04/05/2017

1

PEMBUATAN AKTA-AKTA TERKAIT DENGANPERSEROAN TERBATAS YANG WAJIB DIKETAHUI

OLEH NOTARIS

Oleh: Alwesius, SH, MKnNotaris-PPAT

Surabaya, Shangrila Hotel, 22 April 2017

PEMBUATAN AKTA PENDIRIANPERSEROAN TERBATAS

04/05/2017

2

MACAM PERSEROAN TERBATASDAN DASAR HUKUMNYA

PT TERTUTUP (PT BIASA) === UU No. 40 Tahun2007

PT. TERBUKA (PT GO PUBLIC) === UU No. 40Tahun 2007 dan UU No. 8 Tahun 1995 tentangPasar Modal, peraturan BAPEPAM dan OJK.

PT. PMDN === UU No. 25 Tahun 2007

PT PMA === UU No. 25 Tahun 2007

PENDIRI PT

Pendiri PT adalah orang perorangan maupun badan hukum Pendiri PT minimal berjumlah 2 (dua) orang karena

merupakan “perjanjian” apabila nantinya setelah PT menjadibadan hukum dan jumlah pendiri menjadi kurang dari 1(satu) orang maka dalam jangka waktu 6 (enam) bulan wajibdilakukan pengalihan sebagian saham PT ybs, jika tidakdilakukan maka pemegang saham bertanggung jawab secarapribadi atas segala perikatan dan kerugian perseroan danPT dapat dibubarkan oleh hakim berdasarkan permohonanpihak-pihak yang berkepentingan (pasal 7 ayat 6 UUPT)

04/05/2017

3

Pendirian PT tidak dapat hanya dilakukan oleh suami danisteri saja

CV tidak dapat bertindak sebagai pendiri PT karena CVbukan badan hukum apabila CV hendak ditingkatkanmenjadi PT maka yang dilakukan adalah para pesero CVbertindak sebagai pendiri PT dan penyetoran sahamdilakukan dengan menggunakan seluruh asset PT (CV nyadibubarkan)

Yayasan dapat menjadi pendiri/pemegang saham PTdengan ketentuan penyertaannya tidak boleh melebihi25 % dari seluruh nilai kekayaan yayasan dan anggotapembina, pengurus dan pengawas yayasan tidak bolehmerangkap sebagai anggota direksi atau dewankomisaris (pasal 7 UU yayasan)

Semua pendiri harus menjadi pemegang saham

Pendiri boleh hadir sendiri atau diwakili kuasanya/wakilnya yang sah

04/05/2017

4

NAMA PT

Perseroan mempunyai nama dan tempat kedudukandalam wilayah negara Republik Indonesia yangditentukan dalam AD. (pasal 5 ayat 1 UUPT)

Nama PT harus mengikuti ketentuan yang diatur didalam PP No. 43 Tahun 2011

Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh WNIatau badan hukum Indonesia wajib memakai NamaPerseroan dalam bahasa Indonesia. (Pasal 11 PP No.43 Tahun 2011)

TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU

Tempat kedudukan PT berada di daerah kota ataukabupaten dalam wilayah negara RI yang ditentukandalam AD. (pasal 17 ayat 1 UUPT)

Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan PT mempunyaitempat kedudukan di Desa atau Kecamatan sepanjangdisebutkan nama kota atau kabupatennya.(penjelasanpasal 17 UUPT)

Tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakankantor Pusat Perseroan (penjelasan pasal 5 dan pasal 17ayat 2 UUPT)

04/05/2017

5

Perseroan mempunyai alamat lengkap sesuai dengantempat kedudukannya.(pasal 5 ayat 2 UUPT)

Nama dan alamat lengkap PT harus disebutkan dalamsurat menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh PT,barang cetakan dan akta dalam hal PT menjadi pihak.(pasal 5 ayat 3 UUPT)

Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atautidak terbatas sebagaimana ditentukan dalamanggaran dasar. (pasal 6 UUPT)

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Dulu dibagi antara umum dan khusus sekarang semua PTadalah merupakan kegiatan penanaman modal dan dibagiantara PT penanaman modal dalam negeri (non fasilitasdan fasilitas ) dan PT penanaman modal asing

Sekarang tidak ditentukan lagi tergantung dari instansipemberi izin, apakah izin tersebut hanya diberikanuntuk PT dengan kegiatan usaha tertentu atau dapatdigabung dengan kegiatan lainnya

Umum : satu PT dapat menjalankan lebih dari satubidang usaha, misalnya perdagangan, jasa, pembangunan,percetakan, perindustrian dll

04/05/2017

6

Khusus : PT hanya dapat menjalankan bidang usahakhusus/tertentu dan tidak dapat digabung denganusaha lainnya.

