pelaksanaan tugas dan fungsi kantor wilayah direktorat
TRANSCRIPT
Assalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera bagi kita semua.
Puji syukur perlu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya maka
Kajian Fiskal Regional Tahun 2020 dapat disusun dan diselesaikan
tepat waktu.
Kajian Fiskal Regional merupakan salah satu output dari
pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan
di daerah sebagai Pengelola Fiskal. Kajian Fiskal Regional
adalah analisis yang menghubungkan implementasi kebijakan
fiskal dengan perkembangan indikator makro ekonomi.
Tematik KFR Tahun 2020 adalah pemanfaatan anggaran hasil
refocusing atau realokasi APBD tingkat provinsi untuk program
PC-PEN di daerah. Kajian Fiskal Regional Jawa Timur Tahun 2020
disusun berdasarkan data yang bersumber dari BPS Provinsi
Jawa Timur, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Jawa Timur,
dan Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan
di Provinsi Jawa Timur, media massa dan sumber-sumber
lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.
Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, khususnya
Pemerintah Daerah se-Jawa Timur, Badan Statistik Provinsi Jawa Timur,
dan Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Timur
atas data dan informasi yang telah diberikan. Kami menyadari
bahwa dalam penyusunan kajian ini masih terdapat kekurangan,
oleh karena itu kami mengharapkan masukan dari semua pihak
untuk perbaikan penyusunan Kajian Fiskal Regional periode mendatang.
Harapan kami, semoga Kajian Fiskal Regional Provinsi Jawa Timur
Tahun 2020 menjadi media informasi yang bernilai strategis
dan memberikan manfaat kepada mitra kerja dan para pemangku
kepentingan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
Wassalamu ‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Surabaya, 26 Februari 2021
Kepala Kantor Wilayah
Dedi Sopandi
KATA PENGANTAR
2.1. INDIKATOR EKONOMI MAKRO FUNDAMENTAL 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto 2.1.2. Suku Bunga 2.1.3. Inflasi 2.1.4. Nilai Tukar 2.2. INDIKATOR KESEJAHTERAAN 2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2.2.2. Tingkat Kemiskinan 2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini) 2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran 2.2.5. Nilai Tukar Petani (NTP) 2.2.6. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2.3. EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN REGIONAL
SASARAN PEMBANGUNANDAN TANTANGAN DAERAHbab i
1.1. PENDAHULUAN 1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH1.2.1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 1.2.2. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 1.3. TANTANGAN DAERAH1.3.1. Tantangan Ekonomi Daerah 1.3.2. Tantangan Sosial Kependudukan 1.3.3. Tantangan Geografis Wilayah 1.3.4. Tantangan Daerah Sebagai Dampak COVID-19
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR DAFTAR GRAFIK DAFTAR LAMPIRAN RINGKASAN EKSEKUTIF DASHBOARD MAKRO-FISKAL REGIONAL
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL bab Ii
1
11
DAFTAR ISI
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONALbab IIi
3.1. APBN TINGKAT PROVINSI
3.2. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL 3.2.1. Penerimaan Perpajakan 3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak 3.2.3. Penerimaan Hibah
3.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL
3.4. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA 3.4.1. Dana Transfer Umum 3.4.2. Dana Transfer Khusus 3.4.3. Dana Desa 3.4.4. Dana Insentif Daerah, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan
3.5. ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL 3.5.1. Arus Kas Masuk (Penerimaan Negara) 3.5.2. Arus Kas Keluar (Belanja dan TKDD) 3.5.3. Surplus/Defisit
3.6. PENGELOLAAN BLU PUSAT 3.7. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT 3.7.1. Penerusan Pinjaman 3.7.2. Kredit Program
3.8.1. Mandatory Spending di Daerah 3.8.2. Belanja Sektor Pendidikan 3.8.3. Belanja Sektor Kesehatan 3.8.4. Belanja Infrastruktur
3.8. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA WAJIB (MANDATORY SPENDING) DAN BELANJA INFRASTRUKTUR PUSAT DI DAERAH
34
DAFTAR ISI
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBDbab IV
4.1. APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA)
4.2. PENDAPATAN DAERAH 4.2.1. Dana Transfer/Perimbangan 4.2.2. Pendapatan Asli Daerah 4.2.3. Pendapatan Lain-Lain 4.3. BELANJA DAERAH 4.4. PERKEMBANGAN BLU DAERAH 4.5. SURPLUS/DEFISIT APBD 4.6. PEMBIAYAAN 4.7. ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 4.7.1. Analisis Kapasitas Fiskal Daerah
4.8. PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH 4.8.1. Belanja Daerah Sektor Pendidikan 4.8.2. Belanja Daerah Sektor Kesehatan 4.8.3. Belanja Infrastruktur Daerah
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
bab V
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN 5.2. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN 5.3. BELANJA KONSOLIDASIAN 5.4. SURPLUS/DEFISIT KONSOLIDASIAN 5.5. ANALISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT
74
59
DAFTAR ISI
KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMI SERTA TANTANGAN FISKAL REGIONALbab VI
6.1. SEKTOR UNGGULAN DAERAH
6.2. SEKTOR POTENSIAL DAERAH
6.3. TANTANGAN FISKAL REGIONAL DALAM MENDORONG POTENSI EKONOMI DAERAH
ANALISIS TEMATIK bab VII
PENUTUP bab VII
1.1. KESIMPULAN
1.2. REKOMENDASI
daftar pustaka
84
103
110
ANALISIS TEMATIK : PROGRAM PENANGGULANGAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI REGIONAL PEMPROV JAWA TIMUR
Indonesian Treasury
RINGKASAN EKSEKUTIF
Provinsi Jawa Timur memiliki luas wilayah 47.799,75 km2, atau 36,75 persen dari luas
pulau Jawa, Jawa Timur merupakan provinsi dengan wilayah terluas di Pulau Jawa.
Jawa Timur terbagi menjadi dua bagian utama yaitu Jawa Timur Daratan (± 90 persen)
dan Pulau Madura (± 10 persen). Secara administratif Jawa Timur terdiri atas 29
Kabupaten dan 9 Kota, 666 Kecanatan, 777 Kelurahan dan 7.724 desa atau dengan
total Kelurahan/Desa sebanyak 8.501. Disamping itu pulau-pulau kecil juga dimiliki Jawa
Timur sebanyak 445 buah pulau yang tersebar di seluruh Kabupaten. Adapun jumlah
penduduk Jawa Timur berdasarkan sensus tahun 2020 adalah sebanyak 40.665.696
jiwa.
Terdapat beberapa cluster daerah dengan karakteristik, adat istiadat, dan pola sosial
yang berbeda. Sebagai contoh pada cluster Mataraman, dimana sektor pertanian lebih
menonjol, berbeda dengan cluster Industri yang lebih banyak atau daerah tapal kuda
yang juga banyak mendukung sektor perikanan tangkap. Pada wilayah Madura sendiri
lebih terkenal dengan tambak garam dan perikanan.
Tema RKPD tahun 2020 Provinsi Jawa Timur adalah “Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualias dan Berdaya Saing”.
Dengan prioritas Pembangunan antara lain : Pembangunan Manusia melalui
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan;
Pemerataan Pembangunan dan Penguatan Konektivitas serta Manajemen
Kebencanaan; Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah
Ekonomi dan Pariwisata; Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Kerja;
Peningkatan Ketahanan Pangan; Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian
Lingkungan Hidup; dan Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban.
Tantangan pemerintah baik pusat dan daerah di Jawa Timur adalah bagaimana
meningkatkan IPM rata-rata yang sampai dengan saat ini masih berkisar pada angka
71,71 pada tahun 2020, berada di bawah IPM nasional sebesar 71,94. Meski pada
angka tersebut masuk dalam kategori “tinggi” masih banyak daerah (Kabupaten) yang
berada dibawah angka 70 (dalam kategori rendah). Tantangan lain dalam sosial
kependudukan adalah bagaimana menurunkan tingkat pengangguran, dimana saat ini
TPT di Jawa Timur berada pada angka 5,84 persen dari seluruh angkatan kerja.
Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami perlambatan jika
dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya, yang selalu di atas
pertumbuhan nasional, hal ini sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Perlambatan
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tersebut terjadi karena adanya penurunan tajam
pada sektor ekspor, jasa, khususnya pariwisata, konsumsi non-makanan, dan investasi.
Adapun sektor yang paling terdampak terjadi di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran
(PHR), sektor Industri Pengolahan, Sektor Konstruksi, dan sub-sektor transportasi.
Sementara itu sektor Pertanian juga mengalami perlambatan akibat adanya gangguan
cuaca yang mempengaruhi produksi hasil pertanian.
Perekonomian Jawa Timur tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen, lebih
rendah 0,32 persen dari kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Jika diukur
berdasarkan PDRB ADHB mencapai Rp2.229,46 triliun. Sumbangsih tertinggi terhadap
PDRB Jawa Timur tahun 2020 diberikan oleh komponen konsumsi rumah tangga
sebesar Rp 963.365,95 miliar. Kontribusi terbesar kedua berada pada komponen
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar Rp 433.640,51 miliar. Selain itu,
komponen ekspor luar negeri juga memberikan kontribusi besar mencapai Rp
230.202,74 miliar.
Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha Tahun 2020 didominasi
oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Lapangan Usaha Industri Pengolahan dengan
kontribusi sebesar 30,69 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor sebesar 17,92 persen, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
sebesar 11,90 persen. Kontraksi terdalam yang diakibatkan pandemi Covid-19 tahun
2020 dialami oleh sektor Jasa Lainnya sebesar 13,8 persen, disusul sektor Transportasi
dan Pergudangan sebesar 11,16 persen, Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makanan
sebesar 8,87 persen, dan Jas Perusahaan sebesar 7,22 persen
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur pada bulan Desember 2020 sebesar 100,80,
mengalami penurunan 2,43 persen jika dibandingkan bulan Desember 2019 sebesar
103,32 (y-on-y). Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada bulan Desember 2020 sebesar 100,80;
juga mengalami penurunan 1,79 persen jika dibandingkan bulan Desember 2019
sebesar 98,01 (y-on-y). Penurunan ini disebabkan karena indeks harga yang dibayar
petani dan nelayan mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima
petani.
Persentase penduduk miskin tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 11,46 dari
11,09 persen di tahun 2019. Persentase kemiskinan di Jawa Timur juga jauh lebih tinggi
dari persentase kemiskinan nasional sebesar 10,19 persen. Tingkat Pengangguran
Terbuka sebesar 5,84 persen, tercatat mencapai 466,02 ribu orang, mengalami
kenaikan 2,02 persen. Dengan pendapatan per kapita Jatim mencapai Rp57,55 juta,
tingkat ketimpangan (Gini rasio) Jawa Timur berada di level sedang (0,364). Inflasi yang
cukup rendah di tahun 2020 sebesar 1,44 menandakan kelesuan ekonomi dan
penurunan daya beli masyarakat di Jawa Timur.
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp124,55
Triliun, turun 7,47 % dari tahun 2019 yang mencapai Rp135,02 Triliun. Capaian Realisasi
Belanja Negara tahun 2020 sebesar 96,78 persen dari alokasi, naik 2,07 persen dari
tahun 2019. Capaian realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalu Satker Vertikal sebesar
94,21 persen, naik 2,23 persen dari tahun 2019. Sedangkan realisasi TKDD sebesar
98,46 persen, naik 1,99 persen dari tahun 2019.
Target Pendapatan Negara dan Hibah Pemerintah Pusat Tahun 2020 di Provinsi Jawa
Timur ditetapkan sebesar Rp198,51 triliun. Target tahun 2020 tersebut turun 1,95 persen
dari target Penerimaan Negara dan Hibah Tahun 2019 sebesar Rp217,01 triliun.
Capaian Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 sebesar Rp187,08 triliun
atau 94,24 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut lebih rendah 1,95
persen dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 95,07 persen.
Konsolidasi APBD Pemda Se-Jawa Timur mengalami penurunan, baik pada pagu
alokasi maupun realisasi. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 98,46 persen,
sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar 88,42 persen sehingga terjadi Defisit
sebesar Rp1,07 triliun. Defisit tersebut dibiayai dari SILPA tahun 2019, sehingga saldo
SILPA konsolidasian Jawa Timur tahun 2020 mencapai Rp17,52 triliun. Selama tiga
tahun bertutut-turut SILPA konsolidasian Jawa Timur mencapai lebih dari 15 persen
Belanja Daerah. Surplus anggaran konsolidasian yang berturut-turut, kiranya perlu
diambil kebijakan untuk mengoptimalkannya untuk pembangunan daerah dan
kesejahteraan masyarakat. Selain itu pembenahan pada sisi perencanaan dan rencana
penarikan dana untuk meminimalisir mismatch kas.
Dalam LRA Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah di Jawa Timur tahun 2020,
Pendapatan Konsolidasian mencapai Rp224,95 triliun atau 97.01 persen dari Target
Konsolidasian. Pendapatan tersebut turun Rp22,58 triliun dari tahun 2019 yang
mencapai Rp247,46 triliun. Pendapatan tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif
sebesar 9,10 persen. Disisi Belanja Konsolidasian, pada tahun 2020 realisasi mencapai
Rp150,01 triliun atau 90,87 persen dari Pagu Konsolidasian sebesar Rp165,08 triliun.
Realisasi tahun 2020 juga tumbuh negatif sebesar 16,34 persen jika dibandingkan tahun
2019 yang mencapai Rp179,91 triliun. Penurunan belanja pada tahun 2020 yang cukup
tajam mengakibatkan Surplus Anggaran Kondolidasin sebesar 74,94 triliun.
Pembiayaan didaerah Jawa Timur hanya dilakukan oleh Pemda, sedangkan
pembiayaan oleh Pemerintah Pusat tercatat di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian
Pembiayaan Netto tahun 2020 mencapai Rp18,59 triliun, naik sebesar 0,69 persen
dibandingkan tahun 2019 yang mencapai Rp18,46 triliun. Kondisi tersebut,
menghasilkan SILPA Konsolidasin yang bertambah besar mencapai Rp93,53 triliun. Hal
ini menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Timur masih menjadi penyumbang penerimaan
cukup besar secara nasional walaupun masih kalah dengan di wilayah DKI Jakarta.
Berdasarkan hasil tipologi klassen, Prov. Jawa Timur memliki beberapa sektor unggulan
yaitu (1) Industri Pengolahan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dan tertingi dalam Perekonomian
Jawa Timur,dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yaitu 2015 sebesar
29,28%, 2016 sebesar 28,92%; 2017 sebesar 29,03%, 2018 sebesar 29,73 %, 2019
sebesar 30,24 % dan 2020 sebesar 30,34 %. Selain sebagai penopang perekonomian,
Industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja.
Untuk menjaga performa perekonomian Jawa Timur agar terus tumbuh dan meningkat
di tahun 2021, maka pertumbuhan industri pengolahan harus dijaga agar selalu diatas
pertumbuhan ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan.
Posisi geografis Jawa Timur yang sangat strategis sebagai penghubung antara
Indonesia Barat dan Indonesia Timur menjadi modal pendorong kegiatan ekonomi
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
Sektor ini memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur
dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Besarnya jumlah penduduk
juga menjadi salah satu faktor pendukung besarnya kegiatan perdagangan di Jawa
Timur.
Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Jawa Timur, yang
patut menjadi perhatian besaran kontribusinya jika menggunakan referensi PDB
nasional dengan menggunakan pendekatan pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum dalam PDRB. Selama kurun waktu 2020 share PDRB sektor pariwisata
pada Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum adalah 5,58 persen, dengan
menyerap tenaga kerja sebanyak 1,51 juta pekerja. Perkembangan pariwisata suatu
daerah akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi wilayahnya. Hal ini dapat
terjadi karena pariwisata menciptakan permintaan, baik permintaan konsumsi maupun
permintaan investasi, yang pada akhirnya memunculkan berbagai multiplier effect atau
efek pengganda dalam bentuk kegiatan produksi barang dan jasa, baik barang konsumsi
maupun barang modal.
Dengan tingkat penganguran di atas rata-rata nasional, diperlukan intervensi kebijakan
oleh Pemerintah Pusat untuk mencipatakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja di
Jawa Timur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah Menengah Kejuruan
(SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lain, sehingga perlu dorongan
Pemerintah Pusat untuk menyediakan/menyalurkan lulusan SMK kepada dunia usaha
baik di luar provinsi Jawa Timur maupun ke Luar Negeri. Selain itu anggaran di
Kementerian/Lembaga yang membawahi ketanagakerjaan dapat dialokasikan lebih di
Provinsi Jawa Timur.
Sebagai salah satu lumbung Nasional, sektor pertanian di Jawa Timur menyumbangkan
kenaikan lapangan pekerjaan. Hal ini menunjukkan, sektor pertanian cukup tahan
terhadap hantaman Pandemi Covid-19 dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Dengan
demikian Pemerintah Pusat dapat mengalokasikan dana tambahan di sektor pertanian
untuk penyuluhan, pelatihan dan pendidikan serta dengan terus mengoptimalkan SDM
Pertanian untuk menggenjot produksi dan produktivitas, sehingga menyediakan
lapangan pekerjaan lebih besar. Fasilitas ekspor produk pertanian juga perlu untuk
diberikan insentif, diharapkan mampu menjadi peluang bagi pelaku sektor pertanian
khususnya para petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Di sektor penawaran/lapangan usaha, sektor Lapangan Usaha Informasi dan
Komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi di Jawa Timur pada masa Pandemi
Covid-19. Hal ini sejalan dengan tekad Pemprov Jatim yang menginginkan KEK
Singosari menjadi Silicon Valley-nya di Jawa Timur. Pemerintah Pusat perlu untuk
mempercepat pembangunan KEK Singosari.
Terakhir, pada sektor pengembangan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat
mengoptimalkan peran Bank Jatim sebagai BUMD untuk fokus menyalurkan kredit
kepada UMKM. Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai pemilik saham terbesar dapat
mengintervensi kebijakan penyaluran kredit olah Bank Jatim terutama pengalokasian
yang besar kepada UMKM. Jika hanya mengandalkan program Pemerintah Pusat
berupa KUR dan UMi, perkembangan UMKM di Jatim akan seperti Provinsi lainnya. Oleh
karena itu intervensi kebijakan penyaluran kredit di Bank Jatim dengan memberikan
fasilitas kredit yang jauh lebih ringan daripada KUR dan UMi, tentunya akan menjadi
akselator bagi pengebangan UMKM.
DASHBOARDKajian Fiskal Regional Tahun 2020
-2,64%(y-on-y)
-2,39%(c-to-c)
-0,94%(q-to-q)
Pertumbuhan EkonomiPDRB ADHB 2020
Rp 2.299,46 Triliun
Indikator Kesejahteraan
IPM
0,38 0,36 0,37
2018 2019 2020
0,37Gini Rasio
71,7170,77
71,50
2018 2019 2020
71,71
NTP
-0,4(y-on-y)
101,17 100,77
2019 2020
NTN
-1,79(y-on-y)
97,69 96,26
2019 2020
KemiskinanJumlah & Persentase Penduduk Miskin
2018 4,29 Juta (10,85%)2019 4,06 Juta (10,20%)2020 4,58 Juta (11,46%)
Pengangguran
5,84%201820192020
3,91%3,82%5,84%
APBN - APBD
Capaian OutputProgram Strategis
InfrastrukturRealisasi
Cap. Output2,46 Triliun
41.950
Inflasi 1,44 (y-on-y)
APB
NA
PBD
Realisasi PendapatanPajakPNBP
Realisasi BelanjaBelanja Pemerintah
TKDD
187,08 T (94,24%)180,05 T (93,12%)
7,03 T (136,27%)120,92 T (96,78%)
46,28 T (94,21%)74,63 T (98,46%)
Realisasi PendapatanPAD
Pendapatan TransferLain-Lain
Realisasi Belanja
14,86 T (98,46%)7,06 T (107,70%)76,98 T (97,93%)
812,96 M (22,38%)115,93 T (88,42%)
KesehatanRealisasi
Cap. Output82,94 Miliar
5.378
Pendidikan
BOP 4,06 M 199,95BOS 1,86 T 660,38PIP 45,17 M 271,24
T. DosenNon PNST. GuruNon PNST. PenyuluhKeagamaan
Realisasi Cap. Output
25,82 M 99,71
1,74 T 823,47
67,02 M 399,44
Indonesian Treasury
PENDAHULUAN
BAB i
Aktivitas Pembuatan Kapal Perikanan
di Pantai Utara Lamongan
Visi pembangunan Jawa Timur pada RPJMD tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur yang Adil, Sejahtera, Unggul dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif Melalui
Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong”.
Tema RKPD tahun 2020 Provinsi Jawa Timur adalah “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualias dan Berdaya Saing”, dengan target pembanguan berupa Pertumbuhan Ekonomi 0,96-2,66 persen, Persentase Penduduk Miskin 11,48-10,18 persen, Indeks Gini 0,3943-0,3913, Indeks
Pembangunan Gender 90,89-90,95, Indeks Pembangunan Manusia 71,53-72,23, Tingkat Pengangguran Terbuka 4,06-4,02, Indeks Reformasi Birokrasi 73,75–76,25, Indeks Kesalehan Sosial 62,98-63,52,
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 67,00-67,11, dan Indeks Risiko Bencana 150,5-149,5.
1.1. PENDAHULUAN
Tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun di daerah
adalah untuk mewujudkan keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan
kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata. Oleh sebab itu, untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka harus disertai dengan unsur
pendanaan yang berasal dari penghimpunan pendapatan maupun dari pengalokasian
anggaran belanja baik pada APBN maupun APBD.
Sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Nomor 17 Tahun 2003, pemegang kekuasan
tertinggi pengelolaan keuangan negara adalah Presiden, sedangkan di daerah adalah
Gubernur/Bupati/Walikota, oleh karena itu dalam tataran implementasi kebijakan fiskal
di daerah, maka diperlukan sinergi dan harmonisasi kebijakan serta pengelolaan
keuangan pusat dan daerah agar tujuan dan sasaran pembangunan dapat tercapai
secara efektif dan efisien.
Selanjutnya, kebijakan fiskal sebagai alat pemerintah untuk mencapai sasaran
pembangunan dan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab pusat dan
daerah dalam memastikan efektifitasnya. Dengan tiga fungsi utamanya sebagai alat
alokasi, distribusi, dan stabilisasi, maka kebijakan fiskal yang efektif diharapkan mampu
meningkatkan perbaikan dan kualitas indikator-indikator ekonomi makro dan
kesejahteraan di daerah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang efektif dapat terlihat dari
perbaikan-perbaikan indikator makro ekonomi dan indikator-indikator kesejahteraan.
Tidak terlepas dari hal tersebut, maka hal pertama yang harus menjadi dasar bagi
perumusan kebijakan fiskal yang efektif dan efisien adalah daerah harus memetakan
terlebih dahulu tantangan-tantangan daerah yang dihadapi baik dari sisi ekonomi, sosial-
kependudukan, serta tantangan wilayahnya, sehingga intervensi kebijakan fiskal melalui
program prioritas dapat secara langsung menjawab tantangan daerah yang dihadapi.
1.2. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR
Pembangunan Daerah merupakan suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku,
baik umum, pemerintah, swasta, maupun kelompok masyarakat lainnya pada tingkatan
yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan keterkaitan aspek fisik,
sosial ekonomi dan aspek lingkungan lainnya sehingga peluang baru untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan.
1.2.1. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Jawa Timur Tahun 2019 - 2024
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur dan Wakil
Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah
dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah
yang disertai dengan kerangkan pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Arah pembangunan
dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2024 mengacu pada sasaran pokok
pembangunan Tahap III (Periode 2015-2019) dan Tahap IV (Periode 2020-2024) dalam
RPJPD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2025.
Visi pembangunan Jawa Timur pada RPJMD tahun 2019-2024 adalah “Terwujudnya
Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul Dan Berakhlak Dengan Tata
Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Inklusif Melalui Kerja Bersama Dan
Semangat Gotong Royong”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut, sebagai
berikut:
1. Adil, dalam pengertian bahwa pembangunan yang akan dijalankan melalui tata
kelola pemerintahan di Jawa Timur menuju pada pemerataan hasil-hasil
pembangunan secara seimbang baik antar kelompok sosial, antar wilayah, maupun
antar sektor.
2. Sejahtera, adalah setiap warga Jawa Timur melalui proses pembangunan dapat
menikmati kehidupan yang layak, aman dan manusiawi.
3. Unggul dan Berakhlak, Unggul dan berakhlak merupakan satu rangkaian tekad
yang tidak terpisahkan. Unggul adalah sebuah keadaan dimana masyarakat Jawa
Timur memiliki kapasitas dan kompentensi tinggi banding dengan masyarakat
lainnya. Berakhlak adalah keadaaan dimana masyarakat Jawa Timur memiliki
keadaban
sosial, karakter luhur, kesalehan sosial.
4. Tata Kelola Pemerintahan Yang Partisipatoris Dan Inklusif, deliberative
participatory diwujudkan melalui perluasan ruang publik (public sphere) yang
memadai bagi seluruh elemen masyarakat untuk terlibat dalam proses
pembangunan, sedangkan di sisi lain karakter birokrasi yang inklusif akan
menghapus sekat diskriminasi pembangunan.
5. Kerjasama dan Gotong Royong, memiliki nilai dan makna strategis dalam konteks
pembangunan Jawa Timur, karena mendorong semangat untuk menjalin mitra
setara dan saling menguntungkan dengan semua pihak. Kerjasama dan gotong
royong dapat diterjemahkan sebagai proses pengelolaan pemerintah berbasis
kolaborasi dan partnership.
Tabel 1.1. Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Prov. Jawa Timur tahun 2019-2024
Misi Tujuan Sasaran
Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah
1. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Industri Pengolahan 2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan 3. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertambangan dan
Penggalian 4. Meningkatnya Nilai tambah Produksi Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan 5. Meningkatnya Realisasi Penanaman Modal 6. Meningkatnya Nilai Tambah KUMKM 7. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata 8. Meningkatnya Aksesibilitas Infrastruktur Ketenagalistrikan 9. Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Dasar dan Sumber
Daya Air 10. Meningkatnya konektivitas jaringan Transportasi Darat,
Laut dan Udara
Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan.
Menurunnya Angka Kemiskinan yang memiliki
1. Menurunnya Penduduk Miskin Perdesaan 2. Meningkatnya Kemandirian PMKS
Meningkatnya Keseteraan Gender yang memiliki
Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
1. Meningkatnya kualitas Pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Menurunnya Pengangguran Menurunnya Tingkat Pengangguran Masyarakat
Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan
Terwujudnya Pemerintahan yang Baik
1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel 2. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan
Pemerintah 3. Meningkatnya Kemandirian Fiskal Daerah 4. Meningkatnya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
Menguatnya Nilai - Nilai Demokrasi dalam Kehidupan Sosial Masyarakat
1. Meningkatnya Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat
2. Meningkatnya Kepedulian Sosial 3. Pelestarian Nilai-nilai Budaya Lokal
Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk
Terwujudnya Pembangunan Berwawasan Lingkungan
1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup; 2. Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana.
Misi Tujuan Sasaran
Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya
Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024
Untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD tersebut, program pembangunan di Provinsi
Jawa Timur diprioritaskan pada belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan
penerapan pelayanan Dasar dan belanja Pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah yang
dituangkan dalam program Nawa Bhakti Satya (sembilan janji kerja untuk berbakti ke
Jatim agar mulia).
1.2.2. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur Tahun
2020
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Jawa Timur tahun 2020 merupakan
penjabaran dari RPJMD Jawa Timur tahun 2019-2024 dan mengacu pada Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) yang memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah,
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta kaidah
pelaksanaannya. Penetapan RKPD tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman dalam
penyusunan Renja Perangkat Daerah, KUA dan PPAS, serta APBD Tahun Anggaran
2020, dan RKPD Kabupaten/Kota. Sedangkan tujuan penetapan RKPD tahun 2020 alah
untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu
antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota serta dengan
provinsi yang berbatasan.
Tema RKPD tahun 2020 Provinsi Jawa Timur adalah “Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Jawa Timur untuk Pertumbuhan Berkualias dan Berdaya Saing”.
Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
berpedoman pada arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 pada tahun kedua. Sasaran pembangunan daerah tahun 2020
diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi
khususnya pertumbuhan perekonomian, pembangunan manusia dan masyarakat dan
dimensi pemerataan sebagaimana pada tabel berikut.
Tabel 1.2. Sasaran/Target Pembangunan Daerah dalam RKPD dan RKPD-P Prov. Jawa Timur Tahun 2020, RKP Tahun 2020, dan Asumsi Makro Ekonomi APBN-P
Indikator Sasaran Pembangunan RKPD RKPD-P RKP 2020 (Permen
Bappenas Nomor 11 Tahun 2019)
Asumsi Makro APBN Perpres 72 Tahun
2020 Pertumbuhan Ekonomi (%) 5,52 – 5,55 0,96 – 2,66 5,2 – 5,5 -0,4 – 1
Inflasi (%) 3,5% ±1 3% ±1 2,0 – 4,0
(Point estimate : 3,00) 1,98 – 4,03
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 3,92 – 3,86 4,06 – 4,02 4,8 – 5,1 4,8 – 5,1
Tingkat Kemiskinan (%) 10,41 – 10,20 11,48 – 10,18 8,5 – 9,0 8,5 – 9,0
Indeks Gini 0,370 0,3943 – 0,3913 0,375 – 0,380 0,375 – 0,380
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,58 – 71,88 71,53 –72,23 72,51 72,51
Sumber : RKPD dan RKPD-P JawaTimur 2020, RKP 2020, APBN Kita Agustus 2020
Dalam mewujudkan indikator sasaran pembanguan daerah diatas, ditetapkan prioritas
pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebagai berikut:
Tabel 1.3. Tujuan dan Sasaran dalam RKPD Prov. Jawa Timur tahun 2019-2024
Prioritas Pembanguan Fokus Pembangunan (Isu Strategis)
1. Pembangunan Manusia melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Pengentasan Kemiskinan
a. Peningkatan Kualitas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK-PLK), kompetensi guru dan sarana prasarana;
b. Peningkatan kewirausahaan pemuda; c. Peningkatan kualitas dan perluasan pelayanan kesehatan dalam menurunkan
Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI), Angka Kematian Bayi lahir (AKB), prevalensi stunting dan pemberantasan penyakit menular dan tidak menular;
d. Peningkatan produktivitas tenaga kerja berdaya saing; e. Peningkatan kualitas hidup perempuan, penguatan kapasitas kelembagaan,
pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; f. Optimalisasi perlindungan sosial dan penanganan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) / Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); g. Percepatan pengentasan kemiskinan; dan h. Optimalisasi Keberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa dan kawasan perdesaan
serta desa tertinggal. 2. Pemerataan Pembangunan dan
Penguatan Konektivitas serta Manajemen Kebencanaan
a. Penguatan konektivitas melalui peningkatan infrastruktur darat, laut dan udara dalam mendukung keadilan akses bagi masyarakat daerah marjinal;
b. Optimalisasi Pemanfaatan Telekomunikasi dan Informatika; dan c. Peningkatan Manajemen Penanganan Kebencanaan.
3. Pembangunan Ekonomi Kerakyatan melalui Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Pariwisata, Kualitas Ketenagakerjaan serta Perluasan Kesempatan Ker
a. Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi Kerakyatan; b. Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi; c. Optimalisasi Kepariwisataan; d. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Bersaya Saing; dan e. Penguatan Industrialisasi Berbasis Digital
4. Peningkatan Ketahanan Pangan, Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Pelestarian Lingkungan Hidup
a. Peningkatan Ketahanan Pangan melalui Peningkatan Produksi, Stabilisasi Harga Pangan, Penganeka-ragaman Konsumsi dan Peningkatan Keamanan Pangan;
b. Peningkatan Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Air secara Berkelanjutan; c. Pelestarian Lingkungan Hidup melalui Peningkatan Peran serta Masyarakat
secara Partisipatif; dan d. Peningkatan ketahanan energi melalui pengembangan energi alternatif.
5. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
a. Penanganan konflik di masyarakat dan radikalisme; b. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam bidang politik, serta kesadaran
masyarakat dalam berdemokrasi; dan
Prioritas Pembanguan Fokus Pembangunan (Isu Strategis)
c. Pencegahan penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan Narkoba. Sumber : RKPD dan RKPD-P JawaTimur 2020
1.3. TANTANGAN DAERAH
Jawa Timur merupakan salah satu provinsi besar di Indonesia dan sebagai provinsi
dengan wilayah terluas di Pulau Jawa. Jawa Timur terbagai menjadi dua bagian utama
yaitu Jawa Timur Daratan (+ 90 persen) dan Pulau Madura (+ 10 persen). Secara
administratif Jawa Timur terdiri atas 29 Kabupaten dan 9 Kota dengan total desa
sebanyak 7.724 desa. Disamping itu pulau-pulau kecil juga dimiliki Jawa Timur sebanyak
445 buah pulau yang tersebar di seluruh Kabupaten. Adapun jumlah penduduk Jawa
Timur berdasarkan sensus 2020 adalah sebanyak 40.665.696 jiwa (Berita Resmi
Statistik, Januari 2021).
Jawa Timur sebagai lumbung padi nasional memiliki lahan pertanian yang sangat luas
dan tetap menjadi sektor unggulan sampai dengan saat ini. Berdasarkan hasil identifikasi
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun
2011-2031, Provinsi Jawa Timur menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B) seluas kurang lebih 1.017.549,72 ha, dengan rincian lahan basah seluas
802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215,191.83 Ha (RPJMD Jatim 2019-2024).
Disamping itu potensi lain adalah potensi di bidang perikanan. Dengan wilayah laut,
pulau, dan pelabuhan ikan tangkap yang besar seperti Muncar di Banyuwangi, Brondong
di Pantai Utara, dan Prigi di Trenggalek, menjadikan potensi perikanan memiliki prospek
yang sangat bagus.
Tantangan yang harus dihadapi dalam jangka pendek maupun jangka menengah dan
panjang antara lain, tantangan ekonomi daerah, tantangan sosial kependudukan, dan
tantangan geografi wilayah. Tantangan-tantangan tersebut tentu harus dihadapi dengan
penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada agar tidak kalah bersaing dengan
SDM dari luar Jawa Timur dan luar negeri.
1.3.1. Tantangan Ekonomi Daerah
Pembangunan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program
dan kegiatan RKPD tahun 2019, terdapat berbagai bidang pembangunan yang telah
mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain masih terdapat
permasalahan dan tatangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui
serangkaian kebijakan dan program terencana, sinergis dan berkelanjutan.
Permasalahan pembangunan daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut
:
Tabel 1.4. Tantangan Ekonomi Daerah Jawa Timur Tahun 2020
Sektor Tantangan
Pertanian 1. Tingginya alih fungsi lahan 2. Kurangnya implementasi sinergi antar sektor antar wilayah dalam pengembangan pertanian
(agropolitan / Kawasan Pertanian Terpadu) 3. Rendahnya nilai tambah produksi hasil pertanian 4. Belum terpenuhinya kebutuhan air baku pertanian dan Belum optimalnya operasi dan
pemeliharaan jaringan irigasi Kelauatan dan Perikanan 1. Belum optimalnya pengelolaan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta maraknya
kegiatan llegal, unreported dan unregulated fishing 2. Rendahnya kapasitas pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan (pembudidaya ikan,
nelayan, petambak garam). 3. Kurangnya implementasi sinergi antar sektor antar wilayah dalam pengembangan kelautan
dan perikanan (minapolitan) Pariwista 1. Lemahnya branding pariwisata yang berkelanjutan serta kurangnya promosi /pemasaran
pariwisata yang sinergis dan kolaboratif 2. Belum optimalnya pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (echotourism), pariwisata
berbasis historic/budaya (misal : restorasi Trowulan Majapahit) dan berbasis religi (halal tourism).
3. Belum terpenuhinya variable pendukung pembangunan kepariwisataan yaitu access (akses), attraction (daya tarik pariwisata), amenities (sarpras) dan accomodation (akomodasi).
4. Rendahnya akselerasi dan integrasi pembangunan kepariwisataan Kehutanan 1. Tingginya gangguan hutan dan perambahan hutan
2. Belum optimalnya pemanfaatan potensi berbenihan tanaman hutan 3. Belum optimalnya upaya perlindungan dan Pengawetan Kawasan Tahura serta 4. Pemberdayaan Masyarakat Tahura Raden Soerjo
Enegeri dan Sumber Daya Mineral
1. Belum meratanya akses infrastruktur ketenagalistrikan 2. Tingginya penambangan tanpa ijin yang menimbulkan kerusakan lingkungan. 3. Belum optimalnya pengelolaan air tanah (kegeologian) dan masih tingginya 4. pengambilan air tanah tak berizin
Perdagangan 1. Lemahnya daya saing ekspor. 2. Rendahnya akses pelaku usaha terhadap peluang ekspor. 3. Belum optimalnya pengembangan sektor unggulan berpotensi ekspor.
Perindustrian 1. Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor. 2. Belum optimalnya struktur industri (hulu-antara-hilir). 3. Belum optimalnya antisipai terhadap berkembangnya revousi industri 4.0. 4. Kurangnya produk IKM yang terstandardisasi (SNI, Halal, Barcode, ISO). 5. Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk IKM. 6. Lemahnya penerapan teknologi industri pada IKM.
Ketanagakerjaan 1. Lambatnya Penurunan Angka Pengangguran 2. Pertumbuhan angkatan kerja lebih besar dibandingkan dengan Pertambahan lapangan Kerja 3. Rendahnya Kualitas Dan Kompetansi Angkatan Kerja 4. Kurang Relevansinya Program Pelatihan dengan kebutuhan industri sehingga terjadi Miss
Match antara kebutuhan industrial perusahaan dengan kompetensi angkatan kerja 5. Masih banyaknya tenaga yang bekerja di sektor informal
Infrastrukur Minimnya konektivitas darat, laut dan udara untuk mendukung kawasan potensial ekonomi Investasi 1. Belum efisiennya proses pelayanan perizinan
2. Tingginya kesenjangan/lag antara minat investasi (NIB) dan realisasi investasi 3. Kurang tersedianya data dan informasi Penanaman Modal yang memadai.
Sektor Tantangan
4. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi yang mendukung kemudahan penanaman modal.
Sumber : RKPD dan RKPD-P JawaTimur 2020
1.3.2. Tantangan Sosial Kependudukan
Dengan kondisi jumlah penduduk yang meningkat dari tahun ke tahun dan semakin
baiknya harapan hidup masyarakat Jawa Timur, menjadi modal tersendiri untuk
mendukung pembangunan di Jawa Timur ini. Jumlah penduduk Jawa Timur sendiri
pada tahun 2020 mencapai 40.665.696 jiwa, yang tersebar di seluruh wilayah Jawa
Timur dengan karakteristik sosial masyarakat dan adat istiadat yang beraneka ragam.
Dapat dikatakan di Jawa Timur terdapat beberapa cluster daerah dengan karakteristik,
adat istiadat, dan pola sosial yang berbeda. Sebagai contoh pada cluster Mataraman
sektor pertanian lebih menonjol berbeda dengan cluster Industri yang lebih banyak atau
daerah tapal kuda yang banyak mendukung sektor perikanan tangkap. Pada wilayah
Madura sendiri lebih terkenal dengan tambak garam dan perikanan.
Tantangan pemerintah baik pusat dan daerah di Jawa Timur adalah bagaimana
meningkatkan IPM rata-rata yang sampai dengan saat ini masih berkisar pada angka
71,71 pada tahun 2020, berada di bawah IPM nasional sebesar 71,94. Meski pada
angka tersebut masuk dalam kategori “ tinggi” masih banyak daerah (Kabupaten) yang
berada dibawah angka 70 (dalam kategori rendah).
Tantangan lain dalam sosial kependudukan adalah bagaimana menurunkan tingkat
pengangguran, dimana saat ini TPT di Jawa Timur berada pada angka 3,69 persen dari
seluruh angkatan kerja. Tantangan lain yang tak kalah penting adalah bagaimana
meningkatkan indeks kesehatan masyarakat. Pemerintah baik pusat maupun daerah di
Jawa Timur dihadapkan pada persoalan yang harus segera diatasi secara efektif dan
berkesinambungan, yakni upaya pencegahan stunting di Jawa Timur, dimana
prevalensi stunting masih sangat tinggi yakni 32,81 persen (data Riskesdas 2018). Hal
ini menunjukkan bagaimana realitas penanganan gizi di Jawa Timur masih perlu
mendapatkan perhatian yang sangat serius.
1.3.3. Tantangan Geografi Wilayah
Luas total provinsi Jawa Timur adalah 47.799,75 km2, atau 36,75 persen dari luas pulau
Jawa secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa potensi alam yang terdapat di
Jawa Timur lebih dari sepertiga Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk sebanyak +
40,666 juta jiwa menduduki peringkat kedua terpadat di Indonesia setelah Provinsi Jawa
Barat sebesar 48,274 juta jiwa (BPS, 2020). Dengan jumlah penduduk yang sangat
besar ini, Jawa Timur memiliki stock SDM yang bisa diandalkan dalam mendukung
pembangunan ekonomi di wilayah ini.
Secara geografis Jawa Timur juga merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis
tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kwarter yang dipengaruhi
adanya gunung berapi dan salah satunya adalah gunung tertinggi di Pulau Jawa yaitu
Gunung Semeru. Jajaran pegunungan di Provinsi Jawa Timur tersebar mulai dari
perbatasan di timur dengan adanya Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Welirang,
Gunung Arjuno, Gunung Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Bromo, Gunung
Argopuro, Gunung Pendil, Gunung Suket, Gunung Ijen, Gunung Merapi, dan Gunung
Raung. Kawasan subur ini lah yang menjadikan Jawa Timur masih sebagai lumbung
padi nasional dikarenakan pertanian yang sangat produktif ini.
Pada tahun 2018 dengan luas panen seluas 1.828.700 ha, Jawa Timur mampu
menghasilkan 10.537.922 ton padi (BPS Jatim, Oktober 2019), meskipun menurun
dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 11.060.464 ton padi. Jumlah produksi
padi ini setara dengan 19,30 persen dari total produksi padi di seluruh Indonesia (54,6
juta ton padi). Produksi padi dengan angka 19,30 persen dari total produksi padi
nasional tersebut tentu merupakan angka yang besar dalam kontribusi nya terhadap
pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Namun, produksi padi Jawa Timur tersebut
lebih kecil atau menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya perlu diupayakan
untuk dapat mempertahankan jumlah produksi padi yang surplus bahkan meningkat
pada masa mendatang, yang tentu dengan upaya intensifikasi pertanian dan
sebagainya.
Kondisi geografi wilayah yang banyak memiliki pegunungan dengan pemandangan dan
hasil perkebunan yang melimpah tentu terbuka peluang dalam mengembangkan potensi
wisata di Jawa Timur. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor potensial dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur secara umum, baik wisata alam
(pegunungan dan pantai) maupun wisata budaya yang beraneka ragam dimiliki Jawa
Timur ini. Pemerintah pusat dan daerah dapat memaksimalkan potensi ekonomi di
sektor ini dengan kebijakan fiskal yang ada. Terlebih dengan Dana Desa yang
dialokasikan tiap tahun dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wisata karena
memiliki dukungan wilayah geografi yang baik di Jawa Timur ini.
1.3.4. Tantangan Pandemi Bagi Daerah
Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami perlambatan jika
dibandingkan dengan pertumbuhan pada tahun 2019, sebagai dampak dari pandemi
Covid-19. Hal ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang juga mengalami
penurunan tajam pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur
tersebut terjadi karena adanya perlambatan pada sektor ekspor, jasa khususnya
pariwisata, konsumsi non-makanan, dan investasi, dengan sektor yang paling
terdampak terjadi di sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (PHR), sektor Industri
Pengolahan, Sektor Konstruksi, dan sub-sektor transportasi. Sementara itu sektor
Pertanian juga mengalami perlambatan akibat adanya gangguan cuaca yang
mempengaruhi produksi hasil pertanian.
