pemanfaatan sumber daya das
TRANSCRIPT
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR MENURUT UU SUMBER DAYA AIR
UU Sumber Daya Air telah berlaku dengan disahkannya UU No. 7 Tahun 2004 tentang
Sumber Daya Air sebagai pengganti UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Menurut UU SD
Air dua komponen utama sumber daya air adalah air permukaan (surface water) dan air tanah
(groundwater). Untuk pengelolaan air permukaan, wilayah sungai merupakan konsep dasarnya.
Definisinya adalah suatu kesatuan sumber daya air yang dapat merupakan satu atau lebih daerah
aliran sungai (DAS). Sedangkan untuk pengelolaan air tanah, groundwater basin atau suatu
cekungan air tanah sebagai acuannya.
1. Pola dan Rencana Pegelolaan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan
terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan Pengelolaan Sumber Daya Air
2. Asas dan Cara
Asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan dan keserasian, keadilan,
kemandirian, serta transparansi dan akuntabilitas
Kelestarian berarti: pendayagunaan sumber daya air diselenggarakan dengan menjaga
kelestarian fungsi sumber daya air secara berkelanjutan.
Keseimbangan berarti: keseimbangan antara fungsi sosial, fungsi lingkungan hidup, dan
fungsi ekonomi.
Kemanfaatan Umum berarti: Pengelolaan Sumber Daya Air dilaksanakan untuk memberikan
manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum secara efektif dan efisien.
Keterpaduan dan Keserasian berarti: Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilakukan secara
terpadu dalam mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan
sifat alami air yang dinamis.
Keadilan berarti: Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan
masyarakat di wilayah tanah air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh
kesempatan yang sama untuk berperan & menikmati hasilnya secara nyata.
Asas Kemandirian berarti: Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan dengan memperhatikan
kemampuan dan keunggulan sumber daya setempat.
Asas Transparansi & Akuntabilitas berarti: Pengelolaan SDA dilakukan secara terbuka dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Sumber daya air dikelola secara menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan hidup
dengan tujuan mewujudkan kemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan untuk sebesar-
besar kemakmuran rakyat (Pasal 3 dan Penjelasannnya).
Secara menyeluruh mencakup semua bidang pengelolaan yang meliputi konservasi,
pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air, serta meliputi satu sistem wilayah
pengelolaan secara utuh yang mencakup semua proses perencanaan, pelaksanaan serta
pemantauan dan evaluasi.
Secara terpadu merupakan pengelolaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pemilik
kepentingan antarsektor dan antarwilayah administrasi.
Berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan yang memperhatikan keseimbangan
ekosistem dan daya dukung lingkungan.
Berkelanjutan adalah Pengelolaan Sumber Daya Air yang tidak hanya ditujukan untuk
kepentingan generasi sekarang tetapi juga termasuk untuk kepentingan generasi yang akan
datang.
3. Tiga Pilar Pengelolaan : Fungsi Sosial, Lingkungan Hidup dan Ekonomi
Sumber daya air mempunyai fungsi sosial yang berarti kepentingan umum lebih diutamakan
daripada kepentingan individu. Pilar lingkungan hidup berarti bahwa sumber daya air menjadi
bagian dari ekosistem sekaligus sebagai tempat kelangsungan hidup flora dan fauna, dan pilar
ekonomi berarti bahwa sumber daya air dapat didayagunakan untuk menunjang kegiatan usaha
yang diselenggarakan dan diwujudkan secara selaras.
4. Aspek Pengelolaan
Ada 5 aspek penting dalam Pengelolaan Sumber Daya Air seperti ditunjukkan dalam
Gambar 5-1, yaitu:
1. Konservasi Sumber Daya Air
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air
3. Pengendalian Daya Rusak Air
4. Sistem Informasi Sumber Daya Air
5. Pemberdayaan Masyarakat
Secara skematis kegiatan pengelolaan sumber daya air ditunjukkan dalam gambar berikut
ini:
Gambar 4-1. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Air
Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (sebagai acuan)
a. Penatagunaan sumber daya airb. Penyediaan sumber daya airc. Penggunaan sumber daya aird. Pengembangan sumber daya aire. Pengusahaan sumber daya air
2. Pendayagunaan Sumber Daya Air
a. Perlindungan & pelestarian sumber airb. Pengawetan airc. Pengelolaan kualitas air d. Pengendalian pencemaran air
1. Konservasi Sumber Daya Air
a. Upaya pencegahanb. Upaya penanggulanganc. Upaya pemulihan
3. Pengendalian Daya Rusak Air
a. Pengelolaan sis infor hidrologi, b. Pengelolaan sis infor hidrometeorologic. Pengelolaan sis infor hidrogeologi
4. Sistem Informasi Sumber Daya Air
Aspe
k Pe
ngel
olaa
n
a. Pendidikan dan pelatihan, b. Penelitian dan pengembangan, c. Pendampingan.
5. Pemberdayaan Masyarakat (Stakeholders)
4.1 Konservasi Sumber Daya Air
Kegiatannya, dengan mengacu pada pola Pengelolaan Sumber Daya Air yang ditetapkan
pada setiap wilayah sungai dan menjadi acuan dalam perencanaan tata ruang meliputi
perlindungan dan pelestarian sumber air, pengawetan air dan pengelolaan kualitas air dan
pengendalian pencemaran air.
Tujuannya menjaga kelangsungan:
keberadaan sumber daya air yaitu terjaganya keberlanjutan keberadaan air dan sumber
air, termasuk potensi yang terkandung di dalamnya.
daya dukung sumber daya air: kemampuan sumber daya air untuk mendukung
perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
daya tampung air dan sumber air: kemampuan air dan sumber air untuk menyerap zat,
energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
4.1.1 Perlindungan Dan Pelestarian
Perlindungan dan pelestarian sumber daya air ditujukan untuk untuk melindungi dan
melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau
gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh
tindakan manusia.
dilakukan melalui:
o pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air.
o pengendalian pemanfaatan sumber air. Yang dimaksud dengan pengendalian
pemanfaatan sumber air dapat berupa:
pemanfaatan sebagian atau seluruh sumber air tertentu melalui perizinan dan/atau
pelarangan untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh sumber air tertentu.
o pengisian air pada sumber air, antara lain: pemindahan aliran air dari satu daerah
aliran sungai ke daerah aliran sungai lainnya, misalnya dengan sudetan, interkoneksi,
suplesi, dan/atau imbuhan air tanah.
o pengaturan prasarana dan sarana sanitasi meliputi prasarana dan sarana air limbah dan
persampahan.
o perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan
pemanfaatan lahan pada sumber air
o pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu
o pengaturan daerah sempadan sumber air
o rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau
o pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
Perlindungan dan pelestarian sumber air dilaksanakan secara vegetatif dan/atau sipil teknis
melalui pendekatan sosial, ekonomi, dan budaya. Pelaksanaan secara vegetatif merupakan upaya
perlindungan dan pelestarian yang dilakukan dengan atau melalui penanaman pepohonan atau
tanaman yang sesuai pada daerah tangkapan air atau daerah sempadan sumber air. Yang
dimaksud dengan cara sipil teknis adalah upaya perlindungan dan pelestarian yang dilakukan
melalui rekayasa teknis, seperti pembangunan bangunan penahan sedimen, pembuatan teras
(sengkedan), dan/atau perkuatan tebing sumber air. Yang dimaksud dengan melalui pendekatan
sosial, budaya, dan ekonomi adalah bahwa pelaksanaan upaya perlindungan dan pelestarian
sumber air dengan berbagai upaya tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan kondisi
sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat setempat.
4.1.2 Pengawetan Air
Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas
air, sesuai dengan fungsi dan manfaat.
dilakukan dengan cara:
o menyimpan air yang berlebihan di saat hujan untuk dapat dimanfaatkan pada waktu
diperlukan
o menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif dan/atau
o mengendalikan penggunaan air tanah.
4.1.3 Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran
Pengelolaan Kualitas untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan
yang ada pada sumber-sumber air. Dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber
air antara lain dilakukan melalui upaya aerasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
Pengendalian pencemaran dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada
sumber air dan prasarana sumber daya air. Untuk mencegah masuknya pencemaran air pada
sumber air misalnya dilakukan dengan cara tidak membuang sampah di sumber air, dan
mengolah air limbah sebelum dialirkan ke sumber air.
