pembahasan soal ujian tengah semester ii tahun 2009/2010 ... filepembahasan soal ujian tengah...

Pembahasan Soal Ujian Tengah Semester II Tahun 2009/2010

Mata Kuliah Hukum Tata Negara

Halaman 1

Muhammad Nur Jamaluddin (MNJ) www.mnj.my.id

PEMBAHASAN SOAL UJIAN TENGAH SEMESTER II

TAHUN 2009/2010

MATA KULIAH HUKUM TATA NEGARA

Disusun oleh

MUHAMMAD NUR JAMALUDDIN

NPM. 151000126

KELAS D

UNIVERSITY

Muh_Nur_Jamal

D070AF70

16jamal

muh.jamal08

081223956738

muh.nurjamaluddin



Halaman 2


Silakan follow ya

[email protected]

muhnurjamaluddin.blogspot.co.id

mnurjamaluddin.blogspot.co.id

creativityjamal.blogspot.co.id

[email protected]

SAAT INI

Jalan PH. Hasan Mustapa Nomor 28, Gang Senang Raharja,

RT 02, RW 15, Kelurahan Cikutra, Kecamatan Cibeunying Kidul,

Kode POS 40124, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

ASAL

Kampung Pasir Galuma, RT 02, RW 06, Desa Neglasari,

Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut,

Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Muhammad Nur Jamaluddin



Halaman 3


Renungan

Ya Tuhan, saya lupa

Saya benar-benat lupa, padahal sudah belajar dan menghafalnya

Ingat:

Ingatlah Aku, maka akan Ku ingatkan pula semua yang kamu lupa?

Ya Tuhan, karena saya lupa

Izinkan saya untuk melihat pekerjaan temanku

Izinkan pula saya untuk menyontek melalui Hand Phone

Atau melalui buku yang sudah saya bawa ini

Atau melalui catatan kecil yang sudah saya siapkan ini

Ingat:

Bukankah Aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui?

Bukankah Aku lebih dapat melihat apa yang kamu sembunyikan itu?

Ya Tuhan, karena saya ingin mendapat nilai terbaik

Supaya dapat membanggakan diriku, kelurgaku dan juga yang

lainnya

Izinkan saya mengahalalkan semua cara ini

Ingat:

Bukankah yang memberikan nilai terbaik itu Aku?

Dosen hanyalah sebagai perantara saja dariku?

Jikalau kamu ingin mendapatkan kebahagian di dunia

Dan juga kebahagiaan di akhirat

Jangan pernah menghalalkan semua yang telah Aku haramkan

Ingat:

Kebahagian di dunia itu hanya bersifat sementara bagimu

Aku akan siapkan 99% lagi kebahagiaan untukmu kelak di akhirat



Halaman 4


UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

FAKULTAS HUKUM

Jalan Lengkong Besar Nomor 68 Bandung 40261

UJIAN AKHIR SEMESTER TAHUN AKADEMIK 2009/2010

MATA KULIAH : HUKUM TATA NEGARA

HARI, TANGGAL : RABU, 31 MARET 2010

KELAS/SEMESTER : A-B-C-D-E/II

WAKTU : 90 MENIT

DOSEN : TIM DOSEN

SIFAT UJIAN : CLOSE BOOK

Soal:

1. Logeman dalam salah satu definisinya mengatakan bahwa hukum tata negara (dalam arti

sempit) adalah hukum yang menyelidiki/mempelajari antara lain: ”Jabatan-jabatan apa yang

terdapat dalam susunan ketatanegaraan tertentu.”

a. Coba saudara jelaskan apa yang dimaksud dengan “jabatan-jabatan” dan “susunan

ketatanegaraan tertentu.”

Jawaban:

Menurut Logeman jabatan merupakan pengertian yuridis dan fungsi sedangkan susunan dan

ketatanegaraan tertentu (fungsi jabatan) adalah pengertian bersifat sosiologis. Maksudnya

bahwa negara merupakan organisasi yang teridiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya

satu dengan yang lainnya serta keseluruhannya, maka dalam arti yuridis negara merupakan

organisasi dari jabatan-jabatan. Kemudian fungsi dari jabatan-jabatan itu akan

terimplementasikan dalam susunan ketatanegaraan tertentu.



Halaman 5


b. Mengapa HTN itu tidak bersifat umum, serta apakah HTN itu hanya dijumpai dalam negara

merdeka saja? (Berikan buktinya)!

