Oleh:

TIM INSPEKTORAT KABUPATEN PACITAN

PADA ACARA KLINIK KEUANGAN DESA TAHUN 2019

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PEMERINTAH DESA

“Membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat

daerah-daerah dan desa dalam

kerangka negara kesatuan”

–Presiden Joko Widodo

TUJUAN MEWUJUDKAN DESA YANG MAJU, MANDIRI, DEMOKRATIS.

PERENCANAAN DIBAHAS DAN DIPUTUSKAN DALAM MUSYAWARAH DESA

PRIORITAS PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASY. al PRUDES/PRUKADES; BUMDES; EMBUNG DAN SORGA.

PELAKSANAAN

KEGIATAN

SWAKELOLA DAN PADAT KARYA TUNAI

PENGADAAN

BARANG DAN

JASA

SWAKELOLA ATAU MELALUI PENYEDIA BARANG DAN JASA

ASAS

PENGELOLAAN

TRANSPARAN; AKUNTABEL; PARTISIPATIF; TERTIB DAN DISIPLIN

PENGAWASAN OLEH MASYARAKAT DAN LEMBAGA YG BERWENANG

LAPORAN/LPJ BENAR SESUAI DG KENYATAAN, DAN TEPAT WAKTU

DANA

DESA

Asas-Asas

Pengelolaan

Keuangan

Desa

Transparan

Akuntabel

Partisipatif

Tertib dan

disiplin anggaran

ASAS – ASAS

PENGELOLAAN

DANA DESA

ASAS PENUNJUK PERWUJUDAN MENGAPA PENTING

TRANSPARAN • MEMUDAHKAN AKSES PUBLIK TERHADAP

INFORMASI;

• PENYEBARTAHUAN INFORMASI TERKAIT

PENGELOLAAN DANA DESA;

• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;

• MENGHINDARI TERJADINYA

KONFLIK

AKUNTABEL • KESESUAIAN DG KETENTUAN;

• LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN;

• INFORMASI KEPADA PUBLIK.

• MEMPEROLEH LEGITIMASI

MASYARAKAT;

• MENDAPAT KEPERCAYAAN

MASYARAKAT.

PERTISPATIF • KETERLIBATAN EFEKTIF MASYARAKAT;

• MEMBUKA RUANG BAGI ERANSERTA

MASYARAKAT.

• MEMENUHI HAK MASYARAKAT;

• MENUMBUHKAN RASA MEMILIKI;

• MENINGKATKAN KESWADAYAAN

MASY.

TERTIB &

DISIPLIN

• TAAT HUKUM;

• TEPAT WAKTU, TEPAT JUMLAH;

• SESUAI PERATURAN.

• MENGHINDARI PENYIMPANGAN;

• MENINGKATKAN

PROFESIONALITAS.

ASAS PENGELOLAAN DANA DESA

DANA DESA: BENTUK POTENSI

PENYIMPANGAN DAN PENYALAHGUNAAN

KECENDERUNGAN KEJADIAN

PENYIMPANGAN PENGELOLAAN DANA DESA

• KESALAHAN BISA TERJADI KARENA

KELEMAHAN DALAM ADMINISTRASI

KEUANGAN

• TERJADI KESALAHAN PERENCANAAN

• TERJADI KESALAHAN DALAM PENYUSUNAN

LAPORAN

• PENYUSUNAN SPESIFIKASI PEKERJAAN

• KESALAHAN ESTIMASI BIAYA

• DUPLIKASI ANGGARAN (DOUBLE ANGGARAN)

• PENGGUNAAN DANA TIDAK SESUAI

PERUNTUKAN

• MEMINJAM SEMENTARA DANA DESA UNTUK

KEPENTINGAN PRIBADI NAMUN TIDAK

DIKEMBALIKAN.

