pedoman teknis penilaian anugerah iptek · 2019-08-01 · momentum dalam memperingati hari...

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

TAHUN 2018

Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Ke-23

PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN

ANUGERAH IPTEKBUDHIPRAJA

i

PENGANTAR

Sejalan dengan upaya percepatan inovasi dalam mendukung pencapaian

daya saing bangsa, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi,

sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2018 ini akan

menyelenggarakan penganugerahan bagi karya inovasi nasional yang memenuhi

kriteria penilaian yang telah ditetapkan. Sekaligus kegiatan ini merupakan rangkaian

momentum dalam memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional Tahun 2018.

Tujuan dari penyelenggaraan Anugerah Iptek tahun 2018, antar lain adalah :

1. Mendorong peningkatan kemampuan Iptek, yang diikuti dengan penguatan

inovasi nasional untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa

Indonesia;

2. Membangun iklim kondusif penguatan dan pengembangan inovasi sebagai

outreach dari riset Iptek dalam penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi

dan atau sosial-budaya secara berkelanjutan;

3. Memberikan dorongan kepada para pelaku inovasi (individu, organisasi,

lembaga) agar dapat terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam

penciptaan nilai tambah, baik sebagai individu maupun melalui kemitraan

dan kerjasama antar unsur inovasi.

Besar harapan kami kegiatan ini dapat menstimulasi iklim kondusif penelitian

dan pengembangan dan penguatan inovasi nasional, hingga pada akhirnya dapat

berkontribusi pada penciptaan daya saing dan kemandirian bangsa Indonesia.

Jakarta, Mei 2018

DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN INOVASI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Dr. Ir. JUMA'IN APPE, MSi

Untuk penyelenggaraan tahun ini akan dilaksanakan dalam beberapa

kategori yang dapat diikuti oleh berbagai pihak, antara lain: pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga litbang, perguruan tinggi, perusahaan,

serta masyarakat ilmiah dan masyarakat umum.

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……………………………………………………… i

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….. ii

DAFTAR TABEL ………………………………………………………….. iii

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………. iv

BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………….. 1

1.1. Latar Belakang ……………………………………………..…… 1

1.2. Landasan Hukum …….…………………………………………. 2

1.3. Asan dan Tujuan ………………………………………………… 3

BAB II KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN ………………. 4

2.1. Kepesertaan …..…………………………………………………. 4

2.2. Kategori Penghargaan …………..……………………………… 4

2.3. Kerangka Kerja Penilaian ……………..……………………….. 5

2.3.1. Konsep Indeks Daya Saing Daerah …………………………… 5

2.3.2. Konsep Sistem Inovasi ………………………………………….. 6

2.3.3. Tahap dan Bobot Penilaian ……………………………………. 10

2.3.4. Jenis Anugerah/Reward ………………………………………… 11

BAB III PELAKSANAAN PENILAIAN …………………………………… 12

3.1. Metode dan Tahapan Penilaian ………..……………………… 12

3.2. Jadwal Pelakasanaan ………..…………………………………. 14

3.3. Ketentuan Lain-lain …………………………………………….... 15

BAB IV PENUTUP ………………………………………………………... 16

LAMPIRAN ………………………………………………………………… 17

iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komponen IDSD ……………………………………………….. 5

Tabel 2. Ketentuan dan Nilai Tahap Kedua …………………………... 11

Tabel 3. Jadwal Pelaksanaan …………………………………………... 14

Tabel 4. Penjelasan, Definisi, Batasan dan Data Pendukung ………. 18

iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Tahapan dan Rumus Penghitungan Skor IDSD ……….. 6

Gambar 2. Kerangka Kerja Penilaian Konsep Sistem Inovasi ……… 7

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengembangan wilayah dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan

masyarakat harus dilakukan dengan suatu pembangunan yang berkelanjutan.

Tingkat daya saing (competitiveness) merupakan salah satu parameter dalam

konsep pembangunan daerah berkelanjutan. Semakin tinggi tingkat daya saing

suatu daerah, maka tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun semakin tinggi.

Suatu daerah akan memiliki reaksi yang berbeda dalam menyikapi dampak dari

adanya fenomena globalisasi ini, hal tersebut akan sangat menentukan posisi tawar

masing-masing daerah dalam kancah persaingan global yang semakin ketat.

Keadaan tersebut selanjutnya harus diartikan sebagai tuntutan bagi setiap daerah di

Indonesia untuk meningkatkan daya aing masing-masing daerah, dimana tingginya

daya saing antar daerah di Indonesia secara keseluruhan merupakan penentu bagi

peningkatan daya saing nasional ditengah tingginya tuntutan untuk dapat bersaing

secara global.

Mengingat betapa pentingnya daya saing, maka daya saing tersebut

menjadi tiga prioritas penting dari sembilan visi, misi, dan program aksi Presiden

Joko Widodo yang dikenal dengan sebutan Nawacita. Tiga prioritas yang terkait

dengan daya saing adalah (1) meningkatkan kualitas hidup manusia; (2)

meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (3)

mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

Arah Pembangunan Nasional Jangka Panjang sebagaimana termua dalam

RPJMN Tahun 2015 – 2019 adalah memantapkan pembangunan secara

menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif

perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, SDM yang berkualitas, serta

kemampuan iptek.

Lebih lanjut dalam RPJMN Tahun 2015 - 2019, pada Bab 4, Bidang Iptek,

dinyatakan dalam bagian Kerangka Kelembagaan, bahwa inovasi adalah hasil

interaksi yang sangat intensif antara pihak yang mengetahui kebutuhan teknologi

dengan pihak yang mengetahui solusi teknologinya. Inovasi baru terjadi secara

acak dari interaksi antara kedua jajaran di atas, jadi bukan proses yang berlangsung

2

linier dalam arti dapat diprediksi sebelumnya. Itu sebabnya dibutuhkan interaksi

yang intens dan dapat berlangsung setiap saat. Interaksi yang demikian dinamakan

“collective mind”.

