PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KEUANGANSEMINAR PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA

Oleh Kelompok III :1. Afrisa Ayu Ira Riska(02)2. Fitri Nur Ahmidati(10)3. Niczhen (18)4. Pendik Saputro(24)

Semester 9 Kelas CDiploma IV Akuntansi RegulerSekolah Tinggi Akuntansi Negara

BAB IPENDAHULUAN

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. (Penjelasan UU No.15 Tahun 2004, I, Umum, B. Lingkup pemeriksaan BPK)Pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan mandatory audit, yaitu pemeriksaan yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara. BPK mempunyai kebebasan dan kemandirian dalam melaksanakan pemeriksaan. Kemandirian ini termasuk dalam perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, maupun penyusunan dan penyajian laporan hasil pemeriksaan. Kebebasan dalam perencanaan mencakup penetapan objek pemeriksaan (auditee), kecuali untuk objek pemeriksaan yang telah diatur dalam undang-undang atau berdasarkan permintaan khusus dari lembaga perwakilan.Pelaksanaan pemeriksaan keuangan haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar, pedoman, maupun petunjuk pelaksanaan terkait pemeriksaan keuangan. Berikut ini merupakan standar, pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang digunakan sebagai acuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melaksanakan pemeriksaan, yaitu:1. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-III.2/5/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan2. Peraturan BPK RI Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada Pernyataan Standar Pemeriksaan Nomor 02 Tentang standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan3. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 01/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK RI Bagian Pelaksanaan Pemeriksaan

BAB IIPEMBAHASAN

A. Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara pada Pernyataan Standar Pemeriksaan 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan KeuanganDalam rangka pelaksanaan pemeriksaan keuangan, Standar Pemeriksaan memberlakukan tiga pernyataan standar pekerjaan lapangan SPAP yang ditetapkan oleh IAI sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Standar Pemeriksaan 02 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Keuangan, sebagai berikut ini:1. Pekerjaan harus direncanakan dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan tenaga asisten harus disupervisi dengan semestinya.2. Pemahaman yang memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.3. Bukti audit yang kompeten harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.Di samping standar yang telah disebutkan sebelumnya, standar Pemeriksaan menetapkan standar pelaksanaan tambahan berikut ini:1. Komunikasi Pemeriksa Pemeriksa harus mengkomunikasikan informasi yang berkaitan dengan sifat, saat, lingkup pengujian, pelaporan yang direncanakan, dan tingkat keyakinan kepada manajemen entitas yang diperiksa dan atau pihak yang meminta pemeriksaan.Standar Pemeriksaan mensyaratkan pemeriksa untuk memperoleh pemahaman mengenai entitas yang diperiksa dan melakukan komunikasi dengan entitas yang diperiksa. Standar Pemeriksaan memberi kesempatan untuk memperluas pihak yang akan diajak berkomunikasi tentang hal yang berkaitan dengan informasi tertentu selama perencanaan pemeriksaan, termasuk kemungkinan adanya pembatasan dalam pelaporan, untuk mengurangi risiko salah interpretasi atas laporan hasil pemeriksaan.Pemeriksa harus menggunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan bentuk, isi, dan intensitas komunikasi. Bentuk komunikasi tertulis adalah bentuk yang lebih baik. Pemeriksa dapat mengkomunikasikan informasi yang dipandang perlu dengan memuatnya dalam program pemeriksaan. Komunikasi yang dilakukan pemeriksa harus didokumentasikan.Pemeriksa harus mengkomunikasikan tanggung jawabnya dalam penugasan pemeriksaan antara lain kepada:a. Manajemen entitas yang diperiksa.b. Lembaga/badan yang memiliki fungsi pengawasan terhadap manajemen atau pemerintah seperti DPR/DPRD, dewan komisaris, komite audit, dan dewan pengawas.c. Pihak yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam proses pelaporan keuangan.

