pemerintah kabupaten banyuwangi sekretariat...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani 100 Banyuwangi (68411)
Telepon. (0333) 425 001 – 425 011 Fax. (0333) 424 945 – 427 445
email:[email protected] – website:www.banyuwangikab.go.id
KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat
dan karuniaNya sehingga Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengelolaan
dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Banyuwangi dapat disusun walaupun masih diperlukan
pengembangan dan perbaikan di masa yang akan datang.
Standar Operasional Prosedur disusun dengan mempertimbangkan
peraturan perundang-undangan, sumber daya, struktur organisasi dan hal-hal
lain yang menjadi dasar dalam penyusunan SOP.
Melalui penyusunan SOP ini, diharapkan transparansi, akuntabilitas,
sinkronisasi dan standarisasi pelayanan akan tercapai dengan baik. Evaluasi
dan pengembangan diharapkan bisa dilakukan secara berimbang sehingga
SOP yang disusun saat ini akan terus berkembang ke arah yang lebih baik.
Harapan kami, SOP ini dapat mendorong ke arah perbaikan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pelayanan pengelolaan dan
penyebarluasan produk hukum, sehingga dimasa yang akan datang dapat
meningkatkan kinerja yang lebih baik didukung dengan sumber daya manusia
yang handal dan profesional.
Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu hingga tersusunnya SOP ini, saran dan masukan dari
berbagai pihak kami harapkan demi penyempurnaan SOP di masa yang akan
datang.
Banyuwangi,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,
Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19561008 198409 1 001
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Jenderal Ahmad Yani 100 Banyuwangi (68411)
Telepon. (0333) 425 001 – 425 011 Fax. (0333) 424 945 – 427 445
email:[email protected] – website:www.banyuwangikab.go.id
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah
dalam bidang hukum berupa perumusan kebijakan bidang hukum meliputi
pengumpulan bahan, koordinasi dan meneliti perumusan peraturan
perundang-undangan, mendokumentasikan, mensosialisasikan dan
mendistribusikan produk hukum dan memberikan bantuan hukum kepada
aparat pemerintah daerah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud Bagian Hukum
mempunyai fungsi yaitu :
a. Pengumpulan bahan telaahan dalam penyusunan produk hukum daerah;
b. Penelitian, penelaahan dan pengevaluasian terhadap perumusan peraturan
perundang-undangan;
c. Pembinaan, monitoring dan evaluasi produk hukum daerah dan desa;
d. Penghimpunan peraturan perundang-undangan, mendokumentasikan serta
mensosialisasikan dan mendistribusikan produk hukum;
e. Penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada aparat
pemerintah daerah dalam perkara perdata dan tata usaha Negara;
f. Sinkronisasi antar produk hukum daerah dan antara produk hukum daerah
Kabupaten Banyuwangi dengan produk hukum daerah provinsi dan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
g. Penyelenggaraan, pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan penatausahaan
Bagian Hukum;
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Pemerintahan.
Pengelolaan dan Penyebarluasan Produk Hukum Daerah merupakan
tanggung jawab Bagian Hukum sehingga perlu ditetapkan suatu prosedur
operasional yang terstandarisasi dan mudah diimplementasikan sehingga
fungsi pelayanan penyebarluasan produk hukum daerah dapat dilaksanakan
dengan baik.
Penyusunan SOP Pengelolaan dan Penyebarluasan Produk Hukum
Daerah antara lain mengacu pada :
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015;
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota;
(3) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
(4) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011 tentang Rician
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
Beberapa prinsip yang mendasari dalam penyusunan SOP ini adalah
sebagai berikut :
(1) Prinsip efisiensi dan efektivitas; prosedur yang distandarkan singkat dan
cepat dalam mencapai target pekerjaan dan memerlukan sumberdaya
yang paling sedikit;
(2) Prinsip berorientasi pada pengguna; prosedur yang distandarkan
mempertimbangkan kebutuhan pengguna;
(3) Prinsip kejelasan dan kemudahan; SOP yang disusun dapat dengan
mudah dimengerti dan diterapkan;
(4) Prinsip keselarasan; SOP yang dibuat selaras dengan SOP lain yang
terkait;
(5) Prinsip keterukuran; meliputi hasil, waktu dan proses pencapaian hasil
pekerjaan dapat diukur kuantitas serta kualitas;
(6) Prinsip dinamis; prosedur yang distandarkan dapat disesuaikan dengan
kebutuhan kualitas pelayanan;
(7) Prinsip kepatuhan hukum; SOP yang disusun telah menjamin prosedur
yang distandarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(8) Prinsip kepastian hukum; bahwa SOP yang disusun mampu memberikan
kepastian hukum akan prosedur, kualifikasi pelaksana dan mutu baku.
