pemerintah daerah kabupaten blora catatan atas …

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN

2018

Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan

Keuangan

11


PERIODE

1 JANUARI SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, maka Kepala

Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi

Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE),

Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora memiliki maksud dan

tujuan sesuai yang diamanatkan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu:

a. Menyediakan informasi mengenai penerimaan pada periode berjalan

kaitannya dengan seluruh alokasi pengeluaran.

b. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya

ekonomi dan alokasinya, disesuaikan dengan anggaran yang telah

ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.

c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan pembangunan serta hasil-hasil yang telah

dicapai.

d. Menyediakan informasi mengenai cara-cara yang ditempuh Pemerintah

Kabupaten Blora dalam rangka mendanai seluruh kegiatannya dan

mencukupi kebutuhan kasnya.

e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi

Pemerintah Kabupaten Blora berkaitan dengan sumber-sumber

penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk

yang berasal dari pungutan pajak maupun pinjaman.

f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan

Pemerintah Kabupaten Blora sebagai akibat kegiatan yang dilakukan

selama periode berjalan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan

prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya

sumber daya yang dibutuhkan dan dihasilkan untuk operasi yang

berkelanjutan, serta resiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan

keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai

dengan anggaran;

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan

ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.




2018


Keuangan

12

Sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 disusun berdasarkan SAP Berbasis

Akrual, terdiri dari 7 (tujuh) laporan yang terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok

yaitu:

a. Laporan Pelaksanaan Anggaran (budgetary reports), yang terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (SAL)

b. Laporan Financial (financial reports), yang terdiri dari Neraca, Laporan

Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE);

c. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan

informasi realisasi pendapatan–LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA,

pembiayaan dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing

diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang

menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang

terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL terakhir.

Neraca, adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu

entittas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Laporan Operasional (LO) adalah laporan yang menyajikan informasi

mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang

tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari

suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode

sebelumnya.

Laporan Arus Kas (LAK) adalah laporan yang menyajikan informasi

mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu

periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) adalah laporan yang menyajikan

informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal,

surplus/defisit–LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah laporan yang menyajikan

informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos

yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca, LO, LPE dan LAK dalam rangka

pengungkapan yang memadai.




2018


Keuangan

13

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah,

yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan

Keuangan Badan Layanan Umum;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan APBD Tahun

2019;

16. Peraturan Bupati Blora Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintahan Kabupaten Blora;

17. Peraturan Bupati Blora Nomor 53 Tahun 2015 tentang Kebijakan

Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Blora;

18. Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran

Perubahan APBD Tahun 2019.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan




2018


Keuangan

14

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten

Blora Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat penjelasan umum mengenai maksud dan tujuan penyusunan

laporan keuangan dan sistematika penulisan catatan atas laporan

keuangan Pemerintah Kabupaten Blora.

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian

Kinerja Keuangan

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan

landasann penyusunan APBD dan perkembangannya dalam

Perubahan APBD sampai akhir tahun dibandingkan dengan periode

yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.. Selain itu, memuat

juga kebijakan keuangan yang ditetapkan dan pencapaian target

kinerja APBD berdasarkan urusan Pemerintah dalam tahun 2019.

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat penjelasan mengenai ikhtisar realisasi pencapaian target

kinerja keuangan pemerintah daerah serta hambatan dan kendala

yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Memuat informasi tentang (i) entitas akuntansi/entitas pelaporan

keuangan, (ii) basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan

keuangan daerah, (iii) basis pengukuran atas penyusunan pos-pos

laporan keuangan daerah, dan (iv) penerapan kebijakan akuntansi

berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Memuat penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan pemerintah

daerah yang terdiri dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA),

Laporan Perubahan Saldo Anggran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan

Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan

Ekuitas (LPE).

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Memuat informasi non keuangan yang belum diungkapkan dalam

bagian manapun dalam Laporan Keuangan.

Bab VII Penutup

DAFTAR LAMPIRAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BLORA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018


Keuangan

13

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN IKHTISAR

PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro Kabupaten Blora

a. Lapangan Usaha Unggulan

Indikator penting perekonomian di suatu daerah dalam suatu periode

tertentu salah satunya dapat diketahui dari data Produk Domestik Regional Brutto

(PDRB), baik atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga

konstan (PDRB ADHK). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan

oleh seluruh unit usaha pada suatu daerah atau merupakan jumlah nilai barang

dan jasa akhir (netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain itu nilai

PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh

seluruh faktor produksi dan mengetahui kondisi struktur perekonomian

Kabupaten Blora. PDRB atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Blora Tahun 2018

sebesar 24.137,91 milyar rupiah meningkat jika dibandingkan Tahun 2017 yang

mencapai 21.797,10 milyar rupiah. Sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan

(tahun dasar 2010) pada Tahun 2018 sebesar 17.607,94 milyar rupiah meningkat

dibandingkan Tahun 2017 yang mencapai 16.843,36 milyar rupiah, sehingga

tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora Tahun 2018 sebesar 4,40%.

Adapun perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2014-2018 dapat

dilihat pada Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Perkembangan PDRB Kabupaten Blora Tahun 2014-2018

Tahun

PDRB adhb PDRB adhk Jumlah

Penduduk Tengah Tahun (jiwa)

PDRB adhk per kapita

Nilai

(Rp. Juta)

Nilai

(Rp. Juta)

Pertumbuhan (%)

Nilai

(Rp. Juta)

2014 15.101.975,26 12.227.201,29 4,39 846.407 14.446.015,34

2015 16.368.347,06 12.882.587,70 5,36 850.229 15.151.903,43

2016 19.993.647,30 15.913.432,03 23,53 854.068 18.632.511,74

2017 21.797.101,52 16.843.360,54 5,84 862.301 19.533.040,71

2018 24.137.910,0 17.607.940,0 4,40 862.110 20.448.350,0

Dilihat dari sektor penunjang PDRB ADHB Tahun 2018, lapangan usaha

pertanian, kehutanan dan perikanan masih menjadi penyumbang PDRB tertinggi

yakni mencapai 22,91%, kemudian disusul oleh Pertambangan dan Penggalian

dengan nilai sebesar 25,24% kemudian disusul perdagangan Besar dan Eceran;

Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 15,05%.

Perkembangan distribusi PDRB ADHB di Kabupaten Blora dapat dilihat

pada Tabel 2.2 berikut ini :



Keuangan

14

Tabel 2.2

Distribusi PDRB ADHB Kabupaten Blora Tahun 2014-2018 (%)

Kate

Gori Klasifikasi Lapangan Usaha

Tahun

2014 2015 2016 2017 2018

A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 27,84 28,28 24,51 23,30 22,91

B Pertambangan dan Penggalian 14,67 14,06 23,31 24,12 25,24

C Industri Pengolahan 11,28 10,83 9,67 9,80 9,74

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06

E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,04 0,04 0,04 0,04 0,03

F Konstruksi 4,26 4,40 3,98 4,08 4,1

G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

16,42 16,47 15,15 15,16 25,24

H Transportasi dan Pergudangan 2,75 2,86 2,56 2,61 2,46

I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

3,41 3,52 3,21 3,24 3,12

J Informasi dan Komunikasi 1,10 1,09 0,96 0,97 1,06

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,19 3,30 3,00 3,04 2,92

L Real Estate 1,37 1,40 1,23 1,22 1,2

M, N Jasa Perusahaan 0,29 0,31 0,28 0,28 0,3

O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

3,76 3,83 3,42 3,30 3,12

P Jasa Pendidikan 6,43 6,37 5,76 5,86 5,54

Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,95 0,99 0,87 0,87 0,86

R,S,T,U

Jasa lainnya 2,15 2,17 2,00 2,03

2

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DENGAN MINYAK BUMI

100 100 100 100 100

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah, 2019

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2018 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blora tercatat sebesar

4,40%. Pertumbuhan tersebut mengalami perlambatan yang cukup signifikan jika

dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 yang sebesar

5,84%. Walaupun mengalami penurunan yang cukup tajam, namun pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Blora masih lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi

di Jawa Tengah yang hanya sebesar 5,32%.

Dalam sektor investasi, jumlah investor yang menanamkan modalnya di

Kabupaten Blora mengalami penurunan yang sangat signifikan, dari 829 Investor

pada tahun 2017 menjadi 349 investor pada tahun 2018. Hal ini secara otomatis

berdampak pada nilai investasi, dimana investasi pada tahun 2018 mengalami

penurunan sebesar 48,98% dibandingkan dengan nilai investasi pada tahun 2017.



Keuangan

15

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah besarnya belanja

modal yang dianggarkan dan direalisasikan oleh pemerintah daerah. Pada tahun

2018 diperkirakan nilai belanja modal Pemerintah Kabupaten Blora sebesar

Rp499.439.779.133,00 meningkat sebesar 18,67% dibandingkan nilai belanja

modal dalam APBD tahun 2017 dengan nilai Rp 420.864.556.022,00.

Grafik 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blora

Tahun 2013-2017

c. Laju Inflasi

Indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai barometer dalam

mengukur kinerja perekonomian adalah inflasi. Inflasi digunakan sebagai salah

satu indikator untuk mengetahui kondisi kestabilan harga barang dan jasa. Inflasi

berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan inflasi yang

terlalu tinggi tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi riil yang signifikan

akan menyebabkan kondisi stagflasi, yaitu menurunnya kemampuan daya beli

masyarakat. Berdasarkan perkembangan harga selama tahun 2018, kondisi

inflasi di Kabupaten Blora cukup terkendali. Kondisi tersebut dikonfirmasi oleh

capaian inflasi Kabupaten Blora yang dirilis Badan Pusat Statistik yaitu sebesar

2,78%. Angka tersebut mengalami penurunan bila dibanding dengan nilai inflasi

tahun 2017 yang sebesar 2,98%. Selain itu nilai inflasi Kabupaten Blora tersebut

juga lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai inflasi Provinsi Jawa Tengah

yaitu sebesar 2,82%. Menurunnya inflasi Kabupaten Blora selama tahun 2018

merupakan bentuk keberhasilan Pemerintah Kabupaten Blora menjaga stabilitas

harga barang dan jasa di Kabupaten Blora.

Kondisi inflasi Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional

terangkum dalam tabel berikut:



Keuangan

16

Tabel 2.2

Inflasi Kabupaten Blora dan Nasional Tahun 2016-2018

Tahun Blora Jawa Tengah Nasional

2016 2,14 2,36 3,02

2017 2,98 3,71 3,61

2018 2,78 2,98 3,13

Sumber: Blora Dalam Angka 2018

2.2. Kebijakan Keuangan Kabupaten Blora

Kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengelola APBD

Tahun Anggaran 2019 meliputi hal sebagai berikut:

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan anggaran pendapatan merupakan salah satu upaya untuk

mencapai target pendapatan daerah dalam rangka memperkuat pelaksanaan

pembangunan daerah guna merealisasikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang

diinginkan.

Pendapatan daerah Kabupaten Blora meliputi Pendapatan Asli Daerah

(PAD), Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah. Sedangkan Dana Perimbangan meliputi Dana Bagi Hasil

Pajak/Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta

Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Pendapatan Bagi

Hasil Pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, Dana Penyesuaian, dan

Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya.

Adapun arah kebijakan dalam peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Blora yang

masih terus dilaksanakan adalah:

a. Inventarisasi dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perbaikan

sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah, penyesuaian tarif

pajak dan retribusi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b. Memperbaiki tarif pajak dan retribusi daerah dengan mempertimbangkan daya

beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan perbaikan pelayanan kepada

masyarakat, seperti Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pajak

Daerah, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan

Parkir Di Tepi Jalan Umum.

c. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan dan investasi melalui

pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).

d. Optimalisasi pengelolaan BUMD dalam rangka peningkatan deviden atas laba

yang dicapai dengan penyertaan modal.

e. Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur pendapatan.



Keuangan

17

f. Pengembangan fasilitas, sarana dan prasarana untuk meningkatkan investasi dan

sumber-sumber pendapatan baru.

g. Evaluasi dan reformulasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi

menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan

daerah.

h. Melakukan pendekatan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang

mengelola sumber daya alam di Kabupaten Blora untuk membantu peningkatan

PAD diluar dana bagi hasil yang telah didistribusikan oleh Pemerintah Pusat.

i. Melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah bekerjasama dengan

pihak ketiga sehingga dapat diketahui potensi riil dalam penggalian PAD.

j. Intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sehingga dapat

mencapai target yang telah ditetapkan.

k. Peningkatan kualitas pelayanan pajak/retribusi melalui pemanfaatan Teknologi

Informasi (TI) dan sarana prasarana, pengembangan basis data dan potensi

pajak dan retribusi daerah;

l. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pengelola pajak dan retribusi daerah.

m. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli

daerah.

n. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk

mendorong peningkatan pendapatan dana perimbangan dari pemerintah pusat

dan bantuan keuangan provinsi.

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan Tahun 2019

dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan

APBD Perubahan Tahun 2019

No

URAIAN APBD 2018 APBD Perubahan

2019

1 PENDAPATAN DAERAH

1.1 Pendapatan Asli Daerah 199.199.813.000,00 218.052.934.811,00

1.1.1 Pajak Daerah 50.083.488.000,00 53.846.000.000,00

1.1.2 Retribusi Daerah 9.145.761.000,00 9.661.955.000,00

1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

12.124.000.000,00 13.780.000.000,00

1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 127.846.564.000,00 140.764.979.811,00

1.2 Dana Perimbangan 1.398.565.930.000,00 1.497.944.208.000,00

1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

132.833.448.000,00 147.660.140.000,00

1.2.2 Dana Alokasi Umum 926.754.302.000,00 966.572.992.000,00

1.2.3 Dana Alokasi Khusus 338.978.180.000,00 383.711.076.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 545.871.316.677,00 554.556.799.677,00

1.3.1 Hibah 82.490.294.677,00 99.267.188.677,00



Keuangan

18

No


2019

1.3.2 Bagi hasil pajak propinsi dan pemda lainnya 100.893.835.000,00 106.000.000.000,00

1.3.3 Dana penyesuaian otonomi khusus 26.250.000.000,00 34.200.765.000,00

1.3.4 Bantuan keuangan provinsi dan pemda lainnya

106.503.350.000,00 46.835.000.000,00

1.3.5 Dana desa 229.733.837.000,00 268.253.846.000,00

Jumlah Pendapatan 2.143.637.059.677,00 2.270.553.942.488,00

2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah digunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangannya. Belanja daerah terdiri dari

urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu

yang dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Belanja daerah disusun berlandaskan pada prestasi kerja

yaitu berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan pada azas umum pengelolaan

keuangan daerah seperti tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif,

efesien, ekonomis, transparan dan bertanggungjawab serta memperhatikan azas

keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Adapun kebijakan pengalokasian belanja daerah Kabupaten Blora adalah sebagai

berikut.

1. Belanja daerah diprioritaskan untuk pengalokasian belanja yang bersifat wajib

dan mengikat serta prioritas utama, selanjutnya belanja langsung untuk program

prioritas pembangunan termasuk pelaksanaan fungsi penunjang urusan

pemerintahan dan sisanya dialokasikan untuk belanja tidak langsung diluar

belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama.

2. Belanja tidak langsung dialokasikan untuk belanja pegawai (belanja gaji dan

tunjangan, serta mempertimbangkan juga tunjangan tambahan penghasilan yang

dievaluasi berdasarkan pendapatan daerah), bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa, belanja tidak terduga dan belanja

bantuan keuangan kepada propinsi/Kab/Kota dan pemerintahan desa, belanja

hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja tidak langsung merupakan belanja

yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

3. Belanja Langsung diarahkan untuk pencapaian prioritas daerah tahun 2019,

serta memperhatikan alokasi fungsi urusan pemerintahan dan pelaksanaan

fungsi penunjang urusan pemerintahan. Pengalokasian anggaran pada urusan

wajib berkaitan dengan pelayanan dasar memperhatikan pemenuhan Standar

Pelayanan Minimal (SPM) sesuai kewenangan kabupaten yang diatur dalam

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan APBD

Perubahan Tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:



Keuangan

19

Tabel 2.4

Struktur Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

No


2019

2 BELANJA DAERAH

2.1 Belanja Tidak Langsung 1.216.725.976.284,00 1.307.788.777.664,00

2.1.1 Belanja Pegawai 818.037.947.284,00 851.251.717.188,00

2.1.2 Belanja Bunga - 0,00

2.1.3 Belanja Subsidi - 0,00

2.1.4 Belanja Hibah 29.330.200.000,00 31.358.805.976,00

2.1.5 Belanja Bantuan Sosial 1.829.500.000,00 4.544.000.000,00

2.1.6 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa

6.038.000.000,00 6.758.000.000,00

2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kabupaten dan Pemerintahan Desa serta Partai Politik

360.740.329.000,00 413.376.254.500,00

2.1.8 Belanja Tidak Terduga 750.000.000,00 500.000.000,00

2.2 Belanja Langsung 986.396.762.155,00 1.020.127.206.742,00

2.2.1 Belanja Pegawai 123.073.885.138,00 126.922.303.400,00

2.2.2 Barang Jasa 323.024.357.315,00 385.553.871.811,00

2.2.3 Modal 540.298.519.702,00 507.651.031.531,00

Jumlah Belanja 2.203.122.738.439,00 2.327.915.984.406,00

2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan keseluruhan dari transaksi keuangan

pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau

akan diterima kembali, dimana dalam penganggarannya dimaksudkan untuk

menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan

antara lain dapat berasal dari SiLPA tahun sebelumnya, hasil divestasi (dana

bergulir) atau pinjaman daerah. Sementara pengeluaran pembiayaan antara lain

digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh

tempo.

a. Kebijakan Pembiayaan Penerimaan

Pada tahun 2019 Kabupaten Blora merencanakan penerimaan pembiayaan,

karena adanya rencana pengembalian atas dana bergulir.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2019 direncanakan adanya pengeluaran pembiayaan yaitu atas

penyertaan modal kepada BUMD/Perusda berdasarkan Peraturan Daerah yang

telah ditetapkan.



Keuangan

20

Rasio SiLPA terhadap Total Belanja Daerah diharapkan akan semakin turun.

Kebijakan yang ditempuh dalam rangka mengatasi defisit anggaran tersebut adalah

dengan memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran

(SiLPA) pada tahun lalu.

Dalam rangka menutup defisit anggaran tersebut dilakukan dengan

pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran

pembiayaan. Adapun gambaran skema pembiayaan Pemerintah Kabupaten Blora

untuk tahun 2018 dan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Struktur Pembiayaan Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 dan

APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019

No


2019

3 PEMBIAYAAN DAERAH

3.1 Penerimaan Pembiayaan 63.485.678.762,00 63.862.041.918,00

3.1.1 Penggunaan SiLPA 63.485.678.762,00 63.803.904.218,00

3.1.2 Penerimaan Kembali Dana Bergulir 0,00 58.137.000,00

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 4.000.000.000,00 6.500.000.000,00

3.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 4.000.000.000,00 6.500.000.000,00

Pembiayaan Netto 59.485.678.762,00 57.362.041.918,00

3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

- -

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan arah kebijakan Nasional, Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2019, isu strategis Kabupaten Blora, prioritas dalam RPJMD

Kabupaten Blora Tahun 2016-2021 dan penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD

Kabupaten Blora, maka Prioritas Belanja Daerah pada tahun 2019 yang mengacu

pada prioritas pembangunan dengan arah kebijakan yaitu : Meningkatkan kualitas

tata kelola pemerintah yang efektif, akuntabel dan bebas KKN, didukung

pengembangan ekonomi lokal dan pemerataan infrastruktur wilayah. Dan

selanjutnya dirumuskan secara terperinci ke dalam sasaran dan fokus pembangunan

adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas

KKN dengan fokus pembangunan antara lain :

a. Peningkatan kinerja birokrasi.

b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara.

c. Peningkatan kualiyas pelayanan publik melalui tersusunnya Indeks

Kepuasan Masyarakat (IKM), SOP dan SPP di masing-masing unit

pelayanan.

d. Pemanfaatan TIK dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola

pemerintahan.



Keuangan

21

e. Penegakan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban

umum.

2. Pengembangan ekonomi lokal, dengan fokus pembangunan antara lain :

a. Pemberdayaan UMKM.

b. Pengembangan destinasi pariwisata.

c. Pengembangan produk unggulan daerah.

d. Peningkatan keterkaitan antar usaha ekonomi.

3. Pemerataan infrastruktur wilayah dengan fokus pemerataan pembangunan dan

peningkatan aksesbilitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana dan

prasarana persampahan, penerangan jalan umum dan penanganan perbaikan

infrastruktur akibat bencana alam antara lain :

a. Peningkatan sarana dan prasarana wilayah.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.

c. Peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan.

d. Penataan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

e. Pembangunan sarana dan prasarana desa kawasan hutan.

4. Percepatan pengentasan kemiskinan dengan fokus pembangunan penurunan

angka kemiskinan melalui :

a. Pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat.

b. Peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui

pendayagunaan sumber daya lokal yang potensial.

c. Verifikasi dan validasi masyarakat miskin.

5. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu dengan fokus

pembangunan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, peningkatan

kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, peningkatan akses

pelayanan, terutama bagi masyarakat tidak mampu di setiap jenjang pendidikan

antara lain :

a. Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

b. Peningkatan sarana prasarana pendidikan.

c. Peningkatan kualitas pendidikan berkarakter.

d. Pelaksanaan wajib belajar 9 (sembilan) tahun melalui beasiswa siswa

berprestasi, penyelenggaraan kejar paket A, B, C.

e. Peningkatan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.

6. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan sarana prasarana

kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, dengan

fokus pembangunan antara lain :

a. Pelatihan, bimbingan teknis dan pendidikan formal bagi tenaga

kesehatan/non kesehatan.

b. Peningkatan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis.

c. Peningkatan mutu pelayanan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit.

d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

e. Peningkatan perbaikan gizi masyarakat.

7. Penciptaan iklim politik yang kondusif, melalui :

a. Peningkatan wawasan kebangsaan dan bela Negara.



Keuangan

22

b. Peningkatan pemahaman politik kepada masyarakat.

c. Peningkatan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum.