Dampak Covid-19 terhadap sektor Industri Jawa Timur dengan negara-negara tujuan
ekspor melakukan lockdown sehingga eskpor dan impor ke/dari Jawa atau Jawa Timur
serta kunjungan wisatawan internasional akan terhambat sepenuhnya. Beberapa sektor
lain yang merasakan dampak covid 19 diantaranya industri pariwisata seperti biro
perjalanan umroh dan industri perhotelan yang merasakan masifnya pembatalan
pemesanan hotel dan penyelenggaraan meeting. Beberapa Hotel dan Restoran di Jatim
dilaporkan sangat terdampak (okupansi <20%) Covid-19 yaitu Malang, Batu, Ngawi,
Surabaya, Jember, Magetan, Banyuwangi, Probolinggo dan Ponorogo. Hampir 100 %
tamu baik domestik maupun Luar negeri membatalkan / menunda perjalanan yang telah
dipesan melalui travel agent di Jawa Timur. Selain itu juga tutupnya beberapa destinasi
wisata menyebabkan beberapa pelaku pariwisata telah merumahkan karyawan,
meliburkan bahkan ada yang menutup usaha.
Namun selain sektor yang sangat terdampak covid di atas, terdapat sektor yang masih
memiliki potensi yang cerah/Sektor Potential Winners yang sangat perlu diperhatikan
pada jangka pendek ini yakni antara lain sektor : Tekstil dan Produk Tekstil (berpeluang
melakukan diversifikasi produk APD dan Masker); Kimia, Farmasi dan Alat Kesehatan;
Makanan dan Minuman (kebutuhan primer masyarakat dengan pesan antar); Elektronik
(sumber hiburan baru yang dapat dilakukan tanpa keluar rumah); Jasa Telekomunikasi;
dan Jasa Logistik.(RKPD Perubahan Jatim 2020)
.
Indonesian Treasury
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL
BAB ii
Pelabuhan Tanjung Mas Surabaya
Perekonomian Jawa Timur tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen, lebih rendah 0,32 persen dari kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional. Persentase
penduduk miskin tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 11,46 persen dari 11,09 persen di tahun 2019. Persentase kemiskinan di Jawa Timur juga jauh lebih
tinggi dari persentase kemiskinan nasional sebesar 10,19 persen. Dengan pendapatan per kapita Jatim mencapai Rp57,55 juta, tingkat ketimpangan (Gini
rasio) Jawa Timur berada di level sedang (0,364). Inflasi yang cukup rendah di tahun 2020 sebesar 1,44 menandakan kelesuan ekonomi dan penurunan daya beli
masyarakat di Jawa Timur.
2.1 INDIKATOR EKONOMI MAKRO FUNDAMENTAL
2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul
dari seluruh sektor perekonomian di daerah tersebut yang digunakan untuk mengetahui
dan mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah mencakup besaran dan kualitas
pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi seharusnya tidak hanya diukur dari
angka besaran pertumbuhan saja, tetapi juga memperhatikan kualitas pertumbuhan itu
sendiri. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga akan mampu untuk menciptakan
lapangan kerja , mengurangi kemiskinan, serta memperbaiki kualitas pendapatan dalam
masyarakat.
Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas
dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.299,46 triliun dan atas
dasar harga konstan (ADHK) 2010 telah mencapai Rp1.610,41 triliun. PDRB ADHB
tahun 2020 tersebut turun Rp46,32 triliun dari PDRB ADHB tahun 2019 sebesar
Rp2.345,79 triliun, sedangkan PDRB ADHK-2010 tahun 2020 turun 39,34 triliun dari
PDRB ADHK-2010 tahun 2019 sebesar Rp1.649,76 triliun.
PDRB Jawa Timur pada tahun 2020,
berkontribusi sebesar 14,57 persen
pada PDB Nasional. Kontribusi
tersebut turun 0,06 persen
dibandingkan tahun 2019 dan turun
0,05 persen dibandingkan tahun
tahun 2018. Secara rata-rata dalam
kurun waktu 2015-2020, PDRB Jawa
Timur berkontribusi sebesar 14,62
persen terhadap PDB Nasiona dan
menjadi yang tertinggi kedua setelah
DKI Jakarta.
Secara spasial, kontribusi terhadap PDRB Jawa Timur tahun 2020 terbesar disumbang
oleh Kota Surabaya dengan rata-rata sebesar 24,36 persen dalam periode 2016-2019.
Dilihat dari sebaran kontribusinya sebagaimana Tabel 2.1, kabupaten yang memberikan
Grafik 2.1. Kontribusi Perekonomian Koridor Jawa Terhadap PDB Nasional (persen)
Sumber : BPS (diolah)
13,09% 13,10% 13,01% 13,20% 13,22% 13,28%
14,52% 14,70% 14,65% 14,62% 14,63% 14,57%
8,68% 8,61% 8,53% 8,47% 8,47% 8,54%
17,07% 17,11% 17,21% 17,35% 17,67% 17,56%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Jawa Barat Jawa Timur Jawa Tengah D K I Jakarta
kontribusi relatif tinggi pada PDRB
Jawa Timur tahun 2020 diberikan oleh
Kab. Sidoarjo sebesar 8,59 persen
dan Kab. Pasuruan sebesar 6,14
persen.
A. Laju Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi adalah
proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan
menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Perekonomian Jawa Timur
tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen.
Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur ini lebih rendah dibandingkan dengan tahun
2019 sebesar 5,52 persen dan tahun 2018 sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur tahun 2020 juga lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi
nasional yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen. Apabila dibandingkan dengan
4 provinsi penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional pada Grafik 2.2,
kontraksi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur lebih rendah dari Jawa Barat (2,44
persen) dan Jateng (2,65 persen), tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan DKI Jakarta
(2,36 persen).
Tabel 2.1. Persentase Kontribusi Terbesar Kab/Kota Terhadap PDRB Jawa Timur (persen)
Wilayah Persentase Kontribusi Terhadap Jumlah PDRB
Jawa Timur 2016 2017 2018 2019 Rata-rata
Kota Surabaya 24,18 24,3 24,49 24,46 24,36 Kab. Sidoarjo 8,57 8,56 8,51 8,59 8,56 Kab. Pasuruan 6,15 6,14 6,11 6,14 6,14 Kab. Gresik 5,78 5,82 5,87 5,86 5,83 Kota Kediri 5,7 5,7 5,77 5,86 5,76 Sumber : BPS Jatim (diolah)
Grafik 2.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat dan Jateng 2018-2020 (c-to-c)
Sumber : BPS (diolah)
Q1/18 Q2/18 Q3/18 Q4/18 Q1/19 Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Q2/20 Q3/20 Q4/20
Jawa Timur 5,41 5,49 5,45 5,47 5,56 5,67 5,55 5,52 2,92 -1,61 -2,30 -2,39
DKI Jakarta 5,92 5,9 6,04 6,11 6,15 5,77 5,79 5,82 5,04 -1,69 -2,44 -2,36
Jawa Barat 6,02 5,8 5,73 5,66 5,43 5,54 5,41 5,07 2,73 -1,71 -2,52 -2,44
Jawa Tengah 5,41 5,49 5,38 5,32 5,14 5,37 5,46 5,41 2,60 -1,73 -2,48 -2,65
Nasional 5,06 5,17 5,17 5,17 5,07 5,06 5,04 5,02 2,97 -1,26 -2,03 -2,07
5,41 5,49 5,45 5,47 5,56 5,67 5,555,52
2,92
-1,61
-2,30
-2,39
-2,36
-2,44
-2,65
5,06 5,17 5,17 5,17 5,07 5,06 5,04
5,02
2,97
-1,26
-2,03
-2,07
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
7
Dalam Persen
Sepanjang periode 2018-2020, laju pertumbuhan tertinggi (c-to-c) tercatat pada Triwulan
3-2019 sebesar 567 persen dan terendah pada Triwulan 4-2020 sebesar 2,39 persen.
Jika di rata-rata laju pertumbuhan ekonomi Jawa Timur periode 2018-2020 sebesar 3,44
persen.
Dari sisi produksi, kontraksi
terdalam terjadi pada
Lapangan Usaha Jasa
Lainnya sebesar 13,80
persen, diikuti Transportasi
dan Pergudangan sebesar
11,16 persen dan
Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum sebesar 8,87
persen. Peningkatan
pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur secara c-to-c
cukup signifikan terjadi
pada Lapangan Usaha
Informasi dan Komunikasi
sebesar 9,83 persen.
Kondisi ini terutama
didorong adanya
pemberlakuan WFH (Work
From Home) dan SFH (School From Home) sehingga meningkatkan trafik data provider
seluler serta meningkatnya penggunaan aplikasi rapat virtual seperti Zoom Meeting,
seminar daring/webinar juga turut mendukung kinerja ekonomi Lapangan Usaha
Informasi dan Komunikasi. Peningkatan terbesar kedua terjadi pada Sektor Jasa
Kesehatan dan Kegiatan Sosial juga mengalami pertumbuhan cukup signifikasn sebesar
8,7 persen. Hal ini dikarenakan adanya dorongan pencairan pembayaran insentif
COVID-19 untuk tenaga kesehatan serta peningkatan pendapatan rumah sakit, klinik,
dan laboratorium kesehatan untuk pelayanan COVID-19.
Apabila dilihat dari sumber pertumbuhan (c-to-c), Sektor Informasi dan Komunikasi
selama tahun 2018-2020 selalu tumbuh positif dan memberikan kontribusi pertumbuhan
Tabel 2.2. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2018-2020 dari Sisi Produksi
Lapangan Usaha
Sumber Pertumbuhan ( c-to-c)
Kum tw IV- 2020
Terhadap Kum tw IV- 2019 (c
to c)
2018 2019 2020
Informasi & Komunikasi 0,39 0,43 0,58 9,83
Pendidikan 0,14 0,19 0,11 3,96
Pertanian & Kehut & Perikanan -0,24 0,12 0,09 0,94
Real Estat 0,11 0,10 0,07 3,95
Kesehatan & Keg. Sosial 0,05 0,05 0,06 8,70
Pengadaan Air & Sampah &Limbah 0,00 0,00 0,00 0,18
Keuangan & Asuransi 0,12 0,10 0,00 5,03
Adm. Pemeri.&Pertahanan -0,01 0,00 -0,01 -2,39
Listrik dan Gas 0,09 0,08 -0,01 -0,39
Jasa Perusahaan 0,06 0,05 -0,06 -7,22
Jasa Lainnya 0,07 0,09 -0,20 -13,80
Pertambangan & Penggalian 0,13 0,08 -0,21 -4,18
Konstruksi 0,61 0,55 -0,31 -3,28
Transportasi & Pergudangan 0,19 0,11 -0,33 -11,16
Akomodasi & Makan Minum 0,41 0,41 -0,49 -8,87
Industri Pengolahan 2,21 2,04 -0,62 -2,06
Perdagangan 1,16 1,12 -1,07 -5,74
PDRB 5,47
5,52
-2,39
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
semakin besar. Sedangkan kontraksi terdalam tahun 2020 terjadi pada sektor
Perdagangan Besar dan Eceran & Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1,07
persen, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan sebesar 0,62 persen, dan sektor
Penyediaan Akomodasi dan
Makana sebesar 0,49 persen (tabel
2.2).
Dari sisi pengeluaran, apabila dilihat
dari sumber pertumbuhan (c-to-c),
pada tahun 2020 secara umum
semua komponen mengalami
penurunan. Penurunan paling tajam
tahun 2020 terjadi pada
Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMBT) sebesar 1,18 persen.
sedangkan komponen yang tetap tumbuh positif adalah Ekspor Barang dan Jasa
sebesar 1,27 persen. Dalam periode 2018-2020, komponen Konsumsi Rumah Tangga
sebagai penyumbang terbesar pada PDRB mengalami penurunan. Begitu juga dengan
Konsumsi LPNRT dan Pemerintah. Sedangkan Ekspor Barang dan Jasa yang
mengalami penurunan di tahun 2019 kembali tumbuh di tahun 2020 yang disebabkan
ekspor unggulan Jawa Timur antara lain perhiasan/permata, kayu, barang dari kayu,
tembaga dan perabot rumah tangga.
B. Nominal Produk Domestik Regional Bruto
Pendekatan dan metodologi yang lazim digunakan dalam pengukuran Nominal PDRB
adalan pendekatan produksi/sektoral, pendekatan pendapatan (upah dan gaji, sewa
tanah, bunga modal dan keuntungan sebelum pajak) dan pendekatan pengeluaran yang
dilakukan oleh pelaku ekonomi. Namun demikian, BPS menggunakan dua pendekatan
saja yaitu pendekatan pengeluaran (sisi permintaan) dan pendekatan produksi/
sektoral/lapangan usaha (sisi penawaran).
PDRB Sisi Permintaan / Pengeluaran
Perekonomian Jawa Timur tahun 2020 jika diukur berdasarkan PDRB ADHB mencapai
Rp2.229,46 triliun, menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp2.345,79
triliun dan masih lebih tinggi tahun 2018 sebesar Rp2.189,82 triliun. Sedangkan jika
diukur berdasarkan PDRB ADHK mencapai Rp1.610,42 triliun menurun jika
Tabel 2.3. Sumber Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur 2018-2020 dari Sisi Pengeluaran
Lapangan Usaha
Sumber Pertumbuhan ( c-to-c)
2018 2019 2020
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 2,89 2,85 -0,49 Pengeluaran Konsumsi LNPRT 0,06 0,06 - Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 0,23 0,21 -0,14 Pembentukan Modal Tetap Bruto 1,68 1,36 -1,18 Perubahan Inventori 0,02 0,01 - Ekspor Barang dan Jasa 0,33 -0,04 1,27 Dikurangi Impor Barang dan Jasa (-) 1,29 -1,57 -1,43 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
5,50 5,52 -2,39 Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar Rp1.649,77 triliun dan masih lebih tinggi dari
tahun 2019 sebesar Rp1.563,77 triliun. Dalam periode 2018-2020, kontribusi tertinggi
terhadap PDRB Jawa Timur tahun diberikan oleh komponen konsumsi rumah tangga
dengan persentase yang semakin besar di tahun 2020 mencapai 60,82 persen.
Kontribusi terbesar kedua berada pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto
(PMTB) dengan kontribusi yang sedikit turun di tahun 2020 menjadi 28,17 persen dari
28,56 persen di tahun 2019 . Selain itu, komponen ekspor luar negeri juga memberikan
kontribusi besar pada periode 2018-2020, kontribusi di tahun 2020 sebesar 13,78 adalah
kontribusi tertinggi dalam periode tersebut.
Tabel 2.4. PDRB Menurut Pengeluaran 2018-2020 (dalam triliun rupiah)
No Komponen
Harga Berlaku Harga Konstan 2010 Struktur PDRB (%) PDRB 2020 (%)
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
1. Konsumsi Rumah Tangga 1.298,39 1.396,60 1.398,52 926,78 971,39 963,37 59,29 59,54 60,82 2. Konsumsi LNPRT 25,71 27,89 28,48 15,49 16,42 16,46 1,17 1,19 1,24 3. Konsumsi Pemerintah 121,42 131,00 129,89 70,95 73,89 71,54 5,54 5,58 5,65 4. Pembentukan Modal Tetap
Bruto 620,63 669,95 647,68 431,92 453,16 433,64 28,34 28,56 28,17
5. Perubahan Inventori 28,39 29,13 11,83 18,26 18,50 7,46 1,30 1,24 0,51 6. Ekspor Barang dan Jasa 289,79 288,74 316,84 204,17 209,17 230,20 13,23 12,31 13,78 7. Dikurangi Impor Luar Negeri 405,0
5 369,37 324,94 279,50 255,86 232,28 18,50 15,75 14,13
8. Net Ekspor Antar Daerah 210,54 171,84 91,16 175,69 163,10 120,03 9,61 7,33 3,96 Domestik Regional Bruto (PDRB) 2.189,82 2.345,79 2.299,46 1.563,77 1.649,77 1.610,42 100 100 100
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
Pada periode
triwulanan tahun
2020, komponen
PDRB
Pengeluaran
menurut ADHK
cenderung stabil,
kecuali untuk
sektor
Pengeluaran
Konsumsi
Pemerintah yang
mengalami peningkatan setiap triwulannya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat
kecenderungan konsumsi Pemerintah Pusat dan Daerah di akhir periode Tahun
Tabel 2.5. PDRB dari Sisi Permintaan Atas Dasar Harga Konstan Triwulanan Tahun 2020 (dalam triliun rupiah
No Komponen
2020 Sumber Pertumbuhan (%) – c to c TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Tahunan
1. Konsumsi Rumah Tangga 245,24 233,42 238,82 245,88 963,37 -0,49 2. Konsumsi LNPRT 4,12 4,11 4,11 4,12 16,46 0 3. Konsumsi Pemerintah 14,14 18,09 18,85 20,62 71,54 -0,14 4. Pembent’ Modal Tetap Bruto 110,40 102,99 110,66 109,60 433,64 -1,18 5. Perubahan Inventori 3,58 1,33 1,35 1,37 7,46 - 6. Ekspor Barang dan Jasa 54,30 50,00 63,57 55,03 230,20 1,27 7. Dikurangi Impor Luar Negeri 61,54 55,01 54,79 60,43 232,28 -1,43 8. Net Ekspor Antar Daerah 38,39 31,44 26,53 29,78 120,03 -
Domestik Regional Bruto (PDRB) 408,63 386,35 409,11 405,98 1.610,42 -2,39 Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
Anggaran. Selain itu sektor ekspor barang dan jasa pada Triwulan 4 mengalami
penurunan cukup signifikan dibandingkan Triwulan 3.
PDRB Sisi Penawaran / Lapangan Usaha
Pembentuk PDRB dari sisi penawaran merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh
faktor-faktor produksi yang terlibat dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka
waktu tertentu (satu tahun). Informasi mengenai perkembangan PDRB dari sisi
penawaran bermanfaat untuk mengetahui peran atau kontribusi sektor-sektor tertentu
yang menjadi unggulan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi regional. PDRB
menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan pada Provinsi Jawa Timur
sebagaimana tabel 2.6.
Struktur perekonomian Jawa Timur menurut lapangan usaha tahun 2020 didominasi
oleh tiga lapangan usaha utama yaitu Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar
30,69 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
sebesar 17,92 persen, serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,90
persen.
Tabel 2.6 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (dalam triliun rupiah)
Lapangan Usaha 2018 Tahunan
2019 Tahunan
2020 Struktur PDRB 2020 (%)
TW I TW II TW III TW IV Tahunan
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 260,51 165,74 37,31 47,38 47,63 34,85 167,30 11,90
Pertambangan dan Penggalian 93,70 83,79 21,34 18,26 18,49 21,44 80,29 3,50
Industri Pengolahan 651,13 498,88 125,10 115,17 123,60 124,80 488,59 30,69
Pengadaan Listrik dan Gas 6,70 4,56 1,12 1,08 1,12 1,13 4,45 0,29
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1,95 1,59 0,41 0,41 0,42 0,43 1,67 0,09
Konstruksi 212,52 153,69 38,10 35,43 38,23 36,89 148,65 9,30
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 398,23 307,44 75,38 67,59 72,44 74,74 289,80 17,92
Transportasi dan Pergudangan 75,16 48,47 11,97 8,68 10,53 11,89 43,06 2,98
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 126,86 91,67 22,78 18,59 20,39 21,81 83,54 5,58
Informasi dan Komunikasi 99,22 97,07 25,25 26,87 27,15 27,38 106,61 5,15
Jasa Keuangan dan Asuransi 59,37 41,37 10,55 10,09 10,40 10,44 41,45 2,71
Real Estat 35,58 28,44 7,34 7,34 7,42 7,47 29,57 1,79
Jasa Perusahaan 18,15 13,13 3,35 2,82 2,96 3,05 12,18 1,79
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 50,58 34,98 8,70 8,81 8,65 8,78 34,85 2,50
Jasa Pendidikan 56,82 44,02 11,04 11,00 11,52 12,20 45,76 2,83
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 13,60 11,28 2,98 3,02 3,11 3,14 12,26 0,72
Jasa Lainnya 29,74 23,65 5,97 3,86 5,04 5,53 20,39 1,23 PDRB 2.189,82 1.649,77 408,69 386,39 409,11 405,98 1.610,42 100,00
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
Jika dilihat kinerja triwulanannya pada tahun 2020, sektor yang mengalami peningkatan
setiap triwulannya adalah Informasi dan Komunikasi, Real Estat, Jasa Pendidikan, dan
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Sektor Informasi dan Komunikasi yang melebihi
tahun 2020 mencapai Rp106,61 triliun, lebih tinggi dari tahun 2019 dan 2018. Tetapi
dengan share hanya 5,15 tidak berpengaruh besar terhadap total PDRB. Namun
demikian, share Sektor Informasi dan Komunikasi tumbuh dari tahun 2019 sebesar 4,55
persen dan tahun 2018 sebesar 4,36 persen.
C. Pendapatan Per Perkapita
PDRB perkapita adalah pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah, yang diperoleh
dari hasil pembagian pendapatan penduduk suatu daerah (PDRB) dengan jumlah
penduduk regional tersebut. PDRB Perkapita Provinsi Jawa Timur disajikan dalam grafik
2.3.
Dalam kurun waktu empat tahun
terakhir (2016-2019) PDRB Per
Kapita Jawa Timur menunjukkan
tren meningkat, akan tetapi
peningkatan tersebut masih
dibawah PDB Per Kapita
Nasional. Pada tahun 2020
untuk pertama kali dalam lima
tahun terakhir PDB Per Kapita
Jawa Timur mengalami
penurunan. PDRB per kapita Jawa Timur tahun 2020 mencapai Rp57,55 juta, menurun
sebesar 2,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun PDRB Jawa Timur
tahun 2020 mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan PDB per kapita nasional
yang mencapai Rp56,9 juta, posisi PDRB per kapita Jawa Timur sekiti lebih tinggi.
2.2.2. Suku Bunga
Kebijakan terkait suku bunga memiliki hubungan yang erat dengan laju inflasi, dan
kondisi perekonomian secara keseluruhan. Suku bunga mempengaruhi jumlah uang
yang beredar yang berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Suku bunga acuan dari Bank
Indonesia (BI) ditetapkan agar suku bunga kebijakan dapat secara cepat memengaruhi
pasar uang, perbankan dan sektor riil. Suku bunga yang berlaku sesuai dengan
Grafik 2.3 PDRB Perkapita Indonesia dan Jawa Timur, (juta rupiah)
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
47,96
51,89
56,00
59,10
56,90
47,53
51,24
55,38
59,02
57,55
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
2016 2017 2018 2019 2020
Indonesia Jawa T imur
Kebijakan BI 7-day Reverse Repo Rate pada siaran pers Bank Indonesia bulan
Desember 2020 adalah sebesar 3,75 persen.
BI 7-Day Repo Rate (BI7DRR) dalam periode 2018-2020, tercatat paling tinggi pada
bulan November 2018 sampai dengan Januari 2019 sebesar 6 persen. Selanjutnya
BI7DRR menurun terus sepanjang tahun 2019 tercatat 4,25 persen. Sepanjang tahun
2020, Bank Indonesia telah menurunkan BI7DRR sebesar 25 bps sebanyak lima kali
dari bulan Januari sebesar 5 persen sampai dengan bulan Desember 3,75 persen.
Keputusan menurunkan BI Rate sampai pada 3,75% dilakukan dengan
mempertimbangkan prakiraan inflasi yang tetap rendah, stabilitas eksternal yang
terjaga, dan sebagai langkah lanjutan untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung
pemulihan ekonomi nasional, dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan
memelihara stabilitas nilai tukar Rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan.
Koordinasi kebijakan yang erat dengan Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem
Keuangan (KSSK) terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem
keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Fokus koordinasi kebijakan
diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam
penyaluran kredit/pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor
Grafik 2.4. Perkembangan Suku Bunga BI Rate 7-Day Repo Rate, dan SBDK BRI 2020 (% per tahun)
Sumber : Bank Indonesia (diolah)
4,25
4,75
5,25
5,50
5,75 5,75
6,00 6,00 6,00
5,75
5,50
5,25
5,00 5,00
4,75
4,50 4,50
4,25
4,00 4,00
3,75 3,75
3,50
4,00
4,50
4,75
5,00 5,00
5,25 5,25 5,25
5,00
4,75
4,50
4,25 4,25 4,25
3,75 3,75
3,50
3,25 3,25
3,00 3,00
5,00
5,50
6,00
6,25
6,50 6,50
6,75 6,75 6,75
6,50
6,25
6,00
5,75 5,75 5,75
5,25 5,25
5,00
4,75 4,75
4,50 4,50
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
Jan-18 Mei -18 Jun-18Agu-18S ep-18 Okt-18 Nov -18Des-18 Jan-19 Jul -19 Agu-19S ep-19 Des-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Mei -20 Jun-20 Jul -20 Okt-20 Nov -20Dec-20
BI Rate Deposi t Faci lity Lending Facili ty
prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi
nasional.
Sejalan dengan
itu, dampak
penurunan suku
bunga acuan ini
dapat dilihat dari
pertumbuhan
kredit bulanan
pada sektor
UMKM sepanjang
tahun 2020 pada
Bank Himbara
yang menunjukkan
peningkatan
penyaluran kredit
sebagaimana
Tabel 2.7.
2.2.3. Inflasi
Laju inflasi tahun kalender Jawa Timur di bulan Desember 2020 mencapai 1,44 persen,
angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender di Bulan Desember 2019
sebesar 2,12 persen. Inflasi tahun kalender ini lebih rendah dibandingkan dengan target
Pemprov Jawa Timur yang mematok inflasi sebesar 3 persen plus minus 1 persen,
dikarenakan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan penurunan daya beli.
Selama tahun 2020 dari sebelas kelompok pengeluaran, sepuluh kelompok diantaranya
mengalami inflasi, serta satu kelompok mengalami deflasi. Tiga besar kelompok dengan
inflasi tertinggi terjadi pada kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 5,66
persen, diikuti kelompok Kesehatan sebesar 2,51 persen, serta kelompok Makanan,
Minuman dan Tembakau sebesar 2,26 persen. Sedangkan kelompok Transportasi
merupakan satu-satunya kelompok yang mengalami deflasi sebesar 0,58.
Tabel 2.7. Pertumbuhan Penyaluran Kredit oleh Bank Himbara kepada UMKM Tahun 2020 (dalam Milyar)
B u l a n M i k r o K e c i l M e n e n g a h J u m l a h K r e d i t U M K M
P e n a m b a h a n
K r e d i t B u l a n a n
( N o m i n a l )
P e r t u m h u b a n K r e d i t
B u l a n a n ( % )
Des -19 230.095 236.740 145.913 612.748
Jan -20 230.959 235.395 145.175 611.529 -1.219 -0,20%
Feb -20 236.674 238.390 143.908 618.972 7.443 1,22%
Mar -20 241.613 239.722 142.551 623.886 4.914 0,79%
Apr -20 236.180 236.573 139.478 612.232 -11.654 -1,87%
Mei -20 233.121 235.308 137.029 605.458 -6.774 -1,11%
Jun -20 225.899 236.470 145.191 607.561 2.103 0,35%
Jul -20 218.835 237.810 154.922 611.567 4.006 0,66%
Ags -20 212.804 241.165 160.526 614.495 2.928 0,48%
Sep -20 207.025 246.150 170.117 623.293 8.798 1,43%
Okt -20 201.454 247.990 179.051 628.496 5.203 0,83%
Nov -20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Des -20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
P e r t u m b u h a n k r e d i t t a h u n a n 1 5 . 7 4 8 2 , 5 7 %
R a t a - r a t a p e r t u m b u h a n b u l a n a n 0 , 2 6 %
Sumber : Statistik Perbankan Indonesia Desember 2020 (diolah)
Adapun lima besar
komoditas utama
penyumbang
inflasi sepanjang
tahun 2020
diantaranya Emas
Perhiasan, yang
memiliki
persentase
kenaikan harga
sebesar 26,57
persen dengan
andil inflasi 0,25 persen, Tukang Bukan Mandor, dengan persentase kenaikan harga
sebesar 7,14 persen yang memberikan andil inflasi 0,09 persen, Mobil yang memiliki
persentase kenaikan harga sebesar 3,22 persen dengan andil inflasi tercatat sebesar
0,07 persen, Rokok Kretek Filter yang memiliki persentase kenaikan harga sebesar 5,74
persen dengan andil inflasi tercatat sebesar 0,07 persen, serta Minyak Goreng yang
memiliki persentase kenaikan harga sebesar 9,25 persen dengan andil inflasi tercatat
sebesar 0,06 persen.
Secara m-to-m dalam Grafik 2.6, sepanjang tahun 2020 Jawa Timur mengalami deflasi
sebanyak tiga kali sama dengan tahun 2019. Meskipun memiliki tren yang hampir sama
dengan nasional, namun terdapat anomali pada bulan Agustus dan Oktober 2020. Pada
bulan Agustus Jawa Timur mengalami inflasi sebesar 0,04 persen disaat secara nasional
terjadi deflasi sebesar 0,05. Hal ini disebabkan andil/sumbangan infasi kelompok
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang dari komoditas emas perhiasan sebesar 0,13
persen dan parfum sebesar 0,01 persen. Pada bulan Oktober 2020 Jawa Timur
mengalami deflasi sebesar 0,02 persen disaat secara nasional terjadi inflasi sebesar
0,07. Hal ini karena terjadi andil/sumbangan cukup besar deflasi pada kelompok
Makanan, Minuman, dan Tembakau serta kelompok sebesar 0,04 persen dan kelompok
Transportasi sebesar 0,03.
2.2.4. Nilai Tukar
Nilai tukar adalah sejumlah uang dari suatu mata uang tertentu yang dapat dipertukarkan
dengan unit mata uang negara lain. Tujuan analisis nilai tukar adalah untuk mengetahui
nilai mata uang rupiah terhadap mata uang asing yang mempengaruhi indikator ekonomi
Grafik 2.6. Inflasi/Deflasi Bulanan Jawa Timur dan Nasional (persen)
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
0,60
0,16
0, 06
0,18
0,17
0,42
0,07
0,11
-0,01
0,190,27
0,60
0,34
-0,18
0,16
0,41
0,29
0,13
0,160,12
-0,07
-0,02
0,23
0,530,50
0,31
0,01
0,12
0,18
0,28
-0,29
0,04
-0,15
-0,02
0,26
0,46
0,39 0,28
0,10
0,08 0,07
0,18
-0,10-0,05
-0,05
0,07
0,28
0,45
-0,5
-0,4
-0,3
-0,2
-0,1
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug S ep Okt Nov Dec
Inflasi Jatim 2018 Inflasi Jatim 2019 Inflasi Jatim 2020 Inflasi Nasional 2020
lainnya khususnya terkait dengan neraca perdagangan/pembayaran, kegiatan ekspor-
impor, dan cadangan devisa. Perkembangan nilai kurs tengah transaksi rupiah dengan
mata uang tersebut selama tahun 2020 disajikan dalam Grafik 2.7
Grafik 2.8 Kurs Jual Transaksi USD, EUR, JPY, dan CNY terhadap IDR (dalam rupiah)
Sumber : Bank Indonesia (diolah)
Volatilitas nilai tukar rupiah pada Semester I 2020 tercatat cukup tinggi disebabkan oleh
ketidakpastian di pasar keuangan global dunia dan berdampak pada aliran masuk modal
asing ke Indonesia yang menurun pada masa awal tahap Pandemi Covid-19.
Ketidakpastian pasar keuangan global mendorong penyesuaian penempatan investasi
portofolio global pada aset yang dianggap aman oleh investor.
Pada Triwulan I 2020 Transaksi modal dan finansial (TMF) di Neraca Pembayaran
Indonesia (NPI) tercatat minus 3,1 miliar dollar AS yang menyebaban Rupiah
terdepresiasi hingga Rp16.575 per dolar AS pada 23 Maret 2020. Pada semester II
2020, Rupiah terapresiasi 1,46 persen secara point-to-point (ptp) disertai dengan
volatilitas yang menurun tajam dari 22 persen pada Juni 2020 menjadi 2,6 persen pada
Desember 2020. Dengan perkembangan ini, secara rerata keseluruhan tahun 2020 nilai
tukar Rupiah melemah 2,66 persen ke level Rp14.525 per dolar AS, dari Rp14.139 per
dolar AS pada 2019.
Secara point-to-point (ptp), Rupiah terdepresiasi 1,19 persen dan ditutup di level
Rp14.050 per dolar AS pada akhir 2020. Meskipun Rupiah terdepresiasi secara tahunan,
depresiasi Rupiah lebih terbatas dibandingkan dengan pelemahan beberapa mata uang
negara berkembang lainnya, seperti Rand Afrika Selatan, Lira Turki, dan Real Brazil.
27-Jan-20; 13.680
2-Apr-20; 16.825
31-Dec-20; 14.176
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
USD
7-Feb-20; 1.964
2-Apr-20; 2.366
31-Dec-20; 2.172
1.900
1.950
2.000
2.050
2.100
2.150
2.200
2.250
2.300
2.350
2.400
CNY
21-Feb-20; 12.367
2-Apr-20; 15.668
31-Dec-20; 13.716
12.000
12.500
13.000
13.500
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
JPY
18-Feb-20; 14.880
2-Apr-20; 18.416
31-Dec-20; 17.419
14.000
14.500
15.000
15.500
16.000
16.500
17.000
17.500
18.000
18.500
EUR
Pada tahun 2020, volatilitas nilai tukar Rupiah meningkat menjadi 15,9% dari 7,0% pada
2019, namun masih lebih rendah dibandingkan dengan ratarata volatilitas kawasan
terutama Rand Afrika Selatan, Real Brazil, dan Lira Turki.
2.2 INDIKATOR KESEJAHTERAAN
Kesejahteraan masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu
wilayah/daerah. Kesejahteraan yang dimaksud adalah menunjuk kepada keadaan yang
lebih baik dimana kondisi masyarakat dalam keadaan makmur. Hal ini dapat
direfleksikan dengan beberapa indikator antara lain Indeks Pembangunan Manusia
(IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini), Kondisi
Ketenagakerjaan, Nilai Tukar Petani (NTP), dan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk
(enlarging people choice). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur
keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam
emperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan
indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka
panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang
perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Semakin tinggi nilai IPM
yang dimiliki oleh suatu wilayah/daerah, maka menunjukkan semakin baik pula
pencapaian pembangunan manusianya. IPM terbagi menjadi empat kategori, yaitu
kategori rendah (IPM < 60), kategori sedang (60 ≤ IPM < 70), kategori tinggi (70 ≤ IPM
< 80), dan kategori sangat tinggi (IPM ≥ 80).
Tabel 2.8. Perkembangan Indeks IPM Indonesia dan Provinsi di Pulau Jawan TA 2011 s.d. 2020
Ta h u n Jatim Jabar Jateng DI
Yogyakarta DKI
Jakarta Banten Indonesia Pertumbuhan
Jatim Per Tahun
Laju Pertumbuhan
IPM 2011 66,06 66,67 66,64 75,93 76,98 68,22 67,09 - - 2012 66,74 67,32 67,21 76,15 77,53 68,92 67,70 0,68 1,03% 2013 67,55 68,25 68,02 76,44 78,08 69,47 68,31 0,81 1,21% 2014 68,14 68,80 68,78 76,81 78,39 69,89 68,90 0,59 0,87% 2015 68,95 69,50 69,49 77,59 78,99 70,27 69,55 0,81 1,19% 2016 69,74 70,05 69,98 78,38 79,60 70,96 70,18 0,79 1,15% 2017 70,27 70,69 70,52 78,89 80,06 71,42 70,81 0,53 0,76% 2018 70,77 71,20 71,12 79,53 80,47 71,95 71,39 0,50 0,71% 2019 71,50 72,03 71,73 79,99 80,76 72,44 71,92 0,73 1,03% 2020 71,71 72,09 71,87 79,97 80,77 72,45 71,94 0,21 0,29%
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
Secara umum, IPM di Provinsi Jawa Timur periode 2011-2020 menunjukkan tren yang
meningkat mulai dengan kategori sedang pada tahun 2011-206 hingga mencapai
kategori tinggi pada tahun 2017-2020, meskipun masih berada dibawah IPM Nasional
dan memiliki IPM terendah dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa. Selama periode
2011-2020, IPM di Jawa Timur meningkat dari 66,06 (2011) meningkat menjadi 71,71
(2020) atau selama periode tersebut (10 tahun) tumbuh 8,55 persen. Rata-rata
pertumbuhan selama kurun waktu 2011-2020 sebesar 0,86 persen per tahun. Laju
pertumbuhan IPM Jawa Timur selama periode tersebut menunjukkan ketidakstabilan
dimana hanya 5 periode diatas 1 persen dan 4 periode dibawah 1 persen. Laju
pertumbuhan IPM terendah terjadi pada tahun 2020.
Laju pertumbuhan yang tidak stabil tersebut menunjukkan bahwa upaya pemerintah
Jawa Timur dalam meningkatkan pembangunan manusia membutuhkan perumasan
kebijakan yang lebih tepat agar tercapai pertumbuhan yang stabil dan konsisten
sehingga diharapkan melampau Jawa Barat di periode berikutnya. Kondisi
pembangunan manusia kabupaten/kota di tahun 2020 status atau kategori
pembangunannya sama dengan tahun sebelumnya.
Secara spasial, IPM tertinggi tercatat di Kota Surabaya sebesar 82,23, sebagaimana
posisi periode sebelumnya. Surabaya bersama Kota Malang, Kota Madiun, Kabupaten
Sidoarjo merupakan daerah dengan IPM berkategori “sangat tinggi”. Di Jawa Timur,
daerah dengan kategori IPM “tinggi” sebanyak 20 kabupaten/kota, sedangkan yang
berkategori “sedang” sebanyak 14 kabupaten/kota.
Grafik 2.9 Perkembangan IPM Indonesia dan Jawa Timur, 2011 s.d. 2020
Sumber: BPS Jatim (diolah)
82, 22
81, 32
80, 88
80, 05
78, 5678, 08
77, 96
76, 10 75, 88
75, 25
73, 53 73, 4973, 27
72, 8572, 6272, 5771, 85
71, 7171, 69
70, 60 70, 5770, 5670, 4170, 35
69, 46 68, 7568, 3768, 29
68, 1667, 09
66, 69
66, 2266, 09
65, 94 65, 6065, 33
63, 79
61, 94
82, 2381, 45
80, 9180, 29
78, 5778, 23 78, 04
76, 1175, 90
75, 26
73, 83 73, 92
73, 2772, 97
73, 0072, 58
72, 0571, 72 71, 73
70, 6270, 58
70, 8170, 5470, 36
69, 7469, 04
68, 4068, 60
68, 39
67, 3867, 11
66, 43 66, 4366, 26
66, 07
65, 46
64, 11
62, 70
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
2019
202
2.2.2. Tingkat Kemiskinan
Penurunan tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan dan kesejahteraan manusia. Tidak hanya dengan penurunan angka
kemiskinan, namun keberhasilan pembangunan dan kesejahteraan manusia tercermin
dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Perkembangan tingkat kemiskinan pada
Provinsi Jawa
Timur tahun
2011-2020
sebagaimana
disajikan pada
Grafik 2.9 Sejak
tahun 2015,
tingkat
kemiskinan di
Provinsi Jawa
Timur berhasil
diturunkan.
Namun,
persentase penduduk miskin pada Maret 2020, meningkat 0,72 persen terhadap
September 2019, dan meningkat kembali di 0,37 persen pada September 2020
terhadap Maret 2020. Sehingga pada September 2020 terdapat kenaikan jumlah
penduduk miskin sebanyak 0,52 juta (1,26 persen) menjadi 4,58 juta (11,46 persen)
dibandingkan September 2019.
Pada wilayah perkotaan,
persentase penduduk
miskin meningkat 1,60
persen pada September
2020 terhadap September
2019. Sementara
persentase penduduk
miskin di perdesaan pada
September 2020
meningkat 1,00 persen
terhadap September
Grafik 2.10. Perkembangan Kemiskinan Prov. Jawa Timur 2011 – 2020 (%)
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
5,395,25
5,104,99
4,814,89
4,79 4,75 4,79 4,784,70 4,64 4,62
4,414,33 4,29
4,11 4,06
4,42
4,58
14,27
13,85
13,4013,08
12,5512,73
12,4212,28 12,34 12,28
12,0511,85 11,77
11,2010,98 10,85
10,37 10,20
11,09
11,46
10
10,5
11
11,5
12
12,5
13
13,5
14
14,5
3,8
4
4,2
4,4
4,6
4,8
5
5,2
5,4
Mar
-11
Sep-
11
Mar
-12
Sep-
12
Mar
-13
Sep-
13
Mar
-14
Sep-
14
Mar
-15
Sep-
15
Mar
-16
Sep-
16
Mar
-17
Sep-
17
Mar
-18
Sep-
18
Mar
-19
Sep-
19
Mar
-20
Sep-
20
Jumlah Penduduk Miskin (Juta) Persentase Penduduk Miskin (%)
Grafik 2.11. Persentase Penduduk Miskin Menurut Perkotaan danPedesaan Tahun 2019-2020
Sumber : BPS Jawa Timur (diolah)
1,45 1,441,68 1,82
2,66 2,62 2,74 2,77
4,11 4,064,42 4,59
6,84 6,77 7,89 8,37
14,43 14,16 14,7715,16
10,37 10,2011,09 11,46
0
5
10
15
20
25
30
35
40
00,5
11,5
22,5
33,5
44,5
5
Mar -19 Sep -19 Mar -20 Sep -20
Jum
lah
Pend
uduk
(Ju
ta)
Perkotaan (Jumlah) Pedesaan (Jumlah) Jatim (Jumlah)
Perkotaan (%) Pedesaan (%) Jatim (%)
2029. Selama periode September 2019 -2020, jumlah penduduk miskin di daerah
perkotaan naik sebanyak 381,98 ribu jiwa. Sementara di daerah perdesaan naik
sebanyak 147,99 ribu jiwa. Kenaika jumlah penduduk miskin tersebut dikarenakan
terjadinya Pandemi Covid-19.
Peranan komoditi makanan
terhadap Garis Kemiskinan jauh
lebih besar dibanding peranan
komoditi bukan makanan
(perumahan, sandang, pendidikan,
dan kesehatan). Pada bulan September 2020, kontribusi Garis Kemiskinan Makanan
terhadap Garis Kemiskinan sebesar 75,17 persen, sisanya disumbangkan oleh komoduti
bukan makanan sebesar 24,83 persen.
Selain jumlah dan persentase jumlah
penduduk miskin, yang harus menjadi
perhatian adalah dimensi tingkat
kedalaman dan keparahan dari
kemiskinan. Indeks Kedalaman
Kemisikinan (P1) kemiskinan akan
menggambarkan ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran penduduk
miskin terhadap garis kemiskinan,
sedangkan Indeks Keparahan
Kemiskinan (P2) akan menunjukkan sejauh mana sebaran pengeluaran diantara
penduduk miskin. Nilai P1 dalam satu semester ini menunjukkan kenaikan 0,152 poin
atau sebesar 1,818 pada Maret 2020 menjadi 1,970 pada September 2020. Kenaikan
nilai P1 tersebut terjadi di perkotaan (0,144 poin) dan di perdesaan (0,186 poin).
Sementara itu, nilai P2 juga mengalami kenaikan 0,099 poin, dari 0,430 pada Maret 2020
menjadi 0,529 pada September 2020. Kenaikan kedua nilai yaitu P1 dan P2 memberikan
indikasi rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung menjauhi garis kemiskinan
dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga semakin melebar.
Ditinjau secara daerah kota-desa, nilai P1 dan P2 antar perkotaan dan perdesaan
menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada di
perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari nilai P1 dan P2, di mana nilai kedua indeks (P1 dan
P2) perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan.
