertise
oleh dokter Sp.PK
5. Waktu tunggu hasil
pelayanan
laboratorium <140
menit (kimia darah
dan darah rutin)
100
100
80
100
<140mn
t
100
100
80
100
<140m
nt
100
100
80
100
<140mn
t
100
100
80
100
<140m
nt
100
100
80
100
<140m
nt
8. Bedah Central
1. Waktu tunggu
operasi efektif
maksimal 14 hari
2. Tidak adanya
kejadian operasi
salah sisi/sayatan
operasi
3. Tidak adanya
kejadian
salah tindakan pada
operasi
4. Tidak adanya
kejadian
tertinggalnya benda
asing pada tubuh
≤14
hari
100
100
100
≤14
hari
100
100
100
≤14
hari
100
100
100
≤14
hari
100
100
100
≤14
hari
100
100
100
PERSON 51
pasien setelah
operasi
5. Monitoring pasien
pre, durante, dan
post anasthesi
6. Tidak adanya
kejadian operasi
salah orang
7. Kejadian kematian di
meja
operasi
100
100
<1%
100
100
<1%
100
100
<1%
100
100
<1%
100
100
<1%
9. Farmasi
1. Waktu tunggu
pelayanan obat :
a. Waktu tunggu
pelayanan obat jadi
maksimal 30 menit
b. Waktu tunggu
pelayanan obat
racikan 60 menit
2. Tidak adanya
kejadian kesalahan
pemberian obat
3. Kepuasan pelanggan
4. Penulis resep sesuai
formularium
≤30
menit
≤60
menit
100
77
100
≤30
menit
≤60
menit
100
78
100
≤30
menit
≤60
menit
100
79
100
≤30
menit
≤60
menit
100
80
100
≤30
menit
≤60
menit
100
80
100
10. Gizi
1. Ketepatan waktu
pemberian makanan
kepada pasien
80
100
82
100
84
100
86
100
90
100
PERSON 52
2. Tidak adanya
kesalahan dalam
pemberian diet
3. Sisa makanan yang
tidak termakan oleh
pasien
<20
<20
<20
<20
<20
11. Pemulasaraan
Jenazah
1. Waktu tanggap
pelayanan
pemulasaraan
jenazah maksimal 15
menit
98 98 98 99 100
12. Pemeliharaan sarana
rumah sakit / IPSRS
1. Kecepatan waktu
menanggapi
kerusakan alat
2. Ketepatan waktu
pemeliharaan alat
3. Peralatan
laboratorium dan
alat ukur yang
digunakan dalam
pelayanan
terkalibrasi tepat
waktu sesuai
dengan ketentuan
100
99
61
100
100
71
100
100
81
100
100
91
100
100
100
13. Radiologi
1. Waktu tunggu hasil
pelayanan foto
rontgen maksimal 24
jam
2. Pelaksana expertise
hasil pemeriksaan
rontgen
24 jam
100
24 jam
100
24 jam
100
24 jam
100
24 jam
100
PERSON 53
3. Kejadian kegagalan
pelayanan rontgen
4. Kepuasan pelanggan
<2
80
<2
80
<2
80
<2
80
<2
80
14. Pencegahan Dan
Pengendalian
Infeksi (PPI)
1. Tersedia tim PPI RS
yang terlatih
2. Tersedia APD di
setiap instalasi
3. Kegiatan pencatatan
dan pelaporan infeksi
nosokomial /HAI
(Healthcare
Associated Infection)
di RS (min 1
parameter)
30
≥60
100
41
≥60
100
52
≥60
100
63
≥60
100
75
≥60
100
15.
Persalinan Dan
Perinatologi (Kecuali
Rumah Sakit Khusus
Di Luar Rumah Sakit
Ibu DanAnak)
1. Pemberi pelayanan
persalinan normal
oleh dokter terlatih
atau bidan
2. Kemampuan
menangani
BBLR 1500 gr 2500
gr tanpa penyulit
3. Kejadian kematian
ibu karena
persalinan :
100
80
100
85
100
90
100
95
100
100
PERSON 54
a. Pendarahan
b. Preeklampsi
c. Sepsis
4. Pemberi pelayanan
persalinan dengan
penyulit oleh Tim
PONEK yang terlatih
5. Pemberi pelayanan
persalinan dengan
tindakan operasi
oleh dokter spesialis
Obgyn, anak dan
anestesi
6. Pertolongan
persalinan
memalui seksio
cesaria
7. Keluarga berencana :
a. Presentase KB
(vasektomi &
tubektomi) yang
dilakukan oleh
tenaga kompeten
dr. SpOG, dr.
