pembinaan narapidana narkotika di lembaga ...repository.uinjambi.ac.id/4181/1/m mizan asrori...
TRANSCRIPT
-
PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA JAMBI
SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Starta Satu (S1)
Dalam Hukum Pidana Islam
Oleh :
M. Mizan Azrori Zain
NIM: SHP.162175
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2020
-
iii
Pembimbing I : Rasito, M.Hum
Pembimbing II : Idris, SS., M.H
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS Jambi
Jl. Jambi- Muara Bulian KM. 16 Simp. Sei Duren
Jaluko Kab. Muaro Jambi 31346 Telp. (0741) 582021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Di-
Jambi, 14 Juni 2020
JAMBI
PERSETUJUAN PEMBIMBING
Assalamualaikum wr wb.
Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi
saudara M.Mizan Asrori Zain, SHP. 162175 yang berjudul:
“Pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyaraktan kelas IIA
Jambi.’’ Telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna
melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam jurusan
Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha
Saifuddin Jambi.
Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi
kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.
Wassalamualaikum wr wb.
Pembimbing I Pembimbing II
Rasito, M.Hum Idris, SS., M.H
NIP:196503211998031003 NIP:198501042015031003
-
v
MOTTO
Artinya : Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas
perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu
kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka
sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu
kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
perlindungan bagi mereka selain dia. (Q.S Ar-Ra‟d : 11)1
1 Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan terjemahannya. (Surabaya : Cv
Jaya sakti 1997, Surah Ar-Ra‟d 11 : (13) hlm : 249
-
vi
PERSEMBAHAN
Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena
sudah menghadirkan orang-orang yang sangat berarti disekeliling saya. Yang
selalu memberi semangat dan doa, sehingga skripsi saya ini dapat diselesaikan
dengan baik.
Dengan rahmat allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada orang-
orang yang telah memberikan cinta, kasih,perhatian serta motivasi dalam
menuntut ilmu.
Kedua orang tua tercinta Ayahanda Safawi dan norhasanah yang telah
mendidikku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tak henti-hentinya
menyelipkan namaku dalam setiap do‟anya, berkat do‟a dan dorongan motivasi
beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semua
yang ayah ibu berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi
hadiah terindah bagi ayah dan ibu.
Adik-adikku tersayang, Muhammad mirza attahari, yang selalu ada
memberikan semangat dan mendoakan keberhasilanku. Walaupun tidak tumbuh
bersamaan kami punya tujuan yang sama untuk kebahagiaan orang tua.
Dan tak lupa pula untuk teman-teman hukum pidana yang telah berjuang
bersama selama 3 tahun lebih yang memberikan semangat dan dorongan untuk
menyelesaikan tugas akhir. dan terakhir terkhusus kepada orang-orang yang
selama ini telah membantu, memberi semangat, berjuang bersama sama dari awal
pembuatan skripsi hingga saat ini yaitu tiara zhalfa nadia putri semoga
kebaikanmu dibalas dengan allah swt.
-
vii
ABSTRAK
Skripsi yang berjudul “Pembinaan narapidana narkotika di lembaga
pemasyaraktan kelas IIA Jambi” Skripsi ini bertujuan ingin mengetahui
bagaiaman pembinaan narapidana narkotika, serta ingin mengetahui penerapan
hukuman disiplin bagi Warga Binaan pemasyarakatan yang melanggar Tata Tertib
Di Lapas Klas IIA Jambi. ingin mengetahui kendala yang menghambat lembaga
pemasyarakatan dalam menerapkan tata tertib warga binaan lapas klas iia jambi.
ykripsi ini menggunakan pendekatan yuridis emperis yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapanga. adapun
pengumpulan data yang diperoleh melalui wawancara, dan dokumentasi.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, hasil dan kesimpulan: Pertama,
Untuk pembinaan terhadap warag binaan pemasyarakatan (WBP) Narkotika di
lapas jambi hanya dibedakan bagi mereka yang hukumannya diatas lima tahun,
kaitannya yaitu ketika mengurus integrasi (PB) Pembebasan bersyarat merka
mendapatkan kewajiban, yaitu berupa penyuluhan, motivasi, dan pendampingan.
Kedua, Upaya atau hambatan yang dilakukan petugas lapas kelas IIA Jambi dalm
pembinaan narapidana narkotika
Dan masih kekurangan konslor yaitu pendamping narapidana. Dan VCT kegiatan
konseling yang menyediakan dukungan psikologis, informasi dan pengetahuan,
perwatan bagi penderita HIV/AIDS.
Kata Kunci: Pembinaan, Pemasyarakatan, Narkotika, Narapidana
-
viii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana dalam
penyelesasaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan,
sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Tidak lupa pula iringan
shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad
SAW.
Skripsi ini diberi judul “Pembinaan narapidana narkotika di lembaga
pemasyaraktan kelas IIA Jambi” merupakan suatu penegakan hukum atau
untuk mendidik dan membina narapidana narkotika di lapas kelas IIA Jambi. .
Skripsi ini disusun sebagai sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu
syariah dalam bagian hukum pidana dan juga memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Jurusan Hukum Pidana
Islam pada Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi, Indonesia. Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak
sedikitnya hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan
data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai
pihak, terutama bantuan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka
skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas
penulis ucapkan adalah jutaan terima kasih kepada semua pihak yang turut
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung penyelesaian skripsi ini,
terutama sekali kepada yang terhormat:
1. Bapak Prof Dr. H. H Su‟aidi Asy‟ari, M. A, Ph.D sebagai Rektor Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
-
ix
2. Ibu Dr. Rafiqah Ferawati, SE.,M.EI selaku Wakil Rektor 1, Bapak Dr. As‟ad
Isma‟ M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Bahrul Ulum, MA selaku
Wakil Rektor III Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Sayuti Una, S.Ag,. M.H sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Agus Salim, M.A.,M.I.R., Ph.D, sebagai Wakil Dekan Bidang
Akademik, Bapak Ruslan Abdul Gani.,S.H., M.Hum, sebagai Wakil Dekan
Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. H. Ishaq,
SH. M.Hum, sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
5. Ibu Dr.Robi‟atul Adawiyah, M.HI, Sebagai Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
dan Bapak Devrian Ali Putra MA.Hk , Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
6. Rasito, M.Hum sebagai Pembimbing I.
7. Idris, SS., M.H sebagai Pembimbing II
8. Bapak dan Ibu Dosen, Asisten Dosen, dan seluruh Karyawan/Karyawati
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
9. Bapak dan Ibuk Karyawan/Karyawati Perpustakan Fakultas Syariah dan
Perpustakan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung
maupun tidak langsung.
Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon agar jerih payah
Bapak/Ibu dan teman-teman semua menjadi amal shaleh bagi mereka semua dan
mendapatkan ridha Allah SWT serta mendapatkan balasan yang setimpal di hari
-
x
kemudian nantinya. Di samping itu dengan segala kerendahan hati penulis
menyadari masih banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan
adanya kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini,
kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya dan kepada manusia kita
memohon kemanfaatannya, semoga amal kebajikan kita ini dinilai seimbang oleh
Allah SWT.
Jambi, 14 Juni 2020
Penulis
M. Mizan Asrori Zain
SHP 162175
-
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ..................................................................................... i
LEMBAR PERNYATAAN........................................................................... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................................ iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN ............................................................... iv
MOTTO ........................................................................................................ v
PERSEMBAHAN ......................................................................................... vi
ABSTRAK ..................................................................................................... vii
KATA PENGANTAR ................................................................................... viii
DAFTAR ISI ................................................................................................. xi
DAFTAR TABEL ......................................................................................... xiv
DAFTAR GAMBAR ..................................................................................... xv
DAFTAR SINGKATAN ............................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................. 6
C. Batasan Masalah .................................................................................... 7
D. Manfaat dan kegunaan penelitian ........................................................... 7
E. Karangka Teoritis Dan Konseptual ........................................................ 8
F. Tinjauan Pustaka.................................................................................... 24
BAB II METODE PENELITIAN
A. Tempat dan waktu penelitian ................................................................. 29
B. Pendekatan penelitian ............................................................................ 29
-
xii
C. Jenis dan sumber data ............................................................................ 29
D. Insrumen pengumpulan data .................................................................. 30
E. Teknis pengumpulan data ...................................................................... 32
BAB III GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA JAMBI
A. Sejarah beridirinya lembaaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi .............. 35
B. Kondisi geografis lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi .................. 37
C. Visi Misi Dan Tujuan lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi ............ 39
D. Susunan Organisasi LAPAS Kelas IIA Jambi ........................................ 41
E. Sistem Layanan Dan Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga
Binaan Pemasarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Kelas
IIA Jambi ............................................................................................. 46
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan pembinaan narapidna narkotika dan pembinaan
dakam bidang keagamaan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA
Jambi ..................................................................................................... 52
B. Hambatan dan upaya yang di lakukan oleh petugas dalam melaksanakan
pembinaan narapidana narkotika dilembabaga pemasyarakatan kelas IIA
ajmbi ..................................................................................................... 58
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan .............................................................................. 64
B. Saran ........................................................................................ 65
-
xiii
C. Kata Penutup ............................................................................ 65
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
CURRICULUM VITAE
-
xiv
DAFTAR TABEL
1.1 Nama-nama Pejabat Struktural LAPAS Kelas IIA Jambi ........................... 47
4.1 Daftar Program Binaan Kerohanian Berdasarkan Agama yang di Anut ...... 55
-
xv
DAFTAR GAMBAR
1.1 Susunan Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi ................ 46
-
xvi
DAFTAR SINGKATAN
LAPAS : Lembaga Pemasyarakatan
KUHP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
UUD : Undang-undang Dasar
BNN : Badan Narkotika Nasional
SDM : Sumber Daya Manusia
MUI : Majelis Ulama Indonesia
UU : Undang-undang
UPT : Unit Pelaksana Teknis
CMB : Cuti Menjelang Bebas
PB : Pembebasan Bersyarat
QS : Qur‟an Surrah
LIP : Layanan Informasi Public
LI : Layanan Informasi
LK : layanan kunjungan
LP : Layanan Pengaduan
TPP : Tim Pengamat Pemasyarakatan
-
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Era Globalisasi dunia memberikan dampak perubahan yang luas terhadap
kehidupan manusia, baik dari segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya.