B. Ruang Lingkup Kegiatan
Mencakup Kegiatan Penyusunan SOP Pengelolaan dan
Penyebarluasan Produk Hukum Daerah sebagai berikut :
(1) Verifikasi kebutuhan SOP;
(2) Analisis kebutuhan SOP;
(3) Penulisan SOP;
(4) Verifikasi dan uji coba SOP;
(5) Pelaksanan;
(6) Sosialisasi;
(7) Pelatihan dan Pemahaman;
(8) Monitoring dan evaluasi.
C. Tujuan
Tujuan disusunnya SOP Pengelolaan dan Penyebarluasan Produk
Hukum Daerah adalah sebagai berikut :
(1) Membantu pencapaian visi dan misi Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan layanan publik yang prima;
(2) Menetapkan standarisasi proses pemberian pelayanan penyebarluasan
produk hukum daerah.
D. Manfaat
Dengan disusunnya SOP Pengelolaan dan Penyebarluasan Produk
Hukum Daerah diharapkan dapat diambil beberapa manfaat, yaitu :
(1) Sebagai pedoman dan petunjuk kerja dalam melakukan kegiatan sesuai
tugas pokok dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten
Banyuwangi;
(2) Menghindari ketidakjelasan prosedur pemberian pelayanan pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
(3) Menjamin terlaksananya seluruh proses pelayanan melalui prosedur yang
benar, meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, output yang dihasilkan
dan waktu yang tetap (standar);
(4) Memudahkan penelusuran berbagai tindak penyimpangan dalam
pelaksanaan tugas;
(5) Meningkatkan kualitas pelayanan.
E. Makna Simbol
Penulisan SOP menggunakan simbol lambang yang memiliki makna
sebagai berikut :
SIMBOL SEBUTAN DEFINISI
1 2 3
Terminator
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan awal/mulai dan akhir
suatu bagan alir.
Proses
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan proses pelaksanaan
kegiatan.
Pengambilan
Keputusan
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan keputusan yang harus
dibuat dalam proses pelaksanaan
kegiatan.
Dokumen
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan semua jenis dokumen
sebagai bukti pelaksanaan kegiatan.
Penggandaan
Dokumen
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan penggandaan dari
semua jenis dokumen.
Arsip Manual
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan semua jenis
pengarsipan dokumen dalam bentuk
kertas/manual.
File
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan semua jenis
penyimpanan dalam bentuk data/file.
Konektor
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan perpindahan aktivitas
dalam satu halaman.
Konektor
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan perpindahan aktivitas
dalam halaman yang berbeda.
Garis alir
Simbol ini digunakan untuk
menggambarkan arah proses
pelaksanaan kegiatan.
NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
NO. JUDUL SOP NOMOR SOP
1. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN
DAN PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM DAERAH
4
Nomor Standar Operasional Prosedur
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I 19650828 199703 2 002
Disahkan Oleh
PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT
MASUK
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Pelaksana Administrasi
2. Memahami Ketatausahaan
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Buku Agenda Surat Masuk
2. Lembar Disposisi
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
1. Agenda Surat Masuk
2. Kontrol Surat
3. Arsip Surat Masuk
1. Kelalaian dalam mencatat surat masuk akan mempersulit penelusuran
identitas surat masuk.
5
PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT MASUK
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Pranata
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1. Pranata menerima surat
masuk dan mencatat dlm
agenda dan pd lembar disposisi
selanjutnya diteruskan kepada
Kepala Bagian Hukum.
1. Surat
Masuk
2. Lembar
disposisi
2 Menit
Pencatatan
permintaan
Buku Agenda
2. Kepala Bagian Hukum
menerima surat dan selanjutnya
mendisposisi surat baik untuk
ditindaklanjuti atau tidak
diserahkan kembali pada
Pranata.
Surat masuk
yang telah
didisposisi
2 Menit
Surat masuk
yang telah
didisposisi
3. Apabila surat tidak perlu
ditindaklanjuti, maka Pranata
menyimpan surat pada arsip
surat masuk. Namun apabila
surat perlu ditindaklanjuti,
maka Pranata menyerahkan
surat kepada KaSubag sesuai
disposisi dari Kepala Bagian
Hukum.
