PEMBELAJARAN - 2 PERTEMUAN KE 4 3 x pertemuan

DIKLAT FUNGSIONAL PENERA 2011

Menimbang : UU No.2/1981 tentang ML

a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dan kepastian hukum dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metode pengukuran dan UTTP.

b. bahwa`pengaturan tentang UTTP sbgmn diatur dlm Ijkordonanntie 1949 perlu diganti sesuai perkembangan perekonomian, kemajuan teknologi, serta sesuai dengan SI.

c. Perlu mengatur dalam UUML

Menimbang : UU No.2/1981

• Aspek Filosofis

Adanya tertib ukur di segala bidang.

. Aspek Sosiologis Melindungi, dan mensejahterakan masyarakat di dunia dan di akherat

• Aspek Juridis

Antara lain adanya :

KEPASTIAN HUKUM MELINDUNGI

KEPENETINGAN UMUM

Mencabut Ordonansi Tera 1949

METROLOGI ADALAH ILMU PENGUKURAN

METROLOGI BAGAIKAN SUATU PERMUKAAN YANG TENANG, MENUNJUKKAN BETAPA DALAMNYA PENGETAHUAN YANG MUNGKIN HANYA SEBAGIAN ORANG SAJA YANG AKRAB DENGANNYA, TETAPI MENYAKINKAN BANYAK MASYARAKAT SEHINGGA ADANYA PERSAMAAN PERSEPSI MENGENAI ARTI : MISAL : METER, LITER, KILOGRAM, DSB.

3 TUGAS UTAMA METROLOGI :

1. Membuat definisi satuan-satuan ukuran yang diterima secara

internasional (mis. Meter, kilogram dsb.)

2. Mewujudkan satuan-satuan ukuran melalui metode-metode saintifik

(meter diwujudkan dengan penggunaan laser)

3. Menetapkan rantai kalibrasi dalam pendokumentasian ketelitian

pengukuran. (TIMBANGAN yg. dipakai oleh industri ditelusurkan

ke laboratorium kalibrasi)

Metrologi di Indonesia PEMBAGIAN METROLOGI FERSI MENRISTEK (Ketua DSN 791/IV.72/A.4/89 –

Kepala BSN 3401/BSN-1/HK.71/11/2001 SSN

Metrologi : ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas. (deff. Pasal 1 huruf a).

Metrologi Legal yang mengelola satuan2 ukuran, metode2 pengukuran, UTTP, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan UU yg bertujuan melindungi kepent umum dlm hal kebenaran pengukuran (deffnisi di Pasal 1 huruf b UU2/81)

Metrologi Teknik menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan metode pengukuran, perawatan dan pengembangan SNSU dan alat ukur sesuai dng perkembangan iptek dan kepastian kebenaran pengukuran

Metrologi Radiasi Nuklir persyaratan teknik dlm pemakaian zat radioaktif, sumber radiasi lainnya yg diatur berdasarkan UU yg berlaku, tujuan kesehatan, keselamatan, ketelitian, kehandalan yg dpt dipertanggungjawabkan

Perkembangan sekarang : Metrologi Ilmiah – pengaturan dan pengembangan standar-standar ukuran

Metrologi Industri - sistem pengukuran memerlukan alat ukur dengan akurasi memadai

Metrologi Legal- ekonomi, kesehatan, keselamatan

Infrastruktur sistem standar dan penilaian kesesuaian (standards and conformity assessment)

Sistem

pengukuran

global

ISO / IEC

ILAC / IAF CIPM

WTO / OIML

Standar yang harmonis

Ketertelusuran ke SI

Regulasi yang harmonis

Gambar 2. Organisasi Internasional Terkait

Kompetensi lab. dan lembaga sertifikasi

SISTEM PENGUKURAN GLOBAL

1. REGULASI NASIONAL YANG HARMONIS DALAM BIDANG METROLOGI LEGAL

2. STANDAR YANG HARMONIS DALAM BIDANG METROLOGI NON REGULASI

3. PENGAKUAN INTERNASIONAL TERHADAP KETERTELUSURAN HASIL PENGUKURAN KE SI

4. HARMONISASI INTERNASIONAL UNTUK PERSYARATAN KOMPETENSI LABORATORIUM DAN LEMBAGA SERTIFIKASI

UU 7/94 RATIFIKASI WTO

1. SISTEM SATUAN UKURAN YANG DIGUNAKAN

2. PENGOPERASIONALAN LEMBAGA METROLOGI YANG MENGELOLA SNSU

3. PENGOPERASIONALAN LEMBAGA METROLOGI LEGAL

4. PENGAKUAN TERHADAP ORGANISASI AKREDITASI LABORATORIUM

PENGATURAN SALING MENGAKUI (MRA) CIPM

1. IKUT UJI BANDING, OLEH MET INTERNASIONAL

2. IKUT UJI BANDING, OLEH LAYANAN KALIBRASI

3. PENGUMUMAN KEMAMPUAN UKUR DAN KALIBRASI

DI PANGKALAN DATA DI BIPM

4. ADANYA SISTEM MUTU UNTUK LAYANAN KALIBRASI, BERDASARKAN KRETERIA YANG DISEPAKATI.

Definis Telusuran

• Traceability, The property of the result of a measurement or the value

of a standard where by it can be related to stated references, usually national or international standards, through an unbroken chain of comparisons all having stated uncertainties. (VIM 6.10, 1993)

• Telusuran (Mampu Telusur), Sifat dari suatu hasil pengukuran atau nilai suatu standar

yang dapat dihubungkan ke suatu acuan tertentu, biasanya berupa standar nasional atau internasional, melalui suatu rantai yang tidak terputus dari pembandingan yang mempunyai nilai ketidakpastian tertentu.