Jawaban:

Karena HTN merupakan cabang ilmu pengetahuan dari ilmu negara yang lebih khusus

membahas tentang betuk pemeritahan, bentuk negara, sistem pemerintahan, sistem

pendelegasian kekuasaan negara, corak pemerintahan, wilayah negara, garis besar

organisasi pelaksana, hubungan rakyat dan negara, cara rakyat dalam hak ketatanegaraan,

ciri-ciri kepribadian negara serta dasar negara.

Secara universal bahwa HTN dapat dijumpai di negara merdeka atau di negara yang

memiliki sistem pemerintahan dalam ketatanegaraannya, contohnya Indonesia, Belanda,

Inggris dan Perancis.

2. Lingkup pembahasan Hukum Tata Negara meliputi pengertian hukum (teori), asas-asas

hukum dan hukum positif. Sehubungan pernyataan tersebut:

a. Jelaskan dan berikan contoh bahasan HTN yang meliputi ketiga lingkup tersebut!

Jawaban:

Hukum Tata Negara dalam lingkup hukum (teori) merupakan ilmu pengetahuan yang

mempunyai nilai teoritis yang mengandung arti bahwa hukum tata negara dipelajari

berdasarkan teori-teori yang berlaku, contohnya teori demokrasi yang digunakan di

Indonesia diserap dari teori barat. Kemudian setiap peraturan hukum yang berlaku pada

hakikatnya mengandung asas-asas tertentu. Asas-asas itu berakar di dalam masyarakat

selama masyarakat masih menerimanya, maka peraturan tersebut masih dipertahankan.

Demikian halnya dengan Hukum Tata Negara dalam lingkup asas-asas hukum bahwa

hukum tata negara dipelajari berdasarkan asas-asas yang berlaku di dalam masyarakat,

contohnya asas Pancasila, asas negara hukum dan asas demokrasi. Selanjutnya Hukum

Tata Negara dalam lingkup hukum positif langsung membicarakan masalah-masalah

hukum tata negara yang berlaku pada saat sekarang di Indonesia, contohnya pembentukan

perundang-undangan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.



Halaman 6


b. Kemukakan perbedaan pengertian hukum dan asas-asas hukum, serta berikan contohnya!

Jawaban:

Menurut Prof. Kusumaatmadja, S. H., hukum merupakan keseluruhan asas-asas dan

kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, dan juga mencakupi

lembaga-lembaga (institutions) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan

berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Contohnya hukum pidana, hukum tata

negara, hukum perdata, hukum Islam dan lain-lain.

Kemudian asas-asas hukum adalah sebuah aturan dasar atau merupakan prinsip hukum

yang masih bersifat abstrak. Dapat pula dikatakan bahwa asas dalam hukum merupakan

dasar yang melatarbelakangi suatu peraturan yang bersifat kongkret dan proses hukum itu

dapat dilaksanakan. Contohnya, yaitu:

1) Asas legalitas yaitu adanya persamaan kedudukan, perlindungan, dan keadilan di

hadapan hukum.

2) Asas keseimbangan yaitu proses hukum yang ada haruslah menegakkan hak asasi

manusia dan melindungi ketertiban umum.

3) Asas unifikasi yaitu penyamaan keberlakuan hukum acara pidana di seluruh wilayah

Indonesia.

3. Menemukan HTN dapat dijumpai dalam sumber HTN, baik sumber HTN dalam arti,

“Welbron” maupun “Kenbron”.

a. Jelaskan kedua sumber HTN tersebut, serta sebutkan macam-macam sumber HTN dalam

arti “Kenbron”, dan mengapa pancasila selain menjadi sumber HTN dalam arti

“Welbron”, juga merupakan sumber HTN dalam arti ”Kenbron”!

Jawaban:

Sumber hukum dalam arti formal (welbron) adalah sumber hukum yang dikenal dari

bentuknya. Bentuknya itu yang menyebabkan hukum berlaku umum, diketahui dan

ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualifikasi sebagai kaidah hukum dan oleh

yang berwenang hukum dijadikan petunjuk hidup yang harus ditaati dan diberi

perlindungan. Kemudian sumber hukum dalam arti materiil (kenbron) adalah sumber

hukum yang menentukan isi hukum.

Adapun macam-macam sumber HTN dalam arti formal (welbron) adalah sebagai berikut:

1) Ketetapan MPR adalah sumber hukum yang berdasarkan hasil ketetapan Majelis

Permusywaratan Rakyat (MPR).