Surat masuk
yang telah
didisposisi
3 Menit
- Arsip Surat
Masuk
- Surat masuk
yang telah
ditindaklanjuti
Mulai
Tdk Perlu
Ditindaklanjuti
Ditindaklanjuti
6
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Pranata
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
4. Kasubag yang menerima
disposisi dari Kepala Bagian
Hukum segera menindaklanjuti
surat sesuai bidangnya.
Apabila draft surat telah selesai
dibuat, draft akan diserahkan
kepada Pranata .
Surat masuk
yang telah
didisposisi
30 Menit
Draft Surat
5. Pranata melengkapi surat
dengan nomor dan tanda
tangan Kepala Bagian Hukum,
Surat keluar yang siap kirim,
dicatat pada buku agenda surat
dan buku kontrol surat serta
buku ekspedisi. Selanjutnya
surat dikirim kepada tujuan.
Surat Keluar 2 Menit
Buku Agenda
Buku Kontrol
Buku Ekspedisi
Selesai
7
Nomor Standar Operasional Prosedur
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. Pembina Tingkat I
19650828 199703 2 002
Disahkan Oleh
PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT
KELUAR
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Pelaksana Administrasi
2. Memahami Ketatausahaan
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Lembar Disposisi
2. Buku Agenda Surat Masuk dan Keluar
3. Buku Kontrol Surat
4. Buku Ekspedisi
1. SOP Administrasi Surat Masuk
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
1. Arsip Surat Keluar
2. Agenda Surat Keluar
1. Pengesahan pejabat dapat dikendalikan apabila pejabat yang bersangkutan sedang
berada di tempat.
8
PROSEDUR ADMINISTRASI SURAT KELUAR
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku Ket.
Pranata Staf Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Persyaratan
/
Perlengkapa
n
Waktu Output
1.
Adanya kepentingan untuk
membuat surat keluar.
- Maksud
- Tujuan
- Lampiran
5 Menit
Konsep
surat
keluar
2. Konsep surat diserahkan
kepada Pranata untuk
dibuatkan surat yang
dilengkapi dengan nomor
surat, dll.
Konsep
Surat
Surat
3. Surat yang telah selesai
dibuat diserahkan kepada
Ka.Subbag untuk dikoreksi.
Apabila belum sesuai, maka
surat akan diserahkan
kembali kepada Pranata
untuk diperbaiki. Namun
apabila surat telah sesuai,
maka Ka. Subbag akan
memaraf surat dan
selanjutnya surat
disampaikan kepada Kepala
Bagian Hukum untuk
disahkan.
Surat Surat yang
telah
diparaf
Ka.
Subbag
Sesuai?
Tidak
9
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Pranata Staf
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Persyaratan
/
Perlengkapa
n
Waktu Output
4. Surat yang telah
ditandatangani Kepala
Bagian, pelaksana
pelayanan surat
mengagendakan surat
dengan memberi nomor
urut, kode surat dan
membubuhkan stempel
serta mencatatnya ke dalam
Buku Ekspidisi. Selanjutnya
surat siap dikirim.
Surat Keluar
Surat yang
sudah
disahkan
Kabag.
5.
Surat yang sudah disahkan
dikembalikan kepada
Pelaksana administrasi
untuk dicatat pada buku
agenda surat, buku kontrol
surat serta buku ekspedisi.
Selanjutnya surat dikirim
kepada alamat tujuan.
Surat keluar
5 Menit
Surat
keluar
Sesuai?
Selesai
Ya
Tidak
10
Nomor Standar Operasional Prosedur
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. Pembina Tingkat I
19650828 199703 2 002
Disahkan Oleh
PELAYANAN PEMINJAMAN BAHAN
PERPUSTAKAAN HUKUM
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Umum, Minimal SLTA 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Lembar Disposisi
2. Buku Agenda Peminjaman
3. Buku regester Perda, Perbup, Keputusan Bupati
1. Lintas SKPD
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
Ketidakteraturan / ketidaktertiban dalam hal administrasi Pelayanan Perpustakaan
bisa menyebabkan bahan perpustakaan terselip bahkan hilang
11
PELAYANAN PEMINJAMAN BAHAN PERPUSTAKAAN HUKUM
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Pranata Pemohon
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Peminjam Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1.
