pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan melalui pemanfaatan reforma agraria serta larasita

======================================================= Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Pertanahan Melalui Pemanfaat Reforma Agraria serta

LARASITA dalam rangka Tanah untuk Keadilan dan Kesejahteraan

1

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PERTANAHAN MELALUI

PEMANFAATAN REFORMA AGRARIA SERTA LARASITA

DALAM RANGKA TANAH UNTUK KEADILAN DAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

(Saeful Zafar-31 Mei 2011)

BAB I.

PENDAHULUAN

1. UMUM

Kemiskinan dan pengangguran sampai saat ini masih tetap menjadi

fenomena global termasuk tentunya di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia secara

umum dapat dilihat dari tiga pendekatan yaitu kemiskinan alamiah, kemiskinan

struktural dan kesenjangan antar wilayah. Adapun persoalan pengangguran lebih

dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di

pedesaan.

Secara konseptual maupun praktis pemahaman tentang kemiskinan jika

dicermati seringkali terjadi kesalahan. Pada tataran konseptual, paradigma,

pendekatan, dan metodologi yang digunakan selama ini masih berpijak pada

outcomes indicators, sehingga kurang memperhatikan aspek aktor atau pelaku

kemiskinan serta sebab-sebab yang mempengaruhinya. Masyarakat miskin dilihat

hanya sebagai korban pasif dan objek penelitian, dan bukannya sebagai manusia

yang memiliki “sesuatu“ yang dapat digunakan, baik dalam mengidentifikasi

kondisi kehidupannya maupun usaha-usaha perbaikan yang dilakukan oleh

mereka sendiri.

Pada tataran praktis, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan

belum sepenuhnya menyentuh akar penyebab kemiskinan. Akibatnya, program-

program tersebut tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat, sehingga

sulit mewujudkan aspek keberlanjutan dari program penanggulangan kemiskinan

tersebut. Untuk itu perlu dilakukan dikoreksi secara mendasar beberapa hal yang

menjadi landasan pengambilan kebijakan pada masa lalu, antara lain : masih

bersifat parsial, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi makro, kebijakan yang

terpusat, lebih bersifat karikatif, bernuansa jangka pendek dan tidak struktural,

serta memposisikan masyarakat sebagai objek.



2

Untuk itu diperlukan tindakan kebijakan atau program untuk mengatasi

akar persoalan. Pembangunan yang berbasiskan pemberdayaan merupakan pilihan

utama untuk mengatasi persoalan dasar termasuk masalah kemiskinan dan

pengangguran. Program pengentasan kemiskinan dan pengangguran yang

berbasiskan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara multisektoral,

khusus di bidang pertanahan reforma agraria merupakan salah satu wujud dari

kebijakan tersebut.

Reforma agraria melakukan proses pengentasan ini dengan mengupayakan

rakyat memiliki aset berupa tanah yang dapat dikelola serta mempunya akses

untuk memberdayakan asetnya. Rakyat dalam hal ini petani harus mempunyai

tanah dan mempunyai akses pada modal, teknologi, pasar, manajemen dan

seterusnya. Selain itu, petani juga harus mempunyai alat-alat produksi, kapasitas

dan kemampuan. Itu semua dapat terwujud bila dilaksanakan reforma agraria,

yang secara garis besar didefinisikan sebagai land reform ditambah dengan access

reform.

Adapun untuk menunjang pelaksanaan pemberian aset dan akses reform

tersebut tentunya diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai,

khususnya untuk menunjang mobilitas dari kegiatan tersebut sehingga dapat

diperoleh berbagai jenis informasi mengenai potensi dan permasalahan yang

timbul disuatu daerah untuk kemudian dilakukan identifikasi guna menentukan

model pemberdayaan masyarakat apa yang paling mungkin diterapkan disana.

Pada kondisi seperti inilah peran dari LARASITA (layanan rakyat untuk

sertipikasi tanah) diperlukan karena LARASITA dengan fasilitas mobile office

merupakan ujung tombak pelayanan pertanahan yang menjangkau langsung

kepada masyarakat, sehingga dapat langsung berinteraksi serta melihat secara

langsung kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan reforma agraria dan

LARASITA yang telah menjadi program BPN RI secara nasional agar dapat

memiliki nilai manfaat yang lebih maka dalam melaksanakan tugas pemberdayaan

masyarakat di bidang pertanahan BPN RI harus lebih menekankan pada

pemanfaatan reforma agrarian dan LARASITA sebagai sarana untuk mewujudkan

tanah untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.



3

2. TUJUAN DAN SASARAN

Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan melalui pemanfaatan

reforma agraria serta LARASITA dalam rangka tanah untuk keadilan dan

kesejahteraan rakyat merupakan upaya meningkatkan harkat lapisan masyarakat

dan pribadi manusia. Upaya ini meliputi (1) Mendorong, memotivasi,

meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim/suasana untuk

berkembang. (2) Memperkuat daya, potensi yang dimiliki dengan langkah-

langkah positif dalam memperkembangkannya. (3) Penyediaan berbagai masukan

dan pembukaan akses kepeluang-peluang. Upaya pokok yang dilakukan dalam

pemberdayaan di bidang pertanahan adalah peningkatan akses kepada modal,

teknologi tepat guna, informasi, lapangan kerja dan pasar, dan fasilitas-fasilitas

yang ada.

Tujuan pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan pada dasarnya

sebagai berikut:

1. Membentuk pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari

masyarakat lemah, rentan, miskin, marjinal dan kaum kecil seperti petani

kecil, buruh tani, masyarakat miskin perkotaan, masyarakat adat yang

terbelakang, dan kaum muda pencari kerja melalui optimalisasi pemanfaatan

bidang-bidang tanah yang dimiliki atau dikuasainya;

2. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio

ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi

kebutuhan dasar hidup mereka, dan juga sanggup berperan serta dalam

pengembangan masyarakat secara umum dan dapat menjaga keberlanjutan

dan kelestarian daya dukung tanah terhadap pencapaian tujuan tanah unutuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sasaran-sasaran program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

dalam mencapai kemandirian sebagai berikut:

1. Terbukanya kesadaran dan tumbuhnya keterlibatan masyarakat dalam

mengorganisir diri untuk kemajuan dan kemandirian bersama dengan

mengoptimalkan potensi tanah yang dimilikinya;



4

2. Diperbaikinya kondisi sekitar kehidupan kaum miskin dengan kegiatan-

kegiatan peningkatan pemahaman, peningkatan pendapatan dan usaha-usaha

kecil diberbagai bidang ekonomi kearah swadaya;

3. Meningkatkan kemampuan dan kinerja kelompok-kelompok swadaya dalam

keterampilan teknis dan manajemen untuk perbaikan produktifitas dan

pendapatan masyarakat.

