pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu...

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP

PECANDU NARKOTIKA MENURUT UNDANG-

UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG

NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA PROVINSI

SUMATERA SELATAN

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Sarjana Hukum

Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

ANDI HILAL AKBAR

NIM : 502017008

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

PALEMBANG

2021

iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan

sesuai dengan

kesanggupannya”

(Al-Quran, AL Baqarah ayat 286)

“kejerlah akhirat maka dunia akan mengikutimu

Dan cobalah hidup diantara waktu sholat maka akan

Kau sadari seberapa singkatnya waktu didunia ini, hanya berjarak

Dari waktu sholat satu dengan waktu sholat yang lainnya”

Kupersembahkan Untuk :

Ayah Dan Ibu Ku Tercinta

Adikku Tercinta

Seluruh Anggota Keluargaku

Sahabat-Sahabatku

Para Pendidik

Sahabat Sealmamater

Sahabat Dengan Almamater Lain

Orang Orang Tercinta

V

ABSTRAK

PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA

MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG

NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA

SELATAN

Andi Hilal Akbar

Dalam penulisan skripsi ini, penulis bertujuan untuk mengetahui

bagaimana penetapan ataupun proses rehabilitasi. Skripsi ini adalah mengenai

Penetapan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika Menurut Undang Undang

No. 35 Tahun 2009 Tenntang Narkotika. Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah Dasar Hukum Penetapan Status Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika,

Penetapan status Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dapat menghilangkan

unsur pidana, Provinsi Sumatera Selatan sudah termasuk dalam kondisi darurat

narkotika, dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, Rehabilitasi

dapat memberikan dampak jera kepada pecandu narkotika. penelitiann hukum

empiris sendiri dapat digunakan metode atau teknik pengumpulan data dengan

cara wawancara. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa penetapan

Rehabilitasi Merujuk dan di dasari oleh Undang Undang No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika Selain Itu adapula Surat Edaran Mahkama Agung No. 04

Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan,Korban Penyalahgunaan Dan

Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilit Asi Medis Dan Rehabilitasi

Sosial. Adapun untuk penetapan rehabilitasi terlebih dalu harus melalui beberapa

tahapan yang di mulai melalui kepolisian, dan pengadilan yaitu kuasa hakim

hingga di tetapkannya hukuman penjara atau cukup dengan rehabilitasi terhadap

penyalahguna narkotika atau bisa juga dengan laporan oleh keluarga

pennyalahguna narkotika itu sendiri bahkan apabila seorang penyalahguna

narkotika dengan sukarela menyerahkan diri ke badan narkotika nasional (BNN)

umtuk dilakukan proses rehabilitasi.

Kata kunci : BNN, Penetapan, Rehabilitasi,Pecandu Narkotika

Vi

KATA PENGANTAR

Assalam’mualaikum Wr.Wb

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat

dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul

“PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOBA

MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG

NARKOTIKA DI BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA

SELATAN” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum

di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas bimbingan dan pengarahan dari dosen

Pembimbing serta bantuan dari berbagai pihak yang semuanya tidak dapat penulis

sebutkan satu per satu. Namun, keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis

tidak melepaskan kemungkinan skripsi ini jauh dari sempurna. Penulis menyadari

bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu

penulis mohon maaf atas kekurangan yang ada, serta senantiasa mengharapkan

bimbingan dari dari bapak/ibu sekalian dan dengan hati terbuka akan menerima

masukan dari semua pihak untuk penulisan lebih lanjutnya. Pada kesempatan

yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah

memberikan dorongan serta bantuan kepada penulis khususnya Terhadap :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas

Muhammadiyah Palembang;

Vii

2. Bapak Nur Husni Emilson, S.H.,SP.,N,MH selaku Dekan Fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

3. Bapak/ibu Wakil Dekan 1, ll, lll, lV Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Palembang;

4. Bapak Yudistira Rusydi., S.H.,M.Hum selaku Ketua Prodi Starta 1 Ilmu

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

5. Bapak Prof.Dr.Drs.H.Marshaal NG.,S.H,.M.H, Selaku dosen

pembimbing skripsi yang Dengan penuh perhatian telah memberkan

arahan, bimbingan, dan saran dalam Penyusunan skripsi ini;