SpB, dr. SpU,
dokter umum
terlatih
b. Presentase
peserta KB
mantap yang
mendapat
konseling KB
<1
<30
<0,2
100
100
<20
100
100
80
<1
<30
<0,2
100
100
<20
100
100
80
<1
<30
<0,2
100
100
<20
100
100
80
<1
<30
<0,2
100
100
<20
100
100
80
<1
<30
<0,2
100
100
<20
100
100
80
PERSON 55
mantap oleh
bidan terlatih
8. Kepuasan pelanggan
16. Administrasi Dan
Manajemen
1. Tindak lanjut
penyelesaian hasil
pertemuan/rapat
direksi
2. Kelengkapan laporan
akuntabilitas kinerja
RS
3. Ketepatan waktu
penyelesaian
kenaikan pangkat
pilihan
4. Ketepatan waktu
penyelesaian
kenaikan pangkat
reguler
5. Ketepatan waktu
penerbitan SK
kenaikan gaji berkala
6. Karyawan yang
mendapat
/terpapar
pelatihan minimal
1 kali setahun
7. Ketepatan waktu
penyusunan laporan
keuangan
8. Ketepatan waktu
penyetoran penerima
tunai
100
100
80
100
94
59
94
70
100
100
85
100
96
61
95
70
100
100
90
100
98
64
96
70
100
100
95
100
100
66
97
70
100
100
100
100
100
70
98
70
PERSON 56
9. Kecepatan waktu
pemberian informasi
tentang tagihan
pasien rawat inap <2
jam
10. Ketepatan waktu
pemberian imbalan
(insentif) sesuai
kesepakatan waktu
<2 jam
68
<2 jam
76
<2 jam
80
<2 jam
92
<2 jam
100
17. Rekam Medis
1
.
2
.
3
.
4
.
1. Kelengkapan informed
concent setelah
mendapatkan
informasi yang jelas
2. Waktu penyediaan
dokumen rekam
medis pelayanan
rawat jalan maksimal
10 menit
3. Waktu penyediaan
dokumen rekam
medis pelayanan
rawat inap maksimal
10 menit.
4.Kelengkapanpengisian
rekam medis 24 jam
setelah selesai
pelayanan.
100
10 menit
10 menit
95
100
10
menit
10 menit
96
100
10 menit
10 menit
97
100
10
menit
10
menit
98
100
10 menit
10 menit
99
18. Pelayanan Ambulance
1. Waktu buka
pelayanan
ambulance/kereta
jenazah 24 jam
2. Kecepatan /
ketanggapan
memberikan
pelayanan
24 jam
100
24 jam
100
24 jam
100
24 jam
100
24 jam
100
PERSON 57
ambulance / kereta
jenazah di rumah
sakit <30 menit
19. Pelayanan Transfusi
Darah
1. Kebutuhan darah
bagi setiap
pelayanan transfusi
2. Kejadian reaksi
transfusi
100
<0,01
100
<0,01
100
<0,01
100
<0,01
100
<0,01
20. Pelayanan Keluarga
Miskin
1. Pelayanan terhadap
pasien GAKIN yang
datang ke RS pada
setiap unit
pelayanan
100 100 100 100 100
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
58
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK
SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
RSUD PAGELARAN
Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan kebijakan serta
memperhatikan posisi organisasi hasil analisis lingkungan, maka strategi
dikembangkan dengan 6 program dan kegiatannya. Program-program
tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi kegiatan yang akan
dilaksanakan setiap tahunnya. Untuk mengukur tingkat keberhasilan
program, maka diperlukan parameter/indikator kinerja setiap program,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Rincian program dan kegiatan
dapat diuraikan di bawah ini :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
Program ini dicapai dengan kegiatan :
a. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
b. Kegiatan penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi
perkantoran/teknis perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dicapai dengan kegiatan :
a. Kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor
3. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan.
Program ini dicapai dengan kegiatan :
a. Kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
b. Kegiatan pengadaan reagencia
4. Program Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
Program ini dicapai dengan kegiatan :
a. Kegiatan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin yang tidak
termasuk peserta PBI BPJS
5. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan
Dasar dan Rujukan.
