pemerintah daerah provinsi jawa barat dinas...

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PETERNAKAN

Scanned by CamScanner

ii

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR LAMPIRAN iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Tujuan dan Sasaran 2

1.3 Landasan Hukum 2

1.4 Pengertian 3

BAB II KATEGORI DAN PERSYARATAN PENERIMA PENGHARGAAN

KETAHANAN PANGAN 6

2.1 Kategori Calon Penerima 6

2.2 Ketentuan Dan Persyaratan Calon Penerima 7

2.3 Kriteria Kelembagaan Masyarakat 7

2.3 Aspek Penerima 8

BAB III PENYELENGGARAAN 9

3.1 Pembentukan Kesekretariatan Tim 9

3.2 Makanisme Pengusulan Calon Dan Penetapan Calon Penerima Penghargaan 10

3.3 Jadwal Pemberian Penghargaan 11

BAB IV PEMBINAAN, EVALUASI DAN PEMBIAYAAN 13

4.1. Pembiayaan 13

BAB V PENUTUP 14

LAMPIRAN

iii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. FORMULIR PENGAJUAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN

PANGAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 16

Lampiran 2. OUT LINE PROFIL CALON PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN

TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 18

Lampiran 3. KUESIONER PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT PROVINSI JABAR

UNTUK KATEGORI LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT (LDPM) 10


UNTUK KATEGORI KELOMPOK LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (LPM) 26


UNTUK KATEGORI KELOMPOK WANITA TANI (KWT) 30

Lampiran 6. KUISIONER DESA MANDIRI PANGAN (DEMAPAN) 34

Lampiran 7 KUISIONER SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN (DKP) 47

Lampiran 8 BERITA ACARA HASIL PENILAIAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

BIDANG KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA 42

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan, dinyatakan bahwa pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang

pemenuhannya merupakan hak asasi oleh karenanya harus senantiasa tersedia

cukup setiap waktu, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan harga yang

terjangkau oleh daya beli masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu

diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan perlindungan dan regulasi,

baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengkonsumsi pangan serta

sinergitas antar pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat serta sumber

daya manusia yang berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas selain

merupakan unsur terpenting juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan

pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan,

antara lain, oleh kualitas pangan yang dikonsumsinya.

Dalam rangka meningkatkan sinergitas dan partisipasi antara Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta untuk memotivasi dan menggerakan

masyarakat/kelompok/gabungan kelompok dalam mewujudkan ketahanan pangan

Rumah tangga maupun wilayah, maka upaya pemberian penghargaan ketahanan

pangan tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota se-Jawa Barat sangat

penting dan strategis. Pemberian penghargaan ketahanan pangan tingkat Provinsi

Jawa Barat akan diserahkan oleh Gubernur Jawa Barat selaku Ketua Dewan

Ketahanan Pangan Jawa Barat pada saat Upacara Peringatan Hari Pangan Sedunia

pada bulan Oktober 2019.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan

Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Jawa Barat Tahun 2019 dalam

rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

2

1.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Jawa Barat adalah

untuk :

a. Memberikan motivasi, menumbuhkan dan mendorong semangat, kreativitas, dan

partisipasi masyarakat untuk meningkatkan peran masing-masing dalam upaya

mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan;

b. Memberikan motivasi kepada aparatur pemerintah Kabupaten/Kota untuk

memacu daerah dalam mewujudkan Kemandirian Pangan, Ketahanan pangan

dan Kedaulatan Pangan di daerah;

c. Menjaring untuk mendapatkan kelompok yang berprestasi dalam bidang

ketahanan pangan sebagai upaya untuk memberikan motivasi untuk lebih

berprestasi, selain itu juga merupakan upaya sekaligus menyambut Hari Pangan

Sedunia Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019;

Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah kelembagaan pangan masyarakat yang

berkarya dan berprestasi dalam memperkuat kemandirian dan ketahanan pangannya

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lumbung Pangan Masyarakat

(LPM), Kelompok Wanita Tani (KWT), Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN) dan

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP) di Jawa Barat;

1.3. LANDASAN HUKUM

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pemberian penghargaan

ketahanan pangan tingkat Jawa Barat ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian

Pangan Berkelanjutan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan

Ketahanan Pangan;

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan

Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal.

3

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi,

Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 61/Permentan/OT.140/10/2010 tanggal 11

Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang

Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan

Kabupaten/Kota.

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 11/KPTS/KN.110/K/02/2016 tentang

Pedoman Teknis LDPM Tahun 2016

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang

Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber

Daya Lokal.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang

Kemandirian Pangan Daerah;

13. Peraturan Gubernur Nomor: 67 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan

Daerah;

1.4. PENGERTIAN

1. Ketahanan Pangan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996

didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang

tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah, maupun mutunya,

aman, merata dan terjangkau;

2. Kemandirian Pangan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 adalah

kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan

ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang

cukup di tingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun

harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang

beragam sesuai dengan keragaman lokal;

3. Penghargaan Ketahanan Pangan adalah apresiasi yang diberikan oleh

pemerintah kepada masyarakat dan pemerintah, baik perorangan maupun

kelompok, yang berprestasi dan berkontribusi dalam mewujudkan ketahanan

pangan rumah tangga dan wilayah.

4. Penilaian adalah pemberian skor kepada calon penerima penghargaan

ketahanan pangan, yang terdiri dari masyarakat perorangan,

4

perusahaan/swasta, kelembagaan masyarakat, dan pemerintah (aparat dan

lembaga) yang sudah memiliki kinerja yang baik dalam mewujudkan ketahanan

pangan rumah tangga dan wilayah.

5. Verifikasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencocokan kebenaran

terhadap data/laporan hasil penilaian provinsi terhadap calon penerima

penghargaan ketahanan pangan.

6. Masyarakat merupakan kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup

bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu,

mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di

dalam kelompok/kumpulan manusia tersebut.

7. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya atau

korporasi yang mengelola usaha bidang pertanian, wanatani, minatani,

agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan di dalam sekitar hutan yang

meliputi usaha hulu, usahatani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang.

8. Kelompok tani adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan

kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya,

serta keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.

9. Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) adalah kumpulan beberapa kelompok

tani yang bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha

tani.

10. Kelembagaan Masyarakat adalah kelembagaan yang melaksanakan kegiatan

yang mendukung pembangunan ketahanan pangan.

11. Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) adalah Gabungan

Kelompok tani (Gapoktan) yang melaksanakan kegiatan usaha jual beli

gabah/berasan serta cadangan pangan bagi anggota atau masyarakat di

sekitarnya sehingga mampu meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha

tani dan meningkatkan cadangan pangan.

12. Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) adalah kelembagaan masyarakat yang

melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam bahan pangan/cadangan pangan

untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan.

13. Kelompok Wanita Tani (KWT) adalah kumpulan wanita tani yang dibentuk

atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial,

ekonomi, dan sumber daya, serta keakraban untuk membantu para petani

dalam memanfaatkan SDA dan lahan pekarangan guna meningkatkan dan

mengembangkan usaha anggotanya.

14. Desa Mandiri Pangan (Demapan) adalah Desa pelaksana program

pembangunan ketahanan pangan dimana masyarakatnya membentuk

5

kelembagaan ketahanan pangan berupa kelompok Afinitas, Lembaga Keuangan

Desa (LKD), Tim Pangan Desa (TPD).

15. Lembaga Keuangan Desa (LKD) adalah lembaga keuangan yang

ditumbuhkan oleh masyarakat sebagai wadah untuk mengelola keuangan

sebagai sumber permodalan kelompok dan masyarakat sebagai penggerak

peningkatan perekonomian di perdesaan.

16. Tim Pangan Desa (TPD) adalah lembaga yang ditumbuhkan oleh masyarakat

sebagai penggerak pembangunan ketahanan pangan.

17. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM) adalah Gabungan Kelompok

tani (Gapoktan)/ Kelompok Tani (Poktan) yang melaksanakan kegiatan usaha

jual beli gabah/beras bagi anggota atau masyarakat di sekitarnya sehingga

mampu memberikan harga yang wajar.

6

BAB II

KATEGORI DAN PERSYARATAN PENERIMA

PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN

Pemberian penghargaan ketahanan pangan tingkat Jawa Barat yang

dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat,

kegiatan ini merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk menjaring Kelembagaan

Ketahanan Pangan yang akan diberikan penghargaan Gubernur Jawa Barat Tahun

2019 dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Tingkat Provinsi Jawa

Barat maupun Nasional. Kegiatan pemberian penghargaan ini dinilai dapat

memberikan dampak yang positif bagi masyarakat pelaku ketahanan pangan,

sehingga tercipta iklim yang kondusif dan dinamisasi dalam upaya peningkatan dan

penguatan peran masyarakat maupun aparat pemerintah untuk lebih berkomitmen

dan lebih termotivasi dalam mewujudkan kemandirian dan ketahanan pangan di

Jawa Barat.