Perkembangan yang begitu pesat tentunya membawa dampak pada perilaku
manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara yang semakin kompleks.
Perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku
yang sesuai dengan norma hukum dan ada juga yang tidak sesuai dengan
norma hukum. Bagi perilaku yang tidak sesuai dengan norma hukum, tentunya
dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat.
Perilaku yang tidak sesuai hukum dapat disebut sebagai penyelewengan yang
menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan masyarakat.
Penyelewengan yang demikian, biasanya dianggap masyarakat sebagai suatu
kejahatan.2
Secara yuridis, kejahatan sebagai perbuatan yang sudah ditetapkan oleh
negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu
sanksi. Sedangkan menurut pendapat Bonger menyatakan bahwa: “kejahatan
merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari
2 Riyan,prodi siyasah sayar‟iyyah (Hukum tata negara) Fakultas syari‟ah, uin raden intan
lampung judul skripsi“Peran lembaga pemasyarakatan dalam membina Narapidana
penyalahgunaan narkotika Menurut uu nomor 12 tahun 1995 Ditinjau dari fiqh siyasah (studi pada
lembaga pemasya rakatan kelas 1 bandar lampung) ” akses 23 maret 2020 hlm : 18
1
-
2
Negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap
rumusan-rumusan hukum (legal definitions) mengenai kejahatan”.3
Dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan
makmur yang merata baik materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia
sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus
menerus termasuk tingkat kesehatannya. Bahwa untuk meningkatkan
kesehatan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dibidang pengobatan
dan pelayanan kesehatan, antara lain pada satu sisi dengan mengusahakan
ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat dan
sisi lain melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahayanya
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.4
Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
ditegaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman
atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan.5
3 Ibid., 4 al, adalah, Acep Syaifullah, Jurnal tentang Narkoba “Narkoba dalam Perspektif Hukum
Islam dan Hukum Positif”, 2013, 5 Surya eka p nento, “Upaya aparat lembaga pemasyarakatan dalam mencegah
penyelundupan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan (studi kasus lembaga
pemasyarakatan kelas iia gorontalo Tahun 2012 s/d 2014)” Skripsi fakultas hukum Universitas
hasanuddin Makassar 2015 hlm 16
-
3
Dalam Al-qur‟an dijelaskan tentang bahaynya narkotika/meminum
khomar. (QS. Al-Ma‟idah. 90)
Artinya: Wahai orang orang yang beriman! sesungguhnya minuman keras,
berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah,
adalah dan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah
(perbutan perbuatan) itu agar kamu beruntung. 6
Dalam ayat diatas sudah jelas bahwa Allah melarang kita sebagai umat
muslim untuk menjauhkan sesuatu perbuatan yang memabukkan atau mudharat
bagi kita maupun orang lain.
Mengenai peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan ini menjadi
tanggung jawab bersama semua bangsa di dunia, yang sudah merasakan betapa
bahayanya peredaran gelap narkotika. Sehinga ketentuan baru dalam konvensi
perserikatan bangsa-bangsa tentang pemberantasan peredaran gelap
Peredaran gelap narkotika yang dalam realitanya semakin marak, ternyata
pada kenyataan yang ada peredaran narkotika tidak hanya di luar saja. Tapi
didalam lembaga pemasyarakatanpun pengendalian dan peredaran narkotika
juga masih ada dan sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang.7
6 Departemen Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan terjemahannya. (Surabaya : Cv
Jaya sakti 1997, Surah. Al-Ma‟idah. 90 7 Ibid, hlm.16
-
Indonesia, (Bandung, CV. Lubuk Agung, 2011), hlm.14Di Akses pada tanggal 20 juli 2019
Josias Simon R- Thomas Suryano, Studi Kebudayaan Lembaga Pemasyarakatan di 8
4
Pemerintah melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang
berkaitan dengan narkotika. Dalam rangka pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan
Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional
yang selanjutnya disingkat BNN yang merupakan lembaga pemerintah
nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab
kepada Presiden.
Setelah lahirnya lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi dapat berperan
aktif menjadi tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana
narkotika, dalam menjalani proses pemasyarakatan, narapidana perlu
diperhatikan hak-haknya dan perlu diberi perlindungan hukum. Merujuk
konteks di atas, maka pemasyarakatan kelas IIA Jambi sebagai tempat
pembinaan narapidana dengan tujuan memeperbaiki sikap dan perilaku serta
mengembangkan potensi narapidana. Untuk itu, dalam pembinaan narapidana
harus ada sinergi secara mendalam dan partisipasi, baik narapidana maupun
petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga tujuan pembinaan yang telah di
tetapkan berhasil secara optimal.
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) ialah tempat melaksanakan pembinaan
narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksana
teknis (UPT) pemasyarakatan (UU No 12 Tahun 1995).8 Lembaga
pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga binaan
Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang
-
kelas IIA binjai,(jurnal. fakultas hukum unuversitas sumetera utara medan 2017) akses Juli 2019
Oktri silfia, pelaksanan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan 9
5
merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
Karena mereka telah melakukan kejahatan atau pelanggaran.Bagi bangsa
Indonesia pemikiran pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak sekedar
pada aspek penjeraan belaka, tetapi juga merupakan suatu rehabilitasi dan
reintegrasi sosial telah melahirkan suatu sistem pembinaan terhadap pelanggar
hukum yang dikenal sebagai sistem pemasyarakatan. (penjeraan), dan
Resosialisasi.
Pemasyarakatan sejalan dengan filosofi reintegrasi sosial yang berasumsi
kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat.
Sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan
kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi).9
Berkenaan dengan pembinaan narapidana, pembinaan narapidana
dilakukan melalui dua jenis pembinaan, yaitu intramural treatment dan
ekstramural treatment. Intramural treatment merupakan pembinaan yang
dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki
dan meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, intelektual,
sikap, dan prilaku, kesehatan jasmani-rohani. Dalam pelaksanaannya meliputi
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Kemudian jenis
pembinaan ekstramural treatment adalah pembinaan yang dilakukan di luar
Lembaga Pemasyarakatan, bertujuan untuk meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam Lembaga
-
6
Pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, cuti mengunjungi keluarga,
Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).10
Sasaran pembinaan terpidana perkara narkotika di lapas jambi sebetulnya
lebih ditujukan kepada kelompok pemakai/pecandu yang menjadi korban
kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika tersebut. Oleh karena itulah
para terpidana setelah diketahui segala sesuatunya tentang proses peradilan,
maka pola pembinaannya diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan kelas
IIA Jambi, dimana mereka menjalani masa hukuman. Jadi dalam hal ini,
penanganan masalah pembinaan para korban penyalahgunaan narkotika
tersebut adalah merupakan kewajiban pemerintah juga.Walau demikian sesuai
dengan asas kebersamaan maka kewajiban untuk mengembalikan kondisi para
korban tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga
merupakan tanggung jawab masyarakat pada umumnya.
Dari permasalahan diatas penulis tertarik untuk menganggkat judul
“Pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada maka
peneliti merumuskan bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah :
1. Bagaimana Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika yang dilakukan
Petugas di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi?
10 Ibid, hlm.23-24
-
7
2. Bagaimana hambatan dan upaya yang dihadapi oleh petugas ketika
melakukan pembinaan kepada narapidana narkotika di Lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Jambi?
C. Batasan Masalah
Pada batasan masalah ini penulis hanya membahas tentang sistem atau
bagaimana tata cara pembinaan upaya lembaga pemasyarakatan (LAPAS)
Kelas IIA Jambi dalam mendidik dan membina terhadap narapidan nerkotika,
dalam menurut hukum positif dan hukum islam.
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian
1. Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak
di capai oleh peneliti. Sedangkan tujuan itu sendiri merupakan sejumlah
keadaan yang ingin dicapai. adapun yang akan di capai dalam penelitian
ini:
a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di
Lembagan Pemasyarakatan Klas IIA Jambi.
b. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan
petugas selama memberikan pembinaan kepada narapidana narkotika
di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi.
2. Kegunan penelitian
Setelah penelitian ini dilakukan maka kegunaan dari pada penelitian
ini adalah:
-
8
a. Secara Akademik sebagai bahan masukan bagi pemerintah dan
Petugas Lapas mengenai upaya lembaga pemasyarakatan kelas IIA
Jambi dalam pembinaan terhadap narapidana narkotika.
b. Secara teoritis sebagai wahana untuk menambah wawasan dan
pengetahuan bagi penulis mengenai pembinaan narapidana.
c. Sebagai praktis referensi dan sumbangan konseptual bagi jurusan
Hukum pidana islam Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifudin
Jambi.