6. Ibu Eni Suarti.,S.H.,M.H, selaku pembimbing akademik penulis yang

Dengan penuh perhatian telah memberkan arahan, bimbingan, dan saran

dalam Penyusunan skripsi ini,

7. Secara khusus dengan rasa hormat penulis sampaikan kepada orang tua

penulis, yang Telah memberikan doa, dukungan serta bimbingan bagi

penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini, terima kasih Bapak M.Akib Al

Hamasong Dan Ibu Andi Indah Lestari;

8. Sahabat sahabat penulis selama menempuh perkuliahan di fakultas

Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, “Bopeng Squad” Yaitu

Rizki Lutfi Mantori (lintang laskar pelangi / mat kiting), M.Reza Fauzan

(Anak Papa), Fathan Elan Yukhaa Mukhtarudin (Bontet), Ridhwan (Wan

abut), Alief (wedar bajigur), Georgeo Yanissyo (mu’alaf), Eko Lelono

Sejati (wak jeng, KM punya), M.Zulfikri (budak KM), Utari Eka Putri

(ayuk ut ut), Detha Suci Rachmadaila (mutung), Tika Astuti (mbk tutik),

vii

Viii

Nhesi Ariska (orgen) ,Wahyu bucin fc,ikhsan kiyai bucin fc, BUCIN

Fc,dan Teman Teman Satu Pembimbing Skripsi;

9. Teman teman KKN MANDIRI KE-54 UMPalembang dengan DPL

Gumar Herudiansyah.,S.E.,M.M,;

10. Teman teman seperjuangan almamater lainnya yang telah memberikan

dukungan Baik Secara moril maupun materil;

11. Orang yang selalu memberikan semangat dan dukungan “ Novean

Sareni,S.H, Andi Hilda Octariana”;

12. Semoga penulisan skripsi ini memberikan manfaat dan motivasi bagi

pihak Yang membacanya,

Akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa

mendatang.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

ix

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL .................... ....................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN .................... ii

SURAT PERNYATAAN ORISNALITAS SKRIPSI ................... iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN ............................. iV

ABSTRAK .................................... ..................................................... V

KATA PENGANTAR .................. .................................................... Vi

DAFTAR ISI ................................. ..................................................... ix

BAB 1 : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang ..................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................. 8

C. Ruang Lingkup Dan Tujuan ................................................. 9

D.Kerangka Konseptual ............................................................ 9

E. Metode Penelitian ............................................................... 11

F. Sistematika Penulisan ......................................................... 12

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Rehabilitasi ................................................. 14

B. Upaya Penetapan Rehabilitasi Narkoba ......................... 18

C. Tujuan Penetapan Rehabilitasi ....................................... 22

D. Rehabilitasi Dan Pembinaan Rehabilitasi Narkotika ..... 23

X

E. Tugas Dan Wewenang Badan Narkotika Nasional ........ 33

F. Pengaruh Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkoba ...... 37

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Yang Menjadi Dasar Hukum Penetapan

Status Rehabilitasi Terhadap Pecandu Narkotika ............. 40

2. Penetapan Status Rehabilitasi Terhadap

Pecandu Narkoba Dapat Menghilangkan Unsur Pidana ... 45

A. Provinsi Sumatera Selatan sudah termasuk

dalam kondisi darurat narkotika ................................. 47

B. dampak yang ditimbulkan dari

penyalahgunaan narkotika ........................................... 50

C. Rehabilitasi dapat memberikan

dampak jera kepada pecandu narkotika ....................... 52

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan ....................................................................... 57

B. Saran-saran ........................................................................ 58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Barang haram ini berubah menjadi sosok pecandu yang sukar dilepaskan

ketergantungannya. Penggunaan terus-menerus dan berlanjut akan menyebabkan

ketergantungan atau dependensi yang disebut juga kecanduan, tingkatan

penyalahgunaan biasanya sebagai berikut: coba-coba, senang-senang,

menggunakan pada saat tertentru, penyalahgunaan, dan ketergantungan.1 Pecandu

pada dasarnya merupakan korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang

melanggar peraturan Pemerintah. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan

narkotika tersebut, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang memposisikan