PT dengan usaha khusus antara lain industri keuangan(bank dan non bank, kesehatan, informasi dankomunikasi, pertambangan, perhubungan laut,pertahanan, pariwisata dan tenaga kerja.)

Terkait dengan “fasilitas” PT terbagi atas : PT non fasilitas PT Penanaman Modal Asing (PT PMA) PT Penanaman Modal Dalam Negeri (PT PMDN)

MODAL DAN SAHAM PT

Dasar hukum : pasal 31-47 UUPT dan Permenkumham No.29 tahun 2016 (Modal) dan Pasal 48 – 62 UUPT (Saham)

Modal PT terdiri dari Modal Dasar, Modal Ditempatkandan Modal Disetor

Modal Dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai saham.(pasal 31 ayat 1 UUPT)

Modal Dasar Perseroan paling sedikit Rp. 50.000.000.-(lima puluh juta Rupiah) (Pasal 32 ayat 1 UUPT) dansekarang bedasarkan Pasal 31 ayat 3 UUPT jo Pasal 1ayat 3 Permenkumham No. 29 Tahun 2016 Besaran modaldasar PT ditentukan berdasarkan kesepakatan parapendiri PT

04/05/2017

7

Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modaldasar HARUS DITEMPATKAN dan DISETOR PENUH(pasal 33 ayat 1 UUPT) === Modal Ditempatkan adalahmodal yang diambil bagian oleh para pendiri/parapemegang saham PT.

MODAL DITEMPATKAN = ¼ X MODAL DASAR ATAUMODAL DASAR MAKSIMUM 4 X MODALDITEMPATKAN

PENYETORAN MODAL YANG DITEMPATKAN(MODAL DISETOR)

Modal ditempatkan dan disetor penuh dibuktikandengan bukti penyetoran yang sah. (pasal 33 ayat 2UUPT)

Bukti penyetoran yang sah tersebut antara lain buktisetoran pemegang saham ke dalam rekening bank atasnama Perseroan, data dari laporan keuangan yang telahdiaudit oleh akuntan, atau neraca Perseroan yangditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris.(penjelasan pasal 33 ayat 2 UUPT)

04/05/2017

8

Sebagai implementasi penjelasan Pasal 33 ini, diterapkan dalamProses Pengesahan PT dibuat Pernyataan Modal dengan formatyang telah disetujui oleh KemenkumHAM.

Pasal 2 ayat 2 Permenkumham No.29 Tahun 2016 menentukanbahwa bukti penyetoran yang sah sebagaimana dimaksud padaayat (1) wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteridalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejaktanggal akta pendirian Perseroan Terbatas ditandatangani.

Penyetoran dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuklainnya. (pasal 34 ayat 1 UUPT)

PENYETORAN DALAM BENTUK LAIN SELAINUANG

Penyetoran dalam bentuk lain selain uang harusdisertai rincian yang menerangkan nilai atau harga,jenis atau macam, status, tempat kedudukan, dan lain-lain yang dianggap perlu demi kejelasan mengenaipenyetoran tersebut. (penjelasan pasal 34 ayat 1UUPT)

Jika penyetoran dilakukan dalam bentuk lain,penilaian setoran modal ditentukan berdasarkanNILAI WAJAR yang ditetapkan sesuai denganHARGA PASAR atau OLEH AHLI yang tidakterafiliasi dengan Perseroan. (pasal 34 ayat 2 UUPT)

04/05/2017

9

PENYETORAN BERUPA BENDA TIDAK BERGERAK(INBRENG)

Penyetoran saham dalam bentuk benda tidak bergerakharus DIUMUMKAN dalam 1 (satu) SURAT KABAR ataulebih, dalam jangka waktu 14 (empat belas) harus setelahakta pendirian ditandatangani atau setelah RUPSmemutuskan penyetoran saham tersebut. (Pasal 34 ayat 3UUPT)

