pedoman teknis perencanaan perambuan sementara untuk ... · tinggi posisi rambu "7 gambar 4....
TRANSCRIPT
Pd. T -12-2003
Prakata
Pedoman teknis perencanaan perambuan sementara untuk pekerjaan jalan ini dipersiapkanoleh Sub. Panitia Teknis di Pusat Litbang Prasarana Transportasi, dengan konseptor :Ir. Erwin Kusnandar
Pedoman ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalarnpembinaan, perencanaan dan pelaksanaan prasarana transportasi jalan untuk pekerjaanjalan. Pedoman perencanaan perambuan sementara dimana segala ketentuan rambumerujuk kepada ketentuan perambuan yang diatur dalam SK Menteri Perhubungan.
Tata cara penulisan ini secara garis besar mengacu pada pedoman BSN No.8 tahun 2000.
Pd. T -12-2003
Daftar isi
iv
1
1
1
4
4
Prakata Daftar isi Pendahuluan 1 Ruang lingkup 2 Acuan normatif ...
3 Istilah dan definisi
4 Ketentuan 4.1 Ketentuan umum
4
4
4
4
4
5
5
4.1.1 Jenis konstruksi 4.1.2 Penempatan rambu ...
4.1.3 Pesan rambu 4.1.4 Perubahan arus lalu lintas
4.1.5 Jalur pejalan kaki 2 Ketentuan teknis 4.2.1 Ketentuan rambu 4.2.2 Perencanaan perambuan
4.2.3 PengRPJran !all! linta5
6
12
5 13
13
13
13
13
Cara perencanaan ,
5.1 Identifikasi lokasi I pengumpulan data
5.2 Memilih jenis rambu ,
5.3 Gambar denah '
5.4 Koordinasi dengan instansi terkait ..,
DaftargambarGambar 1. Ukuran luar rambu 6
Gambar 2. Layout perambuan sementara 6
Gambar 3. Tinggi posisi rambu "7
Gambar 4. Penempatan rambu pada trotoar 8
Gambar 5. Penempatan rambu bahu 8
Gambar 6. Penempatan rambu pada pemisah arah 9
Gambar 7. Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur padatipe jalan dua lajur satu arah """""""""""""""""'" 14
ii
Pd. T -12-2003
Gambar 8.
15Gambar 9.
16Gambar 10.
17Gambar11
18Gambar 12
19Gambar 13.
20Gambar 14.
Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur padatipe jalan dua lajur dua arah Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada
tipe jalan dua lajur satu arah Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur
pada tipe jalan dua lajur dua arah Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur
pada tipe jalan dua lajur satu arah Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada
tipe jalan tiga lajur satu arah Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada
tipe jalan tigaa lajur menggunakan satu lajur lawan Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada
tipe jalan/simpang dua lajur diatur dengan lampu 21
Daftar tabel
57
9
10
11
Tabel1. Ukuran rambL! Tabel2. Tinggi posisi rambu Tabel3. Penetapan jumlah rambu pada daerah pendekat Tabel4. Panjan,g daerah menjauh (8) Tabel5. Penetapan panjang taper awal (daerah A) dan perlengkapan bantu .
iii
Pd. T -12-2003
Pendahuluan
Perkembangan kegiatan yang sangat pesat pad a dewasa ini membawa dampak yangsangat besar pad a perkembangan transportasi, dampak yang nyata dalam transportasi jalanadalah munculnya ketidak seimbangan antara tuntutan dan sediaan. Ketidak seimbangantersebut menjadikan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas berpeluang dan bisa terjadikapan saja baik saat operasional maupun saat pemeliharaan dan pembangunan jalan.
Saat pemeliharaan dan pembangunan jalan pengaturan lalu lintas (traffic management)merupakan suatu hal yang perlu diperhatiakan, penyediaan perangkat pedoman teknis untukmengatur pergerakan lalu lintas yang sifatnya sementara karena adanya sesuatu pekerjaanatau kerusakan di jalan perlu adanya. Untuk itu pedoman teknis ini disiapkan bagi perencanamaupun pelaksana dalam merencanakan perambuan sementara untuk pekerjaan jalan.
Pedoman teknis ini berisikan ketentuan-ketentuan dan cara mengerjakan, dimana aspekspesifikasi teknis rambu tetap merujuk pada SK. Menteri Perhubungan Republik Indonesiayang berlaku.