2. Pertimbangan Terhadap Hasil Pemeriksaan Sebelumnya Pemeriksa harus mempertimbangkan hasil pemeriksaan sebelumnya serta tindak lanjut atas rekomendasi yang signifikan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan.Pemeriksa harus memperoleh informasi dari entitas yang diperiksa untuk mengidentifikasi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau studi lain yang sebelumnya telah dilaksanakan dan berkaitan dengan tujuan pemeriksaan yang sedang dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi langkah koreksi yang berkaitan dengan temuan dan rekomendasi signifikan. Pemeriksa harus mempergunakan pertimbangan profesionalnya untuk menentukan (1) periode yang harus diperhitungkan, (2) lingkup pekerjaan pemeriksaan yang diperlukan untuk memahami tindak lanjut temuan signifikan yang mempengaruhi pemeriksaan, dan (3) pengaruhnya terhadap penilaian risiko dan prosedur pemeriksaan dalam perencanaan pemeriksaan.Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa. Manajemen entitas yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan dan memelihara suatu proses dan sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa dimaksud. Jika manajemen tidak memiliki cara semacam itu, pemeriksa wajib merekomendasi agar manajemen memantau status tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksa. Perhatian secara terus-menerus terhadap temuan pemeriksaan yang material beserta rekomendasinya dapat membantu pemeriksa untuk menjamin terwujudnya manfaat pemeriksaan yang dilakukan. Pemeriksa perlu memperhatikan bahwa berdasarkan ketentuan pertutan perundan-nundangan yang berlaku, manajemen dapat memperoleh sanksi bila tidak melakukan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan sebelumnya. Oleh sebab itu, pemeriksa harus menilai apakah manajemen telah menyiapkan secara memadai suatu sistem pemantauan tindak lanjut pmeriksaan yang dilakukan oleh berbagai pemeriksa, baik intern maupun ekstern, pada entitas tersbut. Selain itu, pemeriksa perlu memastikan bahwa seluruh lini manajemen entitas telah mengetahui dan memantau hasil pemeriksaan yang terkait dengan unit di bawah kendalinya. Pemantauan tersebut dilakukan oleh manajemen dan bukan hanya oleh pengawasentitas yang bersangkutan.3. Merancang Pemeriksaan Untuk Mendeteksi Terjadinya Penyimpangan Dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Kecurangan (Fraud), Serta Ketidakpatutan (Abuse).Pemeriksa harus merancang pemeriksaan untuk memberikan keyakinan yang memadai guna mendeteksi salah saji material yang disebabkan oleh ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Jika informasi tertentu menjadi perhatian pemeriksa, diantaranya informasi tersebut memberikan bukti yang berkaitan dengan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh material tetapi tidak langsung berpengaruh terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan telah atau akan terjadi.Pemeriksa harus waspada pada kemungkinan adanya situasi dan/atau peristiwa yang merupakan indikasi kecurangan dan/atau ketidakpatutan dan apabila timbul indikasi tersebut serta berpengaruh signifikan terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan, pemeriksa harus menerapkan prosedur pemeriksaan tambahan untuk memastikan bahwa kecurangan dan/atau ketidakpatutan telah terjadi dan menentukan dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.4. Pengembangan Temuan PemeriksaanPemeriksa harus merencanakan dan melaksanakan prosedur pemeriksaan untuk mengembangkan unsur-unsur temuan pemeriksaan.Temuan pemeriksaan, seperti kurang memadainya pengendalian intern, penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan, serta ketidakpatutan biasanya terdiri dari unsur kondisi, kriteria, akibat dan sebab. Namun demikian, unsur yang dibutuhkan untuk sebuah temuan pemeriksaan seluruhnya bergantung pada tujuan pemeriksaan tersebut. Jadi, sebuah temuan atau sekelompok temuan pemeriksaan disebut lengkap sepanjang tujuan pemeriksaannya telah dipenuhi dan laporannya secara jelas mengaitkan tujuan tersebut dengan unsur temuan pemeriksaan.Pemeriksa perlu melakukan pembahasan dengan manajemen entitas yang diperiksa untuk mengembangkan temuan pemeriksaan.5. Dokumentasi Pemeriksaan Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumentasi pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumentasi pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut dapat memastikan bahwa dokumentasi pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dan simpulan pemeriksa. Dokumentasi pemeriksaan harus mendukung opini, temuan, simpulan dan rekomendasi pemeriksaan.Dokumentasi pemeriksaan memberikan tiga manfaat, yaitu:a. Memberikan dukungan utama terhadap laporan hasil pemeriksaan.b. Membantu pemeriksa dalam melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan pemeriksaan.c. Memungkinkan pemeriksa lain untuk mereviu kualitas pemeriksaan.Dokumentasi peneriksaan juga harus memuat informasi tambahan sebagai berikut:a. Tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan, termasuk kriteria pengambilan uji-petik (sampling) yang digunakan.b. Dokumentasi pekerjaan yang dilakukan untuk mendukung simpulan dan pertimbangan professional.c. Bukti tentang reviu supervise terhadap pekerjaan yang dilakukan.d. Penjelasan pemeriksa mengenai standar yang tidak diterapkan beserta alasan dan akibatnya.

B. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan BPK RI Bagian Pelaksanaan PemeriksaanPelaksanaan pemeriksaan berdasarkan PMP Tahun 2008 mengandung hal-hal:1. LingkupPelaksanaan pemeriksaan merupakan realisasi atas rencana pemeriksaan. Pemeriksaan dilaksanakan setelah adanya surat tugas pemeriksaan dan berakhir dengan adanya penyampaian Temuan Pemeriksaan (TP) kepada entitas yang diperiksa. TP bukan laporan hasil pemeriksaan, tetapi merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan dan berfungsi sebagai sarana komunikasi antara tim pemeriksa dengan pejabat entitas yang diperiksa sebelum penyusunan laporan hasil pemeriksaan.Pelaksanaan pemeriksaan dibagi ke dalam dua kegiatan, yaitu pekerjaan pemeriksaan dan pengakhiran pemeriksaan. Kegiatan pekerjaan pemeriksaan adalah kegiatan yang dilaksanakan ketika tim pemeriksa berada di lapangan. Kegiatan pekerjaan pemeriksaan dimulai dari komunikasi awal dan diakhiri dengan komunikasi akhir dengan pejabat entitas yang diperiksa, sedangkan kegiatan pengakhiran pemeriksaan adalah kegiatan setelah tim kembali dari lapangan. Kegiatan pengakhiran pemeriksaan antara lain, melaporkan hasil pemeriksaan di lapangan dan mempertanggungjawabkan administrasi pemeriksaan.2. Pihak-Pihak Terkait dalam PemeriksaanPelaksanaan pemeriksaan melibatkan tim pemeriksa, yang terdiri dari penanggung jawab, pengendali teknis, ketua tim, dan anggota tim; apabila diperlukan tim pemeriksa dapat ditambahkan wakil penanggung jawab dan ketua subtim.Penanggung jawab memiliki peran, antara lain, menjamin kelancaran pelaksanaan pemeriksaan. Apabila terdapat wakil penanggung jawab dalam tim pemeriksaan, maka penanggung jawab membagi tugas dan peran dengan wakil penanggung jawab.Pengendali teknis memiliki peran, antara lain:a. Menjamin terpenuhinya tujuan dan lingkup pemeriksaan;b. Menjamin terpenuhinya pelaksanaan P2 yang tertuang dalam KKP;c. Menjamin kebenaran pembahasan dalam TPKetua Tim antara lain memiliki peran: a. Menjamin terpenuhinya unsur-unsur temuan seperti Kondisi, Kriteria, Sebab dan Akibat sesuai dengan SPKN;b. Menjamin kebenaran matematis dan perangkaan dalam TP.Anggota Tim memiliki peran sebagai berikut:a. Menjamin kebenaran matematis dan perangkaan dalam KKP;b. Menjamin kelengkapan dan kecukupan bukti pendukung.3. Mekanisme Pelaksanaan PemeriksaanPelaksanaan pemeriksaan atas kegiatan pekerjaan pemeriksaan dan pengakhiran pemeriksaan meliputi enam tahap:a. Komunikasi awal;Komunikasi awal dengan pimpinan entitas yang diperiksa bertujuan untuk menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan yang meliputi tujuan, lingkup, jadwal waktu, dan kebutuhan dokumen yang diperiksa, serta menjelaskan komposisi tim pemeriksa yang tercantum dalam surat tugas. Komunikasi tersebut dilaksanakan dalam bentuk pertemuan awal dengan pimpinan entitas yang diperiksa.b. Pelaksanaan P2;Pelaksanaan P2 dilakukan oleh tim pemeriksa sesuai pembagian tugas dan PKP. Pelaksanaan P2 ditujukan untuk memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan kompeten. Bukti pemeriksaan merupakan dokumen pendukung yang dimuat dalam KKP. Selama pemeriksaan, ketua tim mengawasi dan menilai pelaksanaan P2 yang dilakukan oleh anggota tim apakah telah sesuai dengan langkah langkah yang dimuat dalam PKP dan telah didokumentasikan dalam KKP. Pengendali teknis bertanggungjawab atas kesesuaian antara seluruh pelaksanaan P2 dengan KKP tim pemeriksa.c. Penyusunan KKP;KKP adalah catatan yang diselenggarakan oleh pemeriksa tentang prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, dan kesimpulan yang dibuat sehubungan dengan penugasan pemeriksaan. KKP berfungsi untuk membuktikan bahwa pemeriksa telah melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan dan untuk membantu pelaksanaan reviu oleh pengendali teknis dan/atau penanggung jawab pemeriksaan.KKP disusun oleh anggota tim dan direviu oleh ketua tim dan/atau ketua subtim pada saat pelaksanaan pemeriksaan. Ketua tim dan/atau ketua subtim membubuhkan tanda tickmark (), paraf, dan tanggal serta pengarahan atau catatan tertulis dalam melaksanakan reviu atas KKP anggota tim.Pengendali teknis mereviu KKP tim pemeriksa secara menyeluruh, membuat checklist atas seluruh pelaksanaan langkah-langkah P2 dan membubuhkan tanda tickmark (), paraf, dan tanggal serta pengarahan atau catatan tertulis atas pekerjaan pemeriksaan/KKP ketua tim. Pekerjaan pemeriksaan/KKP ketua subtim dapat direviu oleh ketua tim. Prosedur reviu KKP diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis tentang (quality assurance system) sistem pengendalian mutud. Penyusunan TP;Temuan Pemeriksaan (TP) merupakan temuan atau indikasi permasalahan yang diperoleh selama pemeriksaan. Pada dasarnya, TP terkait dengan:1) Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan, penyimpangan, dan ketidakpatutan yang material untuk dilaporkan;2) Kelemahan sistem pengendalian intern yang material untuk dilaporkan;3) Kegagalan suatu program yang diperiksa; dan4) Ketidaksesuaian kondisi dengan kriteria yang ditetapkanProsedur Penyusunan TP dilakukan sebagai berikut:1) Konsep TP disusun oleh anggota tim atau ketua tim pada saat pemeriksaan berlangsung. Konsep TP yang disusun oleh anggota tim harus direviu oleh ketua tim. Konsep TP diketik dengan rapi dan jelas serta diberi tanda bayang (watermark) KONSEP2) Konsep TP yang telah direviu, kemudian diberikan oleh ketua tim kepada pimpinan entitas yang diperiksa untuk dimintakan tanggapan. Apabila pimpinan entitas berhalangan, pemberian tanggapan dapat dikuasakan kepada bawahannya melalui surat pelimpahan wewenang untuk menanggapi konsep TP yang diberikan.3) Tim pemeriksa dapat menyelenggarakan diskusi dengan pimpinan entitas yang diperiksa setelah pemberian TP untuk