Tabel 2.9. Kontribusi terhadap Garis Kemiskinan Prov. Jawa Timur Tahun 2020
K o n t r ib us i T e r h a d ap G a r is
K e m is k i n a n Pedesaan Perkotaan
Makanan 76,17 74,17 Bukan Makana 23,83 25,83
Jumlah 100,00 100,00 Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah
Tabel 2.10. Indeks Kedalaman Kemiskian (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Menurut daerah, periode September
2019 s.d September 2020
T a h u n Perkotaan Perdesaan Total
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) 76,17 74,17 Sep-19 1,012 2,302 1,612 Mar-20 1,225 2,499 1,818 Sep-20 1,369 2,685 1,97 Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Sep-19 0,229 0,537 0,372 Mar-20 0,282 0,6 0,43 Sep-20 0,373 0,715 0,529
Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah
2.2.3. Tingkat Ketimpangan (Rasio Gini)
Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan
pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga
merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya
digunakan koefisien Gini (Ratio Gini). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat
merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini
Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio< 0,3), Sedang (0,3 ≤ Gini Ratio ≤ 0,5)
dan Tinggi (Gini Ratio> 0,5).
Gini Ratio di Provinsi Jawa Timur September 2020 tercatat sebesar 0,364 masuk
dalam kategori sedang. Angka ini turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan
Gini Rasio Maret 2020 yang sebesar 0,366.
Gini Ratio di Provinsi Jawa Timur pada Maret 2011 tercatat sebesar 0,374 dan menurun
menjadi 0,351 pada September 2011. Selanjutnya, Gini Ratio cenderung meningkat
hingga mencapai angka tertinggi pada Maret 2015, yaitu sebesar 0,415. Pada periode
September 2015 nilai Gini Ratio mulai turun menjadi 0,403 dan cenderung menurun
hingga mencapai angka 0,396 pada Maret 2017. Sementara, pada September 2017 Gini
Ratio meningkat kembali menjadi sebesar 0,415, pada Maret 2018 turun menjadi
sebesar 0,379, dan cenderung menurun menjadi sebesar 0,364 pada September 2020.
Grafik 2.12. Nilai Gini Ratio Provinsi Jawa Timur periode 2011-2020
Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah
0,387
0,358
0,385 0,384 0,387
0,386
0,391
0,428 0,442 0,428
0,423
0,433
0,418
0,442
0,387 0,375 0,379 0,374 0, 377 0,373
0,3030,298
0,273
0, 268
0,285
0, 309
0,310
0,339
0,344
0,327
0,333
0,313
0,326
0,317
0, 327
0,3220,318
0,314
0, 3160,318
0,374
0,3510, 357
0,362 0,3640,368 0,369
0, 403
0,4150,403 0,402 0,402 0,396
0,415
0,3790, 371 0,370
0,364 0, 366 0,364
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
Mar
-11
Jul-
11
Nov
-11
Mar
-12
Jul-
12
Nov
-12
Mar
-13
Jul-
13
Nov
-13
Mar
-14
Jul-
14
Nov
-14
Mar
-15
Jul-
15
Nov
-15
Mar
-16
Jul-
16
Nov
-16
Mar
-17
Jul-
17
Nov
-17
Mar
-18
Jul-
18
Nov
-18
Mar
-19
Jul-
19
Nov
-19
Mar
-20
Jul-
20
Pe rk otaan Pe rdesaan Pe rk otaan dan Perdesaan
Berdasarkan daerah tempat
tinggal, Gini Ratio di daerah
perkotaan pada September
2020 tercatat sebesar 0,373.
Angka ini turun sebesar 0,004
poin dibanding Gini Ratio Maret
2020 yang sebesar 0,377.
Untuk daerah perdesaan Gini
Ratio September 2020 tercatat
sebesar 0,318. Angka ini naik
sebesar 0,002 poin dibanding
Gini Ratio Maret 2020 yang
sebesar 0,316. Secara
nasional, ketimpangan
pendapatan di Jawa Timur
masih dibawah rata rata
nasional. Nilai Gini Ratio Jawa
Timur tercatat masih berada di
bawah rata-rat Gini Ratio
nasional yang mencapai 0,385
(sedang). Lebih lanjut, tingkat
ketimpangan Jawa Timur juga
menjadi yang terendah kedua di wilayah Jawa dimana DI Yogyakarta menjadi yang
tertinggi dengan Gini Ratio sebesar 0,437 dan Jawa Tengan terendah dengan dengan
Gini Ratio sebesar 0,359.
2.2.4. Kondisi Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT
Jawa Timur pada Agustus 2020 sebesar 5,84 persen, mengalami kenaikan 2,02 persen
poin dibanding TPT Agustus 2019 sebesar 3,82 persen dan 193 persen poin dibanding
TPT Agustus 2018 sebesar 3,91 persen.
Kenaikan pengangguran ini tercatat mencapai 466,02 ribu orang dimana jumlah
penganggur laki-laki 0,09 persen lebih banyak daripada perempuan. Pada tataran
nasional, tingkat pengangguran Jawa Timur tersebut masih dibawah tingkat
Grafik 2.12 Nilai Gini Ratio Seluruh Provinsi di Indonesia Tahun 2020
Sumber: BPS, data diolah
0,257 0 ,290
0 ,300 0 ,301
0 ,314 0 ,316
0,319 0 ,320 0 ,320 0 ,321 0 ,321 0 ,323 0 ,325 0 ,326
0 ,334 0 ,335
0 ,338 0 ,351
0,356 0 ,356
0 ,359 0 ,364 0 ,365
0 ,368 0 ,369
0 ,376 0 ,382
0 ,385 0 ,386 0 ,388
0,395 0 ,398 0 ,400
0 ,406 0 ,437
0,250 0,270 0,290 0,310 0,330 0,350 0,370 0,390 0,410 0,430 0,450
Ke pulauan Bangk a Be litungMa luk u Utara
K a l imanta n Uta raS uma tera Ba ratS uma tera Utara
Ja mbiA ce h
L a mpungKa limanta n Tengah
Ria uS ula w esi Tengah
B e ngk uluK a limanta n B ara t
Ma luk uK e pulauan Riau
K a limanta n TimurS uma tera Selatan
K a limanta n Se latanNusa Te nggara T imur
S ula w esi B aratJa w a Tengah
Ja w a T imurB a nte n
S ula w esi UtaraB a li
Pa pua Ba ratS ula w esi S ela tan
Na siona lNusa Te nggara Ba rat
S ula w esi TenggaraPa pua
Ja w a B aratDKI Ja k arta
GorontaloDI Y ogya karta
pengangguran nasional yang mencapai 7,07 persen di tahun 2020. Secara spasial,
terdapat tiga kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur yang memiliki tingkat
pengangguran yang tertinggi, yakni tertinggi pertama berada di Kabupaten Sidoarjo
(10,97 persen), kedua di Kota Surabaya (9,79 persen) dan ketiga terjadi di Kota Malang
(9,61 persen). Sementara itu, tingkat pengangguran terendah terdapat pada Kabupaten
Pacitan (2,28 persen). Total penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Agustus 2020
mencapai 20,96 juta orang, berkurang 69,65 ribu orang dibandingkan keadaan pada
Agustus 2019.
Grafik 2.13 Komposisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur (dalam persen)
Sumber: BPS Jawa timur, data diolah
Dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, distribusi pekerja di Jawa Timur mayoritas berada
di sektor informal. Tercatat, sebanyak 63,64 persen penduduk yang bekerja berada di
sektor informal dan sisanya 36,36 persen berada di sektor formal pada Agustus 2020.
Dari komposisi tersebut, sebagian besar bekerja pada kategori Pertanian yakni
sebanyak sebesar 1,17 juta orang (33,01 persen), diikuti kategori Perdagangan Besar
2,28 2 ,84
3,35 3 ,36
3,49 3 ,74 3,82 3 ,85
4,11 4 ,13
4,45 4 ,61
4,80 4 ,80 4,81 4 ,86 4,92
5 ,12 5,13 5 ,24 5 ,34 5,44 5 ,49
5,75 5 ,84 5,93
6 ,21 6,24 6 ,33
6,68 6 ,70 6,74
7 ,48 8,21 8 ,32
8,77 9 ,61
9,79 10,97
2, 00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8, 00 9,00 10,00 11,00
Pa cita nS ume nepS a mpa ngL uma jang
Pa me k asanMa ge tan
Blita rS itubondo
Tre nggale kB ondowoso
PonorogoTulungagung
Nga njukM a diun
Tuba nProbolinggoB ojonegoro
Je mbe rL a monga n
K e dir iB a nyuw angi
Nga w iM a la ng
Mojok ertoJA WA TIMUR
K ota B atuK ota K edir i
Pa suruanK ota Pasuruan
K ota B l itarK ota Probolinggo
K ota M ojokertoJomba ng
Gre sikK ota M adiun
Ba ngk alanK ota Malang
K ota S urabayaS idoa rjo
4,05 3,97
6,48
3,70 3,60
4,923,91 3,82
5,84
Agustus 2018 Agustus 2019 Agustus 2020
Laki-laki Perempuan Total
TPT NASIONAL : 7,07 %
4,55 4,49
7,37
3,23 3,08
4,13
3,913,82
5,84
Agustus 2018 Agustus 2019 Agustus 2020
Perkotaan Perdesaan Total
dan Eceran; Reparasi dan Perawatan
Mobil dan Sepeda Motor (18,49 persen)
dan Kategori Industri Pengolahan ( 14,62
persen).
2.2.5. Nilai Tukar Petani
NTP merupakan salah satu indikator
yang berguna untuk mengukur tingkat
kesejahteraan petani karena mengukur
kemampuan produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan
produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk
konsumsi rumah tangga petani. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima
petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP Jawa Timur pada bulan
Desember 2020 sebesar 100,80, mengalami penurunan 2,43 persen jika dibandingkan
bulan Desember 2019 sebesar 103,32 (y-on-y). Penurunan ini disebabkan karena
indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan
harga yang diterima petani (It). Indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 2,19
persen, sedangkan Indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 0,30 persen.
Penurunan juga terjadi pada NTP Nasioal, tetapi dengan persentase yang jauh lebih
rendah yaitu sebesar 0,11 persen (y-on-y). NTP Nasional pada bulan Desember 2020
adalah 103,25. NTP Jawa Timur bulan Desember 2020 termasuk pada provinsi yang
mengalami penurunan cukup besar di posisi ke 6 dari 34 provinsi, dimana penurunan
tertinggi terjadi pada Provinsi Bante mencapai 4,47 dan kenaikan terbesar pada Provinsi
Riau mencapai 12,97.
Tabel 2.11. Perkembangan NTN Jawa Timur Bulanan, Tahunan, dan per Sub Sektor 2019 - 2020
P e r i o de N TP T a n a m an P a ng a n
H or t iku l t u r a
T a n a m an P e rk e b u na n
P e t e r n ak a n P e r ik a n an K e n a ik a n/ P e n ur u n a n
N TP d i ba d i ngk a n b u l a n s e b e l u n y a
Des-19 103,32 106,43 103,97 94,94 99,1 100,49
Jan-20 103,98 106,77 107,1 98,62 98,44 99,96 0,66
Feb-20 103,16 105,45 104,94 98,45 99,21 98,27 -0,82
Mar-20 101,47 102,57 103,44 97,58 99,79 97,51 -1,69
Apr-20 99,43 100,48 100,41 97,84 97,53 95,21 -2,04
Mei-20 99,01 100,28 97,96 97,71 97,36 95,56 -0,42
Jun-20 99,99 101,35 94,91 99,94 99,53 96,73 0,98
Jul-20 100,21 101,09 93,62 99,68 101,68 97,31 0,22
Agu-20 99,83 101,95 90,97 98,39 99,79 97,11 -0,38
Sep-20 100,36 103,44 89,27 98,7 99,34 96,81 0,53
Grafik 2.14 Distribusi Penduduk Yang Bekerja di Jawa Timur (dalam persen)
Sumber: BPS, data diolah
38,65 38,08 39,36 36,36
61,35 61,92 60,64 63,64
A G U S T U S 2 0 1 7 A G U S T U S 2 0 1 8 A G U S T U S 2 0 1 9 A G U S T U S 2 0 2 0
Formal Informal
Okt-20 100,5 103,4 92,79 98,37 98,43 97,69 0,14
Nov-20 100,54 102,68 95,7 98,07 99,01 97,69 0,04
Des-20 100,8 102,48 97,82 98,03 99,49 98,62 0,26
Tahun 2019 101,17 103,33 101,33 95,58 98,28 99,65
Tahun 2020 100,77 102,66 97,4 98,45 99,13 97,37
-0,4 -0,67 -3,93 2,87 0,85 -2,28 Kenaikan/
Penuruan Tahunan 2020-2019
Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah
Sementara itu jika dilihat secara kumulatif tahunan, NTP Jawa Timur tahun 2020 adalah
sebesar 100,77 mengalami penurunan 0,4 jika dibandingkan tahun 2019 sebesar 101,77
(c to c). Sementara itu NTP Nasional pada tahun 2020 naik 0,75 menjadi 101,65 dari
posisi 100,90 pada tahun 2019. NTP Jawa Timur tahun 2020 termasuk pada provinsi
yang mengalami penurunan cukup besar di posisi ke 13 dari 34 provinsi, dimana
penurunan tertinggi terjadi pada Provinsi Bali mencapai 3,89 dan kenaikan terbesar pada
Provinsi Riau mencapai 12,4.
NTP Jawa timur sepanjang tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak lima kali dan
kenaikan sebanyak 7 kali, penurunan terbesar terjadi pada bulan April 2020 sebesar
2,04. Penurunan tersebut disebabkan karena indeks harga yang diterima petani (It)
mengalami penurunan, sedangkan indeks harga yang dibayar petani (Ib) mengalami
kenaikan. Indeks harga yang diterima petani (It) turun sebesar 1,98 persen, sedangkan
indeks harga yang dibayar petani (Ib) naik sebesar 0,03 persen. Penurunan Indeks
harga yang diterima petani disebabkan oleh turunnya Indeks Harga Yang Diterima
Petani pada empat subsektor pertanian, sedangkan satu subsektor mengalami
kenaikan. Penurunan indeks harga yang diterima petani terbesar adalah pada subsektor
Hortikultura sebesar 2,82 persen, diikuti subsektor Peternakan sebesar 2,41 persen,
subsektor Perikanan sebesar 2,23 persen, dan subsektor Tanaman Pangan sebesar
1,95. Sementara itu, lenaikan Indeks Harga Yang Diterima Petani disebabkan karena
indeks harga konsumsi rumah tangga (inflasi perdesaan) mengalami kenaikan sebesar
0,08 persen, dan indeks harga biaya produksi dan pembentukan barang modal (BPPBM)
naik sebesar 0,02 persen.
2.2.6. Nilai Tukar Nelayan
Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah rasio antara indeks harga yang diterima nelayan (It)
dengan indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) dinyatakan dalam persentase. Secara
konsepsional, NTN pengukur kemampuan tukar produk perikanan tangkap yang
dihasilkan nelayan dengan barang atau jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga
nelayan dan keperluan mereka dalam menghasilkan produk perikanan tangkap. Indeks
Harga yang diterima nelayan (It) dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga
komoditas pertanian yang dihasilkan nelayan. Indeks ini juga digunakan sebagai data
penunjang dalam penghitungan nilai produksi sektor perikanan tangkap. Indeks yang
dibayar nelayan (Ib), dapat digunakan untuk melihat fluktuasi harga komoditas/jasa yang
dikonsumsi oleh nelayan serta fluktuasi harga barang yang diperlukan untuk
memproduksi hasil perikanan tangkap.
NTN Jawa Timur pada bulan Desember 2020 sebesar 100,80, mengalami penurunan
1,79 persen jika dibandingkan bulan Desember 2019 sebesar 98,01 (y-on-y). Penurunan
ini disebabkan karena indeks harga yang dibayar nelayan (Ib) mengalami kenaikan lebih
tinggi dibandingkan harga yang diterima nelayan (It). Indeks harga yang dibayar nelayan
(Ib) naik sebesar 2,13 persen, sedangkan Indeks harga yang diterima nelayan (It) hanya
naik sebesar 0,30 persen.
Tabel 2.12. Perkembangan NTP Jawa Timur Bulanan, Tahunan, dan per Sub Sektor 2019 - 2020
Periode NTN
Indeks Harga yang
Diterima Nelayan (It)
Indeks Harga yang Dibayar Nelayan (Ib)
Kenaikan/Penurunan
NTN Bulanan
% Kenaikan/Penurunan NTN
Bulanan
Kenaikan/Penurunan It
Bulanan
% Kenaikan/Penurun
an It Bulanan
Kenaikan/Penurun
an Ib Bulanan
% Kenaikan/Penurun
an Ib Bulanan
Des-19 98,01 103,16 105,26 Jan-20 98,51 104,53 106,11 0,50 0,51% 1,37 1,33% 0,85 0,81% Feb-20 97,14 103,27 106,31 -1,37 -1,39% -1,26 -1,21% 0,2 0,19% Mar-20 96,86 103,15 106,49 -0,28 -0,29% -0,12 -0,12% 0,18 0,17% Apr-20 94,26 100,42 106,54 -2,60 -2,68% -2,73 -2,65% 0,05 0,05% Mei-20 93,90 99,98 106,48 -0,36 -0,38% -0,44 -0,44% -0,06 -0,06% Jun-20 95,43 101,82 106,69 1,53 1,63% 1,84 1,84% 0,21 0,20% Jul-20 95,04 101,44 106,74 -0,39 -0,41% -0,38 -0,37% 0,05 0,05%
Agu-20 95,25 101,79 106,86 0,21 0,22% 0,35 0,35% 0,12 0,11% Sep-20 95,41 101,89 106,79 0,16 0,17% 0,1 0,10% -0,07 -0,07% Okt-20 95,72 101,79 106,87 0,31 0,32% -0,1 -0,10% 0,08 0,07%
Nov-20 95,48 102,34 107,18 -0,24 -0,25% 0,55 0,54% 0,31 0,29% Des-20 96,26 103,47 107,5 0,78 0,82% 1,13 1,10% 0,32 0,30%
-1,75 0,31 2,24 Kenaikan/Penurunan bulan desember (y on y) 98,28 99,65
-1,79% 0,30% 2,13% % Kenaikan/Penurunan bulan desember (y on y) 99,13 97,37
Sumber: BPS Jawa Timur, data diolah
NTN Jawa timur sepanjang tahun 2020 mengalami kenaikan dan penurunan sebanyak
enam kali. Penurunan NTN terjadi pada Semester I 2020 sebanyak 4 kali, sedangkan
kenaikan NTN pada semester II terjadi 4 kali. Terlihat bahwa Pandemi Covid-19 pada
paruh pertama tahun 2020 mempengaruhi NTN Jawa Timur, sedangkan perbaikan
indeks NTN pada paruh kedua tahun 2020 menunjukkan pengaruh Pandemi Covid-19
yang semakin kecil dan permintaan atas komoditas ikan yang semakin meningkat terlihat
dari Indeks Harga yang diterima nelayan (It) yang juga mengalami peningkatan.
Penurunan terdalam terjadi pada bulan April 2020 sebesar 2,60 dan kenaikan tertinggi
terjadi pada bulan Juni 2020 sebesar 1,53. Penurunan di bulan April disebabkan karena
indeks harga yang dibayar nelayan naik sebesar 0,05 persen, sedangkan indeks harga
yang diterima nelayan turun sebesar 2,65 persen. Sedangkan kenaikan di bulan Juni
2020 disebabkan karena indeks harga yang diterima nelayan naik sebesar 1,84 persen,
lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar nelayan yang sebesar 0,20 persen.
2.3 EFEKTIVITAS KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
REGIONAL
RKPD merupakan dokumen yang memuat arah pembangunan daerah dalam satu tahun
anggaranyang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat
Daerah, KUA dan PPAS, serta APBD dengan tujuan untuk mewujudkan perencanaan
pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan
nasional, provinsi dan kabupaten/kota, serta dengan provinsi yang berbatasan.
Penentuan arah pembangunan tersebut dituangkan dalam berbagai kebijakan dan
target-target pembangunan yang hendak dicapai. Target dan realisasi indikator makro
ekonomi dan pembangunan Jawa Timur tahun 2020 dijelaskan dalam tabel 2.11.
berikut.
Tabel 2.11. Perkembangan NTP Jawa Timur Bulanan, Tahunan, dan per Sub Sektor 2019 - 2020
Indikator Sasaran Pembangunan Target 2020 Realisasi 2020
Status Target 2020
Realisasi 2019
Realisasi Nasional 2020
Pertumbuhan Ekonomi (%) 0,96 – 2,66 -2,39 Tidak Tercapai 5,52 -2,07 Inflasi (%) 3% ±1 1,44 Tidak Tercapai 2,12 0,45 Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 4,06 – 4,02 5,84 Tidak Tercapai 3,92 7,07 Tingkat Kemiskinan (%) 11,48 – 10,18 11,46 Tercapai 10,20 10,19 Indeks Gini 0,3943 – 0,3913 0,364 Tercapai 0,364 0,385 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 71,53 –72,23 71,71 Tercapai 71,5 71,94
Sumber: RKPD dan BPS Jawa Timur dan Pusat
Dampak pandemi covid 19 telah berpengaruh pada tatanan ekonomi, sosial, dan
budaya masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur telah melakukan penyesuaian terhadap enam indikator makro,
disesuaikan dengan dampak pandemi Covid 19 yang tercantum dalam RKPD
Perubahan Jawa Timur tahun 2020. Jika dibandingkan dengan target pembagunan
tahun 2019, terdapat 3 indikator yang ditetapkan naik pada tahun 2020 yaitu Tingkat
Penganguran Terbuka, Tingkat Kemiskinan, dan Indeks Pembanguan Manusia.
Indikator yang ditetapkan turun pada tahun 2020 adalah pertumbuhan ekonomi,
sedangkan target untuk inflasi tahun 2020 ditetapkan sama dengan tahun 2019.
Dari enam indikator sasaran pembangunan, tiga indikator tercapai yaitu Tingkat
Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, dan Indeks Gini. Indikator sasaran
pembangunan yang tidak tercapai yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi , dan Tingkat
Pembangunan Terbuka. Dengan adanya Pandemi Covid-19 tahun 2020, Pemprov Jawa
Timur sudah menurunkan target sararan pembangunan pertumbuhan ekonomi dengan
optimisme tinggi bahwa tahun 2020 akan tetap positif. Melihat prediksi beberapa
lembaga internasional seperti IMF yang tekah memprediksi ekonomi dunia kontraksi 3
persen pada outlook April 2020 dan Bloomberg Economic Growth Forecast (June
Survey) yang mempredikasi Indonesia mengalami kontraksi 3,1 persen, seharusnya
penetapan target pertumbuhan ekonomi selaras dengan prediksi dari lembaga
internasional yang telah kredibel kecuali Pemerintah Jawa Timur mempunyai data yang
lebih mendukung atas penetapan target pertumbuhan ekonomi positif tersebut. Gap
target dan capain realisai yang sangat besar yaitu 3,35 persen mengindikasikan
Pemprov Jawa Timur menetapkan target terlalu tinggi.
Dengan penetapan target pertumbuhan ekonomi yang terlalu tinggi dan pada
realisasinya tidak tercapai, maka otomatis target pembangunan yaitu tingkat
penganguran terbuka juga tidak tercapai. Dengan laju pertumbuhan ekonomi yang
terkontraksi pada tahun 2020 tentunya berakibat pada tingkat penganguran yang
semakin tinggi yang disebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menurun. Data BPS
menunjukkan bahwa per Agustus 2020 di Indonesia terdapat 4,23 juta orang penduduk
usia kerja yang terdampak covid-19 atau 13,36 persen, terdiri dari pengangguran karena
covid-19 (318,61 ribu orang), bukan angkatan kerja karena covid-19 (112,43 ribu orang),
sementara tidak bekerja karena covid-19 (252,57 ribu orang), dan penduduk bekerja
yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 (3,55 juta orang). Sedangkan
tingkat Inflasi yang cukup rendah menunjukkan kelesuan perekonomian dan masih
lemahnya daya beli masyarakat di tengah pandemi.
Indonesian Treasury
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN TINGKAT REGIONAL
BAB iii
Kilang Minyak Petrokimia di Tuban
Alokasi Belanja Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar Rp124,55 Triliun, turun 7,47 persen dari tahun 2019 yang
mencapai Rp135,02Triliun. Capaian Realisasi Belanja Pemerintah Pusat tahun 2020 sebesar 96,78 persen dari alokasi, naik 2,07 persen dari
tahun 2019. Capaian realisasi Belanja Pemerintah Pusat melalu Satker Vertikal sebesar 94,21 persen, naik 2,23 persen dari tahun 2019.
Sedangkan realisasi TKDD sebesar 98,46 persen,naik 1,99 persen dari tahun 2019.
3.1. APBN TINGKAT PROVINSI
Target Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur ditetapkan
sebesar Rp198,51 triliun. Target tahun 2020 tersebut turun 1,95 persen dari target
Penerimaan Negara dan Hibah Tahun 2019 sebesar Rp217,01 triliun. Capaian Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 sebesar Rp187,08 triliun atau 94,24 persen
dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut lebih rendah 1,95 persen dari capaian
realisasi tahun 2019 sebesar 95,07 persen.
Tabel 3.1 Realisasi APBN di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2018 2019 2020
Pagu Realisasi %
Real Pagu Realisasi %
Real Pagu Realisasi %
Real PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
198.856,74 183.790,84 92,42 217.014,78 208.892,63 96,26 198.517,16 187.080,17 94,24
Penerimaan Perpajakan 194.395,04 176.655,69 90,87 211.566,40 201.132,90 95,07 193.359,71 180.052,24 93,12 Pajak Dalam Negeri 189.908,62 171.503,57 90,31 206.712,15 196.224,13 94,93 188.824,45 175.346,35 92,86 Pajak Perdagangan Inter’ 4.486,42 5.152,12 114,84
% 4.854,26 4.908,78 101,12 4.535,26 4.705,89 103,76
Pen. Negara Bukan Pajak 4.461,70 7.135,15 159,92 5.448,38 7.759,73 142,42 5.157,45 7.027,93 136,27 PNBP Lainnya 1.868,51 4.030,59 215,71 3.071,61 4.229,60 137,70 1.803,87 3.112,85 175,12 Pendapatan BLU 2.593,19 3.104,56 119,72 2.376,77 3.530,13 148,53 3.353,58 3.915,07 116,74
BELANJA NEGARA 131.664,27 112.771,07 85,65 135.022,38 127.884,88 94,71 124.935,38 120.917,54 96,78
BELANJA PEMPUS (BPP) 49.423,08 45.492,58 92,05 52.781,16 48.548,98 91,98 49.130,67 46.283,64 94,21 Belanja Pegawai 20.728,46 20.242,60 97,66 22.504,63 21.843,07 97,06 22.077,31 21.576,49 97,73 Belanja Barang 19.555,33 17.889,59 91,48 20.179,42 19.079,28 94,55 18.385,01 16.786,71 91,31 Belanja Modal 9.089,72 7.311,41 80,44 10.008,86 7.546,91 75,40 8.568,52 7.825,40 91,33 Belanja Bantuan Sosial 49,57 48,98 98,81 88,24 79,72 90,34 99,83 95,04 95,20
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA
82.241,19 67.278,49 81,81 82.241,22 79.335,90 96,47 75.804,71 74.633,90 98,46
TRANSFER KE DAERAH 74.799,63 60.947,19 81,48 74.799,65 71.902,99 96,13 68.233,94 67.065,68 98,29 Dana Perimbangan 73.292,59 59.995,07 81,86 52.584,59 51.451,87 97,85 46.749,83 46.207,46 98,84
Dana Transfer Umum 52.584,59 41.709,37 79,32 4.609,70 3.729,30 80,90 5.023,21 4.883,06 97,21 Dana Bagi Hasil 10.789,92 10.348,38 95,91 6.180,22 6.013,20 97,30 3.461,73 3.461,73 100 Dana Alokasi Umum 41.794,67 39.914,88 95,50 41.794,67 41.709,37 99,80 38.264,88 37.862,67 98,95
Dana Transfer Khusus 20.708,00 18.285,70 88,30 20.708,02 19.020,28 91,85 19.207,28 18.590,72 96,79 DAK Fisik 4.525,02 3.351,47 74,07 4.525,03 3.969,48 87,72 3.320,13 2.873,68 86,55 DAK Nonfisik 16.182,98 14.934,23 92,28 16.182,99 15.050,80 93,00 15.887,15 15.717,04 98,93 Dana Insentif Daerah 1.507,04 952,13 63,18 1.507,05 1.430,84 94,94 2.276,84 2.267,50 99,59
DANA DESA 7.441,56 6.331,29 85,08 7.441,56 7.432,91 99,88 7.570,76 7.568,22 99,97 SURPLUS/DEFISIT 67.192,47 71.019,77 105,70 81.992,41 81.007,75 98,80 73.581,78 66.162,63 89,92
Sumber: GFS Audited 2018, GFS Audited 2019 , GFS Preliminiary 2020, Simtrada, dan e-rekon-lk (diolah)
Alokasi belanja di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp124,93 triliun
yang terdiri Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp49,13 triliun dan TKDD sebesar
Rp75,80 triliun. Alokasi belanja pada tahun 2020 turun 8,01 persen dari tahun 2019
sebesar Rp135,02 triliun, hal ini merupakan kebijakan yang diambil Pemerintah dalam
rangka penanganan dampak atas Pandemi Covid-19 dan Program Pemulihan Ekonomi
Nasional berupa refocusing Anggaran K/L, realokasi Cadangan Belanja, dan
penghematan belanja K/L. Penurunan alokasi tersebut terjadi pada komponen alokasi
belanja TKDD sebesar 8,49 persen, sedangkan pada alokasi belanja pemerintah pusat
mengalami penurunan sebesar 7,73 persen dibandingkan tahun 2019.
Capaian realisasi Belanja Negara pada tahun 2020 sebesar Rp120,91 triliun atau 96,78
persen dari pagu yang dialokasikan. Capaian tersebut lebih tinggi 2,07 persen
dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 94,71 persen. Capaian realisasi yang lebih
tinggi terjadi baik pada capaian realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar 2,23 persen
dan capaian realisasi TKDD sebesar 1,99 persen. Dengan capaian target Penerimaan
dan Hibah sebesar Rp187,08 triliun dan Capaian realisasi Belanja Negara sebesar
Rp120,91 triliun, terjadi surplus sebesar Rp66,16 triliun di Provinsi Jawan Timur tahun
2020. Dengan Surplus tersebut, Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu
penyumbang Penerimaan Negara terbesar dibawah Provinsi DKI Jakarta.
3.2. PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT REGIONAL
3.2.1. Penerimaan Perpajakan
Sebagai sumber penerimaan, target Penerimaan Perpajakan sangat penting dalam
belanja pemerintah. Target Penerimaan Perpajakan di Provinsi Jawa Timur pada tahun
2020 sebesar Rp193,73 triliun turun 9.05 persen dibandingkan target Penerimaan
Perpajakan tahun 2019 sebesar Rp211,56 triliun. Capain realisasi penerimaan
perpajakan tahun 2020 sebesar Rp180,05 triliun atau 93,12 persen. Capain tersebut
turun 1,88 persen dari capaian realisasi tahun 2019, tetapi lebih tinggi 2,25 persen dari
capaian tahun 2018.
Penerimaan Perpajakan di Provinsi Jawa Timur terbagi atas tujuh jenis pajak, yakni PPh,
PPN, PBB, Cukai, Bea Masuk, Bea Keluar, dan Pajak Lainnya. Realisasi Penerimaan
Perpajakan yang melampaui target antara lain Bea Masuk sebesar 213,29 persen,
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Perpajakan Tahun 2018 - 2020 (dalam miliar)
Penerimaan Perpajakan 2018 2019 2020
Target Realisasi % Real Target Realisasi % Real Target Realisasi % Real Pajak Penghasilan 50.299,70
36.528,76 72,62 47.931,31 43.106,62 89,93 40.527,34 31.166,88 76,90
Pajak Pertambahan Nilai 49.107,24
41.812,47 3,55 60.676,16 51.395,00 84,70 48.290,02 41.288,55 85,50 Pajak Bumi dan Bangunan 189,53
6 242,07 127.72 317,70 232,32 73,13 177,33 188,78 106,46
Cukai 89.498,16
92.298,21 103,13 97.018,81 100.848,36 103,95 99.189,93 102.122,07 102,96 BeaMasuk 4.428,66
6 5.078,96 114,68 4.781,09 4.844,12 101,32 4.492,24 4.614,12 102,71
Bea Keluar 57,76
73,15 126,64 73,16 64,65 88,37 43,03 91,77 213,29 Pajak Lainnya 813,99
8 622,04 76,42 768,17 641,83 83,55 639,82 580,08 90,66
Jumlah 194.395,04 176.655,66 90,87 211.566,40 201.132,90 95,07 193.359,71 180.052,24 93,12 Sumber: GFS Preliminiary 2020 , e-rekon-lk, GFS Audited 2019
disusul PBB sebesar 106,46 persen, Cukai sebesar 102,96 persen, dan Bea Masuk
sebesar 102,71 persen. dan PPN sebesar 103 persen. Sementara yang tidak tercapai
adalah Pendapatan Pajak Lainnya sebesar 90,66 persen, PPN sebesar 85,50 persen ,
dan terendah adalah PPh sebesar 76,90 persen.
Sepanjang tahun 2018-2020, terdapat 3 jenis pajak yang selalu melampaui target yaitu
Pajak Bumi dan Bangunan, Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Sedangkan jenis pajak
yang selalu dibawah target untuk periode 2018-2020 adalah Pajak Penghasilan,Pajak
Pertambahan Nilai, dan Pajak Lainnya. Di tahun 2020 capaian jenis pajak Bea Keluar
menyentuh angka 213,29 persen diatas target hal ini sejalan dengan kenaikan signifikan
komponen Ekspor Barang dan Jasa pada PDRB Jatim Tahun 2020.
Rasio Pajak
Tax Ratio atau rasio
pajak di Jawa Timur
mengalami
penurunan pada tahun 2020 ini, dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini akibat dari
Pandemi Covid-19 yang memaksa pemerintah mengambil kebijakan di sektor pajak
antara lain berupa Insentif PPh Pasal 21, Insentif Pajak UMKM, Insentif PPh Pasal 22
Impor, Insentif Angsuran PPh Pasal 25, Insentif PPN. Sepanjang tahun 2017-2020,
rasio pajak hampir menyetuh 13 persen pada tahun 2019.
Insentif Fiskal
Pada tahun 2020
dalam rangka
menjaga dan
mendukung
keberlangsungan
dunia usaha akibat
terdampak Covid-
19 Pemerintah
membuat
kebijakan dengan
memberikan Insentif Fiskal baik Perpajakan maupun Kepabeanan dan Cukai. Kebijakan
Insentif Fiskal di Provinsi Jawa Timur sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.4
Tabel 3.3 Rasio Pajak Jawa Timur Tahun 2017-2020 (dalam Triliun Rupiah dan persen)
Uraian 2017 2018 2019 2020
Penerimaan Perpajakan 168,04 176,61 211,57 179,47 PDRB (ADHK=2010) 1.482,15 1.653,76 1.650,14 1.610,42 Tax Ratio (%) 11,34% 10,68% 12,82% 11,14% Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, dan BPS
Tabel 3.4 Realiasi Insentif Pajak Tahun 2020
Dasar Uraian/Jenis WP Realisasi
(dalam juta)
PMK. No.86/PMK.03/2020 Insentif WP terdampak Covid
60.453 2.959.746 1. PPh Pasal 21
14.664
330.380
2. PPh Final PP 23
34.713
151.808 3. PPh 22 Impor
1.797
800.549
4. PPh Pasal 25
9.279
1.677.009 PMK. No.28/PMK.03/2020 Fasilitas Pajak
terhadap barang dan Jasa yangg diperlukan dalam penanganan Covid-19
6.740 134.663 1. PPh Pasal 21
2. 3,729
4,439
3. PPh 22 DN 4.
686
22,024 5. PPh 22 Impor
6. 100
28,736
7. PPh Pasal 23 8.
729
3,151 9. PPN DTP
10. 1,496
76,313
JUMLAH 67.193 3.094.409 Sumber: Kanwil DJP dan DJBC se Jatim dalam Rake DPR Feb-20
disambut positif oleh kalangan dunia usaha. Dengan terjaganya keberlangsungan dunia
usaha di Jawa Timur mampu mendorong peningkatan realisasi penerimaan perpajakan
pada tahun 2020.
Faktor-faktor Penghambat Penerimaan Perpajakan Tahun 2020
Menurunnya penerimaan perpajakan tidak lepas dari kondisi perekonomian di Jawa
Timur yang terkontraksi tahun 2020. Faktor yang menjadi kendala dalam pemerimaan
Perpajakan tahun 2020 antara lain:
Kondisi perekonomian yang terdampak Pandemi COVID-19;
Kepatuhan penyampaian dan penyetoran pajak mengalami penurunan selama masa
Pandemi COVID-19.
Selain kesadaran WP yang masih rendah, Wajib Pajak mengalami kesulitan
memenuhi kewajibannya disebabkan belum terbiasanya berkonsultasi secara
daring;
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi, seperti kegiatan kunjungan lapangan (visit)
dan penyisiran lapangan, maupun kegiatan Pemeriksaan dan Penagihan masih
belum dapat dilakukan secara optimal akibat Pandemi COVID-19;
Belum semua data yang diperlukan untuk proses pengawasan, penggalian potensi
dan pengujian kepatuhan diperoleh;
Cash flow yang rendah membuat WP cenderung mendahulukan pembayaran gaji
dan hutang bank;
Beberapa mata anggaran belanja pada WP bendahara dialihkan untuk penanganan
COVID-19.
Pemungutan cukai kantong plastik sampai saat ini belum dapat dilakukan,
sedangkan target penerimaannya telah ditetapkan dalam APBN.
Resistensi masyarakat terhadap penegakan ketentuan di bidang cukai di daerah
rawan BKC ilegal Trend volume perdagangan luar negeri mengalami
penurunan dibandingkan tahun sebelumnya;
Penurunan seluruh indikator importasi meliputi, jumlah dokumen PIB, jumlah
kontainer, dan jumlah TEUs;
Kenaikan tarif cukai 2020, mengakibatkan adanya pergeseran selera
konsumen, dan berdampak penurunan beberapa produksi perusahaan
HT yg cukup signifikan diwilayah kanwil DJBC Jatim 1 khususnya jenis SKM
Langkah-langkah yang ditempuh Kanwil Ditjen Pajak dan Kanwil Ditjen Bea Cukai
Provinsi Jawa Timur dalam mencapai target penerimaan negara TA 2020
Dalam rangka mencapai target penerimaan TA 2020, Kanwil DJBC dan DJP telah
melakukan berbagai upaya untuk mengamankan dan meningkatkan penerimaan negara
TA 2020. Walaupun penerimaan pajak dari Kanwil DJP belum memenuhi target, langkah
tersebut telah mendorong penerimaan pajak TA 2020 mencapai 81,69 persen. Langkah-
langkah tersebut antara lain:
Ekstensifikasi perpajakan melalui pengawasan berbasis teritorial (WP Kewilayahan)
dengan Pengujian berdasarkan CRM, Data valid, Kewilayahan, dan Sektoral atas
seluruh WP di KPP Pratama dengan tujuan memperluas basis perpajakan dan
mendorong kepatuhan sukarela.
Pengawasan melalui Pengawasan WP Prioritas (WP Strategis) Pengujian Berbasis
individu dan kepatuhan tuntas atas atas seluruh WP di KPP Madya dan WP
contributor 85% penerimaan di setiap KPP Pratama P Prioritas
Penggunaan CRM (Compliant Risk Management) Sistem pemetaan profil resiko
kepatuhan wajib pajak berbasis IT (
Melakukan upaya penagihan dengan cara implementasi Kegiatan Penagihan
berbasis IT dalam rangka pencegahan, pemblokiran, lelang, dan penyanderaan.
Kerja sama dengan pihak ketiga dalam penyediaan data perpajakan (PKS DJP-
DJPK-Pemda)
Memberikan pelayanan prima dan terbaik serta sesuai protokol kesehatan kepada
Wajib Pajak
Memberikan penyuluhan secara virtual (via zoom meeting maupun webinar) kepada
Wajib Pajak dalam upaya edukasi maupun penyampaian kebijakan terbaru
Meningkatkan jumlah wajib pajak baru serta pembayarannya dengan melakukan
pengawasan berbasis penguasaan wilayah
Pengawasan Wajib Pajak Strategis serta penentu penerimaan (Klastering Wajib
Pajak sesuai dengan KLU yang tidak terdampak Covid-19)
Percepatan penyelesaian pemeriksaan dan penagihan aktif
Pengawasan atas 100 penunggak terbesar masing-masing KPP
Membentuk Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP) dan melaksanakan
Konseling Bersama melibatkan penyidik pajak terhadap WP yang mempunyai
potensi yang besar. (sumber : presentasi Kakanwil DJP Jatim I dan DJBC Jatim I
pada raker dengan Komisi XI DPR Februari 2020)
Sedangkan langkah-langkah yang telah diambil Kanwil DJBC di Jatim anatara lain:
Melalui program PIBT, PCBT, dan meningkatkan efektifitas serta intensitas
penindakan kepabeanan dan cukai, melakukan operasi Gempur Rokok Ilegal.
Bekerjasama dengan Pemda setempat dalam pemanfaatan DBH CHT untuk
kegiatan pengawasan rokok ilegal.
Meningkatkan pelayanan, percepatan perizinan untuk mempercepat pelayanan
dalam rantai logistik.
Mendorong IKM yang memiliki pangsa pasar ekspor untuk menggunakan Fasilitas
KB atau KITE IKM guna mendorong kemajuan industri dalam
negeri.
Program Sinergi dengan DJP, melakukan melakukan analisa, audit, pengawasan,
maupun penagihan bersama DJP.
Bekerjasama dengan Pemda setempat untuk menggali potensi ekspor melalui
produk unggulan daerah.
Membangun komunikasi yang baik dengan pengguna jasa, asistensi, dan fasilitasi,
guna mendorong pertumbuhan usaha.
Dengan langkah-langkah tersebut diatas, kanwil DJBC Jatim I dan II dapat melampaui
target penerimaan mencapai 102,99 persen.
3.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak Pemerintah Pusat Tingkat Provinsi
Meski hingga saat ini penerimaan perpajakan masih menjadi sumber utama pendapatan
Negara dalam APBN, namun pemerintah mulai memperhitungkan Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) sebagai andalan dalam memaksimalkan penerimaan negara di
tahun 2020.
Perkembangan PNBP Menurut Jenis
Realisasi PNBP di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai Rp7,02 triiun, yang
terdiri dari :
a. PNBP Lainnya sebesar Rp3,11 triliun;
b. Pendapatan BLU sebesar Rp3,91 triliun.
Capaian
realisasi
tersebut turun
sebesar
Rp731,81
miliar atau 9,43
persen
dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Kontribusi PNBP terbesar pada pandapatan
BLU dengan kontribusi sebesar 55,71 persen dari total realisas PNBP. Sepanjang tahun
2018-2020, persentase realisasi PNBP atas target menunjukkan tren negatif. Penurunan
realisasi penerimaan PNBP di tahun 2020 diperdalam dengan dampak dari Pandemi
Covid-19.
Apabila dilihat dari jenis PNBP nya trend penurunan terjadi pada Jenis PNBP Lainnya,
sedangkan Pendapatan BLU menunjukkan trend yang meningkat sepanjang tahun
Tabel 3.5 Target dan Realisasi PNBP di Provinsi di Jawa Timur 2017-2020 (dalam miliar)
Penerimaan PNBP
2018 2019 2020
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi PNBP Lainnya 1.868,51 4.030,59 3.071,61 4.229,60 1.803,87 3.112,85 Pendapatan BLU 2.593,19 3.105,01 2.376,77 3.530,13 3.353,58 3.915,07 Jumlah 4.461,70 7.135,60 5.448,38 7.759,73 5.157,45 7.027,92 % Realisasi Total 159,93% 142,42% 136,27% Sumber: GFS Preliminiary 2020, e-rekon-lk, dan GFS Audited 2019
2018-2020. Peningkatan capaian ini menunjukkan kemandirian BLU semakin tinggi
sehingga mampu membiayai kegiatan pelayanan pada masyarakat. Meningkatnya
pendapatan PNBP satker BLU sangat dipengaruhi oleh volume kegiatan pelayanan, tarif
atas kegiatan pelayanan yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Menteri Keuangan,
kualitas pelayanan yang diberikan, serta administrasi pengelolaan BLU.