Dalam kerangka mewujudkan dukungan Iptek bagi peningkatan daya saing

menuju kemandirian, penguatan inovasi diarahkan untuk percepatan difusi dan

pemanfaatan teknologi dan hasil inovasi untuk penciptaan nilai tambah komersil,

ekonomi dan atau sosial-budaya yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,

bangsa dan negara dan berdampak pada peningkatan daya saing suatu wilayah.

Kegiatan Anugerah Iptek dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan

Teknologi Nasional Ke-23 Tahun 2018 dilaksanakan untuk memberikan apresiasi

sekaligus evaluasi bagi pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam

memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten,

potensi dan berbagai hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

1.2. Landasan Hukum

Kegiatan ini dilaksanakan dengan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, tentang Sistem Nasional

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek;

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian

Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah

5. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995, tentang Hari Kebangkitan

Teknologi Nasional;

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13

Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan

Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

3

1.3. Asas dan Tujuan

Penyelenggaraan kegiatan Anugerah Iptek tahun 2018, dilaksanakan dengan

asas: kebebasan akademik, partisipatif, keterbukaan, akuntabilitas, manfaat serta

keberlanjutan. Sedangkan tujuan dari penyelenggaraan kegiatan Anugerah Iptek

Tahun 2018, antara lain adalah :

1. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah atas pencapaian

seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala potensi yang dimiliki

dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai hasil iptek dan

inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan

berkelanjutan

2. Memberikan dorongan kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku

inovasi (seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat

terpacu dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik

sebagai individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur

inovasi dalam rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan

yang tinggi dan berkelanjutan.

3. Memetakan tingkat daya saing daerah sebagai bagian dari upaya untuk

mendukung kemandirian dan daya saing bangsa Indonesia;

4. Menjadikan tingkat daya saing daerah sebagai bahan dalam perumusan,

penetapan, evaluasi dan monitoring kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah.

5. Menjadikan indeks daya saing daerah sebagai alat dalam proses

harmonisasi berbagai kebijakan dan program pembangunan baik pada level

nasional dan daerah

4

BAB II

KERANGKA KERJA DAN TEKNIS PENILAIAN

2.1. Anugerah Iptek Budhipraja

Anugerah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai

apresiasi atas prestasi dalam penguataan sistem Inovasi daerah. yang

menghasilkan nilai tambah, baik dalam bentuk komersial, ekonomi maupun

sosial-budaya sehingga berdampak kepada peningkatan daya saing dan

kesejahteraaan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

2.2. Kepesertaan

Kepesertaan dalam kegiatan penganugerahan ini ditetapkan dengan kondisi

sebagai berikut :

1. Bersifat terbuka bagi seluruh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi

beserta stakeholdernya baik yang berasal perguruan tinggi/Lembaga litbang,

industry/dunia usaha maupun masyarakat;

2. Setiap peserta diwajibkan untuk menta'ati seluruh ketentuan dan peraturan

yang ditetapkan oleh Panitia Seleksi, setiap pengingkaran (ketidak patuhan)

dari ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dapat berakibat pada

pemberian peringatan.

2.3. Kerangka Kerja Penilaian

2.3.1. Konsep Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah ukuran yang menggambarkan

kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan

seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan

berkelanjutan. Daerah dengan skor IDSD tertinggi diartikan sebagai daerah yang

berhasil secara optimal memanfaatkan segala potensi yang dimiliki sebagai upaya

menciptakan daya saing dan kesejateraan yang tinggi dan berkelanjutan.

5

Tabel 1. Komponen IDSD

Tabel 1. menggambarkan bahwa komponen IDSD terdiri dari 4

Aspek/Faktor, 12 Pilar, 23 dimensi dan 90 indikator/atribut/kuisioner dengan hampir

84% indikator/atribut/kuisioner merupakan data sekunder dan sisanya sekitar 16%

indikator/atribut/kuisioner merupakan data primer yang tersebar pada berbagai

instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi/Lembaga litbang,

KADIN/Asosiasi Usaha dan institusi resmi lainya. Adapun penjelasan untuk setiap

indikator/atribut/kuisioner disajikan pada Lampiran. Indikator/atribut/kuisioner

merupakan pertanyaan yang sifatnya tertutup dan searah dengan skala pilihan

jawaan 1-7 dimana 1 merupakan jawaan dengan nilai terendah dan 7 merupakan

nilai tertinggi.

Pembobotan dan perhitungan skor indeks menggunakan mekanisme

perhitungan rata-rata bobot yang sama. Hal ini didasari oleh pandangan bahwa

NO FAKTOR PILAR DIMENSI INDIKATOR

IFaktor

Penguat/Enabling Enviromental

Pilar KelembagaanTata Kelola Pemerintahan 4

Kemanan dan Ketertiban 1

Pilar InfrastrukturInfrastruktur Transportasi 4

Infrrastruktur Airbersih dan Kelistrikan 4

Pilar Perekonomian DaerahKeuangan Daerah 3

Stabilitas Ekonomi 5Jumlah I 3 6 21

IIAspek SumberDaya Manusia

Pilar Kesehatan Kesehatan 2

Pilar Pendidikan dan Keterampilan

Pendidikan 6Keterampilan 4

Jumlah II 2 3 12

IIIAspek

Pasar/Market

Pilar Efisiensi Pasar Produk

Kompetisi Dalam Negeri 2

Pajak dan Retribusi 3

Stabilitas Pasar 2

Pilar KetenagakerjaanKetenagakerjaan 3Kapasitas Tenaga Kerja 3

Pilar Akses Keuangan Akses Keuangan 7

Pilar Ukuran Pasar Ukuran Pasar 3

Jumlah III 4 7 23

IVAspek

EkosistemInovasi

Pilar Kesiapan TeknologiTelematika 5

Teknologi 1

Pilar Dinamika BisnisRegulasi 5Kewirausahaan 5

Pilar Kapasitas Inovasi

Interaksi dan Keberagaman 5

Penelitan dan Pengembangan 10

Komersialisasi 3Jumlah IV 3 7 34

Jumlah Total 12 23 90

6

faktor yang menentukan daya saing bersifat seimbang. Tahapan perhitungan skor

indeks dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Tahapan dan Rumus Penghitungan Skor IDSD

