pedomanpengendaliangratifikasi salinan · 2020. 12. 8. · k. karangan bunga sebagai ucapan yang...
TRANSCRIPT
-
www.kai.id
Mengingat
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2Tahun 2019 perlu membentuk unit pengendaliangratifikasi;
b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan dan dalamrangka menyelaraskan dengan Peraturan KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2Tahun 2019 ten tang Pelaporan Gratifikasi, perlumengatur kembali ketentuan pengendalian gratifikasi dilingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero);
c. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan bisnisperusahaan yang bersih, berintegritas dan bebas darikorupsi, kolusi dan nepotisme, Keputusan Direksi NomorKEP.U jKC.202jIX/ 1/KA-2016 tentang PedomanPengendalian Gratifikasi, sudah tidak relevan dan perludiganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlumenetapkan Peraturan Direksi tentang PedomanPengendalian Gratifikasi;
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4150);
Menimbang
DIREKTUR UTAMA,
PERATURANDIREKSI PT KERETAAPI INDONESIA (PERSERO)
NOMOR: PER.U/KC.202/XI/1/KA-2020
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIANGRATIFIKASI
SALIN
AN
-
2
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadanUsaha milik Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan LembaranNegara Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6409;
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara NomorPER-01jMBUj2011 tentang Penerapan Tata KetolaPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) PadaBadan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha MilikNegara Nomor PER-09jMBUj2012 Tentang PerubahanAtas Peraturan MenteriBadan Usaha MilikNegaraNomorPER-01jMBUj2011 Tentang Penerapan Tata KelolaPerusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance)Pada Badan Usaha MilikNegara);
7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);
8. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yangtelah diumumkan pada Berita NegaraRepublik Indonesiadan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakandalam Akta Nomor 293 tanggal 27 Oktober 2018, yangperubahannya disetujui oleh Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia sebagaimanadinyatakan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0023373.AH.01.02.TAHUN2018 tanggal 29 Oktober2018, dan Perubahan Susunan Pengurus terakhirsebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 84 tanggal17 Juli 2020, yang laporan pemberitahuannya telahditerima dan dicatat dalam database Sistem AdministrasiBadan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
SALIN
AN
-
3
Pasal1Dalam Peraturan Direksi ini yang dimaksud dengan:
10 Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang,barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitaspenginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnyabaik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukandengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
20 Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero].
30 Direksi adalah Direksi Perusahaan,
40 Dewan Komisaris adalah Komisaris Peru sahaan 0
50 Pekerja adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja bersifat tetapdengan Perusahaan berdasarkan suatu Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentuyang dituangkan ke dalam surat keputusan pengangkatan termasuk pekerjayang diperbantukan di Anak Perusahaan.
60 Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disebut Pekerja PKWTadalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja bersifat tidak tetap dalamjangka waktu tertentu dengan Perusahaan yang dituangkan ke dalam PerjanjianKerja Waktu Tertentu.
70 Pekerja Perbantuan adalah seseorang yang mempunyai hubungan kerja denganPerusahaan untuk menduduki jabatan managerial/ specialist/administrative/technical dari Anak Perusahaan.
80 Insan Perusahaan adalah Dewan Komisaris, Direksi, Pekerja, Pekerja PKWT,danPekerja Perbantuan.
BAB I
KETENTUANUMUM
PENGENDALIANGRATIFlKASI.PEDOMANTENTANGDIREKSIPERATURANMenetapkan
MEMUTUSKAN:
Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakandalam Surat Nomor AHU-AHoOl.03-0297832 tanggal 21Juli 2020, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan NiningPuspitaningtyas, SoHo,MoHo,Notaris di Kota Bandung;
90 Peraturan Direksi Nomor PER.U/KOo104/VIII/12/KA-2019 tentang Tugas dan Wewenang Anggota Direksi;
100Peraturan Direksi Nomor PER.U /KC0202/IV / 1/KA-2020tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
SALIN
AN
-
4
Pasa12(1) Peraturan Direksi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Perusahaan yang bersih,
bebas dari korupsi, dan melaksanakan nilai integritas bagi peningkatanpelaksanaan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).