• MEMBUAT PERJALANAN DINAS FIKTIF

• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN

HONORARIUM

• PENGELEMBUNGAN (MARK UP) PEMBAYARAN

BELANJA BARANG JASA

• MEMBUAT KEGIATAN ATAU PROYEK FIKTIF

YANG DANANYA DIBEBANKAN DARI DANA DESA.

TIDAK MURNI KESALAHAN KEPALA DESA

UNSUR KE ALPA-AN/KEKHILAFAN

MURNI KESALAHAN KEPALA DESA

UNSUR DISENGAJA

PERENCANAN PENYALURAN PENCAIRAN PENGGUNAAN

PEMBUKUAN/

PELAPORAN

• Proses Musdes yang

menyimpang ;

• Penyusunan RPJM

• APBDes yg tidak

melibatkan

masyarakat atau

diborongkan;

• Dan lain lain.

• Menunda

penyaluran Dana

Desa;

• Menetapkan syarat

tertentu tanpa dasar

hukum;

• Dan lain lain.

• Pungli pada saat

pencairan;

• Penyimpanan uang

pada rekening/kas

pribadi;

• Buku tabungan

“diijonkan”;

• Dan lain lain.

• Tidak sesuai APBDes;

• Mark-up harga;

• Kegiatan fiktif dan

pembebanan biaya

ganda;

• Suap/pungli;

• Konflik kepentingan;

• Gratifikasi;

• Dan lain lain.

• Tidak sesuai

dengan

realisasinya;

• Pembukuan tidak

tertib (tidak ada

bukti

pengeluaran);

• Diborongkan kpd

konsultan;

• Dan lain lain.

BENTUK POTENSI PENYALAHGUNAAN DANA DESA

PETA

PERMASALAHAN

YANG MEMBERI

PELUANG

TERJADINYA

PENYALAHGUNAAN

DANA DESA

KETIDAKTAHUAN

• SISTEM

• INTERVENSI

• KEBUTUHAN

TERPAKSA/

DIPAKSA

• KESERAKAHANMEMAKSA

PENYALAHGUNAAN

DANA DESA

UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

MASALAH PENYIMPANGAN DANA DESA

KOMPETEN

• Bekerja sesuai dg keilmuannya;

• Akuntabel (SOP);

• Auditable.

INTEGRITAS

• Bekerja dg jujur walau di kesepian;

• Satunya pikiran, kata, dan perbuatan ke arah kebenaran

PENGELOLA DANA

DESA

PRINSIP PENGELOLA DANA DESA

BUPATI

KEPOLISIAN RI

KEJAKSAAN RI

INSPEKTORAT

KERJASAMA

DALAM

PENGAWASAN

DANA DESA

SATGAS DANA DESA

RESUME

PERMASALAHAN

PEMERIKSAAN

DESA

A. ASPEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

DESA

1. Kebijakan Desa

2. Kelembagaan Desa

3. Keuangan Desa

4. Kekayaan Desa

B. ASPEK URUSAN PEMERINTAHAN DESA

a. ASPEK ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

1. Kebijakan Desa

a. Keputusan kepala desa tentang kepengurusanLembaga Kemasyarakatan Desa sudah tidakberlaku.

b. Keputusan kepala desa tentang masa baktipengurus lembaga kemasyarakatan tidak sesuaiketentuan.

Contoh : Pada perdes ditetapkan masa baktipengurus lembaga kemasyarakatan desaadalah 3 atau 7 tahun, seharusnyasesuai peraturan masa bakti penguruslembaga kemasyarakatan di desa selama5 (lima) tahun terhitung sejakpengangkatan dan dapat dipilih kembaliuntuk periode berikutnya.

lanjutan

2. Kelembagaan Desa

Terdapat jabatan Perangkat Desa yang

kosong belum ditunjuk pelaksana

tugas/pelaksana harian

lanjutan

3. Keuangan Desa

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun2019 terlambat ditetapkan.

b. Keputusan Kepala Desa tentang PelaksanaPengelola Keuangan Desa (PPKD) belum sesuaidengan ketentuan yang berlaku.