2.1. KATEGORI CALON PENERIMA

Kategori kelembagaan masyarakat dan bentuk penghargaan ketahanan

pangan tingkat Jawa Barat tahun 2019 ini adalah sbb :

No. Program /

Kelompok

Jumlah Kelompok Penerima

Penghargaan Bentuk Penghargaan

1. Lembaga Distribusi

Pangan Masyarakat

(LDPM)

Terbaik 1 = 1 Kelompok



Piagam dan hadiah

2. Desa Mandiri

Pangan (DEMAPAN)

Terbaik 1 = 1 Kepala Desa



Piagam dan hadiah

3. Lumbung Pangan

Masyarakat (LPM)




Piagam dan hadiah

4. Kelompok Wanita

Tani (KWT)/P2KP




Piagam dan hadiah

5 Sekretariat DKP Terbaik 1 = 1 Kelompok



Piagam dan hadiah

6 Lembaga Usaha

Pangan Masyarakat

(LUPM)




Piagam dan hadiah

7

2.2. KETENTUAN DAN PERSYARATAN CALON PENERIMA

Ketentuan dan persyaratan calon penerima penghargaan ketahanan pangan

tingkat Provinsi Jawa Barat adalah :

a. Setiap Kabupaten/Kota wajib menyampaikan usulan calon penerima

penghargaan ketahanan pangan ke Tingkat Provinsi dari setiap kategori yaitu :

Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), Lembaga Usaha Pangan

Masyarakat (LUPM), Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN), Lumbung Pangan

Masyarakat (LPM) dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Pelaksana Program P2KP

dan Sekertariat Dewan Ketahanan Pangan (DKP);

b. Kabupaten/Kota wajib mengusulkan satu calon penerima penghargaan ke

tingkat provinsi;

c. Tim Penilai Provinsi wajib melakukan penilaian administrasi maupun lapangan.

2.3. Kriteria Kelembagaan Masyarakat

Kriteria Kelembagaan Masyarakat calon penerima penghargaan Ketahanan

Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat :

a) Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), dengan persyaratan :

1) LDPM yang sudah memasuki tahap Kemandirian atau Pasca Kemandirian;

2) Belum pernah memerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi

3) Diusulkan oleh Kab/Kota dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian

(Contoh Berita Acara terlampir)

b) Lembaga Usaha Pangan Masyarakat (LUPM), dengan persyaratan :

1) LUPM yang sudah memasuki tahap Kemandirian atau Pasca Kemandirian;

2) Belum pernah memerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi


(Contoh Berita Acara terlampir)

c) Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN), dengan persyaratan :

1) Desa pelaksana program mandiri pangan yang sudah memasuki tahap

Kemandirian atau Pasca Kemandirian;

2) Memiliki TPD, LKD dan Kelompok Afinitas;

3) Belum pernah memerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi;


Kab/Kota. (Contoh Berita Acara terlampir)

d) Lumbung Pangan Masyarakat (LPM), dengan persyaratan :

1) LPM yang sudah memasuki tahap Kemandirian atau Pasca Kemandirian;


8


Kab/Kota.(Contoh Berita Acara terlampir)

e) Kelompok Wanita Tani (KWT) pelaksana program P2KP dengan persyaratan :

1) KWT yang sudah mandiri;


3) Diusulkan oleh Kab/Kota dengan dilampiri Berita Acara Hasil Penilaian dari

Kab/Kota.(Contoh Berita Acara terlampir);

2.4. ASPEK PENILAIAN

Aspek Penilaian calon penerima penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat

Provinsi Jawa Barat :

1. Profil Kelembagaan Ketahanan Pangan;

2. Kelengkapan administrasi dan organisasi;

3. Kemanfaatan Program yang dirasakan anggota dan masyarakat;

4. Perkembangan Modal dan Kekayaan Kelompok;

5. Kepatuhan menjalankan aturan organisasi secara intern dan ekstern;

6. Pengembangan Modal dan Kemitraan Usaha.

7. Kegiatan lainnya yang mendukung kemajuan kelompok.

9

BAB III

PENYELENGGARAAN

3.1 Pembentukan Kesekretariatan Tim

Pemberian penghargaan ketahanan pangan tingkat Provinsi Jawa Barat

tahun 2019 harus tepat sasaran karena memiliki manfaat dan kebanggaan

serta prestige bagi kelompok maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, oleh karena

itu diperlukan tahapan seleksi dan penilaian yang memiliki sifat independensi

dan transparansi.

Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Perlombaan Penghargaan Ketahanan

Pangan disusun oleh Sekretariat lomba bersama sama Dinas Ketahanan

Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat Tahun 2019.

Penyelenggaran pemberian penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat

Provinsi Jawa Barat adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan yang

juga mengikutkan POKJA ahli DKP Provinsi Jawa Barat, sedangkan untuk

pelaksanaan di kabupaten/kota mulai dari proses seleksi, penetapan

pemenang, pengusulan ke provinsi dilakukan oleh OPD yang menangani

Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota selaku Sekretaris Dewan Ketahanan

Pangan Daerah Kabupaten/Kota.

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan

Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Jawa Barat,

perlu dibentuk :

1. Tim Penilai

Tim Penilai Penghargaan Ketahanan Pangan, beranggotakan

perwakilan Bidang/Bagian dan Pokja/anggota DKP yang dianggap cakap

dan mempunyai kemampuan untuk melakukan penialaian kelembagaan

ketahanan pangan baik dari aspek Adminitrasi, Teknis, Ekonomi maupun

Sosial.

Tugas Tim Penilai adalah :

a. Meneliti/memverifikasi profil dan data administrasi maupun kondisi

lapangan dari para calon penerima penghargaan ketahanan pangan

tingkat Jawa Barat;

b. Memberikan penilaian terhadap kelembagaan ketahanan pangan yang

diusulkan sebagai calon dari semua Kabupaten/Kota;

10

c. Memberikan rekomendasi serta mengusulkan calon penerima

penghargaan ketahanan pangan tingkat Jawa Barat kepada Kepala

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat;

2. Sekretariat TIM Penilai.

Sekretariat Tim Penilai beranggotakan berbagai unsur yang ada di OPD

yang menangani Ketahanan Pangan di Kabupaten/Kota serta Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat yang ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan Kepala OPD yang menangani Ketahanan

Pangan di Kabupaten/Kota dan oleh Kepala Dinas Ketahan Pangan dan

Peternakan untuk Tingkat Provinsi Jawa Barat.

Tugas dan fungsinya adalah sbb :

a. Menyampaikan rencana kegiatan pemberian penghargaan ketahanan

pangan;

b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Penilaian;

c. Menyusun Quisioner Penilaian;

d. Merekapitulasi Hasil Penilaian dari Tim Penilai;

e. Mengkoordinasikan pengumpulan data lapangan/verifikasi.

f. Mengusulkan calon penerima penghargaan ketahanan pangan untuk

menerima penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Kepada

Gubernur melalui Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Provinsi Jawa Barat.

3.2. MEKANISME PENGUSULAN CALON DAN PENETAPAN CALON

PENERIMA PENGHARGAAN.

Pengusulan calon penerima penghargaan sesuai dengan kategori

penghargaan ketahanan pangan diusulkan secara resmi oleh OPD yang

menangani Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota kepada Kepala Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat untuk diseleksi dan

diverifikasi oleh Tim Penilai Tingkat Provinsi.

Tata cara pengusulan calon penerima penghargaan adalah sbb :

1) Kepala OPD yang menangani ketahanan pangan di Kabupaten/kota wajib

melakukan penilaian calon penerima penghargaan dari setiap kategorinya;

11

2) Hasil penilaian terhadap Kelembagaan Ketahanan Pangan yang terbaik

dari setiap kategori, selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas

Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat untuk mengikuti

lomba Tingkat Provinsi dengan dilampiri Berita Acara hasil penilaian

tingkat Kabupaten/Kota;

3) Dalam pengusulan selain mengisi formulir, pencalonan juga disertai

dengan data pendukung seperti : profil, photo, audiovisual, data prestasi,

kinerja, maupun prakarsa calon penerima penghargaan ketahanan

pangan;

4) Pengusulan harus sudah diterima di Provinsi paling lambat Tanggal 15

Juli 2019;

5) Sekretariat Tim Penilai Tingkat Provinsi menghimpun dan merekap usulan

calon yang masuk.

6) Selanjutnya, Profil dan Biodata calon penerima penghargaan ketahanan

pangan, termasuk foto-foto, audiovisual, data tambahan, fotocopy

sertifikat, dan lainnya, didistribusikan kepada anggota Tim Penilai untuk

diteliti dan dinilai.

7) Tim Penilai melakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas data-

data Kelembagaan Ketahanan Pangan yang diusulkan Kabupaten/Kota.