(2) Peraturan Direksi ini bertujuan untuk:a. memberikan pedoman, pemahaman, dan sikap yang sarna terhadap praktik-
praktik Gratifikasi di lingkungan Perusahaan; danb. memberikan petunjuk untuk mengidentifikasi dan memetakan kerawanan
penerimaan Gratifikasi di lingkungan Perusahaan berdasarkan datapelaporan Gratifikasi.
9. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan denganPerusahaan karena mempunyai hubungan hukum dengan Perusahaan.
10. Anak Perusahaan adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnyadimiliki oleh Perusahaan atau perseroan terbatas yang dikendalikan olehPerusahaan.
11. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPKadalah LembagaNegara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentangKomisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
12. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Insan Perusahaan yang berhubungandengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta jabatannya.
13. Pihak Lain adalah seluruh pihak baik eksternal maupun internal Perusahaan,orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum.
14. Unit Pengendalian Gratifikasi yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit yangdibentuk atau ditunjuk oleh Direksi untuk melakukan fungsi pengendalianGratifikasi di Perusahaan.
15. Penerima Gratifikasi adalah Insan Perusahaan yang menerima Gratifikasi.
16. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima Gratifikasiatau Insan Perusahaan yang menolak Gratifikasi dan menyampaikan laporanGratifikasi.
17. Berlaku umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sarna untuk semuadalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biayayang berlaku, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan.
18. Rekan Kerja adalah sesama Insan Perusahaan di lingkungan Perusahaan dimana terdapat interaksi langsung terkait Kedinasan.
19. Benturan Kepentingan adalah situasi atau kondisi yang dihadapi, yang karen ajabatan atau posisinya memiliki kewenangan yang berpotensi dapatdisalahgunakan, baik secara sengaja maupun tidak disengaja untukkepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan, sertakinerja hasil keputusan yang dapat merugikan Perusahaan.
SALIN
AN
-
5
Pasal5(1) Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a
meliputi:a. Gratifikasi yang diterima oleh Insan Perusahaan, yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan;b. Gratifikasi yang ditolak oleh Insan Perusahaan, yang berhubungan dengan
jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan;danjatau
c. Gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari Pihak yang mempunyaiBenturan Kepentingan.
Pasal4
Gratifikasi yang dilaporkan Insan Perusahaan, dikategorikan menjadi:
a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; danb. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.
Bagian Kedua
Kategori Gratifikasi
Pasal3(1) Insan Perusahaan memiliki kewajiban untuk:
a. menolak Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanandengan kewajiban atau tugas yang bersangkutan;
b. melaporkan penolakan Gratifikasi kepada UPG; danc. melaporkan penerimaan Gratifikasi yang tidak dapat ditolak melalui UPG
atau secara langsung kepada KPK.(2) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
c merupakan Gratifikasi yang memenuhi kondisi sebagai berikut:a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;b. pemberi Gratifikasi tidak diketahui;c. penerima Gratifikasi ragu dengan kategori Gratifikasi yang diterima;
danjataud. terdapat kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, antara lain dapat
mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan dirisendirijkarir penerima, danjatau ada ancaman lain.