3.3. BELANJA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT PROVINSI
Belanja pemerintah pusat tingkat provinsi merupakan bagian dari belanja negara
dalam rangka mendanai kegiatan pemerintah pusat di daerah. Belanja pemerintah
merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk melakukan stimulus fiskal.
3.3.1. Pagu dan Realisasi Berdasarkan Bagian Anggaran/Kementerian/ Lembaga
Sebagaimana tahun anggaran sebelumnya alokasi anggaran Kementerian/ Lembaga
(K/L) terbesar tahun anggaran 2019 adalah pada Kementerian Pertahanan sebesar
Rp11.070,87 miliar dengan pertumbuhan realisasi sebesar 20,48 persen. Alokasi
anggaran terbesar kedua yaitu Kementerian Agama sebesar Rp8.976,02 miliar,
kemudian Kepolisian Republik Indonesia sebesar Rp6.389,48 miliar. Namun,
pertumbuhan tertinggi realisasi anggaran K/L adalah pada Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat, sebesar 20,59 persen.
Dari 10 Kementerin/Lembaga dengan pagu terbesar, hanya Kemenag dan Kemenkeu
yang alokasi pagu tahun 2020 mengalami kenaikan, sementara lainnya mengalami
penurunan. Penurunan terbesar terjadi pada Kementan sebesar 25,20 persen disusul
Kemenhub sebesar 29,87 persen.
Tabel 3.6. Perkembangan Pagu dan Realisasi Belanja Negara untuk 10 Kementerian dengan alokasi terbesar tahun 2018-2020 Provinsi di Jawa Timur (dalam miliar)
Kementerian/ Lembaga
2018 2019 2020 Pertumbuhan Pagu 2019 -
2020
Pertumbuhan Realisasi
2019-2020 Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Kemenhan 8.761,51 8.720,66 11.070,87 10.506,29 10.815,65 10.464,9 -2,31% -0,39% Kemenag 8.575,15 8.197,30 8.976,02 8.697,18 9.402,49 9.015,0 4,75% 3,65% Kepolisian 5.655,06 5.569,53 6.389,48 6.080,00 5.628,10 5.547,0 -11,92% -8,77% Kemen PUPR 4.978,67 4.368,27 6.099,31 5.267,49 5.262,94 4.988,9 -13,71% -5,29% Kemendikbud 5.623,38 5.256,97 5.564,89 5.310,79 5.566,90 5.000,5 0,04% -5,84% Kemenhub 4.214,92 3.098,39 4.284,61 2.791,30 3.433,29 3.281,7 -19,87% 17,57% KPU 2.350,72 1.978,55 1.824,40 1.759,66 1.690,89 1.168,8 -7,32% -33,58% Kementan 1.316,90 1.218,44 1.085,46 1.035,80 811,89 771,00 -25,20% -25,56% Kementerian ATR 890,81 775,07 907,24 848,11 768,62 694,75 -15,28% -18,08% Kemenkeu 868,48 825,48 811,21 822,70 811,38 785,08 0,02% -4,57% Sumber: GFS Preliminiary 2020, e-rekon-lk, dan GFS Audited 2019
3.3.2. Perkembangan Pagu dan Realisasi Berdasarkan Jenis Belanja
Menurut klasifikasi ekonomi, terdapat 4 jenis belanja dalam APBN Tahun 2020 di Jawa
Timur belanja pegawai, belanja modal, belanja barang dan belanja sosial. Pada tahun
2020, hanya jenis belanja Bantuan Sosial yang mengalami kenaikan alokasi pagu
sebesar 13,03 persen. Kenaikan tersebut akibat kebijakan pemerintah untuk menambah
alokasi pada sektor jaring pengaman sosial dalam rangka penaganan dampak Pandemi
Covid-19 pada Kementerian Agama di Jawa Timur untuk Bantuan kepada siswa. Selain
Belanja Bantuan Sosial, semua jenis belanja mengalami penurunan dikarenkana
kebijakan pemerintah untuk refocussing dan realokasi dalam rangka penanganan.
Penurunan terbesar terjadi pada alokasi belanja modal sebesar 14,39 persen dan
belanja barang sebesar 8,94 persen.
3.3.3. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi
Di Provinsi Jawa Timur, dalam APBN tahun 2020 terdapat fungsi yang mendapatkan
alokasi pagu terbesar yaitu fungsi Pendidikan disusul oleh fungsi Pertahanan,
Keamanan dan ketertiban, dan Ekonomi
Tabel 3.8. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Fungsi di Provinsi Jawa Timur 2018-2020 (dalam miliar Rupiah)
Kementerian/Lembaga
2018 2019 2020 Pertum ’Pagu 2019-2020
Pertum’ Realisasi
2019-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Pelayanan Umum 4.510,04 3.894,99 4.003,20 3.663,82 3.570,07 2.908,6 -10,82% -20,61% Pertahanan 8.718,60 8.734,00 11.070,87 10.506,29 10.815,65 10.464,9 -2,31% -0,39% Ketertiban dan Keamanan
7.261,71 7.128,31 7.734,86 7.421,23 7.334,11 7.231,3 -5,18% -2,56% Ekonomi 8.844,89 7.779,16 10.336,66 8.200,98 8.025,44 7.616,3 -22,36% -7,13% Lingkungan Hidup 1.132,24 1.009,25 1.232,55 1.168,23 1.012,02 930,9 -17,89% -20,32% Perumahan dan Fasilitas Umum
1.271,76 1.231,95 1.189 1.044,38 1.562,51 1.426,5 31,41% 36,59% Kesehatan 1.170,46 999,63 988,14 910,45 904,41 823,3 -8,47% -9,57% Pariwisata 2,70 2,64 2,00 1,99 0,15 0,1 -92,50% -94,97% Agama 762,15 744,16 865,57 841,44 737,43 717,9 -14,80% -14,68%
Tabel 3.7. Perkembangan Pagu dan Realisasi berdasarkan Jenis Belanja di Provinsi Jawa Timur 2018-2020 (dalam miliar Rupiah)
Kementerian/ Lembaga
2018 2019 2020 Pertumbuhan Pagu 2019-
2020
Pertumbuhan Realisasi
2019-2020 Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Belanja Pegawai 20.728,46 20.242,60 22.458,94 21.843,08 22.077,31 21.576,49 -1,70% -1,22% Belanja Barang 19.555,33 17.889,59 20.190,81 19.079,31 18.385,01 16.786,71 -8,94% -12,02% Belanja Modal 9.089,72 7.311,41 10.009,09 7.546,67 8.568,52 7.825,40 -14,39% 3,69% Bantuan Sosial 49,57 48,98 88,32 79,72 99,83 95,04 13,03% 19,22% Jumlah 49.423,08 45.492,58 52.747,17 48.548,77 49.130,67 46.283,64 -6,86% -4,67% Sumber: GFS Preliminiary 2020, e-rekon-lk, dan GFS Audited 2019
Kementerian/Lembaga
2018 2019 2020 Pertum ’Pagu 2019-2020
Pertum’ Realisasi
2019-2020
Pagu Realisasi Pagu Realisasi Pagu Realisasi
Pendidikan 14.768,84 13.949,44 15.504,40 14.753,71 15.143,91 14.140,4 -2,33% -4,16% Perlindungan Sosial 41,36 40,66 35,90 34,58 24,97 23,4 -30,45% -32,33% Jumlah 48.484,74 45.514,20 52.963,13 48.547,10 49.130,67 46.283,6 -7,24% -4,66%
Sumber: GFS Preliminiary 2020, e-rekon-lk, dan GFS Audited 2019
Dari seluruh fungsi, hanya fungsi Perumahan dan Fasilitas mengalami pertumbuhan
pada alokasi pagu. Hal ini disebabkan karena terdapat proyek Kemen-PUPR berupa
belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Penurunan tertingi atas alokasi
pagu tahun 2020 jika dibandingkan dengan alokasi pagu 2019, terjadi pada fungsi
Pariwisata dan fungsi Perlindungan Sosial. Hal ini karena penuruan alokasi pagu dana
dekonsentrasi, sedangkan fungsi Perlindungan Sosial terkena dampak kebijakan
refocusing dan realokasi anggaran melalui sentraslisasi pelaksanaan penanggulangan
Pandemi Covid-19.
3.4. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)
3.6.1. Dana Transfer Umum
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Umum
merupakan dana yang
dialokasikan sebagai alat
pemerataan
kemampuan
keuangan antara
daerah dan
mengurangi
kesenjangan fiskal
antara daerah.
Sebagaimana
ditunjukkan dalam
tabel 3.9, terdapat penurunan sebesar -8,45 persen terhadap alokasi DAU di Jawa
Timur, yakni turun sekitar Rp 3,5 triliun pada tahun 2020. Penurunan tersebut
merupakan dampak dari kebijakan refocusing dan realokasi anggaran dalam rangka
penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Program Ekonomi Nasional (PCPEN).
Tabel 3.9. Alokasi DAU Provinsi Jawa Timur (dalam miiar rupiah)
DAU Alokasi Realisasi %Realisasi
2019 41.794,67 41.709,37 99,80% 2020 38.264,88 37.862,67 98,95% % Naik/Turun -8,45% -9,22% -0,85%
Sumber: GFS Preliminiary 2020 , dan GFS Audited 2019, dan SIMTRADA
Tabel 3.10. Alokasi DAU di Pulau Jawa (dalam miiar rupiah)
DAU 2020 2019 Pertum
buhan Pagu Realisasi Pagu Realisasi Jawa Timur 41.535,23 41.709,37 38.264,88 37.862,37 -7,87% Jawa Tengah 38.966,17 38.960,88 36.124,41 6.020,73 -7,29% DI Yogyakarta 5.815,58 5.815,58 5.296,47 5.257,11 -8,93% Jawa Barat 36.398,86 36.386,22 33.168,37 32.798,65 -8,88% DKI Jakarta 483,07 483,07 0,00 0,00 Banten 8.870,70 8.870,70 7.989,74 7.914,84 -9,93% NASIONAL 421.373,58 420.952,34 384.381,52 381.612,47 -8,78% Sumber: GFS Preliminiary 2020 , dan GFS Audited 2019, dan SIMTRADA
Dibandingkan dengan Provinsi di Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki pagu Dana Alokasi
Umum (DAU) terbesar pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengingat
Jawa Timur memiliki jumlah pemda terbanyak di wilayah Jawa, yakni sebanyak 29
Pemerintah Kabupaten, 9 Pemerintah Kota dan 1 Pemprov. Namun, DAU yang semakin
besar akan memberikan pengaruh yang nyata terhadap besar kecilnya belanja modal
sehingga semakin tinggi DAU maka akan semakin tinggi belanja modal. Sebaliknya,
semakin rendah DAU yang diperoleh maka akan semakin rendah pula belanja modal
yang akan dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Namun, perlu dicermati adalah bahwa
semakin tinggi DAU yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Jawa Timur berpengaruh pada
tingkat kemandirian Jawa Timur itu sendiri.
Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan
dana yang bersumber dari pendapatan
APBN yang dialokasikan kepada
daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian DBH dilakukan berdasarkan
prinsip by origin. Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual
Revenue, maksudnya adalah penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun
anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). DBH terdiri atas DBH Pajak dan DBH Sumber
Daya Alam (SDA), keduanya merupakan bagian yang diterimakan ke daerah, jadi dapat
dikatakan sebagai hak daerah. Sebagaimana dalam Tabel 3.8 perkembangan alokasi
dan realisasi DBH yang disalurkan ke Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami
penurunan alokasi sebesar -21,36 persen dan realisasi sebesar -14,35 persen
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Dalam kurun waktu 2019 s.d 2020, realisasi DBH yang disalurkan tidak mencapai 100
persen. Pada tahun 2020 realisasinya hanya mencapai 98,35 persen dari alokasi yang
disediakan. Penuruan Paling tajam terjadi pada DBA SDA sebesar 42,43 persen,
sedangkan DBH Perpajakan mengalami kenaikan sebesar 30,94 persen.
Tabel 3.12. Perkembangan DBH Jawa Timur Tahun 2018-2019 (dalam miliar rupiah)
Tabel 3.11. Alokasi DBH Provinsi Jawa Timur (dalam miliar rupiah)
DBH Alokasi Realisasi % Realisasi
2019 10.789,92 9.742,49 90,29% 2020 8.484,94 8.344.,93 98,35% % Naik/Turun -21,36% -14,35% 8,93% Sumber: GFS Preliminiary 2020 , dan GFS Audited 2019, dan SIMTRADA
Kementerian/Lembaga 2019 2020
Pertumbuhan Pagu 2019-
2020
Pertumbuhan Realisasi
2019-2020 Pagu Realisasi Pagu Realisasi
DBH Perpajakan 4.609,70 3.729,29 5.023,20 4.883,05 8,97% 30,94% - DBH PPh 1.725,31 1.407,68 2.262,33 2.262,33 31,13% 60,71% - DBH PBB 1.232,52 717,57 957,56 957,56 -22,31% 33,44% - DBH Cukai 1.651,87 1.604,04 1.803,31 1.663,16 9,17% 3,69% DBH SDA 6.180,23 6.013,20 3.461,74 3.461,74 -43,99% -42,43% - DBH SDA Minyak Bumi 5.580,13 5.420,33 3.012,36 3.012,36 -46,02% -44,42% - DBH SDA Gas Bumi 431,29 431,29 272,91 272,91 -36,72% -36,72% - DBH SDA Minerba 112,35 105,96 125,68 125,68 11,86% 18,61% - DBH SDA Panas Bumi 3,22 3,22 2,73 2,73 -15,22% -15,22% - DBH SDA Kehutanan 27,00 26,21 18,11 18,11 -32,93% -30,90% - DBH Perikanan 26,24 26,19 29,95 29,95 14,14% 14,36% Total DBH Jatim 10.789,93 9.742,49 8.484,94 8.344,93 -21,36% -14,34% Sumber: GFS Preliminiary 2020, e-rekon-lk, dan GFS Audited 2019
3.6.2. Dana Transfer Khusus
Dana Alokasi Khusus Fisik
Kebijakan pengalokasian Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik
didasarkan kepada kebutuhan daerah
yang diselaraskan dengan prioritas nasional, yang bertujuan untuk mendanai
percepatan pembangunan infrastruktur dan sarana pelayanan dasar publik di daerah.
Pengalokasian DAK Fisik juga dilakukan dengan memperkuat sinergi antar sumber
pendanaan di daerah, dengan tetap memberikan afirmasi kepada daerah tertinggal,
perbatasan dan kepulauan, terutama untuk menunjang kebutuhan pada bidang
infrastruktur pendukung konektivitas.
Pada tahun 2020, sebagimana Tabel 3.13, Jawa Timur mendapatkan alokasi DAK Fisik
sebesar Rp3,32 triliun, turun 26,63% dibandingkan tahun 2019. Penurunan alokasi
diikuti oleh penurunan realisasi sebesar 27,61%. Persentase realisasi tahun 2020
tumbuh 1,35% dari realisasi 2019. Jika dilihat dari jenis DAK Fisik yang disalurkan (Tabel
3.14), pada tahun 2020 penurunan alokasi terbesar terdapat pada jenis DAK Fisik
Afirmasi yakni mencapai -39,18% daripada alokasi tahun sebelumnya, sementara untuk
alokasi jenis DAK Fisik Reguler dan Penugasan masing-masing mengalami penurunan
sebesar 30,91 persen dan 10,40 persen daripada tahun 2019. Sampai dengan akhir
tahun 2020 peningkatan persentase penyerapan pada DAK Fisik Reguler mencapai -
30,33% atau 89,39% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 88,64%.
Tabel 3.13. Alokasi dan Realisasi DAK Fisik di Jawa Timur (dalam rupiah
DAK Fisik Alokasi Realisasi % Realisasi
2019 4.525,02 3.969.47 86,55% 2020 3.320,13 2.873,68 87,72%
% Naik/Turun -26,63% -27,61% 1.35% Sumber: GFS Preliminiary 2020 , dan GFS Audited 2019, dan SIMTRADA
Tabel 3.14 Alokasi dan Realisasi DAK Fisik Menurut Jenis dan Bidang Penyaluran (rupiah) Jenis DAK Fisik 2019 2020 Perubahan
Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % Alok. %Real.
Reguler 3.369,65 2.986,96 88,64% 2.327,97 2.081,00 89,39% -30,91% -30,33% Penugasan 1.005,87 842,87 83,79% 901,24 710,67 78,86% -10,40% -15,68% Afirmasi 149,50 139,65 93,41% 90,93 82,01 90,19% -39,18% -41,28% Total 4.525,03 3.969,48 87,72% 3.320,13 2.873,68 86,55% -26,63% -27,61% Sumber: GFS Preliminiary 2020 , dan GFS Audited 2019, dan SIMTRADA
Dana Alokasi Khusus Non Fisik
DAK Non Fisik, diarahkan terutama
untuk meningkatkan layanan bidang
pendidikan, kesehatan, dan
kependudukan. Hal ini bertujuan
untuk meningkatkan kualitas SDM dan daya saing. Pengalokasian DAK Non Fisik
dilakukan berdasarkan kebutuhan riil di daerah dengan memberikan afirmasi kepada
daerah tertentu untuk mengejar ketertinggalan. Penyaluran DAK Non Fisik dilakukan
berdasarkan realisasi penggunaan dana dan capaian output (berdasarkan kinerja).
Alokasi DAK Non Fisik pada tahun 2020 di Jawa Timur turun sebesar 1,83 persen
dibanding tahun lalu 2019 menjadi Rp15,88 triliun. Dari jumlah tersebut, realisasi DAK
Non Fisik yang disalurkan ke Jawa Timur mencapai Rp15,71 triliun atau 98,93 persen
dari alokasi pagu. Capaian realisasai tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 6,38
persen dibandingkan capaian realisasi tahun 2019. Kenaikan capaian realisasi tersebut,
secara umum disumbang oleh penambahan realisasi pos Dana Tunjangan Khusus Guru
PNSD di Daerah Khusus (149,18%), Dana Bantuan Operasional Kesehatan (81,78%),
Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana (50,72%), Dana Pelayanan
Administrasi Kependudukan (43,96%) serta Dana Bantuan Operasioanal
Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya (38,17%).
3.6.3. Dana Desa
Penyaluran Dana Desa sebagai salah
satu upaya membangun Indonesia
dari pinggiran memasuki tahun ke lima
(2020). Berbagai kemajuan desa di
Jawa Timur telah dicapai dengan peningkatan di berbagai sektor serta munculnya
inovasi-inovasi desa. Meningkatnya potensi pariwisata di Jawa Timur dengan
Tabel 3.15. Alokasi dan Realisasi DAK Non Fisik di Jawa Timur (dalam rupiah)
DAK Non Fisik Alokasi Realisasi
% Realisasi
2019 16.182,98 15.050,80 93,00% 2020 15.887,14 15.717,03 98,93% % Naik/Turun -1,83% 4,43% 6,38%
Sumber: GFS Preliminiary 2020 , dan GFS Audited 2019, dan SIMTRADA
Tabel 3.16. Alokasi dan Realisasi Dana Desa di Jawa Timur (dalam rupiah)
Dana Desa Alokasi Realisasi %
Realisasi 2019 7.441,56 7.432,91 99,88% 2020 7.570,76 7.568,22 99,97% % Naik/Turun 1,74% 1,82% 0.09% Sumber: GFS Preliminiary 2020 , dan GFS Audited 2019, dan SIMTRADA
memanfaatkan Dana Desa dan upaya mempertahankan hasil pertanian yang baik
menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan Dana Desa sejauh ini. Bahkan pada tahun
2019 Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan sebagai provinsi
terbaik dalam dukungan pelaksanaan program Inovasi Desa Tahun 2019 dari Menteri
Koordinator Pembangunan Manusia.
Alokasi Dana Desa untuk 7.724 desa yang tersebar di 29 Kabupaten dan 1 Kota (Kota
Batu) tahun 2020 mencapai Rp7,57 triliun, naik 1,74 % dibandingkan tahun sebelumnya.
Dalam kurun waktu 2019-2020 (table 3.16), serapan dana desa di Jawa Timur mencapai
hampir 100%, sedikit selisih yang terjadi ini disebabkan masih adanya tidak salur Dana
Desa pada 9 (sembilan) dikarenakan bencana alam lumpur lapindo, kepala desa
menjadi tersangka dalam kasus korupsi Dana Desa, APBDes tidak disetujui oleh Bamus,
serta Kepala Desa tidak diketahui keberadannya selama lebih dari tiga bulan.
3.6.4. Dana Insentif Daerah
DID adalah dana yang bersumber
dari APBN kepada daerah tertentu
berdasarkan kriteria tertentu dengan
tujuan untuk memberikan
penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola
keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan/atau
kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan DID masing-masing daerah harus
memenuhi: kriteria utama, yaitu: opini BPK atas LKPD Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP); penetapan Perda APBD tepat waktu; dan melaksanakan e-government (e-
budgeting dan e-planning). Selain itu juga memiliki nilai kinerja melawati passing grade
B untuk kategori kinerja antara lain Kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan,
Pelayanan dasar bidang pendidikan, Pelayanan dasar publik bidang kesehatan,
Pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, dan Kesejahteraan masyarakat. Syarat
terkahir adalah mendapatlan penilaian dan penghargaan dari kementerian/teknis.
3.5. ANALISIS CASH FLOW APBN TINGKAT REGIONAL
Arus kas masuk pada Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur terealisasi sebesar
Rp187,08,triliun yang merupakan total pendapatan dari Penerimaan Perpajakan dan
Pendapatan Negara Bukan Pajak. Sedangkan arus kas keluar yang merupakan
pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi
Jawa Timur sebesar Rp120,91 triliun.
Tabel 3.17. Alokasi dan Realisasi Dana Insentif Daerah di Jawa Timur (dalam rupiah)
Dana Insentif Daerah Alokasi Realisasi
% Realisasi
2019 1.507,04 1.430,83 94,94% 2020 2.276,83 2.267,49 99,59% % Naik/Turun 51,08% 58,47% 4,90% Sumber: GFS Preliminiary 2020 , dan GFS Audited 2019, dan SIMTRADA
Berdasarkan hasil
perhitungan, dapat
diketahui bahwa
Provinsi Jawa
Timur merupakan
daerah yang
mengalami surplus
karena cash in flow
lebih besar
daripada cash out flow yang mencapai Rp66,15 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan
bahwa Provinsi Jawa Timur memberikan kontribusi positif kepada pemerintah pusat
dalam menghimpun pendapatan negara untuk dialokasikan kepada provinsi lainnya.
3.6. PENGELOLAAN BLU PUSAT
3.6.1. Profil dan Jenis Layanan Satker BLU Pusat
Di Jawa Timur pada tahun 2020 terdapat 30 satker Badan Layanan Umum. Terdapat
penambahan 1 (satu) satker BLU sepanjang tahun 2020. Satker BLU di Jawa Timur
yang bergerak dibidang Pendidikan sebanyak 14 satker, Kesehatan sebanyak 13 satker,
dan Pelayanan Umum sebanyak 3 satker.
Total pagu dana PNBP yang dikelola satker BLU Pusat di Jawa Timur pada TA 2020
mencapai sekitar Rp4,07 triliun. Universitas Brawijaya masih menjadi satker BLU yang
mengelola PNBP dengan jumlah tertinggi yang mencapai Rp 1,09 triliun. Sedangkan
satker BLU yang mengelola PNBP terendah adalah Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik
Brimob Lemdiklat Polri yaitu sebesar Rp 17,09 miliar
Tabel 3.19. Perkembangan Pagu PNBP dan RM Satker BLU Pusat di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020 (dalam miliar rupiah)
No SATKER 2019 2020 % Pertum ’
Pagu 2019-2020
RM PNBP JUMLAH RM PNBP JUMLAH
1 API Banyuwangi 77,41 25,61 103,02 47,46 25,33 72,79 -29,34% 2 Rumkit Bhayangkara Pusdik Brimob 5,39 18,75 24,14 5,89 14,63 20,52 -15,00% 3 Rumkit Bhayangkara Hasta Brata Batu 23,84 22,60 46,44 3,94 23,63 27,57 -40,63% 4 Pusat Veteriner Farma Surabaya 72,52 15,98 88,50 31,39 10,74 42,13 -52,40% 5 Rumkital Dr Ramelan 157,28 456,37 613,65 145,49 515,88 661,37 7,78% 6 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari 79,35 25,00 104,35 75,21 21,50 96,71 -7,32% 7 RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat 84,21 68,16 152,37 87,82 73,87 161,69 6,12% 8 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 23,84 22,60 46,44 31,99 26,25 58,24 25,41% 9 Rumkit Tk.II Soepraoen Kesdam V/Brw 53,64 120,00 173,64 43,23 157,08 200,31 15,36% 10 UIN Sunan Ampel Surabaya 183,38 94,48 277,86 146,93 122,90 269,83 -2,89%
Tabel 3.18. Arus Kas Masuk dan Kas Keluar Pemerintah Pusat di Provinsi Jawa Timur (dalam miliar rupiah)
Uraian 2018 2019 2020 %
Kenaikan/Penuruan 2019-2020
Arus Kas Masuk 180.644,82 208.892,63 187.080,17 -10,44% Pendapatan Perpajakan 176.614,82 201.132,90 180.052,24 -10,48% PNBP 4.030,59 7.759,73 7.027,93 -9,43% Arus Kas Keluar 121.363,52 127.884,88
81.007,75 120.917,54 -5,45%
Surplus 59.281,30 81.007,75 66.162,63 -18,33%
Sumber: GFS Preliminiary 2020 , dan GFS Audited 2019, dan SIMTRADA
11 IAIN Tulungagung - 56,81 59,11 115,92 NA 12 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 126,73 159,71 286,44 89,10 218,58 307,68 7,42% 13 Politeknik Penerbangan Surabaya 69,77 42,60 112,37 51,37 36,81 88,18 -21,53% 14 Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 114,67 28,13 142,80 68,67 20,59 89,26 -37,49% 15 Politeknik Pelayaran Surabaya 75,67 130,87 206,54 69,55 97,20 166,75 -19,27% 16 Politeknik Kesehatan Malang 57,07 66,55 123,62 48,52 55,15 103,67 -16,14% 17 Politeknik Kesehatan Surabaya 91,14 49,09 140,23 73,09 46,67 119,76 -14,60% 18 Rumkit Bhayangkara Kediri 17,79 144,27 162,06 17,51 127,47 144,98 -10,54% 19 Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko
Bojonegoro 11,82 24,10 35,92 4,22 24,34 28,56 -20,49%
20 Rumkit Bhayangkara Bondowoso 3,58 47,01 50,59 3,80 53,43 57,23 13,13% 21 Rumkit Bhayangkara Pusdiksabhara 57,07 66,55 123,62 5,52 71,96 77,48 -37,32% 22 Rumkit Bhayangkara Surabaya 22,28 83,00 105,28 22,17 131,18 153,35 45,66% 23 UPN Veteran Jawa Timur 63,94 119,98 183,92 67,01 183,78 250,79 36,36% 24 Universitas Negeri Surabaya 202,65 326,64 529,29 225,32 250,03 475,35 -10,19% 25 Universitas Brawijaya 398,39 1.049,13 1.447,52 381,12 959,99 1.341,11 -7,35% 26 Universitas Negeri Malang 236,67 737,90 974,57 234,14 449,22 683,36 -29,88% 27 Politeknik Negeri Malang 97,13 155,43 252,56 106,09 135,17 241,26 -4,47% 28 Rumkit Bhayangkara Nganjuk 57,07 66,55 123,62 7,17 70,77 77,94 -36,95% 29 Rumkit Bhayangkara Tulungagung 10,14 44,50 54,64 10,18 42,77 52,95 -3,09% 30 Rumkit Bhayangkara Lumajang 4,53 41,22 45,75 4,52 50,58 55,10 20,44%
T O T A L 1.718,11 3.383,23 5.101,34 2.165,23 4.076,61 6.241,84 22,36% Sumber : MEBE
Dalam masa Pandemi Covid-19, alokasi pagu Satker BLU Pusat tahun 2020 mengalami
kenaikan cukup signifikan sebesar 20,08 persen dari tahun 2019. Peningkatan alokasi
terbesar terjadi pada Rumkit Bhayangkara Surabaya dan UPN Veteran Jatim. Kenaikan
juga terjadi dikarenakan adanya penambahan pagu PNBP. Dari 30 Satker BLU, 9 Satker
BLU mengalami kenaikan dan sisanya mengalami penurunan alokasi anggaran.
Peningkatan alokasi terbesar terjadi pada Alokasi pada RM sebesar 26,02 persen yang
salah satunya karena adanya penambahan satker BLU baru (IAIN Tulungagung), dan
PNBP sebesar 20,49 persen.
3.6.2. Kemandirian BLU
Tujuan utama pembentukan BLU bukanlah untuk mendorong Penerimaan Negara
semata, namun lebih ditujukan untuk memberikan ruang bagi Kementerian/Lembaga
(K/L) yang memiliki tugas pokok dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang lebih baik.
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat BLU menerapkan pola bisnis
sehingga dapat lebih efisien dan efektif. Untuk itu satker BLU didorong untuk
menciptakan kemandirian terhadap dirinya sendiri. Kemandirian tersebut dapat dilihat
dari berkurangnya porsi alokasi pagu rupiah murni (RM) dan sebaliknya semakin
meningkatnya porsi pagu PNBP.
Tingkat Kemandirian BLU di Jawa Timur
pada TA 2020 sebesar 65,31 persen
menurun 1,01 persen dibanding tahun 2019
sebesar 66,32 persen. Namun demikian,
tingkat Kemandirian BLU tahun 2020 masih
lebih baik dari tahun 2018. Penurunan
Tingkat Kemandirian pada tahun 2020 tersebut, sedikit memberatkan beban APBN di
bidang anggaran karena secara proporsional kucuran dana dari pemerintah pusat lebih
besar untuk memenuhi pelayanan kepada masyarakat.
3.6.3. Pertumbuhan Aset
Total aset yang dikelola satker BLU Pusat di Jawa Timur pada TA 2020 mencapai
sebesar Rp 65,40 triliun. Universitas Negeri Surabaya masih menjadi satker BLU yang
mengelola aset dengan jumlah tertinggi yang mencapai Rp30,15 triliun. Sedangkan
satker BLU yang mengelola aset terendah adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan
Surabaya, sebesar Rp 40,74 miliar. Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang menjadi satker
yang mengalami pertumbuhan asset terbesar mencapai 44,91 persen dari tahun lalu.
Sedangkan Politeknik Kesehatan Surabaya menjadi satker yang mengalami
pertumbuhan aset negatif sebesar 71,16 persen.
Total kewajiban yang dimiliki satker BLU Pusat di Jawa Timur pada TA 2020 mencapai
sekitar Rp188,77 miliar. Universitas Brawijaya menjadi satker BLU yang memiliki
kewajiban dengan jumlah tertinggi yang mencapai Rp60,12 miliar. Sedangkan satker
BLU yang memiliki kewajiban terendah Universitas Pembangunan Nasional Veteran
Jawa Timur yaitu sebesar Rp0,02 miliar.
Tabel 3.21. Petumbuhan Aset dan Kewajiban satker BLU di Jawa Timur 2019-2020 (dalam miliar rupiah)
No SATKER Aset Kewajiban
2019 2020 % Pertumb’ 2019 2020 %
Pertumb’ 1 Universitas Negeri Surabaya 30.153,68 29.760,71 1,32% 10,51 3,51 199,10% 2 Universitas Brawijaya 7.532,08 7.579,48 -0,63% 60,12 57,99 3,67% 3 Universitas Negeri Malang 6.032,73 5.775,69 4,45% 5,83 125,60 -95,36% 4 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 3.688,03 3.433,90 7,40% 7,11 7,42 -4,15% 5 Pusat Veteriner Farma Surabaya 3.458,81 3.456,72 0,06% 0,17 0,27 -36,74% 6 Politeknik Pelayaran Surabaya 2.231,64 2.334,65 -4,41% 2,59 2,81 -7,59% 7 Politeknik Negeri Malang 2.122,20 2.099,56 1,08% 9,56 13,51 -29,24% 8 Politeknik Kesehatan Surabaya 1.945,52 6.745,19 -71,16% 0,03 0,25 -87,98% 9 Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim
Malang 1.793,95 1.789,93 0,22% 13,66 3,14 334,92%
10 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
789,82 712,17 10,90% 0,02 0,10 -80,28% 11 Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang 756,14 751,81 0,58% 2,01 1,31 53,88% 12 Politeknik Penerbangan Surabaya 677,44 692,47 -2,17% 2,98 3,79 -21,39% 13 Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi 677,08 713,62 -5,12% 3,18 4,82 -34,00%
Tabel 3.20. Rasio Kemandirian BLU
Uraian 2018 2019 2020
Pagu RM 2.408,51
1.718,11 2.165,23 Pagu PNBP Perpajakan
4.213,60
3.383,23 4.076,61 Jumlah 6.622,11
5.101,34 6.241,84
Rasio Kemandirian 63,63% 66,32% 65,31%
Sumber: MEBE
14 Rumkital Dr Ramelan 580,54 539,78 7,55% 27,78 61,47 -54,80% 15 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 507,53 494,01 2,74% 1,55 0,02 6896,75% 16 Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 460,88 475,87 -3,15% 1,20 3,06 -60,67% 17 Rumkit Bhayangkara Kediri 368,31 323,27 13,93% 5,58 5,32 4,93% 18 Politeknik Kesehatan Malang 291,27 235,37 23,75% 0,39 0,42 -8,37% 19 Rumkit Bhayangkara Surabaya 270,30 217,91 24,04% 12,02 11,20 7,31% 20 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari 248,70 218,76 13,68% 0,08 1,99 -96,22% 21 Rumkit Bhayangkara Bondowoso 133,49 97,46 36,97% 4,87 1,16 318,76% 22 Rumkit Bhayangkara Pusdiksabhara Lemdiklat Polri 116,13 94,29 23,16% 3,82 4,96 -22,99% 23 Rumkit Bhayangkara Nganjuk 98,03 89,21 9,89% 3,02 7,92 -61,92% 24 Rumkit Bhayangkara Lumajang 89,38 61,68 44,91% 4,67 2,96 57,52% 25 Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro 81,99 73,35 11,77% 1,28 1,02 25,40% 26 Rumkit Bhayangkara Tulungagung 78,90 74,51 5,89% 1,40 1,01 38,44% 27 Rumkit Bhayangkara Hasta Brata Batu 76,22 72,70 4,85% 0,71 0,44 60,91% 28 Rumkit Tk.Ii Soepraoen Kesdam V/Brw 54,54 60,57 -9,96% 2,41 21,24 -88,67% 29 Rumkit Bhayangkara Pusdik Brimob Lemdiklat Polri 43,46 30,12 44,29% 0,19 0,24 -21,49% 30 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 40,74 41,86 -2,68% 0,05 0,05 -3,19% JUMLAH 65.399,55 69.046,63 -5,28% 188,77 349,02 -45,91% Sumber: e-rekon-lk
3.6.4. Pertumbuhan Pendapatan dan Beban Operasional
Total Pendapatan Operasional yang dikelola satker BLU Pusat di Jawa Timur pada TA
2020 mencapai sekitar Rp3,77 triliun. Universitas Brawijaya masih menjadi satker BLU
yang mengelola Pendapatan Operasional dengan jumlah tertinggi yang mencapai Rp
1,089 triliun. Sedangkan satker BLU yang mengelola Pendapatan Operasional terendah
adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya yaitu sebesar Rp15,44 miliar.
Untuk satker BLU di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan Pendapatan Operasional
tertinggi adalah Politeknik Kesehatan Malang dengan pertumbuhan sebesar 88,60% dan
satker BLU Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan Pendapatan Operasional terendah
adalah Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan dengan pertumbuhan sebesar 37,03%.
Tabel 3.22. Petumbuhan Pendapatn dan Belanjan Opersaional satker BLU di Jawa Timur 2019-2020 (dalam miliar rupiah)
No SATKER Pendapatan Operasional Beban Operasional
2019 2020 % Pertumb’ 2019 2020 %
Pertumb’ 1 Universitas Brawijaya 1.139,17 1.089,99 -4,32% 1.422,23 1.174,58 -17,41% 2 Universitas Negeri Malang 670,66 233,93 -65,12% 739,25 510,20 -30,98% 3 Rumkital Dr Ramelan 542,30 341,50 -37,03% 871,51 550,97 -36,78% 4 Universitas Negeri Surabaya 306,05 254,94 -16,70% 479,38 418,85 -12,63% 5 Politeknik Negeri Malang 251,89 131,67 -47,73% 240,52 216,51 -9,98% 6 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa
Timur 175,45 147,26 -16,07% 142,75 145,76 2,11%
7 Universitas Islam Negeri (Uin) Maulana Malik Ibrahim Malang
158,26 140,89 -10,98% 230,03 235,22 2,26% 8 Rumkit Bhayangkara Kediri 133,07 136,11 2,29% 139,20 145,23 4,34% 9 Politeknik Pelayaran Surabaya 116,82 108,07 -7,49% 362,46 345,75 -4,61% 10 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 116,28 134,90 16,01% 280,95 260,55 -7,26% 11 Rumkit Tk.Ii Soepraoen Kesdam V/Brw 109,48 123,89 13,17% 163,61 181,58 10,99% 12 Rumkit Bhayangkara Surabaya 91,03 150,18 64,98% 132,56 169,02 27,51% 13 Rumah Sakit Jiwa Dr. Radjiman Wediodiningrat
Lawang 64,95 49,26 -24,15% 144,86 128,95 -10,98%
14 Politeknik Kesehatan Malang 63,55 119,85 88,60% 119,17 109,18 -8,38% 15 Rumkit Bhayangkara Pusdiksabhara Lemdiklat
Polri 62,70 77,56 23,70% 65,09 73,10 12,31%
16 Institut Agama Islam Negeri Tulungagung 57,57 44,13 -23,34% 94,69 99,67 5,26%
17 Rumkit Bhayangkara Nganjuk 55,74 64,85 16,33% 62,60 73,12 16,81% 18 Politeknik Kesehatan Surabaya 50,96 52,85 3,72% 129,70 115,02 -11,32% 19 Rumkit Bhayangkara Bondowoso 50,76 53,76 5,91% 53,36 70,26 31,67% 20 Rumkit Bhayangkara Lumajang 47,85 56,77 18,63% 51,10 60,69 18,76% 21 Rumkit Bhayangkara Tulungagung 46,38 43,80 -5,55% 61,32 61,21 -0,19% 22 Politeknik Penerbangan Surabaya 43,66 34,38 -21,24% 123,05 103,36 -16,00% 23 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari 33,68 32,36 -3,93% 130,97 91,54 -30,10% 24 Politeknik Perkeretaapian Indonesia Madiun 26,69 22,03 -17,45% 138,67 103,37 -25,46% 25 Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi 25,82 29,52 14,33% 129,99 111,59 -14,16% 26 Rumkit Bhayangkara Pusdik Brimob Lemdiklat Polri 21,62 17,10 -20,93% 25,56 27,28 6,73% 27 Rumkit Bhayangkara Wahyu Tutuko Bojonegoro 20,39 22,37 9,70% 31,89 36,10 13,22% 28 Rumkit Bhayangkara Hasta Brata Batu 20,34 22,41 10,14% 30,20 38,61 27,85% 29 Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 18,58 15,44 -16,92% 38,45 63,81 65,98% 30 Pusat Veteriner Farma Surabaya 17,53 19,22 9,68% 101,58 64,41 -36,59% JUMLAH 4.539,22 3.771,02 -16,92% 6.736,68 5.785,52 -14,12%
Sumber: e-rekon-lk
Untuk Beban Operasional, satker BLU di Jawa Timur yang memiliki Beban Operasional
paling tinggi adalah Universitas Brawijaya yaitu sebesar Rp1,17 trilliun. Sedangkan
untuk satker BLU di Jawa Timur yang memiliki Beban Operasional terendah adalah
Rumah Sakit Bhayangkara Pusdik Brimob Lemdiklat Polri yaitu sebesar Rp27,28 miliar.
Lalu untuk satker BLU di Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan Beban Operasional
tertinggi adalah Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya dengan pertumbuhan
sebesar 65,98% dan yang satker BLU Jawa Timur yang memiliki pertumbuhan terendah
adalah Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan dengan pertumbuhan sebesar -
36,78%.
3.7. PENGELOLAAN MANAJEMEN INVESTASI PUSAT
3.6.1. Penerusan Pinjaman
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur menatausahakan investasi
pemerintah berupa penerusan pinjaman pemerintah pusat (Subsidiary Loan
Agreement/SLA) kepada Pemerintah Daerah/BUMD sekitar Rp 5,914 miliar. SLA
tersebut diterima oleh PDAM Kab. Ngajuk dengan Nomor SLA RDA-225/DP3/1996
dengan nilai Rp5.914.466.916,70. Berdasarkan hasil rekonsiliasi outstanding pinjaman
posisi per 31 Desember 2019 bersama PDAM Kabupaten Nganjuk. Tidak ditemukan
perbedaan di masing-masing pihak. PDAM Nganjuk telah menyelesaikan Pembayaran
Pokok dan menyisakan tunggakan Non Pokok sebesar Rp 11.253.042.579,10. Hak
Tagih Pemerintah tersebut akan diselesaikan melalui program restrukturisasi pinjaman.
3.6.2. Kredit Program
Kredit Usaha Rakyat (KUR)
Perkembangan
Penyaluran
KUR Jawa
Timur
mengalami
penigkatan
setiap
tahunnya.
Tahun 2020
mencapai
Rp33,80 triliun
atau 17,51 persen dari total penyaluran nasional sebesar Rp 193,02 triliun (95 persen
dari plafon 2020). Penyaluran KUR di Jawa Timur ini meningkat dibandingkan dengan
tahun 2019 yang sebesar Rp 25,20 triliun dan secara nominal tumbuh 34,10 persen dari
penyaluran tahun 2019.
Realisasi penyaluran KUR yang tumbuh 34,10 persen pada tahun 2020 menempatkan
Jawa Timur berada pada posisi kedua, sedangakan posisi pertama ditempati provinsi
Jawa Tengah. Indikator ini menunjukkan bahwa semakin banyak pelaku UMKM yang
terfasilitasi program KUR.
Grafik 3.1. Realisasi Penyaluran KUR Lima Provinsi Dengan Penyaluran Tertinggi Tahun 2020 – 2020 (dalam miliar rupiah)
Sumber : SIKP
34.485 33.80627.344
10.560 8.359
78.466
24.479 25.20918.829
7.779 5.885
58.858
21.208 20.81516.257
6.422 5.081
51.438
010.00020.00030.00040.00050.000
60.00070.00080.00090.000
Jateng Jatim Jabar Sulsel Sumut Lainnya
Mili
ar 2020 2019 2018
Grafik 3.2. Penyaluran KUR Persektor Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Sumber : SIKP
55.2863.566
1519.878
29185.757
10.1901.9601.925
160636
13.374
2
0 50.000 100.000
PERTANIAN, PERBURUAN DAN KEHUTANAN
PERIKANAN
PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN
INDUSTRI PENGOLAHAN
KONSTRUKSI
PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN
PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM
TRANSPORTASI, PERGUDANGAN DAN KOMUNIKASI
REAL ESTATE, USAHA PERSEWAAN, DAN JASA PERUSAHAAN
JASA PENDIDIKAN
JASA KESEHATAN DAN KEGIATAN SOSIAL
JASA KEMASYARAKATAN, SOSIAL BUDAYA, HIBURAN DAN …
JASA PERORANGAN YANG MELAYANI RUMAH TANGGA
PENERIMA KREDIT BUKAN LAPANGAN USAHA
MILIAR
2018 2019 2020
Penyaluran
KUR di Jawa
Timur Tahun
2020 terbagi
dalam empat
belas sektor.