4.1.4 Larangan Kegiatan Yang Merusak Sumber Air
Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya
sumber air dan prasarananya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan
pencemaran air. Yang dimaksud dengan rusaknya sumber air adalah berkurangnya daya tampung
atau fungsi sumber air.
4.1.5 Pelaksanaan Konservasi
Konservasi Dilaksanakan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi,
daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, dan
kawasan pantai.
Pengaturan konservasi sumber daya air yang berada di dalam kawasan suaka alam, kawasan
pelestarian alam, kawasan hutan, dan kawasan pantai diatur berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
4.2 Pendayagunaan Sumber Daya Air
Secara skematis kegiatan pendayagunaan sumber daya air ditunjukkan dalam gambar berikut ini:
pola Pengelolaan Sumber Daya Air
Sebagai acuan
Penatagunaan sumber daya airPenyediaan sumber daya airpenggunaan sumber daya airpengembangan sumber daya airpengusahaan sumber daya air
kegiatan pendayagunaan SDA
4.2.1 Kegiatan Pendayagunaan Sumber Daya Air
dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan
pengusahaan sumber daya air dengan mengacu pada pola Pengelolaan Sumber Daya Air
yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan
pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
Pendayagunaan sumber daya air dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan
pelestarian alam.
diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar wilayah maupun antar
kelompok masyarakat dengan mendorong pola kerja sama.
didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan
mengutamakan pendayagunaan air permukaan. Yang dimaksud dengan keterkaitan antara air
hujan, air permukaan dan air tanah adalah keadaan yang sesuai dengan daur hidrologi yang
merupakan satu kesatuan sistem (conjunctive use).
dilakukan dengan mengutamakan fungsi sosial untuk mewujudkan keadilan dengan
memperhatikan prinsip pemanfaat air membayar biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air
dan dengan melibatkan peran masyarakat. Yang dimaksud dengan prinsip pemanfaat
membayar biaya jasa pengelolaan adalah penerima manfaat ikut menanggung biaya
Pengelolaan Sumber Daya Air baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketentuan ini
tidak diberlakukan kepada pengguna air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan
pertanian rakyat
Setiap orang berkewajiban menggunakan air sehemat mungkin.
4.2.2 Penatagunaan Sumber Daya Air
1. Zona Pemanfaatan
Penatagunaan sumber daya air ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sumber air dan
peruntukan air pada sumber air. Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan sumber air adalah
ruang pada sumber air (waduk, danau, rawa, atau sungai) yang dialokasikan baik sebagai
fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Misalnya, membagi permukaan suatu waduk,
danau, rawa, atau sungai ke dalam berbagai zona pemanfaatan, antara lain, ruang yang
dialokasikan untuk budi daya perikanan, penambangan bahan galian golongan C, transportasi
air, olahraga air dan pariwisata, pelestarian unsur lingkungan yang unik atau dilindungi,
dan/atau pelestarian cagar budaya. Penentuan zona pemanfaatan sumber air bertujuan untuk
mendayagunakan fungsi/potensi yang terdapat pada sumber air yang bersangkutan secara
berkelanjutan baik untuk kepentingan generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam
penetapan zona pemanfaatan sumber air, selain untuk menentukan dan memperjelas batas
masing-masing zona pemanfaatan, termasuk juga ketentuan, persyaratan, atau kriteria
pemanfaatan dan pengendaliannya.
Penetapan zona pemanfaatan sumber air merupakan salah satu acuan untuk penyusunan atau
perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air pada
wilayah sungai yang bersangkutan.
Penetapan zona pemanfaatan sumber daya air dilakukan dengan:
o mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya
o menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis.
o memperhatikan ruang sumber air yang dibatasi oleh garis sempadan sumber air.
o memperhatikan kepentingan berbagai jenis pemanfaatan
o melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan dan
o memperhatikan fungsi kawasan
2. Penetapan Peruntukan Air
Penetapan peruntukan air pada sumber air pada setiap wilayah sungai dilakukan dengan
memperhatikan:
o daya dukung sumber air
o jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya
o perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air dan
o pemanfaatan air yang sudah ada
o Yang dimaksud dengan penetapan peruntukan air pada sumber air adalah pengelompokan
penggunaan air yang terdapat pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air
termasuk baku mutunya, misalnya mengelompokkan penggunaan sungai ke dalam
beberapa ruas menurut beberapa jenis golongan penggunaan air untuk keperluan air baku
untuk rumah tangga, pertanian, dan usaha industri.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan
peruntukan air
4.2.3 Penyediaan SDA
Penyediaan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta
memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
Penyediaan sumber daya air dalam setiap wilayah sungai dilaksanakan sesuai dengan
penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi
lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan
keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, ekosistem, estetika, serta
kebutuhan lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyebutan
jenis-jenis penyediaan sumber daya air pada ayat ini di luar kebutuhan pokok bukan
merupakan urutan prioritas. Yang dimaksud dengan kebutuhan air untuk pertanian misalnya
kebutuhan air untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan.
Penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok merupakan prioritas utama penyediaan
sumber daya air di atas semua kebutuhan.
Urutan prioritas penyediaan sumber daya air lainnya ditetapkan pada setiap wilayah sungai
oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi
pemakai sumber daya air, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mengatur kompensasi
kepada pemakainya. Kompensasi dapat berbentuk ganti kerugian misalnya berupa
keringanan biaya jasa Pengelolaan Sumber Daya Air yang dilakukan atas dasar kesepakatan
antarpemakai.
Penyediaan sumber daya air direncanakan dan ditetapkan sebagai bagian dalam rencana
Pengelolaan Sumber Daya Air pada setiap wilayah sungai oleh Pemerintah atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai.
Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air
untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan
keadaan setempat. Yang dimaksud dengan kepentingan mendesak adalah suatu keadaan
tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana
penyediaan air karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian
harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya, perubahan rencana
penyediaan air untuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.
4.2.4 Penggunaan SDA
Penggunaan sumber daya air ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarananya
sebagai media dan/atau materi. Yang dimaksud dengan penggunaan sebagai media misalnya
pemanfaatan sungai untuk transportasi dan arung jeram yang dimaksud dengan penggunaan
sebagai materi misalnya pemanfaatan air untuk minum, rumah tangga, dan industri.
Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan
sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah
sungai bersangkutan.
Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan
pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau
prasarana umum yang bersangkutan.
Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui
prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana
yang bersangkutan.
Apabila penggunaan air ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, yang
bersangkutan wajib mengganti kerugian. Kerusakan pada sumber air antara lain dapat berupa
longsoran pada tebing sumber air, rusak atau jebolnya tanggul sungai, dan/atau
menyempitnya ruas sumber air. Yang dimaksud dengan mengganti kerugian antara lain dapat
berupa kerja bakti membuat bangunan penahan longsor, memperbaiki tanggul, atau
membongkar bangunan yang dijadikan tempat pengambilan atau penggunaan air dimaksud.
Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur
ulang dan menggunakan kembali air.
Dalam keadaan memaksa, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengatur dan
menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan
pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air. Yang
dimaksud dengan keadaan memaksa dalam ayat ini adalah keadaan yang bersifat darurat.
Penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi misalnya untuk penggelontoran
sumber air di kawasan perkotaan yang tingkat pencemarannya sudah sangat tinggi (terjadi
keracunan). Penggunaan sumber daya air untuk persiapan pelaksanaan konstruksi misalnya
untuk mengatasi kerusakan mendadak yang terjadi pada prasarana sumber daya air (tanggul
jebol). Penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air
misalnya untuk pemenuhan kebutuhan air minum pada saat terjadi kekeringan.
4.2.5 Pengembangan SDA
Pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai ditujukan untuk peningkatan
kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk rumah tangga,
pertanian, industri, pariwisata, pertahanan, pertambangan, ketenagaan, perhubungan, dan
untuk berbagai keperluan lainnya. Yang dimaksud dengan pengembangan termasuk kegiatan
pelaksanaan konstruksi.
Pengembangan sumber daya air dilaksanakan tanpa merusak keseimbangan lingkungan hidup.