Bagian Kesatu
Kewajiban Insan Perusahaan
BAB II
KEWAJIBANINSANPERUSAHAANDANKATEGORIGRATIFlKASI
SALIN
AN
-
6
(2) Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4huruf b meliputi:a. Pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/Ibu/rnertua,
suami Zistri, anaky menantu, anak angkat/wali yang sah, cucu, besan,paman Zbibi, kakak/ adik/Ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang tidakterdapat Benturan Kepentingan;
b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikansaham pribadi yang Berlaku Umum;
c. manfaat dari koperasi, organisasi Pekerja, atau organisasi yang sejenisberdasarkan keanggotaan yang Berlaku Umum;
d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatanKedinasan seperti seminar, workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatansejenis, yang Berlaku Umum;
e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkansebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesansosialisasi, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan dan BerlakuUmum;
f. hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan, ataukompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait denganKedinasan;
g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya denganpeningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh Perusahaan sesuai denganperaturan Perusahaan danZatau peraturan perundang-undangan yangberlaku;
h. hadiah Iangeungj'undian, diskonZrabat, voucer, poin penghargaan, atausuvenir yang Berlaku Umum dan tidak terkait Kedinasan;
i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan Kedinasan yang tidakterkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat BenturanKepentingan dan tidak melanggar pedoman perilaku Zkodeetik Perusahaan;
j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan Kedinasan seperti honorarium,transportasi, akomodasi, dan pembiayaan dengan besaran nilai mengacuPeraturan Menteri Keuangan mengenai standar biaya masukan, sepanjangtidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat Benturan Kepentingan,dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di Perusahaan, denganketentuan penyetaraan sebagai berikut:1. Direksi dan Komisaris disetarakan menteri;2. Pekerja dengan job grade dan job class 1.1 disetarakan eselon 1;3. Pekerja dengan job grade dan job class 1.2 disetarakan eselon 2; dan4. Pekerja dengan job grade dan job class 2.1 kebawah disetarakan
eselon 3.k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti
pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan,potong gigi,upacara adat./ugama lainnya, pisah sambut, pensiun, dan Zataupromosi jabatan;
SALIN
AN
-
7
Pasa17(1) UPGsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:
a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaanGratifikasi;
b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi;c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
Pasal6(1) Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di
Perusahaan, dibentuk UPGyang terdiri atas:a. koordinator UPG;danb. pengelola UPG.
(2) Koordinator UPGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni ExecutiveVicePresident Corporate Secretary.
(3) PengelolaUPGsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yakni Unit QualityAssurance and Good Corporate Governance.
BABIIIUNITPENGENDALIANGRATIFIKASI
l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah,baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adatj agama lainnya denganbatasan nilai sebesar Rp1.000.000,OO(satu juta rupiah) setiap pemberi;
m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami sendiri olehPenerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan j ataumenantu Penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat BenturanKepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
n. pemberian sesama Rekan Kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun,mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alattukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,OO(tiga ratus ribu rupiah)setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihiRp1.000.000,OO(satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yangsama, sepanjang tidak terdapat Benturan Kepentingan;
o. pemberian sesama Rekan Kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alattukar lainnya, dan tidak terkait Kedinasan paling banyak senilaiRp200.000,OO(dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengantotal pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,OO(satu juta rupiah) dalam 1(satu) tahun dari pemberi yang sama;
p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang Berlaku Umum; danq. pemberian cendera matajplakat kepada Perusahaan dalam rangka
hubungan Kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luarnegeri sepanjang tidak diberikan untuk individu Insan Perusahaan.
SALIN
AN
-
8
d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasisecara periodik kepada KPK;
e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakanGratifikasi kepada Direktur Utama melalui koordinator UPG;
f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada Insan Perusahaan danPemangku Kepentingan;
g. melakukan pemeliharaan objekGratifikasisampai dengan adanya ketetapandari KPK;dan
h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalianGratifikasi di lingkungan Perusahaan.
(2) Koordinator UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf amempunyai tugas:a. mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi
di Perusahaan;b. menyampaikan laporan semesteran pengendalian Gratifikasi kepada
Direktur Utama;c. melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan surat menyurat dengan KPKatas
nama Direktur Utama dalam pelaksanaan ketentuan pengendalianGratifikasi; dan
d. menyiapkan dan mengoordinasikan pelaporan Gratifikasimelalui situs webhttpsr/ / eoffice.kai.id.
(3) Pengelola UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf bmempunyai tugas:a. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan koordinator UPG dalam
pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;b. menindaklanjuti rekomendasi KPKdalam hal penanganan dan pemanfaatan
Gratifikasi;c. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasiyang
diberikan oleh KPK;d. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan
sistem pengendalian Gratifikasi sebagai bahan pertimbangan bagi Direksidalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian;
e. melakukan langkah monitoring ke KPKterkait penetapan status barang Gratifikasi apabila diperlukan; dan
f. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan Gratifikasidi Perusahaan.
SALIN
AN
-
9
Pasa19(1) Dalam hal Penerima Gratifikasi bermaksud melaporkan Gratifikasi kepada KPK,
Penerima Gratifikasi menyampaikan laporan Gratifikasi dalam jangka waktupaling lama 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima.