ditanggapi. Diskusi dilaksanakan untuk klarifikasi atas permasalahan yang diungkap dalam konsep TP. Entitas yang diperiksa dapat menyampaikan data/informasi terkait dengan permasalahan yang diungkap dalam TP. Apabila data/informasi yang disampaikan oleh entitas membuktikan analisis dalam TP salah dan diakui oleh tim pemeriksa, maka konsep TP dinyatakan batal. Apabila data/informasi yang disampaikan oleh entitas yang diperiksa tidak dapat membuktikan kesalahan penganalisisan dalam konsep TP (tidak berdasar sama sekali), maka konsep TP dinyatakan menjadi TP final. Komentar entitas dan pembahasan yang terjadi selama diskusi didokumentasikan dalam risalah diskusi TP. Risalah diskusi ini sekaligus sebagai Notulen pertemuan akhir apabila tidak ada diskusi lebih lanjut.4) Konsep TP yang dianggap tidak layak oleh ketua tim dan dinyatakan batal berdasarkan diskusi pembahasan dengan entitas yang diperiksa tetap didokumentasikan dalam KKP. Konsep TP tersebut dibuatkan daftarnya dan disampaikan oleh ketua tim kepada pengendali teknis untuk direviu dan sebagai bahan pembahasan konsep LHP.5) TP final yang telah memperoleh komentar/tanggapan dari pimpinan entitas oleh ketua tim pemeriksa dihimpun menjadi himpunan TP.TP memuat unsur sebagai berikut:1) Judul, berisi satu frase yang terdiri dari dua atau lebih kata, tetapi bukan kalimat, singkat, dan jelas yang menggambarkan suatu kondisi atau kombinasi kondisi dengan akibat yang signifikan.2) Kondisi, berisi data/informasi/bukti atas suatu keadaan yang disajikan secara obyektif dan relevan berdasarkan fakta yang ditemukan pemeriksa di lapangan.3) Kriteria, berisi data/informasi yang menggambarkan keadaan yang diharapkan/seharusnya terjadi. Kriteria akan mudah dipahami apabila dinyatakan secara wajar, eksplisit, dan lengkap.4) Akibat, menjelaskan secara logis pengaruh dari perbedaan antara kondisi (apa yang ditemukan pemeriksa) dengan kriteria (apa yang seharusnya terjadi). Akibat lebih mudah dipahami bila dinyatakan secara jelas dan terinci. Signifikansi dari akibat yang dilaporkan ditunjukkan oleh bukti yang meyakinkan.5) Sebab, memberikan bukti yang meyakinkan mengenai faktor yang menjadi sumber perbedaaan antara kondisi dan kriteria. Dalam melaporkan sebab, pemeriksa harus mempertimbangkan apakah bukti yang ada dapat memberikan argumen yang meyakinkan dan logis bahwa sebab yang diungkapkan merupakan faktor utama terjadinya perbedaan. Pemeriksa juga perlu mempertimbangkan apakah sebab yang diungkapkan dapat6) Komentar Instansi, merupakan tanggapan oleh entitas yang diperiksa terhadap indikasi temuan. Komentar instansi tidak harus diperoleh dalam suatu pelaksanaan pemeriksaan.e. Komunikasi Akhir (Penyampaian TP); danApabila masih terdapat hal yang belum selesai didiskusikan atau masih terdapat permasalahan yang belum jelas, maka tim pemeriksa dapat melakukan pembahasan akhir. Hasil pembahasan akhir didokumentasikan dalam notulen pembahasan akhir yang ditandatangani oleh ketua tim. Pembahasan akhir dilaksanakan paling lambat tiga hari kerja sebelum penyerahan TP kepada pimpinan entitas yang diperiksa.Ketua tim menyampaikan TP kepada pimpinan entitas setelah Surat Penyampaian TP ditandatangani oleh ketua tim dan pimpinan entitas.Apabila tim pemeriksa menemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan, ketua tim segera melaporkannya kepada pengendali teknis. Indikasi TPK tersebut dilaporkan oleh pengendali teknis kepada penanggung jawab untuk dilaporkan kepada Anggota terkait melalui Tortama dengan meminta pertimbangan Ditama Binbangkum dan pejabat struktural terkait dengan kelayakan untuk diproses hukum lebih lanjut. Tata cara penyampaian indikasi TPK mengacu pada kesepakatan bersama BPK dan Kejaksaan Agung RI serta kesepakatan bersama antara BPK dan KPK.f. Pengakhiran pemeriksaan.Pengakhiran pemeriksaan meliputi kegiatan dalam rangka mengakhiri tahapan pelaksanaan pemeriksaan sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pemeriksa baik secara teknis maupun administratif. Tahapan pelaksanaan pemeriksaan mulai beralih kepada tahap pelaporan, apabila tim pemeriksa telah menyampaikan laporan akhir pelaksanaan pemeriksaan lapangan.Laporan akhir pemeriksaan lapangan berisi informasi mengenai waktu keberangkatan, waktu kembali, akomodasi selama melaksanakan pemeriksaan, dan kendala yang dihadapi selama melaksanakan pekerjaan pemeriksaan.Laporan akhir pemeriksaan lapangan disampaikan oleh ketua tim kepada penanggung jawab melalui pengendali teknis paling lambat dua hari kerja setelah pemeriksaan lapangan berakhir. Laporan akhir pemeriksaan lapangan ini dilampiri dengan TP, nota penyampaian TP, penilaian kinerja tim, dan pertanggungjawaban keuangan.Berdasarkan hasil reviu KKP dan pengamatan terhadap personil tim, ketua tim membuat penilaian kinerja untuk masing-masing anggota tim. Aspek yang dinilai meliputi prestasi kerja, sikap, dan perilaku anggota tim selama melakukan pemeriksaan. Lembar penilaian kinerja bersifat rahasia dan dijadikan dasar bagi penentuan tim dalam penugasan pemeriksaan berikutnya. Lembar penilaian kinerja selain disampaikan kepada penanggung jawab juga disampaikan (sebagai tembusan) kepada pejabat struktural yang membidangi entitas yang diperiksa, atasan langsung anggota tim, dan pengendali teknis. Penilaian kinerja tim mengacu pada petunjuk pelaksanaan mengenai sistem pengendalian mutu (quality assurance system).Tim pemeriksa menyampaikan pertanggungjawaban biaya kepada Biro Keuangan atau Kasubag Keuangan paling lambat tiga hari kerja setelah pemeriksaan lapangan berakhir. Pertanggungjawaban tersebut dilampiri dengan bukti pengeluaran untuk butir biaya yang harus dipertanggungjawabkan (komponen at cost) dan SPPD yang telah dibubuhi cap dan tandatangan entitas yang diperiksa.