Pemohon datang ke Bagian
Hukum dengan mengisi
data –data pelayanan
perpustakaan, untuk
memudahkan pencarian
buku atau dokumen
perundang-
undangan/bahan
perpustakaan, peminjam
menyebutkan secara
lengkap bahan
perpustakaan yang akan
dipinjam.
- KTP
- Mengisi
indentitas
3
Menit
Tercatanya
pemohon
dalam
buku
register
2.
Petugas mencarikan buku
yang disebutkan pemohon.
10
Menit
3.
Petugas mencatat judul
buku yang dipinjam dan
peminjam menandatangani
di buku register. Lamanya
pinjaman maksimal 3 hari.
3
Menit
Buku yang
dipinjam
telah
tercatat
Mulai
Selesai
12
Nomor Standar Operasional Prosedur
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. Pembina Tingkat I
19650828 199703 2 002
Disahkan Oleh
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN
PRODUK HUKUM DAERAH
Nama SOP
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Pelaksana Administrasi
2. Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Asli produk hukum (hardcopy & softcopy)
2. Komputer
3. Scanner
4. Printer
5. Kertas
Lintas SKPD
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
4. Arsip produk hukum
13
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PENYEBARLUASAN PRODUK HUKUM
NO Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pengelola
Petugas
JDIH
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dokin Pengguna
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
HARDCOPY
1
2.
3.
4.
5.
Petugas pengelola melakukan
stempel Produk hukum, kemudian
produk dihimpun dan disimpan sebagai arsip vital
Petugas pengelola memperbanyak
duplikat/salinan produk hukum
sebagai produk lepasan atau berdasarkan permintaan dengan
mengisi form/buku permintaan
Petugas pengelola memintakan
stempel dan legalitas yang
dibubuhkan oleh pejabat yang
berwenang
Petugas pengelola menyebarluaskan
produk hukum yang telah dilegalisir
Produk hukum diterima oleh pengguna/pemohon
- Hardcopy asli
produk hukum
- Duplikat /
salinan produk
hukum
- Copy produk
hukum
- Copy produk
hukum yg dilegalisir
- Produk hukum siap edar
10
menit
20
menit
30
menit
5
menit
2 menit
- Asli produk
hukum
- Duplikat produk hukum
- Triplikat produk
hukum
- Copy produk
hukum
- Copy produk
hukum yg
dilegalisir
- Copy produk
hukum sesuai permintaan
pemohon
- Buku LD
sebagai produk lepasan
- Produk hukum diterima
Asli produk hukum
diberikan kepada SKPD
Pemrakarsa
Mulai
Selesai
14
NO Uraian Prosedur Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas Pengelola
Petugas JDIH
Kepala Bagian
Kasubbag Dokin
Pengguna Persyaratan / Perlengkapan
Waktu Output
SOFTCOPY
1
2.
3.
4.
5.
Softcopy file produk hukum
Petugas pengelola memberikan softcopy file produk hukum kepada
petugas JDIH
Petugas JDIH mengkonversi file ms.
Word file produk hukum ke format
“pdf” dan untuk arsip produk hukum
lama dilakukan scanner kemudian disimpan dalam bentuk format “pdf”
kemudian disimpan sesuai folder
Petugas JDIH menyebarluaskan
produk hukum baik melalui website
ataupun yang diminta langsung
melalui email
Produk hukum diterima oleh pengguna/pemohon
- Softcopy file
produk hukum
- Softcopy file produk hukum
- Softcopy file
produk hukum
- Softcopy dalam
format pdf
- Produk hukum siap edar
5 Menit
5
Menit
5
Menit
2 Menit
- Copy produk hukum
- Softcopy dalam
format pdf
- Arsip file dalam
folder komputer
- Copy produk
hukum sesuai
permintaan
pemohon langsung
- Produk hukum
dalam website JDIH
- Produk hukum diterima
Mulai
Selesai
15
Nomor Standar Operasional Prosedur
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I 19650828 199703 2 002
Disahkan Oleh
PELAYANAN BANTUAN HUKUM NON
LITIGASI (DI LUAR PERSIDANGAN)
Nama Standar Operasional Prosedur
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Sarjana Hukum
2. Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Komputer
2. Kertas
3. Printer
1. Lintas SKPD
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
1. Keterlambatan
16
PELAYANAN BANTUAN HUKUM PERKARA NON LITIGASI (DI LUAR PERSIDANGAN)
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Pemohon Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1. Surat Permohonan
untuk mendapat
Pelayanan Bantuan
Hukum dari Pemohon
(ASN)
Surat
permohonan
dilengkapi data
dan kronologi
perkara, yang
sudah di
disposisi
Bupati
10
Menit
Pencatatan
dalam
Buku
Agenda
2.