Penghitungan dimulai dengan menghitung nilai skor dimensi yang

merupakan rata-rata dari nilai skor indikator/atribut/kuisioner pembentuknya.

Langkah berikutnya dengan menghitung nilai skor setiap pilar yang merupakan nilai

rata-rata skor dimensi pembentuknya. Kemudian dilakukan penghitungan nilai skor

untuk setiap Faktor/Aspek yang merupakan nilai rata-rata dari skor pilar

pembentuknya. Pada tahap akhir untuk mendapatkan nilai akhir adalah dengan

merata-ratakan skor Aspek/Faktor.

2.3.2. Konsep Sistem Inovasi

Keunggulan produk nasional yang berdaya saing salah satunya dapat dicapai

melalui peningkatan kemampuan perekayasaan IPTEK dan inovasi serta

mengaplikasikan manfaatnya ke dalam produk barang dan jasa yang memiliki nilai

ekonomis. Badan Usaha/Industri merupakan unsur kelembagaan yang sangat erat

kaitannya baik dengan pelaksanaan Inovasi maupun dengan pendayagunaan

Inovasi.

PILAR 1

PILAR 2

PILAR-n

INDIKATOR 1

INDIKATOR 2

INDIKATOR-n

DIMENSI 1

DIMENSI 2

DIMENSI-n

FAKTOR 1

FAKTOR 2

FAKTOR-n

IDSD

D = (I1 + …. + I-n) / nD = DimensiI = Indikatorn = Jumlah Indikator

P = (D1 + …. + D-n) / nP = PilarD = Dimensin = Jumlah Dimensi

F = (P1 + …. + P-n) / nF = FaktorP = Pilarn = Jumlah Pilar

IDSD =(F1 +…+F-n)/nF = Faktorn = Jumlah Faktor

7

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka deskripsi fokus maupun

pembobotan dalam lingkup penilaian bagi calon penerima anugerah, dilakukan

sebagaimana dijelaskan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Kerangka Kerja Penilaian Konsep Sistem Inovasi

1. Perencanaan

Penilaian kualitas perencanaan bagi calon penerima Anugerah, difokuskan

pada :

a. Adanya dokumen perencanaan yang dapat mengemukakan

program/kegiatan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan

inovasi;

b. Adanya kajian/penelitian/analisis yang dapat menggambarkan

penetapan topik dan/atau prioritas litbang Iptek dan bidang inovasi yang

berfokus pada penciptaan nilai tambah komersil, ekonomi maupun

sosial-budaya;

c. Adanya penjabaran (rencana aksi) dari pelaksanaan litbang Iptek dan

inovasi dalam tujuan yang spesifik, misalkan bagi pengembangan

produk, jasa, proses, sistem yang akan dilaksanakan;

Kerangka Kerja Penilaian (Total Nilai: 100% = 100 point)

(

Infrastruktur

(Alat & Metode)

Budaya Inovasi

Kapasitas SDM

(Kompetensi)

Sist. Informasi

(Dokumentasi)

Perencanaan

(Inisiasi) Hasil Inovasi

(Nilai Tambah)

10% = 10

10% = 10 15% = 15

20% = 20

20% = 20 25% = 25

DEPLOYMENT APPROACH RESULT

8

2. Kapasitas SDM atau Kompetensi

Penilaian untuk kapasitas SDM atau kompetensi dalam pelaksanaan

penguatan inovasi oleh , dilakukan berdasarkan :

a. Penerima Anugerah (menyediakan) SDM yang didedikasikan secara

khusus untuk melaksanakan pengembangan litbang Iptek dan

pelaksanaan inovasi;

b. SDM yang ditugaskan tersebut memenuhi kriteria dalam kuantitas

(jumlah) maupun kualitas (bidang dan tingkat pendidikan) bagi

pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi;

c. Kegiatan pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi menjadi

komponen penilaian kinerja, maupun mendapatkan insetif yang layak,

sehingga menarik bagi SDM yang melaksanakannya;

d. Adanya program yang sistematis dan terstruktur dalam pengembangan

kapasitas dinamik SDM Badan Usaha/Industri, antara lain memiliki

Human Capital Develeopment Plan (HCDP), atau bentuk lainnya;

3. Infrastruktur, Sarana Prasarana dan Metode Kerja

Penilaian untuk infrastruktur, sarana prasarana dan metode kerja, dilakukan

untuk beberapa fokus, sebagai berikut :

a. Kelengkapan infrastruktur, sarana dan prasarana yang digunakan untuk

dalam litbang Iptek dan inovasi yang dimiliki sesuai dengan fokus arah

pengembangan keungulan spesifik Badan Usaha/Industri;

b. memiliki dan menerapkan tata cara/metode/mekanisme yang dirancang

atau disiapkan untuk pelaksanaan pengembangan litbang Iptek dan

pelaksanaan inovasi;

c. Dengan infrastruktur atau sarpras yang dimiliki, Badan Usaha/Industri

memfasilitasi terjadinya sinergitas litbang Iptek dan inovasi dengan

lembaga litbang, pemerintahan, Badan Usaha/Industri maupun

masyarakat peneliti;