E. Kerangka Teoritis Dan konseptual
Dalam penelitian ini ada dua kerangka yang dapat digunakan yaitu: (1)
Kerangka teoritis (2) Kerangka konseptual
1. Kerangka Teoritis
Dalam rangka melaksanakan suatu penelitian diperlukan adanya suatu
kerangaka teoritis, sebagaimana yang dijelaskan oleh Roni Hanitijo
Soemitro, penggunaan teoritis sebagai pisau analisis untuk menjelaskan,
memcahkan, dan mengendalikan masalah yang akan dikaji dalam skripsi
ini.11
Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara
konkrit oleh aparat penegak hukum.12 Dengan kata lain, penegakan hukum
pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan
demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut
11 M.Said, Judul skripsi penegakan hukum terhadp penangkapan ikan yang menggunakan
pestisida (Stdui kasus desa makmur jaya) mahasiswa fakultas syari‟ah uin sts Jambi 2019, hlm 9
diakses 19 maret 2020 12 M.Faal. Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi. Jakarta:Pt Pradnya Paramita.1991.
hlm. 42
-
9
penyerasian antara nilai dengan kaidah serta prilaku nyata manusia. Kaidah-
kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau
tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak
itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan
kedamaian.
Menurut Sudarto penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya
bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada
persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan
akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari
kejahatan. Jika prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau fihak
yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi,
kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparatur eksekusi pidana serta
orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini
masing-masig mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk
menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya
tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai
wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.13
2. Kerangka Konseptual
a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan
Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan
pembinaan narapidan dan anak idik pemasyarakatan. (Undang-undang RI
13 Sudarto,2010, Kapita Selekta Hukum Pidana,Penerbit P.T. Alumni, Bandung, hlm.113.
-
10
Pasal 1 no 12 1995). 14Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat
tersebut di sebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan
merupakan Unit Pelaksana Teknisdi bawah Direktorat Jenderal
PemasyarakatanKementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik
Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang
kemerdekaan di Lapas.
b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
1) Anak Pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani
pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas)
tahun.
2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak
paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya
memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai
berumur 18 (delapan belas) tahun.
4) Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang
yang berada dalam bimbingan Bapas15
14 Yati Nurhayati Rusli Evaluasi program kemandirian warga binaan pemasyarakatan
dalam rangka implementasi hak mengembangkan diri di provinsi Sulawesi selatan (Jakarta
selatan;percetakan pohon karya,2013),hlm 2
15 Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan)Akses 20 maret
2020
http://id.wikipedia.org/wiki/Penjarahttp://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_Pelaksana_Teknis&action=edit&redlink=1http://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatanhttp://id.wikipedia.org/wiki/Direktorat_Jenderal_Pemasyarakatan
-
11
b. Pengertian Pembinaan
Pembinaan adalah segala upaya dan usaha yang dilakukan uuntuk
memberei dan menigkatkan skill, pengetahuan, sikap mental dan dedikasi.
Sehingga mereka yang dibina dapat menjalankan dan memahami apa yang
diberikan.
Pembinaan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan secara
sistematis terencana dan teratur ututk meningkatkan, membimbing, mengarah,
mengembangkan, dan mengawasi guna mencapai tujuan yang telah disepakati.
Kecakapan dan kemampuan secara khusus lebih penting dalam proses
pembinaan ini. Karena pada proses pembinaan ini ada beberapa unsur
diantaranya: mengatur, mendorong, mengarahkan, mengendalikan dan
mengembangkan. Pembinaan harus dilakukan secara bertahap untuk mencapai
hasil yang maksimal tidak dapat secara cepat dialkukan karena pembinaaan
me merlukan waktu dan tenaga yang cukup panjang dan banyak sehingga
perlu kesabaran dan keulitan dari para pembina.16
Pembinaan berarti: Proses, Cara, Perbuatan membina (negara dsb),
Pembaharuan Usaha efektif untuk memperoleh hasil yang baik, berikut
adalah pengertian pembinaan menurut beberapa ahli Adalah sebagai berikut:
1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (poerewadinata, 1987) pembinaaan
adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang di lakukan secara berdaya
guna dan berhasil yang lebih baik.
16 Yati Nurhayati Rusli Evaluasi program kemandirian warga binaan pemasyarakatan
dalam rangka implementasi hak mengembangkan diri di provinsi Sulawesi selatan (Jakarta
selatan;percetakan pohon karya,2013),akses tgl 19 maret 2020 hlm 27
-
12
2. Menurut Thoha (1987) penbinaan adalah suatu proses,hasil atau
pertanyaan menjadi lebih baik, dalal hal ini mewujudkan adanya
perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evaluasi atau berbagai
kemungkinan atas sesuatu.
3. Menurut Widjaja (1988) pembinaan adalah suatu proses atau
pengembangan yang mencangkup urutan-urutan pengertian, diawali denan
mendirikan, membutuhkan, memilihara pertumbuhan tersebut, yang do
sertai usaha-usaha perbaikan, menyempurnakan, dan mengembangkannya.
Pembinaan tersebut menyangkut kegiatan perencanaan, pengorganisasian,
pembinyaan, koordinasai, pelaksana, dan pengawasan suatu pekerjaan
untuk mencapai tujuan hasil yang maksimal.17
4. Menurut ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.02-
PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan,
menyatakan pengertian pembinaan adalah Pembinaan meliputi tahanan,
pelayanan tahanan, pembinaan narapidana dan bimbingan klien.
a. Pelayanan tahanan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan dari
mulai penerimaan sampai dalam tahap pengeluaran tahanan.
b. Pembinaan narapidana adalah semua usaha yang ditujukan untuk
memperbiki dan meningkatkan akhlak( budi pekerti ) para narapidana
yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan/ Rutan.
17 Heru susetyo, Sistem pembinaan narapidana berdasarkan prinsip restorative justice.
(Jakarta, 2013) hlm 8
-
13
c. Bimbingan klien ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki
dan meningkatkan akhlak ( budi pekerti ) para klien pemasyarakatan di
luar tembok.18
Ditinjau dari segi bahasa, Pembinaan diartikan sebagai Proses,
cara, perbuatan membina , kegiatan yang dilakukan secara efisien dan
efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik (Kamus Besar Bahasa
Indonesia : 655).19
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pembinaan
adalah bentuk corak, model kegiatan atau tindakan yang dilakukan
secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang baik.
Menurut Ketentuan Keputusan Menteri Kehakiman Republik
Indonesia Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990, menyatakan bahwa
dasar pemikiran pembinaan Narapidana tertuang dalam 10 prinsip
pemasyarakatan, yaitu:
a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan
peranannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna.
b) Penjatuhan pidana tidak lagi didasarkan oleh latar belakang
pembalasan. Ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap
narapidana pada umumnya, baik yang berupa tindakan, ucapan,
cara penempatan ataupun penempatan. Satusatunya derita yang
18 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan,From http://www.Departemen hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas
di akses, 25 februari 2020 19 Kamus Besar Bahasa Indonesia,Cetakan Ketiga, Balai Pustaka Jakarta,Hlm.655.
-
14
dialami narapidana adalah hanya dibatasi kemerdekannya untuk
leluasa bergerak di dalam masyarakat bebas.
c) Berikan bimbingan supaya mereka bertobat. Berikan kepada
mereka pengertian tentang norma-norma hidup dan kegiatan sosial
untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi buruk atau lebh
jahat dari pada sebelum dijatuhi pidana.
e) Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya para
narapidana tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh sekedar
pengisi waktu. Juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk
memenuhi keperluan jabatan atau kepentingan negara kecuali pada
waktu tertentu.
g) Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana
adalah berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa kepada mereka
harus ditanamkan semangat kekeluargaan dan toleransi disamping
meningkatkan pemberian pendidikan rohani kepada mereka disertai
dorongan untuk menunaikan ibadah sesuai dengan kepercayaan
yang dianut.
h) Narapidana bagaikan orang sakit yang perlu diobati agar mereka
sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah
merusak diri, keluarga dan lingkungan, kemudian dibina/
dibimbing ke jalan yang benar. Selain itu mereka harus diperlukan
-
15
sebagai manusia yang memiliki harga diri akan tumbuh kembali
kepribadiannya yang percaya akan kekuatan dirinya sendiri.
i) Narapidana hanya dijatuhi pidana berupa membatasi
kemerdekannya dalam waktu tertentu.
j) Untuk pembinaan dan pembimbingan narapidana maka disediakan
sarana yang diperlukan.20
c. Pengertian Narapidana.
Pengertain narapidana berasl dari dua suku kata yaitu Nara artinya
orang dan pidana artinya hukuman dan kejahatan (Pembunhan,
Perampokan, Pemerkoasaan, Narkoba, Korupsi, dan sebgainya). Dalam
pengertian sehari-hari narapidana adalah orang-orang yang telah
melakukan kesalahan, menurut hukum dan harus di masukan kedalam
penjara.