pecandu narkotika sebagai korban, bukan sebagai pelaku. Hal yang menarik

dalam Undang-Undang narkotika adalah kewenangan hakim untuk menjatuhkan

vonis bagi seorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk dilakukannya

rehabilitasi.2 Adapun Undang-undang yang pertama kali mengatur tentang

Narkotika adalah Undang Undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika. Setelah

undang-undang narkotika berjalan hampir selama 12 tahun, pada tahun 2009

Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah surat edaran (SEMA RI no.7/2009) yang

ditujukan kepada pengadilan negeri dan pengidilan tinggi di seluruh Indonesia

untuk menempatkan pecandu narkotika di panti rehabilitasi dan yang terbaru

1Hendra Akhdhiat, Psikologi hukum (Bandung: CV Pustaka setia, 2011), h. 54

2Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan Peraturan

Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta : 2016), h. 249

2

adalah dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun

2010 Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat

Indonesia seutuhnya yang adil, sejahtera, dan makmur sesuai dengan amanat

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada awalnya narkotika digunakan

untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan

kesehatan. Namun, dengan semakin berkembangnya zaman, narkotika digunakan

untuk hal-hal negatif. Di dunia kedokteran narkotika banyak digunakan khususnya

dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkotika

terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran

pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat

bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat.

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Pentingnya peredaran narkotika diawasi secara ketat Karena saat ini

pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, dan adanya penyebaran

narkotika yang juga telah menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia.

Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika lambat

laun berubah menjadi sentral peredaran narkotika. Begitu pula, anak-anak yang

pada mulanya awam terhadap tentang penempatan penyalahgunaan, korban

penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis

dan Rehabilitasi Sosial yang merupakan revisi dan Surat Edaran Mahkamah

Agung nomor 07 tahun 2009. Tentunya Surat Edaran Mahkamah Agung ini

merupakan suatu langkah maju didalam membangun penghentian kriminalisasi

3

dan dekriminalisasi terhadap pecandu narkotika. Dekriminalisasi adalah proses

perubahan penilaian terhadap sejumlah perbuatan yang diancam pidana menjadi

perbuatan yang dipandang sebagai bukan kejahatan yang perlu dipidana.3

Reformasi hukum pidana dalam Undang-Undang narkotika di Indonesia tampak

sekali berproses dalam suatu dinamika perkembangan sosial dan teknologi yang

berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas di Indonesia, yang menuntut

tindakan dan kebijaksanaan antisipatif. Antisipatif terhadap ancaman tindak

kriminalitas yang juga dalam bentuk penyalahgunaan narkotika dan psikotoprika

dilakukan melalui pembaharuan hukum yang cukup memiliki sejarah panjang dan

jelas alur-alur langkahnya.4 Reformasi hukum pidana tersebut, khususnya

ketentuan yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pengguna narkotika

merupakan bentuk langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang

menunjukkan adanya kebijakan hukum pidana yang merupakan kebijakan yang

bertujuan agar pengguna narkotika tidak lagi menyalahgunakan narkotika tersebut

karena tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam bermasyarakat secara

damai dan adil.5 Peran dan tanggung jawab orang tua amat penting dan

menentukan bagi keberhasilan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, orang tua

di rumah, bapak dan ibu guru di sekolah, dan tokoh masyarakat, serta aparat

penegak hukum.6

3Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1987) h.

175 4O.C Kaligis, Narkoba dan peradilan di Indonesia (Bandung: Alumni, 2006) h. 27

5Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persaa, 2012) h.21

6Wahidah Abdullah, Pelaksanaan pendidikan islam dan implementasinya terhadap

penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Makassar: Alauddin University Press, 2012) h. 27

4

Rehabilitasi, menurut pasal 1 angka 23 KUHAP adalah:

“hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan,

kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat

penyidikan, penuntutan atau pengadilan karena ditangkap, ditahan,

dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undangundang

atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Rehabilitasi merupakan salah satu bentuk dari pemidanaan yang bertujuan

sebagai pemulihan atau pengobatan. Menurut Soeparman rehabilitasi adalah

fasilitas yang sifatnya semi tertutup, maksudnya hanya orang-orang tertentu

dengan kepentingan khusus yang dapat memasuki area ini.Rehabilitasi bagi

narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah tempat yang memberikan pelatihan

ketrampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan diri dari narkotika. Dari