8) Hasil Penilaian Tim Penilai Provinsi disampaikan kepada Sekretariat Tim

Tingkat Provinsi;

9) Sekretariat Tim Penilai selanjutnya menghimpun dan melakukan

perangkingan nilai untuk setiap kategori lomba;

10) Rekapitulasi Hasil Penialain Calon Penerima Penghargaan Ketahanan

Pangan dibahas dalam rapat dengan Tim Penilai dan selanjutnya

dilaporkan kepada Kepala Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Jawa

Barat;

11) Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat

mengusulkan calon Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat

Provinsi Jawa Barat Kepada Gubernur Jawa Barat untuk dibuat Surat

Keputusan Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan;

3.3. JADWAL PEMBERIAN PENGHARGAAN

Guna memperlancar pelaksanaan pemberian penghargaan ketahanan

pangan, disusunlah jadwal penyelenggaraan pemberian penghargaan

ketahanan pangan dalam Tabel 4.

12

Tabel 4. Jadwal Pemberian Penghargaan

No Kegiatan Waktu Pelaksanaan

Keterangan

1. Penyusunan Juklak

Juni-Juli DKPP Prov Jabar

2. Sosialisasi Juklak Juli DKPP Prov Jabar

3. Penjaringan calon penerima Penghargaan Juni-Juli DKPP Kab/Kota

4. Penetapan Panitia Pelaksana Lomba dan

Tim Penilai Tk Provinsi

Juli DKPP Prov Jabar

5 Penerimaan Profil, data administrasi dan kelengkapan calon penerima Penghargaan dari Kab/Kota

Juli Panitia Pelaksana Prov

5. Seleksi Verifikasi dan Penilaian Juli-Agustus DKPP Prov Jabar 6. Penyusunan Ranking Calon Pemenang dan

usulan Penetapan Pemenang Lomba Juli –Agustus DKPP Prov Jabar

7. Pengusulan calon Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat Kepada Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat

Juli-Agustus DKPP Prov Jabar

8. Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Tentang Penetapan Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat

September Biro Hukum

9. Penyerahan Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat pada saat upacara puncak peringatan Hari Pangan Sedunia Tingkat Provindi Jawa Barat

Oktober SETDA JABAR DKPP Prov. Jabar

13

BAB IV

PEMBINAAN, EVALUASI DAN PEMBIAYAAN

4.1. Pembinaan

Pembinaan terhadap kelembagaan ketahanan pangan masyarakat sangat

perlu dilaksanakan sehingga kegiatan kelompok dapat berjalan lancar, sukses

dan program kerjanya dapat berjalan serta prestasi dan memotivasi

masyarakat penerima penghargaan tetap terjaga. Pembinaan ini dilakukan dan

terus dikembangkan oleh Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Evaluasi sangat penting dilakukan, karena dapat memperbaiki kondisi

kelembagaan Ketahanan Pangan kearah yang lebih baik, selain itu juga dapat

diketahui secara langsung perkembangan pelaksanaan kegiatan dan

mendeteksi secara dini berbagai permasalahan yang muncul di lapangan,

sehingga upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan melalui perbaikan dan

penyempurnaan kegiatan di masa yang akan datang. Kegiatan evaluasi dan

pembinaan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan

Provinsi Jawa Barat dan Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan secara

berkelanjutan sehingga mampu menjaga keberhasilan dan kesinambungan

program dan manfaat bagi kelembagaan dan anggotanya maupun bagi

masyrakat disekitarnya.

Pemantauan secara berkala dan rutin perlu dilaksanakan sehingga

mampu mengetahui perkembangan, permasalahan yang dihadapi, dan upaya

pemecahan permasalahan yang berdampak negatif dapat segera terselsaikan.

Pihak yang menerima penghargaan ketahanan pangan diwajibkan secara

berkala menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatannya kepada Pemerintah,

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota pada aspek administrasi, teknis,

ekonomi maupun sosial yang sedang dilaksanakan serta permasalahan yang

dihadapi dan pemecahannya.

4.2. PEMBIAYAAN

Penyelenggaraan Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan dibiayai dari

anggaran APBD pada Badan/Kantor/Dinas/Unit kerja yang menangani

ketahanan pangan Tahun 2019.

14

BAB V

PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberian Penghargaan Ketahanan Pangan

Tingkat Jawa Barat Tahun 2019 ini, merupakan pedoman untuk Kabupaten/Kota dan

Provinsi dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan Ketahanan

Pangan.

Sekretariat Tim Penilai Penghargaan Ketahanan Pangan

15

LAMPIRAN

16

Lampiran 1.

FORMULIR PENGAJUAN

CALON PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN

TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

A. IDENTITAS PENGUSUL **

1. Nama Pengusul : .........................................................

2. Jabatan : …………………………………………..

……………………………………………

3. Alamat lengkap : .........................................................

.........................................................

3. Telepon : ………………………………...............

Dengan ini mengusulkan :

I. Kategori Lembaga Distribsui Pangan Masyarakat (LDPM)

1) Nama : ..............................................................

2) Gabungan Kelompok : …………………………………………..

3) Jabatan : ………………………………...........................

4) Alamat : ………….........................................................

II. Kategori Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)

1) Nama : …………..........................................................

2) Kelompok : ………………………………..............................

3) Jabatan : ……………………………………………………..

4) Alamat : …………..........................................................

III. Kategori Desa Mandiri Pangan (DEMAPAN)

1) Nama :…………...........................................................

2) Jabatan :…………………………………...........................

3) Alamat :………...............................................................

4) Kelembagaan DEMAPAN : Kelompok Afinitas, LKM/D, TPD. dll

17

IV. Kategori Kelompok Wanita Tani (KWT)

1) Nama : …………..........................................................

2) Kelompok :…………………………………...........................

3) Jabatan : …….................................................................

4) Alamat : …………..........................................................

Sebagai calon penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat

Tahun 2019.

B. DASAR PENGUSULAN

Dasar pengusulan :

…………………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……….

…………………..., .... JULI 2019

Yang mengusulkan,

(……………………………)

18

Lampiran 2

OUT LINE PROFIL

CALON PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019

A. Nama Kelompok dan Riwayat Pembentukan Organisasi (SK/bukti terlampir)

B. Struktur Organisasi

C. Jumlah Anggota Kelompok

D. Status Hukum/Badan Hukum (bukti terlampir)

E. Administrasi kelompok/Pembukuan (administrasi umum dan administrasi

keuangan) (bukti terlampir)

F. Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Kelompok

I. PENDAHULUAN

a. Gambaran Umum Wilayah Kerja Kelompok

b. Gambaran Umum Potensi Usaha Kelompok

II. KEBERHASILAN KELOMPOK

a. Rencana Program Kerja Kelompok

b. Pengelolaan Usaha Kelompok

1. Jenis Usaha yang dilaksanakan (kualitatif dan kuantitatif)

2. Dokumen Usaha

3. Pembukuan Kelompok

4. Neraca Keuangan Kelompok

5. Laporan Kelompok

c. Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

d. Sarana dan Prasarana Kelompok

e. Omset/Hasil Usaha Kelompok

f. Tunggakan Kredit Kelompok

III. PENGEMBANGAN PERMODALAN KELOMPOK

a. Modal Sendiri

b. Pinjaman Bank

c. Bantuan Pemerintah

d. Bantuan Swasta

19

IV. PENGEMBANGAN JEJARING USAHA/KEMITRAAN

a. Mitra Produksi

b. Mitra Pemasaran

1. Kemitraan dengan Pemerintah

2. Kemitraan dengan BUMN

3. Kemitraan dengan Swasta/LSM

4. Kemitraan dengan Kelompok Pasar

V. PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

A. Pelatihan Kelompok

B. Pembinaan oleh Instansi Terkait

C. Study Banding

VI. PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH

VII.PRESTASI YANG DIPEROLEH KELOMPOK DALAM PENGEMBANGAN

KELOMPOK

a. .......................... (Foto Copy Bukti terlampir)

b. .........................

VIII.DOKUMENTASI KEGIATAN KELOMPOK

(catatan kelompok, notulen rapat, photo pelaksanaan kegiatan, CD, Film, dll)

..............................., .... JULI 2019

Ketua Gapoktan/Kelompok,

(....................................)

20

Lampiran 3

KUESIONER

PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT

UNTUK KATEGORI LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT ( LDPM)

I. IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama LDPM :

2. Nama Ketua/Pengurus :

3. Jabatan :

4. Alamat :

5. Tahun pembentukan :

II. PERTANYAAN

NO KETERANGAN NILAI

MAXIMAL

NILAI RIIL

I PROFIL KELOMPOK/GABUNGAN KELOMPOK

850

A. Nama Gapoktan dan Riwayat Pembentukan

Organisasi (SK/bukti terlampir)


C. Jumlah Anggota Gapoktan /Kelompok Mitra


E. Administrasi kelompok/Pembukuan

(administrasi umum dan administrasi


F. Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah

Tangga (ART) Kelompok

Lengkap 500

Kurang Lengkap 250

Tidak Lengkap 100

2 KELEMBAGAAN 350

1) Bagaimana proses penumbuhan Gapoktan

a Berdasarkan musyawarah, partisipasi dan kecocokan anggota kelompok.