Sejauh ini
penyaluran
KUR di Jawa
Timur masih
didominasi
oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan realisasi sebesar Rp 85,75 triliun
atau sekitar 44,42 persen dari total penyaluran KUR di Jawa Timur . Sektor Pertanian
berada dirutan kedua setelah sektor Perdagangan dengan jumlah penyaluran sebesar
Rp 55,28 triliun atau sekitar 28,64 persen dari total penyaluran KUR di Jawa Timur.
Pertumbuhan penyaluran KUR dari tahun 2018-2020 dengan jumlah yang cukup
signifikan. Nilai penyaluran semakin meningkat setiap tahunnya hal ini menunjukkan
iklim usaha
UMKM di Jawa
Timur sangat
kondusif.
Berdasarkan
Skema
Penyaluran,
penyaluran KUR
di Jawa Timur
lebih didominasi
oleh penyaluran
Skema Mikro
daripada Skema Kecil (Ritel), Skema TKI atapun Skema lain-lain, hal ini dikarenakan
pelaku UMKM di Jawa Timur lebih banyak yang masih berskala kecil.
Pada tahun 2020 dalam masa pandemi covid-19 pemerintah membuat kebijakan baru
dengan pembiayaan Supermikro yang ditujukan untuk kepada UKM dengan plafon
maksimal 10 juta rupiah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Nomor 15 Tahun 2020.
Grafik 3.3. Penyaluran KUR Per Skema wilayah Jawa Timur Tahun 2018 – 2020 (dalam miliar rupiah)
Sumber : SIKP
122.990
313
55.814
7.895
80.183
810
57.322
73.636
587
45.658
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
MIKRO TKI KECIL SUPERMI
Mili
ar 2020 2019 2018
Grafik 3.4 Debitur Penyaluran KUR berdasarkan Skema di Jawa Timur Tahun 2018- 2020
Sumber : SIKP
4.608
20291
898
4.269
54388
4.092
38308
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
MIKRO TKI KECIL SUPERMI
Ribu 2020 2019 2018
Berdasarkan hasil monitoring dan yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Timur pada beberapa daerah pada tahun 2020 dan tahun-tahun
sebelumnya, dapat diketahui bahwa dampak program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada
pelaku usaha di Jawa Timur adalah meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha. Dampak
lainnya yaitu meningkatnya hasil produksi sehingga dapat menambah penghasilan para
pelaku usaha. Kegiatan usaha pelaku UMKM masih dalam skala kecil yang dikerjakan
sendiri oleh pemiliknya sehingga belum dapat membuka kesempatan kerja yang banyak.
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Merupakan program tahap lanjutan dari
program bantuan sosial menjadi kemandirian
usaha yang ditujukan kepada pelaku usaha
yang belum dapat difasilitasi oleh perbankan,
dengan fasilitas pembiayaan maksimal yang semula 10 juta rupiah berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan 193/PMK.05/2020 tentang Pembiayaan Ultra Mikro diubah
menjadi 20 juta setiap debitur, yang disalurkan melalui Lembaga Bukan Bank (LKBB).
Geliat usaha ultra
mikro di Jawa Timur
sangat baik. Jumlah
pelaku usaha di level
terendah ini semakin
meningkat dari tahun
ke tahun. Dalam hal
ini masyarakat
pelaku usaha ultra
mikro sangat
membutuhkan
pendanaan untuk
mengembangkan
usahanya.
Pembiayaan Kredit
Ultra Mikro (Umi)
menjadi salah satu
jawaban yang sangat
efektif bagi masyarakat kecil ini. Terbukti Pendanaan UMi yang terus diminati meningkat
Tabel 3.23. Debitur Penyaluran UMi berdasarkan Skema di Jawa Timur Tahun 2018- 2020
No Tahun Debitur Akad (Rp) 1 2017 36.952 112.371.632.794 2 2018 92.188 254.205.124.557 3 2019 117.213 381.87.,831.609 4 2020 117.210 440.786.978.992
Sumber : SIKP
Grafik 3.5. Debitur Penyaluran UMi berdasarkan Skema di Jawa Timur Tahun 2018- 2020
No. LKBB Lokasi
1 PNM Seluruh Jatim 2 Pegadaian Seluruh Jatim 3 Koperasi Mitra Dhuafa Bojonegoro, Lamongan, Tuban, Kediri, Magetan, Madiun, Ngawi,
Nganjuk, Blitar, Malang, Tulungagung, Sidoarjo, Trenggalek, Ponorogo
4 KSPPS BMT UGT Sidogiri Pasuruan, Malang, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Probolinggo, Jember, Lumajang, Jombang, P. Madura
5 KJKS Nuansa Umat Jatim
P. Madura, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi, Jember , Gresik, Bondowoso
6 KSPPS BMT Nurul Ummah Ngasem
Bojonegoro, Tuban 7 KSU Karya Abadi Malang 8 Kopsyah An Nisa Batu 9 KSPPS BMT Mandiri
Sejatera Jatim Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban
Sumber : SIKP
dari tahun 2019-2020. Terlebih kredit program ini menyasar masyarakat yang tidak dapat
menjangkau kredit perbankan (untuk masyarakat non bankable). Dari data tahun 2017
s.d 2020 terlihat kenaikan yang cukup signifikan dari penyaluran UMi di Jatim yang
disalurkan melalui 9 LKBB.
3.8. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS BELANJA WAJIB (MANDATORY
SPENDING) DAN BELANJA INFRASTRUKTUR PUSAT DI DAERAH
3.8.1. Mandatory Spending di Daerah
3.8.1.1. Sektor Pendidikan
Berdasarkan Fungsi Pendidikan
Pembangunan pendidikan dicapai dengan meningkatkan pemerataan akses, kualitas,
relevansi, dan daya saing. Alokasi anggaran fungsi pendidikan mencerminkan upaya
pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pendidikan
dan sebagai salah satu upaya untuk memenuhi amanat konstitusi bahwa alokasi
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari belanja negara. Berdasarkan data
pada http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1007 anggaran pendidikan
melalui belanja Pemerintah Pusat pada tahun 2020 mencapai Rp172.226,9 triliun.
Di Provinsi Jawa Timur Belanja Pemerintah Pusat pada Sektor Pendidikan tahun 2020
dialokasi sebesar Rp14,81 triliun dengan capaian realisasai Rp13,92 triliun atau 94,01
persen. Alokasi tersebut turun sebesar Rp706,88 milyar jika dibandingkan tahun 2019
yang dialokasikan Rp15,52 triliun. Alokasi sektor pendidikan tersebar di 13
Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
Tabel 3.25 Alokasi dan Realisasi Sektor Pendidikan TA 2019-2020 (dalam milyar) Kementerian 2019 2020 Perubahan
Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % Alok. %Real.
Kementan 76,51 72,54 94,81% 39,03 38,67 99,08% -48,99% -46,69% Kemenperin 70,39 63,52 90,24% 20,89 20,8 99,57% -70,32% -67,25% Kemenhub 564,77 549,51 97,30% 416,97 414,05 99,30% -26,17% -24,65% Kemendikbu 560,97 523,07 93,24% 5.301,58 4.787,19 90,30% 845,07% 815,21% Kemenkes 154,22 142,77 92,58% 120,05 106,15 88,42% -22,16% -25,65% Kemenag 8.120,82 7.857,01 96,75% 8.600,58 8.297,06 96,47% 5,91% 5,60% Kemnaker 102,26 98,73 96,55% 90,36 76,22 84,35% -11,64% -22,80% KKP 30,6 29,51 96,44% 27,72 25,23 91,02% -9,41% -14,50% Kemen PUPR 257,58 103,1 40,03% 187,93 154,11 82,00% -27,04% 49,48% Kemristek/BRIN 5.567,33 5.316,69 95,50% Perpusnas 6,49 6,4 98,61% 3,26 3,22 98,77% -49,77% -49,69% Kominfo 5 4,99 99,80% 1,25 1,18 94,40% -75,00% -76,35% Kemenpora 4,06 4 98,52% 4,49 3,2 71,27% 10,59% -20,00%
Jumlah 15.520,99 14.771,84 95,17% 14.814,11 13.927,07 94,01% -4,55% -5,72%
Sumber ; GFS Audited 2019 dan GFS Preliminiary 2020
Capaian Output Strategis Sektor Pendidikan
Capaian output stategis pada Sektor Pendidikan tahun 2020 di Jawa Timur terdapat
pada tiga Kementerian yaitu Kementerian Agama, Kesehatan, dan
Perhubungan,dengan rincian sebagai berikut :
Alokasi angaran untuk output strategis sektor pendidikan tahun 2020 sebesar Rp3,96
triliun dengan realisasi sebesar Rp3,88 triliun atau 97,94 persen. Pada Kementerian
Agama output strategis berupa Tunjangan untuk Penyuluh Keagamaan telah disalurkan
kepada BOS di Jawa Timur untuk 2,98 juta santri/siswa dengan realisasi sebesar Rp1,85
triliun. Untuk BOP telah disalurkan kepada 573 sekolah/LKS dengan realisasi sebesar
Rp4,06 milyar. Selanjutnya Tunjangan Guru Non PNS juga telah disalurkan kepada
112.930 guru dengan realisasi Rp1,74 triliun.
Output strategis sektor pendidikan pada Kementerian Perhubungan dialokasi pada
Akademi Penerbangan Banyuwawi, Poltek Penerbangan Surabaya, Poltek
Perkeretaapin Madiun, dan Poltek Pelayaran Surabaya sebesar Rp145,61 milyar
dengan realisasi Rp144,72 milyar atau 99,39 persen. Realisasi tersebut digunakan untuk
Biaya pendidikan 3.811 siswa.
Grafik 3.26. Outpu Strategis Bidang Pendidikan Tahun 2020 di Jawa Timur (dalam miliar rupiah)
Kementerian / Output Strategi
Tahun 2020 Output Startegis
Pagu Realisasi % Real Target Satuan Capain Output
% Cap’ Output
1. Kementerian Agama 3.823,71 3.742,88 97,89% Tunjangan Penyuluh Keagamaan 67,87 67,02 98,74% 5.671 Orang 5.661 99,82% Tunjangan Guru Non PNS 1.755,90 1.744,75 99,36% 112.930 Orang 112.910 99,98% Tunjangan Dosen Non PNS 25,97 25,82 99,42% 947 Orang 947 100,00% Program Indonesia Pintar 49,44 45,17 91,38% 49.331 Orang/Santri 48.760 98,84% BOS 1.920,36 1.856,07 96,65% 2.983.380 Siswa/Santri 2.799.950 93,85% BOP 4,16 4,06 97,47% 573 Sekolah/LKS 59 100,00%
2. Kementerian Perhubungan 145,61 144,72 99,39% Akademi Penerbangan Indonesia Banyuwangi
39,26 39,25 99,99% 153 Orang 152 99,35% Poltek Penerbangan Surabaya 26,79 26,24 97,93% 1.242 Orang 100 8,05% Poltek Perkeretaapian Indonesia Madiun
18,34 18,23 99,39% 817 Orang 820 100,37% Poltek Pelayaran Surabaya 61,23 61,00 99,64% 1.599 Orang 3198 200,00%
3. Kementerian Kesehatan 0,56 0,54 97,11% Poltekkes Malang 0,27 0,26 94,13% 91 Orang 91 100,00% Poltekkes Surabaya 0,29 0,29 99,94% 99 Orang 99 100,00% Jumlah 3.969,88 3.888,14 97,94%
Sumber : MEBE
Selanjutnya, pada Kemenkes juga terdapat output startegi bidang pendidikan berupa
beasiswa pada mahasiswa Poltekkes Malang dan Surabya sebesar Rp0,56 milyar yang
disalurkan kepada 190 Mahasiswa.
3.8.1.2. Sektor Kesehatan
Pemerintah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan sebeser 5% dari
belanja negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2009 tentang Kesehatan. Anggaran kesehatan tahun 2020 fokus pada meningkatkan
akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting melalui
kebijakan Refocusing anggaran kesehatan, Penguatan anggaran kesehatan untuk
program early childhood, Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan,
dan Peningkatan level efektivitas program JKN. Berdasarkan data pada http://www.data-
apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1008 anggaran kesehatan melalui belanja
Pemerintah Pusat pada tahun 2020 mencapai Rp97,24 triliun.
Di Provinsi Jawa Timur Belanja Pemerintah Pusat pada Sektor Pendidikan tahun 2020
dialokasi sebesar Rp962,34 milyar dengan capaian realisasai Rp911,1 milyar atau 94,68
persen. Alokasi tersebut turun sebesar Rp57,93 milyar jika dibandingkan tahun 2019
yang dialokasikan Rp904,41 milyar. Alokasi sektor kesehatan tersebar hanya pada 3
Kementerian/Lembaga sebagai berikut:
Tabel 3.25. Alokasi dan Realisasi Sektor Kesehatan TA 2019-2020 (dalam milyar)
Kementerian 2019 2020 Perubahan Alokasi Realisasi % Alokasi Realisasi % Alok. %Real.
Kemenkes 454,12 409,38 90,15% 488,83 450,23 92,10% 7,64% 9,98% Badan POM 51,9 50,18 96,69% 68,03 66,58 97,87% 31,08% 32,68% BKKBN 398,39 363,73 91,30% 405,48 394,29 97,24% 1,78% 8,40%
Jumlah 904,41 823,3 91,03% 962,34 911,10 94,68% 6,41% 10,66% Sumber : MEBE
3.8.1.3. Infrastruktur
Belanja Infrastruktur merupakan belanja yang langsung terkait dengan percepatan
pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan
kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan membuka jalan untuk investasi, dan
mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja Infrastruktur di Provinsi Jawa Timur pada 2
Kementerian utama pelaksana pembangunan infrastrukut yaitu Kemenhub dan Kemen
PUPR tahun 2020 sebesar Rp6,58 trilun dengan capaian realisasi Rp6,26 triliun atau 95,93
persen. Secara lengkap Capaiaj Output bidang infrastruktur dapat dilihat pada tabel 3.26
Tabel 3.26. Alokasi dan Realisasi Sektor Infrastrukur pada Kemenhub dann Kemen PUPR TA 2019-2020 (dalam milyar)
Kementerian / Output Strategi
Tahun 2020 Output Startegis
Pagu Realisasi % Real Target Satuan Capain Output
% Cap’ Output
1. Kementerian Perhubunagn 2.504,94 2.365,38 94,43% Peningk’ Kapasitas Bandara 19,48 19,48 100,00% 2 Bandara 2 100
Prasarana Transp’ Jalan 67,55 65,25 96,59% 38 Paket 35 100
Pemb’ Sarpras Perkeratapian 2.417,92 2.280,66 94,32% 113 Km'sp KDP 92,99
2. Kementerian PUPR 4.082,71 3.895,50 95,41% Pemb’ Sarparas Perkeratapian 398,74 394,59 98,96% 5.640 km 86 100
Pemb’ Rusun 46,37 46,29 99,83% KDP unit KDP 100
Rehab/Rekon Jalan 506,30 496,88 98,14% 652 km 25 100
Pemb’ Bendungan 916,38 916,31 99,99% 3 Bendungan KDP 99,96
Pelebaran Jalan 38,04 38,04 100,00% 7 Km 7 100
Pemb’ Embung 14,97 14,93 99,71% 1 Buah KDP 99,71
Prasarana Sumber Daya Air 8,29 8,17 98,63% 1 Km KDP 50,26
Preservasi Jembatan 20,47 20,47 100,00% 419 M 98 100
Pemb’ Rumah Khusus 31,37 31,33 99,87% KDP Unit KDP 100
Jaring’ irigasi air tanah (JIAT) 9,98 9,58 95,93% 15 Km 15 0
Pengga’ Jembatan 51,51 51,06 99,13% 2.978 M 2.978 100
Peningk’ Kualitas Rumah Swadaya 197,99 192,66 97,31% 10.000 Unit 10.000 100
Pemb’ Jalan 418,71 418,69 100,00% 34 Km 13 199,8
Jaringan irigasi permukaan 76,92 55,76 72,49% 21 Km 21 58,56
Bendung irigasi 3,53 3,51 99,22% 1 Bendung KDP 17
Pembangunan Jembatan 114,83 104,73 91,21% 3.212 M 2.021 389,89
Peningk’ kapasitas jalan Nasional 88,59 76,28 86,11% 4 Ruas 1 38,79
Rehab/Renov Sarpras Sekolah 33,03 28,64 86,72% 10 Sekolah 3 40,65
Rehab/Renov Sarpras Madrasah 19,77 19,76 99,99% 7 Sekolah 6 22
Pemb’, Rehab/Renov Sarpras PTN 99,71 99,32 99,60% 6 Gedung 5 3,74
Pemb&Pengemn’ Kawasan Permukiman 38,17 32,08 84,03% 15 Hektar 7 8,63
Pemb’, Rehab/Renov Sarpras Pasar 228,47 228,32 99,94% 4 Pasar 2 1,4
Pemb’ Sistem Pengelolaan Sampah 426,03 318,32 74,72% 51.000 KK 26.000 0,08
Pemb’ Infrastr’ Permukiman Masy’ 126,08 124,66 98,87% 127 Hektar 86 4,29
SPAM Berbasis Masy’ 115,81 113,67 98,15% 60.929 SR 60.929 91,45
Penyehatan Lingk’ Permukiman 52,64 51,45 97,74% 7.600 KK 3.700 8,5
Jumlah 6.587,65 6.260,88 95,04% Sumber : MEBE
Indonesian Treasury
Alun-alun Kota Wisata Batu
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD
BAB iv
4.1. APBD TINGKAT PROVINSI (KONSOLIDASI PEMDA)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu
pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. APBD juga sebagai salah satu penentu
tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk
mengatasi berbagai kendala dalam mewujudkan agenda masyarakat yang sejahtera
dan mandiri. Data profil berupa realisasi APBD secara konsolidasian seluruh Pemda
(provinsi/kabupaten/kota) Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sampai
dengan 2020 sebagaimana tabel 4.1.
Tabel 4.1 Realisasi APBN di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian
2018 2019 2020 % Pert ’ Real
2019-2020
Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real
PENDAPATAN DAERAH 112.911,94 116.269,92 102,97 115.785,46 121.196,05 104,67 116.657 114.859 98,46 -5,23
PAD 34.317,71 37.086,43 108,07 37.220,22 39.344,56 105,71 34.415,09 37.064,87 107,70 -5,79
Transfer Pempus 74.023,44 75.761,44 102,35 73.481,85 79.200,63 107,78 78.136,71 76.980,97 98,52 -2,80
Transfer Antar Daerah 853,68 72,65 8,51 591,97 66,54 11,24 472,75 0,01 0,00 7164,30
Lain-lain Pendp’ Daerah yg Sah 3.717,11 3.349,40 90,11 4.491,41 2.584,32 57,54 3.632,60 812,96 22,38
BELANJA DAERAH 122.371,51 110.177,96 90,04 133.732,38 121.344,14 90,74 131.109,61 115.933,40 88,42 -4,46
Belanja Operasi 85.968,58 79.616,18 92,61 94.492,87 86.421,14 91,46 93.675,69 85.301,26 91,06 -1,30
Belanja Modal 22.263,75 18.572,49 83,42 24.241,90 21.119,81 87,12 17.073,54 14.409,51 84,40 -31,77
Belanja Tidak Terduga 439,14 73,24 16,68 2.640,35 134,05 5,08 6.677,40 3.498,28 52,39 2509,65
Belanja Transfer 13.700,03 11.916,06 86,98 12.357,26 13.669,13 110,62 13.682,98 12.724,34 92,99 -6,91
SURPLUS/(DEFISIT) (9.459,57) 6.091,96 -64,40 (17.946,92) (148,09) 0,83 (14.452,47) (1.074,58} 7,44 625,65
PEMBIAYAAN 12.737,28 12.521,85 98,31 19.740,36 18.465,96 93,54 17.477,48 18.593,58 106,39 0,69
Penerimaan Pembiayaan 13.318,10 13.310,13 99,94 20.141,01 18.884,82 93,76 17.777,01 18.902,00 106,33 0,09
Pengeluaran Pembiayaan 580,82 788,29 135,72 400,65 418,86 104,55 299,53 308,42 102,97 -26,37
SILPA 3.277,71 18.613,80 567,89 1.793,44 18.317,87 1021,38 3.025,01 17.518,99 579,14%
-4,36
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Peningkatkan alokasi dan realisasi APBD diharapkan sebagai pendorong percepatan
target capaian. Intervensi dan pengelolaan APBD optimal, diharapkan dapat segera
meningkatkan pertumbuhan sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan di Jawa Timur.
Pada tahun 2020, konsolidasi APBD Pemda Se-Jawa Timur mengalami penurunan, baik
pada pagu alokasi maupun realisasi. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 98,46
persen, sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar 88,42 persen sehingga terjadi
Defisit sebesar Rp1,07 triliun. Defisit tersebut dibiayai dari SILPA tahun 2019, sehingga
saldo SILPA konsolidasian Jawa Timur tahun 2020 mencapai Rp17,52 triliun. Selama
tiga tahun bertutut-turut SILPA konsolidasian Jawa Timur mencapai lebih dari 15 persen
Belanja Daerah. Hal tersebut mengindikasikan lemahnya perencanaan anggaran dan
belum optimalnya pemanfaatan dana APBD oleh Pemda dalam penyediaan layanan
publik dan pembangunan ekonomi di daerah.
4.2. PENDAPATAN DAERAH
Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah
adalah hak pemda yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Pada tabel 4.2
disajikan pagu dan realisasi pendapatan daerah yang dirinci dalam jenis pendapatan
APBD.
Tabel 4.2 Jenis Pendapatan APBD Di Provinsi Jawa Timur (dalam miliar rupiah)
Uraian 2018 2019 2020 %
Pertum ’ Real
2019-2020
Pagu Realisasi %
Real Pagu Realisasi %
Real Pagu Realisa
si %
Real Pendapatan Asli Daerah 34.317,71 37.086,43 108,07 37.220,22 39.344,56 105,7
1 34.415,
09 37.064,87 107,7
0 -5,79
Pajak Daerah 22.258,15 24.425,32 109,74 24.267,62 25.484,48 105,01
21.849,32
23.262,77 106,47
-8,72
Retribusi Daerah 1.455,04 1.435,95 98,69 1.510,27 1.586,78 105,07
1.343,99
1.217,79 90,61 -23,25
Hasil Pengelolaan KND 826,23 820,05 99,25 867,55 983,83 113,40
926,73 922,86 99,58 -6,20
Lain-lain PAD yg Sah 9.778,29 10.405,12 106,41 10.574,78 11.289,47 106,76
10.295,05
11.661,45 113,27
3,29
Pendapatan Transfer 74.877,12 75.834,08 101,28 74.073,83 79.267,17 107,01
78.609,45
76.980,98 97,93 -2,88
Transfer Pemerintah Pusat 74.023,44 75.761,44 102,35 73.481,85 79.200,63 107,78
78.136,71
76.980,97 98,52 -2,80
Dana Perimbangan 66.718,21 68.504,27 102,68 71.215,44 77.010,42 108,14
73.193,65
71.659,85 97,90 -6,95
Dana Insentif Daerah 1.098,73 1.244,52 113,27 1.507,05 1.430,84 94,94 1.889,44
2.267,50 120,01
58,47
Dana Desa 6.206,50 6.012,64 96,88 759,37 759,37 100,00
3.053,63
3.053,63 100,00
302,13
Transfer Antar Daerah 853,68 72,65 8,51 591,97 66,54 11,24 472,75 0,01 0,00 -99,98
Pendapatan Bagi Hasil 86,46 66,51 76,93 78,08 66,04 84,58 - - - -100,00
Bantuan Keuangan 767,22 6,13 0,80 513,89 0,50 0,10 472,75 0,01 0,00 -97,69
Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah
3.717,11 3.349,40 90,11 4.491,41 2.584,32 57,54 3.632,60
812,96 22,38 -68,54
Hibah 2.628,80 3.103,34 118,05 3.146,07 2.580,09 82,01 3.225,85
505,82 15,68 -80,40
Lain-lain Pendapatan yg Sah 1.088,32 246,06 22,61 1.345,34 4,23 0,31 406,75 307,14 75,51 7164,30
PENDAPATAN DAERAH 112.911,94 116.269,92 102,97 115.785,46 121.196,05 104,67
116.657,14
114.858,82
98,46 -5,23
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Pendapatan Daerah di wilayah Jawa Timur tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif
sebesar 5,23 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Semua komponen Pendapatan
Daerah mengalami pertumbuhan negatif, dengan pertumbuhan negatif paling tajam
pada komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencapai 68,54 persen.
Dalam periode 2018-2020, Pemdapatan Transfer dari Pemerintah masih mendominasi
Pendapatan Daerah dengan prosentase yang lebih besar. hal ini menunjukkan
ketergantungan Pemda di Jawa Timue masih sangat tinggi kepada transfer pendapatan
dari pemerintah pusat sebagaimana grafik 4.1.
4.2.1. Dana Transfer/Perimbangan
Dana Transfer ke Daerah merupakan bagian dari belanja Negara dalam rangka
mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi
khusus, dan dana penyesuaian. Analisis Dana Transfer ke Daerah ditujukan untuk
mengetahui kontribusi belanja Negara terhadap komponen pendapatan daerah dalam
APBN.
Tabel 4.3. Pagu dan Realisasi Dana Transfer/Perimbangan di Provinsi Jawa Timur (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020
Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real
Dana Bagi Hasil 10.789,92 9.139,17 84,70% 8.484,95 8.232,70 97,03% Dana Alokasi Umum 41.794,67 41.525,40 99,36% 38.264,88 37.860,84 98,94% DAK 19.982,23 26.345,86 131,85% 26.443,82 25.566,31 96,68% Pendapatan Transfer 71.215,44 77.010,42 108,14% 73.193,65 71.659,85 97,90% Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Realisasi Dana Trasfer/Perimbangan tahun 2020 mencapai Rp71,65 triliun atau sebesar
97,90 persen dari alokasi sebesar Rp73,19,triliun..
4.2.2. Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh Daerah yang
dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Tabel 4.4. Pagu dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur (dalam miliar rupiah)
Grafik 4.1. Kompisisi PAD di Jawa Timur 2018-2020 (dalam miliar rupiah)
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
37.086,43 39.344,56 37.064,87
75.834,08 79.267,17 76.980,98
3.349,40 2.584,32 812,96
0,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
80.000,00
100.000,00
120.000,00
140.000,00
2018 2019 2020
Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah
31,90% 32,46% 32,27%
65,22% 65,40% 67,02%
2,88% 2,13% 0,71%0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
2018 2019 2020
PAD Pend' Transfer Lain-lain Pend' Daerah yg Sah
Uraian 2019 2020
Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real
Pajak Daerah 24.268 25.484 105,01% 21.849,32 23.262,77 106,47% -8,72% Retribusi Daerah 1.510 1.587 105,07% 1.343,99 1.217,79 90,61% -23,25% Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
868 984 113,40% 926,73 922,86 99,58% -6,20% Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
10.575 11.289 106,76% 10.295,05 11.661,45 113,27% 3,29% Pendapatan Asli Daerah 37.220,22 39.344,56 105,71% 34.415,09 37.064,87 107,70% -5,79%
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Pada tahun 2020, secara konsolidasian PAD di Jawa Timur mengalami pertumbuhan
negatif. Pertumbuhan negatif paling tajam terjadi pada Retribusi Daerah yang mencapai
23,25 persen disusul oleh Pajak Daerah sebesar 8,72 persen. Penurunan ini diakibatkan
oleh kebijakan Pemda di Jawa Timur yang memberikan insentif fiskal seperti
pembebasan pajak kendaraan bermotor dalam rangka membantu masyarakat yang
terdampak Pandemi Covid-19 dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala besar
atau pembatasan sejenis lainnya yang berakibat membatasi kegiatan perekonomian
masyarakat.
Analisis Rasio Kemandirian Daerah
Rasio kemandirian daerah menggambarkan tingkat kemandirian suatu daerah terhadap
bantuan pihak eksternal, baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh rasio PAD terhadap total pendapatan
daerah. Semakin besar angka rasio PAD maka semakin tinggi kemandirian daerah
tersebut. Sebaliknya, semakin kecil angka rasio PAD maka semakin rendah kemandirian
daerah tersebut.
Rasio kemandirian daerah
konsolidasian di Jawa Timur
tahun sebesar 32,27 persen
jauh diatas rasio kemandirian
nasional sebesar 24,2 persen
(http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-
2017.pdf). Hal ini menunjukkan ketergantungan pendanaan kegiatan Pemerintah
Daerah di Jawa Timur kepada pemerintah pusat masih tinggi. Rasio Kemandirian
tertinggi di Jawa Timur adalah Kota Surabaya mencapai 43,43 persen. Dalam periode
2018-2020 rasio kemandirian konsolidasian tidak banyak berubah.
Tabel 4.5. Rasio Kemandirian di Jawa Timur 2018-2020
Uraian 2018 2019 2020
PAD 37.086,43 39.344,56 37.064,87 Pendapatan Daerah 116269,91 121196,05 114858,81 Rasio Kemandirian 31,90% 32,46% 32,27% Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
4.2.3. Pendapatan Lain-Lain
Pendapatan lain-lain
merupakan pendapatan
daerah selain Dana Transfer
ke Daerah dan PAD.
Pendapatan Lain-lain tahun
2020 terdiri dari Hibah
Pemerintah Pusat, Hibah
dari Kelompok
Masyarakat/perorangan, dan
Pendapatan Lain-lain. Pada
tahun 2020. Secara konsolidasian pendapatan lain-lain adalah hibah dari pemerintah
pusat, dimana beberapa Pemda di Jawa Timur mencatat Dana Desa dan Dana
Penyesuaian sebagai hibah dari Pemerintah Pusat.
4.3. BELANJA DAERAH
Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah
dapat diklasifikasikan diantaranya berdasarkan urusan, jenis belanja dan fungsi.
Berdasarkan belanja
daerah dapat digambarkan
seberapa besar kontribusi
pengeluaran daerah
terhadap pengeluaran
pemerintah secara
nasional.
Rincian Belanja Daerah
Berdasarkan Klasifikasi
Urusan
Pembagian Urusan
Pemerintahan Daerah
diatur dalam Undang-
undang Nomor 23 Tahun
2014 pasal 12 dan 13.
Tabel 4.6. Realisasi Pendapatan Lain-lain di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jenisnya (dalam miliar rupiah)
Uraian
2019 2020
Hibah dari Pemerintah Pusat 2.275,16 378,25 Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya 270,75 - Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri
28,90 119,46 Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan 5,27 8,10 Pendapatan Lain-lain 4,23 307,14 Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah 2.584,32 812,96 Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Tabel 4.7. Realisasi Belanja Daerah berdasarkan 10 urusan terbesar Tahun 2018-2020 (dalam miliar rupiah)
No Urusan 2018 2019 2020 % Proporsi TA 2020
1 Keuangan 27.784,38 32.679,70 34.250,74 29,54% 2 Pendidikan 25.773,86 28.341,63 26.809,46 23,12% 3 Kesehatan 16.059,16 17.792,88 19.493,86 16,81% 4 Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang 10.244,29 10.634,09 7.825,48 6,75%
5 Administrasi Pemerintahan 4.203,48 3.868,06 3.937,73 3,40% 6 Otonomi Daerah, Pemerintahan
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
4.532,25 4.399,37 3.657,69 3,15%
7 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
1.981,18 2.509,12 2.238,40 1,93% 8 Lingkungan Hidup 1.666,60 1.832,91 1.561,29 1,35% 9 Perhubungan 1.983,36 1.943,80 1.226,77 1,06% 10 Pertanian 1.149,29 1.310,15 1.039,16 0,90% Total Belanja Konsolidasian 110.177,96 121.344,14 115.933,40 Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
APBD Jawa Timur berdasarkan urusan dikelompokkan dalam 22 urusan wajib, dan 7
urusan pilihan. Proporsi 5 besar belanja daerah Jawa Timur adalah keuangan sebesar
29,54. pendidikan sebesar 23,12 persen, kesehatan sebesar 16,81 persen, pekerjaan
umum dan penataan ruang 6,75 (persen), dan admnistrasi pemerintahan sebesar 3,4
persen.
Dalam periode 2018-
2020, Urusan Keuangan
dan Kesehatan selalu
semakin besar
proporsinya dalam
belanja daerah.
Sedangkan urusan
Pekerjaan Uu dan
Penataan ruang
mempunyai trens
menurun setiap
tahunnya. Yang cukup
mengherankan dalah
urusan Pendidikan
mempunyai trend yang menurun sepanjang 2018-2020, walaupun masih diatas 20
persen sebagai mandatory spending daerah.
Rincian Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Fungsi dalam Pemerintah Pusat
Rincian Belanja
Daerah jika dibagi
berdasarkan
klasifikasi fungsi
pada Pemerintah
Pusat tahun 2020,
realisasi terbesar
digunakan untuk
Pelayanan Umum
sebesar 38,29
persen, disusuk
Tabel 4.8. Realisasi Belanja Daerah berdasarkan klasifikasi Fungsi Pemerintah Pusat 2018-2020 (dalam miliar rupiah)
Urusan
No 2018 2019 2020 % Proporsi
TA 220 1 Pelayanan Umum 38.370,64 43.209,43 44.387,84 38,29% 2 Ketertiban dan Keamanan 751,81 1.248,29 1.097,70 0,95% 3 Ekonomi 7.271,24 7.791,82 5.704,76 4,92% 4 Lingkungan Hidup 2.243,04 2.643,32 1.971,06 1,70% 5 Perumahan dan Fasilitas
Umum 12.225,48 13.143,21 10.063,88 8,68%
6 Kesehatan 16.415,35 18.424,15 19.879,16 17,15%
7 Pariwisata 696,30 700,09 440,38 0,38% 8 Pendidikan 26.583,20 29.388,15 27.451,67 23,68% 9 Perlindungan Sosial 1.294,21 1.495,96 1.276,98 1,10% Total Belanja Daerah 110.177,96 121.344,14 115.933,40 Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Grafik 4.2. Kompisisi Belanja per Urusan di Jawa Timur 2018-2020 (dalam miliar rupiah)
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
25,22%26,93%
29,54%
23,39%
23,36% 23,12%
14,58% 14,66%16,81%
9,30% 8,76%6,75%
3,82% 3,19% 3,40%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
2018 2019 2020
Keuangan Pendidikan
Kesehatan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Administrasi Pemerintahan
Pendidikan sebesar 23,68 persen, dan Kesehatan sebesar 17,15 persen.
Rincian Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi
Belanja Daerah
Konsolidasian di
Jawa Timur Tahun
2018-2020,
didominasi oleh
pengeluaran untuk
Belanja Pegawai.
Tahun 2020 proporsi
untuk Belanja
Pegawai sebesar
33,32 persen dari
total Belanja Daerah.
Proporsi tersebut
turun sedikit dari tahun 2019
yang mencapai 33,27
persen.
Dala periode 2018-2020,
proporsi Belanja Modal
terhadap Belanja Daerah
mengalami tren penurunan.
Trend tersebut cukup tajam
pada tahun 2020 walaupun
sepat sedikit naik pada
tahun 2019. Belanja modal
yang mempunyai efek
jangka panjang dalam
pertumbuhan ekonomi sebaiknya selalu dijaga dalam proporsi yang tepat terhadap
Belanja Daerah setiap tahunnya.
4.4. PERKEMBANGAN BLU DAERAH
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
Tabel 4.9. Realisasi Belanja Daerah berdasarkan klasifikasi Ekonomi 2018-2020 (dalam miliar rupiah)
No Urusan 2018 2019 2020 % Proporsi TA 2020
1 Belanja Pegawai 38,14 39,70 38,62 33,32% 2 Belanja Barang dan Jasa 28,99 34,19 32,18 27,76% 3 Belanja Bunga 0,02 0,01 0,01 0,01% 4 Belanja Subsidi 0,19 0,03 0,03 0,03% 5 Belanja Hibah 11,56 11,48 13,59 11,73% 6 Belanja Bantuan Sosial 0,71 1,00 0,86 0,74%
7 Belanja Modal 18,57 21,12 14,41 12,43% 8 Belanja Tidak Terduga 0,07 0,13 3,50 3,02% 9 Belanja Bagi Hasil 1,29 0,60 0,50 0,44% 10 Belanja Bantuan Keuangan 10,63 13,07 12,22 10,54% BELANJA DAERAH 110,18 121,34 115,93 100,00% Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Grafik 4.2. Kompisisi Belanja per Urusan di Jawa Timur 2018-2020 (dalam miliar rupiah)
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
34,62%32,72% 33,31%
26,31%28,18% 27,76%
16,85% 17,41%
12,43%10,49%
9,46%11,72%
9,65%10,77% 10,54%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
2018 2019 2020Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Belanja Hibah Belanja Bantuan Keuangan
74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan BLU yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor PMK-180/PMK.05/2016 tentang Penetapan dan Pencabutan
Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja
Instansi Pemerintah, mengatur bahwa penyediaan barang dan jasa layanan umum
dibagi antara lain dalam tiga bidang, yaitu bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, dan
bidang Lainnya. Pada Tahun 2019 terdapat 411 Badan Layanan Umum Daerah yang
terdiri dari 380 BLU Bidang Kesehatan, 22 BLUD Bidang Pendidikan, dan 9 BLUD
Bidang Lainnya (sumber : LKPD TA 2019 Audited). Untuk BLUD Bidang Kesehatan
terdiri dari 1 BLUD berupa Akademi Perawatan, 7 BLUD berupa Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama (FKTP), 318 berupa Puskesmas, 55 berupa Rumah Sakit Umum
Daerah.
Dari data yang
telah dikrimkan
BPKAD se-
Jawa Timur
kepada Kanwil
DJPb Provinsi Jawa Timur sampai dengan 24 Februari 2020 (mengingat saat ini hapir
seluruhnya masih dalam proses rekonsiliasi penyusunan LKPD TA 2020), data
perkembangan Aset, Kewajiban, Pendapatan, dan Belanja dari periode 2018 s.d 2020
disajikan dalam tabel 4.10.
Berdasarkan data
GFS Tahun 2018-
2020, Pendapatan
BLUD tahun 2020
mencapai Rp9,16
triliun dan
mengalami
pertumbuhan
sebesar 17,62
persen dibandingkan tahun 2019. Di sisi belanja, Belanja BLUD tahun 2020 mencapai
Rp7,31 triliun naik 59,13 persen dibandingkan tahun 2019. Hal tersebut mengakibatkan
Surplus tahun 2020 mencapai Rp1,8 triliun, turun 42,19 persen jika dibandingkan tahun
2019.
Tabel 4.10. Perkembangan Pengelolaan BLUD 2018-2020 (dalam rupiah)
No Uraian 2018 2019 2020 %
pertumbuhan 2020
1 Aset 2.900.666.365.519 3.197.866.717.746 4.047.795.621.795 26,58% 2 Kewajiban 197.743.379.215 215.893.282.191 191.698.416.150 -11,21% 3 Pendapata
n 1.562.250.409.625 1.697.784.349.471 2.006.797.670.867 18,20%
4 Belanja 1.752.998.966.747 1.928.034.204.865 2.042.973.493.616 5,96% Sumber: BPKAD se-Jatim per 24 Februari 2020 (diolah
Tabel 4.11. Perkembangan Pendapatan dan Belanja BLUD 2018-2020 (dalam rupiah)
Uraian 2018 2019 2020
% pertumbuhan 2019-
2020 Pendapatan BLUD 4.729.567.385.655 7.788.305.226.237 9.160.789.807.486 17,62% Belanja 3.861.666.738.137 4.596.327.809.520 7.314.339.414.973 59,13%
Belanja Pegawai 513.642.116.377 756.638.571.913 1.108.980.617.408 46,57% Belanja Barang dan Jasa BLUD 3.326.659.836.191 3.280.654.538.084 5.687.533.514.401 73,37% Belanja Modal BLUD 21.364.785.569 559.034.699.522 517.825.283.164 -7,37%
Surplus/Defisit 867.900.647.518 3.191.977.416.717 1.846.450.392.513 -42,15% Sumber: GFS Audited 2018-2019 dan GFS Prelimianary 2020
4.5. SURPLUS/DEFISIT APBD
Secara konsolidasian, pada
tahun 2020 di Jawa Tmur
terdapat Defisit Anggaran
Rp1,07 trilun. Jika dilihat per
Pemerintah Daerah terdapat
18 pemda mengalami defisit
dengan terbesar pada
Pemprov Jawa Timur dan
terkecil pada Kab Mojokerto.
Sedangkan 21 Pemda lainnya
mengalami surplus dengan
terbesar pada Pemda Kab.
Jember dan terkecil pada
Pemda Kab. Jombang.
Rasio Surplus/Defisit Terhadap Agregat Pendapatan
Rasio Surplus/Defisit Terhadap Agregat Pendapatan menunjukkan kinerja fiskal akan
kemampuan daerah menghasilkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan belanja
daerah. Rasio surplu/desifit diperoleh dari pembagian antara surplus/defisit dengan
jumlah pendapatan daerah. Secara agregat rasio defisit di Jawa timur adalah sebesar
minus 0,0094. Hal ini menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam merealisasikan
penerimaan kurang baik sehingga belum cukup untuk menanggung belanja daerah. Di
Jawa Timur, Pemkab Pamekasan merupakan Pemda dengan rasio terkecil yaitu minus
0,1291, sehingga Pemda Pamekasan belum tercukupi untuk menanggung Belanja
Tabel 4.12. Surplus 10 Kabupaten terbesar di Jawa Timur Tahun 2020
No Pemda Pendapatan Belanja Surplus
1 Kab. Jember 3.531.445.477.970 3.297.611.664.293 233.833.813.677 2 Kab. Banyuwangi 3.267.187.614.945 3.140.479.804.668 126.707.810.276 3 Kab. Tuban 2.582.784.922.753 2.463.774.147.705 119.010.775.048 4 Kab. Lumajang 2.118.792.462.263 2.028.711.032.400 90.081.429.863 5 Kota Mojokerto 885.387.466.646 803.768.272.202 81.619.194.444 6 Kota Kediri 1.261.533.562.963 1.183.049.970.228 78.483.592.735 7 Kab. Nganjuk 2.403.462.851.413 2.325.818.469.748 77.644.381.665 8 Kab. Situbondo 1.766.327.291.059 1.696.582.528.685 69.744.762.375 9 Kab. Pacitan 1.626.626.218.615 1.570.270.990.460 56.355.228.155 10 Kab. Probolinggo 2.201.543.962.422 2.145.218.792.764 56.325.169.658 Sumber: GFS Prelimianary 2020
Tabel 4.13. Defisit 10 Kabupaten terbesar di Jawa Timur Tahun 2020
No Pemda Pendapatan Belanja Surplus
1 Jawa Timur 31.630.838.320.770 32.286.178.495.369 -655.340.174.599 2 Kota Surabaya 7.545.190.804.928 8.032.680.988.065 -487.490.183.138 3 Kab. Pamekasan 1.767.356.228.243 1.995.465.256.579 -228.109.028.336 4 Kab. Sumenep 2.286.660.896.723 2.495.945.516.904 -209.284.620.182 5 Kab. Bojonegoro 4.165.001.966.691 4.358.557.567.025 -193.555.600.333 6 Kab. Gresik 2.939.472.116.094 3.095.543.849.535 -156.071.733.441 7 Kota Malang 1.956.089.064.800 2.103.653.785.290 -147.564.720.490 8 Kab. Malang 3.814.333.651.181 3.905.349.481.796 -91.015.830.616 9 Kota Batu 864.053.637.871 903.971.066.707 -39.917.428.836 10 Kab. Tulungagung 2.503.837.689.538 2.543.089.259.626 -39.251.570.088 Sumber: GFS Prelimianary 2020
Daerahnya. Sedangkan Pemkot Mojokerto
merupakan Pemda dengan rasio terbesar
mencapai 0,092, hal ini menunjukkan realisasi
Pendapatan Daerah cukup baik.