Pengembangan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan rencana Pengelolaan Sumber
Daya Air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:
o daya dukung sumber daya air
o kekhasan dan aspirasi daerah serta masyarakat setempat. Kekhasan daerah adalah sifat
khusus tertentu yang hanya ditemukan di suatu daerah, bersifat positif dan produktif serta
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Contoh:
kekhasan di bidang kelembagaan masyarakat pemakai air untuk irigasi: Subak di Bali,
Tuo Banda di Sumatera Barat, Dharma Tirta di Jawa Tengah, dan Mitra Cai di Jawa
Barat.
kekhasan di bidang penyelenggaraan pemerintahan seperti otonomi khusus, desa atau
masyarakat hukum adat.
o kemampuan pembiayaan
o kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.
Pelaksanaan pengembangan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik, melalui
tahapan survei, investigasi, perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan
hidup, dan ekonomi. Yang dimaksud dengan konsultasi publik adalah upaya menyerap
aspirasi masyarakat melalui dialog dan musyawarah dengan semua pihak yang
berkepentingan. Konsultasi publik bertujuan mencegah dan meminimalkan dampak sosial
yang mungkin timbul serta untuk mendorong terlaksananya transparansi dan partisipasi dalam
pengambilan keputusan yang lebih adil.
Potensi dampak yang mungkin timbul akibat dilaksanakannya pengembangan sumber daya air
harus ditangani secara tuntas dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait pada tahap
penyusunan rencana.
Pengembangan sumber daya air meliputi:
Air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lainnya. Yang dimaksud
dengan sumber air permukaan lainnya, antara lain, situ, embung, ranu, waduk, telaga. dan
mata air (spring water).
Air tanah pada cekungan air tanah
Air hujan dan
Air laut yang berada di darat
Air permukaan : Pengembangan air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air
permukaan lainnya dilaksanakan dengan memperhatikan karakteristik dan fungsi sumber air
yang bersangkutan.
Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan
kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan.
Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah dilakukan secara terpadu dalam
pengembangan sumber daya air pada wilayah sungai dengan upaya pencegahan terhadap
kerusakan air tanah.
1. Pengembangan Fungsi Dan Manfaat Air Hujan
Pengembangan fungsi dan manfaat air hujan dilaksanakan dengan mengembangkan teknologi
modifikasi cuaca. Yang dimaksud dengan modifikasi cuaca adalah upaya dengan cara
memanfaatkan parameter cuaca dan kondisi iklim pada lokasi tertentu untuk tujuan
meminimalkan dampak bencana alam akibat iklim dan cuaca, seperti kekeringan, banjir, dan
kebakaran hutan.
Badan usaha dan perseorangan dapat melaksanakan pemanfaatan awan dengan teknologi
modifikasi cuaca setelah memperoleh izin dari Pemerintah.
2. Pengembangan Fungsi Dan Manfaat Air Laut
Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang berada di darat dilakukan dengan
memperhatikan fungsi lingkungan hidup. Pengembangan fungsi dan manfaat air laut yang
berada di darat misalnya untuk keperluan usaha tambak dan sistem pendinginan mesin.
Badan usaha dan perseorangan dapat menggunakan air laut yang berada di darat untuk
kegiatan usaha setelah memperoleh izin pengusahaan sumber daya air dari Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah.
3. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Air Minum Rumah Tangga
Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga dilakukan dengan
pengembangan sistem penyediaan air minum. Yang dimaksud dengan air minum rumah
tangga adalah air dengan standar dapat langsung diminum tanpa harus dimasak terlebih
dahulu dan dinyatakan sehat menurut hasil pengujian mikrobiologi (uji ecoli). Yang
dimaksud dengan pengembangan sistem penyediaan air minum adalah memperluas dan
meningkatkan sistem fisik (teknik) dan sistem nonfisik (kelembagaan, manajemen, keuangan,
peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk menyediakan air minum
yang memenuhi kualitas standar tertentu bagi masyarakat menuju kepada keadaan yang lebih
baik. Pengembangan instalasi dan jaringan serta sistem penyediaan air minum untuk rumah
tangga termasuk pola hidran dan pola distribusi dengan mobil tangki air.
Pengembangan sistem penyediaan air minum menjadi tanggungjawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah.
Koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta dan
masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan
air minum.
Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum bertujuan untuk:
o terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang
terjangkau.
o tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan
dan
o meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.
Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum diselenggarakan secara terpadu
dengan pengembangan prasarana dan sarana sanitasi.
Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum dan
sanitasi, Pemerintah dapat membentuk badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada menteri yang membidangi sumber daya air.
4. Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Untuk Pertanian
Pemenuhan kebutuhan air baku untuk pertanian dilakukan dengan pengembangan sistem
irigasi. Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan
pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi
rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggungjawab
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan:
o pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas provinsi menjadi wewenang dan
tanggungjawab Pemerintah.
o pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder lintas kabupaten/kota menjadi
wewenang dan tanggungjawab pemerintah provinsi.
o pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder yang utuh pada satu kabupaten/kota
menjadi wewenang dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan.
o Pengembangan sistem irigasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah termasuk saluran
percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap/pengambilan tersier.
o Kriteria pembagian tanggungjawab pengelolaan irigasi selain didasarkan pada keberadaan
jaringan tersebut terhadap wilayah administrasi juga perlu didasarkan pada strata
luasannya, sebagai berikut:
daerah irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 ha (DI kecil) dan berada dalam satu
kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.
daerah irigasi (DI) dengan luas 1.000 s.d. 3.000 ha (DI sedang), atau daerah irigasi kecil
yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggungjawab
pemerintah provinsi.
daerah irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha (DI besar), atau DI sedang yang
bersifat lintas provinsi, strategis nasional, dan lintas negara menjadi kewenangan dan
tanggungjawab Pemerintah.
Pelaksanaan kewenangan tersebut di atas dapat dilakukan melalui dekonsentrasi atau tugas
pembantuan.
Pengembangan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggungjawab perkumpulan petani
pemakai air. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa hak dan tanggungjawab pengembangan
sistem irigasi tersier ada pada petani, namun dalam batas-batas tertentu pemerintah dapat
memfasilitasinya. Dengan pengertian ini, kewenangan dan tanggungjawab tetap pada
pemerintah.
Pengembangan sistem irigasi dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat. Yang
dimaksud masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air. Yang dimaksud
dengan mengikutsertakan masyarakat adalah mendorong masyarakat pemakai air pada
umumnya dan petani pada khususnya untuk berperan aktif dalam pengembangan sistem
irigasi primer dan sekunder.
Pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani
pemakai air atau pihak lain sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Yang dimaksud
dengan pihak lain adalah kelompok masyarakat di luar kelompok/perkumpulan petani
pemakai air, perseorangan atau badan usaha yang karena kebutuhan dan atas
pertimbangan/advis/rekomendasi pemerintah secara berjenjang menurut skala kewenangan
dinilai mampu untuk mengembangkan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi harus
selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Pengembangan dalam arti pelaksanaan konstruksi
dapat dilakukan oleh pihak lain dengan desain konstruksi yang telah disetujui oleh
pemerintah. Pengembangan sistem irigasi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas
supervisi pemerintah. Pengaturan tentang tata cara persetujuan dan supervisi pemerintah
ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kemampuan
petani berarti mampu secara kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.
5. Pengembangan Sumber Daya Air Untuk Industri Dan Pertambangan
Pengembangan sumber daya air untuk industri dan pertambangan dilakukan untuk memenuhi
kebutuhan air baku dalam proses pengolahan dan/atau eksplorasi .
6. Pengembangan Sumber Daya Air Untuk Keperluan Ketenagaan
Pengembangan sumber daya air untuk keperluan ketenagaan dapat dilakukan untuk memenuhi
keperluan sendiri dan untuk diusahakan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan keperluan
ketenagaan misalnya menggunakan air sebagai penggerak turbin pembangkit listrik atau
sebagai penggerak kincir. Yang dimaksud dengan memenuhi keperluan sendiri adalah
penggunaan tenaga yang dihasilkan hanya dimanfaatkan untuk melayani dirinya
sendiri/kelompoknya sendiri, sedangkan untuk diusahakan lebih lanjut adalah penggunaan
tenaga yang dihasilkan tidak hanya untuk keperluan sendiri tetapi dipasarkan kepada pihak
lain.