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa rehabiliasi merupakan salah satu

upaya pemulihan dan pengembalian kondisi bagi penyalahguna maupun korban

penyalahguna narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas

sosialnya yaitu dapat melaksanakan kegiatan dalam masyarakat secara normal dan

wajar. Program rehabilitasi dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan narkotika

Cipinang Jakarta Timur merupakan serangkaian upaya yang terkoordinasi dan

terpadu, terdiri atas upaya-upaya medis, bimbingan mental, psikososial,

keagamaan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan penyesuaian diri,

kemandirian dan menolong diri sendiri serta mencapai kemampuan fungsional

sesuai dengan potensi yang dimiliki baik fisik, mental, sosial dan ekonomi.

5

Program ini dilaksanakan untuk membantu Warga Binaan terlepas dari

ketergatungan narkotika dan psikotropika, dengan rehabilitasi ini menjadikan

pusat penanggulangan terpadu dalam satu atap atau One StopCenter(OSC). Untuk

mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas diperlukan program rehabilitasi yang

meliputi rehabilitasi medik, psikiatrik, psikososial, dan psikoreligius sesuai

dengan definisi sehat dari WHO (1984), dan American association/APA (1992).7

Penggunaan rehabilitasi dianggap lebih dapat membantu para korban

penyalahgunaan narkotika daripada penjatuhan pidana penjara atau pidana

kurungan. Penjatuhan rehabilitasi ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah

Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam

Panti Terapi dan Rehabilitasi yang menyatakan bahwa mereka sebagai tahanan

kasus narkotika sesungguhnya orang yang sakit sehingga tindakan rehabilitasi

hendaknya lebih tepat dijatuhkan dan kondisi LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan)

yang tidak mendukung dikhawatirkan malah mengakibatkan efek yang tidak baik

terhadap mereka karena dapat semakin memperburuk kesehatan serta kondisi

kejiwaan para penyalah guna narkotika tersebut. Penjatuhan rehabilitasi masih

jarang dijatuhkan kepada para korban penyalah guna narkotika padahal telah

diatur secara tegas dalam Undang– undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tentang

Menempatkan Pemakai Narkotika kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.8

7Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, & Zat

Adiktif), Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI, hlm. 134 8Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, Peran Orang Tua dalam Mencegah

dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Balai Pustaka, Jakarta

6

Era globalisasi seperti sekarang ini, semakin banyak permasalahan-

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan

masyarakat.Banyak peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat mengenai

carut-marutnya penegakan hukum pidana di Indonesia. Undang-Undang No 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mengatur bahwa peredaran narkoba dan zat

adiktif lainnya diancam dengan pidana. Sebelumnya Undang Undang tentang

Narkotika diatur melalui Undang Undang No. 22 tahun 1997 yang diubah dengan

Undang Undang No 35 tahun 2009. Mengingat ada beberapa hal yang perlu

disempurnakan dalam pasal 2 tentang pengaturan narkotika Ini dalam rangka

menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dalam Pasal 127 ayat (3)

Undang-Undang Narkotika, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I, II, III

bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara dan pemenjaraan pengguna

narkotika dan obat berbahaya terbukti tidak efektif.9

Hal ini merupakan benang merah dalam penegakan hukum terhadap

pengguna narkotika sebagaimana data BNN memprediksi, prevalensi pengguna

narkoba meningkat pada 2014 menjadi 4,8 juta orang (2,68 persen populasi

Indonesia) dari 4,7 juta orang (2,2 persen) berda-sarkan penelitian Badan

Narkotika Nasional 2011. Berbagai sikap atau pandangan dari kalangan

pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi peningkatan jumlah pengguna dan

atau pecandu narkoba berakibat pada kehidupan masyarakat umum yang secara

tidak langsug merasakan ketidak nyamanan dalam kehidupan dilingkungan

9M. Tavip, 2010, “Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu Bagi

Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan

Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, available from : URL : http://www.ma-

ri.go.id/info/lapas/rehabilitasi,

http://www.ma-ri.go.id/info/lapas/rehabilitasi


7

sekitarnya, maka pecandu narkoba harus ditangani secara benar, bukan saja

dikenakan pidana penjara tetapi perlu juga dikenakan tindakan yang lain

diperkenankan oleh hukum. Namun demikian pembuat Undang Undang juga

sudah mengakomodir tindakan terhadap pemakai (pengguna) dengan persyaratan

dalam ayat selanjutnya dijelaskan dalam memutus perkara setiap penyalahgunan

narkotika, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang Undang Narkotika. Pasal 54 memuat

