Pemberantasan Korupsi Untuk Meningkatkan Kesejahteraan dan

Martabat Bangsa Indonesia

Eko Soesamto TjiptadiDeputi Pencegahan

Jakarta, 4 Maret 2011

Daftar Isi

qGambaran Korupsi Di Indonesia

qKebijakan Anti Korupsi di Dunia Usaha

qStrategi Pemberantasan Korupsi KPK

qKinerja KPK dalam Pemberantasan Korupsi

qTantangan Pemberantasan Korupsi

PERC – Tahun 2010 survei PERC menempatkan Indonesia di peringkat pertama sebagai negara terkorup dari 16 negara Asia Pasifik yang menjadi tujuan investasi.

• Skor IPK 2007 (2,3), 2008 (2,6), 2009 (2,8) dan 2010 (2,8)

• Persepsi Korupsi menurut pebisnis –gambaran pelayanan publik

• Survei Integritas Sektor PublikàTahun 2007 (5,53) 2008 (6,84) 2009 (6,50) dan Tahun 2010 (5,42)

• Global Competitiveness Index2006: Indonesia ranking 50; 2007 ranking 55 , 2008 ranking 55, 2009 ranking 54 dan 2010 ranking 44 dari 139 negara

• Doing Business (pengukuran kemudahan berusaha) à Tahun 2010 peringkat 122 dr 183 negara

Mutu Pelayanan Publik ?

Country Risk ?

Daya saing ?

1. Gambaran Korupsi di Indonesia

Survei Integritas Sektor Publik KPK

• Pendekatan : mencari akar permasalahan korupsi dalam layanan publik

• Melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga publik dengan mensurvey pengguna langsung layanan publik (dari sudut pandang pengguna layanan, bukan pemberi layanan).

• Membantu lembaga publik mempersiapkan upaya-upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah/layanan yang rentan terjadinya korupsi

• Mendorong lembaga publik untuk melakukan upaya aktif pencegahan korupsi

• Untuk meningkatkan efektifitas pengendalian terjadinya korupsi di layanan publik, sebagai mekanisme check & balances antara penyedia dan pengguna layanan publik (Keberpihakan kepada Keberpihakan kepada MasyarakatMasyarakat)

Survei Integritas Sektor Publik

6,616,40

4,60

5,21 5,26 5,46 5,60 5,47

4,94 5,07 5,23

0

1

2

3

4

5

6

7

Instansi VertikalInstansi Pusat Pemkot

Sumber : KPK- SI 2010

Indeks Integritas Instansi Pusat , Vertikal dan Pemerintah Kota Tahun 2010

Persentase dan Frekuensi Pengguna Layanan Yang Membayar Biaya Tambahan (Gratifikasi) Secara Nasional

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Tidak 53% Ya 47%

Sekali 78%

Lebih dr 2 kali

11%

2 kali 11%

Sumber : KPK- SI 2010

Apakah Anda pernah memberikan biaya tambahan di luar biaya yang telah Anda

keluarkan dalam layanan ini ?

Berapa kali Anda memberikan uang tambahan untuk satu kali mengurus

layanan ?

Tujuan Pengguna Layanan Memberikan Gratifikasi

Sumber : KPK- SI 2010

Peringkat Nasional Integritas Sektor Publik di Indonesia Tahun 2010

Sumber : KPK - SI 2010

Hasil Survei Persepsi Masyarakat (SPM) KPK Tahun 2010

Poin penting dalam SPM mengukur persepsi masyarakat mengenai kesadaran korupsi:

à98,7% responden menyatakan pernah mendengar atau mengetahui kasus korupsi dalam 1 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi terhadap korupsi tetapi….

àSebagian besar responden menyatakan korupsi adalah hal yang lazim di Indonesia (94,1%).

àSebaliknya hasil survei yang sama di Hong Kong yang mana memperlihatkan 71,2% responden pada 2008 menyatakan korupsi adalah hal yang tidak biasa. Hal ini menunjukkan secara tidak langsung keberhasilan Lembaga Anti Korupsi (ICAC) dalam merubah persepsi kelaziman korupsi

àMenunjukkan bahwa korupsi masih menjadi ‘kebiasaan’ yang lazim di Indonesia

l United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Article 12 : private sector.

l G20 Anti-Corruption Action Plan antara lain : mendorong Undang-Undang dan peraturan lain yang melawan international bribery dan memperkuat kerjasama internasional dan memberikan contoh upaya penyelesaian suap dan korupsi.

l Draft Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi melalui strategi pencegahan dan langkah-langkah strategis dalam upaya penindakan.

UndangUndang--Undang Anti KorupsiUndang Anti Korupsi

ll UU No. 20 tahun 2001/Perubahan UU No. 31 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2001/Perubahan UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tahun 2001

2. Kebijakan Anti Korupsi di Dunia Usaha

Perumusan Strategi KPK

• Solusi total, sistematis, komprehensif dan terintegrasi.

• Mencakup upaya preventif dan represif dengan peran serta masyarakat.