Menurut ensiklopedia indonesia, status narapidana dimulai terdakwa
tidak lagi dapat mengajukan banding, pemeriksan kembali perkara atau
ditolak permohonan grasi kepada presisden atau menerima keputusan
hakim pengadilan. Status terdakwa menajdi status terhukum dengan
sebutan napi sampai terhukum selesai menjalani hukuman (penjara) atau di
bebaskan.21
20 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor:M.02-PK.04.10,Tahun 1990,Tentang Pola
Pembinaan Narapidana/Tahanan,From http://www.Departemen hukum dan ham. Co. id Ditjen Pas
diakses, 5 maret 2020 21 Kamus Besar Bahasa Indonesia. Narapidana. https://kbbi.web.id. Diakses pada 5 maret
2020
-
Press 2003. Hlm 53
16
Secara bahasa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti dari
narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah
melakukan suatu tindak pidana,22 sedangkan menurut kamus induk istilah
ilmiah menyatakan bahwa narapidana adalah orang hukuman atau orang
buian23 . Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
tercantum pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang
dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.
Menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995
tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa narapidana adalah terpidana
yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga
Pemasyarakatan, dalam kitab undang-undang hukum acara pidana
(KUHAP) bab I Pasal I ayat 32 dijelaskan bahwa terpidana adalah seorang
yang dipidana berdasarkankan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.
Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah
seseorang atau terpidana yang sebagian kemerdekaannya hilang sementara
dan sedang menjalani suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.
Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang
penjara atau orang hukuman. Dalam Pasal 4 ayat (1) Gestichtenreglement
22 Ibid 23 Dahlan, M.Y. Al-Barry,. Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelectual. Surabaya. Target
-
Universitas Hasanuddin. Makasar 12 maret 2015
17
(Reglemen Penjara) Stbl. 1917 No. 708 disebutkan bahwa orang terpenjara
adalah:24
a. Orang hukuman yang menjalani hukuman penjara (Gevengenis Straff)
atau suatustatus/keadaan dimana orang yang bersangkutan berada
dalam keadaan Gevangen atau tertangkap
b. Orang yang ditahan buat sementara
c. Orang di sel
d. Sekalian orang-orang yang tidak menjalani hukuman orang-orang
hilang kemerdekaan akan tetapi dimasukkan ke penjara dengan sah.
Perkembangan sistem pidana melalui beberapa tahap ( Dirjen
pemasyarakatan, 1983 ) yaitu :
1. Tahap pidana hilang kemerdekaan ( 1872-1945 ) Tujuan dari tahap ini
membuat jera narapidana agar bertobat sehingga tidak melanggar hukum
lagi. Sistem pidananya merupakan pidana hilang kemerdekaan dengan
ditempatkan disuatu tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal
sebagai penjara.
2. Tahap pembinaan (1945-1963) Tahap ini bertujuan membina narapidana
supaya menjadi lebih baik. Sistem pidananya merupakan pidana
pembinaan dimana narapidana dikurangi kebebasannya agar dapat dibina
dengan menempatkan pada tempat yang terpisah dari masyarakat.
3. Tahap Pembinaan Masyarakat (1963-sekarang) Tahap ini bertujuan
membina narapidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang
24 Wahdanigsi, Implementasi Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan
Pengajaran Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai. Hasil Penelitian Mahasiswa
-
2020 pukul 07:50
18
berguna. Sistem pidananya merupakan pidana pemasyarakatan yang
mempunyai akibat tidak langsung yaitu berkurangnya kebebasan supaya
bisa dimasyarakatkan kembali. Ditempatkan di suatu tempat tertentu
yang terpisah dari masyarakat tetapi mengikutsertakan masyarakat dalam
usaha pemasyarakatan tersebut. Sedangkan untuk usaha perlindungan
terhadap masyarakat lebih ditekankan pada segi keamanan LP sesuai
dengan fungsi, jenis dan kebutuhannya. Seseorang disebut narapidana
apabila telah melalui serangkaian proses pemidanaan sehingga menerima
vonis yang dijatuhkan atas dirinya.25
Adapun Proses Pemidanaan terbagi menjadi 4 empat tahapan yaitu:
1. Tahanan Polisi
Seseorang melanggar hukum kemudian ditangkap polisi, selama
dalam proses pemeriksaan ia menjadi tahanan polisi dengan batas waktu
20 hari dan apabila dianggap pemerikasaan oleh polisi belum cukup
maka dapat diperpanjang dengan ijin Kejaksaan.
2. Tahanan Kejaksaan.
Apabila telah selesai diperiksa oleh polisi maka orang tersebut
diserahkan kepada Kejaksaan untuk diperiksa oleh Kejaksaan dan
menjadi tahanan kejaksaan.
25 http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan, akses 17 april
http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan
-
19
3. Tahanan Pengadilan.
Apabila perkaranya dianggap cukup untuk diadili maka pihak
kejaksaan akan menyerahkan orang tesebut pada pengadilan untuk diadili
dan menjadi tahanan pengadilan sampai selesai putusan perkaranya/
divonis.
4. Narapidana
Setelah diputuskan perkaranya oleh pengadilan maka orang tersebut
harus dimasukkan dalam Lembaga Pemasyarakatan. Diserahkan kepada
Kejaksaan.26 kembali untuk diatur pengirimannya kepada Lembaga
Pemasyarakatan yang cocok untuk pembinaannya.27
Dalam sejarah urusan penjara terkenal dengan nama “Spinhuis” dan
“Rasphuis” yang pertama rumah tahanan bagi para wanita tindak susila
pemalas kerja, peminum untuk diperbaiki dan diberi pekerjaan meraut kayu
untuk dijadikan bahan cat.
Cara penampungan yang demikian itu dengan maksud untuk
memperbaiki para penghuninya dengan jalan pendidikan agama dan
memberikan pekerjaan, kemudian menjadi contoh bagi penjara-penjara yang
menjalankan pidana hilang kemerdekaan.28
26 http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan, akses 17 april
2020 pukul 07:50 27 http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan, akses 17 april
2020 pukul 07:50 28 Andi Hamzah , 1993 hlm 109. Skripsi Ayu octis pratiwi, Fakultas hukum universitas
,bandar lampung 2016. Hlm, 17
http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatanhttp://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan
-
20
d. Pengertian Narkotika
1. Narkotika dalam perspektif hukum positif .
Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat/bahan
berbahaya berbahaya. selain “Narkotika”, istilah lain yang
diperkenalkan khususnya kementerian kesehatan Republik Indonesia
adalah napza yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika,
dan adiktif.
Semua istilah ini, baik “Narkotika” ataupun “napza”, mengacu
pada kelompk senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi
penggunanya menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya adalah
senyawan senyawa psikotropika yang biasa dipakai untuk membius
pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu.29
Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat
yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa
pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa:
1) Mempengaruhi kesadaran
2) Memberi dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku
manusia
3) Adapun pengaruh-pengaruh tersebut dapat berupa, penenang,
perangsang (bukan rangsangan seks) dan menimbulkan halusinasi.
29 Daru wijayanti, Revolusi mental stop penyalahgunaan narkoba, (Bantul, Yogyakarta
2016) hlm 5
-
21
Kata narkotika (narcotic) berasal dari bahasa Yunani yakni “narke”
yang berarti terbius atau tidak merasakan apa-apa.Secara umum
narkotika dapat didefenisikan sebagai bahan atau zat yang dapat
berfungsi sebagai obat atau yang dapat mempengaruhi kesadaran, yang
bila disalahgunakan dapat merusak fisik (seperti ketagihan) dan mental
(hilangnya kesadaran, tingkah laku, dorongan/ keinginan) si pemakai.
Berikut beberapa defenisi mengenai narkotika.30
Pasal 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan
bahwa “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau
bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat
menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa
mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan
ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini.31
Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan menjadi 3
jenis yaitu narkotika alami, narkotika semisintesis, dan narkotika
sintesis.
Narkotika alami adalah narkotika yang zat adiktifnya diambil
dari tumbuh- tumbuhan (alam) seperti : (ganja, hasis, koka,
opium).
30 Meylani Putri Utami,Tinjauan yuridis terhadap penyalahgunaan narkotika,(Jurnal
fakultas hukum universitas hasanuddin Makassar sulsel 2016) akses tgl 20 maret 2020
31 Undang undang narkotika dan psikotropika, (pustaka mahardika,Yogyakarta 2017), Jl
Wonosari Km. 6 Demblaksari Batu retno Banguntapan Bantul Yogyakarta, hlm 3
-
22
Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diolah dan
menjadi zat adiktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang
lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan
kedokteran, seperti : (Morfin, Kodein, Heroin, Kokain).
Narkotika sintesis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan
kimia. Narkotika ini digunakan untuk pembiusan dan pengobatan bagi
orang yang menderita ketergantungan narkoba (subtitusi), seperti :
(Petidin, Methadon, Naltrexone).
2. Narkotika dalam perspektif hukum islam
Dalam AL-Qura‟an dan AL-Hadits tidak disebutkan secara
langsung masalah narkotika, akan tetapi karena baik sifat maupun
bahaya yang di timbulkan oleh penyalahgunaan narkotika sama bahkan
lebih dahsyat dari minuman keras/khamar, maka ayat AL-Qura‟an dan
AL-Hadits Rasulullah yang melarang atau mengharamkan minuman
keras atau khamar dapat di jadikan dasar ataau dalil terhadap dilarang
dan diharamkan penyalahgunaan narkotika32
Hukum penggunaan narkoba dalam pandangan islam sebenarnya
telah dijelaskan sejak lama. tepatnya pada 10 februari 1976, Majelis
Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa bahwa penyalahgunaan
dan peredaran narkoba hukumnya bersifat haram. keputusan tersebut
tentu didasari atas dalil-dalil agama yang bersumber dari al-quaran dan
hadist.