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosiai.Narkoba merupakan singkatan dari

Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif. Terminologi narkoba familiar

digunakan oleh aparat penegak hukum seperti polisi (termasuk didalamnya Badan

Narkotika Nasional), jaksa, hakim dan petugas Pemasyarakatan. Selain narkoba,

sebutan lain yang menunjuk pada ketiga zat tersebut adalah NAPZA yaitu

Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Istilah NAPZA biasanya lebih banyak

dipakai oleh para praktisi kesehatan dan rehabilitasi. Akan tetapi pada intinya

pemaknaan dari kedua istilah tersebut tetap merujuk pada tiga jenis zat yang

sama.10

Secara etimologi narkotika berasala dari bahasa inggiris yaitu narcotics

ynag berarti obat bius, yang artinya sama dengan narcosis dalam bahasa

Yunaniyang berarti menidurkan atau membiuskan. Sedangkan dalam kamus

10

A.Hamid S. Attamimi, 1992, “Teori perundang-undangan Indonesia”, makalah pada

Pidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum UI, Jakarta,

8

inggiris indonesia narkoba berarti bahan-bahan pembius, obat bius atau

penenang.11

Wiliam Benton sebgaiaman dikutip oleh Mardani menjelaskan dalam

bukunya narokoba adalah istilah umum untuk semua jenis zat yang melemahkan

atau membius atau dalam patologi sosial merumuskan defenisi narkotika sebagai

bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat

menurunkan kesadaran. Sementara Smith Kline dan French Clinical memberi

defenisi narkotika sebagai zat-zat yang dapaat mengakibatkan ketidaksadaran atau

pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan pusat

saraf. Dalam defenisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu seperti morpin,

cocain, dan heroin atau zat-zat yang dibuat dari candu seperti (meripidin dan

methodan). Sedangkan Korp Reserce Narkoba mengatakan bahwa narkotika

adalah zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, susunan pengamatan

atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan saraf.12

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka terdapat beberapa

pokok-pokok Masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi dasar Hukum penetapan status Rehabilitasi terhadap

pecandu Narkotika.

2. Apakah penetapan status Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dapat

menghilangkan unsur pidana.

11

Hasan Sadly, Kamus Inggiris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000), h. 390 12

Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: balaiPustaka,

1988)

9

A. Apakah Provinsi Sumatera Selatan sudah termasuk dalam kondisi

darurat narkotika.

B. Seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan

narkotika.

C. Apakah dengan Rehabilitasi dapat memberikan efek jera kepada pecandu

narkotika.

C. Ruang lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam pembahasan ini yaitu untuk membatasi agar hasil

penelitian ini akan lebih di fokuskan terhadap penetapan rehabilitasi terhadap

pecandu narkoba, dan Hukum penetapan status rehabilitasi pecandu narkoba serta

unsur-unsur pidana yang tergolong dalam proses rehabilitasi

2. Tujuan

a. Untuk lebih mengetahui secara mendalam dan menganalisis penetapan

Rehabilitasi Terhadap Pecandu narkoba dipusat Rehabilitasi Badan

Narkotika Nasional (BNN), Kota Palembang.

b. Untuk mengetahui bagaimana proses penetapan status rehabilitasi bagi

Pecandu narkobaYang termasuk didalam Undang-Undang No.35 tahun

2009 Tentang Narkotika.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang berhubungan atau

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang

10

berkaitan dengan istilah itu. Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian

dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan dan mengembalikan kondisi para

mantan penyalahguna/ketergantungan NAZA kembali sehat dalam arti

sehat fisik, psikologik, sosial dan spiritual/agama (keimanan). Dengan

kondisi sehat tersebut diharapkan mereka akan mampu kembali berfungsi

secara wajar dalam kehidupannya sehari-hari baik dirumah, di

sekolah/kampus, di tempat kerja dan lingkungan sosial. 13

2. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang.