PENYETORAN BERUPA HAK TAGIH KEPADAPERSEROAN

Pemegang saham dan Kreditor lainnya yang mempunyaitagihan terhadap Perseroan TIDAK DAPATMENGGUNAKAN hak tagihnya sebagai kompensasikewajiban penyetoran atas harga saham yang telahdiambilnya, kecuali DISETUJUI OLEH RUPS. (pasal 35ayat 1 UUPT)

Kuorum RUPS tersebut adalah sama denganPerubahan AD (pasal 35 ayat 3 UUPT) yaitu RUPS hanyadapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3(dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan haksuara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusanadalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua pertiga)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali ADmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuantentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.(pasal 88 ayat 1 UUPT)

PENYETORAN DENGAN MENGGUNAKAN ASSET CVHarus dilakukan penilaian terhadap asset CV oleh

appraisal independen dan diumumkan di dalam surat kabar.Bukti setoran modalnya adalah Neraca CV yang telahdiaudit oleh Akuntan Publik

04/05/2017

10

KLASIFIKASI SAHAM

Didalam AD dapat ditetapkan satu klasifikasi saham ataulebih. (Pasal 53 ayat 1 UUPT)

Klasifikasi saham, antara lain :a. saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;b. saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota

Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;c. saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali

atau ditukar dengan klasifikasi lain;d. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk

menerima dividen lebih dahulu dari pemegang sahamklasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif ataunon kumulatif;

e. saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untukmenerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lainatas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam likuidasi.(Pasal 53 ayat 4 UUPT)

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Direksi atau Dewan Komisaris diangkat untuk jangkawaktu tertentu, misalnya 3, 5 atau 10 tahun

Kemenakertrans 40 Tahun 2012 : Direktur Personalia tidakboleh diduduki oleh WNA

Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1999 (UU Anti Monopoli) Seseorangyang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris darisuatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarangmerangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaanlain, apabila perusahaan–perusahaan tersebut:a. berada dalam pasar bersangkutan yang sama; ataub. memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau

jenis usaha; atau

04/05/2017

11

c. secara bersama dapat menguasai pangsa pasarbarang dan atau jasa tertentu, yang dapatmengakibatkan terjadinya praktek monopoli danatau persaingan usaha tidak sehat.

Kewenangan Direksi dan Pembatasannya ===Perhatikan siapa yang berwenang mewakili Direksi

Perhatikan ketentuan Pasal 108 ayat 4 UUPT bahwaDewan Komisaris MERUPAKAN MAJELIS DANSETIAP ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TIDAKDAPAT BERTINDAK SENDIRI-SENDIRI

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DANPERUBAHAN DATA PERSEROANSERTA PEMBUATAN AKTANYA

04/05/2017

12

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

TERDIRI DARI:

1. PERUBAHAN AD YANG HARUS MENDAPATKANPERSETUJUAN MENTERI, meliputi:a. Nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan

Perseroan;b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;c. Jangka waktu berdirinya Perseroan;d. Besarnya modal dasar;e. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor; dan/atauf. Status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan

Terbuka sebaliknya. (Pasal 21 UUPT)Mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya SKPersetujuan. (Pasal 23 ayat 1 UUPT)

2. PERUBAHAN AD YANG CUKUP DIBERITAHUKANKEPADA MENTERI

Mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya SuratPenerimaan Pemberitahuan Perubahan AD. (Pasal 23ayat 2 UUPT)

Perubahan AD Perseroan diputuskan di dalam RUPSatau Keputusan Pemegang Saham di luar Rapat(Sirkuler)

04/05/2017

13

PERUBAHAN DATA PERSEROAN

Data Perseroan, antara lain berupa:a. Data mengenai Direksi Perseroan;b. Data mengenai Dewan Komisaris Perseroan;c. Data mengenai pemegang saham Perseroan.

Hal ini terjadi biasanya karena adanya Perubahananggota Direksi dan/atau Dewan KomisarisPerseroan atau karena adanya pemindahan hak atassaham.

Kapan Perubahan Data ini mulai berlaku?