Prioritas belanja daerah dimaksud dilaksanakan oleh beberapa Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dengan berbagai bidang yang terlibat didalamnya seperti

dalam prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan yang bermutu, OPD

yang terlibat antara lain Dinas Pendidikan dan Dinporabudpar. Keterpaduan

masing-masing OPD dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya

sangat berperan dalam pencapaian indikator target kinerja. untuk itu sinkronisasi,

komunikasi dan koordinasi oleh masing-masing OPD dalam pencapaian target

sangat diperlukan. Dengan sinkronisasi dimaksud, maka penggunaan sumber daya

dapat dilaksanakan secara optimal sehingga prinsip efisiensi dan efektifitas dalam

pencapaiannya dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang dimiliki.

Kinerja pelaksanaan APBD dipengaruhi oleh beberapa permasalahan,

pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang

masih belum stabil sehingga belum memungkinkan untuk menaikkan tarif

pajak/retribusi dan sumber pembiayaan daerah yang besar masih bersumber dari

dana perimbangan sehingga daerah harus tetap meningkatkan konsultasi, koordinasi

yang terkait dengan dana perimbangan. Penerapan peraturan perundang-undangan

yang baru dan keterbatasan SDM juga mempengaruhi terhadap pelaksanaan APBD

Tahun 2019.

2.3.2.2 Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang secara langsung terkait dengan

suatu program dan kegiatan. Lebih rinci belanja langsung yang dilaksanakan

berdasarkan urusan dan bidang adalah sebagai berikut :

a. Urusan Wajib

Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas

kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah untuk

mewujudkan peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial

dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

b. Urusan Pilihan

Urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Blora adalah

urusan pilihan yang secara nyata berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, kekhasan dan keunggulan daerah. Bidang yang dilaksanakan

Pemerintah Kabupaten Blora yaitu kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian,

perdagangan, perindustrian, ketransmigrasian.


Catatan atas Laporan Keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 24

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja APBD Kabupaten Blora tahun

anggaran 2019 menurut urusan pemerintahan daerah diuraikan sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

Realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Blora Periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2.240.970.020.081,00. Dengan

anggaran perubahan sebesar Rp2.270.553.942.488,00, maka prosentase realisasi terhadap

anggaran adalah sebesar 98,70%. Adapun realisasi pencapaian pendapatan selama tahun

2019 dapat diuraikan sebagai berikut :

Uraian 2019 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Realisasi (Rp)

Pendapatan Asli Daerah 218.052.934.811,00 246.863.066.484,00 113,21 203.182.795.054,00

- Pendapatan Pajak

Daerah

53.846.000.000,00 61.320.811.636,00 113,88 53.816.734.848,00

- Pendapatan Retribusi

Daerah

9.661.955.000,00 9.265.329.919,00 95,89 8.638.971.957,00

- Pendapatan Hasil

Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang Dipisahkan

13.780.000.000,00 13.805.331.392,00 100,18 8.112.978.480,00

- Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang Sah

140.764.979.811,00 162.471.593.537,00 115,42 132.614.109.769,00

Pendapatan Transfer 1.684.979.973.000,00 1.631.536.944.197,00 96,52 1.607.847.575.930,00

- Dana Bagi Hasil Pajak 102.983.374.000,00 81.955.082.770,00 79,58 98.847.733.591,00

- Dana Bagi Hasil Bukan

Pajak (SDA)

44.676.766.000,00 37.893.211.206,00 84,82 17.015.980.402,00

- Dana Alokasi Umum 966.572.992.000,00 966.559.787.000,00 100,00 926.682.649.031,00

- Dana Alokasi khusus 383.711.076.000,00 355.308.379.286,00 92,60 333.004.046.384,00

- Dana Penyesuaian 34.200.765.000,00 34.200.765.000,00 100,00 26.250.000.000,00

- Pendapatan Bagi Hasil

Pajak

106.000.000.000,00 111.276.869.935,00 104,98 102.733.000.522,00

- Pendapatan Bagi Hasil

Lainnya

46.835.000.000,00 44.342.849.000,00 94,68 103.314.166.000,00



Uraian 2019 2018


Lain-lain Pendapatan

Yang Sah

367.521.034.677,00 362.570.009.500,00 98,65 309.641.063.983,00

- Pendapatan Hibah 99.267.188.677,00 94.316.163.500,00 95,01 79.907.226.983,00

- Pendapatan Dana Desa 268.253.846.000,00 268.253.846.000,00 100,00 229.733.837.000,00

JUMLAH 2.270.553.942.488,00 2.240.970.020.181,00 98,70 2.120.654.753.233,00

b. BELANJA & TRANSFER

Realisasi belanja dan transfer Pemerintah Kabupaten Blora periode 1 Januari sampai

dengan 31 Desember tahun 2019 adalah sebesar Rp2.201.539.935.903,00 dengan

prosentase sebesar 94,57% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu sebesar

Rp2.327.915.984.406,00. Realisasi belanja dan transfer secara keseluruhan dapat

diuraikan dalam tabel berikut.

Uraian 2019 2018


BELANJA OPERASI 1.813.006.952.875,00 1.728.710.689.895,00 95,35 1.611.247.782.326,00

- Belanja Pegawai 978.174.020.588,00 924.532.293.909,00 94,52 907.414.544.888,00

- Belanja Barang 385.553.871.811,00 357.028.347.986,00 92,60 306.144.209.238,00

- Belanja Hibah 31.358.805.976,00 29.535.200.000,00 94,18 35.541.525.200,00

- Belanja Bantuan Sosial 4.544.000.000,00 4.255.000.000,00 93,64 1.436.500.000,00

- Belanja Bantuan

Keuangan 413.376.254.500,00 413.359.848.000,00 100 360.711.003.000,00

BELANJA MODAL 507.651.031.531,00 466.887.346.008,00 91,97 499.439.779.133,00

- Belanja Tanah 18.079.540.000,00 13.969.177.820,00 77,27 1.291.794.500,00

- Belanja Peralatan dan

Mesin

109.615.724.336,00 89.508.670.291,00 81,66 83.619.034.319,00

- Belanja Gedung dan

Bangunan

137.971.822.631,00 134.689.914.700,00 97,62 136.540.415.855,00

- Belanja Jalan, Irigasi dan

Jaringan

239.010.069.964,00 225.917.880.879,00 94,52 273.758.728.009,00

- Belanja Aset Tetap

Lainnya

2.820.874.600,00 2.664.601.954,00 94,46 4.033.333.450,00

- Belanja Aset Lainnya 153.000.000,00 137.100.364,00 89,61 196.473.000,00

BELANJA TIDAK

TERDUGA

500.000.000,00 0,00 0,00 0,00

- Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00



Uraian 2019 2018


TRANSFER 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 87,92 5.788.000.000,00

- Bagi Hasil Retribusi 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 87,92 5.788.000.000,00

Jumlah 2.327.915.984.406,00 2.201.539.935.903,00 94,35 2.116.475.561.459,00

Adapun ikhtisar realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah dapat diuraikan

sebagai berikut :

NO URUSAN PEMERINTAHAN OPD PENGAMPU

CAPAIAN URUSAN

PEMERINTAHAN

KINERJA

(%)

KEUANGAN (Rp)

A. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

1. Pendidikan Dinas Pendidikan 94,72 700.343.831.112,00

2. Kesehatan Dinas Kesehatan 91,89 194.121.468.235,00

RSUD Blora 91,78 85.566.843.226,00

RSUD Cepu 90,91 64.549.584.949,00

3. Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

93,49 193.785.532.331,00

4. Perumahan Rakyat dan

Kawasan Pemukiman

Dinas Perumahan,

Pemukiman dan

Perhubungan

92,83 89.589.260.892,00

5. Ketentraman dan Ketertiban

Umum Serta Perlindungan

Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja 97,31 9.631.108.397,00

6. Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

93,95 6.872.064.185,00

Badan Penanggulangan

Bencana Daerah

53,05 4.101.184.742,00

JUMLAH 89,53 1.348.560.878.069,00




CAPAIAN URUSAN

PEMERINTAHAN

KINERJA

(%) KEUANGAN (Rp)

B. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR

1. Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup 93,16 16.436.264.024,00

2. Administrasi Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

94,93 9.434.187.702,00

3. Pemberdayaan Masyarakat dan

Desa

Dinas Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

96,39 7.955.290.148,00

4. Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian

Penduduk dan Keluarga

Berencana

95,01 13.215.513.160,00

5. Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan

Informatika

97,37 7.342.517.150,00

6. Penanaman Modal Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

97,85 6.693.961.309,00

7. Kepemudaan dan Olah Raga Dinas Kepemudaan, Olah

Raga, Kebudayaan dan

Pariwisata

96,74 17.849.411.038,00

8. Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan Daerah

96,98 14.929.183.415,00

JUMLAH 94,88 93.856.327.946,00


CAPAIAN URUSAN

PEMERINTAHAN

KINERJA

(%)

KEUANGAN (Rp)

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan Dinas Peternakan dan

Perikanan

98,22 14.120.893.815,00

2. Pangan Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan

94,02 29.661.175.838,00

3. Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah

Dinas Perdagangan

Koperasi dan Usaha Kecil

Menengah

96.62 31.977.211.381,00

4. Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan

Tenaga Kerja

86,41 12.787.289.516,00

JUMLAH 98,22 88.546.570.550,00




CAPAIAN URUSAN

PEMERINTAHAN

KINERJA

(%)

KEUANGAN (Rp)

D. FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

1. Pengawasan Inspektorat Daerah 91,20 9.691.076.107,00

2. Perencanaan BAPPEDA 94,42 12.044.600.317,00

3. Keuangan BPPKAD 92,94 18.135.013.372,00

PPKD 99,25 453.091.948.000,00

4. Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah 88,65 12.840.730.050,00

5. Administrasi Pemerintahan DPRD 77,35 18.750.502.866,00

Kepala Daerah & Wakil 97,57 762.530.416,00

Sekretariat Daerah 93,04 41.684.023.127,00

Sekretariat DPRD 95,80 27.477.257.393,00

Kec. Blora 98,46 18.304.768.711,00

Kec. Jati 93,82 2.085.324.905,00

Kec. Todanan 94,63 2.357.173.680,00

Kec. Kedungtuban 90,85 2.232.363.603,00

Kec. Jepon 98,68 3.977.573.283,00

Kec. Sambong 96,00 2.074.278.453,00

Kec. Bogorejo 93,65 3.248.410.767,00

Kec. Cepu 98,40 10.762.453.845,00

Kec. Kunduran 99,40 5.957.672.592,00

Kec. Ngawen 97,01 4.524.560.851,00

Kec. Banjarejo 86,50 2.086.698.475,00

Kec. Japah 98,02 2.368.519.355,00

Kec. Randublatung 95,51 4.530.292.133,00

Kec. Jiken 96,67 3.017.776.807,00

Kec. Tunjungan 97,08 2.258.699.255,00

Kec. Kradenan 96,11 1.814.329.530,00

Kantor Kesatuan Bangsa

dan Politik

95,18 4.497.581.445,00

JUMLAH 94,87 670.576.159.338,00



C. PEMBIAYAAN

Realisasi pembiayaan Pemerintah Kabupaten Blora periode 1 Januari sampai dengan

31 Desember tahun 2019 dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian 2019 2018


PENERIMAAN

PEMBIAYAAN

63.862.041.918,00 63.922.107.092,00 100,09 63.608.030.710,00

Penggunaan (SILPA) 63.803.904.218,00 63.802.556.826,00 100,00 63.485.678.762,00

Penerimaan Kembali Dana

Bergulir

58.137.700,00 119.550.266,00 205,63 122.351.948,00

PENGELUARAN

PEMBIAYAAN

6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 84,61 4.000.000.000,00

Penyertaan Modal 6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 84,61 4.000.000.000,00

3.2. Hambatan, Kendala dan Upaya Pencapaian Target

a. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam

pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut :

1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang kewajiban pembayaran pajak dan

retribusi daerah;

2) Keterbatasan personil dalam pengelolaan dan penarikan pajak daerah;

3) Kurangnya sarana dan prasarana dalam upaya intensifikasi pajak dan retribusi

daerah.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengatasi hambatan

tersebut diatas antara lain :

1) Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pajak dan retribusi daerah;

2) Optimalisasi personil melalui peningkatan keterampilan aparat pemungut pajak

dan retribusi daerah;

3) Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan penerapan transaksi non tunai

dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah.

b. Hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam

pencapaian target belanja antara lain :

1) Perangkat Daerah kurang memahami perencanaan belanja terutama pada

penyesuaian belanja dengan rekening belanja, sehingga menunda pencairan dana

dan pencairan menumpuk di akhir tahun atau setelah perubahan APBD;

2) Perangkat Daerah kurang disiplin dalam mengajukan pencairan dana program

kegiatan sesuai anggaran kas yang ditetapkan sehingga mengakibatkan

tertundanya pencairan dana dan pelaksanaan kegiatan menumpuk di akhir tahun.

3) Perubahan peraturan teknis terkait pelaksanaan belanja daerah.



Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam mengatasi hambatan

tersebut diatas antara lain :

1) Meningkatkan pemahaman aparatur perencana dan penganggaran dalam

merumuskan bentuk kegiatan dibandingkan dengan pola penganggaran;

2) Memberikan pengakuan atas capaian prestasi bagi Perangkat Daerah yang telah

disiplin dalam pelaksanaan anggaran;

3) Sosialisasi dan bimbingan teknis tentang peraturan baru yang berkaitan dengan

pengelolaan keuangan.



BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Blora merupakan Entitas Pelaporan, yang menurut peraturan

perundang-undangan wajib menyajikan Laporan Keuangan Daerah. Sedangkan organisasi

perangkat daerah merupakan Entitas Akuntansi, yang menurut peraturan perundang-

undangan wajib menyampaikan Laporan Keuangan perangkat daerah.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora terdapat 44 (empat puluh empat)

perangkat daerah sebagai Entitas Akuntansi.

4.2. Kebijakan Akuntansi Desentralisasi

Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pelaksanaan tentang APBD telah

ditetapkan Peraturan Bupati Blora Nomor 15 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Kabupaten Blora sebagai pelaksanaannya.Dalam Undang-undang No. 17 Tahun

2003 Keuangan Negara dan Permendagri No. 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua

Atas Permendagri No. 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

mengamanatkan agar Kepala Daerah menyusun laporan keuangan secara komprehensif,

antara lain termasuk neraca pemerintah daerah. Untuk dapat menyusun neraca di tingkat

pemerintah daerah, maka PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

mengamanatkan agar Kepala OPD selaku pengguna anggaran menyusun laporan keuangan

yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan dan selanjutnya Laporan Keuangan

OPD tersebut dikonsolidasikan di tingkat kabupaten untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Daerah yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan

Catatan atas Laporan Keuangan.

4.3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten

Blora adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan

ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk

memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas

Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang

mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum

dikeluarkan dari Rekening Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak

luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun

berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada

saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta

belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari

Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan



dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan

berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas

diterima atau dibayar.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

✓ Definisi

Pendapatan-LO adalah hak Entitas Pelaporan yang diakui sebagai penambah ekuitas

dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang

menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak Entitas Pelaporan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Entitas

Pelaporan.

✓ Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui :

a. pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan dan telah disetorkan ke Kas

Umum Daerah pada hari kerja yang ditentukan.

b. Dalam hal Pendapatan disetor pada hari Sabtu diluar hari libur nasional, maka

diakui sebagai Pendapatan pada hari Sabtu dan BUD mencatat pada hari kerja

berikutnya.

c. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan Entitas Akuntansi dan

sudah disetorkan ke Kas Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai

Pendapatan tahun berjalan, sedangkan pendapatan yang belum disetor ke Kas

Umum Daerah pada akhir tahun buku diakui sebagai pendapatan tahun

berikutnya.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan atau timbulnya hak untuk menagih pendapatan

yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan atau timbulnya hak

untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi atas pendapatan

atau adanya hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu

adanya penagihan.

✓ Pengukuran

a. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas brutto, yaitu dengan

membukukan penerimaan brutto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencatatan azas brutto dapat

dikecualikan dalam hal besaran pengurang terhadap jenis pendapatan-LRA

bersifat variabel.

b. Pengukuran atau penilaian transaksi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan

azas brutto, yaitu dengan tidak mencatat jumlah pendapatan setelah dikompensasi

dengan pengeluaran atau tidak mencatat pendapatan dengan nilai nettonya.



4.4.2. Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

✓ Definisi

a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah

yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran

bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode

pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

✓ Pengakuan

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah.

Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pada entitas akuntansi pengakuannya

terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh

pengguna anggaran.

Beban diakui pada saat:

a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain

ke Entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan tanpa harus diikuti keluarnya kas

umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang

belum dibayar oleh entitas akuntansi.

b. Terjadinya konsumsi barang/jasa :

1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya

kewajiban

2) konsumsi barang/jasa nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat

penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau

berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah

penyusutan atau amortisasi.

✓ Pengukuran

Pengeluaran belanja dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dari Rekening Kas Umum

Daerah. Pengeluaran belanja dalam bentuk barang/jasa dicatat sebesar nilai barang/

jasa yang diserahkan. Apabila dalam hasil acara serah terima tersebut tidak

dicantumkan nilai barang dan atau jasanya maka dapat dilakukan penaksiran atas

nilai barang dan atau jasa yang bersangkutan.

Beban dicatat sebesar:

a. Jumlah kas yang dibayarkan jika seluruh pengeluaran tersebut dibayar

pada periode berjalan.

b. Jumlah biaya periode berjalan yang harus dibayar pada masa yang akan datang.

c. Alokasi sistematis untuk periode berjalan atas biaya yang telah dikeluarkan.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

✓ Definisi

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten

Blora, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam



penganggaran Pemerintah Kabupaten Blora terutama dimaksudkan untuk menutup

defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

✓ Pengakuan

a. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Daerah.

b. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Daerah.

✓ Pengukuran

a. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto,

yaitu dengan membukukan penerimaan brutto dan tidak mencatat jumlah

nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

b. Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas brutto.

Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi

pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Aset

✓ Definisi

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah

sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau

sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun

masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non

keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-

sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

✓ Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui bertambah pada saat diterima dan berkurang pada saat

dikeluarkan oleh entitas pelaporan.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila

memenuhi salah satu kriteria :

a. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa

yang akan datang atas suatu investasi tersebut diperoleh Pemerintah Kabupaten

Blora.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengakuan hasil investasi jangka pendek berupa bunga deposito, bunga obligasi dan

deviden tunai (cash devidend) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai

pendapatan.

Kriteria pengakuan piutang adalah sebagai berikut :

a. Telah diterbitkan surat ketetapan dan atau;

b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.

Persediaan diakui bertambah pada saat :

a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh entitas pelaporan dan mempunyai

nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b. Diterima atau hak kepemilikannya dan atau kepenguasaannya berpindah.



Pencatatan persediaan dilakukan dengan :

a. Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya continues dan

membutuhkan kontrol yang besar. Pencatatan dilakukan setiap ada persediaan

yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu terupdate.

b. Metode Periodik, untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi,

pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak

mengupdate jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan

melakukan stock opname pada akhir periode.

✓ Pengukuran

Pengukuran dan Penilaian Kas dan Setara Kas :

a. Kas dan Setara Kas diukur dan dinilai sebesar nilai nominal.

b. Kas dan Setara kas dalam bentuk mata uang asing dinilai dengan menggunakan

kurs tengah Bank Indonesia pada saat tanggal pelaporan.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga seperti saham dan obligasi

jangka pendek (efek) dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila investasi jangka

pendek dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi

jangka pendek dinilai berdasarkan nilai wajar investasi jangka pendek pada tanggal

perolehan yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi

dinilai berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan untuk memperoleh investasi

jangka pendek. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham seperti deposito

jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito. Investasi jangka pendek dinilai

sebesar nilai wajar pada tanggal pelaporan. Perbedaan antara nilai wajar dengan nilai

tercatat diakui sebagai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam Laporan

Operasional.

Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang

yang belum dilunasi.

Besarnya prosentase penyisihan piutang ditetapkan sebagai berikut :

NO. UMUR PIUTANG KELOMPOK PROSENTASE

PENYISIHAN

1 0 (nol) s/d 1 (satu) bulan Lancar 0,5%

2 1 (satu) s/d 3 (tiga) bulan Tidak Lancar 10%

3 3 (tiga) s/d 12 (dua belas) bulan Diragukan 50%

4 Lebih dari 12 (dua belas) bulan Macet 100%

Persediaan disajikan sebesar :

a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.

b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.

c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir

diperoleh. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (first in first out), sehingga

persediaan akhir dihitung dari harga pembelian terakhir.



✓ Penyusutan Aset

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap dengan

metode garis lurus tanpa ada nilai residu dan dihitung pada semester berikutnya

setelah aset tersebut dicatat.

Penyusutan dilakukan terhadap :

a. Aset Tetap, berupa :

1. gedung dan bangunan;

2. peralatan dan mesin;

3. jalan, irigasi, dan jaringan; dan

4. aset tetap lainnya berupa alat musik modern.

b. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca, berupa :

1. perangkat lunak (software) ; dan

2. aset idle.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap:

a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah;

b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat; dan

c. Konstruksi dalam pengerjaan.

Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari

Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula sebagai

berikut :

Nilai yang dapat disusutkan

Penyusutan per periode = -------------------------------------

Masa Manfaat

TABEL MASA MANFAAT ASET TETAP

KODE BARANG URAIAN MASA MANFAAT (TAHUN)

02.02 ALAT BESAR

02.02.01.00.00 ALAT BESAR DARAT 10

02.02.02.00.00 ALAT BESAR APUNG 8

02.02.03.00.00 ALAT BANTU 7

02.03 ALAT ANGKUTAN

02.03.01 00.00 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR 7

02.03.02.00.00 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR 2

02.03.03.00.00 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR 10

02.03.04.00.00 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR 3

02.03.05.00.00 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA 20




02.04 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR

02.04.01.00.00 ALAT BENGKEL BERMESIN 10

02.04.02.00.00 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN 5

02.04.03.00.00 ALAT UKUR 5

02.05 ALAT PERTANIAN

02.05.01.00.00 ALAT PENGOLAHAN 4

02.05.02.00.00

ALAT PEMELIHARAAN TANAMAN/ ALAT

PENYIMPANAN 4

02.06 ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA

02.06.01.00.00 ALAT KANTOR 5

02.06.02.00.00 ALAT RUMAH TANGGA 5

02.06.03.00.00 KOMPUTER

02.06.03.01.00 KOMPUTERUNIT 4

02.06.03.02.00 PERSONAL KOMPUTER 4

02.06.03.03.00 PERALATAN KOMPUTER 4

02.06.03.04.00 PERALATAN MINI KOMPUTER 4

02.06.03.05.00 PERALATAN PERSONAL KOMPUTER 4

02.06.03.06.00 PERALATAN JARINGAN 4

02.06.04.00.00 MEJA DAN KURSI KERJA/ RAPAT 5

02.07

ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN

PEMANCAR

02.07.01.00.00 ALAT STUDIO 5

02.07.02.00.00 ALAT KOMUNIKASI 5

02.07.03.00.00 PERALATAN PEMANCAR 10

02.08 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN

02.08.01.00.00 ALAT KEDOKTERAN 5

02.08.02.00.00 ALAT KESEHATAN UMUM 5

02.09 ALAT LABORATORIUM

02.09.01.00.00 UNIT ALAT LABORATORIUM 8

02.09.02.00.00 ALAT PERAGA/ PRAKTEK SEKOLAH 8

02.09.03.00.00 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR 15

02.09.04.00.00 ALAT LABORATORIUM FISIKA

NUKLIR/ELEKTRONIKA 15

02.09.05.00.00

ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI

UNGKUNGAN 10

02.09.06.00.00 RADIATION APPLICATION & NON

DESTRUCTIVE 10




TESTING LABORATORY

02.09.07.00.00 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP 7

02.09.08.00.00

PERALATAN LABORATORIUM

HYDRODINAMICA 15

02.50.01.00.00 SOFTWARE 5

03.11 BANGUNAN GEDUNG '

03.11.01.00.00 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA 50

03.11.02.00.00 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TlNGGAL 50

03.11.03 BANGUNAN MENARA

03.11.03.00.00 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN 40

03.12 MONUMEN

03.12.01.00.00 BANGUNAN BERSEJARAH 50

03.12.02.00.00 TUGU PERINGATAN 50

03.12.03.00.00 CANDI 50

03.12.04.00.00 MONUMEN/ BANGUNAN BERSEJARAH 50

03.12.05.00.00 TUGU PERINGATAN 50

03.12.06 TUGU TITIK KONTROL/PASTI

03.12.06.01.00 TUGU/TANDA BATAS 50

03.12.07 RAMBU-RAMBU

03.12.07.01.00 RAMBU BERSUAR LALU LINTAS DARAT 7

03.12.07.02.00 RAMBU TIDAK BERSUAR 7

03.12.08.00.00 RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA 5

04.13 JALAN DAN JEMBATAN

04.13.01.00.00 JALAN 10

04.13.02.00.00 JEMBATAN 50

04.14 BANGUNAN AIR

04.14.01.00.00 BANGUNAN AIR IRIGASI 50

04.14.02.00.00 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT 50




04.14.03.00.00

BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN

POLDER 25

04.14.04.00.00 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &

10 PENANGGULANGAN BENCANAALAM

04.14.05.00.00 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR

DAN AIR TANAH 30

04.14.06.00.00 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU 40

04.14.07.00.00 BANGUNAN AIR KOTOR 40

04.14.08.00.00 BANGUNAN AIR 40

04.15 INSTALASI

04.15.01.00.00 INSTALASI AIR MINUM/BERSIH 30

04.15.02.00.00 INSTALASI AIR KOTOR 30

04.15.03.00.00 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH 10

04.15.04.00.00

INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN

BANGUNAN 10

04.15.05.00.00 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK 40

04.15.06.00.00 INSTALASI GARDU LISTRIK 40

04.15.07.00.00 INSTALASI PERTAHANAN 30

04.15.08.00.00 INSTALASI GAS 30

04.15.09.00.00 INSTALASI PENGAMAN 20

04.15.10.00.00 INSTALASI LAIN 20

04.16 JARINGAN

04.16.01.00.00 JARINGAN AIR MINUM 30

04.16.02.00.00 JARINGAN LISTRIK 30

04.16.03.00.00 JARINGAN TELEPON 20

04.16.04.00.00 JARINGAN GAS 30

05.18.01.03.01 ALAT MUSIK MODERN/BAND 5

Pengeluaran kas dan atau asset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi jangka

panjang dan perubahan piutang menjadi investasi jangka panjang dapat diakui sebagai

investasi jangka panjang, apabila :

a. tersedia bukti atau suatu jaminan yang mengidentifikasikan bahwa entitas

pelaporan mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di

masa yang akan datang atas suatu investasi jangka panjang.

b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi jangka panjang dapat diukur secara

memadai (reliable).



Penilaian investasi Pemerintah Kabupaten Blora didasarkan pada 3 (tiga) metode,

yaitu metode biaya, metode ekuitas dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Penggunaan metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b. Kepemilikan 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi

memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.

c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.

d. Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat

direalisasikan.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

✓ Definisi

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya

mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban disajikan

berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan

dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan.

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban yang jatuh temponya lebih dari 12

(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

✓ Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi

akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada

sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian

yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman

diterima atau pada saat kewajiban timbul.

✓ Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan

dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan

kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

✓ Definisi

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora yang merupakan

selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ Pengakuan

Perubahan Ekuitas diakui apabila ada perubahan kenaikan atau penurunan ekuitas atau

kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Blora.

✓ Pengukuran

Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal.



BAB V

PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI APBD

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2019 sebesar

Rp2.240.970.020.181,00 atau mencapai 98,70% dari target sebesar

Rp2.270.553.942.484,00. Realisasi tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)

sebesar Rp246.863.066.484,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp1.631.536.944.197,00,

dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp362.570.009.500,00.

Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2018 sebesar Rp2.120.671.434.967,00,

realisasi Pendapatan Tahun 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp120.298.585.214,00 atau naik sebesar 5,67%. Perkembangan realisasi Pendapatan

tahun 2017 - 2019 terlihat pada grafik di bawah.

Gambar 5.1 Grafik Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2017-2019

Realisasi Belanja Tahun 2019 sebesar Rp2.195.598.035.903,00 atau mencapai

94,59% dari anggaran sebesar Rp2.321.157.984.406,00. Realisasi Belanja tersebut

terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1.728.710.689.895,00, Belanja Modal sebesar

Rp466.887.346.008,00, dan Belanja Tak Terduga sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja

Tahun 2019 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp84.910.474.444,00 atau naik

sebesar 4,02% dari realisasi Tahun 2018. Realisasi Transfer Tahun 2019 sebesar Rp5.941.900.000,00 atau mencapai 87,92%

dari anggaran sebesar Rp6.758.000.000,00. Realisasi Transfer tersebut terdiri dari

Transfer Bagi Hasil Ke Desa sebesar Rp5.941.900.000,00. Dibandingkan realisasi

Transfer Tahun 2018, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar

Rp153.900.000,00 atau naik 0,03%.



Perkembangan realisasi Belanja dan Transfer tahun 2017-2019 dapat dilihat pada grafik

di bawah.

Gambar 5.2 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Daerah dan Transfer Tahun 2017-2019

Dari realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer tersebut, maka pada Tahun 2019 terdapat

Surplus Anggaran sebesar Rp39.430.084.278,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2019 adalah sebesar Rp63.922.107.092,00,

sedangkan realisasi Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2019 mencapai Rp5.499.500.000,00

sehingga Pembiayaan Netto Tahun 2019 adalah sebesar Rp58.422.607.092,00. Dengan adanya Surplus Anggaran sebesar Rp39.430.084.278,00 dan Pembiayaan Netto

sebesar Rp58.422.607.092,00, maka pada Tahun 2019 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SiLPA) sebesar Rp97.852.691.370,00 sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Ringkasan Realisasi APBD Tahun 2019

Uraian Tahun 2019 %

Tahun 2018

Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Realisasi (Rp)

(1) (2) (3) (4) (5)

Pendapatan 2.270.553.942.488,00 2.240.970.020.181,00 98,70 2.120.671.434.967,00

Belanja 2.321.157.984.406,00 2.195.598.035.903,00 94,59 2.110.687.561.459,00

Transfer 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 87,92 5.788.000.000,00

Surplus/(Defisit) (57.362.041.918,00) 39.430.084.278,00 (68,74) 4.195.873.508,00

Penerimaan Pembiayaan

63.862.041.918,00 63.922.107.092,00 100,09 63.608.030.710,00

Pengeluaran Pembiayaan

6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 84,61 4.000.000.000,00

Pembiayaan (netto)

57.362.041.918,00 58.422.607.092,00 101,85 59.608.030.710,00

SILPA - 97.852.691.370,00 - 63.803.904.218,00

Anggaran Tahun 2019 tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Blora Nomor 58 Tahun

2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Blora Nomor 43 Tahun 2019

tentang Penjabaran APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019.



Penjelasan secara rinci atas masing-masing akun Laporan Realisasi Anggaran adalah

sebagai berikut:

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A. Pendapatan- LRA 2.270.553.942.488,00 2.240.970.020.181,00 2.120.671.434.967,00

Realisasi pendapatan yang diterima Pemerintah Kabupaten Blora Periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp2.240.970.020.181,00 terdiri dari :

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.a. Pendapatan Asli Daerah 218.052.934.811,00 246.863.066.484,00 203.182.795.054,00

5.1.A.b. Pendapatan Transfer 1.684.979.973.000,00 1.631.536.944.197,00 1.607.847.575.930,00

5.1.A.c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah

367.521.034.677,00 362.570.009.500,00 309.641.063.983,00

Jumlah 2.270.553.942.488,00 2.240.970.020.181,00 2.120.671.434.967,00

Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi Pendapatan-LRA Tahun 2019

mengalami kenaikan sebesar Rp120.298.585.214,00 atau naik sebesar 5,67%.

Rincian realisasi pendapatan tersebut adalah sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp246.863.066.484,00 atau 113,21% dari target

yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp218.052.934.811,00. Realisasi

Pendapatan Asli Daerah tersebut memberikan kontribusi sebesar 11,02% dari total

Pendapatan-LRA Tahun 2019. Jika dibandingkan realisasi Tahun 2018, realisasi PAD-LRA tersebut mengalami kenaikan

sebesar Rp43.680.271.430,00 atau naik sebesar 21,50%.

Rincian realisasi pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut :

No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.a.1. Pendapatan Pajak Daerah

53.846.000.000,00 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00

5.1.A.a.2. Pendapatan Retribusi Daerah

9.661.955.000,00 9.265.329.919,00 8.638.971.957,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.a. Pendapatan Asli

Daerah-LRA

218.052.934.811,00 246.863.066.484,00 203.182.795.054,00



No. Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.a.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

13.780.000.000,00 13.805.331.392,00 8.112.978.480,00

5.1.A.a.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

140.764.979.811,00 162.471.593.537,00 132.614.109.769,00

Jumlah 218.052.934.811,00 246.863.066.484,00 203.182.795.054,00

Anggaran (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

5.1.A.a.1. Pendapatan Pajak Daerah

53.846.000.000,00 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00

Pajak Daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah yang jenis dan tarifnya ditetapkan

melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dengan mengacu

pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak

Daerah di Kabupaten Blora hanya dikelola oleh 1 (satu) perangkat daerah yaitu Badan

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD). Realisasi penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 sebesar Rp61.320.811.636,00 atau

113,88% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-Perubahan Tahun 2019 sebesar

Rp53.846.000.000,00.

Realisasi pendapatan pajak daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019

terdiri dari:

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2019

(Rp) Realisasi 2018 (Rp)

a. Pajak Hotel 1.400.000.000,00 1.437.405.650,00 1.323.384.400,00

- Hotel Bintang Lima 276.000.000,00 296.429.526,00 194.433.202,00

- Hotel Bintang Empat 150.000.000,00 160.230.512,00 225.223.721,00

- Hotel Bintang Tiga 180.000.000,00 164.149.127,00 114.603.935,00

- Hotel Melati Tiga 350.000.000,00 351.479.735,00 347.531.942,00

- Hotel Melati Dua 70.000.000,00 70.624.000,00 65.866.200,00

- Hotel Melati Satu 308.000.000,00 315.668.350,00 304.096.500,00

- Losmen /rumah penginapan/pesanggrahan/hotel/ rumah kos

66.000.000,00 78.824.400,00 71.628.900,00

b. Pajak Restoran 4.109.596.000,00 5.154.668.257,00 4.101.571.788,00

- Restoran 589.596.000,00 798.452.776,00 562.299.151,00

- Rumah Makan 250.000.000,00 398.257.281,00 179.985.000,00

- Cafe 80.000.000,00 99.569.642,00 65.310.275,00

- Katering 3.174.500.000,00 3.843.588.558,00 3.280.177.362,00

- Jasa Boga 15.500.000,00 14.800.000,00 13.800.000,00

c. Pajak Hiburan 211.404.000,00 343.569.620,00 271.904.080,00

- Pagelaran Kesenian/musik/tari/busana

7.954.000,00 3.453.750,00 7.954.999,00

- Pameran 10.000.000,00 150.000,00 7.299.999,00

- Karaoke 120.450.000,00 126.973.096,00 160.977.583,00



Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2019


- Balap Kendaraan Bermotor 7.000.000,00 4.500.000,00 12.999.999,00

- Permainan Ketangkasan 35.000.000,00 105.452.220,00 43.485.500,00

- Pusat Kebugaran 1.000.000,00 699.500,00 475.000,00

- Pertandingan Olahraga 30.000.000,00 102.341.054,00 38.711.000,00

d. Pajak Reklame 900.000.000,00 928.284.998,00 880.334.664,00

- Reklame papan bilboard/ videotron/ megatron

770.000.000,00 794.861.813,00 754.464.664,00

- Reklame kain 130.000.000,00 133.423.185,00 125.795.000,00

- Reklame Selebaran 0,00 0,00 75.000,00

e. Pajak Penerangan Jalan 21.800.000.000,00 24.092.821.758,00 21.882.249.937,00

- PPJ PLN Blora 21.800.000.000,00 24.092.821.758,00 20.336.434.103,00

- PPJ PLN Cepu 0,00 0,00 1.545.815.834,00

f. Pajak Parkir 90.000.000,00 165.172.190,00 99.371.300,00

g. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

250.000.000,00 710.693.272,00 523.513.000,00

h. Pajak Air tanah 85.000.000,00 186.568.801,00 53.341.230,00

i. Pajak BPHTB 7.650.000.000,00 10.490.799.513,00 7.353.231.218,00

j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

17.350.000.000,00 17.810.827.577,00 17.327.833.231,00

Jumlah 53.846.000.000,00 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00

Tabel di atas menunjukkan bahwa Pajak Penerangan Jalan masih menjadi kontributor

terbesar terhadap total penerimaan Pajak Daerah yaitu 39,29%, sedangkan Pajak Parkir

memberikan kontribusi terkecil terhadap total penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019 yang

hanya sebesar 0,27%.

a. Pajak Hotel

Pajak Hotel merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh

hotel yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Blora. Pajak Hotel ini terdiri dari

(i) Pajak Hotel, (ii) Pajak Losmen/Rumah Penginapan/Kos.

Realisasi Pajak Hotel tahun 2019 sebesar Rp1.437.405.650,00 atau 102,67% dari

target yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019. Nilai tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp114.021.250,00 atau naik 8,62% dari realisasi tahun 2018.

b. Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Blora, yang terdiri dari (i) Pajak

Restoran, (ii) Pajak Rumah Makan, (iii) Pajak Café, (iv) Pajak Katering dan (v) Jasa

Boga.

Realisasi Pajak Restoran Tahun 2019 sebesar Rp5.154.668.257,00 atau 125,43% dari

target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp1.053.096.469,00 atau naik 25,67% dari realisasi tahun 2018.

Kenaikan tersebut didorong oleh optimalisasi setoran Pajak Katering dari Bendahara

Pengeluaran OPD dan bendahara BOS di sekolah negeri.

c. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan hiburan di

wilayah Pemerintah Kabupaten Blora yang terdiri dari (i) Pajak Pagelaran



Musik/Kesenian, (ii) Pajak Pameran, (iii) Pajak Karaoke (iv) Balap Kendaraan

Bermotor, (v) Permainan Ketangkasan, (vi) Pusat Kebugaran, dan (vii) Pajak

Pertandingan Olah Raga.

Realisasi Pajak Hiburan Tahun 2019 sebesar Rp343.569.620,00 atau 162,52% dari

target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019. Jumlah tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp71.665.540,00 atau naik 20,86% dari realisasi tahun 2018. d. Pajak Reklame

Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut atas penyelenggaraan reklame di

wilayah Pemerintah Kabupaten Blora, baik yang berupa (i) Reklame

Papan/Billboard, (ii) Reklame Kain, maupun (iii) Selebaran. Realisasi Pajak Reklame Tahun 2019 sebesar Rp928.284.998,00 atau 103,14% dari

target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019. Jumlah tersebut lebih besar dari

pencapaian di tahun 2018 sebesar Rp880.334.664,00 atau naik 5,45%. e. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Realisasi PPJ Tahun

2019 sebesar Rp24.092.821.758,00 atau 110,52% dari target yang ditetapkan dalam

APBD-P Tahun 2019. Jumlah tersebut meningkat cukup signifikan dari pencapaian

di tahun 2018 yaitu bertambah sebesar Rp2.210.571.821,00 atau naik 10,10%.

Peningkatan tersebut terjadi seiring dengan semakin bertambahnya cakupan

penggunaan listrik di wilayah Blora, baik untuk kalangan industri, rumah tangga

maupun jalan umum. f. Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan

oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor.

Pajak Parkir di Kabupaten Blora tidak terlampau besar karena relatif sedikitnya

tempat-tempat publik yang telah menyediakan lahan parkir mandiri selain badan

jalan.

Realisasi Pajak Parkir Tahun 2019 sebesar Rp165.172.190,00 atau 183,52% dari

target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp90.000.000,00.

g. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah merupakan pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air tanah.

Realisasi Pajak Air Tanah Tahun 2019 sebesar Rp186.568.801,00 atau 219,49% dari

target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019. Nilai tersebut mengalami

kenaikan sebesar Rp133.227.571,00 atau naik 249,76% dari realisasi Tahun 2018

yang mencapai Rp53.341.230,00.

PDAM yang selama ini merupakan kontributor terbesar Pajak Air Tanah, bukan lagi

termasuk wajib pajak karena pengelolaan air yang dilakukan oleh PDAM

dikategorikan sebagai air permukaan sehingga pengelolaannya diambil alih oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten hanya mendapatkan bagi

hasil saja dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.



Pengambilalihan pengelolaan Pajak Air Tanah oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Tengah ini didasarkan pada surat Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah

(BPPD) Jawa Tengah.

h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Pajak MBLB adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan

batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk

dimanfaatkan.

Realisasi Pajak MBLB Tahun 2019 sebesar Rp710.693.272,00 atau 284,28% dari

target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019.

Pajak MBLB ini sebagian besar berasal dari kegiatan konstruksi baik jalan maupun

bangunan yang dilaksanakan di tahun 2019.

i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau

dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, kehutanan dan pertambangan. Dasar pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Blora adalah Peraturan Daerah Nomor 6

Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. PBB-P2 merupakan kontributor terbesar kedua terhadap total penerimaan Pajak

Daerah tahun 2019 yaitu sebesar Rp17.810.827.577,00 atau 29,04% dari total

penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019. Realisasi tersebut mencapai 102,66% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P

Tahun 2019 sebesar Rp17.350.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi

Tahun 2018, angka tersebut juga mengalami kenaikan sebesar Rp482.994.346,00

atau naik 2,79%. j. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu

perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Dasar pemungutan BPHTB di Kabupaten Blora adalah Peraturan Daerah Nomor 10

Tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, Peraturan Daerah

Nomor 15 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora

Nomor 10 Tahun 2011 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

BPHTB merupakan kontributor terbesar ketiga terhadap total penerimaan Pajak

Daerah tahun 2019, yaitu sebesar Rp10.490.799.513,00,00 atau 17,11% dari total

penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019.

Realisasi tersebut mencapai 137,14% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P

Tahun 2019 sebesar Rp7.650.000.000,00. Sedangkan jika dibandingkan dengan

realisasi Tahun 2018, angka tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan

yaitu sebesar Rp3.137.568.295,00 atau naik 42,67%.



Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.a.2. Pendapatan

Retribusi Daerah

9.661.955.000,00 9.265.329.919,00 8.638.971.957,00

Retribusi Daerah merupakan PAD yang jenis dan tarifnya ditetapkan melalui

Peraturan Daerah dengan mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah di Kabupaten Blora dikelola oleh 14

OPD. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2019 mencapai sebesar Rp9.265.329.919,00 atau

95,89% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019 yaitu sebesar

Rp9.661.955.000,00.

Realisasi pendapatan retribusi daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019

terdiri dari:

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp) Realisasi 2018 (Rp)

a. Retribusi Jasa Umum 4.963.018.000,00 5.161.078.167,00 4.438.770.698,00

- Retribusi Pelayanan Kesehatan 250.000.000,00 253.441.000,00 243.045.000,00

- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

486.595.000,00 550.474.140,00 327.827.780,00

- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

15.000.000,00 18.517.000,00 15.080.000,00

- Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum

670.000.000,00 578.646.000,00 588.985.500,00

- Retribusi Pelayanan Pasar 2.609.923.000,00 2.684.478.425,00 2.351.276.116,00

- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

348.500.000,00 361.608.100,00 342.171.300,00

- Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus

70.000.000,00 75.315.000,00 83.685.000,00

- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

473.000.000,00 574.620.002,00 486.700.002,00

- Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

40.000.000,00 63.978.500,00 0,00

b. Retribusi Jasa Usaha 3.818.937.000,00 3.443.688.955,00 3.525.473.129,00

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.727.928.000,00 1.299.242.216,00 1.687.145.700,00

- Retribusi pasar grosir /pertokoan

1.411.809.000,00 1.488.800.039,00 1.374.719.429,00

- Retribusi Terminal 36.000.000,00 36.004.000,00 36.039.000,00

- Retribusi Tempat Parkir Khusus 258.200.000,00 295.737.700,00 120.354.000,00

- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

300.000.000,00 229.360.000,00 233.340.000,00

- Retribusi Rumah Potong Hewan 75.000.000,00 78.350.000,00 73.875.000,00

- Retribusi Laboratorium Lingkungan

10.000.000,00 16.195.000,00 0,00

c. Retribusi Perijinan Tertentu 880.000.000,00 660.562.797,00 674.728.130,00

- Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

850.000.000,00 651.819.797,00 640.936.130,00

- Retribusi Ijin tempat penjualan minuman beralkohol

25.000.000,00 3.000.000,00 30.000.000,00

- Retribusi Ijin Trayek 5.000.000,00 5.743.000,00 3.792.000,00

Jumlah 9.661.955.000,00 9.265.329.919,00 8.638.971.957,00



a. Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua pungutan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh

pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya

(Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling),

Laboratorium Kesehatan Kabupaten.