4. Budaya Inovasi

Dalam pembinaan dan penguatan inovasi, budaya inovasi memiliki bobot

tertinggi. Penilaian ditekankan unsur-unsur yang dapat mendorong

keberlangsungan inovasi secara berkelanjutan, antara lain sebagai berikut :

9

a. memiliki kebijakan yang dapat menstimulasi/mendorong,

mensinergikan, maupun membangun iklim kondusif bagi

pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan inovasi

b. Dapat dibuktikan bahwa Badan Usaha/Industri melaksanakan

kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten;

c. memiliki kerjasama (dalam bentuk MoU, kontrak kerjasama, atau bentuk

lainnya) dengan berbagai pihak (kementerian, lembaga, daerah lainnya,

Perguruan Tinggi, dunia usaha, organisasi) dalam lingkup

pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi;

d. Dapat dibuktikan telah melaksanakan/ merealisasikan berbagai bentuk

kerjasama dalam kegiatan yang konkrit dan melibatkan lintas pemangku

kepentingan (akademisi, dunia usaha dan pemerintahan);

e. melakukan berbagai program dan kegiatan yang dapat dikategorikan

dalam upaya dalam membangun kesadaran, penerimaan, dan

kesediaan untuk pengembangan (awareness, acceptance, self-

improvement), bagi pengembangan litbang Iptek dan pelaksanaan

inovasi bagi kalangan pegawai;

5. Sistem Informasi atau Dokumentasi

Sistem informasi dan dokumentasi dalam pengembangan litbang Iptek dan

penguatan inovasi oleh Badan Usaha/Industri. Indikator penilaian antara lain adalah

sebagai berikut :

a. memiliki konten website yang memuat kondisi, status maupun potensi

dan prospek dari pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi

yang sedang dan akan dilakukan;

b. melaksanakan berbagai forum komunikasi, pertukaran dan

pengembangan pengetahuan dalam kerangka memfasilitasi

pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi;

c. mendokumentasikan dengan baik (dalam bentuk arsip, logbook, atau

bentuk artefak lainnya), yang terkait dengan pelaksanaan maupun hasil

dari pembinaan litbang Iptek dan penguatan inovasi yang telah

dilakukan;

d. menindaklanjuti hasil pengembangan litbang Iptek dan penguatan

inovasi, dengan pendaftaran HKI atas hasil tersebut.

10

6. Hasil Penguatan Inovasi

Hasil pengembangan litbang Iptek dan penguatan inovasi bagi diukur

dengan :

a. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil

mendapatkan sertifikasi, standardisasi, maupun mendapatkan HKI;

b. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil

digunakan, dimanfaatkan, ataupun diterapkan baik bagi kalangan

internal Badan Usaha/Industri maupun oleh pihak lain (dunia usaha,

pemerintah dan masyarakat umum);

c. Adanya (jumlah) produk, jasa, proses dan sistem yang telah berhasil

"masuk pasar" sebagai produk komersil;

d. Adanya investor yang bersedia untuk bekerjasama dalam

pengembangan produk, jasa, proses dan sistem dari hasil litbang Iptek

dan penguatan inovasi;

e. Dapat dibuktikan bahwa hasil pengembangan produk, jasa, proses dan

sistem dari hasil litbang Iptek dan penguatan inovasi, telah memberikan

nilai tambah dalam : menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh

daerah/masyarakat/nasional, meningkatkan lapangan kerja, atau

bentuk-bentuk lainnya;

1.3.3. Tahap dan Bobot Penilaian

Pelaksanaan penilaian anugerah iptek dan inovasi kategori pemerintah

daerah terbagi 2 (dua) tahapan utama sebagai berikut :

1. Tahap Penilaian Indeks Daya Saing Daerah

Tahap pertama ini dilaksanakan melalui sistem aplikasi berbasis web.

Skor Indeks berkisar antara 1 s.d 7. Terhadap 5 peserta atau daerah

dengan skor indeks tertinggi akan dipanggil untuk dilanjutkan ke tahap

berikutnya. Detail teknis pelaksanaannya dijelaskan pada bagian

berikutnyta. Nilai pada tahap ini mempunyai bobot 60%. Perhitungan

pada tahap ini dilakukan dengan rumus dan ketentuan sebagai berikut :

Nilai Tahap Pertama = (Score IDSD X 100% ) x 60%

7

11

2. Tahap Presentasi Penilaian Sistem Inovasi Daerah

Tahap kedua berupa presentasi dari 5 daerah dengan skor IDSD

tertinggi. Presentasi akan dinilai oleh Dewan Juri Independen yang terdiri

dari Pakar Kebijakan Publik, Pakar Inovasi, Praktisi Inovasi baik dari

institusi pemerintah, dunia usaha/industry, perguruan tinggi/Lembaga

litbang maupun Praktisi lainnya. Berdasarkan penjelasan pada point

2.3.2, maka ketentuan penilaian pada tahap presentasi ini adalah sebagai

berikut :

Tabel 2. Ketentuan dan Nilai Tahap Kedua

No Uraian Jenis Penilaian

(Isi Substansi Presentasi ) Bobot (%) Nilai Maksimal

1 Perencanaan 20 20

2 Infrastruktur (alat dan Metode) 10 10

3 Kapasitas SDM (Kompetensi) 15 15

4 Sistem Informasi dan Dokumentasi

10 10

5 Budaya Inovasi 20 20

6 Hasil Inovasi (Nilai Tambah) 25 25

Nilai tahap kedua (presentasi) mempunyai kontribusi bobot 40% untuk

nilai Akhir.

Penentuan nilai akhir merupakan penjumlahan nilai tahap pertama dan

kedua.