Pd. T -12-2003
Perambuan Sementara untuk Pekerjaan Jalan
1 Ruang lingkup
Pedoman teknis perencanaan perambuan sementara bagi pekerjaan jalan, jembatan danfasilitas prasarana perkotaan merupakan acuan atau tatacara untuk penempatan rambusementara meliputi deskripsi, ketentuan umum, ketentuan teknis, dan cara perencanaanbagi pihak yang terkait dengan pekerjaan jalan. Pekerjaan jalan tersebut mengambilsebagian atau seluruh dari DAMIJA yang diperkirakan bisa mengganggu arus lalu lintas dankeselamatan pemakai jalan.
2 Acuan normatif
Tata cara perencanaan perambuan sementara untuk pekerjaan jalan ini merujuk pad a bukusebagai berikut :
21 S.K. Menteri Perhubungan No.51 Tahun 1993, tentang rambu-rambu lalu lintas di jalan.
2.2 Manual Kapasitas Jalan Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga, 1997.
2.3 Traffic Signs Manual, Oepartement of the Environment, London.
3 Istilah dan definisi
3.1rambusalah satu dari perlengkapan jalan, berupa huruf, lambang, angka, kalimat dan ataur:;erpaduan diantaranya, sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakaijalan
3.2perambuan sementararambu yang sifatnya sementara, bisa dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan
3.4perambuan untuk pekerjaan jalanpemasangan rambu-rambu sementara untuk mengatur lalu lintas sehubungan ada pekerjaanjalan/jembatan atau gangguan pada jalan
3.5pekerjaan jalan dan jembatankegiatan berupa pemeliharaan dan pembangunan, survei pada daerah milik jalan (DAMIJA)
3.6kecepatan rencanakecepatan maksimum yang aman dan dapat dipertahankan di sepanjang bagian jalantersebut
1 dari 21
Pd. T -12-2003
3.7kecepatan rata-ratakecepatan rata-rata operasional yang bisa dikembangkan kendaraan di sepanjang bagianjalan tersebut
3.8
kapasitasarus lalu lintas maksimum yang dapat dilayani suatu bagian jalan pada kondisi tertentu,dinyatakan dalam satuan mobil penumpang per jam
3.9
jalurbagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan
3.10
lajurbagian jalur yang memanjang dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukupuntuk satu kendaraan bermotor sedang be~alan, selain sepeda motor
3.11lajur tambahan (auxilary lane)merupaken lajur yang disediakan khusus untuk belok kiri/kanan, perlambatan/percepatandan tanjakan
3.12badan jalan .oagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median dan bahu jalan
3.13bahu jalanbagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampungkendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapispondasi bawah, pondasi atas, dan permukaan
3.14bahu kiribahu jalan yang berada pada tepi kiri
3.15bahu luarbahu jalan yang dibuat terbagi pada tepi luar dari jalur lalu lintas
3.16bahu kananbahu jalan yang dibuat pada tepi kanan
3.17bahu dalambahu jalan yang dibuat terbagi pada tepi dalam dari jalur lalu lintas
3.18~o~i an ruang yang disediakan pada bagian tengah dari jalan untuk membagi jalan dalam masing-
masing arah serta untuk mengamankan ruang bebas sam ping jalur lalu lintas
2 dari 21
Pd. T -12-2003
3.19APIL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)perangkat peralatan teknis yang menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintasorang dan atau kendaraan di jalan
3.20Daerah Manfaat Jalan (Damaja)merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman ruangbebas tertentu yang ditetapkan oleh pembina jalan
3.~iDaerah Milik Jalan (Damija)merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi tertentu yang dikuasai olehpembina jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undanganyang berlaku
3.22Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja)merupakan ruang sepanjang jalan di luar daerah milik jalan yang dibatasi oleh lebar dantinggi tertentu, yang ditetapkan oleh pembina jalan, dan diperuntukkan bagi pandanganbebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan
3.23
panjang taperpanjang lajur lalu lintas mulai terjadi penyempitan/pelebaran
3.24daerah pendekat (C)daerah/jarak antara tempat mulainya dipasang rambu (ad a pekerjaan jalan) sampai denganawal teper awal
3.25daerah menjauh (8)daerah/jarak antara akhir taper akhir hingga akhir pekerjaan yang dipasang rambu akhirpekerjaan
3 dari 21
Pd. T -12-2003
4 Ketentuan
Pedoman teknis perencanaan perambuan sementara bagi pekerjaan jalan, jembatan danfasilitas prasarana perkotaan memuat ketentuan umum, ketentuan teknis dan ketentuan cara
perencanaan.