32 Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Narkotika dalam pandangan
agama, (jakarta, November 2012) hlm 15
-
23
Menurut ulama, narkoba adalah sesuatu yang bersifat mukhoddirot
(mematikan rasa) dan mufattirot (membuat lemah). selain itu, narkoba
juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan
mengancam nyawa. maka itu, hukum penggunaan narkoba diharamkan
dalam islam.
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum
khamr,berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak
panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah
perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksut
hendak menimbul-kan permusuhan dan kebencian diantaramu larangan
minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan
sholat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu”.
(Al-Maa‟idah: 90-91)33
Berdasarkan Ayat Al-Qur‟an di atas, maka segala perbuatan yang
berbahaya baik bagi diri maupun orang lain apapun jenisnya hukumnya
haram. Pada hakikatnya orang yang menggunakan narkoba ia telah
melakukan bunuh diri secara perlahan-lahan terhadap dirinya. Sama saja
dengan orang yang merokok. Mereka tidak sadar bahwa dzat kimia yang
masuk ke tubuhnya ibarat racun yang merusak badan. Coba perhatikan badan
pecandu narkoba. Sungguh badan mereka yang tadinya sehat, kuat, dan bugar
berubah menjadi lemah dan penyakitan. Otak mereka yang cerdas menjadi
33 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‟an dan terjemahnya. (Surabaya: CV
Jaya Sakti, 1997), h .445.
-
24
tumpul dan bebal. Nurani mereka yang bening pun menjadi keruh dipenuhi
dengan angkara dan nafsu bejat kepada harta dan wanita.
F. Tinjauan Pustaka
taka adalah uraian hasil-hasil penelitian terdahulu (peneliti-penelitian lain)
yang terkait dengan penelitian ini pada aspek fokus/tema yang diteliti.
Dibawah ini adalah penelitian-penelitian yang memiliki keterkaitan dengan
penelitian ini, yaitu:
1. Penelitian yang dilakukan oleh Riccy Antar budaya dengan program studi
kenotariatan S2 Universitas Brawijaya malang pada tahun 2013 dengan
skripsi berjudul Aspek hukum keterkaitan konsep Pemasyarakatan dengan
perlindungan anak dalam pembinaan Narapidana anak dilembaga
Pemasyarakatan (studi di Lemabaga Pemasyarakatan Kelas I Lowokwaru
Malang). Hasil Peneltian ini adalah anak berhak memperoleh bantuan
hukum terutama bagi Narapidana anak berkaitan dengan perlindungan
anak.34 Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penlitian yang saya
lakukan ya itu, sama sama meneliti masalah nararapidana, selanjutnya
yang membedakan dengan penlitian saya adalah di mana penelitian saya
berfokus pada pembinaan narapidan narkotika, sedangkan penelitian di
atas adalah membahas bantuan hukum bagi narapidana anak.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Leo Adi Candra dalam tulisannya
dalam jurnal hukum tahun 2013 mengenai pola pelaksanaan hak-hak
34 Riccy Antar Budaya “Aspek hukum keterkaitan konsep pemasyarakatan dengan
perlindungan anak dalam pembinaan Narapidana anak dilembaga pemasyarakatan” (studi di
Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Lowok waru Malang)” Skripsi Mahasiswa Universitas
Brawijaya malang, (2013).
-
25
narapidana dan pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan Mataram.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan hak-hak
Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Mataram.35 Terdapat persamaan
dan perbedaan dengan penlitian yang saya lakukan ya itu, sama sama
meneliti masalah nararapidana, selanjutnya yang membedakan dengan
penlitian saya adalah di mana penelitian saya berfokus pada pembinaan
narapidan narkotika, sedangkan penelitian di atas adalah membahas utnuk
mengetahui hak dan kewajiban bagi narapidana.
3. Penelitian yang di lakukan oleh Oktri silfia. Dengan program study ilmu
hukum, fakultas hukum universitas sumatera utara medan. Dengan judul
Pelaksanaan pembinaan narapidana narkotika di lembaga pemasyaraktan
kelas IIA Binjai Penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang di
lakukan oleh Oktri silfia, pelaksanan pembinaan narapidana narkotika di
lembaga pemasyarakatan kelas IIA binjai, (jurnal fakultas hukum
unuversitas sumetera utara medan 2017) Pelaksanaan Pembinaan
Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai dalam
penelitian dapat saya simpulkan bahwa. Pola pembinaan yang dilakukan
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai merupakan wujud dari sistem
pemasyarakatan yang pelaksanaanya dalam pelayanan pembinaan bersifat
rehabilitatif, edukatif, korektif dan reintegratif dalam melaksanakan tugas
dan fungsi sehingga pemidanaan bukan hanya sebagai penjeraan tetapi
bertujuan untuk menyadarkan manusia menjadi warga Negara yang
35 Imam Leo Adi Candra “pola pelaksanaan hak-hak narapidana dan pelaksanaannya di
Lembaga Pemasyarakatan Mataram” (2013).
-
26
bertanggung jawab dan berguna. Secara idealnya mengandung makna
bahwa pembinaan narapidana narkotika berdasarkan sistem
pemasyarakatan dalam arti memasyarakatkan narapidana/anak didik
narkotika ke dalam masyarakat. Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan
pembinaan narapidana narkotika diatasi dengan meningkatkan, menambah
daya tampung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai untuk
memaksimalkan pembinaan serta meningkatkan kedisiplinan petugas
dalam memberikan pembinaan sesuai aturan yang berlaku upaya yang
dilakukan dalam mengatasi hambatan pembinaan narapidana narkotika
diperlukan penanaman moral petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Binjai yang berintegrasi dan memiliki loyalitas dalam melaksanakan
pembinaan sehingga dapat berjalan dengan baik.
Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penlitian yang saya
lakukan ya itu, sama sama meneliti masalah pembinaan nararapidana
narkotika, selanjutnya yang membedakan dengan penlitian saya adalah di
mana penelitian saya berfokus pada pembinaan narapidan narkotika di
lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi , sedangkan penelitian di atas
adalah pelaksaan pembinaan narapidan di pemasyaraktan kelas IIA binjai.
-
29
BAB II
METODE PENELITIAN
A. Tempat dan waktu penelitian
Tempat dilaksanakan penelitian ini adalah Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIA Kota Jambi. Terkait dengan ini penulis ingin mengetahui upaya
lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi dalampembinaan terhadap
narapidana narkotika.
B. Pendekatan Penelitian
Dalam sebuah penelitian, maka pendekatan penelitian yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode
pendeketan kualitatif merupakan sebuah metode yang menekankan pada aspek
pemahaman lebih mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat sebuah
permasalahan. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian riset yang sifatnya
deskripsi, cenderung menggunakan analisis dan lebih menampakan proses
maknanya.
Sementara metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah
yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek
penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain lain) pada saat sekarang
berdasarkan fakta fakta yang tampak, atau sebagaimana adanya36
C. Jenis dan sumber data
36 Amiruddin, Metode penelitian sosial, Yogyakarta : Pramana Ilmu, 2016,hlm 98
-
30
a). Jenis data
Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaaan data yang
merupan bahan baku informasi untuk gambaran spesifik mengenai objek
penelitian Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data: (1) data
primer (2) data sekunder.
-
30
1. Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara melakukan studi
lapangan, dengan cara melakukan wawancara secara terstruktur dengan
berpedoman kepada daftar pertanyaan yang telah disiapkan kepada
sejumlah responden atau orang yang memberikan jawaban terhadap
pertanyaan yang diberikan, yang berkaitan dengan permaslahan. Atau
data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber
pertama37
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi
kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca,
mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang
berkaitan dengan permasalahan penlitian.38
D. Insrumen pengumpulan data
Insrumen pengumpuluan data adalah alat yang digunakan untuk
mengumpulkan data fakta penelitian, beberapa alat atau insrumen tentang
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalah tiga tiga insrumen
sebagai berikut39 :
1. Observasi
Observasi dalam penelitian ini adalah teknik untuk mendapatkan data
utama dalam menilai hubungan birokrasi dan politik. Teknik yang di
37Ishaq, Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi, (Bandung,
2017, ) hlm 99 38 Ibid,hlm. 99 39 M.Said, Judul skripsi penegakan hukum terhadp penangkapan ikan yang menggunakan
pestisida (Stdui kasus desa makmur jaya) mahasiswa fakultas syari‟ah uin sts Jambi 2019, hlm 22
diakses 18 maret 2020
-
31
gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi non partisipasi
kedudukan penelitian hanya sebagai pengamat dan selama proses observasi
akan di buat catatan-catatan untuk keperluan analisis dan pengecekan data
kembali.