50

b Berdasarkan jenis usaha 30

c Berdasarkan kedekatan wilayah 20

2) Berapa jumlah anggota

a Lebih 7 Kelompok 50

b Antara 4-6 Kelompok 30

c Kurang dari 3 Kelompok 20

21

3) Apakah Gapoktan melakukan pertemuan?

a Ya, melakukan pertemuan rutin membahas pelaksanaan program minimal sebulan 4 kali

50

b Ya, disesuaikan dengan kebutuhan anggota

minimal 2 kali sebulan

30

c Ya, minimal satu bulan sekali 20

4) Bagaimana struktur organisasi gapoktan dan pembagian tugas

a Lengkap 50

b Tidak lengkap 30

c Belum ada 20

5) Bagaimana kelengkapan administrasi / pembukuan kelompok (buku Tamu s.d buku Keuangan)

a Lengkap (lebih dari 7 Buku 50

b Tidak lengkap 4-6 Buku 30

c Kurang dari 3 Buku 20

6) Rencana kerja kelompok

a Tertulis dan lengkap 50

b Tertulis dan tidak lengkap 30

c Tidak tertulis 20

7) Catatan Investasi, kekayaan, Krel/gapoktan

a Dibukukan / dicatat Lengkap 50

b Tidak dibukukan 30

c Tidak ada 20

II ASPEK SARANA DAN PRASARANA 250

1) Apakah anggota/masyarakat terlibat dalam

pembangunan sarana prasarana?

a Terlibat aktif dan bergotong royong membangun Gudang bersama dan ikut aktif

50

b Terlibat dalam perencanaan sarana dan

prasarana

30

c Terlibat sebagai buruh / tenaga kerja 20

2) Penyediaan Lahan Untuk Gudang (milik Sendiri)

a Beli Dari Uang Kelommpok 50

b Hibah dari Perorangan 30

c Pinjam 20

3) Alat Pengolahan Gabah (RMU, Timbangan dll)

A Milik kelompok 50

B Pinjam/Kerjasama/MOU tertulis 30

22

C Tidah ada Kerjasama tertulis 20

4) Penyediaan alat

A Lengkap (pengolahan tanah dan pasca panen) 50

B Tidak lengkap 30

C Tidak ada 20

5) Persediaan sarana prasarana (gudang,

kantor, kebun)

A Lengkap 50

B Tidak lengkap 30

C Tidak ada 20

III. ASPEK PRODUKSI 200

1) Pemilihan / penetapan komoditas yang diusahakan

a Tertulis dan hasil musyawarah anggota 50

b Tertulis bukan hasil musyawarah 30

c Tidak tertulis 20

2) Skala usaha / perhitungan analisis usaha

A Tertulis dan hasil musyawarah anggota 50

B Tertulis bukan hasil musyawarah 30

C Tidak tertulis 20

3) Penggunaan teknologi produksi / informasi teknologi

A Tertulis dan hasil musyawarah anggota 50

B Tertulis bukan hasil musyawarah 30

C Tidak tertulis 20

4) Permasalahan produksi

a Tertulis dan rutin dilaksanakan (mg/bln) 50

b Tertulis tidak ada jadwal 30

c Tidak tertulis 20

IV. ASPEK PANEN, PASCA PANEN, DAN PENGOLAHAN HASIL

150

1) Penanganan panen

a Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) 50

b Kurang memanfaatkan TTG 30

c Seadanya 20

2) Pasca panen

a Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) 50

b Kurang memanfaatkan TTG 30

c Seadanya 20

23

3) Masalah pengolahan hasil

a Diolah, dipacking 50

b Diolah tidak dipacking dengan baik 30

c Tidak diolah 20

V. ASPEK PEMASARAN HASIL 200

1) Pemasaran hasil

a Melalui kelompok / pasar / kontrak 50

b Melalui tengkulak / pengumpul 30

c Dijual di sawah / kebun masing-masing 20

2) Informasi pasar

a Mencari sendiri (harian / mingguan) 50

b Melalui kelompok (bulanan) 30

c Dari tengkulak 20

3) Tekhnik negosiasi

A Dilaksanakan secara berkelompok 50

B Dilaksanakan sendiri-sendiri 30

C Tidak melaksanakan 20

4) Penentuan harga (perhitungan)

a Bersama-sama oleh kelompok 50

b Sendiri-sendiri oleh anggota 30

c Ditentukan oleh sendiri 20

VI. ASPEK PENGEMBANGAN USAHA/

DIVERSIVIKASI USAHA 150

1) Jenis usaha lain yang dikembangkan

A Polyculture dengan pola tanam teratur 50

B Polyculture tidak teratur 30

C Monoculture 20

2) Kemampuan usaha / daya saing usaha

(kualitas, kuantitas, kontinuitas)

A Terencana dan mampu menentukan harga 50

B Terencana dan tidak mampu menentukan harga 30

C Tidak punya MOU 20

3) Kemitraan usaha / MOU

a Mempunyai MOU dan dilaksanakan 50

b Mempunyai MOU tapi tidak dilaksanakan 30

c Tidak punya MOU 20

VII. PENGEMBANGAN KECUKUPAN PANGAN/

KETAHANAN PANGAN KELUARGA

250

1) Apa yang saudara lakukan untuk memenuhi kecukupan pangan & ketahanan pangan

24

keluarga?(boleh memilih lebih dari satu jawaban)

a Memanfaatkan pekarangan untuk usaha

produktif & kebutuhan konsumsi

50

b Mempunyai cadangan pangan rumah tangga 30

c Melakukan keiatan usaha produktif untuk meningkatkan pendapat

20

2) Pemanfaatan pekarangan

A Dimanfaatkan diatur rapih (> 5 komoditi) 50

B Dimanfaatkan tidak teratur (2 – 5 komoditi) 30

C tidak dimanfaatkan (0 – 1 komoditi) 20

3) Pengolahan pangan untuk konsumsi rumah tangga

A Produk diolah sendiri 50

B Produk tidak diolah 30

C Membeli 20

4) Asupan jenis makanan

A Bergizi, beragam, berimbang 50

B Bergizi, beragam 30

C Tidak memperhatikan gizi 20

5) Perolehan pangan

A Produksi sendiri 50

B Membeli dari kelompok tani 30

C Membeli dari pasar 20

VIII. KEIKUTSERTAAN DALAM PROGRAM DESA 50

1) Keikutsertaan dalam program desa

A Terlibat dan aktif 50

B Terlibat tapi tidak / kurang aktif 30

c Tidak terlibat 20

IX. PENGEMBANGAN MODAL 200

1) Apa yang saudara lakukan apabila tidak

punya modal (boleh memilih lebih dari satu jawaban)

A Memanfaatkan Lembaga Keuangan Daerah

dengan bunga ringan

50

B Pinjam ke bank 30

C Pinjam kepada kelompok 20

2) Pengembangan modal

A Simpanan pokok/wajib/sukarela 50

B Simpanan pokok dan wajib 30

C Simpanan pokok 20

25

3) Perencanaan permodalan

A Tercatat rapih dan baik 50

B Tercatat tidak rapih dan tidak baik 30

C Seadanya/pada saat mulai usaha 20

4) Pengembangan modal

A Modal 100 – 70% tersebut dikembangkan 50

B Modal 50 – 70% tersebut dikembangkan 30

C Modal <50% dikembangkan 20

X. BIMBINGAN PENDAMPINGAN 200

1) Kunjungan pendamping

A Pendamping secara rutin mingguan membina

kelompok

50

B Pendamping secara rutin bulanan membina kelompok

30

C Pendamping tidak rutin 20

2) Mempunyai jadwal kunjungan

A Tertulis dan jelas 50

B Tertulis dan tidak jelas 30

C Tidak tertulis 20

3) Informasi yang disampaikan oleh pendamping

A Jelas dan bermanfaat bagi kelompok 50

B jelas tapi kurang bermanfaat 30

C Tidak jelas dan kurang bermanfaat 20

4) Pelatihan apa saja yang pernah diterima? Apakah ditindak lanjuti dan diterapkan?