4.1 Ketentuan urn urn
4.1.1 Jenis Konstruksi
Jenis penanganan pekerjaan jalan yang perlu menggunakan perambuan sementara adalah- Galian dan timbunar;- Pekerjaan permukaan- Pemasangan instalasi- Jembatan I gorong-gorong- Pekerjaan bangunan atas- Survei lalu lintas- Bencana alam I kerusakan jalan
Penempatan rambu
Dalam penempatan rambu perlu mempertimbangkan :- Kecepatan operasional kendaraan- Kondisi geometrik jalan- Lingkungan sisi jalan- Jarak pan dang operc:sional pengemudi- Manuverkendaraan- Efisiensi jumlah rambu (jumlah berlebihan akan cenderung mengurangi daya guna dari
rambu).
4.1.3 Pesan rambu
Mudah dilihatAdanya kebutuhanMenarik perhatianMempunyai arti yang jelas dan sederhanaDipatuhi oleh setiap pemakai jalanMenyediakan cukup waktu untuk ditanggapi secara benarMemenuhi keselamatan, kelancaran, efisien dan nyaman
Perubahan arus lalu lintas
Sosialisasi tentang adanya perubahan arus kepada pemakai jalanApabila berdampak lebih luas pada arus lalu lintas perlu analisa lebih lanjut.
4.1.5 Jalur pejalan kaki
Menjaga kesinambungan jalur pejalan kakiKemudahan bagi penyandang cacat.
4 d~ri 21
Pd. T -12-2003
Ketentuan teknis4.2
4.2.1 Ketentuan rambu
Arti dari pesan rambu ;- Rambu peringatan, digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya
atau tempat berbahaya pada bagian jalan di depannya- Rambu larangan, digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan
oleh pemakai jalan- Rambu perintah, digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh
pemakai jalan- Rambu petunjuk, digunakan untuk menyatakan petunjuk mengenai jurusan, jalan,
situasi, kota, tempat, pengaturan dan lain-lain.
2 Rambu harus memenuhi ;- Mudah dipasang- Mudah dipindahkan- Mudah diangkut- Tidak mudah rusak- Memenuhi kestabilan konstruksi- Tidak membahayakan pengguna jalan
Faktor bentuk, bahan, warna, ukuran, lambang, penempatan, keterangan, tulisan danarti dari rambu diatur dalam keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993tentang Rambu-Rambu Lalu Lintas di Jalan.
4 Ketentuan ukuran rambu yang dipasang disesuaikan dengan kecepatan rata-rataoperasional kendaraan, ketentuan ukuran rambu tersebut tercantum pada tabel1.
Tabel 1 Ukuran rambu
Ukuran rambu
~
- --SedangBesar 90
5 dari 21
Pd. T -12-2003
Gambar1 Ukuran luar rambu
4.2.2 Perencanaan perambuan
Perambuan sementara diperuntukan bag; pengaturan lalu lintas selama ada kegiatanpckerjaan jalar:, yang ~ecara UnlUiTl ben~uk IGiYou~ pengaturan !alu I;ntas dnn bagiarl-bagiandaerah adalah sebagai be:rikut :
Daerah Taper AwalfA) Rambu akhir
pekerjaanJ
Daerah Pendekat(C)
Daerah Menjauh(B).L--- -~
~Rambu awalpekerjaan Daerah Taper Akhir
(0)
Gambar 2. Layout perambuan sementara
n rl~ri ?
Pd. T -12-2003
4.2.2.1 Tinggi posisi rambu
Tinggi posisi rambu dari sisi bagian bawah sampai permukaan perkerasan jalan (t),didasarkan atas kecepatan operasional kendaraan, lihat tabel 2.
Gambar 3 Tinggi posisi rambu
Tabel 2 Tinggi posisi rambu
4.2.2.2 Rambu sementara
Rambu sementara pada umumnya harus ditempatkan pada bahu jalan, sebelah kiri arah lalulintas
4.2.2.3 Arah rambu
Arah posisi rambu harus mengarah (berorientasi) tegak lurus terhadap arah perjalanan(sumbu jalan).