2. Wawancara
Insrumen ini di gunakan untuk mendapatkan data mentah dari
informan, sehingga dapat di temukan data baru yang tidak terdapat dalam
dokumen, data mentah ini adalah data utama dalam penelitian ini yang di
peroleh oleh peneliti secara langsung dari informan yang bermanfaat: untuk
menjawab persoaalan di atas. Informan dalam penelitian ini adalah orang
mengetahui dengan pasti persoalan yang terjadi. Oleh karena itu, secara
khusus, wawancara ini di tujukan kepada: Informan yang terlibat dalam
lembaga pemasyarakatan kelas IIA Jambi.
Dalam penelitian ini, identitaas para informan tidak akan di
publikasikan dan di rahasiakan untuk menjaga privasi mereka. Kemudian
untuk mendapatkan data yang tepat dan lebih terperinci, maka pertanyaaan
dalam wawancara di buat secara terstruktur, yaitu pertanyaan telah di susun
terlebih dahulu oleh peneliti sebelum proses wawancara berlangsung,
apabila di perlukan, maka di buat pertanyaan tambahan.
-
32
3. Dokumentasi
Dokumen dalam penelitian ini adalah sejumlah Dokumen-dokumen
yang telah di keluarkan oeleh orang lain ataupun informan lembaga
pemasyarkan kelas IIA Jambi.
E. Teknik Analisis Data
Dalam menganalisi data, penulis menggunakan teknik analisis data versi
Miles dan Huberman sebagai berikut:
1. Redukasi data (Data Reduction)
data yang diperoleh dari lapangan, jumlahnya cukup banyak, untuk itu
maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, utnuk itu perlu perlu segera
dilakukan analisi data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan
mempokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu,
reduksi data dapat diartikan seabagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan trnaspormasi data data kasar yang
muncul dari catatan lapangan, reduksi data merupakan suatu bentuk analisis
yang menajamkan menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan,
membuang data yang tidak perlu, dan mengkoordinasikan data sedemikian
rupa sehinga akhirnya data terkumpul dapat diverifikasikan.
2. Penyajian data (data display)
Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian sekumpulan
informasi tersusun yang nemberikan kemungkinan adanya penarikan
kesimpulan dan pengambilan tindakan, penyajian data dapat juga berbentuk
-
33
matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang guna
menggabungkan informasi tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah
dipahami.
3. Penarikan kesimpulan (verifikasi)
Penarikan kesimpulan verifikasi merupan kegiatan diakhir penelitian
kualitatif. Penelitian harus sampai pad kesimpuan dan melakukan verifikasi,
baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakti oleh
subjek tampat penelitian.
-
35
BAB III
GAMBARAN UMUM LEMBAGA PEMASYARAKATAN
A. Sejarah Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi yang terletak di Jalan Kapten
Pattimura KM. 8 RT. 13 Kelurahan Rawasari Kecamatan Kota Baru
Kotamadya Jambi, sekarang adalah Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi.
Dahulunya merupakan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I B, pindahan dari
yang terletak ditengah pasar yang sekarang djadikan Swalayan Matahari Jalan
Rotan kota Jambi.40
Kepindahan Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi yang sekarang
terletak di Jalan Patimura berdasarkan beberapa timbangan, alasan pertama,
seperti yang dijelaskan dalam konsepsi pemasyarakatan pada poin 1 sampai
10 yaitu :
1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup
sebagai warga yang berguna dalam masyarakat.
2. Menjatuhkan pidanan bukan tindakan balas dendam dari Negara.
3. Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan melainkan dengan Negara
tidak berhak membuat seseorang lebih jahat dari pada sebelum ia masuk
penjara.
4. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan
dengan masysrakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
5. Pekerjaan yang diberikan pada narapidana tidak boleh bersifat mengisi
40 Wawancara dengan bapak yusran sa‟ad sebagai kalapas jambi, 2 maret 2020
-
36
waktu atau hanya diperuntukan bagi kepentingan Negara sewaktu saja.
6. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
7. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlukan sebagai manusia
meskipun ia tersesat.
8. Narapidana hanya dijatuhkan hukuman hilang kemerdekaan.
9. Perlu diberikan Lembaga Pemasyarakatan yang baru sesuai dengan
kebutuhan pelaksanaan dan pembinaan lembaga-lembaga yang berada di
tengah kota tempatnya yang sesuai dengan proses pemasyarakatan.23
Berdasarkan konsep ilmiah, maka Lembaga Pemasyarakatan Kota Jambi
tersebut dipindahkan ketempat yang agak jauh dan sesuai dengan proses dan
kebutuhan kemasyarakatan itu sendiri. Mengingat Lembaga Pemasyarakatan
yang terletak di dalam kota dapat mengundang bahaya besar dan mengganggu
ketentraman masyarakat yang ada di sekitarnya.
Lembaga Pemasyarakatn yang ada ditengah kota dimana disekitarnya
banyak bangunan bertingkat, rumah penduduk dan hotel adalah sangat tidak
memungkinkan keberadaannya sebagai tempat napi atau para petahanan yang
mengutamakan pengamanan bagi penghuninya jika sewaktu-waktu
melarikan diri, maka akan sulit bagi pihak keamanan untuk mengambil
tindakan keras karena dikhawatirkan masyarakat disekitarnya terkena sasaran.
Atas pertimbangan lainnya, maka kepada Lembaga pemasyarakatan
mengusulkan kepada Kanwil Kehakiman Sumatra Selatan untuk dapat
segera membangun sebuah pemasyarakatan yang baru. Kemudian atas usaha
tersebut, Kanwil Kehakiman atas persetujuan Mentri Kehakiman RI
-
37
bekerjasama dengan Pamda Tingkat I Jambi, telah berhasil membangun
Lembaga Pemasyarakatan yang baru yakni Kelas IIA Jambi, dan lokasi
lama diserahkan kepada Kanwil Kehakiman Tingkat I Jambi.
Setelah selesai pembangunan Lembaga Pemasyarakatan tersebut, maka
pada tanggal 6 November 1984 diresmikan pemakaiannya oleh Bapak
Gubenur Kepala Daerah Tingkat I Jambi pada waktu itu dijabat oleh Bapak
H. Masychun Sofwan, SH. Dengan diresminya pemakaian Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi tersebut, maka seluruh penghuni lembaga
Kelas II B yang sebelumnya terletak ditengah kota dipindahkan ke Lembaga
Pemasyarakatan Kelas IIA yang terletak di Jalan Kapten Pattimura
sekarang.41
B. Kondisi Geografis Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi merupakan Unit pelaksana
teknis pemasyarakatan dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HAM Jambi dengan wilayah kerja meliputi kota Jambi dan kabupaten muaro
Jambi dengan luas wilayah keseluruhan 149.62 Km2 dan jumlah penduduk
lebih 860.000 jiwa.
Lapas Kelas IIA Jambi yang terletak di Jl, pattimura Km 8, No 10 RW
sari, kec kota baru, Gedung Lapas Jambi yang mulai digunakan pada tanggal
6 november 1984 ini, dibangun pada tahun 1977/1978 diatas tanah seluas
29.604 m2 dengan luas bangunan 17.831 m2. Secara keseluruhan bangunan
Lapas Jambi terdiri dari 10 blok hunian, jumlah kamar sebanyak 111 buah,
41 Dokumentasi Lapas Kelas IIA Jambi, Gambaran Umum Lapas Jambi,Tgl 2 maret 2020
-
38
gedung perkantoran 5 unit, Klinik 1 unit, masjid 1 unit, gereja satu unit, aula
1 unit, ruang belajar 1 unit, ruang bengkel kerja 1 unit dan dapur sebanyak 1
unit.42
Wilayah kerja cukup luas dan kecenderungan peningkatan angka
kriminilitas di tengah masyarakat, mengakibatkan lapas Jambi mengalami
kelebihan daya tampung yang cukup tinggi. Lapas Jambi mengalami
kelebihan daya tampung yang cukup tinggi, Lapas dulunya dibangun untuk
menampung 218 orang ini, pada tanggal 20 desember 2014 dihuni oleh 1016
orang, dengan demikian telah mengalami kelebihan/over kapasitas
mengalami 466,06% dan sekarang dihuni oleh 1359 Narapidana dan hanya
diawasi oleh 18 petugas.43
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemasyarakatan, saat ini Lapas
Klas IIA Jambi memiliki pegawai, yang terdiri dari pegawai pria dan wanita,
per 20 Desember 2016 Lapas di huni oleh 1016 dan pada agustus 2019 dihuni
oleh 1359 Narapidana.
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM RI No M.HH-
01.IN.04.03 Tahun 2011 Tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan
dokumentasi pada direktorat jenderal pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana
Teknis Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi sejak
tanggal 10 januari 2012, telah mulai menerapkan ketiga layanan informasi
publik (LIP) dimaksud, yakni Layanan Informasi (LI), Layanan Kunjungan
(LK) dan Layanan Pengaduan (LP). manfaat yang nyata dari penyedian
42 Wawancara dengan bapak yusran sa‟ad sebagai kepala lapas jambi 43 Ibid.,
-
39
layanan informasi publik adalah terjalinnya interaksi yang lebih positif antara
masyarakat dalam hal ini pengunjung, baik keluarga maupun penegak hukum
dengan Lembaga Pemasyarakatan, dalam sebuah layanan yang transparan dan
berkualitas,serta bebas pungli dan korupsi.
C. Visi, Misi Dan Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi
a. Visi
Menjadi lembaga yang akuntabel, trasparan dan profesional dengan didukung
oleh petugas yang memiliki kopetensi tinggi yang mampu mewujudkan tertib
pemasyarakatan.
b. Misi:
1. Mewujudkan tertib pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemasyarakatan
secara konsisten dengan mengendepankan penghormatan terhadap Hukum
dan Hak Asasi Manusia.