4. Jadwal Pelaksanaan pemeriksaanNOKEGIATANWAKTUUNIT/ PERSONIL PELAKSANAKETERANGAN

1.Komunikasi awal dengan pimpinan entitas Awal kedatangan tim di lokasi pemeriksaan lapanganTim Pemeriksa dengan Pimpinan EntitasPertemuan didokumentasikan ke dalam notulen entry meeting

2.Usulan Perubahan P2Selama pemeriksaan lapanganKetua Tim disampaikan kepada Pengendali Teknis-

3.Usulan perpanjangan hariLima hari kerja sebelum pemeriksaan lapangan berakhirPenanggung Jawab-

4.Penyusunan KKPSelama pemeriksaan lapanganTim Pemeriksa-

5. Penyusunan TPAkhir pemeriksaan lapanganTim PemeriksaTermasuk proses meminta tanggapan kepada pimpinan entitas yang diperiksa atas TP

6.Komunikasi akhir Tiga hari kerja sebelum penyerahan TPTim pemeriksa dengan pimpinan entitasDidokumentasikan dalam notulen exit meeting

7.Penyerahan TPAkhir pemeriksaan lapanganTim PemeriksaSatu set TP diserahkan kepada Pimpinan Entitas

8.Pengakhiran pemeriksaan Kembali dari lokasi pemeriksaanTim PemeriksaDisertai lampiran, yaitu: TP; lembar penilaian kinerja anggota tim dan pertanggungjawaban biaya.