1.3.4. Reward Anugerah

Nilai Akhir = Nilai Tahap Pertama + Nilai Tahap

Kedua

Nilai Tahap Kedua = Jumlah Total Nilai X 40%

Kegiatan Anugerah Anugerah Iptek 2018 kategori Budhipraja

(Kabupaten / Kota) akan memunculkan 1 penerima Anugerah dan 2 daerah

sebagai finalis Anugerah. Masing-masing daerah akan akan mendapatkan

Tropi dan Piagam. Khusus penerima Anugerah Iptek 2018 akan

dikembangkan menjadi klaster inovasi dengan berbagai program insentif.

12

BAB III

PELAKSANAAN PENILAIAN

3.1. Metode dan Tahapan Penilaian

Pelaksanaan kegiatan Anugerah Iptek Inovasi Tahun 2018 ini dilakukan

dengan 2 (dua) tahap utama.

1. Tahap Penghitungan Nilai Indeks Daya Saing Daerah

Tahap ini dilaksanakan melalui sistem aplikasi berbasis web. Sistem aplikasi

IDSD dapat diakses di http://indeks.inovasi.ristekdikti.go.id.

Pelaksanaan tahapan ini terdiri dari 5 bagian, yaitu :

a. Konfigurasi System. Bagian Ini merupakan konfigurasi system yang

dilakukan oleh tim admin atau panitia pelaksana anugerah. Konfigurasi

system diakhiri dengan pemberian notifikasi pada system.

b. Pengisian Indikator/Atribut/Kuisioner. Bagian ini diawali dengan

Input/Ubah Profil Peserta. Pada bagian ini setiap peserta diharuskan

melengkapi (input/ubah) profil daerah/lembaganya masing-masing

dengan format isian sesuai dengan system aplikasi IDSD. Username

peserta berbasis nama daerah masing-masing, contohnya :

Kabupaten Ogan Ilir :

Username : [email protected]

Password : 123456

Provinsi Maluku Utara :

Username : prop_malukuutara@ idsd.tk

Password : 123456

Setelah melengkapi profil daerah, maka disarankan untuk merubah

password pada menu yang disediakan. Selanjutnya adalah proses

pengisian jawaban atas indicator/atribut/kuisioner yang ada pada

system aplikasi IDSD. Setiap peserta DIWAJIBKAN mengisi jawaban

indicator/atribut/kuisioner dengan DILENGKAPI data dukung yang

relevan dan valid. Jawaban dengan tanpa dilengkapi data dukung

berpotensi dianggap DISKUALKIFIKASI.

c. Verifikasi. Setelah masa pengisian selesai kemudian dilakukan

verifikasi atas seluruh jawaban oleh tim verifikasi. Verifikasi dilakukan

dengan membandingkan dan menganalisis antara jawaban dengan data

http://indeks.inovasi.ristekdikti.go.id/

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

13

dukung yang dilampirkan serta dokumen-dokumen sumber lainnya.

Verifikator berhak menganulir setiap jawaban jika tidak sesuai dengan

data dukung yang dilampirkan atau dokumen sumber lainnya.

d. Masa Sanggah Verifikasi. Setiap peserta diberi kesempatan untuk

menyanggah atas hasil verifikasi dengan cara mengedit dan mengirim

ulang jawaban atas pertanyaan indicator/atribut/kuisioner yang

disanggah.

e. Perhitungan Nilai Indeks. Setelah masa sanggah selesai, maka system

secara otomatis akan melakukan perhitungan indeks dan hasilnya akan

didapatkan skor indeks untuk setiap komponen IDSD baik dimensi,

pilar, aspek/factor maupun skor IDSD total.

2. Tahap Presentasi

Terhadap peserta/daerah dengan skor IDSD 5 besar tertinggi akan dipanggil

untuk melakukan presentasi dan pendalaman khususnya terhadap

perkembangan dan kontribusi sistem Inovasi dalam kontribusinya

meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah. Hal-hal yang dinilai

oleh dewan juri sesuai dengan konsep Sistem Inovasi yang telah dijelaskan

pada bagian 2.3.2.

3. Tahap Sidang Dewan Juri

Tahap ini adalah sidang pleno dewan juri untuk menganalisis sekalgus

menetapkan nominator anugerah yang dituangkan dalam Berita Acara

Penetapan Nominator Anugerah.

4. Penetapan Penerima dan Nominator Anugerah

Penetapan Penerima dan nominator dilakukan melalui Rapat Pimpinan di

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam

Berita Acara Penetapan Penerima dan Nominator Anugerah seagai dasar

penerbitan Surat Keputusan Menristekdikti tentang Penetapan Penerima

dan nominator anugerah iptek dan inovasi kategori Pemerintah Daerah.

14

5. Penyerahan Anugerah Iptek dan Inovasi

Penyerahan Anugerah Iptek dan Inovasi dan direncanakan pada Hari

Kebangkitan Teknologi Nasional (HAKTEKNAS) pada tanggal 10 Agustus

2018 oleh Presiden Republik Indonesia.