2. Membangun kelembagaan yang profesional dengan berlandasan tugas
pokok dan fungsi pemasysrakatan.
3. Mengembangkan kopetensi sumber daya petugas secara konsisten dan
berkeseimbangan.
4. Mengembangkan kerja sama dengan mengoptimalkan ketertiban stake
holder.
„‟Menurut Kepala Pemasyarakatan Jambi Bapak Yusran Sa‟ad
menyatan bahwa visi misi ini bertujuan untuk menjadikan lapas sbagai
tempat pembinaan agar para narapidana saat keluar dari lapas dapat
memberikan perubahan positif dan juga memberikan pikiran yang
positif pula kepada masyarakat, bahwasanya seseorang yang baru
keluar dari lapas itu juga dapat bertingkah laku baik. Dan jangan jauhi
mereka karena merka berhak mendapatkan kepercayaan seperti
masyarakat semesti biasanya.Dan disitulah pola pikir masyarakat
-
40
dapat berubah, sehingga masyarakat memandang positif bahwa
lembaga masyarakat yang berada di indonesia khususnya di Jambi ini
sangat konsisten. Dan hal ini dapat membangun lapas menjadi suatu
lembaga yang profrsional‟44
c. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi:
1. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia
seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan
masyarakat dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup
secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
2. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di
Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan dalam rangka
memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan.
3. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak yang
berpekara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk
keperluan barang bukti pada tingkat penidikan, penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan
dirampas untuk Negara berdasarkan putusan pengadilan.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu wulan sari safitri beliau
mengatakan :
“Tujuan adanya lembaga pemasyarakatan ini di buat agar warga
binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya dan memberikan
jaminan perlindungan hak asasi tahanan selama didalam tahanan
dalam menjalankan suatu penyidikan.”45
44 Dokumentasi Lapas Kelas IIA Jambi, Gambaran Umum Lapas Jambi,Tgl 2 maret 2020 45 Wawancara dengan Ibu wulan sari safitri, staf registasi, tgl 2 maret 2020.
-
41
SUBSEKSI SARAN KERJA
M.ADINSAIDHYA.Md.IP .,SH
23-12-2016
YONGKI
YULIANTO,Md,IP.,SH.,M
H
SUBSEKSI KEAMANAN
SUBSEKSI BIMBINGAN KERJA DAN
PENGELOLAAN HASIL
Drs.RUSLAN,MM SARWONO,SH 21-5-2013
SEKSI ADMINISTRASI SEKSI KEGIATAN
KERJA
TABEL 3.1
KERJA
D. Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Lapas Kelas IIA Jambi.
Gambar 3.1
SUSUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA JAMBI46
AMROH,S.Fi
TMT 23-9-2010
SULTONI
TMT 1-9-2018
SUBSEKSI PELAPORAN DAN
TATA TERTIB
PETUGAS
SUPRIHADI,A.Md.,S.Sos
K.P.L.P SUDARTO, S.Pd. TMT 22-09-2017
SUB BAGAIN TATA
YUSRAN
TMT 22-09-2017
KEPALA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN
MULYANTO,S.H.
TMT 22-09-2013
M.SAMAN,S.H
TMT 22-09-2017
URUSAN UUMUM URUSAN KEPEGAWAIAN dan
KKEUANGAN
DEDI ANTONI,S.H.
TMT 1-9-2018
SUBSEKSI BIMBINGAN
KEMASYARAKATAN
DAN PERAWATAN
MURYONO
TMT 1-9-2018
SUBSEKSI REGISTRASI
MEITA
ERIZA,A.Md,IP.,S.H
SEKSI BIMBINGAN
-
42
46 Sumber Lapas Klas IIA Jambi.
-
42
NAMA-NAMA PEJABAT STRUKTURAL LAPAS KLAS IIA JAMBI.47
NAMA JABATAN PANGKAT/GOLON
GAN
YUSRAN
SAAD,Bc.IP.,S.H.,M.H
KALAPAS PEMBINA (IV/a)
Drs.RUSLAN, M.M KASI KEGIATAN
KERJA
PENATA Tk. I (III/d)
SUDARTO, S.Pd KASUBBAG TATA
USAHA
PENATA Tk. I (III/d)
SARWONO, S.H KASI ADMINISTRASI
KAMTIB
PENATA Tk. I (III/d)
YONGKI
YULIANTO,Md,IP
S.H.,M.H
KASUBSI BIMBINGAN
KERJA
PENATA Tk. I (III/d)
AMRON,S.Fil.I KASUBSI
PELAPORAN/TATA
TERTIB
PENATA Tk. I (III/d)
SUPRIHADI,
A.Md.IP.,S.Sos
KEPALA K.P.L.P PENATA Tk. I (III/d)
MEITA
ERIZA,A.Md.IP.,S.H.,M.
H
KASI BINADIK PENATA (III/c)
MULYANTO,S.H KAUR
KEPEGAWAIAN/KEU
ANGAN
PENATA (III/c)
SULTONI KASUBSI SARANA
KERJA
PENATA (III/c)
MURYONO KASUBSI REGISTRASI PENATA (III/c)
M.SAMAN, S.H.I KAUR UMUM PENATA (III/c)
DEDI ANTONI,S.H KASUBSI
BIMKEMASWAT
PENATA MUDA
Tk.I (III/b)
M.A DING SAIDHY
A.Md.IP.,S.H
KASUBSI
KEAMANAN
PENATA MUDA
T(III/a)
Sumber lapas kelas IIA Jambi
Uraian tugas dari bagian-bagian maupun seksi-seksi yang ada di lembaga
Pemasyarakatan Klas IIA Jambi adalah berikut, masing-masing Kasi mempunyai
47 Sumber Lapas Klas IIA Jambi.
-
48 Dokumentasi Lapas Kelas IIA Jambi, tgl 2 maret 2020
43
fungsi dan tugas masing-masing dan dibantu oleh 2 orang SUBSI untuk
melakukan tugas dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga
Pemasyarakatan.
a. Sub Bagian Tata Usaha Bertugas melakukan urusan dan tata usaha dan rumah
tangga Lapas yang terdiri atas:
1) Urusan Kepegawaian dan keuangan memiliki tugas dalam hal
kepegawaian dan keuangan.
2) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan surat menyurat,
perlengkapan dan rumah tangga Lapas.
b. Bimbingan Narapidana dan Anak Didik Bertugas memberikan bimbingan dan
pembinaan terhadap narapidana dan anak didik Pemasyarakatan yang terdiri
dari:
1) Sub Seksi Registrasi memiliki tugas dalam melakukan pencacatan,
administrasi dan pembuatan statistik, pemberian remisi, pembebasan
bersyarat, cuti bersyarat serta dokumentasi sidik jari narapidana.48
2) Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan memiliki tugas dalam
memberikan bimbingan dan penyuluhan rohani dan memberikan
pelatihan olah raga, peningkatan pendidikan dan pengetahuan, program
asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas dan
pembebasan bersyarat, memberikan kesejahteraan dan perawatan bagi
narapidana dan anak didik pemasyarakatan serta mengurus kesehatannya.
c. Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib terdiri dari:
-
49 Dokumentasi Lapas Kelas IIA Jambi, Gambaran Umum Lapas Jambi,Tgl 2 maret 2020
44
1) Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas,
penggunaan perlengkapan dan pembagiaan tugas pengamanan.
2) Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas menerima laporan
harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta
mempersiapkan laporan berkala di bidang keamanan dan penegakan tata
tertib.
d. Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) terdiri dari petugas
pengamanan yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban
Lapas.49
Pegawai dalam Organisasi merupakan monivator secara langsung sebagai
pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan
tujuan organisasi yang telah ditetapkan, Lembaga pemasyaraktan sebagai
instansi pemerintah narapidana, diatur para pegawainya yang benar karena
para pegawai pada lembaga pemasyarakatan berhadapan langsung dengan
narapidana.
Untuk mendukung kinerja organisai, maka diperlukan fasilitas atau
bangunan. Kondisi bangunan lembaga pemasyarakatan Klas IIA Jambi adalah
sebagai berikut:
• Pintu masuk Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi
• Ruang registrasi dan klinik
• Aula tempat berkunjung/ bagi kunjungan WBP
• Pos komandan jaga
-
50 Dokumentasi Lapas Klas IIA Jambi, Gambaran Umum Lapas Jambi,Tgl 2 maret 2020
45
• Blok hunian50
Secara keseluruhan bangunan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi
terdiri dari 10 Blok Hunian, jumlah kamar sebanyak 111 buah, gedung
perkantoran 5 Unit, klinik 1unit, masjid 1 unit, gereja 1 unit, aula 1 unit,
ruang belajar 1 unit, ruang bengkel kerja 1 unit dan dapur 1 unit.
• Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi, merupakan Unit pelaksana
teknis yang melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik dan
selain sebagai Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA
Jambi juga merangkap sebagai Rumah Tahanan Negara. Kedudukannya
berada dibawah kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia
Jambi.
a. Tugas Pokok:
Melaksanakan Pemasyarakatan Narapidana/anak didik sesuai peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku.
b. Fungsi
1. Melaksanakan pembinaan narapidana atau anak didik pemasyarakatan
2. Memberi bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
3. Melakukan hubungan sosial kerohanian Napi atau anak didik
pemasyarakatan .