A Pelatihan PRA, pemberdayaan, administrasi, keuangan, dan lain-lain telah diterapkan

50

B Pelatihan keterampilan dan administrasi dan

telah diterapkan

30

C Pelatihan administrasi dan telah diterapkan 20

Nilai Total 2500

Nilai rill responden kel/Gapoktan nilai kel. X 100

2.500

Catatan :1. catat hal-hal yang perlu dilaporkan;

2. Lampirkan kelengkapan/pendukung jawaban kelompok.

26

Lampiran 4

KUESIONER


UNTUK KATEGORI KELOMPOK LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (LPM)


1. NamaKelompok :

2. Nama Pengurus :

3. Jabatan :

4. Alamat :


II. PERTANYAAN

NO KETERANGAN NILAI

MAXIMAL

NILAI

RIIL

I PROFIL KELOMPOK/GABUNGAN KELOMPOK 500

A. Nama Kelompok dan Riwayat Pembentukan



C. Jumlah Anggota Kelompok/Kelompok Mitra


E. Administrasi kelompok/Pembukuan (administrasi

umum dan administrasi keuangan) (bukti

terlampir)

F. Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga

(ART) Kelompok

Lengkap 500

Kurang Lengkap 250

Tidak Lengkap 100

2 Apakah kelompok Saudara mempunyai rencana/

program kerja? 100

a. Ya, rencana tertulis rapih dan jelas 100

b. Ya, rencana tertulis dan kurang jelas 50

b. Ya, tidak tertulis 25

3 Adakah kelompok memiliki kelengkapan

administrasi umum dan keuangan? 100

a. Ada, Administrasi Umum Lengkap dan 100

27

Administrasi Keuangan Lengkap

b. Ada, Administrasi Umum kurangLengkap

Administrasi Keuangan kurang Lengkap

50

c. Tidak, lengkap Umum maupun keuangan. 25

3 Apakah kelompok mempunyai AD/ART? 100

a. Ya, tertulis dan lengkap 100

b. Ya, tertulis dan kurang lengkap 50

b. Belum, mengapa? 25

4 Sebutkan jenis usaha yang dilaksanakan kelompok

secara kualitatif dan kuantitatif! 100

a. Lebih dari empat Jenius Usaha 100

c. 2-3 Jenis Usaha 50

d. Satu Jenis Usaha 25

5 Apakah kelompok melaksanakan Rapat Anggota

Tahunan (RAT) ? 100

a. Ya dilaksanakan setahun sekali ada bukti

tertulis

100

b. Ya tapi tidak teratur ada bukti tertulis 50

c. Belum Pernah 25

7 Apakah kelompok memiliki Sekretariat, Saung

miting,/tempat pertemuan, 100

a. Lebih dari empat Jenis/ 100

b. 2-3 Jenis 50

c. Satu Jenis 25

8 Apakah mempunyai fasilitas sarana penyimpanan

pangan. 100

a. Gudang, Lantai Jemur dan kelengkapannya 100

b. Gudang dan kelengkapannya 50

c.Gudang kurang lengkap 25

9 Berapa lama cadangan pangan ada di lumbung

pangan ? 100

a. Lebih dari empat Bulan 100

b. 2 s/d 4 Bulan 50

c. Satu bulan atau kurang 25

10 Apa yang dilakukan kelompok, jika cadangan

pangan disimpan lebih dari 4 bulan? 100

28

a. Di Ganti dengan yang baru (dijual) 100

b. Dipinjamkan ke Anggota 50

c. Dijual Murah 25

11 Bagaimana keputusan kelompok terkait dengan

kegiatan usaha kelompok (cadangan pangan /Jual

beli gabah dll) dalam upaya mengem bangkan

kemajuan kelompok.

100

a. Selalu di lakukan evaluasi secara berkala oleh

pengurus dan di informasikan hasilnya kepada

pengawas secara transparan

100

b. Selalu di lakukan evaluasi sewaktu-waktu dan

bila diperlukan dilaporkan kepada pengawas.

50

c. Menjadi tanggung Jawab penuh pengurus 25

12 Berapa omset/hasil usaha kelompok per bulan? 100

a. Lebih dari 50 JUta 100

b. 25 – 50 Juta 50

c. Kurang dari 24 Juta 25

13 Apakah kelompok Saudara pernah mengalami

kerugian, tunggakan kredit ? bagaimana

mengatasinya?

100

a. Dimusyawarahkan dan disepakati untuk diatasi

bersama

100

b. Dimusyawarahkan dan tapi tidak ada solusi 50

c. Dimusyawarahkan 25

14 Bagaimanakah kelompok Saudara mengembang-

kan permodalan kelompok Modal sendiri,

Pinjaman dari Bank, Bantuan Pemerintah dan

Bantuan swasta (4 Komponen Lengkap)

100

a. 4 Komponen lengkap 100

b. 2-3 Komponen 50

c. 1 Komponen 25

15 Apa yang dilakukan kelompok untuk menambah

aset? 100

a. Promosi dan berupaya mencari sendiri ke

sumber permodalan

100

b. Promosi dan menunggu informasi dari petugas 50

c. Menunggu Informasi dari Petugas 25

29

16 Apakah kelompok melaksanakan pengembangan

jejaring usaha/kemitraan ? 100

a. Ya, ada MoU dan berjalan 100

b. Ya, ada MoU dan Tidak berjalan 50

c. Tidak/belum pernah 25


sumber daya manusia bagi anggota? 100

a. Ya, dan direncanakan secara tertulis 50

b. Ya, tidak terencana/tidak tertulis 25

C. Tidak menunggu panggilan pemerintah 15

18 Permasalahan apa yang dihadapi kelompok dan

bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut 100

a. Memahami secara baik terhadap permasalahan

dan mempunyai rencana permecahannya.

50

b. Memahami secara baik terhadap permasalahan

dan belum mempunyai rencana permecahannya.

25

c. Kurang memahami permasalahan dan tidak

punya rencana permecahannya.

15

Nilai Total 2.200

Nilai rill responden kel/Gapoktan nilai kel.

X 100 2.200

Catatan :

1. Hal-hal yang perlu dilaporkan

2. Setiap jawaban dilengkapi dengan data /keterangan

3. Nilai total maksimum dari seluruh indicator

30

Lampiran 5

KUESIONER


UNTUK KATEGORI KELOMPOK WANITA TANI (KWT)


1. NamaKelompok :

2. Nama Pengurus :

3. Jabatan :

4. Alamat :


II. PERTANYAAN

NO KETERANGAN NILAI

MAXIMAL

NILAI

RIIL

I PROFIL KELOMPOK/GABUNGAN KELOMPOK

500

A. Nama Kelompok dan Riwayat Pembentukan



C. Jumlah Anggota Kelompok/Kelompok Mitra


E. Administrasi kelompok/Pembukuan

(administrasi umum dan administrasi


F. Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah

Tangga (ART) Kelompok

Lengkap 500

Kurang Lengkap 250

Tidak Lengkap 100

2 Apakah kelompok Saudara mempunyai rencana/

program kerja? 100

a. Ya, rencana tertulis rapih dan jelas 100

c. Ya, rencana tertulis dan kurang jelas 50

b. Ya, tidak tertulis 25

3 Adakah kelompok memiliki kelengkapan

administrasi (umum dan keuangan)? 100

31

a. Ada, Administrasi Umum Lengkap dan

administrasi Keuangan Lengkap

100

b. Ada, Administrasi Umum kurang Lengkap dan

administrasi Keuangan kurang Lengkap

50

b. Tidak, lengkap Umum maupun keuangan. 25

3 Apakah kelompok mempunyai AD/ART? 100

a. Ya, tertulis dan lengkap 100

b.Ya, tertulis dan kurang lengkap 50

c. Belum, mengapa? 25

4 Sebutkan jenis usaha yang dilaksanakan

kelompok secara kualitatif dan kuantitatif! 100

a.Lebih dari empat Jenius Usaha 100

b.2-3 Jenis Usaha 50

c.Satu Jenis Usaha 25

5 Apakah kelompok melaksanakan Rapat Anggota

Tahunan (RAT) ? 100

a.Ya dilaksanakan setahun sekali ada bukti tertulis 100

b.Ya tapi tidak teratur ada bukti tertulis 50

c.Belum Pernah 25

7 Apakah kelompok memiliki Sekretariat, Saung

miting,tempat pertemuan dan fasilitas lainnya 100

a.Lebih dari empat Jenis 100

b.2-3 Jenis 50

c.Satu Jenis 25

8 Apakah mempunyai fasilitas kebun bibit, kebun

produksi, tempai pengolahan dll 100

a. kebun bibit, kebun produksi, tempat

pengolahan kelengkapannya

100

b. kebun bibit, kebun produksi, tempat

pengolahan kurang lengkap

50

c. Hanya salah satu (kebun bibit/ kebun produksi,

/tempat pengolahan)

25

9 Berapa jenis tanaman sayur, buah yang

diusahakan oleh kelompok? 100

a.Lebih dari enam jenis 100

b. 4 s/d 6 Bulan 50

32

c. 3 Jenis atau kurang 25

10 Apa yang dilakukan kelompok, jika produksi

berlebih? 100

a.Di bagikan dan dijual secara bersama-sama 100

b.Dipinjamkan/dibagikan ke anggota 50

c.Dijual Murah 25

11 Bagaimana keputusan kelompok terkait dengan

kegiatan usaha kelompok (Budidaya Tanaman,

olahan pangan /Jual beli sembako dll) dalam

upaya mengembangkan kemajuan kelompok.

100

a. Selalu di lakukan evaluasi secara berkala oleh

pengurus dan di informasikan hasilnya

kepada pengawas secara transparan

100

b. Selalu di lakukan evaluasi sewaktu-waktu dan

bila diperlukan dilaporkan kepada pengawas.