Rasio Keseimbangan Primer
Keseimbangan Primer menunjukkan
kemampuan belanja daerah dalam rangka
menjalankan program dan kegiatannya
setelah dihilangkan belanja yang tidak terkait
seperti belanja bunga. Keseimbangan primer
dapat berupa defisit primer jika bernilai negatif
atau surplus primer jika bernilai positif. Nilai tersebut selain dipengaruhi oleh besarnya
pendapatan dan belanja, juga dipengaruhi oleh besarnya bunga. Semakin besar bunga,
semakin besar perbedaan nilainya dengan keseimbangan umum (pendapatan dikurangi
belanja). Keseimbangan primer juga mampu menunjukkan kondisi likuiditas pemda
dalam melaksanakan program dan kegiatannya, yaitu dengan menggunakan rasio
keseimbangan primer terhadap PDRB yang merupakan jumlah keseimbangan primer
dibagi dengan PDRB. Semakin besar rasio surplus keseimbangan primer, maka
semakin likuid APBD dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Sebaliknya,
semakin rendah rasio surplus primer semakin rendah kemampuannya. Bahkan, jika
rasio menunjukkan rasio negatif (defisit primer), itu berarti keuangan pemda dalam
kondisi ilikuid, atau pemda bukan hanya tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk
melunasi kewajiban jangka pendeknya, namun bahkan untuk membelanjai program
kegiatan pokoknya. Hal ini mengakibatkan semakin besar belanja yang harus dibiayai
dari penerimaan pembiayaan, terutama utang. Jika hal ini terjadi dalam jangka panjang,
dikhawatirkan daerah tersebut akan mengalami kondisi yang biasa disebut jebakan
utang (debt trap), sebagaimana pernah disampaikan oleh Irving Fisher tahun 1933
dengan konsepnya yang terkenal, Fisher Paradox.
Hasil dari keseimbangan primer di Jatim tidak berbeda dengan rasio surplus defisit
terhadapat pendapatan, dikarenakan hanya 4 pemda (Pemprov Jatim, Pemkab
Ponorogo, Pemkab Probolinggo, dan Pemkab Sampang) yang mempunyai Belanja
Bunga pada realisasi APBD tahun 2020 dari total 39 Pemda di Jawa Timur.
Tabel 4.14. Rasio Surplus/Defisit 10 Kabupaten terendah di Jawa Timur Tahun 2020
No Pemda Rasio
Surplus/Defisit
Rasio Keseimbangan Primer
1 Kab. Pamekasan -0,1291 -0,1291 2 Kab. Sumenep -0,0915 -0,0915 3 Kota Malang -0,0754 -0,0754 4 Kota Surabaya -0,0646 -0,0646 5 Kab. Gresik -0,0531 -0,0531 6 Kab. Bojonegoro -0,0465 -0,0465 7 Kota Batu -0,0462 -0,0462 8 Kab. Malang -0,0239 -0,0239 9 Kota Pasuruan -0,0231 -0,0231 10 Prov. Jawa Timur -0,0207 -0,0203 Sumber: GFS Prelimianary 2020
Rasio Surplus/Defisit Terhadap PDRB
Rasio ini diperlukan untuk menggambarkan kesehatan ekonomi regional, semakin
kecil rasionya berarti daerah tersebut mampu memproduksi barang dan jasa untuk
membiayaai defisit anggaran pemerintah daerahnya. Perekonomian Jawa Timur
berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku
Tahun 2020 mencapai Rp2.299,46 triliun dan atas dasar harga konstan seri 2010
mencapai Rp1.610,42 triliun. Rasio surplus/defisit terhadap PDRB ADHK tahun 2020
adalah sebesar minus 0,00067.
4.6. PEMBIAYAAN dan SILPA
Realisasi Pembiayaan Netto APBD Konsolidasin Tahun
2020 di Jawa Timur Rp8,46 triliun. Turun 436 persen
daripada tahun sebelumnya sebesar Rp183 triliun
Komponen Penerimaan Pembiayaan didominasi oleh
Penggunaan SILPA sebesar Rp18,52 triliun atau
sebesar 98,02 persen Sementara untuk Pengeluaran
Pembiayaan didominasi Penyertaan Modal (Investasi)
Pemda sebesar Rp17192 milyar atau 55,74 persen.
Rasio SILPA terhadap Belanja Negara secara
konsolidasian tahun 2020
di Jawa Timur adalah 0,15. Pada tahun 2020, Pemda di
Jatim yang mengalami defisit melakukan pembiayaan
dengan menggunakan SILPA dan Dana Cadangan tidak
dengan membuat pinjaman daerah.
Semakin besar SILPA menunjukkan kekurangcermatan
dalam penganggaran (perencanaan yang kurang baik)
atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga
rasio SiLPA terhadap belanja menunjukkan porsi belanja
yang tertunda atau anggaran yang tidak terserap. Di
Jawa Timur Rasio SiLPA yang besar menggambarkan besaran belanja yang tertunda
pelaksanaannya pada tahun sebelumnya dan jumlah realisasi pendapatan tahun
anggaran sebelumnya lebih besar dari proyeksinya.
Tabel 4.16 Rasio SILPA Tahun 2020 untuk 7 Pemda terbesar
No Pemda Rasio SILAP
tehadap Belanja Daerah
1 Kab. Bojonegoro 0,46 2 Kota Mojokerto 0,34 3 Kota Batu 0,30 4 Kota Kediri 0,29 5 Kota Pasuruan 0,27 6 Kota Malang 0,27 7 Kota Madiun 0,27 Sumber: GFS Prelimianary 2020
Tabel 4.15 SILPA Tahun 2020 untuk 7 Pemda terbesar (dala miliar rupiah)
No Pemda SILPA
1 Pemprov Jatim 3.700,43 2 Kab. Bojonegoro 2.009,83 3 Kab. Sidoarjo 1.106,15 4 Kab. Jember 843,26 5 Kab. Kediri 607,87 6 Kota Malang 567,70 7 Kab. Tuban 522,41 Sumber: GFS Prelimianary 2020
4.7. ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Pemprov
Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing-masing
daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan
yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan
dan belanja pegawai (PMK 120 Tahun 2020). Kapasitas Fiskal Provinsi dihitung dengan
rumus:
KFDprovinsi-i = pendapatan - [pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan +
belanja tertentu]
IKFDprovinsi-I = KFDprovinsi-I / [(∑KFDprovinsi)/n]
Pendapatan : 1) Pendapatan Asli Daerah; 2) Dana Perimbangan; 3) Lain-lain Pendapatan Yang
Sah.
pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan Pendapatan Asli Daerah; 1) Pajak Rokok; 2) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; 3) Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
Dana Reboisasi; 4) Dana Alokasi Khusus Fisik; 5) Dana Alokasi Khusus Nonfisik; 6) Dana Otonomi Khusus;
Belanja tertentu : 1) Belanja Pegawai; 2) Belanja Bunga; 3) Belanja Hibah untuk Daerah
Otonom Baru; dan 4) Belanja Bagi Hasil.
Pada Tahun 2019, Provinsi Jawa Timur masuk dalam kategori “Sangat Tinggi” dengan
Indeks KFD 2,589 hanya dibawah Provinsi DKI Jakarta (11,473) dan Jawab Barat
(3171). Begitu juga dengan Kota Surabaya memperoleh indeks KFD dengan kategori
“sangat tinggi” dengan indeks 9,675. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan
pertumbuhan indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 11,43 persen dari tahun
sebelumnya. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020
sebesar 2,885 dengan kategori sangat tinggi.
Analisis Kapasitas Fiskal Daerah Kabupate/Kota
Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota,
indeks Kapasitas Fiskal Daerah
tertinggi tahun tahun 2020 adalah
Kota Surabaya sebesar 7,67 dengan
kategori sangat tinggi. Indeks tersebut
turun sebesar 7,676 dari tahun 2019.
Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
terkecil 2020 adalah Kota Pasuruan, yaitu sebesar 0,492, turun 21,03 persen dari tahun
2019 sebesar 0, 623.
Tabel 4.17 Peta Kapasitas Fiskal Daerah 5 Kabupaten/Kota tertinggi di Provinsi Jawa Timur
No Pemda 2019 2020
1 Kota Surabaya 9,675 7,676 2 Kab. Bojonegoro 5,307 2,531 3 Kab. Sidoarjo 3,257 2,96 4 Kab. Gresik 2,383 2,348 5 Kab. Jember 2,346 2,155 Sumber: PMK 120 Tahun 2020 dan PMK 219 Tahun 2019
Sementara itu, jika dilihat dari
pertumbuhan tahun 2019 ke
2020, Pemkab. Probolinggo
memiliki pertumbuhan indeks
Kapasitas Fiskal Daerah
terbesar di Jawa Timur dengan
peningkatan 78,71 persen atau
sebesar 0,834 basis poin dari
tahun 2019. Disusul Oleh
Pemkot Batu, dan Pemkot
Kediri.
4.1. PERKEMBANGAN BELANJA WAJIB DAERAH
4.8.1. Belanja Daerah Sektor Pendidikan
Di Provinsi Jawa Timur belanja daerah sektor kesehatan tahun 2020 sebesar Rp27,45
triliun. Trend pertumbuhan anggaran pendidikan periode 2015-2019 mengalami
kenaikan, hanya pada periode 2019-2020 mengalami penurunan dikarenakan dampak
kebijakan Penanganan Covid-19 dan PEN tetapi masih diatas 20 persen APBD. Pada
tahun 2019 anggaran pendidikan Pemda Jawa Timur mengalami pertumbuhan 10,55
persen atau sebesar Rp2,80 trilun dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020
mengalami penurunan 6,59 persen atau sebesar Rp1,93 triliun dari tahun 2019.
Berdasarkan nominal realisasi pada
sektor pendidikan, pada tahun 2020
Pemda/Pemkot (Pemprov
dikecualikan) yang mempunyai
realisasi belanja pendidikan terbesar
tahun 2019-2020 adalah Pemkab.
Malang, Jember, Sioarjo, Pemkot
Surabaya, dan Pemkab Pasuruan.
Capaian realisasi Pemkab. Malang pada tahun 2019 Rp1,23 triliun, sedangkan pada
tahun 2020 sebesar Rp1,17 triliun atau turun 4,43 persen dari tahun 2019.
Tabel 4.20 Belanja Sektor Pendidikan 5 Kab/Kota dengan Kontribusi Terbesar Jawa Timur (dalam miliar)
No Pemda 2018 2019 2020
1 Kabupaten Malang 1.144,89 1.230,38 1.175,86 2 Kabupaten Jember 1.179,18 1.237,98 1.146,98 3 Kabupaten Sidoarjo 1.131,27 1.151,00 1.131,47 4 Kota Surabaya 1.198,63 1.250,44 910,14 5 Kabupaten Pasuruan 888,93 912,98 880,36 Sumber: GFS Prelimianary 2020
Tabel 4.19 Peta Kapasitas Fiskal Daerah 5 Kabupaten/Kota terendah di Provinsi Jawa Timur
No Pemda 2019 2020
1 Kota Pasuruan 0,623 0,492 2 Kota Batu 0,674 0,698 3 Kota Kediri 0,816 0,68 4 Kab. Bangkalan 0,763 0,75 5 Kab. Situbondo 0,74 0,815 Sumber: PMK 120 Tahun 2020 dan PMK 219 Tahun 2019
Tabel 4.18 Peta Kapasitas Fiskal Daerah 5 Kabupaten/Kota terendah di Provinsi Jawa Timur
No Pemda 2019 2020
1 Kota Pasuruan 0,623 0,492 2 Kota Batu 0,674 0,698 3 Kota Kediri 0,816 0,68 4 Kab. Bangkalan 0,763 0,75 5 Kab. Situbondo 0,74 0,815 Sumber: PMK 120 Tahun 2020 dan PMK 219 Tahun 2019
sementara itu, Pemkab/kot dengan
belanja pendidikan terendah tahun
2019-2020 adalah Kabupaten
Pamekasan yaitu sebesar Rp240,3
miliar. Capaian realisasi Pemkab.
Pamekasan pada tahun 2019
Rp158,04 miliar, sedangkan pada
tahun 2020 sebesar Rp82,26 miliar
atau turun -47,95 persen dari tahun 2019.
Pada Tahun 2020, hanya 3 Pemkab/kot
yang mengalami kenaikan belanja
sektor pendidikan yaitu Pemkab. Tuban,
Ngawi, dan Bojonegoro. Pemkab/kota
lainnya sebanyak 34 Pemkab/Kot
semuanya mengalami penurunan
realisasi pada sektor pendidikan.
Kabupaten Tuban memiliki
pertumbuhan belanja sektor pendidikan
terbesar di Jawa Timur dengan peningkatan sebesar 100,27 persen atau Rp 340,96
triliun dari tahun 2019.
4.8.2. Belanja Daerah Sektor Kesehatan
Belanja daerah sektor kesehatan pada tahun 2020 lingkup Provinsi Jawa Timur sebesar
Rp19,87 triliun. Nilai tersebut naik sebesar 8,79 persen bila dibandingkan dengan
realisasi pada tahun 2019 sebesar Rp18,42 triliun. Tren belanja daerah Sektor
Kesehatan lingkup Provinsi Jawa Timur
mengalami peningkatan. Pada tahun 2019
anggaran kesehatan Pemda Jawa Timur
mengalami pertumbuhan 12,44 persen atau
sebesar Rp2,08 trilun dari tahun 2018.
Sedangkan pada tahun 2020 mengalami
kenaikan 7,9 persen atau sebesar Rp1,4
triliun dari tahun 2019.
Capain realisasi Tahun 2020 pada sektor kesehatan tertinggi (Pemprov dikecualikan)
pada Pemkot Surabaya sebesar Rp1,07 triliun disusul Pemkab. Sidoarjo sebesar
Tabel 4.21 Belanja Sektor Pendidikan 5 Kab/Kota dengan Kontribusi Terkecil Jawa Timur (dalam miliar)
No Pemda 2018 2019 2020
1 Kabupaten Pamekasan 124,35 158,04 82,26 2 Kabupaten Bangkalan 157,35 142,89 101,39 3 Kabupaten
Tulungagung 155,28 184,91 63,83
4 Kota Mojokerto 160,40 182,99 163,89 5 Kota Pasuruan 168,77 189,35 189,35 Sumber: GFS Prelimianary 2020
Tabel 4.22 Belanja Sektor Pendidikan 6 Kab/Kota dengan Pertumbuhan Terbesar di Jawa Timur (dalam miliar)
No Pemda 2019 2020 %
pertumbuhan
1 Kab. Tuban 340,06 681,02 100,27% 2 Kab. Ngawi 166,99 322,62 93,19% 3 Kab. Bojonegoro 839,44 840,14 0,08% 4 Kab. Probolinggo 680,00 680,00 0,00% 5 Kota Madiun 297,92 297,92 0,00% 6 Kota Pasuruan 189,35 189,35 0,00% Sumber: GFS Prelimianary 2020
Tabel 4.23 Belanja Sektor Kesehatan 5 Kab/Kota dengan Kontribusi Terbesar(dalam miliar rupiah)
No Pemda 2018 2019 2020
1 Kota Surabaya 687,28 759,60 1.076,15 2 Kab. Sidoarjo 768,50 836,12 1.018,58 3 Kab. Bojonegoro 610,23 647,81 762,46 4 Kab. Jember 703,25 821,90 681,58 5 Kab. Lamongan 508,82 547,83 628,57 Sumber: GFS Prelimianary 2020
Rp1,01 triliun. Sedangkan pada tahun 2020 Kabupaten Sidoarjo memiliki kontribusi
belanja pada Sektor Kesehatan sebesar Rp1,02 triliun dengan kenaikan 1,36 persen
dari tahun 2019 dengan realisasi sebesar Rp836,12 miliar.
Capaian Realisasi Sektor Kesehatan
terkecil tahun 2020 adalah Kota Batu
sebesar Rp61,99 miliar disusul
Pemkab Pasuruan, Madiun, Blitar, dan
Mojokerto.
Pemerintah daerah yang memiliki
pertumbuhan belanja pada Sektor
Kesehatan terbesar pada tahun 2020 adalah
Kabupaten Tuban dengan kenaikan sebesar
128,30% atau meningkat sebesar Rp232,13
miliar dari tahun 2019.
4.8.3. Belanja Daerah Sektor Infrastruktur
Di Provinsi Jawa Timur belanja daerah sektor infrastruktur (urusan perhubungan dan
perumahan/fasum) tahun 2020 sebesar Rp11,29 triliun. Pada tahun 2019 anggaran
infrastruktur Pemda Jawa Timur mengalami pertumbuhan 6,18 persen atau sebesar
Rp878,17 milyar dari tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan
25,16 persen atau sebesar Rp3,79
triliun dari tahun 2019.
Kabupaten Tuban memiliki
pertumbuhan belanja sektor
infrastruktur terbesar di Jawa Timur
dengan peningkatan sebesar
398,16 persen atau Rp 243,04
miliar dari tahun 2019. Disusul Kab.
Pamekasan dengan pertumbuhan 129,78 persen dan Kota Malang dengan pertumuhan
27,73 persen.
Tabel 4.24 Belanja Sektor Kesehatan 5 Kab/Kota dengan Kontribusi Terkecil(dalam miliar rupiah)
No Pemda 2018 2019 2020
1 Kota Batu 37,92 59,93 61,99 2 Kota Pasuruan 148,59 187,96 187,96 3 Kota Madiun 206,87 211,35 211,35 4 Kota Blitar 191,98 213,67 214,29 5 Kota Mojokerto 223,82 227,47 228,52 Sumber: GFS Prelimianary 2020
Tabel 4.25 Belanja Sektor Kesehatan 5 Kab/Kota dengan Pertumbuhan Terbesar (dalam miliar rupiah)
No Pemda 2019 2020 %
pertumbuhan
1 Kab. Tuban 180,93 413,07 128,30% 2 Kab. Ngawi 271,04 548,62 102,42% 3 Kota Malang 207,52 299,94 44,53% 4 Kota Surabaya 759,60 1.076,15 41,67% 5 Kab. Sidoarjo 836,12 1.018,58 21,82% Sumber: GFS Prelimianary 2020
Tabel 4.26 Belanja Sektor Infrastruktur 5 Kab/Kota dengan Pertumbuhan Terbesar Jawa Timur (dalam miliar)
No Pemda 2019 2020 %
pertumbuhan
1 Kab. Tuban 61,04 304,09 398,16% 2 Kab. Pamekasan 140,01 321,71 129,78% 3 Kota Malang 250,25 394,73 57,73% 4 Kab. Ngawi 215,34 296,75 37,80% 5 Kab. Sumenep 282,08 347,58 23,22% Sumber: GFS Prelimianary 2020
Indonesian Treasury
Jembatan Suramadu
PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAANANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)
5BAB v
5.1 LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah suatu laporan keuangan
merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas
akuntansi sehingga terjadi satu entitas. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
(LKPK) Jawa Timur disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dari 1 Pemerintah
Provinsi dan 38 Pemerintah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur.
Tabel 5.1. LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2019 2020 % Pert ’
2019-2020 Pagu Realisasi %
Real Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real
Pendapatan Negara 238.833,56 225.847,44 94,56 257.967,04 247.466,87 95,93 231.880,14 224.958,02 97,01 -9,10
Perpajakan 216.653,19 201.081,02 94,56 235.834,02 213.904,87 90,70 215.209,03 203.315,01 94,47 -4,95
PNBP 17.609,58 20.042,31 94,56 8.876,65 21.624,04 243,61 12.972,52 21.137,18 162,94
-2,25
Hibah 3.717,11 3.103,34 94,56 3.146,07 2.580,09 82,01 3.225,85 505,82 15,68 -80,40
Transfer 853,68 1.620,77 94,56 10.110,30 9.357,86 92,56 472,75 0,01 0,00 -100,00
Belanja Negara 171.355,45 157.289,61 94,56 201.564,34 179.319,71 88,96 165.085,43 150.014,34 90,87 -16,34
Belanja Pemerintah 157.655,41 143.754,48 94,56 185.512,68 156.223,99 84,21 164.559,72 149.492,69 90,84 -4,31
Transfer 13.700,03 13.535,13 94,56 16.051,66 23.095,72 143,88 525,71 521,65 99,23 -97,74
Surplus / (Defisit) 67.478,11 68.557,83 94,56 56.402,70 68.147,16 120,82 66.794,71 74.943,67 112,20
9,97
Pembiayaan 13.898,92 12.521,85 94,56 19.740,36 18.465,96 93,54 18.285,15 18.593,58 101,69
0,69
Penerimaan Pembiayaan 13.318,10 13.310,13 94,56 20.141,01 18.884,82 93,76 18.593,58 18.902,00 101,66
0,09
Pengeluaran Pembiayaan 580,82 788,29 94,56 400,65 418,86 104,55 308,42 308,42 100,00
-26,37
SILPA 81.377,03 81.079,68 94,56 76.143,07 86.613,12 113,75 85.079,87 93.537,25 109,94
7,99 Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, dan e-rekon-lk
Pada tahun 2020, Pendapatan Konsolidasian mencapai Rp224,95 triliun atau 97.01
persen dari Target Kosnolidasian. Pendapatan tersebut turun Rp22,58 triliun dari tahun
2019 yang mencapai Rp247,46 triliun. Pendapatan tahun 2020 mengalami pertumbuhan
negatif sebesar 9,10 persen. Dari semua komponen pendapatan, penurunan paling
tajam terjadi pada pendapatan hibah sebesar 80,40 persen, hal ini dikarenakan pada
tahun 2019 beberapa Pemda mencatat dana desa sebagai dana hibah dalam laporan
keuangan karena bersifat in-out.
Disisi Belanja Konsolidasian, pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp150,01 triliun atau
90,87 persen dari Pagu Konsolidasian sebesar Rp165,08 triliun. Realisasi tahun 2020
juga tumbuh negatif sebesar 16,34 persen jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai
Rp179,91 triliun. Penurunan belanja pada tahun 2020 yang cukup tajam mengakibatkan
Surplus Anggaran Kondolidasin sebesar 74,94 triliun.
75
Pembiayaan didaerah Jawa Timur hanya dilakukan oleh Pemda sedangkan pembiayaan
oleh Pemerintah Pusat tercatat di wilayah DKI Jakarta. Dengan demikian Pembiayaan
Netto tahun 2020 mencapai Rp18,59 triliun, naik sebesar 0,69 persen dibandingkan
tahun 2019 yang mencapai Rp18,46 triliun. Kondisi tersebut, menghasilkan SILPA
Konsolidasin yang bertambah besar mencapai Rp93,53 triliun. Hal ini menunjukkan
bahwa Provinsi Jawa Timur masih menjadi penyumbang penerimaan cukup besar
secara nasional walaupun masih kalah dengan di wilayah DKI Jakarta.
Proses konsolidasi realisasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dijabarkan
dalam tabel 5.2 berikut:
Tabel 5.2. Rincian Konsolidasi Pemerintah Pusat dan Daerah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2020 (dalam miliar rupiah)
Uraian 2019 2020
Pusat Daerah Konsolidasian Pusat Daerah Konsolidasian
Pendapatan Negara 196.180 121.196 247.467 187.080 114.859 224.958 Perpajakan 188.420 25.484 213.905 180.052 23.263 203.315 PNBP 7.760 13.864 21.624 7.028 14.109 21.137 Hibah - 2.580 2.580 - 506 506 Transfer - 79.267 9.358 - 76.981 0
Belanja Negara 127.885 121.344 179.320 120.918 115.933 150.014 Belanja Pemerintah 48.549 107.675 156.224 46.284 103.209 149.493 Transfer 79.336 13.669 23.096 74.634 12.724 522
Surplus / (Defisit) 68.295 (148) 68.147 66.163 (1.075) 74.944 Pembiayaan - 18.466 18.466 - 18.594 18.594
Penerimaan Pembiayaan
- 18.885 18.885 - 18.902 18.902 Pengeluaran Pembiayaan
- 419 419 - 308 308 SILPA 68.295 18.318 86.613 66.163 17.519 93.537 Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, dan e-rekon-lk
5.2 PENDAPATAN KONSOLIDASIAN
Pendapatan
Pemerintahan Umum
(General Government
Revenue) atau
Pendapatan
Konsolidasian Tingkat
Wilayah adalah
konsolidasian antara
seluruh pendapatan
Pemerintah Pusat dan
Grafik 5.1. Komposisi Pendapatan Konsolidasian TA 2019-2020
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
PajakDalamNegeri
PajakPerdaganganInternasional
PendapatanHasil
Pengelolaan…
Penerimaan
NegaraBukanPajak…
Lain-lain
PendapatanAsli…
Pendapatan
Transfer
LainPendap
atanDaerahyang…
Pendapatan
Hibah
PendapatanBLU
2020 198.609 4.705.8 922.856 4.330.6 11.661. 11.527. 307.143505.820 3.915.0
2019 209.007 4.897.8 983.834 5.116.9 11.289. 9.357.8 4.228.1 2.580.0 4.229.5
76
pemerintah daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama, dan telah
dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi). Pendapatan Konsolidasian
tahun 2020 di Jawa Timur berdasarkan klasifikasi GFS, terdiri dari Pendapatan Pajak
Dalam Negeri, Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, Pendapatan Pengelolaan
Kekayaan Negara Yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan
Transfer Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Pendapatan Hibah, dan Pendapatan
BLU.
Analisis Proporsi dan Perbandingan
Struktur Pendapatan Konsolidasian Provinsi Jawa Timur tahun 2020, porsi terbesar
berasal dari Pendapatan Perpajakan sebesar Rp203,32 triliun dari total pendapatan
yang sebesar Rp224,96 triliun, disusul Pendapatan Bukan Pajak sebesar atau Rp21,13
triliun serta Pendapatan Hibah sebesar Rp506 miliar.
Jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada tahun 2019, seluruh jenis
pendapatan mengalami penurunan di tahun 2020. Secara nominal penurunan terbesar
terjadi pada pendapatan Transfer sebesar Rp9,36 triliun dari tahun sebelumnya. Jika
dilihat secara persentase, pendapatan Transfer pada tahun 2020 mengalami penurunan
paling tinggi yaitu sebesar 100% persen dari pendapatan hibah tahun sebelumnya.
Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan mekanisme penyaluran Dana BOS tahun
2020 yang langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Sekolah.
Grafik 5.2. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian Provinsi Jawa Timut Tahun 2019 dan 2020 (miliar rupiah)
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
2019 2020
Transfer 9.358 0
Hibah 2.580 506
Pendapatan Bukan Pajak 21.624 21.137
Pendapatan Perpajakan 213.905 203.315
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
Pendapatan Perpajakan Pendapatan Bukan Pajak Hibah Transfer
77
Analisis Perubahan
Dari grafik 5.3, Pemerintah Pusat masih mendominasi penerimaan jenis Pajak Dalam
Negeri yang mencapai 87,81 persen atau sebesar Rp183,52 triliun sedangkan
pemerintah daerah memberikan kontribusi sebesar 12,19 persen atau sebesar Rp25,49
triliun. Untuk Pajak Perdagangan Internasional seluruhnya merupakan kontribusi dari
Pemerintah Pusat sebesar Rp 4,90 triliun.
Rasio Pajak
Rasio pajak
merupakan
perbandingan
antara jumlah
penerimaan pajak
suatu daerah
terhadap
pendapatan suatu
output perekonomian atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB juga
menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat yang jika berkembang dengan baik
merupakan potensi bagi pengenaan pajak di wilayah tersebut. Perkembangan rasio
pajak terhadap PDRB di wilayah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2020 mencapai 12,62
persen, 2,60 persen lebih tinggi dibanding tahun 2019. Dengan PDRB yang turun pada
tahun 2020, tidak diikuti dengan rasio pajak yang turun pada tahun 2020. Hal ini
Grafik 5.4. Realisasi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jenisnya (dalam miliar rupiah)
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Grafik 5.3. Kompisisi Pendapatan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan jenisnya (dalam miliar rupiah)
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
175.346,35
4.705,89
25.484,48
0,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
200.000,00
Pajak dalam negeri Pajak Perd. Int
Pempus Pemda
Tabel 5.3. Rasio Pajak per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Uraian 2019 2020
Realisasi Kenaikan/ Penurunan Realisasi Kenaikan/
Penurunan
Pendapatan Perpajakan 235.834,02 6,40% 203.315,01 -4,95% Pendapatan Bukan Pajak 8.876,65 351,67% 21.137,18 -2,25% Total 244.710,67 40,70% 224.452,18 -8,28% PDRB/Pertumbuhan Ekonomi 2.352.425,22 7,43% 1.610.419,65 -31,54% Rasio Pajak (Perpajakan/PDRB) 10,03%
12,62%
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Tabel 5.3. Rasio Pajak Konsolidasian terhadap PDRB Jatim
Uraian 2019 2020 Perpajakan
213.904.871.663.109 203.315.009.355.172 Jumlah Penduduk 39.698.631 40.665.696
Pajak Per Kapita 5.388.218 4.999.669
78
mengindikasikan optimalisasi penerimaan pajak telah berjalan dengan baik di masa
Pandemi Covid-19.
Rasio Pajak Kota Mojokerto menunjukkan angka paling tinggi yaitu sebesar 0,01 persen,
Sementara rasio pajak terendah adalah di Kota Kediri sebesar 0,0012.
Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan
konsolidasian
Perekonomian Jawa Timur pada tahun 2020 menunjukkan penurunan dibanding tahun
2019. Penurunan perekonomian tersebut tercermin dalam penurunan total pendapatan.
Pada sisi pendapatan perpajakan, dibandingkan tahun 2019 terdapat penurunan
sebesar 4,95 persen. Sedangkan di sisi penerimaan negara bukan pajak terdapat
penurunan sebesar 2,25 persen.
Rasio Pajak Per Kapita
Pajak per kapita adalah
perbandingan antara jumlah
penerimaan pajak yang
dihasilkan suatu daerah
dengan jumlah penduduknya. Pajak daerah menunjukkan kontribusi setiap penduduk
pada pendapatan perpajakan suatu daerah.
Pada tahun 2020, angka pajak per kapita terhitung Rp4,99 juta per jiwa, turun cuku tajam
jika dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp5,38 juta per jiwa. Hal ini wajar terjadi dimana
pada tahun 2020 penerimaan perpajakan turun akibat Pandemi Covid-19 sedangkan
pertumbuhan jumlah penduduk tetap naik.
Tabel 5.4. Rasio Pajak Konsolidasian Per Kapitan Jatim
Uraian 2019 2020 Pendapatan Perpajakan 213.904.871.663.109 203.315.009.355.172 Jumlah Penduduk 39.698.631 40.665.696 Pajak Per Kapita 5.388.218 4.999.669
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Grafik 5.5. Rasio Pajak per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
0,0
10
0
0,0
09
7
0,0
08
5
0,0
08
0
0,0
07
8
0,0
07
4
0,0
06
8
0,0
06
7
0,0
06
6
0,0
06
3
0,0
06
0
0,0
05
8
0,0
05
7
0,0
05
3
0,0
05
3
0,0
04
8
0,0
04
8
0,0
04
6
0,0
04
6
0,0
04
1
0,0
04
1
0,0
03
5
0,0
03
5
0,0
03
4
0,0
03
4
0,0
03
4
0,0
03
3
0,0
03
2
0,0
03
1
0,0
03
0
0,0
02
7
0,0
02
7
0,0
02
5
0,0
02
2
0,0
02
0
0,0
01
7
0,0
01
4
0,0
01
2
79
5.3 BELANJA KONSOLIDASIAN
Belanja Pemerintahan Umum (General Government Spending) atau Belanja
Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama,
dan telah dilakukan eliminasi atas akun-akun resiprokal (berelasi timbal balik). Belanja
konsolidasian pada Provinsi Jaw Timur terbagi dalam 9 jenis belanja yakni belanja
pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, belanja bantuan social, belanja tak terduga, dan belanja transfer.
Analisis Proporsi dan Perbandingan
Belanja Pemerintah merupakan salah satu instrumen bagi pemerintah untuk melakukan
stimulus fiskal, yaitu bagian dari kebijakan fiskal pemerintah yang ditujukan untuk
mempengaruhi permintaan agregat untuk selanjutnya diharapkan akan berpengaruh
pada aktivitas perekonomian dalam jangka pendek.
Realisasi belanja dan transfer konsolidasian mencapai Rp150,01 triliun, total belanja
pemerintah pusat sebesar 29,76 persen masih lebih besar dibanding total belanja
pemerintah daerah yang mencapai 70,24 persen . Hal tersebut menunjukkan bahwa
kontribusi belanja pemerintah daerah lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi
daerah dibanding belanja dan transfer pemerintah pusat.
Grafik 5.6. Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Konsolidasioan pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 (miliar rupiah)
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
BelanjaPegawai
BelanjaBarang dan
Jasa
BelanjaModal
BelanjaBunga
BelanjaSubsidi
BelanjaHibah
BelanjaBantuanSosial
Belanja TakTerduga Transfer
Pempus 21.576,49 16.786,71 7.825,40 95,04 74.633,90
Pemda 38.623,82 32.179,87 14.409,51 12,84 30,28 13.594,93 859,52 3.498,28 12.724,43
Pempus Pemda
80
Analisis Perubahan
Menurut klasifikasi ekonomi,
belanja pemerintah terdiri dari
belanja pegawai, belanja barang,
belanja modal, pembayaran
bunga utang, subsidi, belanja
hibah, belanja bantuan sosial dan
belanja lain-lain.
Secara umum bahwa belanja
konsolidasian tahun 2020
menurun dibanding tahun 2019.
Seluruh belanja mengalami
penurunan kecuali Belanja Bunga
dan Belanja Hibah. Belanja
Bunga meningkat sebesar Rp6,71
trilliun dari tahun 2019 dan
Belanja Hibah meningkat sebesar
Rp1,72 triliun dari tahun 2019.
Analisisis Rasio Belanja
Operasional Konsolidasian
Terhadap Total Belanja
Konsolidasian
Belanja operasional terdiri atas
belanja pegawai konsolidasian
dengan belanja barang
konsolidasian. Rasio
belanja operasional
terhadap total belanja
konsolidasian
mengindikasikan porsi
belanja pemerintah untuk
mendukung operasional pemerintah. Pada tahun 2020 rasio belanja operasional
terhadap total belanja konsolidasi di Provinsi Jawa Timur sebesar 52,25 persen
sedangkan tahun 2019 sebesar 51,13 persen. Hal ini menunjukkan bahwa rasio belanja
Grafik 5.7. Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Jawa Timur Tahun 2019
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
24,69%
21,37%
11,50%
0,00%0,01%4,61%
0,43%
0,05%
37,32%
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Transfer
Grafik 5.8. Tabel Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
25,42%
20,67%
9,39%
0,01%0,01%
5,74%
0,40%1,48%
36,88%
Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial Belanja Tak Terduga Transfer
Tabel 5.5. Rasio Belanja Operasional Jawa Timur Tahun 2019 dan 2020
Uraian 2019 2020
Konsolidasian
Rasio Konsolidasian Rasio Belanja Operasional
127.423,21 51,13%
123.759,50 52,25%
Total Belanja dan Transfer
249.229,02 236.850,94 Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
81
operasional terhadap total belanja konsolidasian meningkat dibandingkan tahun
sebelumnya yang disebabkan kenaikan belanja pebayaran bunga utang pemerintah
daerah
Rasio Belanja Konsolidasian Terhadap Jumlah Penduduk
Rasio belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk (belanja konsolidasian
perkapita) menunjukkan seberapa besar belanja pemerintah pusat dan pemerintah
daerah yang digunakan untuk menyejahterakan per penduduk di suatu daerah.
Rasio total belanja konsolidasian terhadap jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur tahun
2020 adalah Rp4,51 juta per kapita. Hal ini berarti bahwa dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan penduduknya selama tahun 2019, pemerintah telah membelanjakan
sebesar Rp3,68 juta untuk
setiap penduduknya,
menurun jika dibanding
dengan tahun 2019 yang
mencapai Rp4,51.
5.4 SURPLUS/DEFISIT
Keseimbangan umum atau surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan
daerah dalam tahun anggaran yang sama. Analisis terhadap Surplus/Defisit Konsolidasi
Tingkat Wilayah dilakukan atas perbandingan rasio Surplus/Defisit terhadap PDRB antar
Provinsi Jawa Timur.
Pendapatan Pemerintah Pusat yang sangat tinggi di Jawa Timur mengakibatkan rasio
surplus/defisit terhadap PDRB didominasi oleh surplus/defisit Pemerintah Pusat yang
mencapai Rp66,16 triliun di tahun 2020 dan PDRB Jatim Rp1.610,41 triliun
menghasilkan rasio 0,0411 yang meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,00290.
Peningkatan tersebut dikarenakan kontraksi ekonomi yang cukup dalam di Jawa Timur
dibandingkan dengan penurunan Pajak Pemerintah Pusat.
Tabel 5.6. Rasio Belanja Konsolidasian Per Kapitan Jatim
Uraian 2019 2020 Belanja Negara 179.319.706.353.106 150.014.342.868.607
150.014.342.868.
607
Jumlah Penduduk 39.698.631 40.665.696 Pajak Per Kapita 4.517.025 3.688.965
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Tabel 5.7. Rasio Surplus/Defisit Konsolidasian terhadap PDRB Jawa Timur 2019-2020
Uraian 2019 2020
Jumlah PDRB Ratio Jumlah PDRB Ratio
Surplu/Defisit Pempus 68.295,25 2.352.425,22
0,0290 66.162,63 1.610.419,65
0,0411 Surplus/Defisit Pemda Konsolidasian -148,09 -0,0001 -1.074,58 -0,0007 Surplus/Defisit Konsolidasian 68.147,16 0,0290 74.943,67 0,0465
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
82
5.5 ANALISISIS DAMPAK KEBIJAKAN FISKAL AGREGAT
Salah satu analisis
data GFS adalah
analisis kontribusi
pemerintah pada
PDRB. Analisis ini
dilakukan dengan
menggunakan data
pada Laporan
Operasional. Berikut
adalah Ringkasan
Belanja Pemerintah
adalah nilai
Pengeluaran
Konsumsi
Pemerintah yang
berasal dari
Kompensasi
Pegawai dalam
bentuk uang
maupun barang
yang diberikan
kepada pegawai
negeri, pejabat
negara, dan
pensiunan serta
pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintah ditambah
penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap dan pembelian barang /jasa untuk
ditransfer langsung ke rumah tangga dikurangi belanja barang dan jasa sedangkan
investasi Pemerintah adalah nilai pembentukan modal tetap Bruto (PMTB) yang
merupakan nilai akuisisi aset tetap dikurangi penghentian aset tetap, dalam laporan
operasional sama dengan niali Aset Tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto
Tabel 5.8. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah 2019-2020 (dalam miliar rupiah)
Akun Statistik Keuangan Pemerintah 2018 2019 2020
Pendapatan 373.973,64 373.427,30 353.287,56 Pajak 213.880,41 213.877,64 203.305,68 Kontribusi Sosial - - - Hibah 10.689,65 9.983,18 7.792,21 Pendapatan Lainnya 149.403,57 149.566,48 142.189,67
Beban 149.262,76 148.728,54 145.047,06 Kompensasi Pegawai 62.817,49 62.632,82 61.319,65 Penggunaan Barang dan Jasa 50.314,32 50.438,61 46.436,47 Konsumsi Aset Tetap - - - Bunga 11,35 11,35 12,84 Subsidi 32,05 32,00 30,28 Hibah 27.154,20 26.236,51 24.357,79 Manfaat Sosial 1.045,74 1.081,75 954,56 Beban Lainnya 7.887,61 8.295,49 11.935,48
Keseimbangan Operasi Bruto/Neto 224.710,87 224.710,87
224.698,77 208.240,50 Transaksi Aset Non Keuangan Neto 28.669,94 28.666,73 22.234,91
Aset Tetap 27.344,15 27.340,65 21.204,58 Perubahan Persediaan - - Barang Berharga - - Aset Non Produksi 1.325,78 1.326,07 1.030,34
Net Lending/Borrowing 196.040,93 196.032,04 186.005,59 Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban - - -
Akuisisi Neto Aset Keuangan 196.056,20 196.060,96 186.118,05 Dalam Negeri 196.056,20 196.060,96 186.118,05 Luar Negeri - - -
Keterjadian Kewajiban 15,27 28,92 112,47 Dalam Negeri 15,27 28,92 112,47 Luar Negeri - - -
Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
83
Belanja pemerintah provinsi
Jawa Timur tahun 2020
sebesar Rp107,75 triliun dan
investasi pemerintah sebesar
Rp21,20 triliun. Dengan jumlah
PDRB tahun 2020 sebesar
Rp1.610,41 triliun maka
kontribusi belanja pemerintah
terhadap PDB adalah sebesar
6,7 persen sedangkan
kontribusi investasi
pemerintah terhadap PDB sebesar 1,13 persen. Dari perhitungan di atas juga dapat
diketahui bahwa belanja pemerintah mempunyai kontribusi 5,08 kali lebih besar
dibandingkan investasi Pemerintah. Belanja Pemerintah mempunyai kontribusi yang
relatif besar dan berdampak dalam jangka yang lebih pendek.
Pada tahun 2020, perekonomian Jawa Timur terkontraksi sebesar 2,39 persen.
Kontribusi Belanja Pemerintah pada tahun 2020 juga menurun sebesar 3 persen atau
sejalana dengan pertumbuhan ekonomi. Disi lain, kontribusi investasi pemerintah
terhadap perekonomian naik sebesar 1 persen. Hal ini menunjukkan bahwa investasi
pemerintah mempunyai pengaruh positif dalam pertumbuhan ekonomi yang menurun.
Tabel 5.9. Perhitungan Kontribusi pemerintah Terhadap PDRB Provinsi Jatim Tahun 2019-2020 (dalam miliar rupiah)
Akun Statistik Keuangan Pemerintah
2018 2019 2020
Kompensasi Pegawai 62.817,49 62.632,82 61.319,650 Penggunaan Barang dan Jasa
50.314,32 50.438,61 46.436,470 Konsumsi Aset Tetap 0 0 0
Konsumsi Pemerintah (a) 113.131,81 113.071,43 107.756,12
Aset Tetap 27.344,15 , 21.204,58
PMTB (b) 27.344,15 27.340,65 21.204,58
PDRB (c) 1.563.769,10 1.649.768,12 1.610.419,65
a/c 0,072 0,069 0,067
b/c 0,017 0,017 0,013 Sumber: GFS Preliminiary 2020, GFS Audited 2019, LRA LKPD (diolah)
Indonesian Treasury
BAB VI
Kesenian Reog Ponorogo
KEUNGGULAN DAN POTENSI EKONOMISERTA TANTANGAN FISKAL REGIONAL
Prov. Jawa Timur memliki beberapa sektor unggulan yaitu: Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Akselerasi pembangunan ekonomipada berbagai sektor di Provinsi Jawa Timur perlu
dilakukan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang komprehensif dan integratif, agar seluruh infrastruktur yang telah dibangun dapat
memberikan dampak yang optimal terhadap aktivitas perekonomian.
84
Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah pusat, daerah
dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk
suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta. Produk Domestik
Regional Bruto dapat digunakan sebagai salah satu indikator ekonomi makro yang
berperan dalam membuat perencanaan kebijakan dalam pembangunan, menentukan
arah pembangunan serta mengevaluasi hasil pembangunan daerah tersebut, serta
dapat dijadikan sebagai indikator laju pertumbuhan ekonomi sektoral agar dapat
diketahui sektor-sektor mana saja yang menyebabkan perubahan pada pertumbuhan
ekonomi wilayah.
Untuk itu analisis
Location Quotient
(LQ) digunakan untuk
menentukan strategi
pembangunan
karena sektor
ekonomi basis daerah
dapat diketahui.
Analisis LQ dilakukan
dengan 2 jenis yaitu
Static Location
Quotient (SLQ) dan
Dynamic Location
Quotient (DLQ)
dengan mengunakan
data PDRB dan PDB
tahun 2016 – 2020. Analisis SLQ untuk mengetahui sektor basis dan non basis, dimana
nilai LQ > 1 sebagai sektor basis, LQ = 1 sebagai sektor biasa dan LQ < 1 sebagai sektor
non basis. Analisis LQ dilakukan dengan cara mengukur kontribusi nilai per sektor PDRB
suatu daerah maupun PDB nasional sebagai referensi dan membandingkannya.