3. RUANG LINGKUP

Pemberdayaan diberbagai bidang harus dilakukan secara terus menerus,

komprehensif, dan simultan sampai ambang tercapainya keseimbangan yang

dinamis antara pemerintah dengan rakyatnya, menurut Ndraha dalam I Nyoman

Sumaryadi (2005) diperlukan berbagai program pemberdayaan:

1. Pemberdayaan Politik

Pemberdayaan politik bertujuan meningkatkan bargaining position rakyat

terhadap pemerintah. Melalui bargaining tersebut, rakyat mendapatkan apa

yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian

tanpa merugikan orang lain. Adapun untuk bidang pertanahan pemberdayaan

politik diwujudkan melalui program penguatan aset pertanahan .

2. Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan

kemampuan rakyat sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung

dampak negatif pertumbuhan, pemikul beban pembangunan, dan penderita

kerusakan lingkungan. Sebagai salah satu instrument untuk dapat

memberdayakan ekonomi masyarakat di bidang pertanahan adalah

menyediakan berbagai akses yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat

mengoptimalkan potensi tanah yang dimilikinya (akses reform).

3. Pemberdayaan Sosial Budaya

Pemberdayaan sosial budaya bertujuan meningkatkan kemampuan sumber

daya manusia melalui human investment guna meningkatkan nilai manusia

dan perilaku seadil-adilnya terhadap manusia.



5

4. Pemberdayaan Lingkungan

Pemberdayaan lingkungan dimaksudkan sebagai program perawatan dan

pelestarian lingkungan, supaya antara rakyat dan lingkungannya terdapat

hubungan saling menguntungkan.

4. METODE DAN PENDEKATAN

Dalam rangka memberdayaan masyarakat di bidang pertanahan yang

dalam pelaksanaannya meliputi banyak sektor sudah barang tentu tidak dapat

semata-mata dilakukan oleh BPN RI sehingga perlu dikembangkannya metode

kerjasama atau kemitraan dengan para pemerintah daerah, perbankan dan pihak

swasta lain yang turut berkepentingan.

Adapun dalam menentukan obyek, subyek maupun jenis kegiatan

pemberdayaan masyarakat yang akan diterapkan maka perlu dilakukan

pendekatan yang mengacu pada potensi atau kearifan lokal setempat, sehingga

dapat meningkatkan antusiasme masyarakat dalam pelaksanaannya yang pada

akhirnya akan ikut berperan aktif untuk mensukseskannya.

Dengan adanya sinergi yang positif antara masyarakat penerima manfaat

dengan para pemangku kepentingan maka perlu kiranya BPN RI selaku lembaga

yang diserahi tanggung jawab dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di

bidang pertanahan menyiapkan berbagai rambu-rambu atau aturan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan kegiatan tersebut sehingga dapat mempermudah

dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan maupun monitoring jenis kegiatan

yang ingin dilaksanakan.

5. PENGERTIAN-PENGERTIAN

Reforma Agraria

Dalam pengertian terbatas, reforma agraria dipandang sebagai land

reform, dengan salah satu programnya yaitu redistribusi tanah (pembagian tanah),

hal inilah yang menyebabkan mengapa agrarian reform dan land reform

seringkali dianggap identik. Berbagai pihak dengan sudut pandang yang sangat

beragam memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai reforma agraria.



6

Menurut Wiradi (2001), reforma agraria adalah penataan ulang struktur

pemilikan dan penguasaan tanah beserta seluruh paket penunjang secara lengkap.

Paket penunjang tersebut adalah adanya jaminan hukum atas hak yang diberikan,

tersedianya kredit yang terjangkau, adanya akses terhadap jasa-jasa advokasi,

akses terhadap informasi baru dan teknologi, pendidikan dan latihan, dan adanya

akses terhadap bermacam sarana produksi dan bantuan pemasaran.

Setiawan (2001), memandang bahwa inti dari reformasi agraria adalah land

reform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah yang harus

diikuti dengan dukungan modal produksi di tahap awal, perbaikan di dalam

distribusi barang-barang yang diperlukan sebagai input pertanian, perbaikan di

dalam sistem pemasaran dan perdagangan hasil pertanian, penyuluhan pertanian

yang diperlukan untuk membantu para petani memecahkan masalah teknis yang

dihadapinya dan program penunjang lainnya.

Senada dengan pengertian tersebut di atas, Winoto (2007) mengemukakan

bahwa reforma agraria adalah “land reform plus”, yang berlandaskan Pancasila

dan UUD 1945. Artinya, “land reform” yang mekanismenya untuk menata

kembali proses-proses yang dirasa tidak adil dengan penambahan access reform

sehingga pemberian tanah bagi petani dapat dijadikan sebagai alat produksi.

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat menurut para ahli, antara lain:

- Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang

merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru

pembangunan, yakni yang bersifat “people-centered, participatory,

empowering, and sustainable” (Chambers, 1995 dalam Kartasasmita, 1996).

- Budimanta & Rudito (2008:39), memasukkan konsep pemberdayaan

masyarakat ke dalam ruang lingkup Community Development. Pemberdayaan

diterjemahkan sebagai program yang berkaitan dengan upaya memperluas

akses dan kapabilitas masyarakat untuk menunjang kemandiriannya.

- Dalam konsep pemberdayaan, menurut Prijono dan Pranarka (1996), manusia

adalah subyek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan yang menekankan

pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi

berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan



7

atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Lebih lanjut dikatakan

bahwa pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau lapisan masyarakat

yang tertinggal.

- Menurut Sumodiningrat (1999), pemberdayaan masyarakat merupakan upaya

untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang

mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua

kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang

diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang

memberdayakan.



8

BAB II

LANDASAN PEMIKIRAN

1. Umum

Hal yang mendasari perlunya pemberdayaan masyarakat di bidang

pertanahan menjadi perhatian khususnya oleh jajaran BPN RI dikarenakan sejak

adanya perubahan yang mendasar akan tugas dan fungsi dari BPN RI itu sendiri

yaitu pada tahun 2006 yang semula hanya merupakan lembaga yang bertugas

dalam bidang pengadministrasian pertanahan menjadi lembaga yang bertanggung

jawab dalam penyusunan kebijakan nasional di bidang pertanahan.

Kebijakan nasional khususnya yang menyangkut bidang pertanahan

tentunya memiliki tujuan untuk menjadikan tanah untuk sebesar-besar keadilan

dan kesejahteraan rakyat, dimana kebijakan yang telah dilaksanakan untuk

mencapai hal tersebut yaitu dengan melaksanakan reforma agraria yang

didalamnya meliputi penguatan aset reform dan pemberian akses reform serta

melakukan pendekatan pertanahan melalui sarana mobile office atau LARASITA.