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN TERKAITDENGAN PEMBUATAN AKTA RISALAH/BA RUPS

Ada RUPS Luar Biasa dan RUPS Tahunan

RUPS dapat diselenggarakan Direksi atau atas permintaan1 orang atau lebih pemegang saham, yang mewakili 1/10atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara(kecuali AD menentukan jumlah yang lebih kecil) atauDewan Komisaris (dengan menyebutkan alasannya)

Panggilan Rapat harus sesuai ketentuan Pasal 79 – 82UUPT

04/05/2017

14

Panggilan dilakukan Direksi dengan Surat Tercatatdan/atau dengan Iklan di Surat Kabar, dalam Surat Kabar14 hari sebelum tanggal RUPS (tanggal panggilan dantanggal RUPS tidak dihitung)

Dalam Panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu,tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuanbahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersediadi Kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilanRUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan (Pasal 82 ayat3 UUPT) --- Jika tidak dipenuhi KEPUTUSAN RUPSTIDAK SAH, kecuali semua pemegang saham dengan haksuara hadir atau diwakili dalam RUPS dan keputusantersebut disetujui dengan suara bulat (Pasal 82 ayat 5UUPT)

Jika dalam jangka waktu 15 hari setelah adanyapermintaan RUPS, Direksi tidak menyelenggarakanRUPS maka permintaan dapat diajukan kepada DewanKomisaris dan Dewan Komisaris melakukan sendiripemanggilan RUPS dalam waktu yang sama

Apabila Dewan Komisaris tidak menyelenggarakanRUPS maka PS yang meminta diadakannya RUPS dapatmengajukan permohonan kepada PN

Jika Ketua PN memberikan Izin (Penetapan Ketua PNbersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap)maka RUPS hanya boleh membicarakan mata acarayang ditetapkan oleh Ketua PN (Pasal 80 ayat 5UUPT)

04/05/2017

15

Dalam RUPS setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satuhak suara, kecuali AD menentukan lain (Pasal 84 ayat 1UUPT)

Hak Suara tidak berlaku untuk:a. Saham PT yang dikuasai sendiri oleh PT;b. Saham induk PT yang dikuasai oleh anak perusahaan

secara langsung atau tidak langsung; danc. Saham PT yang dikuasai oleh PT lain yang sahamnya

secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki olehPT (Pasal 84 ayat 2 UUPT)

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK TERCATAT DI DALAMDAFTAR PEMEGANG SAHAM TIDAK MEMPUNYAI HAKSUARA (Pasal 52 UUPT)

Pemegang saham dapat hadir sendiri atau diwakiliberdasarkan surat kuasa

Kuasa yang diberikan kepada anggota Direksi, DewanKomisaris, dan karyawan PT tidak mempunyai hak suaradi dalam pengambilan keputusan (Pasal 85 ayat 4UUPT)

Jika pemberi kuasa hadir sendiri dalam RUPS makasurat kuasa ybs tidak berlaku (Pasal 85 ayat 5 UUPT)

Pembukaan Rapat dilakukan oleh DirekturUtama/Komisaris Utama (lihat Ketentuan di dalam AD)Untuk sahnya RUPS harus memperhatikan kuorumkehadiran yang ditetapkan di dalam UUPT dan AD PT

04/05/2017

16

Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untukmufakat, jika tidak tercapai maka dilakukanpemungutan suara dan keputusan sah jika disetujuilebih dari ½ (setengah) bagian dari jumlah suara yangsah, kecuali UUPT dan AD menentukan lain.(Perhatikan kuorum untuk pengambilan keputusanRUPS yang ditetapkan di dalam UUPT dan AD)

Untuk setiap RUPS wajib dibuat Risalah RUPS yangditandatangani oleh Ketua Rapat dan paling sedikit 1(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari danoleh peserta RUPS (Pasal 90 ayat 1 UUPT). Tandatangan tersebut tidak diwajibkan jika dibuat denganakta Notaris. (Pasal 90 ayat 2 UUPT)

PENAMBAHAN MODAL

Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkanpersetujuan RUPS. (pasal 41 ayat 1 UUPT, RUPS dapatmenyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris, gunamenyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut untukjangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. (pasal 41 ayat2). Kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarikkembali oleh RUPS. (pasal 41 ayat 2 UUPT)

Penambahan Modal Dasar harus memperolehPersetujuan Menteri (Pasal 21 UUPT)

Penambahan Modal Ditempatkan dan disetorWAJIB DIBERITAHUKAN kepada Menteri. untukdicatat dalam Daftar Perseroan. (pasal 42 ayat 3UUPT)

04/05/2017

17

Seluruh saham yang dikeluarkan untuk penambahanmodal harus terlebih dahulu ditawarkan kepada setiappemegang saham seimbang dengan pemilikan sahamuntuk klasifikasi saham yang sama. (pre emptive right)(pasal 43 ayat 1 UUPT)