50

c. Menjadi tanggung Jawab penuh pengurus 25

12 Berapomset/hasil usaha kelompok per bulan ? 100

a. Lebih dari 50 JUta 100

b. 25 – 50 Juta 50

c. Kurang dari 24 Juta 25

13 Apakah kelompok Saudara pernah mengalami

kerugian, tunggakan kredit ? bagaimana

mengatasinya?

100

a. Dimusyawarahkan dan disepakati untuk

diatasi bersama

100

b. Dimusyawarahkan dan tapi tidak ada solusi 50

c. Dimusyawarahkan 25

14 Bagaimanakah kelompok Saudara mengembang-

kan permodalan kelompok Modal sendiri,

Pinjaman dari Bank, Bantuan Pemerintah dan

Bantuan swasta (4 Komponen Lengkap)

100

a. 4 Komponen lengkap 100

b. 2-3 Komponen 50

c. 1 Komponen 25

15 Apa yang dilakukan kelompok untuk menambah

aset? 100

33

a. Promosi dan berupaya mencari sendiri ke

sumber permodalan

100

b. Promosi dan menunggu informasi dari petugas 50

c. c. Menunggu Informasi dari Petugas 25


jejaring usaha/kemitraan ? 100

a. Ya, ada MoU dan berjalan 100

b. Ya, ada MoU dan Tidak berjalan 50

c. Tidak/belum pernah 25


sumber daya manusia bagi anggota? 100

a. Ya, dan direncanakan secara tertulis 50

b. Ya, tidak terencana/tidak tertulis 25

c. Tidak menunggu panggilan pemerintah 15

18 Permasalahan apa yang dihadapi kelompok dan

bagaimana upaya pemecahan masalah tersebut 100

a. Memahami secara baik terhadap permasalahan

dan mempunyai rencana permecahannya.

50

b. Memahami secara baik terhadap permasalahan

dan belum mempunyai rencana

permecahannya.

25

c. Kurang memahami permasalahan dan tidak

punya rencana permecahannya.

55

Nilai Total 2.200

Nilai rill responden kel/Gapoktan nilai kel. X 100 2.200

Catatan :




34

Lampiran 6

KUISIONER

DESA MANDIRI PANGAN (DEMAPAN)

I. IDENTITAS RESPONDEN KEPALA DESA

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Tahun Pelaksanaan Desa Mapan :

II. PERTANYAAN

No Keterangan Nilai

Maksimal

Nilai

Riil

1 Apakah Saudara terlibat dalam kegiatan Desa Mandiri

Pangan ? (boleh memilih lebih dari satu jawaban)

50

Ya, membina & memasukkan kegiatan program ketahanan

pangan dalam musrenbangdes.

50

Sebagai anggota TPD & menjalankan sesuai tugasnya 30

Sebagai anggota TPD tapi tidak tahu tugasnya 20

2 Apa keterlibatan Saudara dalam pengembangan Desa

Mapan? (boleh memilih lebih dari satu jawaban)

50

Mengkoordinasikan pelaksanaan program desa mandiri

pangan dengan lintas sektor terkait

50

Sosialisasi dan pembinaan masyarakat untuk engembangkan

Desa Mapan.

30

Menjadi anggota Tim Pangan Desa 20

3 Apakah Saudara mengetahui tentang ketahanan pangan ? 100

Ketahanan pangan adalah kecukupan pangan 3B atas

rumah tangga/masyarakat dari produksi wilayah sendiri

atau kemampuan daya beli rumah tangga, kemudahan

akses antar waktu & wilayah.

100

Ketahanan pangan adalah kecukupan produksi 70

Tidak ada yang mengalami gizi buruk 30

4 Apakah yang Saudara lakukan untuk pengembangan

ketahanan pangan(boleh memilih lebih dari satu jawaban)

50

Mengupayakan ketercukupan pangan yang bergizi bagi

masyarakat, Misalnya melalui ………………………..

50

Meningkatkan produksi pangan 30

Penyuluhan tentang pangan dan gizi 20

5 Data apa saja yang dibuat di desa ? (boleh memilih lebih

dari satu jawaban)

50

Data potensi desa yang lengkap dan terbarukan ……. 50

Data Monografi Desa 30

Data produksi 20

35

6 Program apa saja di wilayah Saudara untuk menunjang

pengembangan ketahanan pangan ? (boleh memilih lebih

dari satu jawaban)

50

Program Lintas sektor baik dari pusat maupun daerah 50

Ada program Daerah ataupun Pusat lainnya (lumbung,

LDPM, P2KP)

30

Tidak ada, hanya Proksi Mapan 20

7 Kegiatan apa yang Saudara lakukan untuk mendukung

pengembangan ketahanan pangan ?

100

Menyusun rencana pembangunan ketahanan pangan (aspek

ketersediaan pangan, distribusi & akses pangan, aspek

konsumsi pangan bergizi) dalam usulan musrenbangdes.

100

Sosialisasi/penyuluhan pemanfaatan pekarangan dan

diversifikasi pangan 3B dan aman.

70

Memberikan sosialisasi peningkatan produksi pangan 30

8 Apa yang telah Saudara lakukan untuk mengembangkan

Demapan? (boleh memilih lebih dari satu jawaban)

50

Memantau, membina dan mengkoordinasikan program dan

kegiatan yang ada di desa

50

Memfasilitasi kegiatan pendampingan dan mengembangkan

jaringan pasar usaha produktif bagi kelompok afinitas

30

Memberikan izin dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan

desa mandiri pangan

20

9 Upaya apa yang Saudara lakukan untuk memenuhi

ketersediaan pangan bagi masyarakat ? (boleh memilih

lebih dari satu jawaban)

50

Memperluas dan mengoptimalkan pemanfaatan lahan

untuk peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan,

kehutanan, perikanan, peternakan.

50

Membangun dan mengisi lumbung pangan masyarakat 30

Mengupayakan bahan pangan dari luar wilayah 20

10 Apa yang Saudara lakukan untuk keberlanjutan kegiatan

Demapan? (boleh memilih lebih dari satu jawaban)

50

Melanjutkan pembinaan kelompok afinitas sebagai

kelompok usaha produktif ,optimasi peran TPD sebagai

penggerak pembangunan ketahanan pangan, memperluas

peran dan fungsi LKD sebagai lembaga layanan modal dan

sosial, memfungsikan Lumbung sebagai cadangan pangan

50

Melakukan replikasi kegiatan sejenis di desa-desa sekitar 30

Mengembangkan jaringan dan kemitraan usaha yang telah

dilakukan kelompok-kelompok afinitas, antara lain……

20

11 Dukungan pembangunan sarana prasarana apa saja yang

ada di wilayah Saudara ? (boleh memilih lebih dari satu

jawaban)

50

Berbagai sarana dari lintas sektor (Jalan usaha tani,

pengairan/drainase, air bersih, penerangan,.............)

50

Dua sarana (contoh: Jalan desa dan pasar) 30

36

Hanya satu sarana (contoh: pengairan saja atau penerangan

saja)

20

12 Apakah di desa Saudara sudah ada aparat/petugas/lembaga

yang ditunjuk untuk mengelola sarana prasarana desa

untuk layanan masyarakat (mis.pengelola irigasi, ... dll)

(boleh memilih lebih dari satu jawaban)

50

Sudah & berfungsi baik yang berasal dari kelembagaan yang

ada dan atau membentuk kelembagaan baru

50

Memanfaatkan kelembagaan yang ada 30

Sudah, tapi tidak berfungsi 20

13 Kegiatan apa saja yang Saudara lakukan untuk peningkatan

SDM khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM)? (boleh

memilih lebih dari satu jawaban)

50

Penyuluhan tentang diversifikasi pangan dan pemanfaatan

pekarangan.

50

Memberikan pelatihan ketrampilan usaha 30

Memberikan pelatihan administrasi 20

14 Apa upaya Saudara untuk mengatasi rawan pangan ?

(boleh memilih lebih dari satu jawaban)

50

Melakukan pemetaan masalah rawan pangan dan

identifikasi terhadap sumber-sumber bahan pangan lokal

serta melakukan penanganan secara mandiri

50

Membangun dan mengisi lumbung sebagai cadangan

pangan.

30

Mengajukan bantuan kepada pemerintah 20

15 Berapa besarnya dana untuk pemberdayaan masyarakat

dan dukungan kegiatan pembangunan ketahanan pangan

dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) ?

50

Lebih dari 15 persen 100

10 s/d 15 persen 70

5 s/d 10 persen 30

Nilai Total Nilai riil responden Kepala Desa

Nilai total 15

Catatan :




37

Lampiran 7

KUISIONER SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN

I. IDENTITAS RESPONDEN SEKRETARIAT DEWAN KETAHANAN PANGAN

Kabupaten/Kota *) : …………………………….........................

Alamat Sekretariat DKP : ...…………………………....................... Telp/fax: .................................................

Email: .....................................................