7. Pengembangan Sumber Daya Air Untuk Perhubungan
Pengembangan sumber daya air untuk perhubungan dapat dilakukan pada sungai, danau,
waduk, dan sumber air lainnya. Yang dimaksud dengan pengembangan sumber daya air untuk
perhubungan antara lain untuk media transportasi misalnya untuk lalu lintas air dan
pengangkutan kayu melalui sungai.
4.2.6 Pengusahaan SDA
Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan memperhatikan fungsi sosial dan
kelestarian lingkungan hidup.
Pengusahaan sumber daya air permukaan yang meliputi satu wilayah sungai hanya dapat
dilaksanakan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah di bidang
Pengelolaan Sumber Daya Air atau kerja sama antara badan usaha milik negara dengan badan
usaha milik daerah. Yang dimaksud dengan pengusahaan sumber daya air permukaan yang
meliputi satu wilayah sungai adalah pengusahaan pada seluruh sistem sumber daya air yang
ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan mulai dari hulu sampai hilir sungai atau sumber
air yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara atau badan usaha
milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air adalah badan usaha yang secara khusus
dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka Pengelolaan Sumber Daya
Air wilayah sungai.
Pengusahaan sumber daya air lainnya dapat dilakukan oleh perseorangan, badan usaha, atau
kerja sama antar badan usaha berdasarkan izin pengusahaan dari Pemerintah atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya. Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini
dapat berupa badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha
pengelola sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi. Kerja sama
dapat dilakukan baik dalam pembiayaan investasi pembangunan prasarana sumber daya air
maupun dalam penyediaan jasa pelayanan dan/atau pengoperasian prasarana sumber daya air.
Kerja sama dapat dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna serah
(build, operate, and transfer), perusahaan patungan, kontrak pelayanan, kontrak manajemen,
kontrak konsesi, kontrak sewa dan sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama yang
dimaksud harus tetap dalam batas-batas yang memungkinkan pemerintah menjalankan
kewenangannya dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Sumber Daya
Air secara keseluruhan. Izin pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi air dan/atau
ruas (bagian) sumber air yang dapat diusahakan.
Pengusahaan dapat berbentuk:
o penggunaan air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam
perizinan
o pemanfaatan wadah air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan
dalam perizinan. Pemanfaatan wadah air pada lokasi tertentu antara lain adalah
pemanfaatan atau penggunaan sumber air untuk keperluan wisata air, olahraga arung jeram,
atau lalu lintas air.
o pemanfaatan daya air pada suatu lokasi tertentu sesuai persyaratan yang ditentukan dalam
perizinan. Pemanfaatan daya air antara lain sebagai penggerak turbin pembangkit listrik
atau sebagai penggerak kincir.
1. Pengaturan dan Penetapan Alokasi Air Pada Sumber Air
Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, mengatur dan
menetapkan alokasi air pada sumber air untuk pengusahaan sumber daya air oleh badan usaha
atau perseorangan. Alokasi air yang ditetapkan tidak bersifat mutlak sebagaimana yang
tercantum dalam izin, tetapi dapat ditinjau kembali apabila persyaratan atau keadaan yang
dijadikan dasar pemberian izin dan kondisi ketersediaan air pada sumber air yang
bersangkutan mengalami perubahan yang sangat berarti dibandingkan dengan kondisi
ketersediaan air pada saat penetapan alokasi.
Alokasi air untuk pengusahaan sumber daya air harus didasarkan pada rencana alokasi air
yang ditetapkan dalam rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah sungai bersangkutan.
Alokasi air yang diberikan untuk keperluan pengusahaan tersebut tetap memperhatikan
alokasi air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat pada wilayah
sungai yang bersangkutan.
Alokasi air untuk pengusahaan ditetapkan dalam izin pengusahaan sumber daya air dari
Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
Dalam hal rencana Pengelolaan Sumber Daya Air belum ditetapkan, izin pengusahaan sumber
daya air pada wilayah sungai ditetapkan berdasarkan alokasi air sementara. Yang dimaksud
dengan alokasi air sementara adalah alokasi yang dihitung berdasarkan perkiraan ketersediaan
air yang dapat diandalkan (debit andalan) dengan memperhitungkan kebutuhan pengguna air
yang sudah ada.
2. Pengawasan Mutu Pelayanan
Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:
o badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola sumber daya air dan
o badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin pengusahaan sumber daya air.
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengaduan masyarakat atas
pelayanan dari badan usaha dan perseorangan. Yang dimaksud dengan memfasilitasi ialah
menyerap, mempelajari dan mendalami objek pengaduan dan merespon secara
proporsional/wajar.
Badan usaha dan perseorangan wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya
air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.
Rencana pengusahaan sumber daya air dilakukan melalui konsultasi publik. Bentuk konsultasi
publik yang digunakan dapat melalui tatap muka langsung dengan para pemilik kepentingan
(stakeholders) dan/atau dengan cara-cara lain yang lebih efisien dan efektif dalam menjaring
masukan/tanggapan para pemilik kepentingan dan masyarakat.
Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong keikutsertaan usaha kecil
dan menengah.
3. Syarat Pengusahaan Sumber Daya Air
Pengusahaan sumber daya air dalam suatu wilayah sungai yang dilakukan dengan
membangun dan/atau menggunakan saluran distribusi hanya dapat digunakan untuk wilayah
sungai lainnya apabila masih terdapat ketersediaan air yang melebihi keperluan penduduk
pada wilayah sungai yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan saluran distribusi adalah
saluran pembawa air baku baik yang berupa saluran terbuka maupun yang berbentuk saluran
tertutup misalnya pipa.
Pengusahaan sumber daya air didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya Air wilayah
sungai bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya upaya
pengusahaan yang melampaui batas-batas daya dukung lingkungan sumber daya air sehingga
mengancam kelestariannya.
4. Pengusahaan Air Untuk Negara Lain Tidak Diijinkan Kecuali
Pengusahaan air untuk negara lain tidak diizinkan, kecuali apabila penyediaan air untuk
berbagai kebutuhan telah dapat terpenuhi.
Pengusahaan air untuk negara lain harus didasarkan pada rencana Pengelolaan Sumber Daya
Air wilayah sungai yang bersangkutan, serta memperhatikan kepentingan daerah di
sekitarnya.
Rencana pengusahaan air untuk negara lain dilakukan melalui proses konsultasi publik oleh
pemerintah sesuai dengan kewenangannya.
Pengusahaan air untuk negara lain wajib mendapat izin dari Pemerintah berdasarkan
rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.3 Pengendalian Daya Rusak Air
4.3.1 Pencegahan, Penanggulangan, Dan Pemulihan
Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan,
penanggulangan, dan pemulihan. Yang dimaksud dengan daya rusak air adalah daya air yang
menimbulkan kerusakan dan/atau bencana, yang antara lain berupa :
o banjir
o erosi dan sedimentasi
o tanah longsor
o banjir lahar dingin
o tanah ambles
o perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi, dan fisika air
o terancam punahnya jenis tumbuhan dan/atau satwa
o wabah penyakit
o intrusi dan/atau
o perembesan.
Pengendalian daya rusak air diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan
pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola
Pengelolaan Sumber Daya Air.
Pengendalian daya rusak air diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat.
Pengendalian daya rusak air menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta
pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.
4.3.2 Larangan Usaha Mengakibatkan Terjadinya Daya Rusak Air
Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan
terjadinya daya rusak air.
4.3.3 Cara Pencegahan
Pencegahan dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui
penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai. Yang dimaksud dengan kegiatan fisik
adalah pembangunan sarana dan prasarana serta upaya lainnya dalam rangka
pencegahan kerusakan/ bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air, sedangkan
kegiatan nonfisik adalah kegiatan penyusunan dan/atau penerapan piranti lunak yang
meliputi antara lain pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang
dimaksud dengan penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai adalah penyelarasan
antara upaya kegiatan konservasi di bagian hulu dengan pendayagunaan di daerah
hilir.
Pencegahan lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik
Pilihan kegiatan ditentukan oleh pengelola sumber daya air yang bersangkutan.