Surat Permohonan
diterima petugas dan
diajukan kepada
Kabag untuk di
disposisi
Surat
Permohonan
dan Data-data
dari pemohon
dilampiri
lembar
disposisi
30
Menit
Surat
Permohonan
dan data
pemohon
telah di
disposisi
Kabag
3.
Setelah Kabag
memberikan disposisi,
Permohonan
diteruskan oleh
Petugas Pelayanan
Surat kepada
Kasubbag Bantuan
Hukum
Surat
Permohonan
dan Data-
data dari
pemohon
yang telah
diparaf dan
didisposisi
15
Menit
Memo
Instruksi
Mulai
17
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Pemohon Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
4.
Kasubbag Bantuan
Hukum memberikan
disposisi kepada staf
yang bertugas
memberikan
pelayanan bantuan
hukum.
Surat
Permohonan
dan Data-
data dari
pemohon
yang telah
diparaf dan
didisposisi
oleh
Kasubbag
bantuan
Hukum
5
Menit
Telaahan
staf
5. Staf mendata identitas
dan latar belakang
Pemohon yang
membutuhkan
Pelayanan bantuan
hukum terhadap
permasalahan hukum
yang dihadapi.
Telaahan
staf
1 Jam Telahaan
Staf
6.
Staf merumuskan
kronologi peristiwa
(fakta) yang melatar-
belakangi timbulnya
permasalahan hukum
dan merumuskan
fakta-fakta hukum
relevan yang
mendukung timbulnya
permasalahan hukum.
Telaahan
staf
1 hari Telaahan
staf
18
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Pemohon Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
7.
Melakukan analisis
hukum terhadap
permasalahan hukum
mengacu Peraturan
Perundang-Undangan
dan sumber hukum
lainnya.
Telaahan
staf
1 hari Telaahan
staf
8.
Setelah melakukan
analisis hukum,
diberikan saran/
pertimbangan hukum
untuk penyelesaian
terhadap
permasalahan hukum
kepada pemohon.
Telaahan
staf
1 jam Hasil
telaah/analisa
hukum
Selesai
19
Nomor Standar Operasional Prosedur
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. Pembina Tingkat I
19650828 199703 2 002
Disahkan Oleh
PELAYANAN BANTUAN HUKUM
LITIGASI
(DI DALAM PERSIDANGAN)
Nama Standar Operasional Prosedur
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Komputer
2. Kertas
3. Printer
1. Lintas SKPD
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
1. Keterlambatan
20
PELAYANAN BANTUAN HUKUM PERKARA LITIGASI (DI DALAM PERSIDANGAN)
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Pemohon Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1
2.
3.
4.
Surat Permohonan untuk
mendapat Pelayanan Bantuan
Hukum dari Pemohon
Surat Permohonan dimaksud
dinaikkan ke Kabag untuk di
disposisi
Disposisi diteruskan oleh
Petugas Pelayanan Surat
kepada Kasubbag Bantuan
Hukum.
Kasubbag Bantuan Hukum
memberikan disposisi kepada
staf yang memberikan
pelayanan bantuan hukum.
- Alat-alat
bukti yang
terkait
- Kronologi
kasus
10
Menit
30
Menit
15
Menit
5
Menit
- Surat
Gugatan
dan
Replik
- Surat
Jawaban
dan
Duplik
- Surat
Kuasa
Khusus
Mulai
21
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Pengacara Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
5.
6.
7.
8.
9.
Koordinasi dengan Pengacara
untuk menyusun Gugatan dan
Jawaban apabila berkedudukan
sebagai Penggugat.
Koordinasi dengan Pengacara
untuk menyusun
Replik/Duplik apabila
berkedudukan sebagai
Tergugat/penggugat.
Mempersiapkan dan menelaah
alat-alat bukti yang relevan
dengan sengketa yang terjadi.
Koordinasi dengan pengacara
untuk mewakili menghadiri
persidangan berdasarkan Surat
Kuasa.