4.2.2.4 Pemasangan rambu
Rambu sementara dipasang pada trotoar atau bahu minimal jarak d = 0,60 Meter dari tepiperkerasan jalan, lihat gambar 4 dan 5 dan jika dipasang pada pemisah arah minimal jarakd = 0,30 Meter. lihat gambar 6.
7 dari 21
.Trotoar I bahu pprkera~~n i~l~n
Pd. T -12-2003
Gambar 4. Penempatan rambu pada trotoar
td
Gambar 5. Penempatan rambu pada bahu
8 dari 21
- bahu Perkerasan ialan
Pd. T -12-2003
tPerkerasanjalan
dPerkerasan
Median
Gambar 6. Penempatan rambu pada pemisah arah
4.2.2.5 Pemasangan di tempat lain
Pemasangan rambu selain di tempat trotoar, bahu dan pemisah arah, dapat dipasangdengan pertimbangan :. Keterbatasan bagian-bagian jalan. Bahu jalan digunakan untuk lajur lalu lintas sementara. ..
4.2.2.6 Daerah pendekat (C)
Panjang daerah pendekat dan jumlah rambu berdasarkan atas kecepatan operasionalkendaraan, lihat tabel 3.
Tabel 3. Penetapan jumlah rambu pada daerah pendekat
~~~~w)~~1 ~~~~I~~~ !I~~< 40
Ketentuan lain yang mengatur pada daerah pendekat adalah :
1) Jenis rambu yang digunakan disesuaikan dengan kondisi pekerjaan dan pengaturan lalulintas yang akan terjadi di depan.
9 dari 21
Pd. T -12-2003
2) Jenis rambu yang biasa digunakan adalah
Rambu peringatan yang menunjukan akan adanya pekerjaan jalan, penyempitan
jumlah lajur
Rambu perintah akan adanya lajur yang harus diikuti, pengurangan kecepatan danbatas kecepatan
Rambu ~eringntan hati-hati.
4.2.2 7 Daerah menjauh B)
Panjang daerah menjauh ditentukan berdasarkan atas kecepatan operasional, lihat tabel 4.
10 dari 2
Oi ujung daerah menjauh dipasang rambu yang menunjukan adanya pekerjaan jalan yangdibarengi dengan rambu kata-kata AKHIR PEKERJAAN.
4.2.2.8 Daerah taper awal ( A )
panjang daerah taper awal didasarkan atas kecepatan operasional kendaraan, lihat tabel 5,ketentuan lain yang mengatur pada daerah taper seperti jumlah cone dan lampu penerangdidasarkan atas kecepatan operasional kendaraan juga lihat tabel 6.
4.2.2.9 Oaerah taper akhir
1)2)
Garis taper dimulai dari ujung daerah pekerjaan ke jalur jalan normallagiGaris taper diberi traffic cones dengan jarak antara cone 5 meter.
11 dari 21
Pd. T -12-2003
4.2.3 Pengaturan lalu lintas
4.2.3.1 Pengurangan jumlah lajur
Pengurangan jumlah lajur harus memperhatikan kapasitas lajur, lihat MKJI
1)
2)
Pengaturan dua arah bergantian, jika antrian akibat pergerakan yang ada terjadi antriansudah melebihi 50 meterApabila butir satu dan dua di atas tidak bisa dilaksanakan maka harus menempuhlangkah :. Melakukan kegiatan pekerjaan di luar jam sibuk lalu lintas (malam hari). Menggunakan bahu jalan sebagai lajur lalu lintas. Menggunakan sebagian lajur lawan. Menggunakan lajur darurat. Menggunakan lintasan/jalan alternatif
4.2.3.2 Pengaturan lalu lintas
1)
2)3)
Segala rambu tetap dengan dipasangnya rambu sementara, rambu tetap mejadi tidakberlaku (rambu tetap harus ditutup kain).Tidak perlu menambah marka barupengaturan Lalu lintas harus dipandu dengan tenaga orang (flagman), yang dilengkapibendera, baterei dan rompi pengaman.Perambuan sementara jika pekerjaan selesai harus ditiadakan dari jalan.4)
4.2.3.3 Denah Pengaturan
Berikut ini beberapa tipikal layout pengaturan lalu lintas dalam beberapa tipe jalansehubungan dengan adanya pekerjaan pada jalan .