Jika pemegang saham tidak menggunakan hak untukmembeli dan membayar lunas saham yang dibeli dalamjangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejaktanggal penawaran, Perseroan dapat menawarkan sisasaham yang tidak diambil bagian tersebut kepada pihakketiga. (pasal 43 ayat 4 UUPT)

PENGURANGAN MODAL DITEMPATKAN DAN DISETOR

Pengurangan Modal Ditempatkan termasuk ke dalamPerubahan AD tertentu yang harus memperolehPersetujuan Menteri. (lihat pasal 21 ayat 2 UUPT)

Pengurangan Modal dilakukan berdasarkan keputusanRUPS dan Direksi wajib memberitahukan keputusantersebut KEPADA SEMUA KREDITOR denganMENGUMUMKAN dalam 1 (satu) atau lebih SURATKABAR dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hariterhitung sejak tanggal keputusan RUPS. (pasal 44 ayat2 UUPT)

04/05/2017

18

Keberatan di ajukan dalam waktu 60 hari danpenyelesaiannya maksimum 30 hari sejak keberatan.

Keputusan RUPS tentang pengurangan modalditempatkan dan disetor dilakukan dengan caraPENARIKAN KEMBALI SAHAM atau PENURUNANNILAI NOMINAL SAHAM. (Pasal 47 ayat 1 UUPT)

Penarikan kembali saham dilakukan terhadap sahamyang telah dibeli kembali oleh Perseroan atauterhadap saham dengan klasifikasi yang dapat ditarikkembali. (Pasal 47 ayat 2 UUPT)

Pembeli kembali saham maksimum 10 % dari jumlahyang ditempatkan dan disetor (Pasal 37 ayat 1 UUPT)

“Penarikan kembali saham” berarti sahamtersebut ditarik dari peredaran dalam rangkapengurangan modal ditempatkan dan modal disetor.(penjelasan Pasal 47 ayat 1)

Penurunan nilai nominal saham tanpa pembayarankembali harus dilakukan secara seimbang terhadapseluruh saham dari setiap klasifikasi saham. (pasal 47ayat 3 UUPT)

Keseimbangan tersebut dapat dikecualikan denganpersetujuan semua pemegang saham yang nilainominalnya dikurangi.(pasal 47 ayat 4 UUPT

04/05/2017

19

MASA JABATAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARISSUDAH EXPIRED/BERAKHIR

Direksi atau Dewan Komisaris diangkat untuk jangkawaktu tertentu maka dengan berakhirnya jangka waktumasa jabatannya, mereka tidak berwenang lagimelakukan tugas dan jabatannya tersebut

Untuk RUPS bisa saja pemanggilan RUPS tetapdilakukan oleh Direksi/Dewan Komisaris PT ybs, namunhal tersebut harus disahkan oleh RUPS

Salah satu agenda RUPS adalah mengesahkan segalatindakan yang dilakukan oleh Direksi dan DewanKomisaris selama waktu berakhirnya jangka waktujabatan Direksi/Dewan Komisaris sampai haridiadakannya RUPS.

CONTOH BUNYI KEPUTUSAN RUPSNYA:“Menyetujui dan mengesahkan seluruh tindakan hukumyang telah dilakukan oleh Direksi dan Dewan KomisarisPerseroan yang diangkat berdasarkan Akta BeritaAcara Rapat tertanggal 27-02-1998 (dua puluh tujuhPebruari seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan)nomor 66, yang dibuat dihadapan SANTOSO, SarjanaHukum, Notaris di Kota Jakarta Pusat;”

04/05/2017

20

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKANDALAM PEMBUATAN AKTA PKR

Akta PKR dibuat karena:1. Risalah rapatnya dibuat dibawah tangan dan dibutuhkan

akta notaris2. Risalah rapatnya telah dibuat dengan akta notaris dan

berisikan beberapa keputusan, dan dibutuhkan aktanotaris yang hanya berisikan salah satu atau sebagiandari keputusan tersebut

RUPS harus memberi kuasa kepada pihak tertentu (direksi)untuk menuangkan keputusan RUPS dalam suatu akta notaris(lainnya)

Akta PKR ditandatangani oleh pihak yang diberi kuasa olehrups untuk menuangkan keputusan RUPS dalam suatu aktanotaris (lainnya)

Untuk pembuatan akta PKR, notaris juga harusmemperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuanyang berlaku bagi terselenggaranya suatu RUPS ===untuk menghindari notaris dijadikan alat untukmengesahkan suatu tidakan yang tidak benar

Risalah rapat yang dibuat dibawah tangan, yang berisikanperubahan anggaran dasar, hanya dapat dibuat akta PKRmaksimum 30 hari sejak tanggal keputusan rups (pasal 21ayat 5 UUPT)

Sesuai ketentuan pasal 90 UUPT, risalah rapat yangdibuat dibawah tangan cukup dibuat oleh ketua rapat dansalah seorang pemegang saham yang ditunjuk dalamrapat .