4.3.4 Cara Penanggulangan
Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan mitigasi bencana. Mitigasi bencana
adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat meringankan penderitaan akibat bencana,
misalnya penyediaan fasilitas pengungsian dan penambalan darurat tanggul bobol.
Penanggulangan dilakukan secara terpadu oleh instansi-instansi terkait dan
masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
4.3.5 Tanggung Jawab
Penanggulangan bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional menjadi
tanggungjawab Pemerintah.
Bencana akibat daya rusak air yang berskala nasional ditetapkan dengan keputusan
presiden.
4.3.6 Tindakan Darurat
Dalam keadaan yang membahayakan, gubernur dan/atau bupati/walikota berwenang
mengambil tindakan darurat guna keperluan penanggulangan daya rusak air. Keadaan
yang membahayakan merupakan keadaan air yang luar biasa yang melampaui batas
rencana sehingga jika tidak diambil tindakan darurat diperkirakan dapat menjadi
bencana yang lebih besar terhadap keselamatan umum.
4.3.7 Pemulihan Akibat Daya Rusak Air
Pemulihan daya rusak air dilakukan dengan memulihkan kembali fungsi lingkungan
hidup dan sistem prasarana sumber daya air.
Pemulihan menjadi tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengelola
sumber daya air, dan masyarakat.
4.3.8 Pengendalian Air Permukaan dan Air Tanah
Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk, rawa, cekungan
air tanah, sistem irigasi, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
4.4 Sistem Informasi Sumber Daya Air
4.4.1.1 Penyelenggaraan dan Materi Informasi
Untuk mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemerintah dan Pemerintah
Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air sesuai
dengan kewenangannya.
Informasi sumber daya air meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis,
hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya
air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta
kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.
Informasi kondisi hidrologis misalnya tentang curah hujan, debit sungai, dan tinggi
muka air pada sumber air. Informasi kondisi hidrometeorologis misalnya tentang
temperatur udara, kecepatan angin dan kelembaban udara. Informasi kondisi
hidrogeologis mencakup cekungan air tanah misalnya potensi air tanah dan kondisi
akuifer atau lapisan pembawa air.
4.4.2 Jaringan Informasi
Sistem informasi sumber daya air merupakan jaringan informasi sumber daya air
yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
Jaringan informasi sumber daya air harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang
berkepentingan dalam bidang sumber daya air. Akses terhadap informasi sumber
daya air yang tersedia di pusat pengelolaan data di instansi pemerintah, badan atau
lembaga lain di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui
internet, media cetak yang diterbitkan secara berkala, surat menyurat, telepon,
facsimile atau kunjungan langsung dengan prinsip terbuka untuk semua pihak yang
berkepentingan di bidang sumber daya air.
Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat membentuk unit pelaksana teknis untuk
menyelenggarakan kegiatan sistem informasi sumber daya air.
4.4.3 Penyelenggara Informasi
Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta pengelola sumber daya air, sesuai dengan
kewenangannya, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang
berkepentingan dalam bidang sumber daya air.
Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi, seluruh instansi Pemerintah,
Pemerintah Daerah, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang
melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan
hasil kegiatannya kepada instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang
bertanggungjawab di bidang sumber daya air. Yang dimaksud dengan kegiatan
berkaitan dengan sumber daya air adalah kegiatan studi, penelitian, seminar,
lokakarya, kegiatan pemberdayaan masyarakat, kegiatan pembangunan sarana
dan/atau prasarana yang berkaitan dengan Pengelolaan Sumber Daya Air.
Pemerintah, Pemerintah Daerah, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi,
lembaga dan perseorangan bertanggungjawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan
ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
4.4.4 Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Dan
Hidrogeologi
Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan
pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi
wilayah sungai pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.
Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeo-rologi, dan
hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan usul Dewan Sumber
Daya Air Nasional.
Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi
dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengelola sumber
daya air sesuai dengan kewenangannya.
Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidro-geologi
dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.
PENGELOLAAN DAS
1. TEKNO-EKONOMI, PENDEKATAN ‘BISNIS’ DALAM PENGELOLAAN AIR
Merupakan penedekatan berdasarkan persediaan air yang dikelola secara
sentralistis, terutama dengan mengandalkan bendungan-bendungan besar dan system
pembagian air. Pendekatan ini menangani pembangunan sumber daya air dengan
teknologi pengolahan air dan digabung dengan pertimbangan efisiensi ekonomi.
Pembahasan mengenai air terbatas hanya pada kalangan insinyur dan para pembuat
kebijakan ekonomi. Proposal proyek untuk pengembangan sumber daya air berdasarkan
model statistic dan disusun hanya untuk memuaskan aspirasi politik dan social-ekonomi
para politisi.
Pendekatan tekno-ekonomi hanya memerhatikan persediaan air. Metodologi
pendekatan tekno-ekonomi terpusat pada cara membendung atau menyalurkan serta
mengalirkan air dalam volume besar dengan ongkos yang sekecil mungkin. Air dialirkan
dari lereng-lereng gunung dan dikumpulkan di reservoir-reservoir besar di balik
bendungan-bendungan. Darisitu kemudian air dialirkan melalui beberapa kanal kedaerah
perkotaan, industri dan untuk irigasi intensifyang mengairin lahan pertanian di daerah
tertentuyang berada di antara kanal dengan aliran sungai al-ami. Selain beberapa fungsi
di atas, fungsi lain yangdipandang penting dari bendungan-bendungan ituadalah untuk
Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).Pemusatan dan orientasi persediaan
mengakibatkanpembagian air menjadi tidak merata.Pendekatan tekno-ekonomi banyak
digunakan dibeberapa negara, seperti India, China, Brasil, Asia Se-latan dan sebagian
besar negara-negara Afrika.
Hampir semua negara tersebut menerapkan per-encanaan dan pengembangan
sumber daya air secarasektoral. Departemen dan kementrian mereka dibe-bani dengan
tanggung jawab untuk menyediakanirigasi, persediaan air domestik ke daerah
perkotaandan pedesaan, atau menghasilkan listrik tenaga air.Masing-masing departemen
biasanya menyiapkanberbagai rencana dengan satu tujuan dan beberapa pe-kerjaan
tambahan seperti jaminan keuangan proyek.Kanal, alat penyalur, saluran-saluran pipa
penyediaair dan pembangkit listrik tenaga air direncanakandari pusat dan dioperasikan
dengan sistem komandodan kontrol hirarkis yang kaku.Meskipun sistemnya terpusat,
banyaknya otoritasdan agen pemerintah serta kurangnya hukum nasionalyang memadai
membuat negara-negara tersebut tidakmampu menyatukan berbagai kebijakan atau
strategibagi pengembangan sumber daya air.Dan meskipun tidak pernah diterima secara
for-mal, beberapa aspek seperti rehabilitasi pendudukyang dipindahkan, dampak
lingkungan dan tuntutanekosistem umumnya diperlakukan sebagai ‘unsur-un-sur lunak’,
yang tidak cukup penting bagi pembuatankeputusan yang serius.
Pendekatan tekno-ekonomi memang sesuai bagi neg-ara industrial maju, seperti
negara-negara di AmerikaUtara dan Eropa, di mana kebutuhan air dan energiterpusat
pada satu titik dan semua penggunanya ting-gal di daerah metropolitan dan sekitarnya.
Sebagaima-na analisis perencanaan, pelaksanaan dan operasion-alisasi pendekatan yang
berbasis proyek, pendekatantekno-ekonomi konvensional ini tidak sesuai untuknegara
berkembang dan negara-negara yang beradadalam masa transisi. Di negara semacam itu,
terdapatribuan desa tersebar di banyak daerah dalam lingkupsebaran yang luas dengan
pemilik tanah kecil yanghanya memiliki luas tanah kurang dari satu atau duahektar,
bahkan tak jarang mereka hidup di tengah pe-gunungan atau hutan yang sudah gundul.