Nama

Jabatan

Alamat

Tahun SK DKP

I. PENGANTAR 1. Isian ini merupakan evaluasi kinerja DKP daerah yang akan disampaikan kepada Menteri selaku

Ketua Harian DKP untuk selanjutnya dilaporkan kepada Presiden RI sebagai Ketua DKP

2. Kami mohon partisipasi dan kerja samanya untuk memberikan informasi akurat, faktual , dan

dapat dipertanggung jawabkan

3. Isian beserta dokumen pendukung harus lengkap

III. PETUNJUK PENGISIAN 1. Berilahtanda X (silang) pada salah satu isian kotak yang tersedia.

Contoh:

Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan (DKP) □Sudah □Belum

2. Berilah jawaban tanda X (silang) boleh lebih dari satu kotak sesuai pertanyaan yang diajukan.

Contoh: Kelengkapan sarana prasarana Sekretariat DKP

□Ruangan □ATK □Komputer □Furniture □SDM □Kendaraan

3. Seluruh dokumen pendukung wajib dilampirkan seperti:

SK Pembentukan DKP, SK Pengelola Sekretariat, SK Pembentukan Pokja, dan lain sebagainya.

38

FORM ISIAN KUISIONER

NO URAIAN ISIAN NILAI

MAX. RIIL

I. KELEMBAGAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

1. Pembentukan Dewan Ketahanan

Pangan (DKP) □Sudah □ Belum

SK No. ................................

50

2. Struktur Organisasi DKP 50

a. Ketua: …………………………………………………………… (10)

b. Wakil Ketua: ………………………………………………….… (10)

c. Ketua Harian: …………………………………………………… (10)

d. Sekretaris: ……………………………………………………… (10)

e. Anggota (OPD, Akademisi, Tim Pokja) ………………………. (10)

f.

3. Jumlah pengelola Sekretariat DKP

□ 1 orang (10) □2 orang (20) □ 3 orang (25) □>dari 3 orang

25

4. Sekretariat DKP berada di Instansi…………………………………… 25

5. Kelengkapan sarana dan prasarana Sekretariat DKP misalnya: ruangan, ATK, furniture, komputer,

kendaraan operasional, dll

□ Ruangan+Komputer (10)

□ Furniture+Kendaraan (15)

25

6. Pembentukan Pokja Ahli □ Sudah □ Belum 25

Pembentukan Pokja Teknis □ Sudah □ Belum 25

7. Pokja Lainnya Jika sudah, sebutkan

□ Sudah □ Belum

25

8. Dukungan APBD II untuk kegiatan

DKP yang dikelola Sekretariat DKP □Sudah □ Belum

Rp……………………………

50

9. Mengikuti Sidang Regional DKP □Hadir □Tidak 25 10. Mengikuti Rakor DKP Provinsi

Tahunan □Hadir □Tidak Hadir

25

11. Melaksanakan Rakor DKP Kabupaten/Kota Tahun 2018

□ Tidak pernah

□ Melaksanakan 1 kali (15)


25

39


MAX. RIIL

12. Melaksanakan Rapat Pokja tahun 2018

□ Tidak pernah



25

13. Rencana rapat DKP yang dipimpin

langsung oleh ketua DKP (Bupati/Walikota) tahun 2019

□ Tidak pernah



25

II. TINDAK LANJUT UU 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN

1.

2.

a. Melaksanakan sosialisasi UU

No.18/2012 tentang Pangan

□ Sudah □ Belum

50

b. Peserta Sosialisasi UU No.18/2012 tentang Pangan

□ DPRD Kab/Kota (10) □ Unit kerja KP Kab/Kota (20) □ PT. (10)

□ Ormas/LSM (5) □ Poktan/Gapoktan (5)

50

III. KELEMBAGAAN KETAHANAN PANGAN

1. Prioritas pembangunan ketahanan pangan di Kab/Kota

□ Urusan wajib □Urusan pilihan 25

2. Unit kerja yang menangani ketahanan pangan Kab/Kota

………………………………… 25

3. UU No.18/2012 tentang Pangan □ Mengetahui □ Tidak 25

4. Pemahaman UU No. 18/2012 tentang Pangan

□ Memahami □ Tidak 25

5. Melaksanakan sosialisasi UU

No.18/2012 tentang Pangan □ Pernah □ Tidak 25

6. Frekuensi melaksanakan sosialisasi UU No.18/2012 tentang Pangan



25

7. Dukungan terhadap ketahanan pangan

Rp …………………………… (…..% dari APBD II)

50

IV. PERENCANAAN PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

1. Rencana pemantapan ketahanan

pangan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

□ Sudah □ Belum 50

40


MAX. RIIL

2. Penyusunan buku Kebijakan Operasional Ketahanan Pangan

Kabupaten/Kota (KOKPK)


3. Rencana aksi pemantapan ketahanan pangan Kab/Kota


V. STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KETAHANAN

PANGAN KABUPATEN/KOTA

1. Penerapan SPM di kabupaten/kota □ Sudah □ Belum 50

2. Capaian kinerja SPM

kabupaten/kota

JUMLAH KESELURUHAN 875 INDIKATOR 2015 2016 2017 2018 2019

Ren Real Ren Real Ren Real Ren Real Ren

Cadangan pangan (ton)

Informasi pasokan, harga, dan akses (%)

Ketersediaan energy dan protein (%)

Pengendalian stabilitas harga dan pasokan pangan(%)

Realisasi capaian skor pph kab/kota(%)

Pengawasan dan pembinaan keamanan

pangan (%)

Penanganan daerah rawan pangan (%)

VI. ANGGARAN KEGIATAN DKP

No. Kegiatan Jumlah Anggaran ( Rp. 000)

2017``` 2018 2019

1. DKP

2. Ketersediaan

3. Distribusi

4. Konsumsi

5. Keamanan Pangan

41

VII. PERMASALAHAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT

NO URAIAN

1 Permasalahan

2 Saran dan Tindak Lanjut

Bandung, 2019

Tim Penilai Sekretariat DKP

No. Nama Tanda Tangan

1. ……………………………………

2. ……………………………………

3. ……………………………………

4. ……………………………………

5. ……………………………………

42

Lampiran 8

BERITA ACARA

HASIL PENILAIAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN BIDANG KETAHANAN PANGAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA ……………………

UNTUK KATEGORI LDPM TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor : ………………………………………….

Pada hari ini ………….. tanggal ………………. bulan ………………… tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini Kepala OPD yang menangani

Ketahanan Pangan Kab/kota ………….. sebagai Ketua Tim Penilai Calon Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2019, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Kepala/Dewan Ketahanan Pangan Kab/Kota …………. Nomor …………………………………….. tanggal …………………. 2019, dengan mengambil tempat di …………………………………………………, telah melaksanakan penilaian terhadap calon penerima penghargaan bidang ketahanan pangan untuk kegiatan LDPM, dengan uraian sebagai berikut :

Kelompok LDPM yang dinilai :

Nama Kelompok :…………………………………………………………..

Tahun Pembentukan Kelompok :…………………………………………………………..

Jenis Usaha/Komoditas :…………………………………………………………..

Alamat :…………………………………………………………..

Nama Ketua Kelompok/Gapoktan :…………………………………………………………..

Umur :…………………………………………………………..

Pendidikan :…………………………………………………………..

Hasil Penilaian

Bahwa berdasarkan penilaian oleh Tim Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota

………………… LDPM tersebut berhasil mengumpulkan nilai .......... dan sekaligus sebagai kelompok terbaik tingkat Kab/Kota ......... tahun 2019;

Hasil penilaian Tim terhadap keseluruhan calon penerima penghargaan bidang

ketahanan pangan kategori LDPM Tingkat Kab/Kota ....... Tahun 2019 seperti pada lampiran.

Demikian Berita Acara Hasil Penilaian terhadap calon penerima penghargaan bidang

ketahanan pangan kategori LDPM Tingkat Kab/Kota ..... Tahun 2019, dibuat rangkap 3 untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

A ,SH DIREKTUR OPERASI

Tim Penilai Calon Penerima Penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Kab/Kota ............

Ketua,

…………………………………………………… NIP. ……………………………………

43

Lampiran : DAFTAR HASIL PENILAIAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT KAB/KOTA …………………. TAHUN 2019 UNTUK KATEGORI USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP)

No Nama Kelompok Hasil Penilaian Aspek

Kelembagaan Usaha dan

Permodalan

Kemanfaatan Kepatuhan Jumlah Nilai

1 2 3 4 5

.............................., ................... 2019

TIM PENILAIAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN

USAHA EKONOMI PRODUKTIF TINGKAT KAB/KOTA .............................. TAHUN ANGGARAN 2019

1. .......................................

Ketua : ...................................................

2.

...................................... Sekretaris

: ...................................................

3.

....................................... Anggota

: ...................................................

4.

....................................... Anggota

: ...................................................

5.

....................................... Anggota

: ...................................................