Staf melaporkan pelaksanaan
tugas kepada Kabag Hukum
melalui Kasubag Bantuan
Hukum
2 Hari
2 Hari
2 Hari
1 Hari
Selesai
22
Nomor Standar Operasional Prosedur
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M. Pembina Tingkat I
19650828 199703 2 002
Disahkan Oleh
PENERBITAN PERATURAN DAERAH Nama Standar Operasional Prosedur
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Minimal SLTA, Sarjana Hukum
2. Memahami teknis penyusunan paeraturan perundang-undangan
3. Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Komputer
2. Kertas
3. Printer
4. Draf Raperda
5. Dokumen pendukung penerbitan Peraturan Daerah
1. Lintas SKPD
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
1. Keterlambatan
23
PENERBITAN PERATURAN DAERAH
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang
-undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
Terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1.
Surat pengantar dari SKPD
pengusul dilampiri dengan
draf Rancangan Peraturan
Daerah dilengkapi dengan
soft copy disertai dokumen
pendukung lainnya diterima
petugas pelayanan surat dan
diberi lembar disposisi.
- Surat
Masuk
- Draft
Raperda
- NA
- Lembar
disposisi
Pencatat
an dalam
Buku
Agenda
2.
Surat masuk dinaikkan ke
Kabag.
Surat masuk,
Draft
Raperda, NA
yang telah
dilampiri
lembar
disposisi
Surat
masuk,
Draft
Raperda,
NA yang
telah
diparaf
dan
disposisi
3.
Setelah surat didisposisi
Kabag dan disampaikan
kepada petugas pelayanan,
kamudian petugas pelayanan
surat surat mendistribusikan
kepada Kasubag Per-UU.
Surat masuk,
Draft
Raperda, NA
yang telah
diparaf dan
disposisi
Pencatat
an dalam
Buku
Agenda
Mulai
24
Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Instansi
Terkait
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang
-undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
Terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
4.
Surat masuk ditindaklanjuti
dan diselesaikan oleh
Kasubag Per-UU sesuai
dengan disposisi surat.
Surat masuk,
Draft
Raperda, NA
yang telah
diparaf dan
disposisi
Draft
Raperda,
NA yang
telah
dikoreksi
5.
Surat Usulan (draf) Raperda
yang ditindaklanjuti /
diproses, diagendakan dalam
Buku Register Usulan
Peraturan Daerah, untuk
kemudian diklasifikasikan
berdasarkan urutan prioritas
sesuai Program Pembentukan
Peraturan Daerah.
Draft
Raperda, NA
yang telah
dikoreksi
Memo
Instruksi
6. Dilakukan perumusan
terhadap substansi usulan
(draf) Peraturan Daerah oleh
Tim Legislasi Daerah dengan
melibatkan SKPD terkait
bersama Tim Penyusun NA.
Draft
Raperda, NA
yang telah
dikoreksi
Penyemp
urnaan
Draft
Raperda
dan NA
7.
Naskah Rancangan Peraturan
Daerah yang telah jadi,
dinaikkan kepada Bupati
melalui Sekretaris, untuk
mendapatkan persetujuan
kemudian dikirimkan kepada
DPRD untuk diagendakan
dalam Pembahasan Raperda
di DPRD.
Draft
Raperda dan
NA
Draft
Raperda
dan NA
25
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
8. Dilakukan pembahasan
terhadap materi Rancangan
Peraturan Daerah antara
Eksekutif dan Legislatif.
Draft
Raperda dan
NA
Draft
Raperda
dan NA
9.
Naskah Peraturan Daerah
yang telah disetujui dan
telah dibuatkan Berita
Acara Persetujuan DPRD
serta keputusan Ketua
DPRD diserahkan kepada
bagian hukum kemudian
diproses dan dibuatkan
Nota Pengajuan Konsep
Naskah Dinas untuk
mendapatkan penetapan
oleh Bupati.
Keputusan
DPRD
Keputusa
n DPRD
10. Setelah NPKND diparaf
Kabag, Naskah Peraturan
Daerah dinaikkan kepada
Bupati melalui Sekretaris
Daerah setelah dimintakan
paraf kepada Asisten dan
Sekda.
Raperda Raperda
26
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
11. Perda/Raperda disampaikan
kepada Gubernur untuk
dilakukan
evaluasi/klarifikasi
Raperda Hasil
evaluasi
12. Peraturan Daerah yang
sudah disesuaikan dengan
hasil evaluasi/klarifikasi
diundangkan dalam
Lembaran Daerah oleh
Sekeretaris Daerah.
Perda Perda
13.
Naskah Peraturan Daerah
yang sudah ditandatangani
oleh Bupati dan Sekda,
dicatat dalam Registrasi
Peraturan Daerah untuk
diberi nomor dan tanggal
pengundangannya.