3.2. Jadwal Pelakasanaan

Jadwal pelaksanaan tahapan kegiatan Anugerah Iptek dan Inovasi Tahun

2018 disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Jadwal Pelaksanaan

No Tahapan Kegiatan Waktu

1 Sosialisasi, Publikasi dan Konfigurasi Sistem 1-12 Juli 2018

2 Input/Edit Profil Peserta dan Pengisian Kuisioner 31 Mei - 12 Juli 2018

3 Verifikasi Jawaban Kuisioner 12 -16 Juli 2018

4 Masa Sanggah Verifikasi 16 - 19 Juli 2018

5 Penghitungan Nilai IDSD 20-22 Juli 2018

6 Undangan Presentasi 23-24 Juli 2018

7 Presentasi 26-30 Juli 2018

8 Sidang Dewab Juri Penetapan Nominator

Anugerah 30 Juli 2018

9 Rapat Pimpinan Kemristekdikti Penetapan

Penerima dan Nominator Anugerah 2 Agustus 2018

10 Pembuatan dan Penandatanganan Surat

Keputusan Menristekdikti tentang Penetapan

Penerima dan Nominator Anugerah 3-8 Agustus 2018

11 Penyerahan Anugerah Iptek Inovasi 10 Agustus 2018

15

Beberapa hal yang termasuk dalam ketentuan lainnya adalah sebagai

berikut :

Jika ditemukan kuisioner yang tidak terdapat pilihan jawabannya, maka

pilihlah jawaban dengan nilai yang paling mendekati dengan melengkapi atau

menyebutkan jawaban yang sebenarnya pada kolom lampiran bersamaan dengan

dokumen pendukungnya.

1. Berkaitan dengan data statistik diupayakan dengan menggunakan

data yang terbaru yang dipublish tahun 2017. atau selambat-

lambatnya data yang dipublish tahun 2016

2. Pada tahap presentasi diharapkan dilaksnakan oleh kepala daerah

3.3. Ketentuan Lain-Lain

16

BAB IV

PENUTUP

Demikian Pedoman Umum bagi Penyelenggaraan Kegiatan Anugerah Iptek

dan Inovasi Tahun 2018 Kategori Pemerintah Daerah, disusun untuk digunakan

sebagai acuan dasar dan dengan tetap berpegang pada asas dan tujuan

penyelenggaraan kegiatan. Sangat diharapkan semua pihak yang terlibat dapat

menjaga profesionalisme dengan menjunjung obyektivitas dari setiap proses yang

dijalani, sehingga penyelenggaraan kegiatan ini dapat berhasil sebagai kegiatan

dengan kredibilitas yang tinggi

17

LAMPIRAN

18

PENJELASAN TEKNIS INDIKATOR INDEKS DAYA SAING DAERAH (IDSD)

Untuk memberikan pemahaman dan persepsi yang sama, maka pada Tabel di

bawah ini disajikan definisi atau Batasan serta data pendukung yang diperlukan dari

setiap indicator/atribut/kuisioner. Data dukung WAJIB dilampirkan dalam setiap

jawaban atau isian dari setiap indicator/atribut/kuisioner sebagai salah satu bahan

reviewer dalam memverifikasi.

IDSD diharapkan dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan

kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang

dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. IDSD

terdiri dari 4 (empat) Aspek/Faktor utama yaitu Aspek Penguat, Aspek Sumberdaya

Manusia, Aspek Pasar dan Aspek Ekosistem Inovasi.

Tabel 6. Penjelasan, Definisi, Batasan dan dan Data Pendukung

Indikator Definisi dan batasan Data Pendukung

1 Skor/nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional untuk tahun terakhir berdasarkan Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan Kepmendagri tentang penetapan peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional tahun terakhir sebagai amanah atau implementasi dari PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Kepmendagri tentang penetapan peringkat dan status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional tahun terakhir. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

2 Tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan pembangunan daerah

Tingkat partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi proses pengelolaan pembangunan daerah.

Regulasi/SOP/Sistem Aplikasi/media/alat yang digunakan. Jika berbasis Web dapat dilampirkan link-nya dan capture web/dashboard-nya

19


3 Skor/Nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

Pencapaian kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan LAKIP tahun terakhir

Dokumen resmi dari Kemenpan RB atau Instansi resmi lainnya tentang penetapan nilai LAKIP pada tahun terakhir. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

4 Penerapan e-government pada proses pemerintahan daerah

Menjelaskan tentang status pelaksanaan e-Government pada aspek/sektor dan tingkatan pemerintah daerah. Sektor mengandung arti seluruh urusan kepemerintahan yang melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah sedangkan tingkatan mengandung arti tingkatan pemerintahan


5 Trend (Penurunan atau kenaikan) Jumlah tindakan kriminalitas

Berbagai jenis pelanggaran terhadap keamanan dan ketertiban baik tindak pidana kejahatan maupun pelanggaran lalu lintas pada tahun terakhir

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi seperti BPS/Kepolisian/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

6 Persentase rasio panjang jalan dibanding luas wilayah

Merupakan data atau informasi tentang perbandingan antara panjang jalan total dengan luas wilayah Kab/kota untuk BUDHIPRAJA dan Provinsi untuk BUDHIPURA. Nilai rasio Panjang jalan (Jalan total selain jalan tol) disbanding luas wilayah menginformasikan tingkat kesediaan/aksesibilitas jalan di suatu daerah dengan cara membagi jumlah Panjang total jalan selain jalan tol (km) dengan luas wilayah daerah (km2) dikalikan 100%.

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi seperti BPS/Dinas PU/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

20


7 Persentase rasio panjang jalan dibanding Jumlah kendaraan

Merupakan data atau informasi tentang perbandingan antara panjang jalan total dengan jumlah kendaraan. Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah dengan cara membagi panjang jalan total (km) dengn jumlah kendaraan (unit) kemudian dikalikan 100%

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi seperti BPS/Dinas PU/Dishub/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

8 Persentase rasio panjang jalan dalam kondisi baik dibanding total panjang jalan di kabupaten/kota (tidak termasuk jalan tol) untuk BUDHIPRAJA dan Provinsi untuk BUDHIPURA tahun terakhir

Rasio panjang jalan dalam kondisi baik dibanding total panjang jalan selain jalan tol tahun terakhir dengan cara membagi jumlah Panjang jalan dengan kondisi baik dengan jumlah panjang jalan total selain jalan tol

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas PU/Dishub atau instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

9 Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor tranportasi dan pergudangan terhadap PDRB total tahun terakhir