Sedangkan analisis DLQ untuk mengetahui lebih jauh potensi perkembangan sektor
ekonomi di masa datang dengan membandingkan laju pertumbuhan per sektor PDRB
Jawa Timur dengan laju pertumbuhan per sektor PDB Indonesia.
Tabel 6.1. Nilai SLQ dan DLQ atas dasar Data PDRB dan PDB Tahun 2016 – 2020
Lapangan Usaha SLQ DLQ
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 0.82 0.01 Pertambangan dan Penggalian 0.65 9.11 Industri Pengolahan 1.36 5.78 Pengadaan Listrik dan Gas 0.27 0.00 Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 1.15 0.62 Konstruksi 0.89 0.93 Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 1.34 1.48 Transportasi dan Pergudangan 0.69 0.52 Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 1.73 6.80 Informasi dan Komunikasi 1.07 0.43 Jasa Keuangan dan Asuransi 0.61 0.14 Real Estate 0.57 2.01 Jasa Perusahaan 0.42 0.12 Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 0.62 0.29 Jasa Pendidikan 0.82 1.25 Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.57 0.46 Jasa lainnya 0.76 0.00
Sumber: BPS, Diolah Februari 2021
85
Berdasar analisis SLQ, secara agregat, sektor ekonomi basis (SLQ>1) Provinsi Jawa
Timur terdiri 5 sektor yaitu industri pengolahan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
Limbah dan Daur Ulang; perdagangan besar dan eceran; penyediaan akomodasi dan
makan minum;
serta Informasi
dan Komunikasi.
Sektor basis
merupakan
penggerak utama
dalam
perekonomian
suatu wilayah
karena semakin
banyaknya sektor
basis dalam suatu
wilayah maka
akan menambah
pendapatan ke
wilayah tersebut.
Sedangkan
berdasar analisis
DLQ terdapat 5 sektor ekonomi Jawa Timur yang berpotensi berkembang lebih cepat
karena pertumbuhannya lebih maju dibanding tingkat nasional (DLQ > 1).
Berdasarkan analisis SLQ dan DLQ, selanjutnya dilakukan analisis tipologi Klassen
dengan membagi sektor ekonomi Jawa Timur menjadi 4 yaitu:
1. Sektor Unggulan, menunjukkan sektor ekonomi memiliki kontribusi PDRB dan laju
pertumbuhan lebih tinggi dibanding tingkat nasional;
2. Sektor Prospektif memiliki kontribusi PDRB lebih tinggi dibanding tingkat nasional
namun laju pertumbuhan lebih lambat;
3. Sektor Andalan meliputi sektor ekonomi yang memiliki kontribusi PDRB lebih kecil
dibanding nasional namun laju pertumbuhan lebih tinggi;
4. Sektor Kurang Prospektif merupakan sektor ekonomi tertinggal dimana kontribusi
PDRB maupun laju pertumbuhan di Jawa Timur lebih rendah dari nasional.
Tabel 6.2. Tipologi Klassen
DLQ ≥ 1 DLQ < 1
LQ ≥ 1
Sektor Unggulan Sektor Prospektif
Industri Pengolahan Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Informasi dan Komunikasi
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
LQ < 1
Sektor Andalan Sektor Kurang Prospektif Pertambangan dan Penggalian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Real Estate Konstruksi Jasa Pendidikan Transportasi dan Pergudangan Jasa Keuangan dan Asuransi Jasa Perusahaan
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
Jasa lainnya Pengadaan Listrik dan Gas Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
Sumber: BPS, Diolah Februari 2021
86
6.1. SEKTOR UNGGULAN DAERAH
Sebagaimana hasil tipologi klassen, Prov. Jawa Timur memliki beberapa sektor
unggulan yaitu (1) Industri Pengolahan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
6.1.1. Sektor Industri Pengolahan
Industri Pengolahan
merupakan
kontributor utama
dan tertingi dalam
Perekonomian
Jawa Timur,dari
tahun ke tahun
terus mengalami
peningkatan, yaitu
2015 sebesar
29,28%, 2016
sebesar 28,92%; 2017 sebesar 29,03%, 2018 sebesar 29,73 %, 2019 sebesar 30,24
% dan 2020 sebesar 30,34 %. Selain sebagai penopang perekonomian, Industri
pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja. Untuk
menjaga performa perekonomian Jawa Timur agar terus tumbuh dan meningkat maka
pertumbuhan indutri pengolahan harus dijaga agar selalu diatas pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur secara keseluruhan.
Beberapa Industri besar dan menengah di Jawa Timur pada tahun 2020 mengalami
penurunan cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2019 (y on y), sebesar -2,49
persen. Di masa mendatang, industri pengolahan di Jawa Timur diyakini akan terus
menjadi salah satu sektor yang paling diunggulkan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang tinggi di Jawa Timur, mengingat di provinsi ini terdapat ribuan manufaktur
besar, sedang, dan kecil yang terus berproduksi.
Upaya pengembangan kawasan industri diharapkan mampu menjadi daya tarik bagi
investor untuk menanamkan investasinya di Jawa Timur. Hal ini akan semakin mudah
dengan didukung oleh kebijakan Pemerintah Daerah di bidang perizinan yang lebih
atraktif. Perkembangan industri manufaktur yang di Jawa Timur memberikan dampak
Grafik 6.1. Laju Pertumbuhan dan Struktur PDRB Lapangan Usaha Industri Pengolahan Jawa Timur Tahun 2018-2020 (dalam Persen)
Sumber: BPS Jatim (Diolah)
7,55 6,85
-2,06
29,73 30.32 30,69
2,21 2,04-0,62
-5
0
5
10
15
20
25
30
35
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020
Laju Pertumbuhan Struktur PDRB Sumber Pertumbuhan
87
yang cukup nyata dalam hal peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan
menurunkan tingkat kemiskinan,
serta berkurangnya pengangguran.
Industri manufaktur di Jawa Timur
menyerap tenaga kerja yang besar
setelah sektor pertanian. Kota-kota
industri di Jawa Timur yang menyerap
tenaga kerja terbesar dalam lapangan
usaha industri manufaktur adalah,
Kabupaten Sidoarjo sebesar 18,10
persen, Kota Surabaya sebesar 15,63
persen, Kabupaten Pasuruan
sebesar 11,45 persen, dan
Kabupaten Gresik sebesar 9,36
persen (Peranan Industri Manufaktur
Dalam Perekonomian Jawa Timur
Tahun 2015, BPS Jatim 2017).
Pemerintah pusat mendorong
program dan kegiatan industri
manufaktur di Jawa Timur melalui
APBN yang disalurkan oleh
Kementerian/Lembaga dengan
alokasi dana sebesar Rp68,00 miliar.
6.1.2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
Posisi geografis Jawa Timur yang sangat strategis sebagai penghubung antara
Indonesia Barat dan Indonesia Timur menjadi modal pendorong kegiatan ekonomi
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
Sektor ini memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur
dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Besarnya jumlah penduduk
juga menjadi salah satu faktor pendukung besarnya kegiatan perdagangan di Jawa
Timur.
Upaya peningkatan kinerja perdagangan dihadapkan pada beberapa kondisi yang dapat
menghambat upaya tersebut, yaitu: Tingginya biaya logistik yaitu biaya untuk mengirim
Grafik 6.2. Share PDRB dan Jumlah pekerja pada Sektor Industri Pengolahan Tahun 2019-2020
Sumber: BPS Jatim (Diolah)
30,32 30,69
3,33 3,07
2829303132333435
2019 2020
Share PDRB (%) Jumlah Pekerja (Juta Jiwa)
Grafik 6.2. Peran APBN dalam Mendukung Program Kegiatan Industri Manufaktur Jawa Timur Tahun 2017-2020
(dalam Miliar Rupiah)
Sumber: BPS Jatim (Diolah)
204,87 213,54
63,85 68,00
189,44 207,22
59,15 63,60
0
50
100
150
200
250
217 2018 2019 2020
Pagu Realisasi
88
barang antar daerah dalam negeri lebih mahal dibanding pengiriman dari dan ke luar
negeri, hal berdampak pada rendahnya daya saing produk lokal di banding produk
impor. Belum optimalnya jejaring pasar dan kerjasama perdagangan berakibat kurang
berkembangnya pasar ekspor. Selain itu belum optimalnya pemanfaatan teknologi
informasi dalam perdagangan dan pemasaran sehingga IKM kurang dapat
memanfaatkan peluang pasar melalui media online. Keterbatasan infrstruktur antar
daerah di Jawa Timur berdampak pada asimetri informasi fluktuasi harga barang dan
jasa.
6.1.3. Pariwisata
Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Jawa Timur yang
patut menjadi perhatian besaran kontribusinya jika dibandingkan menggunakan
referensi PDB nasional pada sektor tersebut dengan menggunakan pendekatan pada
Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB. Perkembangan
pariwisata suatu daerah akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi
wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena pariwisata menciptakan permintaan, baik
permintaan konsumsi maupun permintaan investasi, yang pada akhirnya memunculkan
berbagai multiplier effect atau efek pengganda dalam bentuk kegiatan produksi barang
dan jasa, baik barang konsumsi maupun barang modal.
Perkembangan kunjungan Wisatawan Mancanegara (Wisman) ke Jawa Timur dalam
kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Tahun 2020 jumlah Wisman
yang datang ke Jawa Timur, menururun dibandingkan 2019. Banyak daerah yang
diwajibkan menutup tempat wisatanya yang disebabkan Covid-19. Selanjutnya,
besarnya perhatian dan upaya pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur dengan
memunculkan objek-objek wisata baru, baik dengan penemuan dan pengembangan
lokasi wisata baru maupun mengusung tema-tema wisata yang unik, dapat mendorong
perkembangan jumlah wisatawan mancanegara (wisman) di Jawa Timur dalam kurun
waktu tiga tahun terakhir. Disamping itu promosi pariwisata Jawa Timur, baik tempat,
sarana akomodasi, maupun adanya event-event yang dilakukan oleh dinas instansi
terkait yang semakin intens, menarik wisman untuk mengunjungi pariwisata tersebut.
Pariwisata menjadi salah satu leading sektor di Jawa Timur dalam mendorong
pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perlu terus ditingkatkan peran pariwisata untuk
mendukung perekonomian.
89
Selama kurun waktu 2020 share
PDRB sektor pariwisata pada Sektor
Penyediaan Akomodasi dan Makan
Minum adalah 5,58 persen, dengan
menyerap tenaga kerja sebanyak
1,51 juta pekerja. Hal yang perlu dan
terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Sedangkan pertumbuhan PDRB sektor
pariwisata menurun drastic selama pandemi Covid-19 yakni sebesar -8,87 persen pada
tahun 2020.
Salah satu indikator meningkatnya tingkat kunjungan wisatawan ke Jawa Timur ditandai
dengan perkembangan tingkat kedatangan wisatawan mancanegara melalui pintu
masuk Bandara Juanda.
Dilihat dari garafiknya, setelah pemerintah Indonesia mengumumkan terjadi pandemi
Covid-19 pada bulan Maret 2020, tingkat kunjungan wisatawan mancanegara ke
prov.Jawa Timur menurun tajam sampai tingkat terendahnya dan stagnan sampai bulan
Desember 2020.
Grafik 6.3. Kontribusi Pariwisata Dalam Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2020
No Pariwisata 2020
1 Share PDRB 5,58% 2 Pertumbuhan -8,87% 3 Jumlah Pekerja 1,51 juta
Sumber: BPS Jatim (Diolah)
Grafik 6.3. Perbandingan Tingkat Kedatangan Wisman Melalui Pintu Masuk Juanda di Jatim 2018-2020 (dalam ribuan))
Sumber: BPS Jatim (Diolah)
90
Tingkat Penghunian Kamar (TPK) merupakan salah satu indikator yang dapat
mencerminkan tingkat produktivitas usaha jasa akomodasi. Jika TPK besar dan
cenderung mendekati 100 persen, maka dapat diartikan bahwa sebagian besar kamar
akomodasi laku terjual. Rata-rata TPK pada tahun 2020 di Jatim adalah sebesar 35,29
persen. Paling rendah dibandingkan 2 tahun sebelumnya. Untuk selanjutnya setelah
program
vaksinasi Covid-
19 selesai,
diharapkan
dapat
mendongkrak
kembali sektor pariwisata.
Tingkat kedatangan wisman di Jawa Timur selama 2020 dan jauh lebih tinggi bila
dibandingkan dengan kunjungan wisman di Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah
dan jumlah Kota/Kabupaten yang hampir sama dengan Jawa Timur, pada tahun yang
sama.
Industri Pariwisata Jawa Timur didorong oleh penyelenggaraan event-event yang dapat
menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara, banyak spot wisata baru yang
muncul didukung dengan penggunaan Dana Desa. Kreativitas desa-desa dalam
memanfaatkan Dana Desa di Jawa Timur dengan membangun dan mengembangkan
Grafik 6.4. Perbandingan Tingkat Penghunian Kamar di Jatim 2018-2020 (dalam ribuan))
Sumber: BPS Jatim (Diolah)
Grafik 6.4. Perbandingan Tingkat Kedatangan Wisman di Jatim, Jateng dan Nasional Tahun 2020 (jiwa)
Sumber: Kemenparekraf
91
wisata di desa telah sukses menarik wisatawan ke Jawa Timur dan menggerakkan
perekonomian sekitar. Sebagian contoh dana desa di Jawa Timur yang telah sukses
mengembangkan potensi wisatanya dan telah populer di masyarakat: Kampoeng
Goenoeng, Batu; Kampung Coklat, Blitar; Desa Tamansari, Banyuwangi; Desa Pujon
Kidul, Malang; Desa Guwoterus, Tuban; Kampung Kungkuk, Batu; Watu Rumpuk di
Desa Mendak, Madiun.
Sedangkan alokasi Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik
untuk Provinsi Jawa Timur
tahun 2020 yang dimanfaatkan
untuk pengembangan
pariwisata adalah sebesar
Rp39,17 miliar dengan realisasi dan capaian output sebagaimana pada tabel 6.5.
6.2. SEKTOR POTENSIAL DAERAH
Berdasarkan hasil pengujian klassen terdapat beberapa sektor ekonomi yang potensial,
diantaranya (1) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, (2)
Informasi dan Komunikasi
6.2.1. Informasi dan Komunikasi
Dampak dari pandemi Covid-19 yakni penurunan kegiatan usaha terjadi pada hampir
seluruh sektor, dengan penurunan tajam pada sektor Industri pengolahan dengan
disusul dengan sektor Perdagangan, akomodasi dan makan minum yang biasanya
sebagai sektor andalan penopang perekonomian Jawa Timur. Akan tetapi pada sektor
usaha Informasi dan Komunikasi di Jawa Timur tumbuh pesat. Kondisi ini terutama
didorong adanya pemberlakuan WFH (Work from Home) dan SFH (School from Home)
sehingga meningkatkan trafik data provider seluler serta meningkatnya penggunaan
aplikasi rapat virtual seperti Zoom Meeting, seminar daring/webinar juga turut
mendukung kinerja ekonomi Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi. Pandemi juga
menyadarkan semua pihak akan pentingnya digitalisasi, baik industri dan perdagangan
juga harus diarahkan menuju industri 4.0 agar agar dapat bersaing dalam era globalisasi
informasi.
Tabel 6.5. Realisasi dan Capaian Output Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik di Bidang Pariwisata Tahun 2019-2020
Tahun Pagu Realisasi Capaian
Output (%) 2019
65.921.333.000 16.480.333.250 100
2020
39.175.146.000 27.592.415.891 100 Sumber : OM SPAN DJPb, diolah
92
Prov. Jawa Timur telah merintis kemajuan di bidang Informasi dan Komunikasi ini sejak
lama. Salah satunya dengan dibuatnya telecenter (sejak periode 2003-2004). Telecenter
merupakan tempat mengakses informasi, berkomunikasi dan mendapatkan layanan
sosial dan ekonomi dengan Menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi
berupa komputer dan sambungan ke internet. Telecenter dirancang sebagai tempat
dilaksanakannya kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan peningkatan
ketrampilan dan pengetahuan serta pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat secara
profesional.
Jawa Timur merupakan propinsi yang memiliki paling banyak telecenter berdasarkan
data Kominfo. Pemprov Jawa Timur mengembangkan telecenter dengan pola
pembiayaan Bersama antara provinsi dengan kabupaten. Pendirian telecenter di daerah
pedesaan merupakan program pengembangan komunitas lokal dengan menggunakan
teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dibangunnya telecenter yaitu:
a) Memberdayakan masyarakat dengan kemudahan akses terhadap informasi dasar
seperti informasi pasar, pertanian, perdagangan, pendidikan dan kesehatan;
b) Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam hal mengakses informasi
penggunaan komputer dan manajemen telecenter melalui pelatihan-pelatihan;
c) Mendorong masyarakat untuk meningkatkan perekonomian setempat dengan
kegiatan pembangunan komunitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi; dan
Grafik 6.6. Grafik pertumbuhan Ekonomi Jatim per Sektor Tahun 2020
Sumber: BPS Jatim (Diolah)
9,77 10,39 9,53 9,81
3,87
-5,83-3,55
-2,49
2,82
-12,25-9,05
-3,88
TW I TW II TW III TW IV
Informasi dan Komunikasi Industri Pengolahan Perdagangan Besar dan Eceran
93
d) Mengembangkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk membangun
komunitas lokal.
6.2.2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Sejumlah sektor mengalami kontraksi pada masa pandemi ini, hanya beberapa sektor
yang mengalami pertumbuhan positif, selain sektor informasi dan komunikasi; yaitu
sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebagai salah satu
sektor potensial daerah.
Grafik
Data
tersebut
menunjukkan gambaran bahwa kegiatan daur ulang serta pengelolaan sampah dan
limbah memiliki nilai ekonomi yang besar dalam perekonomian Jawa Timur. Bahkan, di
tengah kondisi pandemi, sektor ini mampu menunjukkan resilience (tangguh) dan tetap
tumbuh positif.
Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jawa Timur, volume sampah plastik di Jawa
Timur mencapai 12,74 persen dari total 17 ribu ton sampah per hari yang dihasilkan
masyarakat, atau jumlah sampah plastik mencapai 2.126 ton jika dihitung per hari.
Dalam skala nasional jumlah timbunan sampah dalam satu tahun sekitar 67,8 juta ton,
dan akan terus bertambah seiring pertumbuhan jumlah penduduk.
Oleh sebab itu salah satu pendekatan yang harus dikembangkan agar pengelolaan
sampah berkelanjutan dengan pendekatan circular economy (ekonomi melingkar). Hal
itu membuat pengelolaan sampah termasuk daur ulang sampah plastik menjadi solusi
penting dalam mengurangi sampah plastik. Pengelolaan berkelanjutan membuat siklus
pakai plastik tidak lagi berakhir pada tempat pembuangan sampah, dapat kembali
Grafik 6.7. Grafik pertumbuhan Ekonomi sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang Jatim per Sektor Tahun 2020
Sumber: BPS Jatim (Diolah)
3,81 4,51 5,36 5,98
9,77 10,39 9,53 9,81
3,87
-5,83 -3,55-2,49
2,82
-12,25-9,05
-3,88
TW I TW II TW III TW IV
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
Informasi dan Komunikasi
Industri Pengolahan
Perdagangan Besar dan Eceran
94
dimanfaatkan dalam bentuk bahan daur ulang, listrik, dan bahan bakar dan bermanfaat
tinggi secara ekonomi.
Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat yang telah berjalan dengan baik dan
sangat penting guna menangani masalah sampah. Semakin banyaknya bank sampah
yang tersebar di jawa timur terutama di Surabaya, Gresik, Sidoarjo, dan Malang akan
semakin meningkatkan PDRB dari sektor ini.
6.2.3. Sektor Pertambangan dan Penggalian
Walaupun sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2020 kontribusinya relatif
kecil pada PDRB Prov.Jawa Timur, yakni 3,5%, akan tetapi pertumbuhannya yang positif
berkontribusi pada PDB nasional, maka sektor ini merupakan salah satu sektor potensial
daerah yang bisa digali lebih jauh lagi. Karena menurut data dari ESDM sumber daya
alam di Jawa Timur yang baru terkesplorasi sekitar 15-20 persen, potensi yang paling
banyak masih didominasi
minyak dan gas.
Sumber daya ekstraktif
khususnya sektor
pertambangan migas dan
mineral serta batubara secara
nasional masih menjadi sektor
utama penyumbang
penerimaan negara (APBN),
dimana 25 sampai 30%
penerimaan APBN
dikontribusikan dari sektor ini.
Mekanisme pembagian dana
bagi hasil (DBH) ditentukan
pemerintah pusat untuk
pemerintah daerah sebagai
"pemilik kekayaan" adalah
sebagai berikut :
Dengan berbagai keuntungan dari sisi geologi dan struktur alam yang dimiliki, Jawa
Timur memiliki kandungan minyak dan gas (migas) yang cukup signifikan, serta bahan
mineral lainnya seperti batu kapur, semen, dan emas yang juga cukup besar.
Gambar 6.1 Posri Pembagian DBH SDA Nasional
Sumber: DJPK
95
Sebagai provinsi yang memproduksikan minyak dari akhir abad ke-18 terutama dari
daerah Cepu, Bojonegoro. Sampai dengan saat ini daerah-daerah tersebut masih
menjadi daerah penghasil migas. Di samping itu, sejak awal tahun 1970-an, produksi
minyak juga telah ditambah dari lapangan-lapangan di lepas pantai utara Jawa Timur
dan pada akhir tahun 1980-an, produksi gas bertambah dari lapangan-lapangan di lepas
pantai sebelah timur Jawa Timur (Madura Off Shore Sumenep (Santos) dan West
Madura Offshore). Dari jumlah tersebut menempatkan Jawa timur di bawah Kalimantan
dan Riau sebagai daerah penghasil migas terbesar.
Saat ini terdapat kurang lebih 40 blok migas di Jawa Timur, beberapa lapangan migas
baru atau penemuan lama akan dikembangkan sehingga pada beberapa tahun ke depan
akan menambah produksi migas di Jawa Timur. Di samping itu, eksplorasi terus
dilakukan ke semua wilayah cekungan Jawa Timur untuk menemukan lapangan-
lapangan migas baru.
Selain minyak dan gas bumi, pertambangan yang paling menonjol lainnya yaitu Emas,
Perak, Tembaga di wilayah Banyuwangi, yaitu terdapat di Gunung Tumpang Pitu
Kecamatan Pesanggaran. Namun saat ini yang masih tahap eksplorasi. Menurut data
Pemkab Banyuwangi, telah dilakukan eksplorasi oleh perusahaan sebagai pemegang
Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi atas bahan galian Emas, Perak dan Tembaga,
menyimpulkan bahwa dari data pemboran yang telah dilakukan perusahaan bekerja
sama dengan perusahaan Australia, dapat diperkirakan jumlah cadangan emas di
Gunung Tumpangpitu dan sekitarnya, sebanyak lebih dari 60 ton emas, atau lebih dari
120 ton equivalent emas (dengan tingkat kepercayaan 60 % dan tanpa cut off).
Kondisi geologis Jawa Timur yang cukup kaya akan potensi sumber daya mineral,
memiliki sekitar 20 jenis bahan galian yang mendukung sektor industri maupun
konstruksi, yang secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat lajur, yaitu;
1. Lajur Rembang, terbentuk oleh batu lempung napalan dan batu gamping merupakan
cekungan tempat terakumulasinya minyak dan gas bumi;
2. Lajur Kendeng, terbentuk batu lempung dan batu pasir, potensi lempung bentonit,
gamping;
3. Lajur Gunung Api tengah, terbentuk oleh endapan material gunung api kuarter,
potensi bahan galian konstruksi berupa batu pecah, krakal, krikil, pasir, tuf;
96
4. Lajur pegunungan
selatan terbentuk
oleh gamping
dengan instrusi
batuan beku dan
aliran lava yang
mengalami tekanan,
potensi minerla
logam, marmer,
onyx, batu gamping,
betonit dan phospat.
Pengelolaan potensi
sektor pertambangan
dan penggalian di Jawa
Timur ini akan terus
ditingkatkan, karena
secara tidak langsung juga mempengaruhi pertumbuhan pada berbagai sektor ekonomi
terutama sektor jasa, seperti perdagangan, Akomodasi dan Makan Minum/hotel dan
restoran, yang merupakan beberapa tulang punggung utama bagi perekonomian Jawa
Timur.
6.3. TANTANGAN FISKAL REGIONAL DALAM MENDORONG POTENSI
EKONOMI DAERAH
Dalam kurun waktu tahun
2016-2019 laju
pertumbuhan ekonomi
Jawa Timur selalu
berada diatas
pertumbuhan ekonomi
nasional. Dan menurun
tajam pada tahun 2020,
di bawah pertumbuhan
ekonomi nasional.
Karena sektor unggulan
daerahnya sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Disisi lain
Tabel 6.6. Persebaran Potensi Mineral Logam di Jawa Timur
No. Mineral Logam Kabupaten/Kota Penghasil
1 Pasir besi Kab. Pacitan, Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Malang, Kab. Lumajang
2 Besi Kab. Tulungagung, Kab. Pacitan 3 Emas Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Blitar 4 Tembaga Kab. Ponorogo, Kab. Tulungagung, Kab. Blitar 5 Seng Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo 6 Nikel Kab. Pacitan
7 Mangaan Kab. Pacitan, Kab. Ponorogo, Kab. Trenggalek, Kab.Tulungagung, Kab. Blitar, Kab. Kediri, Kab. Malang
8 Timah hitam Kab. Pacitan 9 Timah putih Kab. Pacitan
10 Galena Kab. Ponorogo 11 Pirit Kab. Ponorogo 12 Unsur logam Ag,Cu dan Zn Kab. Bondowoso
Sumber : OM SPAN DJPb, diolah
Grafik 6.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Jatim dan Nasional dari Tahun ke Tahun (dalam persen)
Sumber: BPS Jatim (Diolah)
5,58 5,45 5,47 5,52
-2,39
5,03 5,07 5,17 5,02
-2,07
-4
-2
0
2
4
6
2016 2017 2018 2019 2020
Jawa timur Nasional
97
pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur masih harus berhadapan dengan upaya
pengentasan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan serta pencegahan stunting,
disamping juga penanggulangan pengangguran.
Untuk menjamin tercapainya pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur pada waktu-waktu
mendatang perlu upaya-upaya untuk terus menghidupkan mesin-mesin pertumbuhan itu
sendiri. Beberapa sektor pertumbuhan dari sisi lapangan usaha masih perlu
mendapatkan perhatian dan dipacu untuk terus tumbuh pada tahun 2021. Faktor-faktor
pendorong dan inovasi pada sektor terkait perlu terus ditingkatkan.
6.3.1. Tantangan Fiskal Pemerintah Pusat
Merebaknya pandemi Covid-19 tidak hanya berimplikasi pada aspek kesehatan, tetapi
juga memberikan tantangan serius pada perekonomian. Hal tersebut membuat
pemerintah mengambil langkah extraordinary dari sisi fiskal untuk melindungi
masyarakat dan perekonomian di tengah wabah Covid-19. Di awal, sebagai payung
hukum, pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) No. 2/2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau
stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Di dalam UU No. 2/2020 tersebut
memuat stimulus fiskal, bauran kebijakan moneter, dan kebijakan sektor keuangan.
Kondisi-kondisi di atas tentunya berimplikasi kepada perubahan APBN Tahun Anggaran
2020. APBN 2020 telah mengalami perubahan sebagaimana tertuang dalam Perpres
No. 72/2020.
Terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian target-
target fiskal di berbagai sektor perekonomian, antara lain perlambatan ekonomi global
yang mempengaruhi perlambatan penerimaan dan belum optimalnya pengawasan di
bidang perpajakan serta masih rendahnya cakupan basis pajak. Pada sisi belanja, yaitu
dinamisnya kebutuhan pada masa pandemi seperti bantuan sosial, pengadaan vaksin
dll menyebabkan meningkatnya belanja. Kemudian pada sisi pembiayaan yaitu masih
terbatasnya sumber-sumber pembiayaan alternatif.
Dari sisi penerimaan membuat pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif
konsolidatif yang terarah dan terukur secara bertahap dalam jangka menengah.,
dilakukan percepatan penurunan PPh pasal 25/29 badan dari 25 persen menjadi 22
persen. Selain itu pemerintah juga memberikan berbagai stimulus perpajakan di
98
antaranya pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor pada 19 sektor
tertentu, pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipercepat, perluasan
insentif perpajakan secara tepat, terukur, dan berazaskan pada keadilan ekonomi, serta
pembebasan Bea Masuk sektor tertentu. Sementara itu pada sisi belanja, peningkatan
belanja tersebut terkait dengan pemberian stimulus pada bidang Kesehatan, program
JPS dan dukungan industri dan UMKM. Stimulus belanja tersebut dipenuhi dari berbagai
skema yaitu melalui refocusing dan realokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) serta tambahan alokasi belanja serta berfokus pada PEN
(Pemulihan Ekonomi Nasional).
Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan ekspansif-konsolidatif, maka arah kebijakan
pembiayaan akan ditujukan untuk mendorong pengembangan pembiayaan inovatif
dalam rangka mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi global virus
Covid-19. Kondisi ini menjadi syarat penting dalam mendukung upaya recovery,
stabilisasi sosial-ekonomi, sektor keuangan, dan perekonomian secara keseluruhan.
Selain itu pemerintah juga menyesuaikan anggaran pendapatan, belanja, dan
pembiayaan sesuai dengan dinamika perekonomian nasional.
6.3.2. Tantangan Fiskal Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan terutama terkait
pemulihan perekonomian dengan adanya pandemi COVID-19 terdapat tantangan yang
dihadapi Jawa Timur diantaranya tingkat disparitas sosial ekonomi yang cukup
signifikan, yang memerlukan intervensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Akselerasi pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan melalui
pendekatan pembangunan wilayah yang komprehensif dan integratif, agar seluruh
infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan dampak yang optimal terhadap
aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Timur, serta dapat mendukung pemerataan
ekonomi di seluruh wilayah.
Biaya ekonomi, ketidakpastian dan tren anti-globalisasi yang disebabkan oleh krisis
COVID-19 dapat mengakibatkan resesi besar baru dalam ekonomi global. Beberapa
lesson learned dari beberapa negara yang mengalami Covid 19 antara lain sebagai
berikut:
a) Time is crucial. Kebijakan pertama adalah menghentikan wabah dan mencegah
penyebarannya ke seluruh wilayah menggunakan setiap dan semua tindakan
kesehatan. Pemerintah harus memberlakukan kebijakan isolasi untuk memastikan
99
social distancing dan menggunakan karantina yang ketat, serta implementasi
vaksinasi prioritas kepada penduduk yang rentan.
b) Transparansi informasi diperlukan. Memanfaatkan teknologi digital, big data, dan
teknologi cloud computing bisa sangat membantu dalam menyediakan informasi
real-time dan tepat untuk mengatasi kesalahan informasi, kurangnya komunikasi dan
penundaan pelaporan atau pelaporan yang salah.
c) ‘Whatever it takes’ kebijakan makroekonomi adalah fundamental. Untuk mencegah
potensi krisis ekonomi setelah krisis kesehatan ini, tidak hanya memberikan
dukungan fiskal, tetapi juga menciptakan kebijakan moneter dan keuangan untuk
mencegah resesi ekonomi makro akibat permintaan yang tak terduga dan
guncangan pasokan. Menyelamatkan UKM sebagai salah satu sektor paling
terdampak telah terbukti menjadi langkah yang sangat strategis dalam mendorong
permintaan domestik, jaringan produksi dan rantai nilai global. Berfokus pada
pemulihan UMKM yang tidak dapat bertahan akibat adanya wabah. Salah satunya
dengan keterlibatan fintech untuk mendukung UMKM dalam memberikan pinjaman
agar UMKM kembali beroperasi.
Selain itu juga ke depan sektor pariwisata sebagai bagian dari sektor terdampak yang
cukup serius sebaiknya difokuskan pada wisata yang mengutamakan unsur hygiene,
health, safety dan security yang mengacu pada protokol kesehatan. Beberapa upaya
kebijakan mitigasi ekonomi untuk mengatasi dampak Covid 19 ini diantaranya stimulus
fiscal dalam bentuk insentif bagi para pelaku usaha mikro, industry pariwisata, program
peningkatan daya beli produk UKM/IKM, melakukan corporate action untuk mencari
negara-negara alternatif yang bisa memasok bahan baku bagi kebutuhannya masing-
masing. Sedangkan stimulus non fiscal dilakukan dengan tujuan untuk lebih memberikan
dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor.
Dari sisi pertanian dengan adanya wabah ini sektor pertanian harus didukung karena
masyarakat sangat membutuhkan stock pangan yang memenuhi standar kesehatan.
Adanya musibah wabah virus Covid-19 beberapa aktivitas pertanian yang urgent untuk
dilakukan diantaranya memperpendek rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah
melalui kegiatan panen dan pasca panen yang memadai serta penguatan sisi hilir
(memanfaatkan e-marketing). Melalui 3 pilar; penyuluhan, pelatihan dan pendidikan
serta dengan terus mengoptimalkan SDM Pertanian untuk menggenjot produksi dan
produktivitas bahkan ekspor diharapkan mampu menjadi peluang bagi pelaku sektor
pertanian khususnya para petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.
100
6.3.3. Sinkronisasi Kebijakan Fiskal Pusat-Daerah
Pandemi Covid-19 memberi tekanan tidak hanya terhadap perekonomian dunia, namun
juga perekonomian Indonesia. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, target
realisasi investasi disesuaikan dari Rp886,00 triliun berdasarkan RPJMN 2020-2024,
menjadi Rp817,20 triliun pada tahun 2020. Berdasarkan perkembangannya, realisasi
total investasi pada semester I tahun 2020 mencapai Rp402,61 triliun atau 49,27 persen
dari target. Selain itu, realisasi investasi pada industri pengolahan mengalami
peningkatan pada semester I tahun 2020 dengan nilai investasi sebesar Rp129,60 triliun
atau 32,19 persen dari total realisasi investasi, dibandingkan dengan Rp104,59 triliun
atau 26,44 persen dari total realisasi investasi di semester I tahun 2019. Pemerintah
terus berupaya mendorong peningkatan investasi dengan percepatan kemudahan
berusaha dan perizinan. Pemerintah melakukan pemantauan terhadap perizinan
investasi dengan melibatkan seluruh kementerian/lembaga (K/L) dan mendorong
integrasi OSS dengan K/L. Adapun permasalahan utama terkait dengan investasi pada
industri pengolahan adalah :
a) Inkonsistensi regulasi dan kebijakan terhadap industri hulu sampai industri hilir;
b) Pengembangan industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku bagi sektor
industri yang menjadi prioritas belum dikembangkan secara optimal.
Kebijakan dan strategi pembangunan sektor industri pada masa pandemi Covid-19
diarahkan untuk memfasilitasi pemulihan ekonomi nasional. Strategi yang dilaksanakan
antara lain meliputi:
a) Menjaga tingkat produksi sektor-sektor yang berperan langsung/sektor esensial
dalam penanganan COVID-19 (sektor farmasi dan alat kesehatan);
b) Menjamin pasokan bahan baku (sumber impor dan dalam negeri);
c) Fasilitasi kemudahan perusahaan industri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban
melalui relaksasi PPh dan PPN;
d) Fasilitasi kepabeanan dan penyederhanaan prosedur ekspor impor;
e) Stimulus pembiayaan atau kredit UMKM, termasuk melalui KUR bagi IKM;
f) Penyaluran kartu pra-kerja untuk antisipasi pekerja yang terkena PHK;
g) Menjaga operasionalisasi industri di tengah pandemi Covid-19, melalui penerbitan
Izin Operasional Mobiitas dan Kegiatan Industri (IOMKI) yang diselaraskan dengan
aturan kesehatan dari WHO;
101
h) Fasilitasi kerja sama industri dengan lembaga riset dan sertifikasi, utamanya untuk
menyediakan alat kesehatan dan obat-obatan (ventilator, perangkat tes, obat,
vitamin, dan vaksin);
i) Optimalisasi penggunaan digital platform untuk pelatihan dan perluasan akses pasar
bagi IKM;
j) Restrukturisasi mesin dan peralatan industri;
k) Peningkatan kapasitas SDM industri melalui pelatihan, diklat 3-in-1 dan kerja sama
link and match; dan
l) Peningkatan konsumsi produk buatan dalam negeri melalui Gerakan Bangga Buatan
Indonesia.
Untuk sektor pariwisata diarahkan kebijakannya untuk pengembangan pariwisata dan
ekonomi kreatif difokuskan pada upaya pemulihan antara lain sebagai berikut:
a) Reaktivitasi pasar wisnus melalui penyediaan insentif, dan pasar wisman melalui
diplomasi bilateral dengan negara-negara sumber wisman;
b) Reaktivasi event nasional untuk peningkatan kepercayaan publik yang didukung
penyelenggaraan acara-acara pemerintah dan BUMN di daerah sesuai kesiapan
destinasi;
c) Pemulihan tenaga kerja pariwisata melalui re-skilling dan up-skilling;
d) Pemulihan industri pariwisata yang didukung program PEN;
e) Kelanjutan pembangunan infrastruktur terutama untuk mendukung aksesibilitas dan
sanitasi utamanya di lima destinasi super prioritas;
f) Penerapan standar kebersihan dan keselamatan di setiap destinasi; serta
g) Pendampingan investasi pariwisata yang sempat tertunda saat pembatasan
mobilitas.
Sedangkan pemulihan di sektor ekonomi kreatif difokuskan pada:
a) Pemulihan usaha dengan dukungan program PEN dan pemulihan pasar;
b) Pemulihan tenaga kerja ekonomi kreatif yang didukung pelatihan; dan
c) Kelanjutan pembangunan infrastruktur ekonomi kreatif.
Untuk sektor perdagangan, kebijakan pemerintah diarahkan untuk merelaksasi impor
beberapa komoditas pokok dalam rangka percepatan penambahan pasokan dalam
negeri. Kemudian distribusi juga menjadi salah satu fokus utama pemerintah selain
ketersediaan pasokan dalam negeri. Dalam rangka menjaga stabilitas distribusi,
pemerintah mengeluarkan instruksi. Melalui Surat Edaran Menteri Perdagangan kepada
102
Gubernur DKI Jakarta dan para Bupati/Walikota No. 317/M-DAG/SD/4/2020 tanggal 3
April 2020, pemerintah mengarahkan:
a) Pembukaan akses pengantaran (kurir) atau distribusi barang;
b) Pengaturan jam kerja pasar rakyat dan toko swalayan; dan
c) Himbauan bagi peritel dan pedagang pasar rakyat untuk menerapkan pembatasan
sosial dan pelayanan pesan antar.
Salah satu BUMN juga ditugaskan untuk terus menyalurkan beras medium ke pasar-
pasar dengan tujuan untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga melalui Program
KPSH (Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga) Beras Medium hingga 31
Desember 2020.
Indonesian Treasury
BAB VII
ANALISIS TEMATIK
Gunung Bromo
PROGRAM PENANGGULANGAN COVID-19 DAN PEMULIHAN
EKONOMI REGIONAL PEMPROV JAWA TIMUR
7.1. PENDAHULUAN
Dampak Pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19) sangat terasa pada seluruh
aspek kehidupan, tidak hanya pada sektor kesehatan tetapi juga berdampak signifikan
terhadap sektor perekonomian baik secara global maupun di Indonesia. Dampak pada
sektor perekonomian di Indonesia telah terasa dengan terjadinya kontraksi pertumbuhan
ekonomi sebesar 2,07 persen pada tahun 2020. Di Jawa Timur dampak pada
perekonomina lebih dalam dengan kontraksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar
2,39 persen.
Untuk menangani dampak perekonomian yang disebabkan Pandemi Covid-19,
Pemerintah Indonesia sejak awal telah melakukan antisipasi dengan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan pada bulan Maret 2020 yang telah disahkan menjadi Undang-undang oleh
DPR menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
Pemerintah telah mengambil strategi kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam
rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui
berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN khususnya
dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan dan pemulihan perekonomian.
Namun dengan semakin meluasnya perubahan dampak Pandemi Covid-19 diperlukan
upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemda melalui realokasi dan
refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi
dan dampak Pandemi Covid-19. Upaya bersama tersebut berupa kewajiban Pemda
melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sebagaimana yang ditetapkan dalam
Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ
dan 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam
Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan
Perekonomian Nasional, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka
Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional. Pemprov Jawa Timur menindaklanjuti kebijakan tersebut
dengan melakukan penyesuaian APBD TA 2020 dengan menetapkan:
1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2020;
2. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
atas Pergub Nomor 95 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran
2020;
3. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020
Refocusing dan realokasi APBD
Pemda Jawa Timur TA 2020
untuk penanganan COVID-19
sebesar Rp1.205.344.141.925
untuk 3 pos alokasi (klaster)
sebagai berikut:
1. Penanganan Kesehatan
(Klaster Kesehatan) sebesar
Rp489.683.741.925 atau
41% dari total alokasi
anggaran penanganan
COVID-19;
2. Penanganan Dampak/Dukungan Ekonomi (Klaster Ekonomi) sebesar
Rp42.399.000.000 atau 3% dari total alokasi anggaran penanganan COVID-19;
3. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial (Klaster Sosial) sebesar Rp673.261.400.000
atau 56% dari total alokasi anggaran penanganan COVID-19.