OPD Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp)

DINAS KESEHATAN 250.000.000,00 253.441.000,00

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas

pelayanan pengelolaan persampahan dan kebersihan di daerah. Retribusi

pelayanan persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum

yang dipungut oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Usaha kecil dan Menengah. Rincian pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan per OPD tahun

2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.


DINAS LINGKUNGAN HIDUP 150.000.000,00 169.855.200,00

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

336.595.000,00 380.618.940,00

TOTAL 486.595.000,00 550.474.140,00

c. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat merupakan retribusi atas

pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat di daerah. Retribusi pelayanan

persampahan/kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum yang

dipungut oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan.

Rincian pendapatan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

tahun 2019 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.


DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN

15.000.000,00 18.517.000,00

d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum merupakan retribusi yang dipungut atas

orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa atas pelayanan parkir di tepi

jalan umum dan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai

ketentuan.

Realisasi pendapatan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Tahun 2019 sebesar

Rp578.646.000,00 atau 86,36% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P

Tahun 2019.




Dinrumkimhub 470.000.000,00 417.000.000,00

Dindagkop UKM 200.000.000,00 161.646.000,00

Jumlah 670.000.000,00 578.646.000,00

Realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2019 ini tidak mencapai

target yang telah ditetapkan dikarenakan banyaknya pasar yang dibangun di

tahun 2019 sehingga ada relokasi pedagang dan lokasi parkir beralih.

e. Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi pelayanan pasar merupakan retribusi atas pelayanan jasa penyediaan

fasilitas pasar yang berupa kios, kios dalam los, los, dan halaman/pelataran yang

dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Tahun 2019 sebesar

Rp2.684.478.425,00 atau mencapai 102,86% dari target yang ditetapkan dalam

APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp2.609.923.000,00.

Pengelolaan retribusi pelayanan pasar dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan,

Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

OPD Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)

Dindagkop dan UKM 2.609.923.000,00 2.684.478.425,00

f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan retribusi atas pelayanan

pengujian kendaraan bermotor. Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan

Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Pengelolaan retribusi

pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Dinas Perumahan,

Pemukiman dan Perhubungan.

Realisasi penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tahun 2019

sebesar Rp361.608.100,00 atau mencapai 102,86% dari target yang ditetapkan

dalam APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp348.500.000,00.


Dinrumkimhub 348.500.000,00 361.608.100,00

g. Retribusi Penyediaan Penyedotan Kakus

Retribusi penyediaan penyedotan kakus merupakan retribusi atas pelayanan

penyediaan penyedotan kakus dan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Pengelolaan retribusi penyediaan penyedotan kakus dilaksanakan oleh Dinas

Lingkungan Hidup.

Realisasi penerimaan retribusi Penyediaan penyedotan kakus Tahun 2019

sebesar Rp75.315.000,00 atau mencapai 107,59% dari target yang ditetapkan

dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp70.000.000,00.



h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi merupakan retribusi jasa umum

yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk

menara telekomunikasi. Penyelenggaraan retribusi ini dilaksanakan oleh Dinas

Komunikasi dan Informatika.


DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 473.000.000,00 574.620.002,00

Realisasi penerimaan retribusi pengendalian menara telekomunikasi Tahun

2019 sebesar Rp574.620.002,00 atau mencapai 121,48% dari target yang

ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp473.000.000,00.

i. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan retribusi jasa umum yang

dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memiliki kegiatan menimbang.

Penyelenggaraan retribusi ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi

dan Usaha Kecil dan Menengah.


Dindagkop UKM 40.000.000,00 63.978.500,00

Realisasi penerimaan retribusi tera/tera ulang Tahun 2019 sebesar

Rp63.978.500,00 atau mencapai 159,95% dari target yang ditetapkan dalam

APBD-P Tahun 2019 sebesar Rp40.000.000,00.

j. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah merupakan retribusi jasa usaha yang

dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai

barang milik daerah/kekayaan daerah.

Rincian penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah tahun 2019 dapat

dilihat pada tabel di bawah.


DINAS KESEHATAN 32.612.000,00 33.618.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

481.500.000,00 440.460.000,00


0,00 3.750.000,00

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

50.000.000,00 45.845.000,00

DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

1.022.467.000,00 623.063.556,00






SEKRETARIAT DAERAH 141.349.000,00 152.505.660,00

Jumlah 1.727.928.000,00 1.299.242.216,00

Realisasi pendapatan retribusi pemakaian kekayaan daerah pada tahun 2019

sebesar Rp1.299.242.216,00 atau sebesar 75,19% dari target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar Rp1.727.928.000,00.

Pada tabel tersebut terlihat bahwa realisasi retribusi pemakaian kekayaan daerah

tahun 2019 pada beberapa OPD tidak mencapai target yang telah ditetapkan,

yaitu pada OPD DPUPR, Dinporabudpar serta Dindagkop UKM. Hal ini

disebabkan karena adanya persaingan dari dunia usaha, fasilitas sarana

prasarana yang kurang memadai serta kurang cermat dalam menetapkan target

pendapatan.

j. Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan

Retribusi pasar grosir/pertokoan merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan

kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai sarana dan

prasarana di pasar daerah. Rincian penerimaan retribusi pasar grosir/pertokoan tahun 2019 dapat dilihat

pada tabel di bawah.


Dinrumkimhub 103.245.000,00 79.435.375,00

Dindagkop UKM 1.308.564.000,00 1.409.364.664,00

Jumlah 1.411.809.000,00 1.488.800.039,00

k. Retribusi Terminal

Retribusi Terminal merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan kepada orang

pribadi atau badan, kendaraan penumpang dan bus yang memperoleh jasa

pelayanan di lingkungan terminal.

Pengelolaan retribusi ini dilakukan oleh Dinas Perumahan, Pemukiman dan

Perhubungan. Realisasi pendapatan Retribusi Terminal Tahun 2019 sebesar


Tahun 2019 sebesar Rp36.000.000,00.


Dinrumkimhub 36.000.000,00 36.004.000,00

l. Retribusi Tempat Parkir Khusus

Retribusi Tempat Parkir Khusus merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan

kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir

di tempat parkir khusus.

Retribusi Tempat Parkir Khusus diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil, Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas



Perdagangan, Koperasi dan UKM. Realisasi pendapatan retribusi tempat parkir

khusus Tahun 2019 sebesar Rp295.737.700,00 atau 114,54 92,79% dari target

yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019.

OPD Anggaran Realisasi 2019 (Rp)

Dinrumkimhub 6.000.000,00 0,00

Dindukcapil 0,00 6.150.000,00

Dinporabudpar 60.000.000,00 45.899.000,00

Dindagkop UKM 192.200.000,00 243.688.700,00

Jumlah 258.200.000,00 295.737.700,00

m. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan retribusi jasa usaha yang

dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh jasa pelayanan

tempat rekreasi dan olah raga.

Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diselenggarakan oleh

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata.


Dinporabudpar 300.000.000,00 229.360.000,00

Realisasi pendapatan retribusi tempat rekreasi dan olah raga Tahun 2019 sebesar


Tahun 2019 sebesar Rp300.000.000,00. Hal ini dikarenakan adanya persaingan

dari dunia usaha yaitu pihak swasta dan fasilitas sarana prasarana yang kurang

memadai.

n. Retribusi Rumah Potong Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan

kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan

penyediaan fasilitas rumah potong hewan yang disediakan, dimiliki dan atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Rumah Potong Hewan diselenggarakan oleh Dinas Peternakan dan

Perikanan. Realisasi pendapatan retribusi rumah potong hewan Tahun 2019

sebesar Rp78.350.000,00 atau 104,47% dari target yang ditetapkan dalam APBD-

P Tahun 2019 sebesar Rp 75.000.000,00.


DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN 75.000.000,00 78.350.000,00

o. Retribusi Laboratorium Lingkungan

Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan retribusi jasa usaha yang dikenakan

kepada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan



laboratorium lingkungan yang disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh

Pemerintah Daerah.

Retribusi laboratorium lingkungan diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan

Hidup. Realisasi pendapatan retribusi laboratorium lingkungan tahun 2019

sebesar Rp16.195.000,00 atau 161,95% dari target yang ditetapkan dalam APBD-

P tahun 2019 sebesar Rp10.000.000,00.

p. Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi perijinan tertentu yang

dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang mendapatkan jasa pelayanan

IMB dan diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu (DPMPTSP).

Realisasi pendapatan retribusi izin mendirikan bangunan Tahun 2019 sebesar


Tahun 2019 sebesar Rp850.000.000,00.


DPMPTSP 850.000.000,00 651.819.797,00

Realisasi pendapatan tersebut tidak mencapai target yang telah ditetapkan

dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya ijin mendirikan

bangunan.

q. Retribusi Ijin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan merupakan retribusi perijinan tertentu yang

dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang menjual minuman beralkohol.

Pengelolaan retribusi ini diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).


DPMPTSP 25.000.000,00 3.000.000,00

Realisasi pendapatan retribusi tempat penjualan minuman beralkohol sebesar

Rp3.000.000,00 atau sebesar 12% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P

tahun 2019 sebesar Rp25.000.000,00. Hal ini disebabkan karena masih banyak

café yang belum memiliki ijin terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun

2017 tentang penyelenggaraan pariwisata.

r. Retribusi Ijin Trayek

Retribusi Ijin Trayek merupakan Retribusi Perijinan Tertentu yang dipungut

sebagai pembayaran atas pemberian ijin trayek kepada badan untuk menyediakan





pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu

dalam wilayah daerah. Penyelenggaraan retribusi ijin trayek dilaksanakan oleh

Dinas Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan.

Realisasi pendapatan retribusi ijin trayek tahun 2019 sebesar Rp5.743.000,00

atau mencapai114,86% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun 2019

sebesar Rp5.000.000,00.


Dinrumkimhub 5.000.000,00 5.743.000,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.a.3. Pendapatan Hasil

Pengelolaan

Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan

13.780.000.000,00 13.805.331.392,00 8.112.978.480,00

Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut merupakan

realisasi deviden tunai yang diterima Pemerintah Kabupaten Blora dari penyertaan modal

periode 1 Januari sampai 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi 2019

(Rp) Realisasi 2018

(Rp) a. PT. Bank Jateng 8.600.000.000,00 8.601.514.755,00 4.434.659.047,00

b. PD. BPR BKK 2.370.000.000,00 2.370.893.537,00 2.149.476.439,00

c. PT.Blora Patragas Hulu 2.100.000.000,00 2.115.688.648,00 1.325.659.976,00

d. PD. BPR Kab. Blora 360.000.000,00 360.768.833,00 203.183.018,00

e. PT Blora Patra Energi 350.000.000,00 356.465.619,00 0,00

Jumlah 13.780.000.000,00 13.805.331.392,00 8.112.978.480,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan yang

berasal dari hasil penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Blora yang berupa bagian laba

(deviden) pada perusahaan daerah/BUMD, baik yang pencatatannya menggunakan

metode ekuitas maupun biaya.

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mencapai sebesar

Rp13.805.331.392,00 atau 100,18% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun

2019

Jika dibandingkan dengan Tahun 2018, realisasi Bagian Laba atas Penyertaan Modal

pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD tersebut mengalami peningkatan sebesar

Rp5.692.352.912,00 atau naik 70,16%.

PT. Bank Jateng masih menjadi kontributor terbesar terhadap total pendapatan dividen

Tahun 2019 yaitu 62,31%, sedangkan PT. Blora Patra Energi merupakan kontributor

terkecil yaitu dengan hanya memberikan kontribusi sebesar 2,58% dari total penerimaan

dividen Tahun 2019.



Penetapan dividen Tahun Buku 2018 (diterima di Tahun Anggaran 2019) didasarkan pada

Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perusahaan maupun Laporan

Pertanggungjawaban (LPJ) BUMD/Perusahaan Daerah, sehingga penerimaan hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tahun 2019 berasal dari Laba Tahun 2018.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.a.4. Lain-lain

Pendapatan

Asli Daerah

Yang Sah

140.764.979.811,00

162.471.593.537,00

132.614.109.769,00

Lain-Lain PAD yang Sah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari sumber-

sumber yang bersifat non rutin dan tidak terkait dengan tugas dan fungsi utama dari OPD.

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah tahun 2019 sebesar

Rp162.471.593.537,00 atau 115,42% dari target yang telah ditetapkan dalam APBD-P

Tahun 2019 sebesar Rp140.764.979.811,00.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut merupakan realisasi periode 1 Januari

sampai 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

Nama Akun Anggaran (Rp) Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak

Dipisahkan

2.307.762.000,00 2.159.953.468,00 472.493.600,00

Penjualan peralatan/perlengkapan kantor tidak

terpakai

120.600.000,00 41.299.999,00 189.328.100,00

Penjualan mesin/alat berat tidak terpakai 0,00 105.569.999,00 0,00

Penjualan kendaraan dinas roda dua 152.697.000,00 127.697.472,00 0,00

Penjualan kendaraan dinas roda empat 40.000.000,00 0,00 0,00

Penjualan hasil penebangan pohon 0,00 10.000.000,00 0,00

Penjualan bahan-bahan bekas bangunan 1.747.465.000,00 1.732.465.998,00 13.617.000,00

Penjualan hasil pertanian 225.000.000,00 126.000.000,00 200.200.000,00

Penjualan hasil kehutanan 0,00 0,00 62.119.000,00

Penjualan hasil peternakan 0,00 0,00 0,00

Penjualan hasil perikanan 22.000.000,00 16.920.000,00 7.229.500,00

Penerimaan Jasa Giro 6.920.886.000,00 7.838.086.975,00 6.927.448.452,00

Jasa giro kas daerah 6.770.886.000,00 7.696.559.910,00 6.793.531.725,00

Jasa giro pemegang kas 150.000.000,00 141.527.065,00 133.916.727,00

Pendapatan Bunga Deposito 2.160.000.000,00 2.292.842.455,00 2.152.808.210,00

Rekening deposito pada Bank Pembangunan

Daerah Jawa Tengah

2.160.000.000,00 2.292.842.455,00 2.152.808.210,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 0,00 7.500.000,00 13.500.000,00

Kerugian uang daerah 0,00 0,00 0,00

Kerugian barang daerah 0,00 7.500.000,00 13.500.000,00

Pendapatan Denda atas Keterlambatan

Pelaksanaan Pekerjaan

2.826.753.000,00 3.882.058.184,00 1.191.837.474,00

Bidang pendidikan 0,00 71.894.672,00 50.110.590,00

Bidang kesehatan 65.253.000,00 122.360.665,00 96.112.578,00




(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

Bidang pekerjaan umum 2.734.925.000,00 3.631.842.822,00 1.029.727.306,00

Bidang Perumahan 0,00 42.264.425,00 0,00

Bidang Perhubungan 26.575.000,00 13.695.600,00 0,00

Bidang pertanian 0,00 0,00 15.887.000,00

Pendapatan Denda Pajak 147.997.000,00 455.996.403,00 216.297.158,00

Pendapatan denda pajak hotel 20.600.000,00 40.066.642,00 33.080.925,00

Pendapatan denda pajak restoran 23.121.000,00 40.865.675,00 20.145.950,00

Pendapatan denda pajak hiburan 300.000,00 769.162,00 184.906,00

Pendapatan denda pajak reklame 3.500.000,00 12.403.766,00 8.605.512,00

Pendapatan Denda Pajak Pengambilan Bahan

Galian Golongan C

140.000,00 4.599.109,00 1.519.114,00

Pendapatan denda pajak parkir 236.000,00 517.847,00 89.680,00

Pendapatan denda pajak air tanah 100.000,00 222.782,00 309.640,00

Pendapatan denda pajak bumi dan bangunan

pedesaan dan perkotaan

100.000.000,00 356.551.420,00 152.361.431,00

Pendapatan dari Pengembalian 3.440.869.811,00 2.704.357.609,00 1.794.132.281,00

Pendapatan dari pengembalian kelebihan

pembayaran asuransi kesehatan

0,00 0,00 0,00


pembayaran belanja tidak langsung belanja

pegawai selain asuransi kesehatan

592.019.811,00 901.331.713,00 573.730.944,00


pembayaran perjalanan dinas

60.000.000,00 122.246.200,00 123.806.140,00

Pendapatan dari pengembalian PT. TASPEN 6.000.000,00 27.947.578,00 682.513.600,00

Pendapatan dari pengembalian klaim asuransi jiwa 2.550.000.000,00 1.040.090.000,00 0,00


pembayaran belanja tidak langsung selain belanja

pegawai (bunga, subsidi, bantuan sosial, bantuan

keuangan, hibah, belanja tidak terduga)

50.000.000,00 45.800.000,00 2.858.181,00

Pengembalian belanja tidak langsung selain

belanja pegawai

0,00 0,00 0,00


pembayaran belanja langsung belanja pegawai

20.000.000,00 15.604.850,00 6.061.500,00


pembayaran belanja langsung belanja barang dan

jasa selain perjalanan dinas

155.850.000,00 355.793.650,00 161.832.851,00


pembayaran belanja langsung belanja modal

7.000.000,00 195.543.618,00 243.329.065,00

Pendapatan Angsuran Penjualan Kios & Los 0,00 220.000.000,00 256.000.000,00

Pendapatan atas penjualan angsuran kios

pasar/pertokoan/tempat perbelanjaan

0,00 220.000.000,00 2.000.000,00

Pendapatan Atas Kompensasi Los 0,00 0,00 254.000.000,00

Pendapatan BLUD 121.365.712.000,00 140.337.901.229,00 118.012.311.577,00

Jasa layanan BLUD 73.075.000.000,00 89.542.543.175,00 73.114.907.258,00

Hasil kerjasama dengan pihak lain BLUD 100.000.000,00 191.826.600,00 116.429.480,00

Lain-lain pendapatan BLUD yang sah 825.000.000,00 1.595.160.303,00 1.053.774.476,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Blora 3.357.778.500,00 3.298.935.030,00 2.594.938.178,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Medang 1.048.761.607,00 1.017.721.053,00 783.208.841,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Banjarejo 3.172.852.359,00 3.450.927.477,00 3.132.692.467,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Cepu 2.503.716.000,00 2.039.105.623,00 1.870.376.398,00




(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

Pendapatan BLUD Puskesmas Tunjungan 1.842.613.570,00 1.816.191.628,00 1.602.240.524,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Rowobungkul 1.496.952.000,00 1.151.252.323,00 924.222.895,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Jepon 1.544.844.000,00 1.572.634.180,00 1.175.087.350,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Puledagel 622.819.039,00 642.306.298,00 495.802.636,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Bogorejo 1.491.627.000,00 1.449.872.564,00 1.884.573.350,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Jiken 1.663.184.000,00 1.640.616.550,00 1.512.833.777,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Doplang 1.836.165.967,00 2.290.638.908,00 2.322.024.862,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Sambong 1.348.399.173,00 1.412.965.699,00 1.206.558.141,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Ngroto 581.548.001,00 571.916.098,00 497.734.598,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kapuan 717.136.999,00 762.285.915,00 685.530.120,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungtuban 2.144.300.000,00 2.480.922.774,00 2.144.241.736,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Ketuwan 819.031.400,00 814.903.129,00 1.129.864.361,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Menden 2.585.720.000,00 3.113.442.221,00 2.521.565.827,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Randublatung 3.965.250.000,00 4.041.334.780,00 3.174.150.301,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kutukan 1.465.171.000,00 1.621.359.862,00 1.684.768.052,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Randulawang 618.272.000,00 563.547.630,00 474.997.663,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Sonokidul 597.503.000,00 710.695.859,00 537.455.899,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Kunduran 2.892.526.144,00 3.363.432.147,00 3.560.905.190,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Todanan 4.385.813.000,00 4.238.446.839,00 3.698.010.087,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Gondoriyo 528.616.000,00 428.038.061,00 327.065.264,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Japah 1.811.800.000,00 2.001.438.078,00 1.657.191.708,00

Pendapatan BLUD Puskesmas Ngawen 2.323.311.241,00 2.513.440.425,00 2.129.160.138,00

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 5.000.000,00 15.238.434,00 4.819.450,00

Hasil pengelolaan dana bergulir yang dikelola

Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah

0,00 6.000.000,00 0,00

Hasil pengelolaan dana bergulir yang dikelola

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan

UMKM

5.000.000,00 9.238.434,00 4.819.450,00

Hasil Lelang Eks Bengkok/Bondo

Desa/Kelurahan

1.400.000.000,00 2.364.122.999,00 1.354.381.600,00

Hasil lelang eks tanah bengkok/bondo

desa/kelurahan

1.400.000.000,00 2.364.122.999,00 1.354.381.600,00

Pendapatan Sewa Lahan dan Bangunan 190.000.000,00 193.535.781,00 200.672.554,00

Pendapatan sewa lahan dan bangunan 0,00 10.710.000,00 1.530.000,00

Pendapatan dari sewa Rusunawa 190.000.000,00 182.825.781,00 199.142.554,00

Pendapatan BOS 0,00 0,00 17.407.413,00

Pendapatan BOS 0,00 0,00 17.407.413,00

JUMLAH 140.764.979.811,00 162.471.593.537,00 132.614.109.769,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.b.1. Transfer

Pemerintah

Pusat – Dana

Perimbangan

1.497.944.208.000,00 1.441.716.460.262,00 1.375.550.409.408,00



Pendapatan Transfer (transfer masuk) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain,

baik yang berupa dana perimbangan, dana transfer pemerintah pusat dan transfer dari

pemerintah provinsi.

Realisasi Pendapatan Transfer Dana Perimbangan tahun 2019 sebesar

Rp1.441.716.460.262,00 atau 96,25% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P Tahun

2019 sebesar Rp1.497.944.208.000,00.

Realisasi pendapatan transfer ini memberikan kontribusi sebesar 64,25% dari total

Pendapatan Daerah Tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan

Pemerintah Kabupaten Blora terhadap dana perimbangan masih relatif besar. Untuk

meningkatkan kemandirian keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Blora akan

melakukan langkah-langkah yang diperlukan agar rasio ketergantungan fiskal semakin

berkurang.

Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat berupa

dana perimbangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.b.1.1. Dana Bagi

Hasil Pajak

102.983.374.000,00 81.955.082.770,00 98.847.733.591,00

Realisasi dana bagi hasil pajak tahun 2019 sebesar Rp81.955.082.770,00 atau 5,04% dari

total realisasi pendapatan transfer tahun 2019 atau sebesar 3,67% dari total realisasi

pendapatan daerah tahun 2019.