Rasio perbandingan nilai PDRB perolehan dari tranportasi dan pergudangan dibanding jumlah penduduk

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas PU/Dishub/Dinas Perdagangan/Dinas KUKM atau instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

10 Persentase rasio jumlah penduduk pelanggan air bersih yang memanfaatkan jaringan PAM/PDAM/PAMSIMAS/Penyedia Air bersih lainnya dibanding jumlah penduduk pada tahun terakhir

Persentase rasio jumlah penduduk pelanggan air bersih yang memanfaatkan jaringan PAM/PDAM/PAMSIMAS/Penyedia Air bersih lainnya dibanding jumlah penduduk pada tahun terakhir

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Perairan/PDAM/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

21


11 Persentase desa/kelurahan yang sudah teraliri listrik

Persentase jumlah desa/kelurahan yang teraliri listrik dibanding dengan total jumlah desa/kelurahan

Data resmi yang diolah atau dipublikasikan institusi resmi seperti BPS/Dinas ESDM/PLN/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

12 Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor pengadaan listrik terhadap PDRB total tahun terakhir

Rasio perbandingan nilai PDRB perolehan dari pengadaan listrik terhadap PDRB total tahun terakhir

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas ESDM/PLN/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

13 Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor pengadaan air bersih terhadap PDRB total tahun terakhir

Rasio perbandingan nilai PDRB perolehan dari pengadaan air bersih terhadap PDRB total tahun terakhir

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Perairan/PDAM/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

14 Nilai Kapasitas Fiskal daerah tahun terakhir

Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran dari kemampuan keuangan masing- masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja pegawai. Nilai kapasitas fiskal daerah Kab/Kota untuk BUDHIPRAJA dan Provinsi untuk BUDHIPURA Tahun terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Peta Kapasitas Fiskal daerah yang dipublikasikan tiap tahun

PMK tentang Peta Kasitas Fiskal Daerah Tahun Terakhir. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

22


15 Persentase nilai PAD terhadap total pendapatan daerah

Persentase nilai PAD terhadap total pendapatan daerah

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas yang mengelola Pendapatan Daerah/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

16 Persentase nilai investasi pemerintah daerah dibagi PDRB atas harga berlaku untuk tahun terakhir

Persentase nilai investasi yang pemerintah daerah berupa penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga, Investasi Langsung dan atau penyertaan modal untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dibandingkan atau di bagi PDRB atas harga berlaku untuk tahun terakhir.

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas yang mengelola Pendapatan atau Investasi Daerah/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

17 Nilai PDRB per kapita atas harga berlaku untuk tahun terakhir

Nilai PDRB per kapita atas harga berlaku untuk tahun terakhir

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

18 Persentase pertumbuhan ekonomi daerah tahun terakhir

Persentase pertumbuhan ekonomi daerah tahun terakhir

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

19 Persentase peningkatan atau penurunan nilai investasi PMA dan PMDN untuk tahun terakhir

Persentase peningkatan atau penurunan nilai investasi total untuk tahun terakhir

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ Dinas yang mengelola investasi, industri atau perdagangan/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

23


20 Persentase Peningkatan atau penurunan jumlah UMKM untuk tahun terakhir

Persentase Peningkatan atau penurunan jumlah UMKM untuk tahun terakhir

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ Dinas yang mengelola UMKM, /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

21 Persentase peningkatan atau penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun terakhir

Persentase peningkatan atau penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) tahun terakhir. NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga.

Angka NTP menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ Dinas yang mengelola Pertanian, /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

22 Nilai Angka Harapan hidup tahun terakhir

Nilai Angka Harapan hidup/Komponen pembentuk IPM. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya.

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

23 Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk dalam tahun terakhir

Persentase penurunan atau kenaikan Angka Gizi Buruk dalam tahun terakhir

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/dinas kesehatan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

24 Rata-rata lama sekolah pada tahun terakhir

Rata-rata lama sekolah pada tahun terakhir. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/ /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

24


digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pedididikan masyarakat dalam suatu wilayah.

25 Angka Partisipasi kasar pendidikan tinggi usia 19 - 24 pada tahun terakhir

Angka Partisipasi kasar pendidikan tinggi usia 19 - 24 pada tahun terakhir didapatkan dengan membagi jumlah penduduk mahasiswa/murid perguruan tinggi/sederajat dengan jumlah penduduk berusia 19-24 tahun pada tahun terakhir

Data resmi yang dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Dukcapil/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

26 Persentase Rasio jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk

Persentase rasio jumlah penduduk berpendidikan Diploma I/II/III terhadap total jumlah penduduk didapatkan dengan membagi jumlah penduduk berpendidikan DI/II/III dengan total jumlah penduduk

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Dukcapil/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN JUMLAH PENDUDUK DIPLOMA I/II/III.

27 Persentase Rasio jumlah penduduk berpendidikan D-IV dan S-1 terhadap total jumlah pendu

Persentase rasio jumlah penduduk berpendidikan D-IV dan S-1 terhadap total jumlah penduduk didapatkan dengan membagi jumlah penduduk berpendidikan D-IV dan S-1 dengan total jumlah penduduk

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Dukcapil/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN JUMLAH PENDUDUK DIPLOMA IV/S-1

28 Persentase Rasio jumlah penduduk berpendidikan S-2 terhadap total jumlah penduduk

Persentase rasio jumlah Penduduk berpendidikan S-2 terhadap total jumlah Penduduk didapatkan dengan membagi jumlah penduduk berpendidikan S-2 dengan total jumlah penduduk

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Dukcapil/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN JUMLAH BERPENDIDIKAN S-2

25


29 Persentase Rasio jumlah penduduk berpendidikan S-3 terhadap total jumlah penduduk

Persentase Rasio jumlah Penduduk berpendidikan S-3 terhadap total jumlah Penduduk didapatkan dengan membagi jumlah penduduk berpendidikan S-3 dengan total jumlah penduduk