5. Bagan Alur Pelaksanaan Pemeriksaan

C. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/K/I-III.2/5/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan KeuanganTahap Pelaksanaan Pemeriksaan merupakan batas tanggung jawab pemeriksa terhadap kondisi laporan keuangan yang diperiksa. Pemeriksa tidak dibebani tanggung jawab atas suatu kondisi yang terjadi setelah tanggal pekerjaan lapangan tersebut. Oleh karena itu, tanggal penyampaian temuan pemeriksaan (TP) merupakan tanggal laporan hasil pemeriksaan. Dalam tahap pelaksanaan pemeriksaan, TP bukan merupakan laporan pemeriksaan, melainkan kumpulan indikasi permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan.Tahap Pelaksanaan pemeriksaan meliputi tujuh langkah, yaitu: 1. Pelaksanaan pengujian analitis terinci, 2. Pengujian sistem pengendalian intern, 3. Pengujian substantif atas transaksi dan saldo akun, 4. Penyelesaian penugasan,5. Penyusunan konsep temuan pemeriksaan, 6. Perolehan tanggapan resmi dan tertulis, dan 7. Penyampaian temuan pemeriksaan (TP) kepada entitas yang diperiksa. Berikut ini merupakan penjelasan langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan, yaitu:1. Pelaksanaan Pengujian Analitis TerinciPengujian analitis dilakukan dengan cara membandingkan antara unsur-unsur laporan keuangan serta informasi non keuangan yang terkait secara terinci, sesuai dengan area yang telah ditetapkan sebagai uji petik. Pengujian analitis dalam pelaksanaan pemeriksaan dapat dilakukan dengan:a. Analisis DataAnalisa data dilakukan dengan cara menguji ketepatan penjumlahan antar akun atau perkiraan serta kecukupan pengungkapannya dalam laporan keuangan.b. Teknik PrediktifTeknik prediktif dilakukan dengan cara menguji lebih rinci kenaikan nilai akun/perkiraan yang tidak biasa (unusual item) apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.c. Analisis Rasio dan TrenAnalisis rasio dan tren dilakukan dengan cara menguji lebih rinci rasio dan tren dari akun/perkiraan yang telah dilakukan pada pengujian analitis awal.Melalui pengujian analitis terinci ini, diharapkan pemeriksa dapat menemukan hubungan logis penyajian antara masing-masing akun/perkiraan pada laporan keuangan. Di samping itu, pemeriksa dapat menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian sistem pengendalian intern dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo.Pengujian analitis pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk memastikan hasil pengujian analitis yang telah dilakukan pada tahap perencanaan. Pengujian ini berbeda dengan pengujian yang dilakukan pada tahap perencanaan utamanya dalam hal data. Pada tahap pelaksanaan, pengujian dilakukan atas data-data terkini, termasuk laporan keuangan yang menjadi objek pemeriksaan saat itu. Pada tahap perencanaan, karena pemeriksa belum mendapatkan laporan keuangan yang akan diperiksa pada periode tersebut, maka sebagian besar pengujian dilakukan berdasarkan data dan dokumen historis.2. Pengujian Sistem Pengendalian InternPengujian terhadap sistem pengendalian intern meliputi pengujian yang dilakukan pemeriksa terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern. Dalam pengujian desain sistem pengendalian intern, pemeriksa mengevaluasi apakah sistem pengendalian intern telah didisain secara memadai dan dapat meminimalisasi secara relatif salah saji dan kecurangan. Sementara itu, pengujian implementasi sistem pengendalian intern dilakukan dengan melihat pelaksanaan pengendalian pada kegiatan atau transaksi yang dilakukan oleh pihak yang terperiksa.Pengujian sistem pengendalian intern merupakan dasar pengujian substantif selanjutnya, dimana pengujian sistem pengendalian intern dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pemahaman atas sistem pengendalian intern yang diakukan pada tahap perencanaan pemeriksaan.Hasil pengujian sistem pengendalian intern digunakan untuk menentukan strategi pengujian transaksi laporan keuangan entitas yang diperiksa dan meliputi dua hal dibawah ini:a. Pengujian Substantif MendalamPengujian substantif mendalam dilakukan apabila pemeriksa menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern secara keseluruhan lemah atau risiko pengendaliannya tinggi. Dalam hal ini, pemeriksa langsung melakukan pengujian substantif atas transaksi dan saldo dengan sampel yang luas dan tanpa mempertimbangkan transaksi dan akun/perkiraan yang signifikan.b. Pengujian Substantif TerbatasPengujian substantif terbatas dilakukan apabila pemeriksa menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern secara keseluruhan baik/efektif atau risiko pengendaliannya rendah.Hasil pengujian sistem pengendalian intern juga digunakan untuk menentukan asersi-asersi dari laporan keuangan entitas yang terperiksa, seperti: a. keberadaan dan keterjadian, b. kelengkapan, c. hak dan kewajiban, d. penilaian dan pengalokasian, dan e. penyajian dan pengungkapan.Apabila entitas yang diperiksa menyelenggarakan sistem akuntansi berbasis teknologi informasi, maka pengujian juga dilakukan terhadap pengendalian teknologi informasi tersebut yang meliputi pengujian atas: (1) pengendalian umum dan (2) pengendalian aplikasi.3. Pengujian Substantif Atas Transaksi Dan Saldo AkunPengujian ini meliputi pengujian subtantif atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa. Pengujian tersebut memperhatikan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.Pengujian substantive atas transaksi dan saldo dilakukan setelah pemeriksa memperoleh laporan keuangan entitas yang diperiksa. Pengujian substantif atas transaksi atas transaksi dan salso dapat juga dilakukan pada pemeriksaan interim, tetapi hasil pengujian tersebut perlu direviu lagi setelah laporan keuangan diterima.Pengujian subtantif transaksi dan saldo dilakukan untuk meyakini asersi manajemen atas laporan keuangan pihak yang diperiksa, yaitu: (1) keberadaan dan keterjadian, (2) kelengkapan, (3) hak dan kewajiban, (4) penilaian dan pengalokasian, dan (5) penyajian dan pengungkapan.4. Penyelesaian PenugasanPenyelesaian penugasan pemeriksaan keuangan merupakan kegiatan untuk mereviu tiga hal, yaitu: (1) kewajiban kontijensi, (2) kontrak/komitmen jangka panjang, dan (3) kejadian setelah tanggal neraca.