Halaman 7


2) Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)

terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 ayat (1) serta

pasal 22.

3) Peraturan Pemerintah maksudnya adalah Presiden menetapkan peraturan pemerintah

untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya yang tercantum dalam

pasal 5 ayat (2).

4) Keputusan Presiden maksudnya adalah keputusan presiden ini dimaksudkan untuk

melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR

dalam bidang eksekutif, atau Peraturan Pemerintah dan bersifat sekali (einmahlig).

5) Peraturan Pelaksana Lainnya, yang dimaksud dengan peraturan pelaksana lainnya

adalah seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri dan lain-lainnya yang harus

dengan tegas berdasarkan dan bersumber pada peraturan perundang-undangan yang

lebih tinggi.

6) Convention (Konvensi Ketatanegaraan) adalah perbuatan kehidupan ketatanegaraan

yang dilakukan berulang-ulang sehingga diterima dan ditaati dalam praktik

ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan mempunyai kekuatan hukum yang sama

dengan undang-undang, karena diterima dan dijalankan, bahkan sering menjadi

kebiasaan (konvensi) ketatanegaraan menggeser peraturan-peraturan hukum yang

tertulis.

7) Traktat/perjanjian yaitu perjanjian yang diadakan dua negara atau lebih. Kalau kita

amati praktik perjanjian internasional bebrapa negara ada yang dilakukan 3 (tiga)

tahapan, yakni perundingan (negotiation), penandatanganan (signature), dan

pengesahan (ratification). Disamping itu ada pula yang dilakukan hanya dua tahapan,

yakni perundingan (negotiation) dan penandatanganan (signature).

Karena Pancasila merupakan sumber hukum nasional. Adapun maksud dari sumber

hukum nasioanal bahwa Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan

Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat

Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu

Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar

1945. Sehingga dengan hal tersebut Pancasila dijadikan sebagai sumber HTN dalam arti

metriil dan juga merupakan sumber HTN dalam arti formal.



Halaman 8


b. Diantara kedua sumber HTN tersebut mana yang lebih penting bagi HTN (welbron” atau

“kenbron”). Berikan alasannya!

Jawaban:

Kedua sumber HTN baik dalam arti materiil (kenbron) dan dalam arti formal (welbron)

merupakan sumber HTN yang penting karena dengan adanya sumber hukum materiil

(kenbron) maka sumber hukum formal (welbron) pun dapat terlaksana dalam sistem

penyelenggaraan ketatanegaraan.

4. Keluarnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, merupakan tata urutan peraturan

perundangan di Indonesia.

a. Sebutkan dan bandingkan tata urutan peraturan perundang-undangan sebelum dan

sesudah keluar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004!

Jawaban:

Hierarki Perundang-Undangan

No. Tap MPR No. XX

Tahun 1996

Tap MPR No. III

Tahun 2000

UU No. 10

Tahun 2004

UU No. 12

Tahun 2011

1 UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945 UUD 1945

2 TAP MPR/MPRS TAP MPR//MPRS UU/PERPU TAP MPR

3 UU/PERPU UU PP UU/PERPU

4 PP PERPU Perpres PP

5 Kepres PP Peraturan Daerah Perpres

6 Peraturan Pelaksana

Lainnya Kepres Perda Provinsi

7 Peraturan Daerah Perda Kab/Kota



Halaman 9


b. Uraikan perbedaan Undangan-undangan dalam arti materil dengan Undang-undangan

dalam arti formil! Serta apa yang dimaksud dengan Undang-Undang Organik?

Jawaban:

Undang-Undang dalam arti materiil ialah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh

pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap warga

negara secara umum. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar, ketetapan MPR, undang-

undang, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, keputusan presiden, dan

peraturan daerah.

Kemudian Undang-Undang dalam arti formil ialah setiap keputusan penguasa yang dilihat

dari bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang. Jadi, undang-undang

dalam arti formal merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-

undang karena cara pembentukannya. Misalnya, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945

(amendemen) yang berbunyi: “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-

undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat”. Jadi, undang-undang yang

dibentuk oleh presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai sumber hukum formil

karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-

undang.

Selanjutnya Undang-Undang Organik adalah undang-undang yang pembentukannya

diperintahkan oleh undang-undang dasar atau oleh peraturan perundang-undangan.

pembahasan soal ujian tengah semester ii tahun 2009/2010 ... filepembahasan soal ujian tengah...

Documents