7.2. Program Penangangan Pandemi Covid-19 di Provinsi Jawa Timur.
7.2.1. Klaster Kesehatan
Grafik 7.1 Dana Refocusing Penanganan COVID-19 per Klaster
Sumber : BPKAD Pemprov Jawa Timur
Klaster Kesehatan;
489,68 ; 40,63%
Klaster Ekonomi;
42,40 ; 3,52%
Klaster Sosial; 673,26 ; 55,86%
Klaster Kesehatan Klaster Ekonomi Klaster Sosial
Refocusing dan realokasi dana APBD Pemda Jatim 2020 untuk Klaster Kesehatan
sebesar Rp489,683 Miliar dan realisasi sebesar Rp446,101 Miliar (91,10%) untuk
belanja kebutuhan pada 21 program/kegiatan prioritas. Program Penanganan Pandemi
Covid-19 antara lain:
1) Pengadaan Bahan Medis dan Kebutuhan 5 Rumah Sakit Pemerintah Provinsi
Jatim yang dikoordinir oleh RSUD dr. Soetomo dengan alokasi pagu sebesar
sebesar Rp145,566 Miliar dengan realisasi sebesar Rp125,265 Miliar (86,05%);
2) Kegiatan Keposkoan, Penyemprotan Disinfektan Promotif Preventif untuk
Penanganan Pandemi Covid-19 oleh BPBD Prov. Jawa Timur Bersama Kodam
V Brawijaya , Polda Jatim, RS Unair dan PMI Jatim dengan pagu sebesar
Rp92,900 Miliar dan capaian realisasi Rp92,790 Miliar (99,88%);
3) Kegiatan Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 dalam rangka Dukungan
Pemenuhan Kebutuhan untuk Pelayanan di RSUD dr.Soetomo sebesar
Rp43.500 Miliar dengan realisasi sebesar Rp37,360 Miliar (85,89%)
Tabel 7.1 Pagu dan Realisasi Refucusing Belanja pada Klaster Kesehatan
No PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI % Real
1 Percepatan penanganan COVID-19 di Jawa Timur pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
6.359.750.000 4.202.553.379 66,08
2 Kegiatan keposkoan, penyemprotan disinfektan promotif preventif untuk penanganan COVID-19 oleh BPBD Prov.Jatim bersama dengan KODAM V Brawijaya, Polda Jatim, RS Unair dan PMI Jatim
92.900.000.000 92.790.941.365 99,88
3 Pengadaan bahan medis dan kebutuhan 5 Rumah Sakit Pemprov Jatim yang dikoordinir oleh RSUD dr.Soetomo
145.566.079.250 125.265.602.831 86,05
4 Perbaikan darurat ruang isolasi Rumah Sakit Pemprov Jatim untuk penanganan COVID-19 oleh Danas PRKP dan Clpta Karya Prov.Jatlm
39.476.000.000 39.303.242.145 99,56
5 Kegiatan pendukung pelaksanaan PSBB di Jawa Timur oleh BPSDM Prov.Jatim dan Polda Jatim
6.025.976.000 6.006.500.000 99,68
6 Kegiatan percepatan penanganan COVID-19 oleh BPBD Prov.Jatlm, Pemenuhan kebutuhan dan dukungan personil dalam rangka perpanjangan PSBB Surabaya Raya oleh Kodam V Brawijaya dan Polda Jatim, Dukungan kebutuhan administrasi dan logistik oleh Divisi Infanteri 2 Kostrad dan Perbaikan tempat isolasi oleh Rindam
39.394.880.000 38.023.716.565 96,52
7 Kegiatan percepatan penanganan COVID-19 dalam rangka dukungan pemenuhan kebutuhan untuk pelayanan di RSUD dr.Soetomo
43.500.000.000 37.360.276.279 85,89
8 Kegiatan percepatan penanganan COVID-19 oleh BPSDH Prov. Jatim dalam rangka dukungan tempat transit tenaga medis
2.257.000.000 2.257.000.000 100,00
9 Kegiatan percepatan penanganan COVID-19 oleh BPBD Prov Jatim dalam rangka dukungan kegiatan rumpun tugas promotif preventif dukungan relawan Tenaga Kesehatan oleh RS Unair
8.602.636.000 8.040.073.160 93,46
No PROGRAM / KEGIATAN PAGU ANGGARAN REALISASI % Real
10 Kegiatan dukungan renovasi di RSUD dr.Soetomo oleh Dinas PRKP dan Cipta Karya
17.037.000.000 16.803.700.000 98,63
11 Dukungan kegiatan rumpun tugas promotif preventif dan Operasi Satpol-PP oleh BPBD Prov. Jatim
15.000.000.000 13.542.997.150 90,29
12 Dukungan kegiatan untuk tempat transit tenaga medis di Malang oleh BPSDM Prov. Jatim
994.125.000 994.125.000 100,00
13 Kegiatan penyebaran informasi, pembinaan dan keikutsertaan Lembega Pers dalam pencegahan dan percepatan penanganan penyebaran pandemi COVID-19 di Provinsi Jawa Timur oleh Biro Humas dan Protokol setda Prov. Jatim
4.187.500.000 4.027.491.668 96,18
14 Dukungan pengerahan pasukan dalam rangka ketertiban pelaksanaan protokol kesehatan oleh Kodam V Brawljaya dan Polda Jatim serta dukungan peningkatan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran COVID-19 di wilayah Bandara lntemasional Juanda oleh Puspenerbal Juanda
10.464.100.000 10.464.100.000 100,00
15 Dukungan anggaran guna melengkapi sarana prasarana operasional perawatan dan persediaan obat-obatan di RS Paru Jernber
9.021.090.000 8.726.080.311 96,73
16 Dukungan anggaran guna melengkapi sarana prasarana operasional perawatan dan persediaan obat-obatan di RSJ Menur Surabaya
5.231.625.075 1.949.611.799 37,27
17 Dukungan anggaran guna melengkapi sarana prasarana operasional perawatan dan persediaan obat-obatan di RSU Karsa Husada Batu
18.002.066.000 16.361.594.198 90,89
18 Dukungan anggaran guna melengkapi sarana prasarana operasionaI perawatan dan persediaan obat-obatan di RSUD dr. Saiful Anwar Malang
9.504.164.600 6.137.051.242 64,57
19 Dukungan anggaran guna melengkapi sarana prasarana operasional perawatan dan persediaan obat-obatan di RSUD dr. Soedono Madiun
2.159.750.000 1.843.428.316 85,35
20 Dukungan anggaran untuk akomodasi perawat pada BPSDM Prov. Jatim
1.100.000.000 951.982.000 86,54
21 Pembangunan/rehabilitasi ruang isolasi khusus COVID-19 di RS Paru Jember oleh Dinas PRKP dan Cipta Karya
12.900.000.000 11.049.807.000 85,66
Total Klaster Kesehatan 489.683.741.925 446.101.874.408 91,10 Sumber : BPKAD Pemprov Jawa Timur
7.2.2. Klaster Ekonomi
Refocusing dan realokasi dana APBD Pemda Jatim 2020 untuk Penanganan Dampak/
Dukungan Ekonomi (Klaster Ekonomi) merupakan alokasi terkecil dari total alokasi
anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp42,399 Miliar dan telah direalisasikan
keseluruhan atau 100%. Pengelolaan dana pada klaster ini oleh :
1) Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan
memprioritaskan program
Recovery Pasca Covid-19
bagi petani, Kelompok Tani
dan Gabungan Kelompok
Tani, dan Pemberian
Bantuan Premi Asuransi
Usaha Tani Padi (AUTP);
2) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan memprioritaskan program Recovery Pasca
Covid-19 bagi petani, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, dan
Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
3) Dinas Koperasi dan UMKM, prioritas program Upaya pemulihan KUKM terdampak
Covid-19 melalui Penguatan
Kelembagaan,
pengembangan pemasaran
KUKM, peningkatan kualitas
SDM KUKM;
4) Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, prioritas program
Peningkatan Kinerja
Penanaman Modal dalam menjaga investasi serta penyelenggaraan PTSP Prima
5) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, prioritas program Pemberdayaan ekonomi kreatif
lingkup seni budaya dan pengembangan sektor wisata;
6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, prioritas program:
Perluasan jaringan pasar terhadap pelaku usaha sektor industri perdagangan;
Pendampingan implementasi Aplikasi Dashboard Produk Unggulan (DOLAN)
dan Dashboard Bahan Pangan (DAHAN);
Pameran promosi dan misi dagang (Blended Exhibition Office dan Online)
7) Biro Perekonomian dengan program Penguatan Peran East Java Super Corridor
(EJSC)/Milenial Job Center (MJC)
Tabel 7.2 Pagu dan Realisasi Refocusing Belanja pada
Klaster Ekonomi
Sumber : BPKAD Prov Jawa Timur
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
Program LumbungPangan Jatim
Bantuan biayaangkut pada
kegiatan LumbungPangan Jatim
DukunganPerpanjangan
Kegiatan LumbungPangan
Grafik 7.2 Pagu dan Realisasi Refucusing Belanjapada Klaster Ekonomi
PAGU REALISASI
Adapun Program Penanganan COVID-19 melalui Belanja Tidak Langsung Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dalam rangka penanganan dampak ekonomi adalah:
Program Lumbung Pangan Jatim;
Bantuan Permodalan BUMDes (Peningkatan perekonomian Desa melalui stimulus
tambahan modal Badan Usaha Milik Desa dalam upaya memulihkan kembali wisata
desa)
Anti Poverty Program (Program pemberdayaan usaha ekonomi produktif untuk
kelompok masyarakat rentan miskin berupa sarana dan prasarana produksi yang
bersifat hibah)
7.2.3. Klaster Sosial
Refocusing dan realokasi dana
APBD Pemda Jatim 2020 untuk
Bantuan Sosial Safety Net/jaring
Pengaman Sosial (Klaster
Sosial) merupakan alokasi
terbesar total alokasi anggaran
penanganan COVID-19 sebesar
Rp673,261 Miliar dengan
realisasi TA 2020 sebesar
Rp590,475 Miliar (87,70%).
Pengelolaan dana pada klaster ini
diantaranya adalah: Dinas Sosial,
Disnakertrans, Dinas
Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan
Kependudukan (DP3AK), Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa (DPMD), Dinas Kepemudaan
dan Olah Raga (Dispora), Biro
Kesejahteraan Sosial (Biro Kesos) dan Dinas Perpustakaan dan Arsip. Pengelolaan
anggaran untuk belanja tidak langsung berupa Penyediaan JPS/Penanganan Dampak
Sosial, yaitu:
- 50.000.000.000
100.000.000.000 150.000.000.000 200.000.000.000 250.000.000.000 300.000.000.000 350.000.000.000 400.000.000.000 450.000.000.000 500.000.000.000
Sosial Ekonomi(Bantuan tunaipekerja yangterdampak)
PKH plus jaminansosial lanjut usia
Progmm BantuanPangan
Program SuplemenProgram BantuanPangan Non Tunai
Grafik 7.2 Pagu dan Realisasi Refucusing Belanjapada Klaster Ekonomi
PAGU REALISASI
Tabel 7.3 Pagu dan Realisasi Refocusing Belanja pada Klaster Sosial
Sumber : Setda Pemprov Jawa Timur
Program Bantuan Pangan
Program Top Up Bantuan Pangan Non Tunai
Bantuan Pekerja di Lingkungan Ponpes
Program Keluarga Harapan Plus (meningkatkan taraf hidup bagi Lanjut Usia sesuai
Kriteria Penerima Manfaat melalui pemanfaatan Bantuan Sosial berupa uang yang
disalurkan secara Non Tunai)
Bantuan Pekerja Seni dan Penjaga Situs Budaya
Indonesian Treasury
BAB VIII
PENUTUP
Karapan Sapi Madura
8.1. KESIMPULAN
Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 adalah “Peningkatan Sumber Daya
Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”. Selaras dengan tema RKP Tahun 2020,
tema kebijakan fiskal APBN tahun 2020 adalah “APBN untuk Akselerasi Daya Saing
melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia”. Kebijakan fiskal
APBN tahun 2020 diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh
pada level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi
dan penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional termasuk melalui
transformasi struktural. Kebijakan fiskal juga diarahkan untuk mendorong terciptanya
pengelolaan fiskal yang semakin sehat, yang tercermin dalam optimalisasi pendapatan
negara, belanja yang lebih berkualitas (spending better), dan pembiayaan yang kreatif,
efisien dan berkelanjutan.
Selaras dengan tema RKP Tahun 2020, tema RKPD tahun 2020 Provinsi Jawa Timur
adalah “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Jawa Timur untuk
Pertumbuhan Berkualias dan Berdaya Saing”. Sasaran pembangunan daerah
Provinsi Jawa Timur tahun 2020 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang
mencakup sasaran makro ekonomi khususnya pertumbuhan perekonomian,
pembangunan manusia dan masyarakat dan dimensi pemerataan.
Beberapa indikator makroekonomi dan kesejahteraan di Provinsi Jawa Timur
menunjukkan bahwa beberapa pencapaian kinerja pembangunan daerah meleset dari
target yang ditetapkan dalam RKPD tahun 2020. Target pembangunan yang tidak
tercapai di tahun 2020 tersebut, tentunya merupakan dampak dari Pandemi Covid-19
yang melanda dunia dan Indonesia. Jawa Timur sebagai Provinsi penyumbang terbesar
kedua perkenomian Indonesia menanggung dampak yang lebih besar dibandingkan
dengan perekonomian nasoional.
Indikator Makro Fundamental
Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDRB) atas
dasar harga berlaku (ADHB) tahun 2020 tercatat sebesar Rp2.299,46 triliun dan atas
dasar harga konstan (ADHK) 2010 telah mencapai Rp1.610,41 triliun. Dengan capaian
PDRB tersebut, perekonomian Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 2,39 persen
pada tahun 2020 (c-to-c). Kontraksi pertumbuhan tersebut lebih dalam dibandingkan
nasional yang mencapai 2,07 persen. dengan capaian tersebut, target pertumbuhan
BAB VIII PENUTUP
111
ekonomi pada RKPD Perubahan tahun 2020 tidak tercapai, yang ditetapkan 0,96-2,66
persen.
Dari sisi permintaan/pengeluaran, sumbangsih tertinggi terhadap PDRB Jawa Timur
tahun 2020 diberikan oleh komponen konsumsi rumah tangga sebesar 61,97 persendan
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 28,29 persen. Sedangkan sari sisi
penawaran/lapangan usaha sumbangsih tertinggi Lapangan Usaha Industri Pengolahan
dengan kontribusi sebesar 30,69 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi
Mobil dan Sepeda Motor sebesar 17,92 persen, serta Pertanian, Kehutanan dan
Perikanan sebesar 11,90 persen
Laju inflasi tahun kalender Jawa Timur di bulan Desember 2020 mencapai 1,44 persen,
angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi tahun kalender di Bulan Desember 2019
sebesar 2,12 persen. Inflasi tahun kalender ini lebih rendah dibandingkan dengan target
Pemprov Jatim yang mematok inflasi sebesar 3 persen plus minus 1 persen.
Indikator Kesejahteraan
Dari empat target indikator kesejahteraan yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan
Tahun 2020, tiga indikator kesejahteraan tercapai yaitu tingkat kemiskinan, Indeks Gini,
dan Indeks Pebangunan Manusia. Sedangkan satu target tidak tercapai yaitu Tingkat
Pengangguran Terbuka.
Sejak tahun 2015, tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur berhasil diturunkan.
Namun, persentase penduduk miskin pada Maret 2020, meningkat 0,72 persen
terhadap September 2019, dan meningkat kembali di 0,37 persen pada September
2020 terhadap Maret 2020. Sehingga pada September 2020 terdapat kenaikan jumlah
penduduk miskin sebanyak 0,52 juta (1,26 persen) menjadi 4,58 juta (11,46 persen)
dibandingkan September 2019. Capain tersebut sedikit dibawah ambang batas atas
target yang ditetapkan dala RKPD Perubahan Tahun 2020 sebesar 11,48-10,18 persen.
Gini Ratio di Provinsi Jawa Timur September 2020 tercatat sebesar 0,364 masuk dalam
kategori sedang. Angka ini turun sebesar 0,002 poin jika dibandingkan dengan Gini
Rasio Maret 2020 yang sebesar 0,366. Capain tersebut sedikit dibawah target yang
ditetapkan dala RKPD Perubahan Tahun 2020 sebesar 0,3943-0,3913.
IPM di Provinsi Jawa Timur tahun 2020 sebesar 71,71, sedikit lebih rendah dari IPM
Nasional sebesar 71,94. Capaian IPM tahun 2020 sedikit melampai target yang
BAB VIII PENUTUP
112
ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2020 yang ditetapkan dalam kisaran 71,53-
72,23.
TPT Jawa Timur pada Agustus 2020 sebesar 5,84 persen, mengalami kenaikan 2,02
persen poin dibanding TPT Agustus 2019 sebesar 3,82 persen. Capaian TPT tahun
2020 dibawah target yang ditetapkan dalam RKPD Perubahan Tahun 2020 yang
ditetapkan dalam kisaran 71,53-72,23.
APBN Tingkat Provinsi
Target Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 di Provinsi Jawa Timur ditetapkan
sebesar Rp198,51 triliun. Target tahun 2020 tersebut turun 1,95 persen dari target
Penerimaan Negara dan Hibah Tahun 2019 sebesar Rp217,01 triliun. Capaian Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah Tahun 2020 sebesar Rp187,08 triliun atau 94,24 persen
dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut lebih rendah 1,95 persen dari capaian
realisasi tahun 2019 sebesar 95,07 persen. Disisi belanja, Alokasi belanja di Provinsi
Jawa Timur tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp124,93 triliun yang terdiri Belanja
Pemerintah Pusat sebesar Rp49,13 triliun dan TKDD sebesar Rp75,80 triliun. Alokasi
belanja pada tahun 2020 turun 8,01 persen dari tahun 2019 sebesar Rp135,02 triliun.
APBD Tingkat Provinsi (Konsolidasi Pemda)
APBD Konsolidasian Pemda Se-Jawa Timur tahun 2020 mengalami penurunan, baik
pada pagu alokasi maupun realisasi. Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 98,46
persen, sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar 88,42 persen sehingga terjadi
Defisit sebesar Rp1,07 triliun. Defisit tersebut dibiayai dari SILPA tahun 2019, sehingga
saldo SILPA konsolidasian Jawa Timur tahun 2020 mencapai Rp17,52 triliun. Selama
tiga tahun bertutut-turut SILPA konsolidasian Jawa Timur mencapai lebih dari 15 persen
Belanja Daerah.
Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Konsolidasian
Pada tahun 2020, Pendapatan Konsolidasian mencapai Rp224,95 triliun atau 97.01
persen dari Target Kosnolidasian. Pendapatan tersebut turun Rp22,58 triliun dari tahun
2019 yang mencapai Rp247,46 triliun. Pendapatan tahun 2020 mengalami pertumbuhan
negatif sebesar 9,10 persen. Dari semua komponen pendapatan, penurunan paling
tajam terjadi pada pendapatan hibah sebesar 80,40 persen, hal ini dikarenakan pada
tahun 2019 beberapa Pemda mencatat dana desa sebagai dana hibah dalam laporan
keuangan karena bersifat in-out.
BAB VIII PENUTUP
113
Disisi Belanja Konsolidasian, pada tahun 2020 realisasi mencapai Rp150,01 triliun atau
90,87 persen dari Pagu Konsolidasian sebesar Rp165,08 triliun. Realisasi tahun 2020
juga tumbuh negatif sebesar 16,34 persen jika dibandingkan tahun 2019 yang mencapai
Rp179,91 triliun. Penurunan belanja pada tahun 2020 yang cukup tajam mengakibatkan
Surplus Anggaran Kondolidasin sebesar 74,94 triliun.
Sektor Unggulan
Berdasarkan hasil tipologi klassen, Prov. Jawa Timur memliki beberapa sektor unggulan
yaitu (1) Industri Pengolahan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor, (3) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
Industri Pengolahan merupakan kontributor utama dan tertingi dalam Perekonomian
Jawa Timur,dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, yaitu 2015 sebesar
29,28%, 2016 sebesar 28,92%; 2017 sebesar 29,03%, 2018 sebesar 29,73 %, 2019
sebesar 30,24 % dan 2020 sebesar 30,34 %. Selain sebagai penopang perekonomian,
Industri pengolahan juga memberikan kontribusi terhadap penyediaan lapangan kerja.
Untuk menjaga performa perekonomian Jawa Timur agar terus tumbuh dan meningkat
maka pertumbuhan indutri pengolahan harus dijaga agar selalu diatas pertumbuhan
ekonomi Jawa Timur secara keseluruhan.
Posisi geografis Jawa Timur yang sangat strategis sebagai penghubung antara
Indonesia Barat dan Indonesia Timur menjadi modal pendorong kegiatan ekonomi
lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.
Sektor ini memberikan kontribusi cukup besar dalam pembentukan PDRB Jawa Timur
dan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Timur. Besarnya jumlah penduduk
juga menjadi salah satu faktor pendukung besarnya kegiatan perdagangan di Jawa
Timur.
Pariwisata adalah salah satu sektor unggulan dalam perekonomian Jawa Timur yang
patut menjadi perhatian besaran kontribusinya jika dibandingkan menggunakan
referensi PDB nasional pada sektor tersebut dengan menggunakan pendekatan pada
Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dalam PDRB. Perkembangan
pariwisata suatu daerah akan berimbas pada percepatan pertumbuhan ekonomi
wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena pariwisata menciptakan permintaan, baik
permintaan konsumsi maupun permintaan investasi, yang pada akhirnya memunculkan
berbagai multiplier effect atau efek pengganda dalam bentuk kegiatan produksi barang
dan jasa, baik barang konsumsi maupun barang modal.
BAB VIII PENUTUP
114
Tantangan Fiskal Pemerintah Pusat dan Daerah
Terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang mempengaruhi pencapaian target-
target fiskal di berbagai sektor perekonomian, antara lain perlambatan ekonomi global
yang mempengaruhi perlambatan penerimaan dan belum optimalnya pengawasan di
bidang perpajakan serta masih rendahnya cakupan basis pajak. Pada sisi belanja, yaitu
dinamisnya kebutuhan pada masa pandemi seperti bantuan sosial, pengadaan vaksin
dan lain-lain menyebabkan meningkatnya belanja. Kemudian pada sisi pembiayaan
yaitu masih terbatasnya sumber-sumber pembiayaan alternatif.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam merumuskan kebijakan terutama terkait
pemulihan perekonomian dengan adanya pandemi COVID-19 terdapat tantangan yang
dihadapi Jawa Timur diantaranya tingkat disparitas sosial ekonomi yang cukup
signifikan, yang memerlukan intervensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Akselerasi pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur perlu dilakukan melalui
pendekatan pembangunan wilayah yang komprehensif dan integratif, agar seluruh
infrastruktur yang telah dibangun dapat memberikan dampak yang optimal terhadap
aktivitas perekonomian di Provinsi Jawa Timur, serta dapat mendukung pemerataan
ekonomi di seluruh wilayah.
Selain itu juga ke depan sektor pariwisata sebagai bagian dari sektor terdampak yang
cukup serius sebaiknya difokuskan pada wisata yang mengutamakan unsur hygiene,
health, safety dan security yang mengacu pada protokol kesehatan. Beberapa upaya
kebijakan mitigasi ekonomi untuk mengatasi dampak Covid 19 ini diantaranya stimulus
fiscal dalam bentuk insentif bagi para pelaku usaha mikro, industry pariwisata, program
peningkatan daya beli produk UKM/IKM, melakukan corporate action untuk mencari
negara-negara alternatif yang bisa memasok bahan baku bagi kebutuhannya masing-
masing. Sedangkan stimulus non fiscal dilakukan dengan tujuan untuk lebih memberikan
dorongan terhadap kegiatan ekspor-impor.
Dari sisi pertanian dengan adanya wabah ini sektor pertanian harus didukung karena
masyarakat sangat membutuhkan stock pangan yang memenuhi standar kesehatan.
Adanya musibah wabah virus Covid-19 beberapa aktivitas pertanian yang urgent untuk
dilakukan diantaranya memperpendek rantai pasok dan meningkatkan nilai tambah
melalui kegiatan panen dan pasca panen yang memadai serta penguatan sisi hilir
(memanfaatkan e-marketing). Melalui 3 pilar; penyuluhan, pelatihan dan pendidikan
serta dengan terus mengoptimalkan SDM Pertanian untuk menggenjot produksi dan
BAB VIII PENUTUP
115
produktivitas bahkan ekspor diharapkan mampu menjadi peluang bagi pelaku sektor
pertanian khususnya para petani untuk meningkatkan kesejahteraannya.
8.2. REKOMENDASI
Berdasarkan analisis dan kesimpulan yang diambil, dapat diberikan beberapa
rekomendasi, yaitu :
Kebijakan Pemerintah Pusat
1. Dengan tingkat penganguran diatas rata-rata nasional, diperlukan intervensi
kebijakan oleh Pemerintah Pusat dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi
angkatan kerja di Jawa Timur. Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT untuk Sekolah
Menengah Kejuruan (SMK) masih mendominasi diantara tingkat pendidikan lain,
sehingga perlu dorongan Pemerintah Pusat untuk menyediakan/menyalurkan
lulusan SMK kepada dunia usaha baik di luar provinsi Jawa Timur maupun ke Luar
Negeri. Selain itu anggaran di Kementerian/Lembaga yang membawahi
ketanagkerjaan dapat dialokasikan lebih besar di Provinsi Jawa Timur.
2. Sebagai salah satu lumbung Nasional, sektor pertanian di Jawa Timur pada masa
Pandemi Covid-menyumbangkan kenaikan lapangan pekerjaan. Hal ini
menunjukkan, sektor pertanian cukup tahan terhadap hantaman Pandemi Covid-19
dalam penyediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian Pemerintah Pusat dapat
mengalokasikan dana tambahan di sektor pertanian untuk penyuluhan, pelatihan
dan pendidikan serta dengan terus mengoptimalkan SDM Pertanian untuk
menggenjot produksi dan produktivitas sehingga dapat menyediakan lapangan
pekerjaan lebih besar. Selain itu fasilitas ekspor produk pertanian juga perlu untuk
diberikan insentif , agar mampu menjadi peluang bagi pelaku sektor pertanian
khususnya para petani untuk meningkatkan kesejahteraannya
3. Di sektor penawaran/lapangan usaha, sektor Lapangan Usaha Informasi dan
Komunikasi memiliki sumber pertumbuhan tertinggi di Jawa Timur di masa Pandemi
Covid-19. Hal ini sejalan dengan tekad Pemprov Jatim yang menginginkan KEK
Singosari menjadi Silicon Valley-nya di Jawa Timur. Pemerintah Pusat perlu untuk
mempercepat pembangunan KEK Singosari.
Untuk Pemerintah Daerah
1. Surplus anggaran konsolidasian sepanjang tiga tahun berturut-turut yang
mempunyai persentase lebih dari 15 persen Belanja Daerah,perlu untuk diambil
BAB VIII PENUTUP
116
kebijakan mengoptimalkannya pembangunan daerah dan kesejahteraan
masyarakat. Selain itu, pembenahan pada sisi perencanaan dan rencana
penarikan dana untuk meminimalisir mismatch kas, perlu juga untuk
meminimalisir surplus yang tinggi.
2. Mengoptimalkan peran Bank Jatim sebagai BUMD untuk fokus kepada UMKM,
dimana selama ini Bank Jatim mempunyai inti bisnis pada Kredit Pegawai Tetap.
Sebagai salah satu pemilik saham terbesa Pemprov Jatim dapat mengintervensi
kebijakan penyaluran kredit oleh Bank Jatim terutama pengalokasian yang besar
kepada UMKM. Jika hanya mengandalkan program Pemerintah Pusat berupa
KUR dan UMi, perkembangan UMKM di Jatim akan seperti Provinsi lainnya. Oleh
karena itu interensi kebijakan penyaluran kredit di Bank Jatim dengan
memberikan fasilitas kresit dengan bunga yang jauh lebih ringan daripada KUR
dan UMi, tentunya akan menjadi akselator bagi pengebangan UMKM.
Indonesian Treasury
Lampiran 1
Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH 198.856,74 183.790,84 92,42% 217.014,78 208.892,63 96,26% 198.517,16 187.080,17 94,24%
Penerimaan Perpajakan 194.395,04 176.655,69 90,87% 211.566,40 201.132,90 95,07% 193.359,71 180.052,24 93,12%
Pajak Dalam Negeri 189.908,62 171.503,57 90,31% 206.712,15 196.224,13 94,93% 188.824,45 175.346,35 92,86%
Pajak Perdagangan Internasional 4.486,42 5.152,12 114,84% 4.854,26 4.908,78 101,12% 4.535,26 4.705,89 103,76%
Penerimaan Negara Bukan Pajak 4.461,70 7.135,15 159,92% 5.448,38 7.759,73 142,42% 5.157,45 7.027,93 136,27%
PNBP Lainnya 1.868,51 4.030,59 215,71% 3.071,61 4.229,60 137,70% 1.803,87 3.112,85 175,12%
Pendapatan BLU 2.593,19 3.104,56 119,72% 2.376,77 3.530,13 148,53% 3.353,58 3.915,07 116,74%
BELANJA NEGARA 131.664,27 112.771,07 85,65% 135.022,38 127.884,88 94,71% 124.935,38 120.917,54 96,78%
BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BPP) 49.423,08 45.492,58 92,05% 52.781,16 48.548,98 91,98% 49.130,67 46.283,64 94,21%
Belanja Pegawai 20.728,46 20.242,60 97,66% 22.504,63 21.843,07 97,06% 22.077,31 21.576,49 97,73%
Belanja Barang 19.555,33 17.889,59 91,48% 20.179,42 19.079,28 94,55% 18.385,01 16.786,71 91,31%
Belanja Modal 9.089,72 7.311,41 80,44% 10.008,86 7.546,91 75,40% 8.568,52 7.825,40 91,33%
Belanja Bantuan Sosial 49,57 48,98 98,81% 88,24 79,72 90,34% 99,83 95,04 95,20%
TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)82.241,19 67.278,49 81,81% 82.241,22 79.335,90 96,47% 75.804,71 74.633,90 98,46%
TRANSFER KE DAERAH 74.799,63 60.947,19 81,48% 74.799,65 71.902,99 96,13% 68.233,94 67.065,68 98,29%
Dana Perimbangan 73.292,59 59.995,07 81,86% 52.584,59 51.451,87 97,85% 46.749,83 46.207,46 98,84%
Dana Transfer Umum 52.584,59 41.709,37 79,32% 4.609,70 3.729,30 80,90% 5.023,21 4.883,06 97,21%
Dana Bagi Hasil 10.789,92 10.348,38 95,91% 6.180,22 6.013,20 97,30% 3.461,73 3.461,73 100,00%
Dana Alokasi Umum 41.794,67 39.914,88 95,50% 41.794,67 41.709,37 99,80% 38.264,88 37.862,67 98,95%
Dana Transfer Khusus 20.708,00 18.285,70 88,30% 20.708,02 19.020,28 91,85% 19.207,28 18.590,72 96,79%
Dana Alokasi Khusus Fisik 4.525,02 3.351,47 74,07% 4.525,03 3.969,48 87,72% 3.320,13 2.873,68 86,55%
Dana Alokasi Khusus Nonfisik 16.182,98 14.934,23 92,28% 16.182,99 15.050,80 93,00% 15.887,15 15.717,04 98,93%
Dana Insentif Daerah 1.507,04 952,13 63,18% 1.507,05 1.430,84 94,94% 2.276,84 2.267,50 99,59%
DANA DESA 7.441,56 6.331,29 85,08% 7.441,56 7.432,91 99,88% 7.570,76 7.568,22 99,97%
SURPLUS/DEFISIT 67.192,47 71.019,77 105,70% 81.992,41 81.007,75 98,80% 73.581,78 66.162,63 89,92%
Uraian2018 2019 2020
Kertas Kerja APBN Tahun 2018-2019
Lampiran II
PAGU REALISASI %REALISASI PAGU REALISASI %REALISASI PAGU REALISASI %REALISASI
PENDAPATAN DAERAH 112.911,94 116.269,92 102,97% 115.785,46 121.196,05 104,67% 116.657 114.859 98,46%
Pendapatan Asli Daerah 34.317,71 37.086,43 108,07% 37.220,22 39.344,56 105,71% 34.415,09 37.064,87 107,70%
Pajak Daerah 22.258,15 24.425,32 109,74% 24.267,62 25.484,48 105,01% 21.849,32 23.262,77 106,47%
Retribusi Daerah 1.455,04 1.435,95 98,69% 1.510,27 1.586,78 105,07% 1.343,99 1.217,79 90,61%
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 826,23 820,05 99,25% 867,55 983,83 113,40% 926,73 922,86 99,58%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 9.778,29 10.405,12 106,41% 10.574,78 11.289,47 106,76% 10.295,05 11.661,45 113,27%
Pendapatan Transfer 74.877,12 75.834,08 101,28% 74.073,83 79.267,17 107,01% 78.609,45 76.980,98 97,93%
Transfer Pemerintah Pusat 74.023,44 75.761,44 102,35% 73.481,85 79.200,63 107,78% 78.136,71 76.980,97 98,52%
Dana Perimbangan 66.718,21 68.504,27 102,68% 71.215,44 77.010,42 108,14% 73.193,65 71.659,85 97,90%
Dana Insentif Daerah 1.098,73 1.244,52 113,27% 1.507,05 1.430,84 94,94% 1.889,44 2.267,50 120,01%
Dana Otonomi khusus - - - - - - - - -
Dana Keistimewaan - - - - - - - - -
Dana Desa 6.206,50 6.012,64 96,88% 759,37 759,37 100,00% 3.053,63 3.053,63 100,00%
Transfer Antar Daerah 853,68 72,65 8,51% 591,97 66,54 11,24% 472,75 0,01 0,00%
Pendapatan Bagi Hasil 86,46 66,51 76,93% 78,08 66,04 84,58% - - -
Bantuan Keuangan 767,22 6,13 0,80% 513,89 0,50 0,10% 472,75 0,01 0,00%
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 3.717,11 3.349,40 90,11% 4.491,41 2.584,32 57,54% 3.632,60 812,96 22,38%
Hibah 2.628,80 3.103,34 118,05% 3.146,07 2.580,09 82,01% 3.225,85 505,82 15,68%
Dana Darurat - - - - - - - - -
Perundang-Undangan 1.088,32 246,06 22,61% 1.345,34 4,23 0,31% 406,75 307,14 75,51%
BELANJA DAERAH 122.371,51 110.177,96 90,04% 133.732,38 121.344,14 90,74% 131.109,61 115.933,40 88,42%
Belanja Operasi 85.968,58 79.616,18 92,61% 94.492,87 86.421,14 91,46% 93.675,69 85.301,26 91,06%
Belanja Pegawai 42.871,70 38.135,57 88,95% 45.618,63 39.703,16 87,03% 44.109,82 38.623,82 87,56%
Belanja Barang dan Jasa 30.117,11 28.994,42 96,27% 35.479,80 34.193,31 96,37% 34.029,68 32.179,87 94,56%
Belanja Bunga 25,40 23,01 90,61% 14,91 11,35 76,09% 12,67 12,84 101,38%
Belanja Subsidi 326,62 185,31 56,73% 40,99 32,00 78,07% 39,67 30,28 76,32%
Belanja Hibah 11.817,08 11.564,60 97,86% 12.088,55 11.479,28 94,96% 14.423,83 13.594,93 94,25%
Belanja Bantuan Sosial 810,67 713,26 87,98% 1.249,98 1.002,03 80,16% 1.060,02 859,52 81,09%
Belanja Modal 22.263,75 18.572,49 83,42% 24.241,90 21.119,81 87,12% 17.073,54 14.409,51 84,40%
Belanja Modal 22.263,75 18.572,49 83,42% 24.241,90 21.119,81 87,12% 17.073,54 14.409,51 84,40%
Belanja Tidak Terduga 439,14 73,24 16,68% 2.640,35 134,05 5,08% 6.677,40 3.498,28 52,39%
Belanja Tidak Terduga 439,14 73,24 16,68% 2.640,35 134,05 5,08% 6.677,40 3.498,28 52,39%
Belanja Transfer 13.700,03 11.916,06 86,98% 12.357,26 13.669,13 110,62% 13.682,98 12.724,34 92,99%
Belanja Bagi Hasil 1.871,89 1.286,99 68,75% 1.000,86 602,39 60,19% 525,71 504,35 95,94%
Belanja Bantuan Keuangan 11.828,14 10.629,07 89,86% 11.356,40 13.066,75 115,06% 13.157,27 12.219,99 92,88%
SURPLUS/(DEFISIT) (9.459,57) 6.091,96 -64,40% (17.946,92) (148,09) 0,83% 14.452,47- 1.074,58- 7,44%
PEMBIAYAAN 12.737,28 12.521,85 98,31% 19.740,36 18.465,96 93,54% 17.477,48 18.593,58 106,39%
Penerimaan Pembiayaan 13.318,10 13.310,13 99,94% 20.141,01 18.884,82 93,76% 17.777,01 18.902,00 106,33%
SiLPA 12.261,07 12.261,07 100,00% 19.608,72 18.400,25 93,84% 17.420,27 18.527,17 106,35%
Pencairan Dana Cadangan 723,37 713,12 98,58% 50,00 48,73 97,46% 180,18 161,89 89,85%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - - - - -
Penerimaan Pinjaman Daerah 285,00 218,86 76,79% 82,00 71,16 86,79% 33,00 46,48 140,84%
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 39,70 81,39 205,02% 362,85 364,68 100,50% 32,02 2,86 8,92%
Peraturan Perundang-Undangan 8,97 35,69 398,12% 37,45 - 0,00% 111,55 163,61 146,67%
Pengeluaran Pembiayaan 580,82 788,29 135,72% 400,65 418,86 104,55% 299,53 308,42 102,97%
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo 288,76 473,19 163,87% 60,42 42,15 69,76% 89,95 36,87 40,99%
Penyertaan Modal Daerah 212,05 242,93 114,56% 315,43 351,68 111,49% 144,22 171,93 119,21%
Pembentukan Dana Cadangan 77,50 70,70 91,22% - - - 25,00 60,00 240,00%
Pemberian Pinjaman Daerah 2,50 1,47 58,63% 24,80 25,04 100,95% 40,35 39,62 98,20%
Peraturan Perundang-Undangan - - - - - - - - -
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 3.277,71 18.613,80 567,89% 1.793,44 18.317,87 1021,38% 3.025,01 17.518,99 579,14%
2018 2019 2020
Kertas Kerja APBD Tahun 2018-201D
Uraian
Lampiran III
Pagu Real % Real Pagu Realisasi % Real Pagu Realisasi % Real
Pendapatan Negara 238.833,56 225.847,44 94,56% 257.967,04 247.466,87 95,93% 231.880,14 224.958,02 97,01%
Perpajakan 216.653,19 201.081,02 94,56% 235.834,02 213.904,87 90,70% 215.209,03 203.315,01 94,47%
PNBP 17.609,58 20.042,31 94,56% 8.876,65 21.624,04 243,61% 12.972,52 21.137,18 162,94%
Hibah 3.717,11 3.103,34 94,56% 3.146,07 2.580,09 82,01% 3.225,85 505,82 15,68%
Transfer 853,68 1.620,77 94,56% 10.110,30 9.357,86 92,56% 472,75 0,01 0,00%
Belanja Negara 171.355,45 157.289,61 94,56% 201.564,34 179.319,71 88,96% 165.085,43 150.014,34 90,87%
Belanja Pemerintah 157.655,41 143.754,48 94,56% 185.512,68 156.223,99 84,21% 164.559,72 149.492,69 90,84%
Transfer 13.700,03 13.535,13 94,56% 16.051,66 23.095,72 143,88% 525,71 521,65 99,23%
Surplus / (Defisit) 67.478,11 68.557,83 94,56% 56.402,70 68.147,16 120,82% 66.794,71 74.943,67 112,20%
Pembiayaan 13.898,92 12.521,85 94,56% 19.740,36 18.465,96 93,54% 18.285,15 18.593,58 101,69%
Penerimaan Pembiayaan 13.318,10 13.310,13 94,56% 20.141,01 18.884,82 93,76% 18.593,58 18.902,00 101,66%
Pengeluaran Pembiayaan 580,82 788,29 94,56% 400,65 418,86 104,55% 308,42 308,42 100,00%
SILPA 81.377,03 81.079,68 94,56% 76.143,07 86.613,12 113,75% 85.079,87 93.537,25 109,94%
Kertas Kerja LRA Konsolidasi Pempus dan Pemda Tahun 2018-201D
Uraian2018 20202019
LAPiORAI{ PEI{CEGATIAII DAi'I TATAU PENATGAXAX
coRot{A vtRus DESEA:iE 2019 (COVTD-I9}
BULAI{ OESEXBER TAHUN AI{GGARAI{ 2O2O
PROVII{SI JAWA ITUR
COVID - 19 di JM tuur Fde DIN
Kcolaran kepGk@, pqyenp6En diEinen n,
Fmolirp@lir untuk Fndgad COVjD nsole*r BPBD P@ J.dm bollam dcnlEiKOD V6r tjaF, Polda Janm, RS UBjr, Ptil
Pe@aden bah.n medi6 & k6ut)han s R@ahsatit tGnDr@ Jaftn dkddlnt oEn RsuD dr
Perb.ik{ daruEl @n9 is.lari Ruman s.kilPefrr.w Jatm u.tuk p4alaa co\IB1So,eh olE PFXP & clDt. l(ry. Prw J.dd
K€d.tar pdldukuig p.le,@ra PsBa dtJe Timuroreh BPAOtl P@ J.dn.i.r PoH.
!4,52
lcgiabn porc.let n C.@ge. COVID-19oreh BPBO PB J.dn, P@gluh& ke&tuha.d.. dltuma D€lsil ddam Enokapelp6nial4u PSSB SuEt6yE Ra}l ol.h KqiamV BErijrrya d.n Polda Je$m. Dukunlia.kebutuhan sdh,niBt-.8i .ran hEisiik or.h otisilntanted 2 Ko€rr.d da P€6.ika t4pat i$rali
Xegi.bn p€Eier.n ponanOanan COVIO-19drl.h tugka 6urunlEn FHuhan tebutrhanu.bk pelat.M di RSUD dr sdtom
K.llrt i F@patan pinsllaB. covl l€oldr BaaD PEv J.dm dtl E.!kdukun$.n hp.r traNil bnaqa riedi.
K€giabi pe@latan [email protected] co\Ilu8oreh BPED P@ J.Om ddm EnqlG Ouku.lMkeglsbn EmPUn tuld PqrctI P€vdtf,oulungan ida6 re.ao. k*dr.i.n ol6h RS
&gi.t n dukung.n En@a tt RSUD drSebmo oleh DiM PRKP a Cld. r.rt
90,2SDuk!.gd keliara. rumPln !ig6 pEmlipMltf d.,r OP€6i Sahol- PP ol€h BPBD
Ddru.lEn keliaEn untuk rempal t"dn.n igi@amedl! di llratane olelr BPSOI P@ Jdo
lcsi.bn paFb.6n inh.msl lqrbi@n ddkeikut 6rt an Lsb.g. P.6 dalam ,.n €g.handan psepabn p..a.!a@ !.ny.ta.np.nrr.mi coo. Mtos ol..e (cotr!i0) diPBin.i JM Tlmur oLh Elo Humff .LnP6io*ol B.rd. P0 J.om
tlrkunlEn pe.g€6han Pa$*4 .*alam mgkk€iois€. p€b&anad prDtokol k@,nat n o{ahKoda6 v BRijrva & Pold. Jatd ertdltunlEn leninekabn pEiorol reseitltn d.nFi@lan r FrFb.6n Cdid-lo di *llayahBa!ld.6 lhlsn .blal JEnd. oldr PusDqEt l
Duku!,an .n{lg@n cu@ m.rmqka, 6en.pE!5.m or@eidd p.B$tan &npeEedEsn oSat{bdbn di Rs Ir.ru Jemb.r
37,27Dukungan ag!a@ gum neleig*ari [email protected]@M o9€6idd p€Gst n danpeE dian otEtotqten dj RSJ f6ur
0u,4
Lampiran IV
a:;r[:l[!a.a''I
DuklrEa. anlrgtu gun. h.Lnlkapi @naplasna opo6idd p.lMtan (,.np6Benia ooat{b.En d, Rgu x.D Hu.alt
Dokur{a .n!EEE gfra relenok6pt [email protected]@Em oFdsod FflEr.n &nFi*diaan obahbaran dr Rsuo dr s.ltul
35.35
Dlkunlan anlEEa O@ mrengrapi snap6sE.a oler.sind pe8ala. da.p€Fsdiaan o6al{bat n di RsuD dr s6d@
rtukunlan an99a6n unruk akomod.li F..Brp€dE BPSDX Pd Jrtfi
P.mbanluM / iolEbilitat @nO iltol*l lh{sCdid.ro di RS ,aru J.rd.r ol€h oln.. PRXP
ai,ro
orru:o4 Prcsdn v.rcimr y.ng Bemb4 rr.d DAU (tsn o6H
Kddne p.6tsM v,knd Cov*1s
Dukurg4 d hllibs unruk pehlsd valdBi
P6rc6ds,.n EErrrtoF k lsEniklrt
D6tin!.1 .L. tr*p..t d k r.srlnas xeeher
K€qEEl r.hny. $iod k GniEn rdlo ditu oleh
P..sr4 b.{.lj. 6ii dlJogr p,!!M vd!tu.i }€n9 D.Mb€r (lall DAU .lau DBH sF rslEd.p DAl.r llau o8H
9t,to
Bantuan braya agkul pada ke!6tan Lumbliq
Dukuqsi Pelp€nln9a K.slaian Lumbu.s
t00,0o{2.!99.000.000ait.l99.ttito.0ooIotrl P.Dr!m.n D.np.r , ourungrr
so&tar Er@Mi (Banba. tunai pele# ,€n0
i03.600 000.m0PKtl pl* iamimn 3a€l lan,ul uia
36,44PDO€m Suplemn fto96m Sotua P.n!d
a7J05AO.a75,656.1€
6t,52t.076.976.532.726,00I .205.344.1 41 .925,00Tottl
Dengan inj menyatakan b6hwa ssya benanggung jawab p€nuh alas k€benaran LapoGn ini dan blKi-buklr .ealisasi vang lercanlum dalals
lapofEn ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang b€naku untuk kelengkapan adminislrssi dan kepeduan pemeritsaan aparat pengams tungsional
O€mikran lspoBn iniddual d6ngan s€b€namva
Januei 2021Daerah
5iKRETA
Jawa Timur
OAEfiAH
Utama1989031010
Indonesian Treasury