Perda Perda
14. Penyerahan Perda pada
instansi pelaksana
Perda Perda
Selesai
27
Nomor Standar Operasional Prosedur
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I 19650828 199703 2 002
Disahkan Oleh
PENERBITAN PERATURAN BUPATI Nama Standar Operasional Prosedur
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Minimal SLTA, Sarjana Hukum
2. Memahami teknis penyusunan paeraturan perundang-undangan
3. Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Komputer
2. Kertas
3. Konsep Peraturan Bupati
4. Printer
5. Dokumen Pendukung Penerbitan Peraturan Bupati
1. Lintas SKPD
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
1. Keterlambatan
28
PENERBITAN PERATURAN BUPATI
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1. Surat pengantar dari SKPD
pengusul dilampiri dengan
konsep Rancangan Peraturan
Bupati diterima petugas
pelayanan surat dan diberi
lembar disposisi.
Draft Perbup,
Buku Agenda,
Lembar
disposisi, Buku
Pedoman Kode
Surat
Surat
masuk,
Draft
Perbup
yang telah
dilampiri
lembar
disposisi
2. Surat pengantar yg telah
diberi lembar disposisi
dinaikkan ke Kepala Bagian.
Surat masuk,
Draft Perbup
yang telah
dilampiri
lembar
disposisi
Surat
masuk,
Draft
Perbup
yang telah
diparaf dan
disposisi
3.
Surat yang telah didisposisi
oleh Kepala Bagian
diturunkan ke staf pelayanan
surat.
Surat masuk,
Draft Perbup
yang telah
diparaf dan
disposisi
Surat
masuk,
Draft
Perbup
yang telah
diparaf dan
disposisi
Mulai
29
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang
-undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
4.
Surat yang telah didisposisi
di distribusikan kepada
Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan
Surat masuk,
Draft Perbup
yang telah
diparaf dan
disposisi
Pencatatan
dalam
Buku
Agenda
5. Kasubag Per UU menelaah
Rancangan Peraturan Bupati
apa sudah sesuai dengan
Peraturan Per Undang-
undangan untuk dapat
diproses/tidak dan dilaporkan
kepada Kabag.
Surat masuk,
Draft Perbup
yang telah
diparaf dan
disposisi
Draft
Perbup
yang telah
dikoreksi
6.
Surat dan konsep yang
diterima dicek dan
didisposisi untuk diproses
kemudian diserahkan kepada
staf yang memproses
Rancangan Peraturan Bupati
apabila ada hal-hal yang
kurang jelas atau kurang tepat
akan dilakukan koordinasi
dengan instansi terkait, Tim
Kajian Peraturan Perundang-
undangan atau Biro Hukum
Sekretariat Daerah Provinsi.
Draft Perbup
yang telah
dikoreksi
Penyempu
rnaan draft
Perbup
30
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang
-undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
7.
Naskah Peraturan Bupati
diserahkan kepada Kasubbag
Peraturan Perundang-
undangan untuk diperiksa dan
diparaf serta dinaikkan ke
Kabag.
Draft Perbup
yang telah
dikoreksi
Draft
Perbup
paraf
Kabag
8.
Staf memproses Rancangan
Peraturan Bupati dan
dibuatkan Nota Pengajuan
Konsep Naskah Dinas untuk
mendapatkan penetapan oleh
Bupati.
Draft Perbup
paraf Kabag
Draft
Perbup
paraf
Kabag
9. Setelah NPKND diparaf
Kabag, Naskah Rancangan
Peraturan Bupati dinaikkan
kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah setelah
dimintakan paraf kepada
Asisten dan Sekda
Draft Perbup
paraf Kabag
Draft
Perbup
Paraf
Asisten
dan Sekda
31
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
10.
Setelah Naskah Peraturan
Bupati yang telah ditanda-
tangani Bupati diambil di
Bagian Umum oleh Petugas
Pelayanan Surat kemudian
diserahkan kepada Kasubbag
Peraturan Perundang-
undangan untuk diserahkan
kepada staf yg meregester
untuk mendapatkan nomor.
Draft Perbup
Paraf Asisten
dan Sekda
Perbup
yang telah
ditetapkan
11.
Setelah diberi nomor register
Peraturan Bupati, staf yang
meregester menyerahkan
Peraturan Bupati kepada
SKPD pengusul.