Rincian realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2019 :

Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

a. Pajak Bumi dan Bangunan 88.769.528.000,00 72.169.347.681,00 71.756.970.808,00

b. PPh 25, PPh 29 WPOPDN & PPh pasal 21

14.213.846.000,00 9.785.735.089,00 14.861.009.228,00

c. Cukai Hasil Tembakau 0,00 0,00 12.229.753.555,00

Jumlah 102.983.374.000,00 81.955.082.770,00 98.847.733.591,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.b.1.2. Dana Bagi Hasil

SDA

44.676.766.000,00 37.893.211.206,00 17.015.980.402,00



Realisasi dana bagi hasil sumber daya alam tahun 2019 sebesar Rp37.893.211.206,00

atau sebesar 2,33% dari total realisasi pendapatan transfer sebesar

Rp1.626.374.929.197,00.

Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 dengan rincian :

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.b.1.3. Dana

Alokasi

Umum

966.572.992.000,00 966.559.787.000,00 926.682.649.031,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi pendapatan Dana Alokasi Umum periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019. Realisasi Dana Alokasi Umum tahun 2019 sebesar

Rp966.559.787.000,00 kurang dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp13.205.000,00

yang merupakan pengembalian lebih salur pemotongan premi BPJS tahun 2019 sesuai

dengan KMK nomor 35/KM.7/2019.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.b.1.4. Dana

Alokasi

Khusus

383.711.076.000,00 355.308.379.286,00 333.004.046.384,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2019 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi 2019

(Rp) Realisasi 2018

(Rp)

a. Bagi hasil dari provinsi SDH 2.984.898.000,00 1.790.938.800,00 5.147.670.417,00

b. Bagi hasil dari pungutan hasil perikanan

983.593.000,00 590.155.800,00 701.234.591,00

c. Bagi hasil pertambangan minyak bumi

31.835.545.000,00 26.746.279.077,00 11.137.861.775,00

d. Bagi hasil dari pertambangan panas bumi

42.534.000,00 39.944.151,00 26.570.761,00

e. Bagi hasil dari pertambangan umum

196.000,00 137.200,00 2.642.858,00

f. Bagi hasil dari cukai tembakau

8.830.000.000,00 8.725.756.178,00 0,00

Jumlah 44.676.766.000,00 37.893.211.206,00 17.015.980.402,00



Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi 2019

(Rp) Realisasi 2018

(Rp)

a. DAK Bidang Pendidikan SD 20.384.592.000,00 33.913.547.349,00 7.850.774.450,00

b. DAK Bidang Pendidikan SMP 7.504.810.000,00 1.876.202.500,00 5.431.630.000,00

c. DAK Bidang Pendidikan SKB 1.489.647.000,00 372.411.750,00 500.860.000,00

d. DAK Bidang Kesehatan Pelayanan Dasar

7.999.999.000,00 17.588.201.166,00 16.696.164.217,00

e. DAK Bidang Kesehatan Rujukan 12.058.199.000,00 7.766.476.686,00 20.351.245.781,00

f. DAK Bidang Kesehatan Farmasi 0,00 0,00 5.482.417.693,00

g. DAK Pengadaan Peralatan Pendukung Imunisasi

0,00 0,00 925.848.310,00

h. DAK Bidang Infrastruktur Jalan 31.860.329.000,00 30.174.471.500,00 20.225.262.000,00

i. DAK Bidang Infarstruktur Irigasi 0,00 0,00 9.312.509.000,00

j. DAK Bidang Infrastruktur Pasar (Penugasan)

0,00 0,00 5.013.357.000,00

k. DAK Infrastruktur Air Minum (Reguler)

1.559.452.000,00 1.527.225.600,00 1.617.956.000,00

l. DAK Infrastruktur Air Minum (Penugasan)

0,00 0,00 3.105.843.000,00

m. DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 889.419.000,00 861.792.750,00 795.574.075,00

n. DAK Bidang Lingkungan Hidup 0,00 0,00 904.187.600,00

o. DAK Bidang Keluarga Berencana 1.076.000.000,00 0,00 762.853.500,00

p. DAK Bidang Infrastuktur Sanitasi 735.000.000,00 735.000.000,00 1.746.000.000,00

q. DAK Bidang Pertanian 6.274.184.000,00 6.251.818.728,00 3.280.680.000,00

r. DAK perpustakaan daerah 10.000.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00

s. DAK kefarmasian dan perbekalan kesehatan

4.801.753.000,00 0,00 0,00

t. DAK perumahan dan pemukiman 3.123.750.000,00 3.123.750.000,00 0,00

u. DAK industry kecil dan menengah 6.500.000.000,00 4.786.280.829,00 0,00

v. DAK pariwisata 1.417.717.000,00 1.370.024.000,00 0,00

w. DAK penugasan penurunan stunting 2.156.999.000,00 3.739.275.963,00 0,00

x. DAK penugasan pengendalian penyakit

3.454.630.000,00 863.657.500,00 0,00

y. DAK penugasan air minum 1.445.468.000,00 1.412.228.400,00 0,00

z. DAK penugasan sanitasi 2.260.000.000,00 2.227.950.000,00 0,00

aa. DAK penugasan irigasi 8.435.526.000,00 8.021.592.000,00 0,00

bb. DAK penugasan Lingkungan Hidup 650.226.000,00 611.940.000,00 0,00

cc. DAK penugasan pasar 4.381.363.000,00 4.106.068.000,00 0,00

dd. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD

16.468.800.000,00 15.253.594.024,00 17.430.000.000,00

ee. DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru

190.177.618.000,00 170.959.875.778,00 187.289.891.000,00

ff. DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru

222.070.000,00 0,00 453.600.000,00

gg. DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan

20.880.773.000,00 24.139.423.448,00 15.781.337.195,00

hh. DAK Non Fisik akreditasi Puskesmas 1.650.900.000,00 0,00 0,00

ii. DAK Non Fisik Jaminan Persalinan 2.122.000.000,00 0,00 0,00

jj. DAK Non Fisik BO KB 5.258.272.000,00 5.012.196.250,00 4.874.603.000,00

kk. DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru

1.331.817.000,00 1.331.817.000,00 1.361.295.648,00



Sejak tahun 2017, Pemerintah Pusat melakukan perubahan terhadap postur Dana

Perimbangan menjadi Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer

Khusus ini kemudian dikelompokkan menjadi 2 kategori yaitu DAK Fisik dan DAK Non

Fisik.

DAK Fisik merupakan DAK yang jenis dan ruang lingkupnya difokuskan untuk

mendanai beberapa program/kegiatan yang menjadi kebutuhan daerah dan merupakan

prioritas nasional. Pada Tahun 2019, terdapat 3 jenis DAK Fisik yang dialokasikan oleh

Pemerintah Pusat terdiri atas (1) DAK Reguler, (2) DAK Penugasan, dan (3) DAK

Afirmasi.

DAK Reguler terdiri dari 11 bidang yaitu (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Air Minum; (4)

Sanitasi: (5) Perumahan dan Permukiman, (6) Industri Kecil dan Menengah, (7) Pertanian, (8)

Kelautan dan Perikanan, (9) Pariwisata, (10) Jalan.

DAK Penugasan terdiri dari 9 bidang yaitu (1) Kesehatan, (2) Air Minum, (3) Sanitasi, (4)

Pasar, (5) Irigasi, serta (6) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sedangkan DAK Nonfisik pada dasarnya merupakan perubahan nomenklatur dari Dana

Transfer Lainnya pada postur Transfer ke Daerah Tahun 2015, yaitu dana yang

dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Tahun 2019, DAK Nonfisik terdiri atas 8 jenis yaitu (1) Dana Bantuan Operasional

Sekolah (BOS), (2) Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia

Dini (BOP PAUD), (3) Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD dana Tambahan Penghasilan

Guru PNSD, (4) Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), (5) Dana Bantuan

Operasional Keluarga Berencana (BOKB), (6) Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, serta (7) Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.

Realisasi penerimaan DAK Kabupaten Blora Tahun 2019 sebesar Rp355.308.379.286,00

atau sebesar 92,60% dari target, mengalami peningkatan sebesar Rp22.304.332.902,00

atau naik 6,70% dari realisasi penerimaan DAK tahun 2018.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

Realisasi 2017

(Rp)

5.1.A.b.2. Transfer

Pemerintah

pusat lainnya

34.200.765.000,00 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00

Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi 2019

(Rp) Realisasi 2018

(Rp) ll. DAK Non Fisik Dana Pelayanan

Administrasi Kependudukan 2.072.963.000,00 2.014.758.065,00 1.810.156.915,00

mm. DAK Non Fisik BOP penyelenggaraan pendidikan kesetaraan

2.386.800.000,00 2.386.800.000,00 0,00

nn. DAK Non Fisik bantuan akreditasi labkesda

300.000.000,00 0,00 0,00

oo. DAK Non Fisik dana peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM

380.000.000,00 380.000.000,00 0,00

Jumlah 383.711.076.000,00 355.308.379.286,00 333.004.046.384,00



Transfer pemerintah pusat lainnya tersebut merupakan transfer dana penyesuaian yang diterima

dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.b.2 Dana

Penyesuaian

34.200.765.000,00 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00

Dana Penyesuaian merupakan Dana Insentif Daerah yang diterima dari Pemerintah Pusat

atas beberapa prestasi yang diraih oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dalam

berbagai bidang. Salah satu syarat perolehan dari dana tersebut adalah meraih Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas LKPD Kabupaten Blora tahun 2018.

Dana Insentif Daerah (DID) merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah tertentu

berdasarkan kategori/kriteria tertentu sebagai penghargaan atas perbaikan dan/atau

pencapaian kinerja di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan

kesejahteraan masyarakat. Pengalokasian DID ditujukan untuk mendorong daerah agar

meningkatkan:

(1) kualitas pengelolaaan keuangan daerah dan kesehatan fiskal daerah; (2) kualitas

pelayanan pemerintahan umum; (3) kualitas pelayanan dasar publik di bidang pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur; dan (4) upaya pengentasan kemiskinan.

Untuk memperkuat peran DID sebagai instrumen insentif dalam sistem transfer ke

daerah, dilakukan penyederhanaan dan penajaman kriteria yang digunakan dalam

pemberian DID, agar lebih mencerminkan prestasi dan kinerja daerah. Kriteria yang

digunakan untuk menilai prestasi dan kinerja daerah dalam rangka pemberian DID

mencakup kriteria utama dan kriteria kinerja.

Kriteria utama merupakan kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu

kelayakan daerah penerima, terdiri dari: (1) opini BPK atas LKPD; (2) penetapan Perda

APBD tepat waktu; dan (3) penggunaan e-government.

Sedangkan kriteria kinerja merupakan jenis kategori penilaian terhadap

perbaikan/pencapaian kinerja daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar

publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Realisasi penerimaan Dana Insentif Daerah tahun 2019 sebesar Rp34.200.765.000,00

atau sebesar 2,10% dari total realisasi pendapatan dana transfer sebesar

Rp1.631.536.944.197,00.

Realisasi pendapatan transfer provinsi tahun 2019 sebesar Rp155.619.718.935,00 atau

sebesar 9,57% dari total realisasi pendapatan transfer tahun 2019.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.b.3. Transfer

Pemerintah

Provinsi

152.835.000.000,00

155.619.718.935,00

206.047.166.522,00



Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi

periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.b.3.1 Bagi Hasil

Pajak

106.000.000.000,00

111.276.869.935,00

102.733.000.522,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi periode

1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp) Realisasi 2018 (Rp)

a. Bagi hasil pajak kendaraan bermotor

24.698.603.500,00 27.962.584.629,00 23.625.192.284,00

b. Bagi Hasil Bea Balik nama kendaraan bermotor

16.884.354.000,00 18.197.130.254,00 16.697.349.919,00

c. Bagi hasil PBBKB 27.473.849.500,00 27.547.006.447,00 22.370.455.045,00

d. Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

34.519.000,00 46.936.982,00 40.258.382,00

e. Bagi hasil pajak rokok 36.908.674.000,00 37.523.211.623,00 39.999.744.892,00

Jumlah 106.000.000.000,00 111.276.869.935,00 102.733.000.522,00

Realisasi DBH Pajak dari Pemerintah Provinsi tahun 2019 sebesar

Rp111.276.869.935,00 atau sebesar 104,98% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P

sebesar Rp106.000.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat

kenaikan sebesar Rp8.543.869.413,00 atau sebesar 8,32%.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.b.3.2. Bagi Hasil

Lainnya

46.835.000.000,00 44.342.849.000,00 103.314.166.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Provinsi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi 2019

(Rp) Realisasi 2018

(Rp) Bantuan keuangan TMMD 720.000.000,00 720.000.000,00 561.600.000,00

Bantuan keuangan SPPD 395.000.000,00 395.000.000,00 0,00

Bantuan Keuangan FEDEP 0,00 0,00 110.000.000,00

Bantuan Keuangan Pendidikan 1.015.000.000,00 1.015.000.000,00 575.000.000,00

Bantuan Keuangan Sarana Prasarana 44.705.000.000,00 42.212.849.000,00 101.860.816.000,00

Gangguan akibat kekurangan Yodium (GAKY)

0,00 0,00 40.000.000,00

Bantuan Keuangan SIPD 0,00 0,00 50.000.000,00

Bantuan Keuangan NANGKIS 0,00 0,00 50.000.000,00

Bantuan Keuangan SID 0,00 0,00 66.750.000,00



Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi 2019

(Rp) Realisasi 2018

(Rp) Jumlah 46.835.000.000,00 44.342.849.000,00 103.314.166.000,00

Realisasi DBH Lainnya dari Pemerintah Provinsi tahun 2019 sebesar

Rp44.342.849.000,00 atau sebesar 94,68% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P

sebesar Rp46.835.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terdapat

penurunan sebesar Rp58.971.317.000,00 atau sebesar 57,08%.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.A.c Lain-lain

Pendapatan

yang Sah

367.521.034.677,00 362.570.009.500,00 309.641.063.983,00

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember

2019 sebesar Rp362.570.009.500,00 terdiri dari :

Uraian

Anggaran (Rp)

Realisasi 2019 (Rp)

Realisasi 2018 (Rp)

5.1.A.c.1 Pendapatan Hibah 99.267.188.677,00 94.316.163.500,00 82.490.294.677,00

5.1.A.c.2 Pendapatan Dana Desa 268.253.846.000,00 268.253.846.000,00 229.733.837.000,00

Jumlah 367.521.034.677,00 362.570.009.500,00 312.224.131.677,00

Pendapatan Hibah tersebut terdiri dari:

Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi 2019

(Rp) Realisasi 2018

(Rp) Hibah dari BNPB 3.016.894.000,00 3.016.894.000,00 0,00

Pendapatan Dana BOS 96.250.294.677,00 91.299.269.500,00 82.490.294.677,00

JUMLAH 99.267.188.677,00 94.316.163.500,00 82.490.294.677,00

Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2019 sebesar Rp3.016.894.000,00

merupakan penerimaan dana hibah rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam dari

Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah BNPB kepada Pemerintah Kabupaten Blora dalam

hal ini adalah BPBD.

Pada bulan November 2019, sesuai Surat Penetapan Pemberian Hibah (SPPH)

Nomor S-448/MK.7/2019 tanggal 20 November 2019, Kabupaten Blora mendapatkan

alokasi dana untuk program bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca

bencana TA. 2019 sebesar Rp3.016.894.000,00.

Berdasarkan SPPH tersebut, dilakukan penandatanganan perjanjian hibah

daerah (PHD) antara Menteri Keuangan, dalam hal ini adalah Direktur Dana Transfer

Khusus Kementerian Keuangan dan Bupati Blora dengan nomor PHD 338/MK.7/2019

tanggal 11 Desember 2019.

Pendapatan Dana Hibah telah ditransfer masuk ke RKUD Kabupaten Blora

pada tanggal 30 Desember 2019 dan jangka waktu penggunaan dana hibah tersebut



adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak dana tersebut ditransfer ke RKUD Kabupaten

Blora.

Realisasi Pendapatan Dana Desa tahun 2019 sebesar Rp268.253.846.000,00

atau terealisasi sebesar 100% dari nilai anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P

tahun 2019.

Realisasi Pendapatan BOS terealisasi sebesar Rp91.299.269.500,00 atau sebesar

96,86% dari target yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar

Rp96.250.294.677,00. Pendapatan Dana BOS tahun 2019 terdiri dari Dana Bos regular,

Dana Bos Kinerja, Dana Bos Afirmasi. Tidak tercapainya pendapatan dana BOS sesuai

target yang telah ditetapkan dalam APBD-P dikarenakan adanya penurunan jumlah siswa

di tahun 2019.


Catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan 46

Anggaran (Rp) Realisasi 2019 (Rp) Realisasi 2018 (Rp)

5.1.B. Belanja 2.321.157.984.406,00 2.195.598.035.903,00 2.110.687.561.459,00

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi belanja operasi sebesar

Rp1.728.710.689.895,00 atau sebesar 95,35% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam

APBD-P tahun 2019 sebesar Rp1.813.006.952.875,00 dan sebesar 78,73% dari total

realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp2.195.598.035.903,00.

Realisasi belanja modal sebesar Rp466.887.346.008,00 atau sebesar 91,97% dari

anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar

Rp507.651.031.531,00 dan sebesar 21,26% dari total realisasi belanja tahun 2019.

Realisasi belanja tidak terduga Rp0,00 dikarenakan pada tahun 2019 tidak ada kejadian

luar biasa di Kabupaten Blora sehingga belanja tidak terduga tidak direalisasikan.

Rincian Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.a. Belanja Operasi

1.813.006.952.875,00

1.728.710.689.895,00

1.611.247.782.326,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja operasi periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2019 yang terdiri dari :

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.a.1. Belanja

Pegawai

978.174.020.588,00 924.532.293.909,00 907.414.544.888,00

Realisasi belanja pegawai periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar

Rp924.532.293.909,00 atau sebesar 94,52% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam

APBD-P tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

No. Uraian Anggaran

(Rp) Realisasi 2019

(Rp) Realisasi 2018

(Rp)

6.1.B.a. Belanja Operasi 1.813.006.952.875,00 1.728.710.689.895,00 1.611.247.782.326,00

6.1.B.b. Belanja Modal 507.651.031.531,00 466.887.346.008,00 499.439.779.133,00

6.1.B.c. Belanja Tidak Terduga 500.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah 2.321.157.984.406,00 2.195.598.035.903,00 2.110.687.561.459,00



Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.a.2. Belanja

Barang 385.553.871.811,00 357.028.347.986,00 306.144.209.238,00

Belanja barang jasa yang terealisasi sebesar Rp357.028.347.986,00 pada periode 1

Januari sampai dengan 31 Desember 2019 atau sebesar 92,60% dari anggaran yang telah

ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp385.553.871.811,00. Belanja Barang

Jasa dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

a. Belanja Bahan Pakai Habis 23.536.533.180,00 21.384.089.108,00 17.858.639.837,00

b. Belanja Bahan/Material 14.682.072.436,00 13.704.086.840,00 18.582.897.753,00

c. Belanja Jasa Kantor 26.069.570.453,00 23.156.965.515,00 19.489.144.590,00

d. Belanja Premi Asuransi 24.252.584.355,00 20.377.401.036,00 11.276.552.321,00

e. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.764.712.247,00 4.341.959.885,00 4.051.549.559,00

f. Belanja Cetak dan Penggandaan 9.239.601.580,00 7.721.589.779,00 7.276.568.232,00

Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

a. Gaji dan Tunjangan 759.032.783.538,00 720.552.678.218,00 710.650.354.376,00

b. Tambahan Penghasilan PNS berdasarkan

beban kerja

81.241.836.400,00 74.023.219.284,00 72.511.344.298,00

c. Tambahan Penghasilan Guru PNSD Non

Sertifikasi

1.446.500.000,00 1.152.327.170,00 622.075.420,00

d. Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan

& Anggota DPRD

5.720.000.000,00 5.670.000.000,00 5.670.000.000,00

e. Belanja Penunjang Operasional KDH /

WKDH

600.000.000,00 600.000.000,00 600.000.000,00

f. Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.690.000.000,00 2.652.467.514,00 2.428.553.950,00

g. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 520.597.250,00 245.247.650,00 149.296.029,00

h. Honorarium PNS 20.272.044.000,00 18.365.905.900,00 16.006.445.000,00

i. Honorarium Non PNS 52.261.930.500,00 48.259.221.150,00 47.209.808.600,00

j. Uang Lembur 2.275.670.000,00 1.999.457.388,00 1.574.966.750,00

k. Honorarium Pengelolaan Dana

BOS/BOMM

12.470.740.000,00 10.858.925.886,00 11.232.329.699,00

l. Belanja Pegawai Pelayanan dan

Pendukung Pelayanan BLUD RS

31.520.000.000,00 31.151.764.823,00 31.297.841.635,00

m. Belanja Pegawai Pelayanan Kesehatan

Rujukan Jamkesda pada Rumah Sakit

0,00 0,00 729.220.972,00

n. Belanja Pegawai BLUD Puskesmas 8.121.918.900,00 9.001.078.926,00 6.732.308.159,00

Jumlah 978.174.020.588,00 924.532.293.909,00 907.414.544.888,00



Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

g. Belanja Sewa Rumah/ Gedung/Gudang/Parkir

2.302.489.000,00 1.993.221.831,00 984.307.782,00

h. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.245.250.000,00 2.011.762.000,00 1.562.276.332,00

i. Belanja Sewa Alat Berat 56.200.000,00 56.200.000,00 85.500.000,00

j. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.266.533.000,00 3.046.904.190,00 2.838.619.400,00

k. Belanja Makanan dan Minuman 32.279.215.200,00 25.567.925.685,00 24.059.572.575,00

l. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 604.000.000,00 600.623.000,00 475.155.000,00

m. Belanja Pakaian Kerja 554.388.400,00 527.516.220,00 438.887.000,00

n. Belanja Pakaian Khusus Hari Tertentu 3.638.947.000,00 3.555.268.680,00 2.902.445.116,00

o. Belanja Perjalanan Dinas 60.702.466.947,00 46.620.961.961,00 49.565.725.009,00

o. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 192.000.000,00 192.000.000,00 192.000.000,00

q. Belanja Kursus, Pelatihan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

5.721.261.000,00 5.053.270.584,00 3.910.742.715,00

r. Belanja Pemeliharaan 10.789.111.600,00 10.136.772.067,00 10.048.677.481,00

s. Belanja Jasa Konsultansi 5.113.322.000,00 4.403.792.355,00 3.897.392.500,00

t. Belanja Barang BOS/BOMM 51.687.484.990,00 53.608.969.395,00 55.081.818.243,00

u. Hadiah uang diberikan kepada masyarakat

975.650.000,00 870.850.000,00 1.124.900.000,00

v. Belanja Barang Jasa BLUD 81.811.917.723,00 88.056.208.821,00 65.798.442.793,00

w. Belanja Jasa Tenaga Ahli /Instruktur / Narasumber

7.847.860.900,00 7.006.474.304,00 4.642.395.000,00

x. Belanja Hibah dalam bentuk barang jasa yg diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

12.982.199.800,00 12.795.139.730,00 0,00

y. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga

238.500.000,00 238.395.000,00 0,00

Jumlah 385.553.871.811,00 357.028.347.986,00 306.144.209.238,00

Pada belanja barang BOS/BOMM terdapat realisasi belanja yang melebihi pagu

anggaran, hal tersebut dikarenakan pada mekanisme APBD Perubahan Tahun 2019 tidak

mengakomodir penyesuaian nilai anggaran RKAS.