Selain "narkoba", istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan

singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif.Semua istilah ini,

baik "narkoba" ataupun "napza", mengacu pada kelompok senyawa yang

umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya.Secara

terminologis narkoba adalah obat yang dapat menenangkan

syaraf,menghiangkan rasa sakit , menimbulkan rasa ngantuk atau

merangsang.14

3. Badan Narkotika Nasonal (BNN) adalahsebuah Lembaga Pemerintah Non

Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan

tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan

dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif

13

Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol, &Zat

Adiktif), Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI, hlm. 132 14

Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: balai Pustaka, 1988),

h.609.

11

lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin

oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

E. Metode Penelitian

1.Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini sendiri metode yang digunaan adalah Yuridis

Empiris, Penelitian yuridis empiris sendiri merupakan penelitian yang

menggunakan data primer yakni penelitian langsung dari survey dan wawancara

di Badan Narkotika Nasional (BNN), kota palembang.dengan cara terjun langsung

kelapangan “objeknya”15

(data primer) dan dari berbagai sumber seperti Undang-

Undang Narkotika dan Peraturan Badan Narkotika.Penelitian ini sendiri pun

merupakan penelitian yang condong bersifatkuantitatif, berdasarkan data primer.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Dalam penelitiann hukum empiris sendiri dapat digunakan metode atau

teknik pengumpulan data dengan cara wawancara. Wawancara juga dapat

diartikan sebagai percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Dalam wawancara

sendiri terdapat dua pihak, yaitu “interviewer” dan “interviewee”. Interviewer atau

mencari data (informasi) dengan mengajukan pertanyaan, serta meminta

penjelasan dan menggali keterangan secara mendalam (detail). Sedang

kaninterviewee atau pemberi data (informasi) yang menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh interviewer.16

15

Amirudin dan Asikin Zainal, Penghantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers,

Jakarta,2004,hlm.29. 16

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2001., hlm.87

12

3. Alat Pengumpulan Data

a. Alat Pengumpulan Data Primer

Pengumpulan data primer yaitu dengan cara wawancara.Wawancara

merupakan salah satu yang digunakan dalam pengumpulan data yang

pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung dengan narasumber yang

bersangkutan.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiataan menganalisis data-data yang telah

diolah seperti yang disebut diatas. Untuk menganalisis data, tergantung padasifat

data-data yang dikumpulkan oleh penelitinya. Dalam menganalisis data ini, juga

digunakan teknik analisis/analisa secara kulitatif, karena data yang dikaji sendiri

adalah berupa keterangan dan bahan-bahan tertulis yang diperoleh dengan

menggunakan metode wawancara.17

Adapun bahan yang digunakan dalam

penelitian ini sebagai beriku :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan huku yang mengikat terdiri dari

peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Misalnya: Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.18

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan

hukum premier dan dapat membantu enganalisis dan memahami bahan

hukum primer, dan berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan,

17

Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis2, Jakarta, Rajawali

Pers,2009, hlm.51. 18

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, 2005, hlm.93.

13

perundang-undang yng tidak berlaku, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil-

hasil penelitian jurnal, dan lain sebagainya.19

c. Bahan hukum tersier yang memeberikan penjelasan lebih mendalam

mengenai hukum primer dan hukum sekunder atara lain:

1) Ensiklopedia Indonesia;

2) Kamus Hukum;

3) Kamus bahasa Inggris-Indonesia;

4) Berbagai majalah maupun jurnal hukum.20

F. Sistematika Penulisan

Rencana Penulisan Skripsi Ini Akan Disusun Secara Keseluruhan Dalam 4

(Empat) Bab Dengan Sistematika Sebagai Berikut :

BAB 1 PENDAHULAN

Menguraikan latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan,

kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi paparan tentang :

A.Pengertian rehabilitasi

B.Upaya Penetapan Rehabilitasi Narkotika

C.Tujuan Penetapan Rehabilitasi

19

Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum (Filasafat, Teori, dan

Praktik), Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm.212. 20

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010,

hlm.114.

14

D. Rehabilitasi dan Pembinaan Pecandu Narkotika

E. Tugas Dan Wewenang Badan Narkotika Nasional (BNN)

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Penetapan Status Rehabilitasi terhadap pecandu

Narkotika.