Gambar. 7
Gambar. 8
Gambar. 9
Gambar.10
Gambar. 11
Gambar. 12
Gambar. 13
Perambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur satuarahPerambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur duaarahPerambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur satuarahPerambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur duaarahPerambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan dua lajur satuarahPerambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan tiga lajur satuarahPerambuan sementara, Penyempitan satu lajur pada tipe jalan tigaa lajurmenggunakan satu lajur lawanPerambuan sementara, Penyempitan satu lajur pad a tipe jalan/simpang dualajur diatur dengan lampu
Gambar.14
12 dari 21
~
Pd. T -12-2003
5 Cara perencanaan
Identifikasi lokasi I pengumpulan data
Itifikasi lokasi meliputi penetapan skala pekerjaaKondisi daerah pekerjaanPeta situasi daerah dengan skala 1 : 100Kecepatan operasional kendaraan rata-rata, volume (Kend pemasing arah dan lajur lalu lintas.
Jam), untuk m ing
ramh
elah2niut
!ka .Jtir 5jerIhapan::! lih::!t
lada 3Dkan ketentuan umur Ian kete rtuan teknis
Gambar denah- .,
:>..>
"ambuSetelah set layout dan penetapan jumlah rambu, jenisselaniutnva dibuatkan Qambar teknik denQan skala 1 : 500.
.Jkuran rambu langkah
54 Koordinasi dengan instansi terkait
M terkait, seperti POLANT AS dan LLAJakukan koordinasi dengan instansi yal
M00NI
N~I
t-OO
0-
~
v!
: .., . 'ON
/f",- -~!>
"', ~
'"/Q
)~
/
or,
--.'.""0
/1"~"""~
..~
.c~~~
~
~
:J~
"tJ-C
~
0) :J
E
.~0)-
U)
~C
:J
~"C
:J C
.c ~
E~
~
~
0)"tJc..
~-
Co
:J ~
0 :J
>-
. -..
~~
..J :J
-C
X)
~~
III
~
C.c
~
E~
~
Co
~E
0)>-
C0)
Coo
~
!~iN; 'c
; ro
!-o!l!)
,N"L:ro
"0OJ
~
~~N~I
~~
u ~ ~
<$?
~,~I ~
. !
"~~
':.t"\.""
,,*"~!'!"'1"V
I
~,~
~~
'"
";"')~:::"
~".&
,
"'".v.",
..t:~~Iti
~
~~
~
~(/)
c ~
OJ
~E
'-"
OJ~
U)~
0>C
.-~
~ c
.c ~
E"(O
"~
'-.,
~
~O
J-ca.. ~C
o~
~
0 ~
>-
'--'
~
~-J-
~N
~..-
(/)
~
C~
~
..c~E
C
o~
E
~
OJ
>-
COJ
(L
~N"t=ro-00")~
CO
")
00NI
N~I
.-"CCo
..:~1-1
.',.. .-
",,-,.-
i :
,, :
"'f!> i
.,..,~.~
;::'
: 'r:_-
~t;:"I""'I"
".'!
.,!:,t"~
,~':'1
;;t~:f;'~
:
. i
I
~,...
m
~."
. .
'."'..
.'.." i
.
A~
i
",II/.","!." :
"'/ '.rlv",:::~
(:..~I
:"it"'~
.x,":" I
,,/,~:, rvl""~
""
"
1"
'*'. . ~
<$> =
~'"
,'",'-
~;,~
"
~
":;.L..,::,,'
","
'<f!>
""~,<
~...,..
'./'
"~.,.'
,..,."",.;"
.,/ ~"-.,
-(:~<if> u
~
cC1!
~C1!
~:J'-,C
1!
C
C1!
C1!
~~
C1!
C1!
"EC
Q) :J
E ~
Q)
Ccn
Q)
C
EC
1! ~
:J :J
.c '-'
E!J.
C1!
C1!
~
0>Q
) .-
o..+--
+--
C
:J!J.
0 C
1!>
- '-'
C1!
C1!
-l"CC
1!
M
a.~
~
. :J
~
'-,
C1!
C1!
.0-E
:J
C1!~
(,9 V
1
CC1!
~a.
EQ)
>-
CQ)
0..
i,!iiii!I
~N°Cro"CaN
.tr"o,ff{ibJ
~r
m'0.-
G""';"~
,~.
i ~
iN: 'c
; ro
i "0
i a
1 N
M00NI
N..-I~"c..