44

KUESIONER

PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN UNTUK KATEGORI

LEMBAGA USAHA PANGAN MASYARAKAT (LUPM)


1. Nama Kelompok : …………………………………………………………………….

2. Nama Ketua/No HP : …………………………………………………………………….

3. Nama Sekretaris/No HP : ……………………………………………………………….

4. Alamat Kelompok : …………………………………………………………………….

5. Tahun Pembentukan/Pengukuhan : ……………………………………………..

II. PERTANYAAN

NO KETERANGAN NILAI

MAX

NILAI

RIIL

I. KELEMBAGAAN

1. Pengukuhan Kelompok

a. Badan Hukum

b. Kepala OPD/Camat / BPP

c. Kepala Desa/Lurah

50

30

20

2. Struktur Organisasi

a. Pembina/Pengawas,Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Unit-

Unit/Seksi

b. Ketua, Sekretaris, Bandahara dan Unit-unit/Seksi

c. Ketua, Sekretaris, Bandahara

50

30

20

3. Jumlah Kelompok Tani untuk Gapoktan/ Jumlah Anggota untuk

Poktan

a. Lebih dari 7 Kelompok/ lebih 30 Anggota

b. 4 – 7 Kelompok / 20 – 30 Anggota

c. Kurang dari 4 kelompok / kurang dari 20 Anggota

50

30

20

4. Dinamika / Pertemuan Kelompok dilaksanakan :

a. Kurang dari 3 bulan sekali

b. Lebih dari 3 bulan sekali

c. Tidak pernah melaksanakan pertemuan kelompok

50

30

0

5. Kehadiran anggota dalam pelaksanaan pertemuan :

a. Lebih dari 70 %

b. 30 – 70 %

c. Kurang dari 30 %

50

30

20

45

6. Memiliki AD/ART

a. Lengkap (ada aturan dan sanksi pengaturan Cadangan

pangan

b. Tidak Lengkap

c. Tidak membuat

50

30

0

7. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

a. Dilaksanakan dengan membuat Berita Acara dan

dokumentasi RAT

b. Dilaksanakan dengan tidak membuat BA dan tidak

mendokumentasikan

c. Tidak melaksanakan

50

30

0

II. ASPEK SARANA DAN PRASARANA

1. Apakah kelompok / Gapoktan memiliki Sekretariat ?

a. Milik Kelompok / Gapoktan 50

b. Milik Pengurus 30

c. Tidak Memiliki Sekretariat 0

2. Penyediaan Lahan Untuk Gudang

a. Beli dari uang Kelompok / Akta Notaris 50

b. Hibah dari Perorangan + Akta Notaris 30

c. Pinjam / Hibah tanpa Akta Notaris 20

3. Kapasitas Gudang

a. Lebih dari 30 Ton 50

b. 20 - 30 Ton 30

c. Kurang dari 20 ton 20

3. Alat Pengolahan Gabah (RMU, Timbangan, dll)

a. Milik kelompok 50

b. Pinjam/ Kerjasama/ MoU tertulis 30

c. Tidak Memiliki / Tidak Tertulis 0

4. Lantai jemur/Dryer (alat Pengeringan)

d. Milik kelompok 50

e. Pinjam/ Kerjasama/ MoU tertulis 30

f. Tidak Memiliki / Tidak Tertulis 0

46

III ASPEK PEMBUKUAN

1. Bagaimana kelengkapan administrasi/ pembukuan kelompok

(buku Tamu s.d buku Keuangan)

a. Lengkap (lebih dari 6 buku) 50

b. Tidak lengkap 3 - 5 Buku 30

c. Kurang dari 3 Buku 20

2. Pencatatan Pembukuan

a. Tertulis dan lengkap 50

b. Tertulis dan tidak lengkap 30

c. Tidak tertulis/Tidak ada pencatatan 0

3. Rencana kerja kelompok

a. Tertulis dan lengkap 50

b. Tertulis dan tidak lengkap 30

c. Tidak tertulis/Tidak ada rencana 0

4. Catatan Investasi, kekayaan, Kel/ Gapoktan

a. Dibukukan/ dicatat lengkap 50

b. Tidak dibukukan 30

c. Tidak ada catatan/ pembukuan 0

IV. PERKEMBANGAN MODAL KELOMPOK

1. Simpanan Anggota

a. Pokok, Wajib, Sukarela 50

b. Pokok/Wajib (salah satu) 30

c. Tidak Ada Simpanan 0

2. Perkembangan Pasokan beras ke TTI

a. Mencapai Target 100

b. Pasokan Beras hanya 20 - 40 % 75

c. Pasokan Beras hanya 05 - 20 % 50

d. Tidak ada pengiriman beras ke TTI 0

3. Perkembangan Modal PUPM

a. Lebih dari 40 % dari modal awal 100

b. 20 - 40 % dari modal awal 75

47

c. 1 - 20 % dari modal awal 50

d. Tidak ada keuntungan atau Berkurang dari modal awal 0

4. Kemitraan Kelompok

a. Kemitraan Kelompok dengan MOU Tertulis 50

b. Kemitraan Kelompok tanpa MOU Tertulis 30

c. Tidak ada Kemitraan 0

5. Jumlah Kemitraan:

a. Lebih dari 4 kemitraan 50

b. 1 – 3 kemitraan 30

c. Tidak ada kemitraan 0

6. Jenis Usaha yang dimiliki Kelompok

a. Lebih dari 3 Jenis Usaha 50

b. 2 -3 Jenis Usaha 30

c. Hanya 1 Jenis Usaha (Simpan/Pinjam) 20

7. Akses Permodalan lainnya

a. Pinjam ke Bank 50

b. Pinjam ke Koperasi / Lembaga Lainnya 30

c. Simpanan Anggota 20

V. ASPEK PEMASARAN HASIL

1. Pemasaran hasil anggota kelompok

a. Melalui kelompok / pasar / kontrak 50

b. Melalui tengkulak / pengumpul 30

c. Dijual di sawah / kebun masing-masing 20

2. Informasi pasar

a. Pengurus kelompok Mencari sendiri (harian / mingguan) 50

b. Pengurus kelompok Mencari sendiri (bulanan) 30

c. Dari tengkulak 20

3. Teknik negosiasi

a. Dilaksanakan secara berkelompok 50

b. Dilaksanakan sendiri-sendiri 30

c. Tidak melaksanakan

20

48

4. Penentuan harga (perhitungan)

a. Bersama-sama oleh kelompok 50

b. Sendiri-sendiri oleh anggota 30

c. Ditentukan oleh tengkulak 20

VI PRESTASI KELOMPOK

a. Tingkat Provinsi 100

b. Tingkat Kabupaten/ Kota 75

C. Tingkat Kecamatan 50

Nilai Total 1.600

Nilai rill responden Kel/Gapoktan : nilai kel x 100 1.600

KEADAAN KEUANGAN LUPM :

1. Stok di Gudang :

a. Gabah : ............. Kg x Rp ............... = Rp...........

b. Beras : ................. Kg x Rp ................ = Rp...........

2. Jumlah Pasokan Beras ke TTI / TTIC :

a. TTI LOKAL : ................. Kg x Rp ................ = Rp...........

b. TTI BODEBEK : ................. Kg x Rp ................ = Rp...........

c. TTIC JABAR : ................. Kg x Rp ................ = Rp...........

d. TTIC PUSAT : ................. Kg x Rp ................ = Rp...........

e. E-Commerce : ................. Kg x Rp ................ = Rp...........

3. Uang Operasional :

a. Cash/Tunai = Rp...........

b. Saldo di bank = Rp...........

4. Piutang = Rp ..........

Jumlah = Rp ………

49

Catatan Tim Penilai

……………………… , Agustus 2019

Tim Penilai

1. .......................... ..................................

2. .......................... ..................................

3. .......................... ..................................

4. .......................... ..................................

50

USULAN CALON PENERIMA PENGHARGAAN KETAHANAN PANGAN TINGKAT

PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 KATAGORI LDPM

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala ………………./Dewan Ketahanan

Pangan Kab/Kota ………………………….Alamat

:…………………………………….Telp/Fax. :

Dengan ini mengusulkan :

NAMA KELOMPOK :……………………………………………

TAHUN PEMBENTUKAN KELOMPOK :……………………………………………

JENIS USAHA/KOMODITAS :……………………………………………

ALAMAT :……………………………………………

NAMA KETUA KELOMPOK :……………………………………………

UMUR :……………………………………………

PENDIDIKAN :……………………………………………

Sebagai calon penerima penghargaan Ketahanan Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat

tahun 2019 untuk katagori LDPM dari Kab/Kota…………..

Dasar pengusulan adalah hasil penilaian Tim Penilai Ketahanan Pangan Kab/Kota

……………………………… dimana kelompok tersebut diatas memperoleh nilai tertinggi

untuk katagori tersebut.

…………………., …………….. 2019

Yang Mengusulkan

Kepala …..…….. …………………….

(OPD yang menangani Ketahanan Pangan Kab/Kota)

…………………………………………

NIP…………………………………

pemerintah daerah provinsi jawa barat dinas...

Documents