2. Penetapan status Rehabilitasi terhadap pecandu Narkotika dapat

menghilangkan unsur pidana

A. Provinsi Sumatera Selatan sudah termasuk dalam kondisi darurat

narkotika.

B. dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika.

C. Rehabilitasi dapat memberikan dampak jera kepada pecandu

narkotika.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

60

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

A.Hamid S. Attamimi, 1992, “Teori perundang-undangan Indonesia”, makalah

padaPidato Upacara pengukuhan Guru Besar tetap di Fakultas Hukum

UI, Jakarta,

Anton M. Mulyono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: balai Pustaka,

1988)

Amirudin dan Asikin Zainal, Penghantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali

Pers, Jakarta.

Adi Sujatno, Pencerahan Dibalik Penjara dari Sangkar Menuju Sanggar Untuk

MenjadiManusia Mandiri, Teraju, Jakarta,2008.

Ali,Ahmad,2009,Menguak teori hukum (legal theory) dan teori peradilan

(judicialprudence),PT Prenada Media Group.

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.

Djoko Prakoso, Pembaharuan Hukum Pidana (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta,

1987).

Dadang Hawari, Penyalahgunaan & Ketergantungan NAZA (Narkotika, Alcohol,

& Zat Adiktif), Gaya Baru 2006 Jakarta FKUI.

Hendra Akhdhiat, Psikologi hukum (Bandung: CV Pustaka setia, 2011).

Hasan Sadly, Kamus Inggiris Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2000).

Husein Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis2, Jakarta,

Rajawali Pers,2009.

Kepmenkes Ri No. 420/Menkes/Sk/Iii/2010 Tentang Pedoman Layanan Terapi

Dan Rehabilitasi Komprehensif Pada Gangguan Penggunaan Napza

Berbasis Rumah Sakit. 2010.

Lydia Harlina Martono, dan satya joewana., 2006, pencegahan dan

penanggulangan penyalahgunaan narkoba berbasis sekolah, balai

pustaka, jakarta.

61

Mashuri Sudiro, Islam Melawan Narkotika, (Yogyakarta: CV. Adipura, 2000).

Martono, Lydia Harina dan Satya Joewana, 2006, Peran Orang Tua dalam

Mencegah dan menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika, Balai

Pustaka, Jakarta.Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010

tentang Penempatan Penyalahgunaan, Angka 3 huruf a.

O.C Kaligis, Narkoba dan peradilan di Indonesia (Bandung: Alumni, 2006).

Siswanto Sunarsono, 2004, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian

Sosiologi Hukum, Grafindo, Jakarta.

Subgyo partodiharjo,Op.Cit,

Wahidah Abdullah, Pelaksanaan pendidikan islam dan implementasinya terhadap

penanggulangan penyalahgunaan narkoba (Makassar: Alauddin

University Press, 2012).

Zainal Asikin, Pengantar Ilmu Hukum (Jakarta: Rajagrafindo Persaa, 2012).

2. Undang Undang

Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, Himpunan

Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya (Jakarta : 2016).

pasal 1 angka 23 KUHAP

pasal 1 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009

Pasal 127 ayat 3 Undang-Undang Narkotika

Pasal 103 Undang Undang No. 35 Tahun 2009



Pasal 64 Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009




62



Surat Edaran Mahkama Agung No. 04 /Bua. 6 / Hs/Sp/IV / 2010

Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009

3. Wawancara

Sri Mariance Naibaho. 2020. Penetapan Lembaga Rehabilitasi. BNNP Sumatera

Selatan. Sumatera Selatan. 11 mins

Risda Meylinda. 2020. Penetapan Lembaga Rehabilitasi. BNNP Sumatera

Selatan. 8 Mins

Rizal Hermedi. 2020. Penetapan Lembaga Rehabilitasi. BNNP Sumatera Selatan.

5 Mins

4. Internet

M. Tavip, 2010, “Pelaksanaan Therapeutic Community Dan Rehabilitasi Terpadu

Bagi Narapidana Narkotika Dan Psikotropika Di Lembaga Pemasyarakatan Klas

I Medan Dihubungkan Dengan Tujuan Sistem Pemasyarakatan”, available from:

URL : http://www.ma-ri.go.id/info/lapas/rehabilitasi,


pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu...

Documents