Program ini dicapai dengan kegiatan :
a. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan
dasar dan rujukan
6. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan.
Program ini dicapai dengan kegiatan :
a. Kegiatan akreditasi RS
b. Kegiatan pengadaan dan pembinaan kepegawaian, sumber daya
kesehatan serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan
Tabel 5.1 memuat seluruh rencana program prioritas Kabupaten Cianjur baik yang mendukung langsung pencapaian visi dan misi maupun
mendukung secara tidak langsung. Program ini dilengkapi dengan
indikator kinerja sehingga pencapaian kinerja setiap program dapat terukur dan dikendalikan serta dievaluasi secara periodik.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan
Pendanaan Indikatif di RSUD Pagelaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
55
Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif di RSUD Pagelaran
Tahun 2017-2021
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program
dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
a-an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
Target Rp Targe
t Rp
Targ
et Rp
Targe
t Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatka
n kualitas
pelayanan
kesehatan
dan rujukan
Rumah Sakit
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan dan
rujukan
Rumah Sakit
Persentase
indikator
Standar
Pelayanan
Minimal
(SPM) yang
mencapai
target
tahun
berjalan
Program Obat
dan
Perbekalan
Kesehatan
Persentase
pemenuhan
obat di
RSUD,
puskesmas
dan
jaringannya
(%)
100%
100% 5 M 100% 15 M 100% 15 M 100% 15 M 100% 15 M 100% 65 M RSUD
Pagelara
n
Pengadaan
Obat dan
Perbekalan
Kesehatan
Jumlah obat
dan
perbekalan
kesehatan
4 jenis
4 jenis 4,5 M 4 jenis 6,5 M 4 jenis 8,5 M 4 jenis 10,5 M 4 jenis 12,5 M 4 jenis 42,5 M RSUD
Pagelaran
Pengadaan
Reagencia
Jumlah
reagen
pemeriksaan
laboratorium
7 jenis 7 jenis 1,5 M 7 jenis 3 M 7 jenis 4,5 M 7 jenis 6 M 7 jenis 7,5 M 7 jenis 22,5 M RSUD
Pagelaran
Program
Pengadaan
Peningkatan
dan Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan
Dasar dan
Rujukan
Cakupan
sarana dan
prasarana
Rumah
Sakit
136 pkt
136 pkt 15 M 79 jns 15 M 70 jns 15 M 65 jns 15 M 60 jns 15 M 60 jns 75 M RSUD
Pagelara
n
Program
Pengadaan
Peningkatan dan
Perbaikan
Sarana dan
Prasarana
Kesehatan Dasar
dan Rujukan
Jumlah
sarana dan
prasarana
kesehatan
dasar dan
rujukan
136 pkt
136 pkt 15 M 79 jns 15 M 70 jns 15 M 65 jns 15 M 60 jns 15 M 60 jns 75 M RSUD
Pagelaran
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
56
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program
dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
a-an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
Target Rp Targe
t Rp
Targ
et Rp
Targe
t Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Meningkatka
n kualitas
pelayanan
kesehatan
dan rujukan
Rumah Sakit
Meningkatnya
kualitas
pelayanan
kesehatan dan
rujukan
Rumah Sakit
Persentase
elemen
akreditasi
pelayanan
yang
memenuhi
standar
Kebijakan dan
Manajemen
Pembangunan
Kesehatan
Persentase
sarana dan
Sumber
Daya
Kesehatan
yang
terstandar
60% 60% 700 jt 65% 750 jt 70% 800 jt 75% 850 jt 80% 900 jt 80% 4 M RSUD
Pagelara
n
akreditasi
RS tahun
berjalan
Akreditasi
Rumah Sakit
Jumlah
elemen
akreditasi
pelayanan
yang
memenuhi
standar
akreditasi RS
-
- 60% 240jt 65% 280 jt 70% 330 jt 75% 400 jt 80% 1,25 M RSUD
Pagelaran
Pengadaan
pembinaan &
kepegawaian,
serta
peningkatan
mutu
pelayanan
kesehatan
Jumlah
pegawai
kesehatan
yang terlatih
180 org 500 jt 200 org 525 jt 220
org
550 jt 240
org
575 jt 260
org
600 jt 260
org
2,75 M RSUD
Pagelaran
Rata-rata
Indeks
Kepuasan
Masyaraka
t (IKM)
terhadap
pelayanan
Rumah
Sakit
Upaya
Kesehatan
Perorangan
dan
Kesehatan
Masyarakat
Kepuasan
pasien yang
dilayani di
RS
1000 org 1000
org
2 M 2000
org
3,5 M 3000
org
4,5 M 4000
org
5,5 M 5000
org
6,5 M 5000
org
22 M RSUD
Pagelara
n
Persentase
pelayanan
terhadap
pasien
Jaminan
Kesehatan bagi
Keluarga