Para pen-gusung pendekatan tekno-ekonomi seperti insinyurpengairan, insinyur sipil,
politisi, para petani kaya danpara industrialis, sayangnya hanya mempunyai infor-masi
terbatas mengenai pentingnya ekosistem, sertapentingnya layanan dan keterkaitan mereka
denganmasyarakat pedesaan. Tidak adanya informasi dankeengganan untuk berbaur
dengan lapisan masyara-kat bawah mengakibatkan pandangan mereka men-jadi dogmatis
dan sangat bias.Pendekatan tekno-ekonomi membuat biaya penye-baran dan pembagian
air menjadi sangat tinggi. Apa-lagi biaya pengelolaan dan pemeliharaan. Infrastruktur
pengelolaan air yang besar lebih diutamakan untukmemenuhi kebutuhan daerah
perkotaan dan membuat50 sampai 70% masyarakat pedesaan tidak mendapat-kan
pembagian air yang memadai. Penyebabnya bisakarena mereka tinggal di luar jangkauan
jaringan sal-uran air atau karena biaya yang tinggi untuk mengalir-kan air hingga ke
daerah yang jauh dan terpencil.
2. PENDEKATAN PENGELOLAAN DAS SECARA TERPADU (IRBM)
Dalam konteks inilah sistem pengelolaan air yang lainmulai dibayangkan. Dalam
proses penggalian berbagai alternatif pengelolaan air, proyek-proyek pengelolaanair
berskala besar akan tetap dijalankan, khususnya ditempat-tempat yang sesuai seperti
daerah urban dandaerah metropolitan. Namun, hampir 50% pendudukdi daerah yang
berada di luar jangkauan proyek bisa di-pastikan akan terus mengalami kekurangan air,
makan-an, serta tidak mengalami peningkatan kesejahteraandan perkembangan ekonomi.
Maka yang menjadi ciridalam setiap pendekatan baru bukanlah pembuangansistem lama
seutuhnya, tetapi terutama pelibatan ber-bagai sistem baru dalam proses pengelolaan
yang ber-tujuan untuk menghindari semakin parahnya tingkatkerawanan penduduk
miskin dan lingkungan.Pengelolaan DAS secara Terpadu (IRBM) bermula dari
Konferensi Internasional di Mar del Platapada tahun 1977. Beberapa gagasan dasar dari
konseppendekatan konvensional kedua ini bisa ditemukandalam berbagai dokumen yang
dihasilkan tiga Kon-ferensi Air Dunia, antara lain di Marrakech, Maroko(1977); Hague,
Belanda (2000) dan Kyoto-Shiga, Je-pang (2003). Selain itu juga dalam berbagai
dokumenyang dihasilkan beberapa pertemuan, antara lain sep-erti UNCED 1992, WSSD
(2002), Konferensi Air Bersih Bonn (2001) dan acara tahunan Stockholm WaterWeeks di
Stockholm, Swedia.
Asal-usul konsep IRBM
Kebutuhan pengelolaan air bersih secara menyelu-ruh telah dipelajari manusia
selama beberapa abad,dan konsep pengelolaan air bersih telah mengalamiperkembangan
yang pesat. Para ekolog memandang integrasi sebagai peng-gabungan semua sub-
ekosistem, terkait seutuhnyabersama DAS, yang berfungsi secara independen didalam
parameter fisik dan geografis. Sementara, parainsinyur sumber daya air dan departemen-
departemenpemerintah memikirkan integrasi dalam kerangkapemahaman sektoral, para
pengguna air atau berbagaidepartemen seperti, irigasi, tenaga air, persediaan airdan
kesehatan, perkembangan kota, dan budidaya perikanan darat. Selain demi kenyamanan
administratifserta koordinasi tugas dan tanggung jawab, adalahjuga karena mereka yakin
bahwa perencanaan danpengembangan semua sektor yang terkoordinasikanmelalui
diskusi dan pembuatan keputusan antarde-partemen merupakan pendekatan yang
tepat.Langkah penting menuju integrasi dimulai padaKonferensi PBB mengenai
Lingkungan dan Pemban-gunan (UNCED) pada tahun 1992 di Rio de Janeiro,Brazil,
yang menghasilkan sebuah program tindakanbertajuk Agenda 21.2Agenda tersebut
sangat mengan-jurkan pendekatan terpadu dalam pembangunan, pen-gelolaan dan
penggunaan sumber daya air. Konferensiitu menolak pendekatan sektoral dengan
menyatakan2 bahwa ‘pemisahan tanggung jawab pembangunansumber daya air di antara
badan sektoral adalah rintangan yang jauh lebih besar dalam menjalankan penge-lolaan
air terpadu daripada rintangan yang diperki-rakan sebelumnya’. Konferensi ini
merekomendasikanagar semua pemerintahan mengintegrasikan semuarencana dan
program sektoral yang terkait dengan airdalam kerangka kebijakan sosial dan ekonomi
nasionalmereka masing-masing. Pendekatan secara sektoral inimerupakan tindakan yang
mendapat perhatian besarpada tahun 1990an dan setelahnya.
Agenda 21 mengusulkan bahwa pengelolaan air harus melayani berbagai
pengguna dan tujuan, ini berartimengintegrasikan berbagai kebutuhan untuk minumdan
persediaan dan sanitasi domestik dengan berbagaikebutuhan pertanian, budidaya
perikanan, pembangu-nan industri dan perkotaan, pembangkit listrik tenagaair,
transportasi dan rekreasi air. Berbagai perubahanyang direkomendasikan Agenda 21 tentu
saja berten-tangan secara tajam dengan kerangka sentralistis danbirokratis yang
digunakan sebelumnya. Agenda 21menuntut perubahan dalam administrasi sumber
dayaair, termasuk menciptakan ruang dialog bagi parastakeholder, pelibatan organisasi
masyarakat sipil danmasyarakat setempat di dalam berbagai macam
badanpembuatkeputusandanuntukmenetapkanmekanismepenyelesaian konflik secara
terbuka serta menanggapiberbagai macam keluhan. Semua kegiatan tersebut ha-rus
dikerjakan dalam sebuah kerangka legal yang kom-prehensif untuk mendukung integrasi
berbagai sektoryang sebelumnya tidak saling terkait.
Kebutuhan pengelolaan air secara berkelanjutantelah ditegaskan ulang di dalam
beberapa konvensi internasional. Yang paling akhir adalah MilleniumDevelopment Goal
(MDG) PBB poin 7 yang mengi-kutsertakan akses berkelanjutan pada air minum
yangaman sebagai salah satu tujuan MDG poin 7 dalam‘Menjamin Kelestarian
Lingkungan’ pada tahun 2015.Dengan memasukkan isu air minum di bawah
MDGlingkungan, PBB mengakui keterkaitan antara sistemalami dan pelayanan dasar.
Perhatian yang lebih besar atas pengelolaan air se-cara berkelanjutan membuka
kesempatan untuk mulaimemikirkan cara-cara baru dalam pengelolaan DAS.Berbagai
organisasi bantuan internasional memikirkanulang kebijakan-kebijakan mereka mengenai
air danmenekankan pengembangan berbagai prinsip yangmencerminkan nilai lingkungan,
sosial, dan budaya.
Pandangan-pandangan tersebut merupakan pen-gakuan atas prinsip dasar
penghormatan terhadapkeutuhan ekosistem. Pemeliharaan aliran ekologisdengan tepat
dan menjaga kualitas air bersih sangatlahpenting. Hal ini berangkat dari gagasan bahwa
tidakada perbedaan mendasar antara usaha pemeliharaankesehatan dan sanitasi manusia
dengan pemeliharaankeutuhan ekologi. Perlindungan terhadap lembaga-lembaga yang
mengurusi air (baik yang buatan danalami) sebagai suatu sistem dukungan hidup yang
me-nyeluruh, diharapkan dapat memberikan dasar bagisistem pengelolaan air yang
lestari.
IRBM dalam praktik
Integrasi yang direkomendasikan oleh Agenda 21 ker-ap kali dihambat oleh
kepentingan politik, keruwetanhubungan antardepartemen dalam sebuah pemerin-tahan,
serta proses birokrasi dan korupsi. Hal-hal itu dengan sendirinya menghalangi perubahan
sikap yangdituntut untuk mencapai kelestarian ekologis dan ke-adilan sosial. Sebagian
besar negara cenderung untukmelanjutkan pendekatan tekno-ekonomi.
Meskipun demikian, beberapa negara telah mengi-kuti rekomendasi Agenda 21
dan mulai menerapkanPengelolaan Sumber Daya Air Terpadu (IWRM: Inte-grated Water
Resource Management) dan IRBM (Integrated River Basin Management) pada tingkat
opera-sional. Proses integrasi antara berbagai kebutuhan airbiasanya mulai berjalan
ketika ada kehendak politikyang mendukungnya, baik oleh pemerintah sendiriatau oleh
masyarakat.