Dengan adanya kedua program tersebut harus dapat digunakan sebagai

sarana bagi BPN RI dalam mengantarkan masyarakat selaku penerima manfaat

agar menjadi lebih meningkat taraf kehidupannya melalui program pemberdayaan

masyarakat di bidang pertanahan.

2. Landasan Hukum Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanahan

a. Landasan idiil: Pancasila.

b. Landasan Konstitusional: Undang-undang Dasar Negara 1945 dan

Perubahannya.

c. Landasan politis:

1. Tap MPR RI Nomor IX/MPR/2001, tentang pembaharuan Agraria dan

Pengelolaan Sumber daya Alam;

2. Pidato politik awal tahun Presiden RI tanggal 31 Januari 2007.

d. Landasan hukum terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-

Tanah Partikelir;



9

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Dasar Agraria;

3. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1950 tentang Larangan

Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya;

4. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas

Tanah Pertanian;

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak

Atas Tanah dan Benda-Benda yang Ada Di Atasnya;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-

Pokok Pertambangan;

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;

9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak

Atas Tanah dan Bangunan;

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup;

11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun

2004;

12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

13. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik

Negara;

14. Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;

16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

17. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

e. Landasan Operasional

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang penertiban dan

pendayagunaan tanah terlantar.



10

2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan

Nasional.

3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 dan 4 Tahun

2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPN RI serta Kanwil BPN

dan Kantor Pertanahan.

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4, 5, 6 dan 8

Tahun 2008 tentang kelembagaan Reforma Agraria

5. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2009

tentang LARASITA

3. Landasan Teori

Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk

meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi

sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan

keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan

memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan

kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam

memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup,

kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan

keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai

pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil

yang dicapai.

Pemberian Aset Reform (Legalisasi Aset)

Secara umum, terdapat tiga mekanisme dasar pemberian aset reform

(legalisasi aset) yang sering juga disebut dengan delivery system reforma agraria,

sesuai dengan kondisi atau kedudukan subyek (petani miskin, buruh tani atau

pengelola tanah) dan obyek (tanah), sebagai berikut:

1. Subyek dan obyek berdekatan atau berhimpit, mekanisme dengan skenario

seperti ini sebenarnya relatif lebih sederhana dan langsung fokus pada ketiga



11

obyek tanah dalam reforma agraria ini, yaitu: (1) tanah kelebihan maksimum,

(2) tanah absentee, dan (3) tanah negara lainnya, termasuk tanah timbul.

Penyelenggaraan reforma agraria dalam skenario ini dapat ditempuh melalui

memperbaiki akses petani kepada teknologi baru, mendekatkan perilaku usaha

dengan sumber-sumber pembiayaan, serta menyediakan akses pasar dan

pemasaran bagi produk yang akan dikembangkan oleh subyek reforma agraria.

2. Subyek mendekati obyek. Mekanisme seperti ini diterapkan apabila subyek dan

obyek berada pada lokasi yang berjauhan. Skema trasmigrasi umum dan

trasmigrasi lokal seperti dengan memindahkan subyek petani miskin dan tidak

bertanah dari daerah jarang penduduk ke daerah jarang penduduk, serta

memberikan atau mendistribusi tanah seluas dua hektar atau lebih di daerah

tujuan kepada subyek reforma agraria.

3. Obyek mendekati subyek. Mekanisme seperti ini juga diterapkan apabila

subjek dan obyek berada pada lokasi yang berjauhan. Skema yang sesuai untuk

mendekatkan obyek kepada subyek dikenal dengan swap atau pertukaran tanah

yang didasarkan pada strategi konsolidasi lahan atau bahkan bank tanah.

Skema ini memang agak rumit karena melibatkan hubungan kepemilikan tanah

bertingkat yang tidak sederhana, sehingga perlu dirumuskan secara hati-hati,

dengan kelembagaan yang jelas dan berwibawa.

Pemberian Akses Reform

Kepastian keberhasilan tujuan dari reforma agraria adalah dengan

pemberian akses reform yang tepat. Akses reform merupakan serangkaian

aktivitas yang saling terkait dan kesinambungan, meliputi antara lain:

1. Penyediaan infrastruktur dan sarana produksi.

2. Pembinaan dan bimbingan tehnis kepada penerima manfaat.

3. Dukungan permodalan.

4. Dukungan distribusi pemasaran.

5. Dukungan lainnya.

Pengelolaan akses reform dapat dikembangkan dalam berbagai alternatif

model. Namun struktur dasar pengelolaan akses reform dapat dijelaskan pada

Gambar berikut :



12

Gambar Strukur Dasar Akses Reform

(Sumber : BPN, 2007)

Layanan Rakyat Untuk Sertipikasi Tanah (LARASITA)

LARASITA adalah layanan rakyat untuk sertipikasi tanah yang

menjalankan tugas pokok dan fungsi yang ada pada kantor pertanahan. Namun

sesuai dengan sifatnya yang bergerak, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

tersebut diperlukan pemberian atau pendelegasian kewenangan yang diperlukan

guna kelancaran pelaksanaan di lapangan. Dengan demikian LARASITA menjadi

mekanisme untuk:

1. menyiapkan masyarakat dalam pelaksanaan pembaruan agraria nasional

(reforma agraria);

2. melaksanakan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat di bidang

pertanahan;

3. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah terlantar;

4. melakukan pendeteksian awal atas tanah-tanah yang diindikasikan

bermasalah;

5. memfasilitasi penyelesaian tanah yang bermasalah yang mungkin diselesaikan

di lapangan;



13

6. menyambungkan program BPN RI dengan aspirasi yang berkembang di

masyarakat; dan

7. meningkatkan legalisasi aset tanah masyarakat.

Dengan LARASITA, diharapkan kantor pertanahan menjadi mampu

menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan dimanapun target kegiatan berada.

Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat BPN RI

dengan masyarakat sampai pada tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan tingkat

komunitas masyarakat, di seluruh wilayah kerjanya, terutama pada lokasi yang

jauh dari kantor pertanahan.

LARASITA menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku pada kantor pertanahan, dengan kekhususan

pada jenis kegiatan sebagai berikut:

1. melaksanakan secara lebih dini pengawasan dan pengendalian, penguasaan,

pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta melaksanakan

identifikasi dan penelitian terhadap tanah yang diindikasikan terlantar;

2. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sinkronisasi dan penyampaian

informasi penatagunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah

(RTRW) kabupaten/kota;

3. memfasilitasi dan mendekatkan akses-akses untuk menciptakan sumber-

sumber ekonomi baru dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

4. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi masalah, sengketa

atau perkara pertanahan secara dini serta memfasilitasi upaya penanganannya;

5. melakukan sosialisasi dan berinteraksi untuk menyampaikan informasi

pertanahan dan program-program pertanahan lainnya serta menghubungkan

kebutuhan masyarakat dengan program BPN RI;

6. melaksanakan kegiatan legalisasi aset; dan

7. melaksanakan tugas-tugas pertanahan lain.