(1) Kewajiban kontijensi merupakan (1) kewajiban potensial dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas atau (2) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena entitas tidak ada kemungkinan mengeluarkan sumber daya untuk menyelesaikan kewajibannya dan jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.Contoh kewajiban kontijensi antara lain (1) permasalahan hukum yang masih pending terkait hak dan kewajiban entitas, (2) kemungkinan klaim, dan (3) jaminan entitas atas barang /jasa.Dalam hal, ini perlu juga ditambahkan kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kewajiban bersyarat, antara lain:a. adanya kemungkinan pembayaran di masa yang akan datang kepada pihak ketiga akibat kondisi saat ini;b. terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran di masa yang akan datang; danc. hasilnya sangat ditentukan oleh peristiwa yang akan datang.Pemeriksa juga perlu mereviu kembali kontrak/ komitmen jangka panjang yang dibuat entitas terkait dengan kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi dari kontrak/komitmen tersebut. Pemeriksaan kontrak/komitmen tersebut dapat dilakukan ketika pemeriksa melakukan pemeriksaan atas transaksi dan saldo akun terkait. Namun, prosedur reviu kontrak/komitmen dimaksudkan untuk menentukan kemungkinan kerugian yang akan terjadi. Untuk itu, pemeriksa perlu mereviu kembali perjanjian/kontrak atau komitmen lainnya yang bersifat jangka panjang.Apabila dalam hasil reviu ditemukan kemungkinan kerugian yang akan terjadi dan bersifat material terhadap laporan keuangan, pemeriksa sesegera mungkin manginformasikan kepada entitas yang diperiksa tentang perlunya membuat amandemen/addendum kontrak untuk menghindari kerugian yang lebih besar.Kejadian setelah tanggal neraca harus menjadi perhatian pemeriksa apabila kejadian tersebut berdampak material pada laporan keuangan. Hal tersebut perlu untuk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.Ada dua jenis kejadian setelah tanggal neraca (subsequent events):a. Peristiwa yang memberikan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan berdampak terhadap taksiran yang melekat dalam proses penyusunan laporan keuangan.b. Peristiwa yang menyediakan tambahan bukti yang berhubungan dengan kondisi yang tidak terjadi pada tanggal neraca yang dilaporkan, tetapi peristiwa tersebut terjadi sesudah tanggal neraca.Atas peristiwa jenis ini tidak perlu dilakukan penyesuaian atas laporan keuangan. Akan tetapi, apabila peristiwa itu bersifat signifikan maka perlu diungkapkan dengan menambahkan data keuangan proforma terhadap laporan keuangan historis yang menjelaskan dampak adanya peristiwa tersebut seandainya peristiwa tersebut terjadi pada tanggal neraca.Untuk itu, pemeriksa perlu mengidentifikasi kejadian setelah tanggal neraca yang berdampak material terhadap informasi keuangan yang tertera dalam laporan keuangan entitas yang diperiksa dan mereviu apakah kejadian tersebut telah dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan.5. Penyusunan Konsep Temuan PemeriksaanTujuan tahap ini adalah penyusunan kesimpulan pemeriksaan dalam suatu daftar Temuan Pemeriksaan. Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah:a. hasil pengujian pengendalian;b. hasil prosedur analitis; danc. hasil pengujian substantif.Konsep Temuan Pemeriksaan (TP) atas laporan keuangan entitas yang diperiksa merupakan permasalahan yang ditemukan oleh pemeriksa yang perlu dikomunikasikan kepada pihak yang terperiksa. Permasalahan tersebut meliputi:a. ketidakefektivan sistem pengendalian intern, b. kecurangan dan penyimpangan dari ketentuan peraturan perundang-undangan, c. ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang signifikan, dan d. ikhtisar koreksi.Konsep TP disusun oleh anggota tim atau ketua tim pada saat pemeriksaan berlangsung. Konsep TP yang disusun oleh anggota tim harus direviu oleh ketua tim. Bentuk dan unsur-unsur TP mengacu pada PMP.Apabila tim pemeriksa menemukan indikasi Tindak Pidana Korupsi (TPK) dalam tahap ini, ketua tim segera melaporkannya kepada pengendali teknis. Indikasi TPK tersebut dilaporkan oleh pengendali teknis kepada penanggung jawab untuk dilaporkan kepada pemberi tugas. Penanganan lebih lanjut indikasi temuan TPK mengacu pada PMP dan tata cara penyampaian temuan indikasi TPK kepada pihak berwenang mengacu pada kesepakatan bersama BPK dan Kejaksaan Agung RI.Konsep TP tersebut disampaikan ketua tim pemeriksa kepada pejabat entitas yang berwenang untuk mendapatkan tanggapan tertulis dan resmi dari entitas tersebut.Tim pemeriksa dapat melakukan diskusi dengan pimpinan entitas yang diperiksa setelah pemberian TP untuk ditanggapi. Diskusi dilaksanakan untuk klarifikasi atas permasalahan yang diungkap dalam konsep TP dan relevansi tanggapan dari entitas. Entitas yang diperiksa dapat menyampaikan data/informasi terkait dengan permasalahan yang diungkap dalam TP. Apabila data/informasi yang disampaikan oleh entitas membuktikan analisis dalam TP salah dan diakui oleh tim pemeriksa, maka konsep TP dinyatakan batal (drop). Apabila data/informasi yang disampaikan oleh entitas yang diperiksa tidak dapat membuktikan kesalahan penganalisisan dalam konsep TP, maka konsep TP dinyatakan menjadi TP final. Pembahasan yang terjadi selama diskusi didokumentasikan dalam risalah diskusi TP. Risalah diskusi ini sekaligus sebagai Notulen Exit Meeting apabila tidak ada diskusi lebih lanjut.TP final yang telah memperoleh komentar/tanggapan dari pimpinan entitas oleh ketua tim pemeriksa dihimpun menjadi himpunan TP.6. Perolehan Tanggapan Resmi Dan TertulisTujuan tahap ini adalah mendapatkan tanggapan dari pimpinan entitas yang diperiksa atas temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan TP pada pertemuan akhir. Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut.a. Himpunan TP.b. Risalah diskusi TPPemeriksa memperoleh tanggapan resmi dan tertulis atas TP dari pejabat entitas yang berwenang. Tanggapan tersebut akan diungkapkan dalam TP atas laporan keuangan pihak yang diperiksa.7. Penyampaian Temuan Pemeriksaan (TP) Kepada Entitas Yang DiperiksaDalam tahap ini, TP bukan merupakan laporan pemeriksaan, melainkan kumpulan indikasi permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan pemeriksaan. Tujuan tahap ini adalah menyampaikan temuan-temuan pemeriksaan hasil pembahasan sebagai tahap akhir dari pemeriksaan di lapangan.Input yang diperlukan dalam tahap ini adalah sebagai berikut.a. Himpunan TP.b. Tanggapan resmi dan tertulis.c. Surat penyampaian TP.Pemeriksa dalam hal ini ketua tim menyampaikan himpunan TP yang telah disertai tanggapan kepada pihak yang diperiksa. Penyampaian TP ditandai dengan ditandatanganinya surat penyampaian TP oleh ketua tim dan pimpinan entitas terperiksa. Penyampaian TP tersebut merupakan akhir dari pekerjaan lapangan pemeriksaan keuangan.