Dewasa ini semakin banyak kelompok kepentin-gan yang menyadari keuntungan
timbal balik yangsangat besar yang didapat dari integrasi. Mereka se-makin menyadari
bahwa proses perundingan, diskusidan perdebatan, membuat para stakeholder mendapat-
kan banyak pembelajaran. Selain itu, jika proses-pros-es tersebut telah sering digunakan,
berbagai masalahyang rumit seperti pembagian air yang adil, peng-hilangan monopoli
atau hak pengambilalihan, surplusatau defisit ketersediaan air, serta tindakan
antisipasidan perencanaan menghadapi kekeringan atau banjir,dapat diselesaikan dengan
mudah.
Mendefinisikan IRBM
Seiring dengan semakin populernya pendekatan terpadu, IRBM memiliki semakin
banyak definisi. Seka-lipun demikian, semua definisi mengenai IRBM me-nyarankan
bahwa kekuatan pendorong kemunculansuatu strategi alternatif bagi pengembangan
sumberdaya adalah keprihatinan akan kelestarian lingkungan, khususnya hubungan
antara kesehatan ekosistem den-gan kesejahteraan manusia.Untuk memperjelas analisis
dan rekomendasi yangdikemukakan dalam buku ini, kita akan menggunakandefinisi yang
digunakan oleh Afrika Selatan sebagaidasar atas kebijakan air nasional dan kerangka
hukummereka:
IRBM merupakan ‘sebuah falsafah, proses dan sekaligussebuah
strategi pelaksanaan untuk mencapai keseimban-gan yang
lestari antara penggunaan dan perlindungansemua sumber
daya lingkungan di suatu daerah tangka-pan air, dan untuk
mengembangkan suatu masyarakatyang lestari melalui
hubungan kemitraan antara parastakeholder, masyarakat dan
pemerintah dalam suatuproses pengelolaan’
Selain IRBM, beberapa bagian dalam buku ini jugamenyebut IWRM (Integrated Water
Resource Manage-ment). Keduanya memiliki pengertian masing-masing.IWRM
mencakup bidang yang lebih luas, termasukpengelolaan semua sumber daya air secara
terpadu didalam sebuah negara atau daerah, dan mensyaratkanbeberapa hal berikut ini:
• Kaitan antara pengelolaan tanah secara umum danhutan
• Sebuah struktur hukum, kebijakan, dan proseduryang umum dan konsisten, di dalam
semua DAS disebuah negara;
• Sebuah kerangka institusional yang terdiri dari parabadan pelaksanaan, yang melintasi
sekat antara ke-menterian, badan-badan lainnya dan DAS;
• Otoritas, lembaga-lembaga dan pengadilan untukmenyelesaikan berbagai bentuk
perselisihan, baikdi dalam atau antar-DAS;
• Perencanaan negara untuk mengalokasikan sumberdaya antara unit-unit administratif
dan/atau dae-rah cabang DAS, serta lembaga akademis dan pene-litian.
Sekalipun memiliki banyak definisi, IRBM memilikiserangkaian prinsip penuntun umum
seperti:
A. Pengembangan air harus mengacu pada prinsipekologi, dengan melakukan penilaian
dan pengin-tegrasian mata rantai antara proses dan aktivitaspengembangan air yang
menyebabkan berbagai pe-rubahan fisik dan ekologis di daerah tangkapan air;
B. Tidak ada pendekatan pengelolaan yang lestaritanpa partisipasi aktif dalam pembuatan
keputusandari semua pengguna air. Partisipasi aktif pengguna air akan membuat
pendekatan pengelolaanyang lestari mencapai hasil yang dapat dipahamidan diterima
semua stakeholder serta penggunaandan perlindungan yang lestari atas sumber-
sumberdaya air.
C. Partisipasi penuh kaum perempuan, baik secaraformal maupun informal, adalah hal
penting dalampengelolaan yang adil dan lestari. Selain itu, par-tisipasi penuh kaum
perempuan, diperlukan baikdalam saat pengelolaan, perencanaan, konservasiserta
penggunaan sumber daya air.
Meskipun pendekatan integrasi banyak dibicarakan,pertumbuhan ekonomi dan
teknologi tetap menjadifaktor yang dominan dalam pengelolaan air dan dalamproses
pengambilan keputusan mengenai pengelolaanair. Untuk itu, penting untuk menyelidiki
bagaima-na sebenarnya pendekatan IRBM diterapkan ketikapendekatan itu mulai banyak
digunakan.
Ketidaktepatan IRBM Konvensional
RBO (River Basin Organisations-Organisasi DAS) yang bertindak sebagai badan
yang mengoordinasikan IRBM,cenderung dimonopoli oleh berbagai departemen
pemerintah tanpa melibatkan masyarakat sipil. Pemerintah biasanya baru melakukan
”konsultasi” dengan organisasi-organisasi rakyat dan LSM pada tahap akhirsebuah
proses. Proses yang “setengah hati” itu dengansendirinya tidak dapat disebut sebagai
sebuah nego-siasi yang terbuka dan transparan. Jadi, meskipun me-nyatakan diri sebagai
pendekatan terpadu, pendekatanIRBM yang konvensional lebih sering menjadi
ruangkoordinasi para wakil teknokrat di mana konsultasitingkat tinggi itu tidak
melibatkan masyarakat.
IRBM tetap ditandai oleh pendekatan yang sen-tralistis berdasar pada model-
model hidrologi dan in-tervensi berskala besar dalam sistem air. Beberapa pa-rameter
rancangan awal ditetapkan oleh para insinyurhidrologi dan ditujukan untuk memuaskan
permintaanakan kesejahteraan ekonomi dan kemajuan teknologi.Partisipasi lokal baik di
daerah perkotaan dan pede-saan tetap terbatas pada konsultasi kebijakan dan ran-cangan
proyek yang baru dilakukan di tahap akhir.
Pembuatan keputusan dalam IRBM konvension-al tidak memberi kesempatan
bagi sebagian besarpenduduk DAS untuk ikut merundingkan berbagaipilihan pengelolaan
air alternatif. Masyarakat miskinmasih dilihat sebagai masalah yang harus
ditangani,ketimbang sebagai aktor kunci dalam proses pemeca-han masalah.
Perhatian utama IRBM konvensional masih tetapmenekankan pembangunan
berskala besar di DASdan ‘berbasis persediaan’. Dengan sendirinya penge-lolaan air
tetap menjadi proyek mahal yang menuntutinvestasi besar dan membuat penghasilan
pemerintahterkuras untuk biaya perencanaan, pelaksanaan danpemeliharaan. Pada
akhirnya pengelolaan air den-gan cara tersebut membuat masyarakat kecil semakinmiskin
dan tidak bisa mendapat manfaat dari sumberdaya alam di sekitar mereka.
Meskipun rancangan terakhir dan pelaksanaan proyekmengintegrasikan banyak
sektor yang sebelumnya ter-pisah-pisah pada tingkat makro, IRBM konvensionaltetap
saja bertentangan dengan tujuan pembangunanyang lestari dan berkeadilan sosial.
Pengelolaan airyang dijalankan dengan IRBM konvensional akan ter-us memberikan
hasil yang sangat besar bagi sebagiankecil orang dan memperparah kemiskinan
sebagianbesar masyarakat.
Kesimpulan: Menimbang IRBM Konvensional
Berbagai proyek ‘terpadu’ yang sentralistis menghasil-kan keuntungan bagi
masyarakat perkotaan dan pede-saan tertentu. Proyek yang terpadu dan
sentralistisberpotensi untuk melibatkan lebih banyak stakeholderdibandingkan
pendekatan tekno-ekonomi. Di bebera-pa tempat, proyek yang terpadu dan sentralistis
me-ningkatkan produksi pangan dan tingkat ketersediaanair. Pada awalnya pendekatan
IRBM dirancang seb-agai suatu langkah menuju pendekatan yang menyelu-ruh terhadap
pengembangan sumber daya air denganmempertimbangkan keutuhan ekologis dan kon-
tekssosio-ekonomi wilayah setempat. Namun pengalaman menunjukkan bahwa
pendekatan integrasi tidakmampu sepenuhnya merubah pola proyek dan dengan
sendirinya tidak pernah mencapai tingkat bagian DASatau daerah tangkapan air yang
berskala kecil. Keter-libatan warga lokal secara aktif dan berlanjut masih ti-dak dianggap
sebagai hal yang penting.