14

BAB III

KONDISI SAAT INI DAN PERMASALAHANNYA

1. Umum

Pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu tugas pokok di bidang

pertanahan meski sudah menjadi amanat dalam UUPA namun dalam

kenyataannya baru mendapat perhatian ketika Perpres No. 10 Tahun 2006 terbit

yang kemudian di tindak lanjuti dengan keluarnya Perkaban No. 3 dan 4 Tahun

2006 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPN RI serta Kanwil BPN dan

Kantor Pertanahan, dimana untuk masalah pemberdayaan masyarakat secara resmi

telah masuk dalam struktur kelembagaan BPN RI yang berjenjang dari tingkat

pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Namun pada kenyataannya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan

masyarakat bidang pertanahan belum dapat berjalan secara optimal, hal ini

disebabkan kelembagaan pemberdayaan di lingkungan BPN RI masih mengalami

banyak kesulitan dalam pelaksanaan reforma agraria khususnya dalam penyediaan

akses reformnya yang dalam pelaksanaannya membutuhkan dukungan dari

berbagai sektor khususnya pemerintah daerah setempat maupun pihak perbankan

guna mendukung ketersediaan tehnologi maupun permodalan.

Untuk dapat menentukan jenis akses yang tepat untuk diberikan kepada

kelompok masyarakat tertentu, diperlukan adanya inventarisasi dan identifikasi

segala potensi yang ada di wilayah tersebut, sehingga penentuan jenis kegiatan

yang akan dilaksanakan menjadi tepat sasaran, peran ini sebenarnya sangat

diharapkan pada LARASITA sebagai unit pelayanan pertanahan yang

menjangkau langsung kepada masyarakat sehingga diharapkan dapat menggali

informasi selengkap-lengkapnya tentang potensi yang ada di suatu lokasi.

Kondisi ini sangat diperlukan karena sebagian besar masyarakat maupun

obyek tanah yang akan dilakukan pemberdayaan berlokasi cukup jauh dari pusat

pemerintahan setempat, sehingga apabila menunggu adanya laporan atau

pemberitahuan dari masyarakat setempat yang aktif tentu menjadi kurang optimal

dikarenakan kendala jarak yang berakibat harus mengalokasi dana yang mungkin

tidak sedikit. Sehingga pihak Kantor Pertanahan setempat harus lebih proaktif



15

dalam melakukan inventarisasi dan identifikasi mengenai subyek, obyek maupun

metode yang mungkin dapat dilakukan untuk memberdayakan masyarakat di

suatu wilayah tertentu. Dengan demikian fungsi dari LARASITA menjadi lebih

strategis dibandingkan kondisi yang selama ini terjadi dimana fokus kegiatan

LARASITA di sebagian besar wilayah hanya berjalan baik untuk kegiatan

legalisasi aset.

2. Kondisi saat ini

Konsep pemberdayaan masyarakat yang dirancang oleh BPN RI

sebenarnya sudah cukup ideal, sehingga jika semua agenda yang diharapkan dapat

dilaksanakan secara keseluruhan maka dapat dipastikan dapat memberdayakan

masyarakat secara optimal. Namun pada kenyataan belum semua agenda yang di

rencanakan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan baik dari implementasi

peraturan yang telah ada maupun dari SDM pelaksana di tingkat daerah baik

kanwil maupun kantor pertanahan yang masih mengalami kesulitan dalam

melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat dibidang pertanahan tersebut.

Kegiatan pemberdayaan selama ini cenderung hanya sebagai pelengkap

kegiatan legalisasi asset tanpa adanya suatu perencanaan yang baik sehingga

seolah-olah target yang paling penting untuk dicapai adalah terlegalisasinya asset,

apakah itu melalui prona, program redistribusi, konsolidasi dan program-program

lainnya. Hal ini dapat dimaklumi karena sumber anggaran untuk kegiatan tersebut

memang telah dialokasikan secara khusus dari anggaran DIPA BPN RI, sehingga

pelaksanaannya menjadi prioritas dibandingkan program pemberdayaan

masyarakat yang masih harus melakukan pendekatan dengan berbagai pihak untuk

dapat terlibat dengan aktif baik dari segi konsep, personil maupun anggaran.

Belum optimalnya kegiatan pemberdayaan yang dijalankan selain dari

kondisi internal yang ada di BPN RI juga disebabkan beberapa kondisi eksternal

yang berkembang yaitu :

1. Peran kelembagaan masyarakat bidang pertanahan masih sangat terbatas

2. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan pertanahan belum

maksimal

3. Tingginya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.



16

4. Masih rendahnya akses masyarakat ke sumber-sumber permodalan, sarana

produksi, pasar, dll.

5. Tingginya sengketa dan konflik pertanahan.

Berbagai kondisi eksternal yang ada tersebut mengakibatkan ketidak

berdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan pemanfaatan tanah yang

dimilikinya guna kesejahteraan mereka.

3. Permasalahan saat ini

Prinsip dasar dari pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan adalah

mewujudkan tanah sebagai asset yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat selaku pemilik tanah sehingga dapat menjamin keberlangsungan

hidupnya. Kondisi ini dilakukan melalui program pemberian berbagai akses

kepada tanah yang telah mengalami penguatan asset sebelumnya.

Akses yang diberikan dalam hal ini meliputi akses terhadap tehnologi,

sarana dan prasarana, pasar serta permodalan, dimana dalam pelaksanaannya

sekarang pemberian akses tersebut mengalami banyak kesulitan dikarenakan BPN

RI sebagai instansi yang ditugasi melaksanakan kegiatan pemberdayaan di bidang

pertanahan masih memiliki berbagai keterbatasan baik sumberdaya manusia

maupun anggaran, sehingga beberapa program pemberian akses kepada

masyarakat yang telah berjalan lebih dikarenakan hasil pendekatan kepala kantor

wilayah / kantor pertanahan setempat kepada kepala daerah setempat untuk

mengaitkan program pemberdayaan masyarakat yang ada di wilayahnya sebagai

bentuk kelanjutan dari program legalisasi asset yang telah dilaksanakan

sebelumnya.