(2) Salinan bukti atas penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diserahkan oleh penerima Gratifikasi kepada UPGpaling lambat 7 (tujuh) harikerja setelah laporan penerimaan Gratifikasi disampaikan kepada KPK.
Bagian KeduaMekanisme Pelaporan Gratifikasi Kepada KPK
Pasa18(1) Insan Perusahaan yang menerima atau menolak Gratifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), menyampaikan laporan Gratifikasi kepadaUPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggalGratifikasi diterima.
(2) Pelapor menyampaikan laporan Gratifikasi melalui menu E-Gratifikasi padasitus web https:j j eoffice.kai.id.
(3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:a. identitas Pelapor Gratifikasi berupa nama, tempat dan tanggallahir, nomor
induk kependudukan, nomor induk PekerjajPeketja PKWTjDireksi, unitkerja, jabatan, alamat surel, dan nomor telepon;
b. informasi pemberi Gratifikasi serta hubungan antara pemberi denganPelapor yang menerimajmenolak Gratifikasi;
c. nama kegiatan, tanggal, tempat, dan waktu penerimaan atau penolakanGratifikasi;
d. bentuk Gratifikasi serta uraian jenis Gratifikasi yang diterima atau ditolak;e. alasan pemberian Gratifikasi;f. kronologis peristiwa penerimaan atau penolakan Gratifikasi;g. nilai Gratifikasi yang diterima atau ditolak; danh. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.
(4) Dalam hal Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki aksessitus web https:j jeoffice.kai.id, dapat menyampaikan laporan Gratifikasimelalui surel dengan alamat [email protected].
Bagian Kesatu
Mekanisme Pelaporan Gratifikasi Melalui UPG
BABIV
PELAPORANGRATIFIKASI
SALIN
AN
-
10
Pasal12(1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan danZatau minuman yang mudah
rusak, objekGratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Pelapor atau UPGkepada pihak pemberi Gratifikasi.
(2) Dalam hal Gratifikasi berupa makanan danZatau minuman yang mudah rusaksebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikankepada Pelapor, objek Gratifikasi dapat disalurkan sebagai bantuan sosial.
Pasalll(1) Pelapor wajib menyertakan objek Gratifikasi dalam laporan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal9, dalam hallaporan:a. memerlukan uji orisinalitas; dari/ atau
b. untuk kepentingan verifikasi dan analisis.
(2) Objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan sebagaimana dimaksud padaayat (1)diterima sebagai titipan.
(3) Penitipan objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)disertai dengantanda terima.
(4) Jangka waktu penitipan objek Gratifikasi yakni sampai dengan ditentukanstatus kepemilikannya.
(5) Dalam hal barang Gratifikasi disimpan oleh Penerima Gratifikasi, PenerimaGratifikasi bertanggung jawab terhadap barang Gratifikasi sampai denganpenetapan status barang Gratifikasi oleh KPK.
Bagian Ketiga
Perlakuan Terhadap Objek Gratifikasi Tertentu
Pasall0(1) Laporan Gratifikasi kepada KPKdisampaikan dengan cara:
a. langsung ke kantor KPK oleh Pelapor atau orang yang mendapat kuasatertulis dari Pelapor; atau
b. melalui pos, surel, atau situs web KPK.(2) Formulir laporan Gratifikasi dapat diperoleh melalui:
a. kantor KPK;b. UPG; atauc. situs web KPK.
SALIN
AN
-
11
Pasal15
(1) Laporan Gratifikasi yang telah diverifikasi dilakukan analisis laporan Gratifikasi.
(2) Analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakankegiatan menelaah informasi yang diperoleh dari proses verifikasi untukmemperoleh akurasi informasi dan menentukan tindak lanjut yang akandilakukan.
(3) Untuk mendukung kegiatan telaah informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) UPG berwenang untuk:
a. melakukan pemanggilan;
b. meminta keterangan; darr/atau
c. meminta dan memeriksa data darij'atau dokumen pendukung lain dariPelapor, pemberi Gratifikasi, darr/ atau Pihak Lain terkait laporan Gratifikasi.