• Dilaksanakan secara simultan dan berkesinambungan dalam jangka pendek, menengah dan panjang.

l Strategi jangka pendek → strategi yang diharapkan mampu segera memberikan manfaat/ pengaruh dalam pemberantasan korupsi.

l Strategi jangka menengah -->strategi yang secara sistematis mampu mencegah terjadinya TPK - Perbaikan sistem administrasi dan manajemen penyelenggara negara

l Strategi jangka panjang → diharapkan mampu merubah budaya/ pola pandang dan persepsi masyarakat terhadap korupsi

3. Strategi KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Strategic Map KPK

Strategi Pencegahan : Pemetaan dan Intervensi Menyeluruh

INTERVENSI

Penanganan Perkara TPK

4. Kinerja KPK dalam Pemberantasan Korupsi

Penanganan Perkara TPK

Perbaikan Sistem

l Badan Pertanahan Nasional

l Ditjen Imigrasi

l Ditjen Bea dan Cukai

l Ditjen Pajak

l Ditjen Anggaran

l Ditjen Perbendaharaan

l TKI

l Kemdiknas

l Ditjen Planologi Kehutanan

l Ditjen Imigrasi

l Ditjen LAPAS

l Ditjen Bina Marga (Jalan Nasional)

l SIN/NIK Depdagri

l Hutang Luar Negeri

l Yayasan

l Rangkap Jabatan

l Ditjen PHU (Penyelenggaraan Haji dan Umroh)

Pelaporan Gratifikasi 2010

Pengaduan TPK oleh Masyarakat

PNBP per 31 Desember 2010 yg telah disetor ke Kas Negara adalah sebesar Rp. 192.430.877.162 yang berasal dari penanganan TPK sebesar Rp. 189.371.372.650,00 dan penanganan gratifikasi sebesar Rp. 3.059.504.512

JUMLAH LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT S.D. 31 DESEMBER 2010

JUMLAH SURAT LAPORAN PENGADUAN MASYARAKAT S.D. 31 DESEMBER 2010

#1. Perlawanan Balik

• Keppres 275/1963 yang diberi nama Operasi Budhi terkendala oleh adanya resistensi birokrasi dan pejabat negara yang dekat dengan presiden.

• Pembentukan Komite Empat pada awal 70-an akibat desakan mahasiwa tidak benar-benar dapat menjalankan tugasnya

• Tim gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) pada jaman Presiden AR Wahid, akhirnya harus dibubarkan MA. Menurut MA (melalui judicial review), keberadaan dan struktur lembaga tersebut dinilai tidak lazim

• Pengadilan umum belum memberikan dukungan yang signifikan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Banyak vonis berujung bebas

• Rendahnya komitmen antikorupsi di kalangan DPR :

• Tahun 2007 : KPU dan Komisi II

• Tahun 2011 : KPK dan Komisi III

• Banyaknya agenda legislasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang terangkum dalam program legislasi nasional sampai saat ini masih belum disahkan

5. Tantangan Pemberantasan Korupsi

Tantangan Pemberantasan Korupsi

S1. Penindakan yang Kuat dan Efektif : Meningkatkan pengembalian hasil TPK dari eksekusi, Meningkatkan keberhasilan perkara yang disupervisi dan meningkatkan keberhasilan penuntutan di Pengadilan Tipikor

S2. Tercegahnya Kesempatan Korupsi : Percepatan Reformasi Sektor Publik, Korsup Pencegahan, Kajian Sistem Administrasi di Lembaga Negara dan Pemerintah, Meningkatkan Pelaporan LHKPN dan Gratifikasi

S3. Terwujudnya Perilaku Anti Korupsi dan Dukungan Masyarakat : Meningkatkan Pemahaman masyarakat terhadap Bahaya Korupsi, Meningkatkan Partisipasi publik dalam pencegahan dan penindakan korupsi, Meningkatkan partisipasi Mitra Kerja KPK dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Strategi KPK dalam Menghadapi Tantangan

Pentingnya Reformasi Birokrasi

Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi

NO PROSES PROGRAM DAMPAK

1Membangun kepercayaan masyarakat

Program percepatan pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik

•Tidak ada perilaku koruptif dan meningkatnya kualitas pelayanan publik•Hilangnya “citra negatif” birokrasi

2Mendorong partisipasi pegawai, dunia usaha dan masyarakat

Manajemen perubahanPerubahan sikap dan perilaku pegawai, dunia usaha dan masyarakat, sesuai peranan masing-masing

3

• Mengubah pola pikir, budaya dan nilai-nilai kerja

• Mengentaskan kemiskinan

Penataan sistem manajemen

Perbaikan ketatalaksanaan dan peningkatan sistem pengawasan

4Memperkuat sistem pengelolaan SDM

Pembangunan sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan merit

SDM yang tepat kualitas dan kuantitas dengan sistem remunerasi yang layak dan adil.

Terima Kasih

Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Korupsi: Direktorat Pengaduan Masyarakat PO BOX 575 Jakarta 10120 Telp: (021) 2557 8389 Faks: (021) 5289 2454 SMS: 08558 575 575, 0811 959 575 Email: mailto:pengaduan@kpk.go.idpengaduan@kpk.go.id