D. The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI)

x

text

The height of the text box and its associated line increases or decreases as you add text. To change the width of the comment, drag the side handle.

The height of the text box and its associated braces increases or decreases as you add text. To change the width of the comment, drag one of the side handles.

Penyusunan Konsep TP

Konsep TP

Konsep TP yang telah disetujui

Pembahasan dan persetujuan

Mengandung kesalahan yang diakui tim

Konsep TP batal

Ya

Konsep TP Final

tidak

Himpunan TP

7. Komunikasi akhir dengan pimpinan entitas

6. Penyusunan TP

Anggota Tim

4. Penolakan P2

5. Penyusunan KKP

3. Perubahan P2

2. Pelaksanaan P2

1. Komunikasi Awal dengan pimpinan entitas

Anggota Tim

x

text

The height of the text box and its associated line increases or decreases as you add text. To change the width of the comment, drag the side handle.

The height of the text box and its associated braces increases or decreases as you add text. To change the width of the comment, drag one of the side handles.

Penyusunan Konsep TP

Konsep TP

Konsep TP yang telah disetujui

Pembahasan dan persetujuan

Mengandung kesalahan yang diakui tim

Konsep TP batal

Ya

Konsep TP Final

tidak

Himpunan TP

7. Komunikasi akhir dengan pimpinan entitas

6. Penyusunan TP

Anggota Tim

4. Penolakan P2

5. Penyusunan KKP

3. Perubahan P2

2. Pelaksanaan P2

1. Komunikasi Awal dengan pimpinan entitas

Anggota Tim