Bagian Ketiga
Analisis Laporan Gratifikasi
Pasal14(1) Laporan Gratifikasi yang telah diterima UPG, dilakukan verifikasi untuk
memeriksa kelengkapan laporan Gratifikasi.(2) Laporan Gratifikasi yang dinyatakan lengkap dilanjutkan ke tahap analisis
laporan Gratifikasi.(3) Dalam hal laporan Gratifikasi tidak lengkap, maka laporan Gratifikasi
disampaikan kembali kepada Pelapor untuk dilengkapi.(4) Apabila laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilengkapi
paling lama 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak objek Gratifikasi diterimaPelapor, maka laporan Gratifikasi dapat tidak ditindaklanjuti.
Bagian Kedua
Verifikasi Laporan Gratifikasi
Pasal13
Penanganan laporan Gratifikasi dilaksanakan dengan tahapan:
a. verifikasi laporan Gratifikasi;b. analisis laporan Gratifikasi; danc. penetapan status laporan Gratifikasi.
Bagian Kesatu
Umum
BABVPENANGANANLAPORANGRATIFlKASI
SALIN
AN
-
12
Pasal18(1) Laporan Gratifikasi ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat
(1) huruf a dapat diproses oleh:
a. KPK; atau
b. UPG.
Pasal17(1) Terhadap laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (3), UPG menyampaikan surat pemberitahuan kepadaPenerima Gratifikasi.
(2) Dalam hal laporan Gratifikasi yang tidak ditindaklanjuti karena patut didugaterkait tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal16 ayat (3) hurufe, UPG meneruskan kepada pihak yang berwenang.
Bagian Keempat
Penetapan Status Laporan Gratifikasi
Pasal16(1) Hasil analisis laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
digunakan untuk menentukan:
a. laporan Gratifikasi ditindaklanjuti; atau
b. laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti.
(2) Laporan Gratifikasi ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan kepemilikan objekGratifikasi.
(3) Laporan Gratifikasi tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dalam hal:
a. telah lewat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Gratifikasitersebut diterima Pelapor;
b. tidak dilaporkan secara lengkap darr/ atau benar;
c. diketahui sedang dilakukan pemeriksaan hukuman disiplin Pekerja;
d. diketahui telah menjadi temuan satuan pengawas intern; darr/ atau
e. patut diduga terkait tindak pidana lain.
(4) Pemberian keterangan atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b dilaksanakan dengan cara:
a. tertulis melalui persuratan atau media elektronik;
b. lisan dengan menuangkan dalam berita acara keterangan; darr/ atau
c. wawancara langsung yang direkam melalui media audiovisual.
SALIN
AN
-
13
Pasa120(1) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi Gratifikasi milik Penerima
berdasarkan penetapan pengelola UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19ayat (2), objek Gratifikasi yang disertakan dalam laporan dikembalikan kepadaPelapor.
(2) Objek Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak milikPenerima terhitung sejak tanggal ditetapkan.
BAB VIIPENYERAHAN BARANG GRATIFIKASI
Pasal19(1) Penetapan status kepemilikan barang Gratifikasi untuk laporan Gratifikasi yang
diproses KPKditentukan oleh KPK.
(2) Penetapan status kepemilikan barang Gratifikasi untuk laporan Gratifikasi yangdiproses UPG ditetapkan oleh pengelola UPG.
(3) Penetapan status kepemilikan barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) berdasarkan hasil analisis laporan Gratifikasi paling lama 10 (sepuluh)hari kerja sejak laporan diterima dan dinyatakan lengkap.
(4) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)berupa:
a. Gratifikasi milik Penerima;b. Gratifikasi milik Perusahaan; atauc. Gratifikasi diteruskan ke KPK.
BABVI
PENETAPAN STATUS BARANG GRATIFIKASI
(2) Laporan Gratifikasi diproses oleh KPK dalam hal memenuhi kategori sebagaiberikut:
a. objek Gratifikasi bukan berupa makanan dan Zatau minuman yang mudahrusak;
b. bukan merupakan Gratifikasi terkait Kedinasan; atau
c. merupakan Gratifikasi terkait Kedinasan yang melebihi standar nilaisebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf j.
(3) UPG wajib meneruskan laporan Gratifikasi yang memenuhi kategorisebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh had) kerja sejaklaporan Gratifikasi diterima.