Keadaan seperti ini dianggap paling mungkin untuk dilaksanakan,

dikarenakan belum adanya alokasi khusus anggaran yang dimiliki oleh BPN RI

untuk menunjang semua tahapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat

di bidang pertanahan, sehingga mendorong peran serta aktif pemerintah daerah

setempat untuk dapat menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut. Namun hal ini

juga sering menimbulkan sisi negatif dimana seringkali kegiatan pemberdayaan

masyarakat tersebut dijadikan sebagai sarana untuk mempopulerkan figur-figur

tertentu yang berkaitan dengan kepemimpinan di daerah tersebut, sehingga jika



17

tokoh tersebut sudah tidak lagi menjadi pejabat di daerah tersebut maka

keberlanjutan akan program pemberdayaan masyarakat tersebut menjadi

tersendat.

4. Pengaruh terhadap perkembangan program pertanahan

Belum adanya keseimbangan antara pelaksanaan legalisasi asset dengan

penyediaan akses bagi masyarakat serta pemanfaatan LARASITA yang kurang

optimal dalam menunjang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang

pertanahan memberikan pengaruh terhadap penilaian masyarakat terhadap

program pertanahan secara umum.

Masyarakat cenderung memberikan penilaian bahwa program pertanahan

yang selama ini ada lebih fokus kepada proses pengadministrasian bidang

pertanahan melalui berbagai jenis kegiatan legalisasi asset yang selama ini

dilaksanakan. Sehingga masyarakat belum merasakan manfaat dari kegiatan

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan yang selama ini menjadi program

dari BPN RI.

Untuk merubah kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, maka

pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan secara

integral dengan program pertanahan yang lain sehingga dapat lebih tepat sasaran

dan dapat menunjang kualitas pelaksanaan program pertanahan secara umum.



18

BAB IV

KONDISI YANG DIHARAPKAN

1. Kontribusi pada kegiatan manajerial program pertanahan

Optimalisasi kegiatan pemberian asset dan akses reform serta LARASITA

dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan

diharapkan dapat menjadi sarana penunjang keberhasilan berbagai program

pertanahan yang lain. Hal ini dikarenakan pemberdayaan masyarakat pada saat ini

sudah menjadi program nasional di berbagai bidang, sehingga jika pemberdayaan

masyarakat di bidang pertanahan dapat memberikan hasil yang optimal, maka

secara tidak langsung akan memberikan nilai lebih bagi BPN RI.

Dengan semakin banyak masyarakat yang sudah dapat memberdayakan

dirinya sendiri melalui kepemilikan tanahnya maka akan membantu berbagai

program pertanahan yang lain seperti :

- Mengurangi terjadinya tanah terlantar

- Mencegah ahli fungsi penggunaan tanah

- Meningkatkan tanah terdaftar

- Mencegah dan menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan

- Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan pembangunan

bidang pertanahan.

Keberhasilan berbagai program pertanahan tersebut tentunya akan

memberikan dampak yang positif dalam penyusunan kebijakan pertanahan

nasional di masa yang yang akan datang.

2. Kontribusi pada peningkatan kinerja birokrasi

Paradigma lama bahwa tugas pokok dari BPN hanya sebatas sebagai

lembaga legalisasi di bidang pertanahan atau hanya menangani administrasi

pertanahan masih cukup banyak melekat pada pemahaman PNS di lingkungan

BPN. Keadaan ini sering kita jumpai di daerah dimana sebagian besar masih

menganggap kegiatan pemberdayaan masyarakat bukan merupakan domain atau

tugas pokok dari BPN.



19

Kondisi ini menyebabkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah

diprogramkan oleh BPN RI menjadi belum optimal pelaksanaannya sehingga

kinerja dari PNS yang ditugaskan untuk menangani masalah pemberdayaan

masyarakat relatif belum memuaskan, terlepas dikarenakan lembaga

pemberdayaan masyarakat merupakan lembaga yang relatif baru dilingkungan

BPN RI, namun jika didukung secara penuh dari komponen-komponen lain

ataupun melakukan perubahan paradigma tentang posisi BPN RI saat ini maka

kinerja birokrasi dalam kegiatan atau program dari bidang tugas BPN RI yang lain

akan ikut meningkat berbanding lurus dengan pelaksanaan kegiatan

pemberdayaan di bidang pertanahan tersebut.

Adanya kegiatan pemberian asset dan akses reform ditunjang lagi dengan

LARASITA yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan pemberdayaan

masyarakat secara tidak langsung dapat menjadikan motivasi bagi penanggung

jawab kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk dapat berbuat lebih optimal

karena telah merasa bahwa kesuksesan kegiatan pemberdayaan masyakat

merupakan tanggung jawab seluruh komponen di jajaran BPN RI.

3. Kontribusi pada efektifitas penggunaan anggaran

Pemanfaatan kegiatan pemberian asset dan akses reform serta LARASITA

dalam memberdayaan masyarakat di bidang pertanahan untuk mewujudkan tanah

untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan 3 (tiga) kegiatan

tersebut sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dapat berjalan secara sinergi dan

saling mendukung.

Kondisi ini dimungkinkan karena dengan subyek dan obyek yang sama

dari ketiga kegiatan tersebut maka dalam pengalokasian anggaran kegiatan

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan menjadi lebih efisien karena

beberapa tahapan kegiatan yang seharusnya dilaksanakan seperti inventarisasi dan

identifikasi subyek maupun obyek dapat memanfaatkan data yang diperoleh pada

kegiatan LARASITA sehingga dapat lebih efektif dan efisien baik dari segi waktu

maupun biaya.



20

4. Kontribusi pada peningkatan kehidupan masyarakat

Tujuan akhir dari program pemberdayaan masyarakat di bidang

pertanahan tentunya agar masyarakat pemilik tanah lebih berdaya dalam

memanfaatkan tanah yang dimilikinya guna meningkatkan taraf hidupnya.

Taraf hidup dari masyarakat penerima manfaat akan meningkat dengan

sendirinya apabila kegiatan pemberian asset dan akses reform benar-benar

terlaksana sesuai yang direncanakan, karena khususnya dalam kegiatan akses

reform yang merupakan kegiatan “plus” dari reforma agraria sudah mencakup

pemberian berbagai akses dari akses tehnologi yang diperlukan sampai

penyediaan akses pasar. Apabila pemberian akses reform ini dikawal dengan baik

oleh BPN RI maka keberhasilannya akan dapat lebih terjamin yang pada akhirnya

akan meningkatkan taraf hidup masyarakat penerima manfaat.



21

BAB V

KONSEPSI YANG DISARANKAN

1. Umum

Paradigma baru pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai

pelaku utama pembangunan diharapkan lebih dapat bersifat memberdayakan

masyarakat. Mengingat salah satu tujuan pembangunan adalah terciptanya

masyarakat yang memiliki daya, kekuatan atau kemampuan berpartisipasi aktif

dalam pembangunan serta memiliki kebebasan di segala bidang kehidupan.