~
-,-'!
~
:]Co
~
E~
~
~-
-c cQ
) ~E
C
>Q
) C
U)
Q)
"CC
~
~
:]:]-
.!) .~
E"C
~
~~
:]
Q)
' ,
c..~-
:]:]-0
~>
.V>
~
.--J"C
~~
'-.
..- CQ
)...:
E~
~
.!) :]
E
'-,~
-f2(9
~:]0
J~iN'"CJ roi-oi~iN
.."'0
-:.
MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAHREPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAHNomor: \-11 IKPTS/M/2003
TENTANG
PENGESAHAN 4 (EMPAT) RANCANGAN SNI, 15 (LIMA BELAS) PEDOMAN TEKNIS DAN4 (EMPAT) PETUNJUK TEKNIS BIDANG KONSTRUKSI DAN BANGUNAN
Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
Menimbang. a. bahwa dalam rangka pengaturan standar bidang konstruksi dan
bangunan yang diperlukan untuk menunjang pembangunan nasional dankebijakan Pemerintah dalam meningkatkan pendayagunaan sumber dayaalam dan sumber daya manusia, telah disusun dan dipersiapkan 4(em pat) Rancangan SNI, 15 (lima belas) Pedoman Teknis dan 4 (empat)Petunjuk Teknis Bidang Konstruksi dan Bangunan;
;-
b. bahwa rancangan tersebut pada butir a, telah disusun sesuai denganketentuan dan syarat-syarat yang diperlukan, sehingga dapat digunakandan dimanfaatkan bagi kepentingan umum dalam pembangunan bidangkonstruksi dan bangunan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud padabutir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Permukimandan Prasarana Wilayah tent()~g Pengesahan 4 (empat) P.ancangan SNI,15 (lima belas) Pedoman Teknis dan 4 (empat) Petunjuk Teknis BidangKonstruksi dan Bangunan.
Mengingat 1. Undang-undang No.8 T ahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang KewenanganPemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai OaerahOtonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan reranMasyarakat Jasa Konstruksi;
-- --
,--;" , ~-il. !i o8y ;-H~ -r- 01 . ~ og ;
r ---' ~ I ~-~--- . !
I 'I.B_Jljl- !~~:~ ~~
6 Peraturan Pemerintah RI NomorPenyelenggaraan Jasa Konstruksi;
29 Tahun 2000 tentanQ
7 Peraturan Pemerintah RI Nomor 102 Tahun 2000 tentang StandardisasiNasional;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 12 tahun 1991 tentang Penyusunan,Penerapan dan Pengawasan Standardisasi Nasionallndonesia:
.Q Keputusan Presiden RI Nomor 13Standardisasi Nasional:
Tahun 1997 tentang Badan
10. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang KabinetGotong Royong;
1. Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata KerjaDepartemen:
12. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor01/KPTS/M/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja DepartemenPermukiman dan Prasarana Wilayah.
MEMUTUSKAN
Menetapkan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah tentangPenge5allan 4 (empat) Rancangan SNI, 15 (:ima belas) P~doman Teknisdan 4 (em pat) Petunjuk Teknis Bidang Konstruksi dan Bangunan
KESATU Mengesahkan 4 (empat) Rancangan SNI, 15 (lima belas) Pedoman Teknisdan 4 (empat) Petunjuk Teknis Bidang Konstruksi dan Bangunan sebagai-mana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian takterpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA Rancangan SNI, Pedoman Teknis dan Petunjuk Teknis Bidang Konstruksidan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berlaku bagiinstansi pemerintah dan unsur masyarakat bidang konstruksi dan bangunanserta dapat digunakan sebagai acuan dan persyaratan dalam kontrak kerjabagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam bidang konstruksi dan bangunan.
KETIGA . Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akandiperbaiki sebagaimana mestinya.
T embusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :1. Sekretaris Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;2. Inspektur Jenderal Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;3. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;4. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah;5. Para Gubernur di seluruh wilayah Republik Indonesia;6. Para Bupati / Walikota Madya di seluruh wilayah Republik Indonesia;7. Pertinggal.