(4) Laporan Gratifikasi diproses oleh UPG Dalam hal tidak memenuhi kategorisebagaimana dimaksud pada ayat (2).
SALIN
AN
-
14
Pasa123(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri dari:
a. kerahasiaan identitas Pelapor dalam hal diperlukan; danb. perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan
dengan laporan Gratifikasi.(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan
Pelapor dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Dalammelaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hurufb, UPGdapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
Pasa122Pelapor yang beritikad baik berhak untuk:a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan
Gratifikasi;b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; danc. memperoleh perlindungan.
BAB VIII
HAKDANPERLINDUNGANPELAPOR
Pasal21(1) Dalam hal status Gratifikasi ditetapkan menjadi milik Perusahaan, Penerima
Gratifikasi wajib menyerahkan objek Gratifikasi kepada UPG paling lambat 7(tujuh)hari ke:rjaterhitung sejak tanggal ditetapkan.
(2) UPGmemberikan tanda terima atas penyerahan objek Gratifikasi.(3) Objek Gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik Perusahaan selanjutnya
ditetapkan pemanfaatannya untuk:a. kegiatan Perusahaan;b. barang pajangan; danjatauc. disalurkan kepada lembaga sosial.
(3) Pengembalian barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dengan pengambilan langsung oleh Pelapor.
(4) Dalamhal barang Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)tidak diambiloleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkansebagai Gratifikasi milik penerima, barang Gratifikasi disalurkan kepadalembaga sosial.
SALIN
AN
-
15
Pasa127Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku maka:a. Keputusan Direksi Nomor KEP.UjKC.202jIXjljKA-2016 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT.Kereta Api Indonesia (Persero);danb. Keputusan Direksi Nomor KEP.UjOT.I04jIIjl/KA-2015 tentang Unit
Pengendalian Gratifikasi,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasa126Situs web https:j jeoffice.kai.id yang digunakan untuk mendukung pelaksanaanpengendalian Gratifikasi disesuaikan sesuai ketentuan dalam Peraturan Direksi inidalam waktu paling lama 6 (enam)bulan sejak Peraturan Direksi ini mulai berlaku.
BABXIKETENTUANPENUTUP
Pasa125
Pada saat Peraturan Direksi ini mulai berlaku, tahapan dalam pengendalianGratifikasi yang belum dapat dilakukan melalui situs web https:j j eoffice.kai.iddilakukan melalui formulir yang ditetapkan oleh pengelola UPG.
BABX
KETENTUANPERALIHAN
Pasa124
Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan DIreksi ini akan dikenakan sanksisesuai ketentuan di Perusahaan.
BABIX
SANKSI
SALIN
AN
-
16
Salinan Peraturan Direksi ini disampaikan kepada Yth.:
1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT KeretaApi Indonesia(Persero); dan
4. Para Vice President/General Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).
DIDIEK HARTANTYONIPP.67430
a.n. DIREKSI KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Pada tanggal : 12 November 2020
: BandungDitetapkan di
Pasal28
Peraturan Direksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dalampelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SALIN
AN
USDDraft
MenimbangMengingatMEMUTUSKANMenetapkanBAB I KETENTUAN UMUMPasal 1Pasal 2
BAB II KEWAJIBANI NSAN PERUSAHAAN DAN KATEGORI GRATIFlKASIPasal 3Pasal 4Pasal 5
BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASIPasal 6Pasal 7
BAB IV PELAPORAN GRATIFIKASIPasal 8Pasal 9Pasal 10Pasal 11Pasal 12
BAB V PENANGANAN LAPORAN GRATIFlKASIPasal 13Pasal 14Pasal 15Pasal 16Pasal 17Pasal 18
BAB VI PENETAPAN STATUS BARANG GRATIFIKASIPasal19
BAB VII PENYERAHAN BARANG GRATIFIKASIPasal 20Pasal 21
BAB VIII HAK DAN PERLINDUNGAN PELAPORPasal 22Pasal 23
BAB IX SANKSIPasal 24
BAB X KETENTUAN PERALIHANPasal 25
BAB XI KETENTUAN PENUTUPPasal 26Pasal 27Pasal 28
2020-11-12T11:32:01+0700BandungMariyantoI am the author of this document