Keberhasilan implementasi paradigma baru pemberdayaan masyarakat

disadari bukanlah hal yang mudah, tetapi memerlukan upaya dan kerja keras dari

berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, pelaku pemberdayaan maupun

masyarakat. Salah satu yang harus diperhatikan dalam proses pemberdayaan

masyarakat adalah keterlibatan masyarakat sasaran dan pemanfaatan potensi dan

sumberdaya lokal.

Salah satu indikator dari keberdayaan masyarakat adalah kemampuan

dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau

memperbaiki kehidupannya. Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses

interaksi di tingkat ideologis dan praktis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan

merupakan hasil interaksi antara konsep top-down dan bottom-up, antara growth

strategy dan people centered strategy. Sedangkan di tingkat praktis, proses

interaksi terjadi melalui pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep

pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (community

development) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (community

based development).

Dalam kerangka pikiran itu, upaya memberdayakan masyarakat, dapat

dilihat dari tiga sisi.

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan

bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat

dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya,

karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk



22

membangun daya itu, dengan mendorong memotivasikan dan membangkitkan

kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk

mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat

(empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain

dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-

langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta

pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat

masyarakat menjadi makin berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses

pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena

kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat.

Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat

mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak

berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan

mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.Melindungi harus dilihat

sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta

eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin

tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya

setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya

dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah

memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk

memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.

2. Kebijaksanaan

Dalam menerapkan kebijaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang

pertanahan harus melibatkan berbagai komponen yang yang ada dalam

masyarakat. Beberapa aspek di antaranya dapat diketengahkan sebagai berikut:

Pertama, peranan pemerintah teramat penting. Berarti birokrasi

pemerintah harus dapat menyesuaikan dengan misi ini. Dalam rangka ini ada

beberapa upaya yang harus dilakukan:



23

1) Birokrasi harus memahami aspirasi rakyat dan harus peka terhadap masalah

yang dihadapi oleh rakyat.

2) Birokrasi harus membangun partisipasi rakyat. Artinya, berilah sebanyak-

banyaknya kepercayaan pada rakyat untuk memperbaiki dirinya sendiri.

Aparat pemerintah membantu memecahkan masalah yang tidak dapat diatasi

oleh masyarakat sendiri.

3) Untuk itu maka birokrasi harus menyiapkan masyarakat dengan sebaiknya,

baik pengetahuannya maupun cara bekerjanya, agar upaya pemberdayaan

masyarakat dapat efektif. Ini merupakan bagian dari upaya pendidikan sosial

untuk memungkinkan rakyat membangun dengan kemandirian.

4) Birokrasi harus membuka dialog dengan masyarakat. Keterbukaan dan

konsultasi ini amat perlu untuk meningkatkan kesadaran (awareness)

masyarakat, dan agar aparat dapat segera membantu jika ada masalah yang

tidak dapat diselesaikan sendiri oleh rakyat.

5) Birokrasi harus membuka jalur informasi dan akses yang diperlukan oleh

masyarakat yang tidak dapat diperolehnya sendiri.

6) Birokrasi harus menciptakan instrumen peraturan dan pengaturan mekanisme

pasar yang memihak golongan masyarakat yang lemah.

Kedua, organisasi-organisasi kemasyarakatan di luar lingkungan

masyarakat sendiri. Di sini yang mempunyai potensi berperan besar adalah

lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), di samping organisasi-organisasi

kemasyarakatan yang bersifat nasional dan lokal. LSM dapat berfungsi sebagai

pelaksana program pemerintah (mewakili pemerintah), dapat menjadi pembantu

(konsultan) pemerintah, tetapi dapat juga menjadi pembantu rakyat dalam

program pemerintah khususnya di bidang pertanahan.

Sebaliknya LSM, sesuai dengan namanya, dapat pula mengembangkan

programnya sendiri. Dalam rangka ini, aparat setempat harus menjalin kerjasama

erat dengan LSM, agar program LSM dapat bersinergi dengan program

pemerintah, atau sekurang-kurangnya tidak terjadi kesimpangsiuran yang dapat

mengakibatkan benturan yang hanya akan merugikan rakyat. LSM harus

diperlakukan sebagai mitra pemerintah dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Tentunya yang dimaksudkan di sini adalah LSM yang murni dan bukan



24

kepanjangan tangan dari kepentingan politik yang hanya menggunakan rakyat

sebagai alat politik.

Ketiga, lembaga masyarakat yang tumbuh dari dan di dalam masyarakat

itu sendiri, atau sering disebut sebagai local community organization. Lembaga ini

dapat bersifat semi formal seperti LKMD, PKK atau Karang Taruna, atau yang

benar-benar tumbuh dari masyarakat sendiri seperti kelompok arisan, kelompok

sinoman, kelompok paketan dan sebagainya.

Dalam rangka menunjang program pertanahan, kelembagaan dalam

masyarakat tersebut dikembangkan oleh masyarakat sendiri, sebagai bagian dari

mekanismenya, yaitu kelompok-kelompok masyarakat sadar tertib pertanahan

(pokmasdartibnah) atau yang akan diperbaharui menjadi kelompok gerakan

masyarakat sadar reforma agraria (GEMARA) yang terdiri dari atas 10 sampai 20

orang anggota.

Kelompok-kelompok masyarakat serupa itu adalah yang paling efektif

untuk upaya pemberdayaan masyarakat, oleh karena tumbuh dan berakar dari

kalangan masyarakat sendiri. Secara sendiri-sendiri penduduk miskin sulit dapat

mengatasi hambatan yang menyebabkan kemiskinannya. Secara bersama-sama,

mereka dapat saling memperkuat dan saling menutupi kelemahan. Dinamika

kelompok dan sinergi diharapkan dapat menghasilkan nilai dari upaya individual

dalam kelompok

Keempat, koperasi. Koperasi merupakan wadah ekonomi rakyat yang

secara khusus dinyatakan dalam konstitusi sebagai bangun usaha yang paling

sesuai untuk demokrasi ekonomi Indonesia. Koperasi dapat merupakan wahana

yang efektif bagi upaya pemberdayaan masyarakat, dengan membangun manusia

modern namun dengan dasar-dasar kekeluargaan dan kegotongroyongan yang

menjadi ciri demokrasi Indonesia.