Buku Register Perbup
Final
Selesai
32
Nomor Standar Operasional Prosedur
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI
Tgl Pembuatan
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
KEPALA BAGIAN HUKUM
HAGNI NGESTI SRIREDJEKI, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I 19650828 199703 2 002
Disahkan Oleh
PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI Nama Standar Operasional Prosedur
Kualifikasi Pelaksana Dasar Hukum
1. Minimal SLTA, Sarjana Hukum
2. Memahami teknis penyusunan paeraturan perundang-undangan
3. Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
3. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011
4. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 38 Tahun 2011
Peralatan/Perlengkapan Keterkaitan
1. Komputer
2. Kertas
3. Printer
4. Draf Keputusan Bupati
5. Dokumen Pendukung Penerbitan Peraturan Bupati
1. Lintas SKPD
Pencatatan dan Pendataan Peringatan
1. Keterlambatan
33
PENERBITAN KEPUTUSAN BUPATI
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
1. Surat pengantar dari
SKPD pengusul dilampiri
dengan konsep
Keputusan Bupati
diterima petugas
pelayanan surat dan
diberi lembar disposisi.
Draft SK,
Buku Agenda,
Lembar
disposisi,
Buku
Pedoman
Kode Surat
Surat masuk,
Draft SK
yang telah
dilampiri
lembar
disposisi
2. Surat pengantar yg telah
diberi lembar disposisi
dinaikkan ke Kepala
Bagian.
Surat masuk,
Draft SK yang
telah dilampiri
lembar
disposisi
Surat masuk,
Draft SK
yang telah
diparaf dan
disposisi
3.
Surat yang telah
didisposisi oleh Kepala
Bagian diturunkan ke staf
pelayanan surat.
Surat masuk,
Draft SK yang
telah diparaf
dan disposisi
Surat masuk,
Draft SK
yang telah
diparaf dan
disposisi
4.
Surat yang telah
didisposisi di
distribusikan kepada
Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan.
Surat masuk,
Draft SK yang
telah diparaf
dan disposisi
Pencatatan
dalam Buku
Agenda
Mulai
34
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
5. Surat dan konsep yang
diterima dicek dan
didisposisi untuk
diproses/ditolak,
kemudian didisposisi
kepada staf yang
memproses Keputusan
Bupati apabila ada hal-
hal yang kurang jelas
atau kurang tepat akan
dilakukan koordinasi
dengan instansi terkait,
Tim Kajian Peraturan
Perundang-undangan
atau Biro Hukum
Sekretariat Daerah
Provinsi.
Draft SK yang
telah dikoreksi
Penyempu
rnaan
draft SK
6.
Naskah Keputusan
Bupati diserahkan kepada
Kasubbag Peraturan
Perundang-undangan
untuk diperiksa dan
diparaf serta dinaikkan
ke Kabag.
Draft SK yang
telah dikoreksi
Draft SK
paraf
Kabag
35
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
7.
Staf memproses
Keputusan Bupati dan
dibuatkan Nota
Pengajuan Konsep Naskah
Dinas untuk mendapatkan
penetapan oleh Bupati.
Draft SK paraf
Kabag
Draft SK
paraf
Kabag
8. Setelah NPKND diparaf
Kabag, Naskah
Keputusan Bupati
dinaikkan kepada Bupati
melalui Sekretaris Daerah
setelah dimintakan paraf
kepada Asisten dan Sekda
Draft SK paraf
Kabag
Draft SK
paraf
Asisten
dan Sekda
9.
Setelah Naskah Keputusan
Bupati yang telah ditanda-
tangani Bupati diambil di
Bagian Umum oleh
Petugas Pelayanan Surat
kemudian diserahkan
kepada Kasubbag
Peraturan Perundang-
undangan untuk
diserahkan kepada staf yg
meregester untuk
mendapatkan nomor
Keputusan.
Draft SK paraf
Asisten dan
Sekda
SK yang
telah
ditetapkan
36
NO Uraian Prosedur
Pelaksana Mutu Baku
Ket. Petugas
Pelayanan
Surat
Staf
Pemroses
Kepala
Bagian
Kasubbag
Dok &
Informasi
Kasubbag
Peraturan
Perundang-
undangan
Kasubbag
Bantuan
Hukum
Instansi
terkait
Persyaratan /
Perlengkapan Waktu Output
10.
Staf yang meregister
menyerahkan Keputusan
Bupati kepada SKPD
pengusul.
Buku Register SK Final
Selesai