Untuk Belanja Hibah dalam bentuk barang jasa yang diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp12.795.139.730,00 atau

sebesar 98,56% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar

Rp12.982.199.800,00.

Adapun rincian belanja barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

adalah sebagai berikut:

Nama SKPD Nama Kegiatan Anggaran 2019 Realisasi 2019

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

273.550.000,00 269.020.000,00

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan mebeler sekolah 140.900.000,00 139.500.000,00

DINAS PENDIDIKAN Pembangunan Ruang Kelas SD 98.000.000,00 96.800.000,00

DINAS PENDIDIKAN Pengadaan Sarana dan Prasarana SMP (DAK)

930.160.000,00 896.534.500,00

DINAS PENDIDIKAN Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal

105.000.000,00 103.870.000,00





Pembangunan Gedung Pemerintah dan Gedung Publik

200.000.000,00 190.214.700,00

DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata

100.000.000,00 99.100.000,00

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pengembangan Kolamisasi Pedesaan 165.000.000,00 164.700.000,00

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap

480.000.000,00 454.234.000,00

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Pengembangan desa mandiri pangan 56.425.000,00 56.350.000,00


Pengembangan lumbung pangan desa 1.000.840.000,00 993.408.000,00


Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna

8.597.974.800,00 8.522.336.450,00


Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna

706.200.000,00 680.922.080,00


Penelitian dan pengembangan teknologi perkebunan tepat guna

40.200.000,00 40.200.000,00


Pengembangan bibit unggul perkebunan

87.950.000,00 87.950.000,00

JUMLAH 12.982.199.800,00 12.795.139.730,00

Untuk Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan ke

masyarakat/pihak ketiga pada tahun 2019 terealisasi sebesar Rp238.395.000,00 atau

sebesar 99,96 % dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019.

Adapun rincian belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada

masyarakat/pihak ketiga adalah sebagai berikut :


DINAS KESEHATAN Pelayanan Sunatan Massal 36.000.000,00 35.970.000,00

DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma

62.500.000,00 62.425.000,00

SEKRETARIAT DAERAH Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Masyarakat se Kabupaten Blora

140.000.000,00 140.000.000,00

JUMLAH 238.500.000,00 238.395.000,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.a.3. Belanja Bunga 00,00 00,00 00,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.a.4. Belanja Hibah 31.358.805.976,00 29.535.200.000,00 35.541.525.200,00



Belanja hibah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 tersebut merupakan

belanja hibah yang diberikan kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta,

Kelompok/Anggota Masyarakat, dan Lembaga Vertikal serta belanja hibah dalam bentuk

barang jasa yang diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga dengan rincian sebagai

berikut:

Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

a. Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan

6.688.000.000,00 6.173.000.000,00 11.375.000.000,00

b. Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintah

1.433.600.000,00 1.433.600.000,00 565.000.000,00

c. Belanja Hibah kepada Masyarakat 23.237.205.976,00 21.928.600.000,00 16.061.400.000,00

d. Belanja Hibah dalam bentuk barang jasa yg diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

0,00 0,00 7.540.125.200,00

Jumlah 31.358.805.976,00 29.535.200.000,00 35.541.525.200,00

Belanja hibah pada tahun 2019 terealisasi Rp29.535.200.000,00 atau sebesar 95,46% dari

anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp31.358.805.976,00.

Untuk Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan tahun 2019 dapat dirinci

sebagai berikut :

Uraian Anggaran Realisasi 2019

Belanja Hibah kepada organisasi

kemasyarakatan bidang pendidikan

2.805.000.000,00 2.455.000.000,00


kemasyarakatan bidang keagamaan

3.783.000.000,00 3.618.000.000,00


kemasyarakatan bidang pemuda dan

keolahragaan non professional

100.000.000,00 100.000.000,00

Jumlah 6.688.000.000,00 6.173.000.000,00

Untuk Belanja Hibah kepada Organisasi Semi Pemerintah tahun 2019 dapat dirinci

sebagai berikut :


Belanja Hibah kepada Korpri 200.000.000,00 200.000.000,00

Belanja Hibah kepada Pramuka 800.000.000,00 800.000.000,00

Belanja Hibah kepada PMI 250.000.000,00 250.000.000,00

Belanja Hibah kepada LVRI 60.000.000,00 60.000.000,00

Belanja Hibah kepada PWRI Cabang Blora 50.000.000,00 50.000.000,00

Belanja Hibah kepada DPC Persatuan

Purnawirawan & Warakawuri TNI, POLRI

Pepabri Kab. Blora

73.600.000,00 73.600.000,00




Jumlah 1.433.600.000,00 1.433.600.000,00

Untuk Belanja Hibah kepada Masyarakat tahun 2019 dapat dirinci sebagai berikut :


Belanja Hibah kepada Masyarakat bidang Pendidikan

19.372.205.976,00 18.096.100.000,00

Belanja Hibah kepada Masyarakat bidang pemuda & keolahragaan non professional

3.865.000.000,00 3.832.500.000,00

Jumlah 23.237.205.976,00 21.928.600.000,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.a.5. Belanja Bantuan

Sosial

4.544.000.000,00 4.255.000.000,00 1.436.500.000,00

Belanja bantuan sosial periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi

sebesar Rp4.255.000.000,00 atau sebesar 93,64% dari anggaran yang telah ditetapkan

dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp4.544.000.000,00 merupakan belanja bantuan

sosial yang diberikan kepada penerima yang terdiri dari:

Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

a. Belanja bantuan sosial kepada individu dan atau keluarga

3.914.000.000,00 3.625.000.000,00 955.500.000,00

b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah

630.000.000,00 630.000.000,00 453.000.000,00

c. Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga

0,00 0,00 28.000.000,00

Jumlah 4.544.000.000,00 4.255.000.000,00 1.436.500.000,00

Untuk Belanja Bantuan Sosial kepada individu dan atau keluarga tahun 2019 dapat dirinci

sebagai berikut :


Belanja Bantuan Sosial kepada individu dan

atau keluarga yang tidak direncanakan

220.000.000,00 20.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial kepada individu dan

atau keluarga yang direncanakan bidang

sosial

3.694.000.000,00 3.605.000.000,00

Jumlah 3.914.000.000,00 3.625.000.000,00



Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.a.6. Belanja Bantuan

Keuangan

413.376.254.500,00

413.359.848.000,00

360.711.003.000,00

Realisasi belanja bantuan keuangan tahun 2019 sebesar Rp413.359.848.000,00 atau

99,99% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar

Rp413.376.254.500,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 terjadi kenaikan

sebesar Rp52.648.845.000,00 atau 14,59%.

Belanja bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya periode 1 Januari sampai dengan

31 Desember 2019 terdiri dari :

Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa :

412.476.254.500,00

412.469.625.000,00

359.840.637.000,00

- ADD 110.906.000.000,00 110.906.000.000,00 107.439.800.000,00

- Dana Desa 268.253.846.000,00 268.253.845.000,00 229.733.837.000,00

- Infrastruktur 22.347.375.000,00 22.347.375.000,00 0,00

- Pengisian Anggota BPD 338.750.000,00 338.750.000,00 0,00

- Bantuan Non Fisik (Pilkades) 6.914.952.500,00 6.914.952.500,00 0,00

- Bantuan Non Fisik (Purna Sekdes Non PNS)

80.000.000,00 80.000.000,00 80.000.000,00

- Bantuan Non Fisik (PMT) 0,00 0,00 0,00

- Pamsimas 1.920.331.000,00 1.920.331.000,00 1.545.000.000,00

- Pasar Desa 0,00 0,00 0,00

- TMMD-Banprov 0,00 0,00 0,00

- Desa Berkembang dan Pronangkis 0,00 0,00 21.042.000.000,00

- Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00

- BOP Penyampaian SPPT PBB 765.000.000,00 758.371.500,00 0,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

900.000.000,00 890.223.000,00 870.366.000,00

Jumlah 413.376.254.500,00 413.359.848.000,00 360.711.003.000,00

Adapun belanja bantuan keuangan kepada partai politik pada periode tahun 2019 dapat

dirinci sebagai berikut:

Nama Partai Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

Partai Golkar 116.673.904,00 116.673.000,00 131.815.000,00

Partai PDIP 121.937.946,00 121.937.000,00 107.717.000,00

Partai Demokrat 126.693.216,00 126.693.000,00 156.229.000,00

Partai PKB 135.725.261,00 135.725.000,00 113.585.000,00

Partai PPP 90.255.143,00 90.255.000,00 95.508.000,00

Partai Hanura 48.293.002,00 48.293.000,00 48.468.000,00

Partai PKS 65.603.729,00 65.603.000,00 67.450.000,00

Partai Gerindra 77.764.397,00 77.764.000,00 87.946.000,00

Partai Perindo 8.436.597,00 8.436.000,00 0,00



Nama Partai Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

Partai Penegak Demokrasi Indonesia 9.771.899,00 0,00 0,00

Partai Nasdem 98.844.906,00 98.844.000,00 61.648.000,00

Jumlah 900.000.000,00 890.223.000,00 870.366.000,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.b. Belanja Modal 507.651.031.531,00 466.887.346.008,00 499.439.779.133,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Modal periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2019 sebesar Rp466.887.346.008,00 atau sebesar 91,97% dari anggaran yang

ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp507.651.031.531,00.

Realisasi belanja modal tahun 2019 tersebut adalah sebesar 21,26% bila dibandingkan

dengan total realisasi belanja sebesar Rp2.195.598.035.903,00.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.b.1. Belanja Tanah

18.079.540.000,00

13.969.177.820,00

1.291.794.500,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja modal tanah periode 1 Januari sampai

dengan 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Puskesmas

55.040.000,00 50.684.000,00 0,00

Pengadaan Tanah Sarana Umum Lapangan Terbang Perintis

16.000.000.000,00 12.085.166.480,00 0,00

Pengadaan Tanah Bangunan Jaringan Air

0,00 0,00 1.291.794.500,00

Pengadaan Tanah Konstruksi Jalan dan Jembatan

1.827.200.000,00 1.636.480.340,00 0,00

Rehabilitasi/pemeliharaan Tanah yang Di Kapitalisasi

197.300.000,00 196.847.000,00 0,00

Jumlah 18.079.540.000,00 13.969.177.820,00 1.291.794.500,00

Realisasi belanja modal tanah sebesar Rp13.969.177.820,00 atau sebesar 77,26% dari

anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp18.079.540.000,00.



Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.b.2. Belanja Peralatan

dan Mesin

109.417.724.336,00

89.508.750.291,00

83.619.034.319,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Peralatan dan Mesin periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari:

Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

a. Pengadaan alat-alat berat 486.000.000,00 455.193.186,00 2.427.595.530,00

b. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

9.683.460.000,00 8.604.299.800,00 8.658.497.050,00

c. Pengadaan alat-alat angkutan darat tidak bermotor

68.990.000,00 67.630.000,00 49.080.000,00

d. Pengadaan alat-alat bengkel 2.062.200.000,00 617.944.714,00 27.593.000,00

e. Pengadaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan

175.810.000,00 136.056.600,00 1.600.000,00

f. Pengadaan peralatan kantor 2.625.713.000,00 2.520.368.809,00 1.735.882.030,00

g. Pengadaan perlengkapan kantor 1.206.736.500,00 1.176.766.750,00 1.214.055.540,00

h. Pengadaan Komputer 5.005.395.600,00 4.858.846.955,00 4.599.974.222,00

i. Pengadaan mebelair 2.115.559.000,00 2.087.768.528,00 3.795.961.868,00

j. Pengadaan peralatan dapur 979.020.500,00 960.024.500,00 337.902.666,00

k. Pengadaan penghias ruangan RT 313.237.000,00 310.157.200,00 847.889.770,00

l. Pengadaan alat studio 2.121.904.000,00 2.050.645.370,00 2.205.060.000,00

m. Pengadaan alat komunikasi 89.250.000,00 63.316.600,00 259.903.000,00

n. Pengadaan alat ukur 1.495.210.000,00 1.445.888.000,00 136.243.900,00

o. Pengaadaan alat kedokteran 16.972.055.688,00 16.306.649.094,00 15.952.430.331,00

p. Pengadaan alat laboratorium 11.435.540.323,00 10.932.960.124,00 11.050.225.658,00

q. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Yang Dikapitalisasi

3.900.000,00 3.900.000,00 77.304.000,00

r. Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Kantor Yang dikapitalisasi

1.000.000,00 0,00 8.288.000,00

s. Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Yang dikapitalisasi

5.000.000,00 5.000.000,00 11.575.500,00

t. Rehabilitasi/Pemeliharaan Komputer yang dikapitalisasi

332.462.000,00 263.489.372,00 405.267.000,00

u. Rehabilitasi/Pemeliharaan Mebeler Yang di Kapitalisasi

42.600.000,00 42.600.000,00 0,00

v. Rehabilitasi/Pemeliharaan Peralatan Dapur Yang di Kapitalisasi

22.900.000,00 22.600.000,00 0,00

w. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat Studio Yang di Kapitalisasi

2.000.000,00 445.000,00 0,00

x. Rehabilitasi/Pemeliharaan Penghias Ruangan Rumah Tangga Yang di Kapitalisasi

0,00 0,00 2.000.000,00

y. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi Yang di Kapitalisasi

0,00 0,00 2.800.000,00

z. Belanja Modal BLUD 17.092.397.725,00 11.401.978.289,00 12.212.184.738,00

aa. Belanja Modal BOS 34.382.570.000,00 24.485.063.400,00 16.733.013.866,00

bb. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat persenjataan dan keamanan

80.450.000,00 77.065.000,00 51.588.000,00



Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

ee. Belanja modal pengadaan generator 616.363.000,00 612.013.000,00 815.118.650,00

Jumlah 109.417.724.336,00 89.508.670.291,00 83.619.034.319,00

Realisasi belanja modal peralatan mesin tahun 2019 sebesar Rp89.508.670.291,00 atau

81,66% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar

Rp109.417.724.336,00.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.b.3. Belanja Gedung

dan Bangunan

138.169.822.631,00 134.689.914.700,00 136.540.415.855,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja gedung dan bangunan periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

a. Belanja modal pengadaan konstruksi/ Pembelian bangunan

90.364.903.945,00 87.514.348.365,00 101.546.776.055,00

b. Belanja rehabilitasi/ pemeliharaan bangunan yang di kapitalisasi

47.804.918.686,00 47.175.566.335,00 34.826.491.800,00

c. Belanja Modal Rehabilitasi/Pemeliharaan Aset Pendukung Pelayanan BLUD Rumah Sakit yang diKapitalisasi

0,00 0,00 167.148.000,00

Jumlah 138.169.822.631,00 134.689.914.700,00 136.540.415.855,00

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun 2019 sebesar Rp134.689.914.700,00

atau sebesar 97,48% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar

Rp138.169.822.631,00.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.b.4. Belanja Jalan

Irigasi dan

Jaringan

239.010.069.964,00

225.917.880.879,00

273.758.728.009,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan periode 1 Januari

sampai dengan 31 Desember 2019 yang terdiri dari :

Uraian

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

a. Pengadaan Konstruksi Jalan 158.642.550.800,00 152.876.395.989,00 162.121.532.400,00

b. Pengadaan Konstruksi Jembatan 5.051.717.000,00 4.981.670.000,00 1.866.713.500,00

c. Pengadaan Konstruksi Jaringan Air 58.670.385.000,00 54.668.904.850,00 48.499.627.564,00



Uraian

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

d. Pengadaan Instalasi Listrik dan Telpon 6.495.262.000,00 6.319.957.440,00 6.789.864.020,00

e. Belanja rehabilitasi / pemeliharaan

Jalan yang dikapitalisasi

7.812.924.164,00 4.755.762.500,00 47.451.448.100,00

f. Belanja rehabilitasi/ pemeliharaan

konstruksi jembatan yg dikapitalisasi

200.000.000,00 192.750.000,00 4.422.789.000,00

g. Belanja rehabilitasi / pemeliharaan

konstruksi jaringan air yg dikapitalisasi

1.097.931.000,00 1.093.550.500,00 2.221.766.425,00

h. Belanja rehabilitasi / pemeliharaan

konstruksi instalasi listrik dan telepon

yg dikapitalisasi

290.500.000,00 290.105.600,00 18.725.500,00

i. Belanja pengadaan penerangan jalan,

taman dan hutan kota

748.800.000,00 738.784.000,00 366.261.500,00

Jumlah 239.010.069.964,00 225.917.880.879,00 273.758.728.009,00

Realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan tahun 2019 sebesar

Rp225.917.880.879,00 atau 94,52% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun

2019 sebesar Rp239.010.069.964,00.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.b.5. Belanja Aset Tetap

Lainnya

2.820.874.600,00

2.664.601.954,00

4.033.333.450,0

0

Jumlah tersebut merupakan realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya periode 1 Januari


Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

a. Pengadaan Buku / Kepustakaan 2.555.824.600,00 2.402.345.204,00 3.579.173.750,00

b. Pengadaan Barang Bercorak

Kesenian dan Kebudayaan

239.050.000,00 236.556.750,00 454.159.700,00

c. Pengadaan Hewan Ternak dan

Tanaman

26.000.000,00 25.700.000,00 0,00

Jumlah 2.820.874.600,00 2.664.601.954,00 4.033.333.450,00

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya tahun 2019 sebesar Rp2.664.601.954,00 atau

94,46% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar

Rp2.820.874.600,00.



Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.b.6. Belanja Aset

Lainnya

153.000.000,00

137.100.364,00

196.473.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja aset lainnya lainnya periode 1 Januari


Uraian Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

Belanja Modal Pengadaan Lisensi 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Belanja Modal Pengadaan Hasil Penelitian / Kajian

150.000.000,00 134.100.364,00 196.473.000,00

Jumlah 153.000.000,00 137.100.364,00 196.473.000,00

Realisasi belanja modal aset lainnya tahun 2019 sebesar Rp137.100.364,00 atau 89,61%

dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp153.000.000,00.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.B.c. Belanja Tidak

Terduga

500.000.000,00 0,00 0,00

Pada tahun 2019 Belanja Tidak Terduga terealisasi Rp0,00 dari anggaran yang ditetapkan

dalam APBD-P tahun 2019 sebesar Rp500.000.000,00 karena pada tahun 2019 tidak ada

kejadian luar biasa yang perlu merealisasikan belanja tidak terduga.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019


5.1.C. Transfer 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 5.788.000.000,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.C.a. Transfer Bagi

Hasil ke Desa

6.758.000.000,00 5.941.900.000,00 5.788.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan Bagi Hasil ke Desa periode 1 Januari sampai dengan 31




Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.C.a.1. Bagi Hasil

Retribusi

Daerah

6.758.000.000,00

5.941.900.000,00 5.788.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada

pemerintah desa periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar

Rp5.941.900.000,00 atau sebesar 87,92% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD-P

tahun 2019 sebesar Rp6.758.000.000,00.