Koperasi harus menjadi sasaran bagi pengembangan kelompok masyarakat

yang sudah dapat melampaui tahap awal kerjasama dan kerja bersama dalam

kelompok. Formalisasi kelompok sebagai badan (entity) ekonomi harus diarahkan

ke dalam bentuk koperasi. Namun, untuk itu kelompok dan anggota-anggotanya

harus benar-benar dipersiapkan, agar bentuk koperasi dapat sungguh-sungguh



25

menunjang upaya meningkatkan kegiatan usaha para anggota yang dilakukan

secara bersama.

Kelima, pendamping. Penduduk miskin pada umumnya mempunyai

keterbatasan dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan

pendamping untuk membimbing penduduk miskin dalam upaya memperbaiki

kesejahteraannya. Pendamping bertugas menyertai proses pembentukan dan

penyelenggaraan kelompok masyarakat sebagai fasilitator, komunikator, ataupun

dinamisator.

Lingkup pembinaan yang dilakukan para pendamping meliputi upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia, yakni kualitas para anggota dan

pengurus kelompok serta peningkatan kemampuan usaha anggota. Untuk maksud

tersebut, pendamping perlu mengenal dan mengadakan komunikasi yang intensif

dengan kelompok.

Keenam, keikutsertaan masyarakat yang lebih mampu, khususnya dunia

usaha dan swasta. Pemberdayaan masyarakat dapat lebih optimal jika terjadi

keterkaitan dalam kemitraan usaha diantara yang telah mampu dengan yang masih

tertinggal terutama melalui penyediaan modal usaha untuk pengembangan usaha

penduduk miskin. Model seperti ini sedang dikembangkan melalui Kredit Usaha

Rakyat (KUR) atau berbagai kredit sejenis lainnya, selain itu untuk membekali

masyarakat dengan ketrampilan yang dapat digunakan untuk mendukung

usahanya dapat juga dilakukan pendekatan kepada para pelaku dunia usaha agar

mengalokasikan kegiatan coorporate sosial resposibillity (CSR) untuk

memberikan ketrampilan kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk dapat

diberdayakan.

3. Strategi

Beberapa langkah strategis harus ditempuh untuk mengembangkan

ekonomi rakyat melalui pemberdayaan dibidang pertanahan adalah :

Pertama, peningkatan akses ke dalam aset produksi (productive assets).

Bagi masyarakat petani yang masih dominan dalam ekonomi rakyat, modal

produktif yang utama adalah tanah. Karena itu kebijaksanaan pemilikan,

penguasaan dan penggunaan tanah sangat penting dalam melindungi dan



26

memajukan ekonomi rakyat ini. Pemilikan tanah yang makin mengecil

(marjinalisasi) harus dicegah. Persoalan ini tidak mudah, karena menyangkut

budaya dan hukum waris. Namun, dalam rangka proses modernisasi budaya

masyarakat, kebiasaan untuk membagi tanah semakin kecil sebagai warisan harus

dihentikan.

Untuk dapat melakukan hal itu memang harus ada alternatif, antara lain

berupa pemanfaatan lahan secara lebih efisien (misalnya mixed farming, mixed

landuses), penciptaan lapangan kerja perdesaan di luar pertanian (agroindustri dan

jasa), program transmigrasi dan sebagainya. Dalam rangka ini upaya untuk

memelihara dan meningkatkan produktivitas (dan dengan demikian nilai aset)

lahan harus ditingkatkan, misalnya dengan pengairan, pemupukan, diversifikasi

usaha tani, atau pemilihan jenis budi daya (untuk memperoleh nilai komersial

yang tinggi). Di samping itu akses masyarakat kepada lingkungan hidup yang

sehat yang tidak tercemar akan mengurangi beban dan menambah produktivitas

masyarakat.

Kedua, mengoptimalkan ketersediaan akses modal yang memadai agar

dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat

meningkatkan produksi dan pendapatan, serta menciptakan surplus yang dapat

digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal.

Permasalahannya adalah adanya prasyarat perbankan yang membuat

masyarakat lapisan bawah umumnya dinilai tidak bankable. Keadaan ini

menyebabkan terbatasnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani

pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang memerlukan kredit.

Akhirnya, modal makin banyak terkonsentrasi pada sektor modern,

khususnya pada usaha besar, yang berakibat makin lebarnya jurang kesenjangan.

Karena itu, langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka

akses ekonomi rakyat ke dalam modal. Untuk itu memang diperlukan pendekatan

yang berbeda dengan cara-cara perbankan konvensional.

Akses ke dalam modal harus diartikan sebagai keterjangkauan, yang

memiliki dua sisi: pertama, ada pada saat diperlukan, dan kedua, dalam jangkauan

kemampuan untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, persyaratan teknis

perbankan seperti yang biasa digunakan di sektor modern, tidak dapat diterapkan



27

di sini, paling tidak pada tahap awal. Misalnya, penilaian pemberian kredit tidak

harus berdasarkan agunan, tetapi berdasarkan prospek kegiatan usaha. Demikian

pula penentuan tingkat suku bunga harus memperhatikan kondisi ekonomi rakyat

yang senyatanya, dan menguntungkan usaha ekonomi rakyat.

Ketiga, peningkatan komunikasi dan sinkronisasi dengan Stakeholder

dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan akses reform pada program reforma

agraria hal ini perlu dilakukan berkaitan dengan obyek maupun subyek yang

secara administratif berada di wilayah daerah propinsi, kota/kab. Keadaan ini

menjadikan peran dari kepala daerah sebagai pimpinan wilayah sangat

menentukan.

Dengan adanya komunikasi yang intensif maka program pemberdayaan

masyarakat yang direncanakan oleh BPN RI dapat dialokasikan pada kegiatan-

kegiatan yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah setempat

melalui dinas-dinas terkait, sehingga akan terjalin sinergi yang saling

menguntungkan antara BPN RI dengan pemerintah daerah.

4. Upaya

Beberapa upaya yang dapat diterapkan untuk memberdayakan masyarakat

secara umum antara lain :

1. Dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi

masyarakat berkembang.

Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap

masyarakat yang memiliki tanah berarti punya potensi ekonomi yang dapat

dikembangkan. Artinya, bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa

daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk

membangun daya itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan

membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya serta

berupaya untuk mengembangkannya.

2. Dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat itu

sendiri.

Dalam konteks ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya

menciptakan iklim dan suasana yang kondusif. Perkuatan ini meliputi

langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan



28

(input), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (opportunities) yang

akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya (Kartasasmita, 1997).

Dengan demikian, pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu

anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai

budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggung

jawaban dan lain-lain yang merupakan bagian pokok dari upaya

pemberdayaan itu sendiri.