c. Bendahara Desa dijabat bukan oleh KepalaUrusan Keuangan.

d. Susunan kenggotaan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK) tidak sesuai ketentuan yang berlaku.

e. Pelaksana kegiatan belum membuat Buku KasPembantu Kegiatan.

lanjutan

f. Pajak sudah dipungut, namun belum disetor (melebihibatas waktu penyetoran / melewati tahun anggaran).

g. Pencatatan transaksi pajak belum tertib.

h. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi PelaksanaanAPBDesa belum dibuat.

i. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi PelaksanaanAPBDesa belum ditetapkan dengan peraturan desa.

j. Pemungutan Pendapatan Asli Desa belum ditetapkandalam peraturan desa.

k. Penerimaan atas Pendapatan Asli Desa belum dicatatdengan tertib.

l. Pencatatan Pendapatan Asli Desa belum sesuai kondisisebenarnya.

lanjutan

m. Penggunaan kode rekening belanja yang kurang tepat.

n. Prosedur pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak

sesuai ketentuan yang berlaku.

Contoh : pengajuan SPP tidak dilengkapi bukti transaksi,

pengajuan SPP dilakukan sebelum barang diterima

(untuk pengadaan langsung), dll.

o. Realisasi belanja APBDesa tidak didukung dengan bukti

transaksi (Surat Pertanggungjawaban/SPJ).

p. Penyerahan barang ke masyarakat belum didukung dengan

bukti serah terima.

q. Penerimaan uang transport perjalanan dinas tidak dilengkapi

dengan bukti tanda terima.

r. Terdapat belanja perjalanan dinas ganda.

LANJUTAN

s. Pembayaran ganda atas biaya penyusunan dokumenperencanaan kegiatan fisik konstruksi

(apabila disusun tim tidak perlu biaya perencanaan, cukup

dengan honor TPK)

t. Pengeluaran belanja modal fiktif.

u. Pengeluaran belanja prasasti atas pekerjaan fisik konstruksitidak ada bukti fisiknya.

v. Kelebihan pembayaran atas realisasi belanja (misal : mark upharga pekerjaan fisik dan belanja modal lainnya)

w. Kekurangan volume atas item pekerjaan fisik konstruksi danbelanja modal lainnya

x. BUMDesa belum menyusun laporan keuangan secara berkala.

y. Dana bagi hasil BUMDesa belum disetor ke Kas Desa.

z. Standar satuan harga desa belum dibuat.

lanjutan

4. Kekayaan Desa

a. Pengelolaan Pasar / kios Desa belum sesuai ketentuan.

b. Pendokumentasian sewa tanah dan sewa bangunan tidak

tertib (perjanjian kersama, daftar piutang)

c. Terdapat aset milik desa yang digunakan instansi lain belum

dilengkapi dokumen yang semestinya (misal : digunakan

fasilitas pendidikan / kesehatan)

d. Terdapat kekurangan / kelebihan bayar atas pemanfaatan

sewa Kios Desa dari peraturan desa yang telah ditentukan

sebelumnya.

lanjutan

e. Pencatatan Aset Desa dan Inventaris Desa dalam buku

inventaris belum dilaksanakan dengan tertib.

f. Aset desa belum diberi kodefikasi.

g. Terdapat tanah milik desa yang belum dicatat dalam buku

tanah kas milik desa.

b. Aspek urusan pemerintah desa

1. Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) Tahun

2018 belum mengacu pada Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2014 – 2019.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa)

ditetapkan tidak tepat waktu/terlambat.

3. LPPD dan LKPPD belum tertib.

4. Penetapan jumlah anggota Badan Permusyawaratan

Desa (BPD) belum sesuai ketentuan yang berlaku.

A P I K

AKUNTABEL – PROFESIONAL – INTEGRITAS - KEBERSAMAAN

Salam

Sekian dan Terima Kasih