Nama Akun Anggaran 2019 Realisasi 2019

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Kedungtuban

49.319.000,00 39.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Jimbung

24.295.000,00 21.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Ketuwan

29.075.000,00 26.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Gondel

32.374.000,00 30.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Kemantren

30.614.000,00 27.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Sidorejo

24.952.000,00 23.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Wado

42.377.000,00 34.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Pulo

26.999.000,00 24.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Tanjung

34.419.000,00 30.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Bajo

31.428.000,00 29.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Sogo

35.204.000,00 30.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Ngraho

45.502.000,00 34.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Panolan

22.303.000,00 19.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Klagen

22.617.000,00 18.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Kalen

24.425.000,00 22.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Nglandeyan

32.833.000,00 30.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kedungtuban Desa Galuk

26.728.000,00 25.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Jiken 37.567.000,00 35.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Ketringan 29.261.000,00 27.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Singonegoro

22.785.000,00 21.000.000,00




Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Bangowan

19.600.000,00 17.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Jiworejo 20.525.000,00 18.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Genjahan 19.250.000,00 17.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Cabak 17.870.000,00 16.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Nglobo 18.050.000,00 16.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Nglebur 25.096.000,00 23.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Janjang 19.400.000,00 17.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jiken Desa Bleboh 29.747.000,00 28.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Tempurejo

21.851.000,00 20.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Temurejo 27.171.000,00 23.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Tambaksari

34.044.000,00 23.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Sendangharjo

31.055.000,00 20.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Ngampel 24.691.000,00 20.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Plantungan

21.344.000,00 18.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Tempuran

19.482.000,00 17.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Ngadipurwo

16.100.000,00 14.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Purwosari 27.001.000,00 22.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Patalan 24.459.000,00 20.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Jejeruk 16.599.000,00 14.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Andongrejo

22.694.000,00 17.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Purworejo 28.628.000,00 20.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Pelem 21.316.000,00 16.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Jepangrejo

33.511.000,00 25.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Blora Desa Kamolan 31.563.000,00 22.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Mernung 29.247.000,00 19.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Mulyorejo 32.419.000,00 20.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Cabean 27.453.000,00 25.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Nglanjuk 18.880.000,00 15.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Sumberpitu

18.970.000,00 17.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Kapuan 21.546.000,00 16.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Getas 22.947.000,00 19.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Jipang 19.780.000,00 17.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Ngloram 25.232.000,00 22.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Gadon 19.690.000,00 17.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Cepu Desa Kentong 24.071.000,00 21.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Banjarejo

33.984.000,00 32.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sendangwungu

23.298.000,00 18.900.000,00




Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Gedongsari

24.557.000,00 22.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Klopoduwur

26.948.000,00 21.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sumberagung

27.130.000,00 25.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sidomulyo

31.142.000,00 25.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Jatisari

19.361.000,00 16.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Jatiklampok

16.600.000,00 14.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Balongsari

23.995.000,00 22.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Bacem

27.887.000,00 25.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Mojowetan

26.190.000,00 24.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Karangtalun

22.807.000,00 20.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sendanggayam

19.727.000,00 17.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Wonosemi

22.207.000,00 20.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Kebonrejo

23.054.000,00 21.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Kembang

21.162.000,00 19.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Sembongin

22.291.000,00 20.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Plosorejo

19.281.000,00 17.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Balongrejo

19.052.000,00 17.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Banjarejo Desa Buluroto

30.165.000,00 23.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Sambong

28.393.000,00 26.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Temengeng

19.450.000,00 17.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Gadu 24.120.000,00 21.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Sambongrejo

20.272.000,00 18.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Pojokwatu

23.471.000,00 20.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Gagaan

21.057.000,00 19.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Biting 19.370.000,00 17.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Brabowan

20.518.000,00 18.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Giyanti

21.371.000,00 19.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Sambong Desa Ledok

24.784.000,00 23.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Bogorejo

33.575.000,00 31.900.000,00




Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Jurangjero

24.915.000,00 23.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Karanganyar

18.990.000,00 17.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Sarirejo

20.063.000,00 18.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Gombang

23.658.000,00 21.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Karang

22.813.000,00 21.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Prantaan

23.444.000,00 21.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Jeruk 19.375.000,00 17.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Nglengkir

33.656.000,00 31.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Gandu

20.800.000,00 19.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Tempurejo

24.353.000,00 22.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Gembol

18.340.000,00 16.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Gayam

23.760.000,00 22.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Bogorejo Desa Sendangrejo

26.587.000,00 24.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Jati 32.225.000,00 30.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Pelem 26.563.000,00 24.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Pengkoljagong

28.219.000,00 26.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Tobo 21.761.000,00 20.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Randulawang

29.980.000,00 28.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Doplang 43.761.000,00 41.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Singget 30.361.000,00 28.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Jegong 22.631.000,00 20.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Bangkleyan 32.390.000,00 30.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Gempol 24.587.000,00 18.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Kepoh 24.481.000,00 22.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jati Desa Gabusan 39.312.000,00 37.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Tempellemahbang

35.966.000,00 26.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Kemiri 22.710.000,00 18.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Turirejo 26.516.000,00 23.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Semampir

21.344.000,00 19.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Palon 21.423.000,00 19.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Blungun 30.548.000,00 28.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Semanggi

20.475.000,00 18.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Ngampon

18.960.000,00 15.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Jomblang

28.846.000,00 24.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Bangsri 31.856.000,00 29.300.000,00




Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Sumurboto

19.250.000,00 17.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Brumbung

23.132.000,00 20.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Nglarohgunung

20.270.000,00 16.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Geneng 23.866.000,00 22.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Seso 24.717.000,00 21.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Balong 18.440.000,00 16.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Gersi 18.000.000,00 16.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Gedangdowo

20.774.000,00 19.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Puledagel

21.358.000,00 16.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Kawengan

22.087.000,00 19.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Bacem 24.209.000,00 21.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Jatirejo 23.920.000,00 21.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Soko 22.135.000,00 18.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Jepon Desa Waru 19.850.000,00 15.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tunjungan

35.650.000,00 28.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tutup

27.739.000,00 22.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tamanrejo

27.992.000,00 20.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Kedungrejo

27.377.000,00 22.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tambahrejo

35.800.000,00 25.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Tawangrejo

27.311.000,00 23.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Adirejo

34.708.000,00 29.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Kalangan

30.570.000,00 28.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Sambongrejo

34.756.000,00 27.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Kedungringin

21.465.000,00 19.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Gempolrejo

28.289.000,00 24.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Nglangitan

25.403.000,00 23.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Sitirejo

22.676.000,00 18.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Keser

21.869.000,00 20.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Tunjungan Desa Sukorejo

30.137.000,00 28.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Mendenrejo

56.080.000,00 54.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Mojorembun

28.207.000,00 26.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Ngrawoh

16.240.000,00 14.400.000,00




Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Nginggil

15.990.000,00 14.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Nglebak

25.175.000,00 23.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Megeri

21.122.000,00 19.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Getas

20.312.000,00 18.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Sumber

41.680.000,00 40.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Nglungger

19.320.000,00 17.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kradenan Desa Medalem

26.897.000,00 25.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Trembulrejo

32.440.000,00 28.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Talokwohmojo

22.015.000,00 20.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Plumbon

21.437.000,00 19.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Bergolo

20.983.000,00 18.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Rowobungkul

24.816.000,00 20.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Gedebeg

22.820.000,00 20.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Kedungsatrian

20.314.000,00 18.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Karangtengah

21.017.000,00 19.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Jetakwanger

22.940.000,00 21.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sumberejo

20.398.000,00 18.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sendangagung

21.957.000,00 20.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sendangrejo

19.555.000,00 17.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Gondang

22.438.000,00 19.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sarimulyo

24.703.000,00 21.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Wantilgung

17.090.000,00 13.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sambongrejo

21.823.000,00 19.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Berbak 24.253.000,00 19.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Gotputuk

20.965.000,00 19.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Semawur

22.461.000,00 20.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Bradag

20.329.000,00 18.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Karangjong

18.866.000,00 17.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Srigading

20.870.000,00 18.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sambonganyar

24.640.000,00 22.900.000,00




Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Bogowanti

17.310.000,00 15.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Kendayaan

19.684.000,00 17.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Sendangmulyo

25.774.000,00 23.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Ngawen Desa Bandungrojo

22.301.000,00 20.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Balong

21.715.000,00 19.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Karanggeneng

26.475.000,00 24.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Jetak 19.940.000,00 17.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Muraharjo

24.809.000,00 19.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Klokah

32.830.000,00 29.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Tawangrejo

28.327.000,00 26.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Blumbangrejo

20.253.000,00 18.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Kalangrejo

20.197.000,00 18.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Kemiri

29.243.000,00 22.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Kodokan

21.432.000,00 19.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Sonokidul

25.691.000,00 23.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Sempu

23.439.000,00 21.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Botoreco

41.603.000,00 40.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Buloh

23.980.000,00 22.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Cungkup

21.694.000,00 19.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Ngilen

21.360.000,00 19.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Bakah

35.023.000,00 32.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Jagong

26.132.000,00 22.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Bejirejo

26.833.000,00 23.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Gagakan

21.630.000,00 19.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Sambiroto

25.148.000,00 22.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Sendangwates

20.628.000,00 17.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Kedungwaru

25.400.000,00 22.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Ngawenombo

27.703.000,00 25.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Kunduran Desa Plosorejo

28.567.000,00 25.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Japah 20.901.000,00 19.100.000,00




Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Pengkolrejo

28.880.000,00 26.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Bogorejo 21.025.000,00 17.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Ngiyono 17.590.000,00 15.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Sumberejo

19.388.000,00 14.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Wotbakah

17.800.000,00 16.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Harjowinangun

18.787.000,00 15.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Ngrambitan

17.770.000,00 16.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Padaan 21.408.000,00 19.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Tengger 20.251.000,00 18.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Beganjing

21.714.000,00 17.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Bogem 19.464.000,00 15.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Tlogowungu

22.010.000,00 20.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Dologan 22.453.000,00 20.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Ngapus 24.495.000,00 22.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Krocok 19.021.000,00 17.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Kalinanas

20.377.000,00 18.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Japah Desa Gaplokan

17.280.000,00 15.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Bekutuk

22.400.000,00 20.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Kadengan

25.056.000,00 23.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Tanggel

27.511.000,00 18.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Ngliron

19.700.000,00 17.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Kalisari

20.257.000,00 18.500.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Pilang

30.763.000,00 19.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Temulus

21.837.000,00 19.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Kediren

25.299.000,00 16.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Sumberejo

26.542.000,00 19.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Kutukan

30.931.000,00 29.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Bodeh

16.850.000,00 15.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Tlogotuwung

16.265.000,00 14.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Gembyungan

18.800.000,00 17.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Sambongwangan

23.259.000,00 17.500.000,00




Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Plosorejo

24.282.000,00 21.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Randublatung Desa Jeruk

18.875.000,00 17.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Todanan

35.298.000,00 32.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kedungwungu

31.956.000,00 27.400.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Tinapan

48.518.000,00 24.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Gunungan

18.560.000,00 16.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kajengan

20.817.000,00 19.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Dringo

22.474.000,00 20.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Cokrowati

24.933.000,00 23.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Dalangan

23.025.000,00 21.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Ketileng

29.963.000,00 28.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Ngumbul

41.719.000,00 39.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Sonokulon

25.007.000,00 23.200.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Sambeng

24.162.000,00 19.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Prigi 20.357.000,00 17.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Palemsengir

29.121.000,00 22.800.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kacangan

30.404.000,00 28.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Bicak 28.400.000,00 26.700.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Sendang

21.830.000,00 20.100.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Wukirsari

22.801.000,00 21.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Karanganyar

24.099.000,00 22.300.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Candi 26.341.000,00 24.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Gondoriyo

25.373.000,00 23.600.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kembang

23.250.000,00 19.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Ledok 18.850.000,00 17.000.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Kedungbacin

23.209.000,00 19.900.000,00

Belanja BHPRD di Kecamatan Todanan Desa Bedingin

30.021.000,00 25.300.000,00

Belanja BHPRD desa maju sari 0,00 0,00

JUMLAH 6.758.000.000,00 5.941.900.000,00



Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D. Pembiayaan 57.362.041.918,00 58.422.607.092,00 59.608.030.710,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.a. Penerimaan

Pembiayaan

63.862.041.918,00 63.922.107.092,00 63.608.030.710,00

Jumlah tersebut merupakan Penerimaan Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31


Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.a.1. Penggunaan Sisa

Lebih

Perhitungan

Anggaran

63.803.904.218,00

63.802.556.826,00

63.485.678.762,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.a.2. Pencairan Dana

Cadangan

0,00

0,00

0,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.a.3. Hasil Penjualan

Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

0,00

0,00

0,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.a.4. Penerimaan

Pinjaman Daerah

0,00

0,00

0,00



Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.a.5. Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman

Daerah

0,00

0,00

0,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.a.6. Penerimaan Piutang

Daerah

0,00

0,00

0,00

Bahwa saldo penerimaan piutang daerah tahun 2019 adalah NIHIL.

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.a.7. Penerimaan

pengembalian

dana bergulir

58.137.700,00

119.550.266,00

122.351.948,00

Realisasi penerimaan pengembalian dana bergulir periode 1 Januari sampai dengan 31

Desember 2019 sebesar Rp119.550.266,00 adalah merupakan pengembalian pokok dari

piutang yang dikelola di SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM

sebesar Rp113.550.266,00 dan Bagian Perekonomian Setda sebesar Rp6.000.000,00.

Jumlah tersebut merupakan Pengeluaran Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31


Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.b.1. Pembentukan Dana

Cadangan

0,00 0,00 0,00

Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.b. Pengeluaran

Pembiayaan

6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 4.000.000.000,00



Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.1.D.b.2. Penyertaan Modal

(Investasi)

Pemerintah Daerah

6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 4.000.000.000,00

Penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp5.499.500.000,00 tersebut merupakan

penambahan setoran modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Jateng, PD. BPR BKK

dan PD. BPR Blora.

Anggaran Realisasi 2019 Realisasi 2018

5.1.F Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran (SILPA)

0,00 97.852.691.370,00 63.803.904.218,00

Rincian SILPA, terdiri dari :

Kas di Kas Daerah 57.319.435.391,00

Kas di Bendahara Pengeluaran Kec Randublatung

21.942.435,00

Kas BLUD RSU Blora 21.903.055.898,00

Kas BLUD RSU Cepu 6.417.907.009,00

Kas Puskesmas 7.252.025.220

Kas Dana BOS 4.938.325.417,00

Jumlah 97.852.691.370,00

Total Kas, terdiri dari :

Kas di Kas Daerah 57.319.435.391,00

Kas di Bendahara Pengeluaran 21.942.435,00

Kas di BLUD 35.572.988.127,00

Kas Lainnya 5.062.778.042,00

Jumlah 97.977.143.995,00

Nilai SiLPA pada LRA Rp97.852.691.370,00, sedangkan nilai total kas pada Neraca

Rp97.977.143.995,00 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp124.452.625,00 yang

merupakan utang pajak per 31 Desember 2019 yang terdapat pada Dinas Pendidikan.

Nama Perusda/BUMD Anggaran

(Rp)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

PT. Bank Jateng 5.000.000.000,00 4.999.500.000,00 3.788.500.000,00

PD. BPR BKK 1.000.000.000,00 0,00 0,00

PD. BPR Blora 500.000.000,00 500.000.000,00 211.500.000,00

Jumlah 6.500.000.000,00 5.499.500.000,00 4.000.000.000,00



Pada Kas Daerah senilai Rp57.319.435.391,00 terdapat kas (Silpa) terikat atau yang

dibatasi penggunaanya dengan rincian sebagai berikut:

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan rincian sebagai berikut :

No Bidang Jumlah (Rp)

1 Bidang Pendidikan 2.055.150,00

2 Bidang Air Minum 28.391.600,00

3 Bidang Sanitasi 6.750.000,00

4 Bidang Perumahan Pemukiman 18.920.000,00

5 Bidang SIKM 615,00

6 Bidang Pertanian 8.804.228,00

7 Bidang Kelautan dan Perikanan 6.660.000,00

8 Bidang Pariwisata 100.001,00

9 Bidang Air Minum Penugasan 18.420.400,00

10 Bidang Sanitasi Penugasan 22.660.000,00

11 Bidang Pasar 900.000,00

Jumlah 113.661.994,00

2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dengan rincian sebagai berikut :

No Kegiatan Jumlah (Rp)

1 Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) 1.672.980.023,00

2 Kegiatan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) 100.532.664,00

3 Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan (ADMINDUK)

185.392.206,00

4 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UMKM 13.890.000,00

5 Kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)

327.049.428,00

6 Kegiatan Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD (Dana TP) 1.235.032.260,00

7 Kegiatan Tunjangan Khusus Guru PNSD 236.400,00

8 Kegiatan Dana Tambahan Penghasilan PNSD (Tamsil) 69.430.000,00

Jumlah 3.604.542.981,00

Jumlah kas (Silpa) terikat dari Dana Alokasi Khusus (DAK) pada rekening kas daerah

adalah Rp3.718.204.975 ,00.

Selain itu, ada pula kas (Silpa) terikat yang berasal dari Pendapatan Dana Hibah

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam sebesar Rp3.016.894.000,00.

Pendapatan Dana Hibah tersebut ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke RKUD Kabupaten

Blora pada tanggal 30 Desember 2019 dan penggunaan dana hibah tersebut adalah 12

bulan sejak uang tersebut ditransfer ke RKUD.

Sehingga Total Silpa Terikat pada rekening Kas Daerah adalah Rp6.735.098.975,00.



5.2. Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran lebih (SAL)

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.2.A. Saldo Anggaran Lebih Awal 63.803.904.218,00 63.485.678.762,00

Realisasi Saldo Angaran Lebih Awal Pemerintah Kabupaten Blora pada awal tahun

2019 adalah sebesar Rp63.803.904.218,00 yang merupakan SiLPA Tahun 2018

yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018, terdiri dari :

Uraian Jumlah (Rp)

1. Kas Daerah 46.140.782.291,00

2. Kas Bendahara Pengeluaran SKPD 6.353.400,00

3. Kas BLUD 17.378.521.537,00

4. Kas BOS 278.246.990,00

Jumlah 63.803.904.218,00

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.2.A.1. Penggunaan SAL Sebagai

Penerimaan Pembiayaan

Tahun Berjalan

(63.802.556.826,00) (63.485.678.762,00)

Penerimaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan adalah Saldo Anggaran

Lebih yang dimanfaatkan kembali untuk pembiayaan belanja daerah pada tahun 2019,

yaitu sebesar Rp63.802.556.826,00.

Dari Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2019 yang direalisasikan lebih kecil sebesar

Rp1.347.392,00, hal ini dikarenakan adanya koreksi saldo Kas BOS pada Dinas

Pendidikan.

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.2.A.2. Sub Total 1.347.392,00 (0,00)

Pada Tahun Anggaran 2019 terdapat selisih Saldo Anggaran Lebih Awal dengan

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan yaitu sebesar

Rp1.347.392,00 yang merupakan koreksi saldo awal kas BOS pada Dinas Pendidikan.

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.2.A.3. Koreksi kesalahan

pembukuan tahun

sebelumnya

(1.347.392,00) 63.803.904.218,00



Terdapat koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar (Rp1.347.392,00) yang

merupakan koreksi saldo awal pada kas BOS pada Dinas Pendidikan.

Realisasi 2019

(Rp)

Realisasi 2018

(Rp)

5.2.A.4. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 97.852.691.370,00 63.803.904.218,00

Saldo Anggaran lebih akhir tahun senilai Rp97.852.691.370,00 adalah merupakan Saldo

Anggaran Lebih yang dihasilkan pada akhir periode tahun 2019.

SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta

penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Dengan adanya surplus anggaran sebesar Rp39.430.084.278,00 dan Pembiayaan Netto

sebesar Rp58.422.607.092,00, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Tahun 2019 sebesar Rp97.852.691.370,00.

Nilai SILPA tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp34.048.787.152,00 atau naik

53,36% dibandingkan SILPA Tahun 2018.



UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2019 DAN 2018


5.5. Penjelasan Laporan Arus Kas

5.5.A. Aktivitas Operasi

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah selama satu periode akuntansi.

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan

operasi Pemerintah Kabupaten Blora dalam menghasilkan kas yang cukup untuk

membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan

sumber pendanaan dari luar.

5.5.A.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar

Rp2.238.810.066.713,00, mengalami kenaikan sebesar Rp118.611.125.346,00

atau naik 5,59% dari realisasi tahun 2018.

Tabel Ikhtisar Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019

1. Pendapatan Pajak Daerah

Arus kas yang berasal dari pendapatan Pajak Daerah tahun 2019 sebesar

Rp61.320.811.636,00 atau 13,94% dari penerimaan pajak Daerah tahun 2018.

Tabel Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2019

Uraian TA 2019 TA 2018

Pajak Hotel 1.437.405.650,00 1.323.384.400,00

Pajak Restoran 5.154.668.257,00 4.101.571.788,00

Pajak Hiburan 343.569.620,00 271.904.080,00

Pajak Reklame 928.284.998,00 880.334.664,00

Pajak Penerangan Jalan 24.092.821.758,00 21.882.249.937,00

Pajak Parkir 165.172.190,00 99.371.300,00

Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) %

Penerimaan Pajak Daerah 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00 13,94

Penerimaan Retribusi Daerah 9.265.329.919,00 8.638.971.957,00 7,25

Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

13.805.331.392,00 8.112.978.480,00 70,16

Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah 160.311.640.069,00 132.141.616.169,00 21,32

Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak 81.955.082.770,00 98.847.733.591,00 (17,09)

Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

37.893.211.206,00 17.015.980.402,00 122,69

Penerimaan Dana Alokasi Umum 966.559.787.000,00 926.682.649.031,00 4,30

Penerimaan Dana Alokasi Khusus 355.308.379.286,00 333.004.046.384,00 6,70

Penerimaan Dana Penyesuaian 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00 30,29

Penerimaan Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi

111.276.869.935,00 102.733.000.522,00 8,32

Penerimaan Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi

44.342.849.000,00 103.314.166.000,00 (57,08)

Penerimaan Hibah 94.316.163.500,00 79.907.226.983,00 18,03

Penerimaan Dana Desa 268.253.846.000,00 229.733.837.000,00 16,77

Jumlah 2.238.810.066.713,00 2.120.198.941.367,00 5,59






Pajak Air Tanah 186.568.801,00 53.341.230,00

Pajak MBL dan Batuan 710.693.272,00 523.513.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan 17.810.827.577,00 17.327.833.231,00

BPHTB 10.490.799.513,00 7.353.231.218,00

Jumlah 61.320.811.636,00 53.816.734.848,00

2. Penerimaan Retribusi Daerah

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2019 sebesar

Rp9.265.329.919,00 atau 7,25% dari Penerimaan Retribusi Daerah tahun 2019.

Tabel Penerimaan retribusi Daerah Tahun 2019


Retribusi pelayanan kesehatan 253.441.000,00 243.045.000

Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan

550.474.140,00 327.827.780,00

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat

18.517.000,00 15.080.000,00

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum

578.646.000,00 588.985.500,00

Retribusi pelayanan pasar 2.684.478.425,00 2.351.276.116,00

Retribusi pengujian kendaraan bermotor 361.608.100,00 342.171.300,00

Retribusi penyediaan dan penyedotan kakus

75.315.000,00 83.685.000,00

Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

574.620.002,00 486.700.002,00

Retribusi pelayanan tera/tera ulang 63.978.500,00 -

Retribusi pemakaian kekayaan daerah 1.299.242.216,00 1.687.145.700,00

Retribusi pasar grosir/pertokoan 1.488.800.039,00 1.374.719.429,00

Retribusi terminal 36.004.000,00 36.039.000,00

Retribusi tempat parkir khusus 295.737.700,00 120.354.000,00

Retribusi rumah potong hewan 78.350.000,00 73.875.000,00

Retribusi tempat rekreasi dan olah raga 229.360.000,00 233.340.000,00

Retribusi Laboratorium Lingkungan 16.195.000,00 -

Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) 651.819.797,00 640.936.130,00

Retribusi ijin tempat penjualan minuman beralkohol

3.000.000,00 30.000.000,00

Retribusi ijin trayek 5.743.000,00 3.792.000,00

Jumlah 9.265.329.919,00 8.638.971.957

3. Penerimaan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan tahun 2019 sebesar Rp13.805.331.392,00 atau 70,16% dari

penerimaan tahun 2018.





Tabel Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2019


PT. BPD Jateng 8.601.514.755,00 4.434.659.047,00

PD BPR BKK 2.370.893.537,00 2.149.476.439,00

PT. Blora Patragas 2.115.688.648,00 1.325.659.976,00

PD BPR Kab. Blora 360.768.833,00 203.183.018,00

PT. Blora Patra Energi 356.465.619,00 -

Jumlah 13.805.331.392,00 8.112.978.480,00

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Arus Kas yang berasal dari Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah Tahun 2019

sebesar Rp160.311.640.069,00 atau 21,32% dari Penerimaan tahun 2018.