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.51
-
51 Ibid,.
46
F. Sistem Layanan Dan Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan
Pemasarakatan yang Melanggar Tata Tertib di Lapas Kelas IIA Jambi
1. Sistem Layanan Kunjungan lapas kelas IIA Jambi
Bersdasarkan peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No M.HH-
01.IN.04.03 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan dan Informasi dan
Dokumentasi pada Direk-torat Jenderal Pemasyarakatan. Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dan Unit pelaksanaan teknis
Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi sejak tanggal 10
Januari 2012, telah mulai menerapkan tiga layanan informasi public (LIP)
dimaksud, layanan informasi (LI), layanan kunjungan (LK) dan layanan
pengaduan (LP). Manfaat yang nyata bagi penyedian layanan informasi
public adalah terjalinnya interaksi yang positif antara masyarakat dalam hal
ini pengunjung. Baik keluarga maupun penegak hukum dengan Lembaga
Pemasyarakatan, dalam sebuah layanan yang transparan dan berkualitas, serta
bebas punggutan dan korupsi.
2. Penerapan Hukuman Disiplin Bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang
Melanggar Tata Tertib di Lapas Klas IIA Jambi
Pengamanan dan penertiban merupakan syarat mutlak untuk
terlaksananya program-program pembinaan di setiap Lapas, oleh karena
suasana aman dan tertib senantiasa dikondisikan dengan berbagai cara
strategis memantau, menangkal. dan mencegah sendiri mungkin gangguan
keamanan dan ketertiban yang timbul baik dalam maupun diluar Lapas, maka
-
52 Ibid,.
47
dari itu pihak petugas Lapas harus melakukan pengawasan terhadap para
narapidana agar tidak terjadinya pelanggaran tata tertib Lapas.
Dalam upaya menciptakan kondisi Lapas yang aman dan tertib, langkah
pengamanan yang dilakukan berdasarkan atas prinsip mencegah adalah lebih
daripada menindak. petugas keamanan sedini mungkin mendeteksi setiap
gejala yang menjadi penyebab terjadinya ganguan keamanan dan ketertiban,
apabila dilapas terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. petugas keamanan
segera mengambil langkah pengamanan dan berupaya menghentikan kejadian
gangguan keamanan dan ketertiban tersebut, hukuman disiplin merupakan
bentuk penegakkan disiplin bagi narapidana yang melakukan pelanggaran
disiplin. hukuman yang disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada
narapidana atau tahanan sebagai akibat melakukan perbuatan yang melanggar
tata tertib Lapas atau Rutan, dalam penerapan hukuman disiplin bagi
narapidana, terlebih dahulu harus mengetahui sejauh mana pelanggaran
disiplin itu dilakukan oleh narapidana.52
Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh tahanan dapat berupa pelanggaran
ringan, sedang dan berat, jenis-jenis pelanggaran yang dilakukan oleh
narapidana atau tahanan yang diatur pasal 10 ayat (1) , ayat (2), ayat (3)
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013 Tentang
Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara ialah
sebagai berikut:
• Pelanggaran Tingkat Ringan, mencakup:
-
48
1. Tidak menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
2. Meninggalkan blok hunian tanpa izin kepada petugas blok.
3. Tidak mengenakan pakaian seragam yang telah ditentukan.
4. Tidak mengikuti apel pada waktu yang ditentukan
5. Mengenakan anting, kalung, cincin dan ikat pinggang
6. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas
dan melanggar norma kesopanan atau kesusilaan
7. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan tim sidang tim
pengamat pemasyarakatan termasuk perbuatan yang dapat dikenakan
Hukuman Disiplin tingkat ringan.
b. Pelanggaran Tingkat Sedang, mencakup:
1. Memasuki steril area tanpa ijin petugas.
2. Membuat tato atau peralatannya, tindik atau sejenisnya.
3. Melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan diri
sendiri atau orang lain.
4. Melakukan perbuatan atau mengeluarkan perkataan yang tidak pantas
mengeluarkan norma keagamaan.
5. Melakukan aktifitas jual beli atau utang piutang.
6. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang mendapatkan
Hukuman Disiplin tingkat ringan secara berulang lebih dari satu kali.
-
53 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata
Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, BN Nomor 356, Pasal 4 ayat 2.
49
7. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang tim
pengamat pemasyarakatan termasuk dalam perbuatan yang dapat
dikenakan Hukuman Disiplin tingkat sedang.53
c. Pelanggaran Tingkat Berat, mecakup:
1. Tidak mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan
2. Mengancam, melawan atau melakukan penyerangan terhadap Petugas
3. Membuat atau menyimpan senjata api, senjata tajam atau sejenisnya
4. Merusak fasilitas Lapas atau Rutan
5. Mengancam, memprovokasi atau perbuatan lain yang menimbulkan
gangguan keamanan dan ketertiban.
6. Memilki, membawa atau menggunakan alat komunikasi atau alat
elektronik
7. Membuat, membawa, menyimpan, mengedarkan atau mengkonsumsi
minuman mengandung alcohol
8. Membuat, membawa, menyimpan, mengedar atau mengkonsumsi
narkotika dan obat terlarang serta zat adiktif lainya
9. Melakukan upaya melarikan diri atau membantu narapidana atau
tahanan lain untuk melarikan diri
10. Melakukan tindakan kekersan terhadap sesama penghuni maupun
petugas
11. Melakukan pemasangan atau mnyuruh orang lain melakukan
pemasangan instalasi listrik didalam kamar hunian.
-
54 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib
Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 356, Pasal 9.
50
12. Melengkapi untuk kepentingan pribadi diluar ketentuan yang berlaku
dengan alat pendingin, kipas angin, kompor, televisi, slot pintu atau
alat elektronik lainya dikamar hunian.
13. Melakukan perbuatan asusila atau penyimpangan seksual.
14. Melakukan pencurian, pemerasan, perjudian atau penipuan.
15. Menyebarkan ajaran sesat.
16. Melakukan perbuatan yang termasuk dalam kategori yang
mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang secara berulang lebih
dari 1 (satu) kali atau perbuatan yang dapat menimbulkan ganguan
keamanan dan ketertiban berdasarkan penilaian sidang TPP.
17. Melakukan tindakan yang berdasarkan pertimbangan sidang TTP
termasuk dalam perbuatan yang dapat dikenakan Hukuman Disiplin
tingkat berat.
Penjatuhan hukuman disiplin dberikan ketika narapidana yang patut
diduga melakukan pelanggaran disiplin. setelah mengetahui pelanggaran
yang dilakukan oleh narapidana maka kemudian hukuman disiplin dapat
dijatuhkan kepada narapidana, berat ataupun ringannya pemberian
hukuman disiplin bagi narapidana dilihat dari besar kecilnya pelanggaran
yang dilakukanya. Dari ketentuan pasal 9 Peraturan Menteri Hukuman dan
Hak Asasi Manusia No 6 Tahun 2013, adapun jenis hukuman disiplin yang
bagi narapidana yang melanggar tata tertib, yakni:54
d. Hukuman disiplin tingkat ringan meliputi:
-
55 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga
Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, 356, Pasal 9.
51
1. memberikan peringatan secara lisan
2. memberikan peringatan secara tertulis
e. Hukuman displin tingkat sedang meliputi:
1. memasukkan dalam sel pengasingan paling lama 6 hari.
2. menunda atau meniadakan hak tertentu dalam kurun waktu tertentu.
berdasarkan hasil sidang TPP (Tim Pengamat Pemasyarakatan)
3. Menunda atau meniadakan hak tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 (dua) huruf b dapat menunda berupa waktu pelaksanaan
kunjungan.
f. Hukuman Disiplin tingkat berat, meliputi:
1. memasukkan dalam sel pengasingan selama 6 (enam) hari dan dapat
diperpanjang selama 2 (dua) kali 6 (enam) hari.
2. tidak mendapat hak remisi, cuti mengunjungi keluarga, cuti bersyarat,
asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat dalam tahun
berjalan dan dicatat dalam register F.
3. untuk kepentingan alasan kepentingan keamanan, seorang
Narapidan/Tahanan dapat dimasukkan dalam pengasingan dan dicatat
dalam register H.55
-
BAB IV
PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika Di Lembaga
Pemasyarakaytan Kelas IIA Jambi.
Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Jambi atau yang sering disebut
LAPAS Klas IIA Jambi adalah Tempat untuk melaksanakan pembinaan
narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat 1
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan
Pembimbingan :
“Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, intlektual, sikap dan prilaku, profesional,
kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik
Pemasyarakatan.”56
Berkaitan dengan hal ini tidak terlepas dari Peran Lembaga
Pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana
Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan. Berdasarkan hasil wawancara Bapak
Dedi Antoni, sebagai Subseksi Bimbingan kemasyarakatan Dan Perawatan
Lapas Klas IIA Jambi mengatakan:
“Untuk pembinaan terhadap warga binaan prmasyarakatan (WBP) tidak
mendapatkan system pembinaan yang khusus sebagaimana mestinya,
namun warga binaan pemasyaraktan (WBP) narkotika di lapas jambi
telah mendapatkan pembinaan yang cukup baik dan hamper memenuhi
kritereia yang