: JAKARTA:22 April
DITET APKAN DIPADATANGGAL 2003
MENTERIPERMJ
'"=-
JKt~~:fl " ARANA WtLA Y AH..:: .:.. ,...~.:::"
.'\ .:..,'.'\",.. \
"., :;;',11... ~
,\:f:~\ ~.. .rl~~:,'l"~';;:" ' SOEN~fi1O"~1
\~~ i:~:~~;~~~;:-.:~/
LampiranKeputusan Menteri Permukiman dan Prasarana WilayahNomor : 17/ IKPTS/M/2003Tanggal :);.:2 APP-IL. 2003
JUDUL-No. No. Rancangan
SNIUnit Pengusul
Rancangan SNIA
~ Spesifikasi aspal keras berdasarkan penetrasi l RSNI S-O1-2003
~.PuslitbangPrasaranaTransoortasi
~~~ Metode pengujian campuranberaspal dengan alat Marshall
3ra perencanaan plambing
-- - - - -..
",.", .
PuslitbangPrasaranaI 'r ransoortasi
v. RSNI M'{)1-2003 I
f..c.VI)i .- IIS'PJ\ Db - ~f.{6.9 '
3. rata c,-
I
PuslitbangPermukiman
Tata cara perencanaan konstruksi kavu Indonesia RSNI T -02-20034 PuslitbangPermukiman
B. Pedoman Teknis
Tata cara desain hidraulik banQunan bendunQ tiDe Tyrol! Pd T -01-2003 PuslitbangSumber Dava Air
2. T ata cara desain hidraulik sandtrap tipe MOST dan intakerlPcnnan Dintu soronn tiDe MDT
Pd T-O2-2003 PuslitbangSumber Dava Air
3. Pd T -03-2003 PuslitbangSumber Dava Air
Tata cara perhitungan kebutuhan air irigasi untuk tanamanoanganPedoman operasi jaringan irigasi teknis4 Pd T -04-2003 Puslitbang
Sumber Dava AirTata cara desain bangunan akuifer buatan dan tampungan airhuian untuk oenvediaan air baku mandiri
Pd T -05-20035 PuslitbangSumber Dava Air
Tata carC! analisis data pengujian sumur uji dan sumur produksideiloan metode Eden Hazel
Pd T -()6-20036 PuslitbangSumber Dava Air
Pd T-O7-2003 PuslitbangSumber Dava Air
8 Pd T -08-2003
Tata cara pemilihan parameter dengan metode pemeriksaankualitas air dalam rangka oemantauan kualitas airTata cara perencanaan dan pelaksanaan krib bronjong kawat Puslitbang
Sumter Dava Air9. Tata cara pelaksanaan krib tiang pancang beton di sungai Pd T -09-2003 Pusiitbang
Sumber Dava Air
~-i'l1r----
Pedoman penanggulangan gerusan sungai di sekitar jembatan Pd T-10-2003 7 ..-PuslitbangSumber Dava Air.E:
: PuslitbangPrasaranaTransportasiPuslitbangPrasaranaTransoortasi
~I
~"-" Puslitbang
PrasaranaT ransoortasi
~ PuslitbangPrasaranaTransoortasi
a perl
-No. JUDUL
--No. Rancangan SNI ~~I-
15.---
Tala cara pemasangan dan pengoperasian komposler individualdan komunal
Pd T-15-2003-
PuslitbangPennukiman
C. Petunjuk Teknis
1. Perencanaan saluran air hujan pracetak berlubang untuklinqkunaan oermukiman
PI T -01-2003 PuslitbangPermukiman
2 Pemasyarakatan teknologi air bersih dan PLP bidang UKM pt T -02-2003 PuslitbangPermukiman
3 Tata cara perencanaan penyediaan air bersih dengan destilasisurva atao kaca (OSAK)
pt T -03-2003 PuslitbangPermukiman
4 Spesifikasi destilasi surya atap kaca (DSAK) Pt $-01-2003--
PuslitbangPermukiman
DITETAPKAN 01 : JAKARTAPAOA TANGGAL: 22 Aoril 2003,-- -~~-
- --'.~:--.
JKIMAN om PRASARANA WILA Y AH..- '. ""\
MENTERIPERM
"', ',,-;;.
~fl; -"
" '1i, ' '
[: "" itI; :-;:; t )" ' I\\," '.. -\':::;: ".' , ~' '~ ; -\ ,.,' ,,~I
":,:";:,.;, ~ SOc«i':-;;;:'"; ".,- i;;1.~T\
~.:" {':"I ...,(,',.",-"
",.: ;.,:.~:~:.~~~"~;;:,,,