pemerintah dan dalant rangka menyusun peta jalan
TRANSCRIPT
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
SALINANKEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPATA BADAN PERENCANAAN PI,MBANGUNAN NASIONALNOMOR KEP.86,/M.PPN/HK/ 05 / 20 7 5
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STATEGIS PENGUKURAN KETIMPANGANANTAR KELOMPOK EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
MENTTRI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
Menimbang a. bahwa dalam rangka memberikan alternatif pengukuran
indikator ketinrpangan dan kesejahteraan ntasyarakat sebagai
masukan dalant penyusunan perencanaan kebijakan
pemerintah dan dalant rangka menyusun peta jalan
yre.ncapaian pengurangan ketimpangan antar kelompok
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai
dengan target Gini 0,36 pada tahun 2019., perlu
dilaksanakan Kegiatan Koordinasi Strategis Pengukuran
Ketimpangan Antar Kelonrpok Ekonomi dan Kesejahteraan
Masyarakat;
b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaintana dimaksud
dalam huruf a, perlu mentbentuk Tim Koordinasi StrateEis
Pengukuran Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi dan
Kesejahteraan Masyarakat;
c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam
l,antpiran Keputusan ini dianggap mantpu dan memenuhi
persyaratan untuk duduk dan melakanakan tugas sebagai
angota, Tirn Koordinasi Strategis Pengukuran Ketimpangan
Antar Kelompok Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
I
259,...
MenSinSat
Menetapkan
Zl9,Tambahan l*mbaran Negara Republik lndonesia Nomor
5593) sebaSaim ana telah diubah dengan UndanS-Undang
Nomor 3 Tahun 2Ol5 (lrmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Irmbaran Negara
Republik lndonesia Nomor 5669);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahtm 2073 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Perafi;:ran Presiden Nomor 82 Tahun 2OO7 tentang Badan
P erencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
Kementerian Negara;
5. Petatutan Menteri Negara Petencanaan Pembangunan
Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor PER. OOS/M.PPN/ 10 / 2OO7 tenlang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peratlran Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepal a Badan Percncanaan Pembangunan Nasional
Nomor 3 Tahun 2O14;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Nomor 1 Tahun 2072 tentanS Pedom an Petencanaa,n,
Pelaksanaan, Pelapotan, Pernantauan dan Evaluasi Kegiatan
dan Anggaran;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAI/KEPALA BADAN PERXNCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
STRATEGIS PENGUKURAN KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK
EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.
PERTAMA:
PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
-3-
Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengukuran Ketimpan8an
Antar Kelompok Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat untuk
selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan
keanggotaan *bagaiman tercantum dalam lampfuan Keputusan
ini.
Tim Koordinasi Strategis terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung
Jawab, Tim Pelaksana dan Tenaga Pendukung.
Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebljakan,
mengawasi, membimbing penyelenggara Kegiata,n Koordinasi
StrateSis Pengukuran Ketimpang n Antar Kelompok Ekonomi dan
Kesej ahteraan M asy ar akat.
Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pe.laksanaan
kegiatan, memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan
atas permasalah an pelaksanaan kegiatan.
Tim Pelaksana bertugas :
a. melakukan pengumpulan, pen)'usunan bahan, data, dan
informasi yang terkait dengan Kegiatan Koordinasi Strategis
Pengukuran Ketimpangan Antar Kelompok Ekonomi dan
Kesej ahteraan Masy ar akat;
b. menyusun jadwal dan tencana kerja Tim Koordinasi
Strategis;
c. melakukan koordinasi dalam pengembangan indlkatot dan
metodologi pengukuran ketimpangan beserta instrumennya;
d. melakukan koordinasi dalam menyusun identifikasi
kebijakan yang diperlukan untuk mencapai WngwtanSan
ketimpangan dan peningkatan kesejahteraan masy arukat;
e. melaporkan hasit pelaksanaan kegiatan kepada Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung
Jawab Kegiatan.
KELIMA
KEENAM: ...
-4-
KEENAM
KETUJUH
KEDELAPAN
KESEMBILAN
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,
/
Tenaga Pendukung bertugas :
a. mendukung secara administratif kelancaran tugas dan fungsi
yang dilakukan oleh Tim Pelaksana dalam Kegiatan
Koordinasi Strategis;
b. melaksanakan hal-hal lainnya untuk mendukung kelancaran
proses administrasi yang diperlukan pada sazt pelaksanaan
dan paska pelaksanaan Kegiatan; dan
c. tuSas-tu8as lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Strategis ini dapat
melibatkan Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian,
pemangku kepentingan, akademisi dan pihak lain yang
dipandang perlu.
Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas
Tim Koordinasi Strategis dlbebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja NeSara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran
2075.
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut
lejak tanggal 2 Maret 2075.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 Mei 2O15
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ANDRINOF A. CHANIAGO
nd
tuEmmy Su
SALINANLAMPIRANKXruTUSANMXNTERI PPN/KEPALA BAPPENASNOMOR KEP.86 / M.PPN / Hzu 05 / 2O1 5TANGGAL 29 MEI 2015
SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGUKURAN KETIMPANGAN ANTAR KELOMPOK
EKONOMI DAN KESUAHTERAAN MASYARAKAT
A TIM PENGARAH
Ketua
Wakil Ketua
Anggota
B. PENANGGI.JNGJAWAB
TIM PELAKSANA
Ketua
Sekretaris
Anggota
Menteri PPN/ Kepala Bappenas.
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris
Bappenas.
Inspektur Utama, Bappenas.
Utafia
C
Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan
UKM, Kementerian PPN/Bappenas.
Direktur Tenaga Kerja dan PengembanganKesempatan Kerja, Kementerian PPN/Bappenas.
teonardo AA. Teguh Sambodo, SB MS, Ph.D.
1. Deputi Bidang Ekonomi, KementerianPPN/Bappenas;
2. Depuli Bidang Pendanaan Pembangunan,Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat
Statistik;
4. Deputi Bidang Neraca dan Analisa Statistik, BadanPusat Statistik;
5. Direktur Penanggulangan Kemiskinan,Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecildan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Direktur Perlindungan dan KesejahteraanMasy at akat, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Direktur ...
8. Direktur Petencanaan Makro, KementerianPPN/Bappenas;
9. Direktur KeuanSan Negara dan Analisa Moneter,Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Perdagangan, Investasi dan KerjasamaEkonomi Internasional, KementerianPPN/Bappenas;
11. Kepala Biro Humas dan TU Pimpinan,Kementerian PPN/Bappenas;
12. Direktur Statistik Kependudukan danKetenagakerj aan, B adan P u.sat Statistik;
13. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, BadanPusat Statistik;
14. Direktur Statistik Ketahanan Sosial, Badan PusatStatistik;
15. Direktur Neraca Produksi,Badan Pusat Statistik;
16. Direktur Neraca Perrgeluaran, Badan PusatStatistik;
17. Direktur Analisis dan Pengembangan Statistik,Badan Pusat Statistik;
18. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D;
19. Ir. Muhamm ad lqbal Abbas, MBA;
20. Sri Roshidayati, S.Kom, ME;
27. Mahatmi Parwitasari Saronto, Sl MSIE;
22. Woro Srihastuti Sulistyaningrum, Sl MIDS;
23. Drs. Agus Manshur, MA;
24. Moris Nuaimi, SE, M! MA;
25. Utin Kiswanti, SE, MPM;
26. Chain tujai, SE, MAI MIDS;
27. b.Est Fitrinika Herawati Wahl,uningsih, MT;
28. Mahastuti, S.Kom, M.Si;
29. custi Rosvia Wardhani, SE, M.Si;
30. Drs. Johny Juanda, MMl
37. Dru. Ratna Sri Mawarti Mustikaningsih, MA;
32. Puya Farwati, SE, M.SE, MA;
33. Raudhatul Febriyenny, SE;
34. Yeni Febriyani, SE;
35. Karim, S.Ant, MA;
36. Annissa Sri Kusumawati, ST;
37. Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn;
38. Mariska ...
D. TENAGAPENDUKUNG
Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Hukum,
-J-
38. Mariska, SE;
39. Dinar Dana Kharisma, SE, MALD;
40. Hariyadi, S.Si;
47. Chaeruniza Fitriyani, S.Sos, MSP;
42. Budi Cahyonq S.Sos;
43. Wahyu Wijayantq SIB MA.
1. Adhi Rachman Prana, SE;
2. Riski Raisa Putra, SE;
3. Renate Nadya Al1g8ara Kusumastuti, A.Md;
4. Endang Retno Dumilah, SAP;
5. Hermawanl
6. Sunarwo.
MENTTRJ PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,i
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ANDRINOF A. CHANIAGO
nd
',!^,,k