04/05/2017

21

RUPS PERTAMA TIDAK KUORUM Pasal 86 ayat 1 UUPT menentukan RUPS dapat

dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu perdua)bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadiratau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggarandasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.(misalnya untuk agenda perubahan AD = 2/3, untukpembubaran =3/4)

Apabila RUPS tidak mencapai kuorum maka diadakanpemanggilan kedua dalam jangka waktu paling lambat 7 harisebelum RUPS kedua (pasal 86 ayat 8 UUPT)

Terhadap RUPS pertama yang tidak mencapai kuorum tetapdibuatkan akta.

HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PEMBUATANKEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER DAN

PEMBUATAN AKTA PKPS DILUAR RAPAT

Pasal 91 UUPT menentukan PS dapat juga mengambilkeputusan yang mengikat di luar RUPS, dengan syaratDisetujui Secara Tertulis Oleh Semua Pemegang SahamDengan Hak Suara, Dengan Menandatangani Usul YangBersangkutan === jadi harus 100 %

Sirkuler dapat dilakukan di dalam negeri maupun di luarnegeri

Untuk tandatangan di luar negeri harus memenuhi ketentuandan syarat mengenai penandatanganan dokumen di luar negerilihat angka 70 lampiran permenlu No. 09/A/KP/XII/2006/01

Tanggal yang berlaku adalah tanggal pada tandatanganterakhir

04/05/2017

22

PS harus memberi kuasa kepada pihak tertentu (direksi)untuk menuangkan keputusan tersebut dalam suatu aktaNotaris

Akta PKPS di luar rapat ditandatangani oleh pihak yangdiberi kuasa oleh PS untuk menuangkan keputusantersebut dalam suatu akta notaris

Untuk pembuatan akta PKPS diluar rapat notaris jugaharus memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pembuatan keputusantersebut === untuk menghindari notaris dijadikan alatuntuk mengesahkan suatu tidakan yang tidak benar

PENGAMBILALIHAN SAHAM (AKUISISI)

Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukanoleh badan hukum atau orang perseorangan untukmengambil alih saham perseroan yang mengakibatkanberalihnya pengendalian atas perseroan tersebut.(pasal 1angka 11 UUPT)

Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihansaham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkanoleh perseroan melalui direksi perseroan atau langsungdari pemegang saham. (pasal 125 ayat 1 UUPT)

04/05/2017

23

Pengambilalihan yang dilakukan langsung kepadapemegang saham , direksi wajib melakukanpengumuman dalam surat kabar dan pengumumansecara tertulis kepada karyawan perseroan, yangwajib dilakukan dalam jangka waktu 30 hari sebelumdilakukannya panggilan RUPS.

Setelah dilakukan RUPS kemudian dilakukan jualbeli saham

JUAL BELI SAHAM Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta

pemindahan hak, yang wajib disampaikan secara tertuliskepada Perseroan.

Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham,tanggal, dan hari pemindahan hak tersebut dalam DPSdan memberitahukan perubahan susunan pemegangsaham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarPerseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitungsejak tanggal pencatatan pemindahan hak .

04/05/2017

24

Sesuai ketentuan Pasal 57 ayat 1 UUPT, jika tidakditentukan dalam AD, Pemindahan hak atas saham tidakwajib untuk:1. Ditawarkan terlebih dahulu kepada PS dengan

klasifikasi tetentu atau PS lainnya;2. memperoleh persetujuan RUPS/Dewan Komisaris

(Organ PT);3. Memperoleh persetujuan dari instansi pemerintah.

Pemindahan hak atas saham mulai berlaku terhitung sejakditandatanganinya akta pemindahan hak.

SEKIAN – SEMOGA BERMANFAAT

ALWESIUS, SH. MKnHP : 08158825748 (WA), 081310438333 (WA)

Email: alwesius_notaris@yahoo.co.id dan alwesius.notaris@gmail.com