Miskin yang
Jumlah
masyarakat
miskin yang
mendapat
- - 2000
org
3,5 M 3.000
org
4,5 M 4.000
org
5,5 M 5.000
org
6,5 M 5.000
org
20 M RSUD
Pagelaran
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
57
Tujuan Sasaran Indikator
Sasaran Kode
Program
dan Kegiatan
Indikator
Kinerja
Program
(outcome)
dan
Kegiatan
(output)
Data
Capaian
pada
Tahun
Awal
Perencan
a-an
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit
Kerja
SKPD
Penangg
ung
Jawab
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021
Kondisi Kinerja
pada akhir
periode Renstra
SKPD
Target Rp Targe
t Rp
Targ
et Rp
Targe
t Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
keluarga
miskin
yang
datang ke
rumah
sakit
Tidak
Termasuk
Peserta PBI
BPJS
pelayanan
dan tidak
termasuk
peserta PBI
BPJS
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
58
BAB VI INDIKATOR KINERJA RUMAH SAKIT DAERAH UMUM PAGELARAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD TAHUN 2016-
2021
Berikut dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah (PD) yang
secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD Pagelaran
dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Penetapan indikator kinerja
tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran
keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RSUD Pagelaran yang secara langsung menunjukkan pula kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun
ke depan terkait dengan pencapaian Misi Ketiga Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Cianjur 2016-2021 yaitu “Meningkatkan
pembangunan manusia melalui akselerasi pembangunan bidang
pendidikan, kesehatan dan ekonomi”. Adapun indikator kinerja utama (IKU) RSUD Pagelaran yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dalam tabel 6.1.
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
59
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Utama SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
KINERJA
UTAMA
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER
DATA
PENANG
GUNG
JAWAB
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatnya efisiensi, mutu pelayanan dan kepuasan masyarakat.
Persentase Elemen Akreditasi Pelayanan yang memenuhi
Jumlah elemen akreditasi pelayanan yg memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan
Jumlah seluruh elemen akreditasi pelayanan yang ada𝑥100%
Laporan Tahunan
Bidang Rekam Medik dan Evapor
standar Akreditasi RS tahun berjalan
Elemen akreditasi pelayanan yang memenuhi standar akreditasi RS tahun berjalan berdasarkan peraturan yang berlaku merupakan elemen penilaian terhadap pelayanan rumah sakit yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan standar akreditasi RS versi 2012.
Dikatakan memenuhi standar Akreditasi RS tahun berjalan (mencapai 100%) apabila persentase elemen yang memenuhi syarat minimal sebesar ≥ 80 % dari seluruh elemen yang ada.
Indikator ini menggambarkan tingkat kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit yang telah memenuhi standar pelayanan kesehatan RS tingkat nasional.
Persentase indikator StandarPelayanan Minimal (SPM) yang mencapai
Jumlah indikator SPM RS yang mencapai target tahun berjalan
Jumlah seluruh indikator SPM RS 𝑥 100%
Laporan Tahunan
Bidang
Rekam Medik dan
Evapor
Standar pelayanan minimal rumah sakit merupakan indikator pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh rumah sakit. Target pencapaiannya disesuaikan dengan
Lampiran IV Rencana Strategis Perangkat Daerah
60
KINERJA
UTAMA
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN SUMBER
DATA
PENANG
GUNG
JAWAB
(1) (2) (3) (4) (5)
target tahun berjalan
kemampuan sumber daya rumah sakit yang tersedia dan harus dicapai secara bertahap sehingga pada periode tertentu harus tercapai sesuai target yang ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI. Indikator ini menggambarkan kemampuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan
kesehatan berkualitas.