Adapun pemberdayaan di bidang pertanahan yang ingin diwujudkan oleh

BPN RI dengan mengoptimalkan pemanfaatan kegiatan yang telah dijalankan

yaitu :

1. Melaksanakan pemberian aset reform secara lebih tertata dan berkeadilan guna

mendukung terbentuknya ”Bank Tanah”.

Kegiatan pemberian aset reform yang biasanya diwujudkan melalui legalisasi

aset khususnya melalui kegiatan redistribusi tanah selama ini dapat dikatakan

hanya merupakan formalisasi penguasaan tanah, dimana tanah-tanah obyek

landreform (TOL) yang telah dikuasai oleh masyarakat secara informal,

kemudian diformalkan melalui legalisasi aset secara langsung tanpa adanya

penataan ulang secara lebih berkeadilan.

Kondisi ini mengakibatkan pembagian TOL menjadi tidak merata bahkan

cenderung menguntungkan pihak-pihak tertentu, sehingga perlu kiranya

kegiatan redistribusi TOL tersebut di tindak lanjuti juga dengan proses

konsolidasi tanah dengan mengatur lagi pemberian tanah sesuai dengan luasan

standar yang dibutuhkan setiap penerima manfaat untuk dapat didayagunakan,

serta digunakan untuk penyediaan fasilitas umum dan sosial, adapun jika

masih terdapat tanah tersisa maka dapat dimasukan kedalam tanah candangan

untuk negara (TCUN) yang pengelolaannya diserahkan kepada sebuah

lembaga ”Bank Tanah” untuk didayagunakan bagi kepentingan negara

maupun masyarakat umum lainnya.

2. Melakukan pendekatan kepada dunia usaha dalam penyediaan akses reform

melalui anggaran coorporate social responsibillity (CSR).

Coorporate social responsibillity (CSR) dalam dunia usaha merupakan salah

satu bentuk kepedulian kepada masyarakat disekitarnya, selama ini bentuk



29

kegiatan CSR yang diberikan lebih pada kegiatan-kegiatan fisik yang lebih

bersifat charity atau hadiah sehingga manfaat yang didapat oleh masyarakat

menjadi kurang optimal. Hal ini sangat disayangkan jiak potensi dana CSR

yang cukup besar hanya dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan non produktif.

Kondisi seperti ini dapat dimanfaatkan oleh BPN RI dengan melakukan

pendekatan kepada pihak dunia usaha agar bersedia menyalurkan alokasi dana

CSR-nya untuk berbagi kegiatan penyediaan akses reform kepada masyarakat

agar menjadi lebih berdaya.

Dengan semakin berdayanya masyarakat yang berarti semakin meningkat pula

kesejahteraannya, akan membawa dampak dengan membaiknya tingkat daya

beli atau konsumsi dari masyarakat yang bisa memberikan pangsa pasar baru

bagi berbagai produk dari dunia usaha secara umum, sehingga akan

menciptakan sebuah simbiosis mutualisme antara keduanya.



30

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari berbagai kondisi yang telah diuraikan maka dapat diambil beberapa

kesimpulan yaitu :

a. Dukungan reforma agraria terhadap keberhasilan pemberdayaan masyarakat

di bidang pertanahan sangat diperlukan sehingga modal penting kepemilikan

(property right) terhadap aset/tanah yang dimiliki oleh masyarakat akan

dapat dimanfaatkan sebagai modal (capital) dalam pengembangan usaha

atau memulai suatu usaha perekonomian melalui pemberian berbagai akses

produksi dan ekonomi.

b. Untuk menjaga dan mengawal program pemberdayaan masyarakat di bidang

pertanahan secara berkelanjutan diperlukan pola kemitraan yang saling

menguntungkan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan dan

dunia usaha.

c. Peran aktif LARASITA sangat penting dalam inventarisasi dan identifikasi

potensi dan permasalahan yang ada untuk mendapatkan informasi yang

akurat guna menentukan program pemberdayaan masyarakat di bidang

pertanahan yang akan dilaksanakan.

2. Saran

Beberapa hal yang disarankan untuk meningkatkan pelaksanaan program

pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan antara lain :

a. Kegiatan pemberian akses reform sebagai kelanjutan dari legalisasi aset

hendaknya memberikan prioritas dalam penciptaan pasar yang dapat

mendukung terjadinya perputaran roda ekonomi di wilayah tersebut dengan

guna menyerap berbagai hasil usaha yang dihasilkan masyarakat setempat.

b. Mempersiapkan segala sesuatu yang mungkin diperlukan dalam mengelola

berbagai aset tanah yang ada dalam sebuah lembaga “Bank Tanah” baik dari

segi aturan maupun operasional yang mungkin dilaksanakan.



31

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. 2007. Reforma Agraria, Mandat

Politik, Konstitusi dan Hukum Dalam Rangka Mewujudkan Tanah Untuk

Keadilan dan Kesejahteraan Rakyat, Pusat Hukum dan Hubungan

Masyarakat BPN-RI. Jakarta

De Soto, H, 2006. The Mistery of Capital, Edisi bahasa Indonesia. Penerbit

Qalam. Yogyakarta

Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang. 2009. Bahan Pelatihan Optimalisasi

Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam Kabupaten Pemalang

Tahun 2009. Pemalang.

Kartasasmita, G. 1997. Pemberdayaan Masyarakat Konsep Pembangunan yang

Berakar pada Masyarakat, disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR

Tk.I Jawa Timur 14 Maret 1997. Surabaya.

Priyono, OS dan Pranarko, A. 1996. Pemberdayaan : Konsep, Kebijakan dan

Implementasi. CSIS. Jakarta

Rudito, B dan Budimantam A. 2007. Metode dan Tehnik Pengelolaan Comunity

Perkoperasian. ICSD. Jakarta

Sumodiningrat, G. 1999. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial.

Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Sunito, S. 2009. Kumpulan Bahan Kuliah PPRA. MB-IPB. Bogor

Tjondronegoro, S.M.P. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Agraria : Kelembagaan

dan Reforma Agraria, Jurnal Analisis Sosial Vol.6, No.2, Akatiga.

Bandung

Winoto, J. 2006. Pertanahan dan Keagrariaan Nasional, Rakyat yang Utama,

Sambutan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, pada

Hari Agraria Nasional. Penerbit Brighten Press. Bogor.

Winoto, J. 2007. Reforma Agraria dan Keadilan Sosial, Orasi Ilmiah Kepala

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kerjasama BPN RI,

Departemen Ilmu Ekonomi. FEM-IPB dan Brighten Institut. Bogor.

Wiradi,G. 2001. Prinsip-Prinsip Reforma Agraria Jalan Penghidupan dan

Kemakmuran Rakyat, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta.

pemberdayaan masyarakat bidang pertanahan melalui pemanfaatan reforma agraria serta larasita

Documents