1. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK ATAS TANAH

2. Pasal 28 huruf (d) UUD 1945
Setiaporangberhakataspengakuan, jaminan, perlindungandankepastianhukum yang adilsertaperlakuan yang samadihadapanhukum .
3. Pasal33 ayat (3) Undang-UndangDasar 1945
Bumi , air, dankekayaanalam yang terkandungdidalamnyadikuasaioleh Negara dandipergunakanuntuksebesar-besarnyakemakmuranrakyat
4. Sadarakantugasdankewajibannyaitu, makaberdasarkanPasal19 UUPA ayat(1) menyatakanbahwa : UntukmenjaminkepastianhukumolehpemerintahdiadakanpendaftarantanahdiseluruhwilayahRepublik Indonesia menurutketentuan-ketentuan yang diaturdenganPeraturanPemerintah
5. . Selanjutnyapadaayat (2) nyamemberikanrincianbahwapendaftarantanah yang disebutpadaayat (1) tersebutmeliputi :Pengukuran, pemetaan, danpembukuantanah; Pendaftaranhak-hakatastanahdanperalihanhak-haktersebut;Pemberiansurattandabuktihak yang berlakusebagaialatbukti yang kuat.
6. BahwauntukmelaksanakanPasal19 UUPA tersebut, makapemerintahmenerbitkanPeraturanPemerintahNomor 10 Tahun 1961 tentangPendaftaran Tanah.
7. Setelahsekian lama bekerja/berlakuternyata PP No. 10/1961 inibelumlahberjalansecaraefektifdan optimal, sehinggapadatahun 1997, Pemerintahmengganti PP No. 10/1961 dengan PP No. 24/1997 tentangPendaftaran Tanah.
8. PASAL 3 PP 24 TAHUN 1997
PENDAFTARAN TANAH BERTUJUAN UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEMEGANG HAK ATAS SUATU BIDANG TANAH, SATUAN RUMAH SUSUN DAN HAK HAK LAIN YANG TERDAFTAR AGAR DENGAN MUDAH DAPAT MEMBUKTIKAN DIRINYA SEBAGAI PEMEGANG HAK YANG BERSANGKUTAN.
9. Jelaslahnampakbahwatujuanpendaftarantanahuntukmemberikankepastianhukumdanperlindunganhukumhakatastanahdimanakeberhasilanpelaksanaanpendaftarantanah yang peraturandasarnyatelahditetapkandalamPasal 19 UUPA sangattergantungpadaperanmasyarakatterutamapadapemeganghaktersebut
10. PASAL 4 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997
Untukmemberikankepastiandanperlindunganhukumsebagaimanadimaksuddalampasal 3 huruf a kepadapemeganghak yang bersangkutandiberikan SERTIFIKAT ATAS TANAH
Untukmelaksanakaninformasisebagaimanadimaksuddalampasal 3 huruf b data fisik, data yuridisdaribidangtanahdansatuanrumahsusun yang sudahterdaftarterbukauntukumum
Untukmencapaitertibadministrasisebagaimanadimaksuddalampasal 3 huruf c, setiapbidangtanahdansatuanrumahsusuntermasukperalihan, pembebanandanhapusnyahakatasbidangtanahatassatuanrumahsusunwajibdidaftar
11. Pasal 32 ayat (2) PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997
Sertifikatditerbitkansecarasahatasnamaorangataubadanhukum
Tanah diperolehdenganitikadbaik
Tanah dikuasaisecaranyata
Dalamwaktu 5 tahunsejakditerbitkannyasertifikatitutidakada yang mengajukankeberatansecaratertuliskepadapemegangsertifikatdankepalakantorpertanahankabupaten/kotasetempatataupuntidakmengajukangugatankepengadilanmengenaipenguasaantanahataupenerbitansertifikat.
12. Di dalamsistempendaftarantanah, dikenalsistempublikasinegatifdansistempublikasipositif.
13. Sistempublikasipositifyaituapa yang terkandungdalambukutanahdansurat-surattandabuktihak yang dikeluarkanmerupakanalatpembuktian yang mutlak.
14. Padadasarnyasistempublikasipositifinilah yang dapatmemberikankepastianhukumdanperlindunganhukumkepadapemegangsertipikathakatastanahkarenakeberadaannyamutlak.
15. Sistempublikasinegatif, sertifikat yang dikeluarkanmerupakantandabuktihakatastanah yang kuat, artinyasemuaketerangan yang terdapatdalamsertifikatmempunyaikekuatanhukumdanharusditerimasebagaiketerangan yang benaroleh hakim, selamatidakdibuktikansebaliknyaalatpembuktian yang lain.
16. Undang-UndangPokokAgrariamenganutsistempublikasinegatifbertendensipositif. Namunsebenarnyasistemnegatifinidapatmemicuketidakpastianhukumbahkantidakdapatmemberikanperlindunganhukumbagipemegangsertipikathakatastanahkarenakeberadaannyamasihdapatdiganggugugatolehpihak lain.
17. Padadasarnyahubunganantarakepastianhukumhakmilikatastanahdanperlindunganhukumdapatdisimpulkanbahwakepastianhukumituadalahsaranauntukmemperolehperlindunganhukum
18. Hakmilikatastanah yang sudahbersertifikatmendapatperlindunganjustisiabelterhadaptindakansewenang-wenang
19. Perlindunganhukumitusendirimerupakanupayaberdasarkanhukumbaikbersifatpreventifmaupunrepresif, agar sertipikatsebagaitandabuktihak yang kuatdapatmemperolehperlindunganhukum
20. Untuklebihmemberikankepastianhukumdanperlindunganhukumterhadappemegangsertipikathakatastanahseharusnyasistempendaftarantanah yang dianutadalahsistempositif
21. Padaprinsipnyajikaditelaahketentuanpasal 32 ayat (2) mengandungsistempublikasipositif
22. KESIMPULAN
Sebagaikonsekuensilogisdarisistempublikasinegatifmakasertipikathakatastanahmasihdapatdigugatolehorang lain yang merasaberhakatastanahtersebut. Sedangkansistempublikasipositifkeberadaansertipikatitumutlakadanya (tidakdapatdiganggu-gugat).
Yang mendapatperlindunganhukumadalahpemegangsertipikathakatastanahsebagaiakibatdaripendaftarantanah, karenadidalampendaftarantanahtermaksudtelahtertuangdenganjelasmengenaikepastiansubyekdankepastianobyekyang terangkumpada data fisikdan data yuridisatassebidangtanah.
Sebagaibuktibahwasebidangtanahtelahterdaftar, makaakandiberikansertipikat. Denganadanyasertipikathakatastanahmakaakanterciptakepastianhukumdanapabilakepastianhukumtelahtercipta, makadengansendirinyaakanmemberikanperlindunganhukumterhadappemegangsertipikathakatastanahitusendiri.
23. JADI DENGAN DEMIKIAN, YANG DILINDUNGI OLEH HUKUM ADALAH PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH YANG TELAH MELALUI PROSES DAN PROSEDUR BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK/KEBENARAN SERTA ASAS NEMO PLUS JURIS