PELESTARIAN SUMBER DAYA TANAH DAN AIR
Air Permukaan
Yang termasuk air permukaan meliputi air, sungai (rivers), saluran (streams), sumber (springs),
danau dan waduk. Jumlah air permukaan diperkirakan hanya 0,35 juta km3 atau hanya sekitar
satu persen dari air tawar yang ada di bumi. Air permukaan berasal dari aliran langsung air
hujan, lelehan salju, dan aliran yang berasal dari tanah.
Sebelum aliran air hujan langsung atau aliran permukaan (surface run off) terjadi, hujan terlebih
dahulu memenuhi kebutuhan penguapan, intersepsi, infiltrasi, simpanan permukaan, penahanan
permukaan, dan penahanan saluran.
Selama peristiwa hujan, sebagian air hujan ditahan oleh tanaman sebelum mencapai permukaan
bumi (interception). Air ini sebagian pada akhirnya akan jatuh ke bumi dan sebagian akan
menguap. Pada kawasan hutan yang lebat, sebagian besar hujan ditangkap oleh dedaunan dan
ranting. Jika kapasitas dedaunan sudah penuh, air akan turun melalui cabang batang pohon dan
menetas ke bawah (Brown and Barker, 1970, Regerson and Byrnes, 1968: Helvey, 1967). Jumlah
air yang tertahan oleh hutan lebat berkisar antara 8 sampai 45 % dari total hujan. Pada hutan
kayu campuran, besarnyaintersepsi rata-rata sebesar 20% (Trrimble and Weitzmen, 1954).
Laju intersepsi terbesar terjadi pada awal kejadian hujan dan menurun secara eksponensial
terhadap waktu. Jika hujan yang terjadi pendek dan tidak deras, sebagian besar air hujan tertahan
oleh tanaman. Sebaliknya jika hujannya lama dan lebat, hanya sebagian kecil yang tertahan oleh
tanaman.
Hujan yang mencapai permukaan bumi sebagian meresap ke dalam tanah yang porous. Kapasitas
infiltrasi bervariasi tidak hanya dari jenis tanah yang satu dengan lainnya tapi juga berbeda untuk
kondisi kering dan lembab pada tanah yang sama. Untuk tanah yang kondisi awalnya kering,
kapasitas infiltrasinya tinggi.
Jika intensitas hujan lebih rendah dari kapasitas infiltrasi konstan, semua hujan yang mencapai
permukaan bumi akan terinfiltrasi. Jika intensitas hujan lebih besar dari kapasitas infiltrasi
konstan tetapi lebih kecil dari kapasitas infiltrasi awal, pada saat mulai hujan semua air akan
terinfiltrasi, tetapi setelah laju infiltrasi turun dibawah intensitas hujan, sisa air hujan akan tetap
di atas permukaan tanah.
Jadi aliran permukaan akan terjadi hanya jika intensitas hujan lebih tinggi dari laju infiltrasi, dan
kapasitas depresi sudah terisi. Setelah lju infiltrasi terpenuhi, air mulai mengisi cekungan-
cekungan di permukaan tanah. Begitu cekungan-cekungan terisi, aliran permukaan mulai terjadi.
Besar kecilnya aliran permukaan dipengaruhi oleh banyak factor yang dapat dikelompokan
menjadi 2 yaitu factor-faktor yang berkaitan dengan karakteristik daerah aliran sungai (DAS).
Parameter hujan yang berpengaruh terhadap aliran permukaan meliputi intensitas, waktu atau
durasi, dan penyebaran hujan. Intensitas hujan yaitu kedalaman air hujan per satuan waktu tidak
dapat dihitung terpisah dengan durasi hujan. Tinggi curah hujan yang sama yang terjadi dalam 2
durasi yang berbeda akan menghasilkan aliran permukaan yang berbeda. Hujan dengan itensitas
tinggi akan menghasilkan laju dan total volume aliran permukaan yang lebih besar dibandingkan
dengan hujan yang kurang intensif untuk total kedalaman yang sama. Hal ini terjadi karena hujan
dengan intensitas tinggi dapat mengakibatkan laju infiltrasi terlampaui dengan selisih yang
cukup besar dibandingkan dengan hujan yang kurang intensif.
Durasi hujan berkaitan langsung dengan total volume aliran permukaan. Sebagaimana
diungkapkan sebelumnya, bahwa laju infiltrasi pada suatu kejadian hujan akan menurun sejalan
dengan bertambahnya waktu. Oleh karena itu hujan dengan durasi singkat tidak banyak
menghasilkan aliran permukaan. Hujan dengan intensitas yang sama dengan durasi yang lebih
lama akan menghasilkan total volume aliran permukaan yang lebih besar.
Laju dan volume aliran permukaan dari suatu DAS akan mencapai harga terbesar jika semua
bagian DAS yang bersangkutan member kontribusi terhadap aliran. Dengan kata lain, bahwa laju
dan volume aliran permukaan dipengaruhi oleh penyebaran hujan. Hujan tersebar merasa pada
seluruh DAS akan menghasilkan laju dan volume aliran permukaan yang lebih besar
dibandingkan hujan yang tidak merata untuk intensitas yang sama.
Karakteristik DAS yang berpengaruh besar pada aliran permukaan meliputi luas dan bentuk
DAS, topografi dan tata guna lahan.
1. Luas dan bentuk DAS
Laju dan volume aliran permukaan makin bertambah besar dengan bertambahnya luas
DAS. Akan tetapi apabila aliran permukaan tidak dinyatakan sebagai jumlah total dari
DAS melainkan sebagai laju dan volume per satuan luas, besarnya akan berkurang
dengan bertambahnya luasnya DAS. Ini berkaitan dengan waktu yang diperlukan oleh air
untuk mengalir dari titik terjauh sampai ke titik control (waktu konsentrasi), dan juga
penyebaran atau intensitas hujan.
Pengaruh bentuk DAS terhadap aliran permukaan dapat ditunjukkan dengan
memperhatikan hidrograf-hidrograf yang terjadi pada dua buah DAS yang bentuknya
berbeda namun mempunyai luas yang sama dan menerima hujan dengan intansitas yang
sama. Bentuk DAS memanjang dan sempit cenderung menghasilkan laju aliran
permukaan yang lebih kecil dibandingkan dengan DAS yang berbentuk melebar atau
meligkar. Hal ini terjadi karena waktu konsentrasi DAS yang memanjang lebih lama
dibandingkan dengan DAS yang melebar, sehingga terjadinya konsentrasiair di titik
control lebih lambat yang berpengaruh pada laju dan volume aliran permukaan. Faktor
bentuk juga dapat berpengaruh pada aliran permukaan apabila hujan yang terjadi tidak
serentak di seluruh DAS, tetapi bergerak dari ujung yang satu ke ujung lainnya, misalnya
dari hilir ke hulu DAS. Pada DAS memanjang laju aliran akan lebih kecil karena aliran
permukaan akibat hujan di hulu belum memberikan kontribusi pada titik control ketika
aliran permukaan dari hujan di hilir telah habis, atau mengecil. Sebaliknya pada DAS
melebar, datangnya aliran permukaan dari semua titik di DAS tidak terpaut banyak,
artinya air dari hulu sudah tiba sebelum aliran dari hilir mengecil/habis.
2. Topografi
Tampakan rupa muka bumi atau topografi aeperti kemiringan lahan, keadaan dan
kerapatan parit dan/atau saluran, dan bentuk-bentuk cekungan lainnya mempunyai
pengaruh pada laju dan volume aliran permukaan. DAS dengan kemiringan curam
disertai parit atau saluran yang rapat akan menghasilkan laju dan volume aliran
permukaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan DAS yang landai dengan parit yang
jarang dan adanya cekungan-cekungan. Pengaruh kerapatan parit, yaitu panjang parit per
satuan luas DAS, pada aliran permukaan adalah memperpendek waktu konsentrasi
sehingga memperbesar laju aliran permukaan.