Tabel Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2019


Penerimaan Jasa Giro 7.838.086.975,00 6.927.448.452,00

Pendapatan Bunga Deposito 2.292.842.455,00 2.152.808.210,00

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 7.500.000,00 13.500.000,00

Pendapatan Denda atas

Keterlambatan Pelaksanaan

Pekerjaan

3.882.058.184,00 1.191.837.474,00

Pendapatan Denda Pajak 455.996.403,00 216.297.158,00

Pendapatan dari pengembalian 2.704.357.609,00 1.794.132.281,00

Pendapatan Angsuran Atas

Penjualan Kios dan Los 220.000.000,00 256.000.000,00

Pendapatan BLUD 140.337.901.229,00 118.012.311.577,00

Hasil Pengelolaan Dana Bergulir 15.238.434,00 4.819.450,00

Hasil Lelang Eks Bengkok/Bondo

Desa/Kelurahan 2.364.122.999,00 1.354.381.600,00

Pendapatan Sewa Lahan dan

Bangunan 193.535.781,00 200.672.554,00

Pendapatan BOS 0,00 17.407.413,00

Jumlah 160.311.640.069,00 132.141.616.169,00

Nilai Arus Masuk Kas dari Lain-Lain PAD yang Sah sebesar

Rp160.311.640.069,00 tidak sama dengan nilai-nilai Lain-Lain PAD yang sah

pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp162.471.593.537,00.

Perbedaan tersebut merupakan Hasil Penjualan Aset yang Tidak Dipisahkan yang

disajikan sebagai Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi.

Tabel Perbandingan Lain-lain PAD yang Sah LRA dan LAK Tahun 2019

Uraian Jumlah

Lain-lain PAD yang Sah-LRA 162.471.593.537,00

Dikurangi Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan :

Hasil Penjualan Aset 2.159.953.468,00





Lain-lain PAD yang Sah-LAK 160.311.640.069,00

5. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019

sebesar Rp1.441.716.460.262,00 atau 4,81% dari Pendapatan Transfer

Pemerintah Pusat Tahun 2018.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2019


Dana Bagi Hasil Pajak 81.955.082.770,00 98.847.733.591,00

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)

37.893.211.206,00 17.015.980.402,00

Dana Alokasi Umum 966.559.787.000,00 926.682.649.031,00

Dana Alokasi Khusus 355.308.379.286,00 333.004.046.384,00

Jumlah 1.441.716.460.262,00 1.375.550.409.408,00

6. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Tahun 2019 sebesar Rp34.200.765.000,00 atau 30,29% dari Pendapatan

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2018.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Tahun 2019


Dana Insentif Daerah 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00

Jumlah 34.200.765.000,00 26.250.000.000,00

7. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Tahun 2019 sebesar Rp111.276.869.935,00 atau 8,32% dari Pendapatan

Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2018.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019


Dana bagi hasil dari pajak kendaraan bermotor

27.962.584.629,00 23.625.192.284,00

Dana bagi hasil dari bea balik nama kendaraan bermotor

18.197.130.254,00 16.697.349.919,00

Dana bagi hasil dari pajak bahan bakar kendaraan bermotor

27.547.006.447,00 22.370.455.045,00

Dana bagi hasil dari pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

46.936.982,00 40.258.382,00

Dana bagi hasil dari pajak rokok

37.523.211.623,00 39.999.744.892,00

Jumlah 111.276.869.935,00 102.733.000.522,00





8. Bantuan Keuangan

Arus Kas yang berasal dari Bantuan Keuangan Tahun 2019 sebesar

Rp44.342.849.000,00 atau turun 57,08% dari Bantuan keuangan tahun 2018.

Tabel Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2019


Bantuan Keuangan 44.342.849.000,00 103.314.166.000,00

Jumlah 44.342.849.000,00 103.314.166.000,00

9. Pendapatan Hibah

Arus Kas yang berasal dari Pendapatan Hibah Tahun 2019 sebesar

Rp94.316.163.500,00 atau 18,03% dari Pendapatan Hibah tahun 2018 dan Dana

Desa/Penerimaan Lainnya Tahun 2019 sebesar Rp268.253.846.000,00 atau

16,77% dari Dana Desa Tahun 2018.

Tabel Pendapatan Hibah Tahun 2019


Pendapatan Hibah dari Pemerintah 94.316.163.500,00 79.907.226.983,00

Dana Desa/ Penerimaan Lainnya 268.253.846.000,00 229.733.837.000,00

Jumlah 362.570.009.500,00 309.641.063.983,00

5.5.A.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019 sebesar

Rp1.734.652.589.895,00, mengalami kenaikan sebesar Rp117.616.807.569,00

atau naik 7,27% dari realisasi tahun 2018. Total Arus Kas Keluar dari Aktivitas

Operasi tersebut terdiri dari:

Tabel Ikhtisar Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2019

Uraian TA 2019 TA 2018 %

Pembayaran Pegawai 924.532.293.909,00 907.414.544.888,00 1,89

Pembayaran Barang 357.028.347.986,00 306.144.209.238,00 16,62

Pembayaran Bantuan Sosial 4.255.000.000,00 1.436.500.000,00 196,21

Pembayaran Bantuan Keuangan 413.359.848.000,00 360.711.003.000,00 14,60

Pembayaran Hibah 29.535.200.000,00 35.541.525.200,00 (16,90)

Pembayaran Belanja Bagi Hasil

Pendapatan Lainnya

5.941.900.000,00 5.788.000.000,00

2,66

Jumlah 1.734.652.589.895,00 1.617.035.782.326,00 7,27

1. Belanja Pegawai

Arus Keluar Kas untuk keperluan Belanja Pegawai Tahun 2019 sebesar

Rp924.532.293.909,00 atau 1,89% dari Belanja Pegawai Tahun 2018.

Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Pegawai Tahun 2019


Gaji dan Tunjangan 720.552.678.218,00 710.650.354.376,00

Tambahan Penghasilan PNS 75.175.546.454,00 73.133.419.718,00





Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

6.270.000.000,00 6.270.000.000,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah 2.652.467.514,00 2.428.553.950,00

Insentif Retribusi Daerah 245.247.650,00 149.296.029,00

Honorarium PNS 18.365.905.900,00 16.006.445.000,00

Honorarium Non PNS 48.259.221.150,00 47.209.808.600,00

Uang Lembur 1.999.457.388,00 1.574.966.750,00

Honorarium pengelolaan dana BOS 10.858.925.886,00 11.232.329.699,00

Belanja Pegawai BLUD 40.152.843.749,00 38.759.370.766,00

Jumlah 924.532.293.909,00 907.414.544.888,00

2. Belanja Barang dan Jasa

Arus Keluar Kas untuk keperluan Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 sebesar

Rp357.028.347.986,00 atau 16,62% dari Belanja Barang dan Jasa tahun 2018.

Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019


Belanja Bahan Pakai Habis 21.384.089.108,00 17.858.639.837,00

Belanja Bahan/Material 13.704.086.840,00 18.582.897.753,00

Belanja Jasa Kantor 23.156.965.515,00 19.489.144.590,00

Belanja Premi Asuransi 20.377.401.036,00 11.276.552.321,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 4.341.959.885,00 4.051.549.559,00

Belanja Cetak dan Penggandaan 7.721.589.779,00 7.276.568.232,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.993.221.831,00 984.307.782,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas 2.011.762.000,00 1.562.276.332,00

Belanja Sewa Alat Berat 56.200.000,00 85.500.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

3.046.904.190,00 2.838.619.400,00

Belanja Makanan dan Minuman 25.567.925.685,00 24.059.572.575,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 600.623.000,00 475.155.000,00

Belanja Pakaian Kerja 527.516.220,00 438.887.000,00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

3.555.268.680,00 2.902.445.116,00

Belanja Perjalanan Dinas 46.620.961.961,00 49.565.725.009,00

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 192.000.000,00 192.000.000,00

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis PNS

5.053.270.584,00 3.910.742.715,00

Belanja Pemeliharaan 10.136.772.067,00 10.048.677.481,00

Belanja Jasa Konsultansi 4.403.792.355,00 3.897.392.500,00

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS/BOMM 53.608.969.395,00 55.081.818.243,00

Belanja Barang dan Jasa BLUD 88.056.208.821,00 65.798.442.793,00

Hadiah Uang Untuk Diberikan kepada 870.850.000,00 1.124.900.000,00






Masyarakat/Pihak Ketiga

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

7.006.474.304,00 4.642.395.000,00

Belanja Hibah dalam bentuk barang jasa yg diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

12.795.139.730,00 -

Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga

238.395.000,00 -

Jumlah 357.028.347.986,00 306.144.209.238,00

3. Belanja Bantuan Sosial

Arus Keluar Kas untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019 sebesar

Rp4.255.000.000,00 atau 196,21% dari Belanja Bantuan Sosial Tahun 2018.

Tabel Arus Keluar Kas Untuk Belanja Bantuan Sosial Tahun 2019

Uraian TA. 2019 TA. 2018

Belanja Bantuan Sosial Kepada Individu dan/atau Keluarga

3.625.000.000,00 955.500.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

- 28.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial Kepada Lembaga Non Pemerintah

630.000.000,00 453.000.000,00

Jumlah 4.255.000.000,00 1.436.500.000,00

4. Belanja Bantuan Keuangan

Arus Keluar Kas untuk Keperluan Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019

sebesar Rp413.359.848.000,00 atau 14,60% dari Belanja Bantuan Keuangan

Tahun 2018.

Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Bantuan Keuangan Tahun 2019


Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa

412.469.625.000,00 359.840.637.000,00

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

890.223.000,00 870.366.000,00

Jumlah 413.359.848.000,00 360.711.003.000,00

5. Belanja Hibah

Arus Keluar Kas untuk Keperluan Belanja Hibah Tahun 2019 sebesar

Rp29.535.200.000,00 atau turun 16,90 % dari Belanja Hibah Tahun 2018.

Tabel Arus Keluar Kas untuk Belanja Hibah Tahun 2019


Belanja Hibah kepada Masyarakat 21.928.600.000,00 23.601.525.200,00

Belanja Hibah kepada Organisasi

Kemasyarakatan

6.173.000.000,00 11.375.000.000,00

Belanja Hibah kepada Organisasi Semi

Pemerintah

1.433.600.000,00 565.000.000,00





Jumlah 29.535.200.000,00 35.541.525.200,00

6. Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Arus Keluar Kas untuk Keperluan Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya

Tahun 2019 sebesar Rp5.941.900.000,00 atau 2,66% dari Belanja Bagi Hasil

Pendapatan Lainnya Tahun 2018.

Tabel Arus Keluar Kas Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Tahun 2019


Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Dan

Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan

Desa (BHPRD)

5.941.900.000,00 5.788.000.000,00

Jumlah 5.941.900.000,00 5.788.000.000,00

5.5.A.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah selisih antara arus masuk kas dan

arus keluar kas dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp504.157.476.818,00 pada

Tahun 2019 dan Rp503.163.159.041,00 pada Tahun 2018.

5.5.B. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang

ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus

kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang

bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah daerah kepada

masyarakat di masa yang akan datang.

5.5.B.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan pada pemerintah

Kabupaten Blora selama Tahun 2019 sebesar Rp2.159.953.468,00, mengalami

kenaikan sebesar Rp1.687.459.868,00 atau naik 357,14% dari realisasi Tahun

2018 diperoleh dari penjualan barang–barang yang telah rusak atau tidak

digunakan lagi dengan rincian :

Uraian Tahun 2019 (Rp) Tahun 2018 (Rp) %

Penjualan Atas Peralatan dan Mesin 274.567.470,00 189.328.100,00 45,02

Penjualan Aset Tetap lainnya 0,00 13.617.000,00 0,00

Penjualan Aset lainnya 1.885.385.998,00 269.548.500,00 599,46

Jumlah 2.159.953.468,00 472.493.600,00 357,14

1. Hasil Penjualan Peralatan dan mesin

Arus Masuk Kas dari Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun 2019 sebesar

Rp274.567.470,00 atau 45,02% dari hasil penjualan Peralatan dan Mesin tahun

2018 sebesar Rp189.328.100,00.

2. Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya





Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 sebesar

Rp0,00 atau turun 100%, karena sudah tidak ada Penjualan Aset Tetap Lainnya.

3. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Arus Masuk Kas dari Penjualan Aset Lainnya Tahun 2019 sebesar

Rp1.885.385.998,00 atau 6,99% dari tahun 2018 sebesar Rp269.548.500,00

Penjelasan atas masing-masing komponen Arus Masuk Kas dari Aktivitas

Investasi dapat dilihat pada penjelasan atas Laporan Realisasi Anggaran.

5.5.B.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset non keuangan pada pemerintah

Kabupaten Blora selama Tahun 2019 dan 2018 dipergunakan untuk:

Uraian Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp) %

Perolehan Tanah 13.969.177.820,00 1.291.794.500,00 981,38

Perolehan Peralatan dan Mesin 89.508.670.291,00 83.619.034.319,00 7,04

Perolehan Gedung dan Bangunan 134.689.914.700,00 136.540.415.855,00 (1,36)

Perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan 225.917.880.879,00 273.758.728.009,00 (17,48)

Perolehan Aset Tetap Lainnya 2.664.601.954,00 4.033.333.450,00 (33,94)

Perolehan Aset Lainnya 137.100.364,00 196.473.000,00 (30,22)

Jumlah 466.887.346.008,00 499.439.779.133,00 (6,52)

1. Perolehan Tanah

Arus Kas Keluar untuk perolehan Tanah Tahun 2019 sebesar

Rp13.969.177.820,00 atau 981,38% dari Perolehan Tanah tahun 2018 sebesar

Rp1.291.794.500,00.

2. Perolehan Peralatan dan Mesin

Arus Kas keluar untuk perolehan Peralatan dan Mesin sebesar

Rp89.508.670.291,00 atau 7,04% dari Perolehan Peralatan dan Mesin tahun

2018 sebesar Rp83.619.034.319,00.

3. Perolehan Gedung dan Bangunan

Arus Kas Keluar untuk perolehan Gedung dan Bangunan Tahun 2019 sebesar

Rp134.689.914.700,00 atau turun 1,36% dari Perolehan Gedung dan Bangunan

Tahun 2018 sebesar Rp136.540.415.855,00.

4. Perolehan Jalan, irigasi, dan Jaringan

Arus Kas Keluar untuk perolehan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2019

sebesar Rp225.917.880.879,00 atau turun 17,48% dari Perolehan Jalan, Irigasi

dan Jaringan Tahun 2018 sebesar Rp273.758.728.009,00.





5. Perolehan Aset Tetap Lainnya

Arus Kas Keluar untuk perolehan Aset Tetap Lainnya Tahun 2019 sebesar

Rp2.664.601.954,00 atau turun 33,94% dari Perolehan Aset Tetap Lainnya

Tahun 2018 sebesar Rp4.033.333.450,00.

6. Perolehan Aset Lainnya

Arus Kas Keluar untuk perolehan Aset Lainnya Tahun 2019 sebesar

Rp137.100.364,00 atau turun 30,22% dari Perolehan Aset Lainnya Tahun 2018

sebesar Rp196.473.000,00.

5.5.B.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah selisih

antara arus kas masuk dan arus keluar kas keluar dari aktivitas investasi aset

non keuangan yaitu sebesar (Rp464.727.392.540,00) pada tahun 2019 dan

(Rp498.967.285.533,00) pada tahun 2018.

5.5.C. Aktivitas Pembiayaan

Aktivitas Pembiayaan adalah penerimaan kas yang perlu dibayar kembali

dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan

dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang

Pemerintah Daerah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus

anggaran. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan

pengeluaran kas brutto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus

anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas

Pemerintah Daerah dan klaim Pemerintah Daerah terhadap pihak lain di masa yang akan

datang.

5.5.C.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Blora

selama Tahun 2019 dan 2018 adalah berasal dari:

Uraian Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp)

Penerimaan Kembali Dana Bergulir 119.550.266,00 122.351.948,00

5.5.C.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Blora

selama tahun 2019 dan tahun 2018 dipergunakan untuk:

Uraian Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp)

Pemberian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

5.499.500.000,00 4.000.000.000,00

Jumlah 5.499.500.000,00 4.000.000.000,00





5.5.C.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan adalah selisih antara arus masuk kas

dan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan yaitu sebesar

(Rp5.379.949.734,00) pada Tahun 2019 dan (Rp3.877.648.052,00) pada Tahun

2018.

5.5.D. Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran

kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan

pemerintah. Arus kas dari aktivitas non anggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga

(PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang

dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga

misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar

rekening kas umum negara/daerah.

5.5.D.a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus masuk kas dari aktivitas non anggaran berasal dari:

Uraian Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp)

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga 99.086.846.577,00 83.073.177.160,00

Kiriman Uang Masuk 0,00 0,00

Jumlah 99.086.846.577,00 83.073.177.160,00

Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp99.086.846.577,00 terdiri dari :

1. Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar

Rp83.711.846.070,00 terdiri dari penerimaan pajak pusat yang dipotong PPKD

selama tahun anggaran 2019.

2. Penerimaan PFK Dana BOS

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga sebesar

Rp2.694.630.856,00 terdiri dari penerimaan pajak pada dana BOS sekolah yang

dipotong oleh Bendahara BOS selama tahun anggaran 2019.

3. Penerimaan PFK BLUD

Arus Masuk Kas dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga terdiri dari

penerimaan pajak pada dana BLUD Puskesmas sebesar Rp7.078.602.765,00,

BLUD RSU Blora Rp3.823.978.466,00 dan BLUD RSU Cepu sebesar

Rp1.762.938.400,00 yang dipotong oleh Bendahara BLUD selama tahun

anggaran 2019.

4. Penerimaan Kas yang dibatasi penggunaannya

Arus Masuk Kas dari penerimaan jaminan sewa Rusunawa pada Dinas

Perumahan, Pemukiman dan Perhubungan sebesar Rp14.850.000,00.





5.5.D.b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran selama tahun 2019 dan 2018

dipergunakan untuk:

Uraian Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp)

Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga 98.947.543.932,00 83.073.177.160,00

Kiriman Uang keluar 0,00 0,00

Jumlah 98.947.543.932,00 83.073.177.160,00

Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga sebesar Rp98.947.543.932,00 terdiri dari :

1. Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah

Arus Keluar Kas untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga Kas Daerah

sebesar Rp83.711.846.070,00, merupakan pajak pusat yang disetorkan PPKD

selama tahun 2019.

2. Pengeluaran PFK dana BOS

Arus Keluar Kas untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga sebesar

Rp2.570.178.231,00 terdiri dari pengeluaran pajak pada dana BOS sekolah yang

disetorkan oleh Bendahara BOS selama tahun anggaran 2019.

3. Pengeluaran PFK dana BLUD

Arus Keluar Kas untuk pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga terdiri dari

pengeluaran pajak pada dana BLUD Puskesmas sebesar Rp7.078.602.765,00,

BLUD RSU Blora Rp3.823.978.466,00 dan BLUD RSU Cepu sebesar

Rp1.762.938.400,00 yang disetorkan oleh Bendahara BLUD Puskesmas selama

tahun anggaran 2019.

5.5.D.c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah selisih antara arus kas

masuk dan arus kas keluar dari aktivitas non anggaran yaitu sebesar

Rp139.302.625,00 pada tahun 2019 dan Rp0,00 pada tahun 2018.

5.5.D.d. Kenaikan/Penurunan Kas

Kenaikan/Penurunan Kas adalah jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi,

arus kas bersih dari investasi aset non keuangan, arus kas bersih dari aktivitas

pembiayaan dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran.

Uraian Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 504.157.476.818,00 503.163.159.041,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

(464.727.392.540,00) (498.967.285.533,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (5.379.949.734,00) (3.877.648.052,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 139.302.625,00 0,00

Jumlah 34.189.437.169,00 318.225.456,00





5.5.D.e. Saldo Awal Kas di BUD, Kas Bendahara Pengeluaran, BLUD dan

BOS

Uraian Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

(Rp)

Saldo Awal Kas di BUD, Kas

Bendahara Pengeluaran , BLUD dan

BOS.

63.802.556.826,00 63.485.678.762,00

5.5.D.f. Saldo Akhir Kas di BUD

Saldo Akhir Kas tahun 2019 sebesar Rp97.991.993.995,00 dan tahun 2018

sebesar Rp63.803.904.218,00 dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian

Tahun 2019

(Rp)

Tahun 2018

Rp)

Kas Pembantu Rutin (AC.1.016.00001.9) di Bank Jateng Cabang Blora

15.840.272.907,00 10.883.812.087,00

Kas Pembantu DAU dan DAK (AC.1.016.00447.6) di Bank Jateng Cabang Blora

41.479.162.484,00 5.256.970.204,00

Deposito Berjangka satu bulanan di Bank Jateng Cabang Blora :

- DB.01/15.000.000210203/2046

- DB.01/12.25/15.000.000/05101/16/192

0,00

0,00

15.000.000.000,00

15.000.000.000,00

Saldo Akhir Kas BLUD 35.572.988.127,00 17.378.521.537,00

Saldo Akhir Kas BOS 5.062.778.042,00 278.246.990,00

Kas Bendahara Pengeluaran 21.942.435,00 6.353.400,00

Kas yang dibatasi penggunaannya (Jaminan Rusunawa pada Dinrumkimhub)

14.850.000,00 0,00

Jumlah 97.991.993.995,00 63.803.904.218,00

5.5.D.g. Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian Tahun 2019 Tahun 2018

Saldo Akhir Kas di Bendahara

Penerimaan

1.824.000,00 21.386.442,00

Saldo Kas Bendahara Penerimaan tersebut merupakan saldo Kas dari sewa gedung Konco Tani pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp1.524.000,00 dan Sekretariat Dewan sebesar Rp300.000,00.

5.5.D.h. Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas tahun 2019 sebesar Rp97.993.817.995,00 dan tahun 2018 sebesar Rp63.825.290.660,00 dapat dirinci sebagai berikut :





Uraian

Tahun 2019

Rp)

Tahun 2018

(Rp)

Kas Akhir BUD, Bendahara Pengeluaran, BLUD dan BOS

97.991.993.995,00 63.803.904.218,00

Kas di Bendahara Penerimaan 1.824.000,00 21.386.442,00

Jumlah 97.993.817.995,00 63.825.290.660,00

pemerintah daerah kabupaten blora catatan atas …

Documents