Mengapa PERLU kalibrasi ...

• ISO 9001:2000

Butir 7.6 : Pengendalian sarana

pemantauan dan pengukuran.

• ISO/IEC 17025:1999

Butir 5.6 : Ketertelusuran pengukuran

• P 102/2000 tentang STANDARDISASI NASIONAL

• PERMENDAG 51/2009 di butir Ketertelusuran pengukuran

Semua peralatan untuk kegiatan lab ……harus diuji dan diverifikasi sebelum digunakan……….

Ketertelusuran Pengukuran dalam ISO 17025

Semua peralatan yang digunakan untuk kegiatan laboratorium, termasuk peralatan untuk pengukuran subsider (seperti kondisi lingkungan) yang mempunyai pengaruh yang signifikan pada akurasi atau keabsahan hasil harus diuji dan diverifikasi sebelum mulai digunakan. Laboratorium harus mempunyai program dan prosedur yang tetap untuk memverifikasi peralatannya. Pengujian dan verifikasi ini termasuk verifikasi standar acuan yang dilakukan oleh Laboratorium Pusat (Direktorat Metrologi) sesuai dengan hirarkinya.

Program verifikasi harus dirancang dan dioperasikan sedemikian rupa untuk memastikan pengujian dan pengukuran yang dilakukan laboratorium tertelusur ke sistem Satuan Internasional (SI).

Laboratorium kalibrasi menetapkan ketertelusuran dari standar pengukuran dan peralatan ukurnya ke SI melalui suatu rantai yang tidak terputus dari verifikasi atau uji banding yang menghubungkannya ke standar primer yang relevan dari satuan pengukuran SI. Hubungan ke SI dapat diperoleh melalui acuan ke standar pengukuran nasional.

1

Ketertelusuran Pengukuran dalam ISO 17025

Beberapa kalibrasi tertentu tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan dalam satuan-satuan SI. Dalam kasus tersebut, kalibrasi harus memberikan kepercayaan pada pengukuran dengan menetapkan ketertelusuran ke standar-standar pengukuran yang sesuai seperti :

a. penggunaan bahan acuan bersertifikat yang disediakan oleh pemasok yang kompeten untuk memberikan karakteristik fisik atau kimia yang handal dari suatu bahan;

b. penggunaan metode dan/atau standar konsensus tertentu yang secara jelas diuraikan dan disepakati oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pengecekan antara Pengecekan yang diperlukan untuk memelihara kepercayaan pada status

kalibrasi/ verifikasi dari semua standar acuan dan bahan acuan harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan jadwal tertentu.

2

Hierarchy Schemes – Traceability - National Measurement System OIML P 15 (1989) : “Guide to calibration”

Practical Realization

(Primary Standard)

Secondary Standard

Reference

Standards

Working

Standards

Definition of SI-

unit

A-Level Laboratory for

scientific metrology

B-Level Principal national

laboratory for applied

metrology

C-Level Local official or

accredited

laboratories

Field inspectors, industries and

users

KEBERTERIMAAN HASIL TERA/TERA ULANG

YANG PERLU DIPERHATIKAN :

1.TENAGA PENGUJI

2. STANDAR SATUAN UKURAN

3. PENGELOLAAN LABORATORIUM TERA/TERA ULANG

4. METODE PENGUJIANNYA

5. PEMBUBUHAN TANDA TERA

6. SERTIFIKASI/SURAT KHP

- HASILNYA DIINFORMASIKAN DENGAN ANGKA BAIK NILAI KONVENSIONALNYA MAUPUN MPE

kesimpulan

• KALIBRASI, VERIFIKASI,

• TERA DAN TERA ULANG,

• PENGUJIAN

• SERTA

• SISTEM KETERTELUSURANNYA

GUNA MENEGAKKAN

UTTP

MENEGAKKAN

KEADILAN

Penyelenggaraan Metrologi Legal Era Otoda

• UU 22/1999 TENTANG PEMDA

• PP 25/2000 TENTANG PEMBAGIAN KEWENANGAN

• SK MENPERINDAG 731/2002 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH DAN PEMPROV SBG.DAERAH OTONOM

• UU 32/2004 TENTANG PEMDA

• PP 38/2007 TENTANG PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

• PERMENDAG 50/M-DAG/PER/10/2009 TENTANG UNIT KERJA DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KEMETROLOGIAN

• PERMENDAG 51/M-DAG/PER/10/2009 PENILAIAN TERHADAP UPT DAN UPTD METROLOGI LEGAL

• TEST FORMATIF PEMBELAJARAN 2

• SAMPAI KETEMU MINGGU DEPAN DI PEMBELAJARAN - 3