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Dukcapil/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN JUMLAH PENDUDUK BERPENDIDIKAN S-3

30 Persentase Angka Partisipasi Sekolah kejuruan pada tahun terakhir

Persentase Angka Partisipasi Sekolah kejuruan pada tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas Dukcapil/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

31 Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tahun terakhir

Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas tenaga kerja/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

32 Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor jasa pendidikan terhadap PDRB total tahun terakhir

Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor jasa pendidikan terhadap PDRB total tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas tenaga kerja/Dinas Pendidikan /instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

33 Peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan Pemanfaatan digital oleh penduduk

Peran dan upaya Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemampuan Pemanfaatan digital oleh penduduk. Pemanfaatan digital termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi baik dalam fungsi pelayanan publik, dunia usaha maupun akltifitas masyarakat lainnya

Regulasi/SOP/Program/Kegiatan/Sistem Aplikasi/media/alat yang digunakan(e-catalog, e-purchasing). Jika berbasis Web dapat dilampirkan link-nya dan capture web/dashboard-nya

26


34 Pola dan karakteristik kemitraan diantara perusahaan (industri kecil, menengah dan besar

Pola dan karakteristik kemitraan antar sektor usaha baik kecil, menengah atau besar dalam melaksanakan aktifitas usahanya. Yang dimaksud kemitraan disini adalah jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil, dan atau pengusaha menengah/besar (Perusahaan Mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat

Data berupa Kotrak/MoU dan dokumen sejenisnya yang menggambarkan ada atau tidaknya proses kemitraan diantara usaha kecil, menengah, maupun besar yang dikeluarkan oleh Dinas yang mengelola perindustrian, investasi, KADIN, Berbagai Asoiasi atau lembaga resmi lainnya

35 Bagaimana keberadaan sektor usaha di wilayah Kab/Kota untuk BUDHIPRAJA dan Provinsi untuk BUDHIPURA?

Jumlah industri dan sektor usaha di wilayah Kab/Kota untuk BUDHIPRAJA dan Provinsi untuk BUDHIPURA

Data resmi dari BPS/ Dinas yang mengelola perindustrian, investasi, KADIN, Berbagai Asoiasi atau lembaga resmi lainnya

36 Persentase pertumbuhan (penurunan atau peningkatan) rasio perolehan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun terakhir

Persentase pertumbuhan (penurunan atau peningkatan) rasio perolehan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas yang mengelola perpajakan dan keuangan daerah/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

37 Persentase pertumbuhan (penurunan atau peningkatan) rasio perolehan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun terakhir

Persentase pertumbuhan (penurunan atau peningkatan) rasio perolehan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas yang mengelola perpajakan dan keuangan daerah/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

27


38 Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar di daerah (Misal, insentif pajak dan subsidi)

Regulasi pemerintah daerah yang mendorong efisiensi pasar dan aktifitas usaha yang sehat di daerah (Misal, insentif pajak dan subsidi)


39 Persentase Pertumbuhan (penurunan atau peningkatan) tingkat daya beli masyarakat tahun terakhir

Persentase Pertumbuhan (penurunan atau peningkatan) tingkat daya beli masyarakat tahun terakhir. Daya beli yang dimaksud adalah kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

40 Presentase pertumbuhan (Penurunan atau peningkatan) nilai Gini Ratio tahun terakhir

Presentase pertumbuhan (Penurunan atau peningkatan) nilai Gini Ratio tahun terakhir. Gini ratio merupakan nilai untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.


41 Presentase pertumbuhan (Penurunan atau peningkatan) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun terakhir?

Presentase pertumbuhan (Penurunan atau peningkatan) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun terakhir. TPAK adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah/negara.


42 Presentase pertumbuhan (Penurunan atau peningkatan) Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) tahun terakhir

Presentase pertumbuhan (Penurunan atau peningkatan) Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) tahun terakhir. TPT merupakan Persentase jumlah pengangguran


28


terhadap jumlah angkatan kerja.

43 Indeks pembangunan gender (IPG) tahun terakhir

Indeks pembangunan gender (IPG) tahun terakhir. IPG merupakan alat untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik.


44 Rasio jumlah tenaga kerja terdidik terhadap total angkatan kerja tahun terakhir

Persentase Rasio jumlah tenaga kerja terdidik yaitu tenaga kerja yang memiliki suatu keahlian atau kemahiran dalam bidang tertentu dengan cara sekolah atau pendidikan formal dan nonformal. Contohnya: pengacara, dokter, guru, dan lain-lain terhadap total angkatan kerja


45 Persentase peningkatan atau penurunan pemanfaatan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun terakhir

Persentase peningkatan atau penurunan pemanfaatan Balai Latihan Kerja untuk profesionalisme angkatan kerja pada tahun terakhir. Tingkat pemanfaatan Balai Latihan Kerja dibuktikan dengan seberapa banyak penduduk/tenaga kerja yang mengikuti program balai latihan kerja


46 Peran Pemerintah daerah dalam pengembangan Tenaga Kerja Terampil

Peran Pemerintah daerah/Kota dalam pengembangan Tenaga Kerja Terampil. Peran pemerintah yang dimaksud adalah berbagai upaya, kebijakan, program


29


dana tau kegiatan yang dilakasanakan dalam upaya mengembangkan tenaga kerja terampil.

47 Peningkatan atau penurunan jumlah bank yang memberikan layanan pinjaman kepada dunia usaha tahun terakhir

Peningkatan atau penurunan jumlah bank yang memberikan layanan pinjaman kepada dunia usaha tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/BI/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

48 Peningkatan atau penurunan Jumlah Lembaga Keuangan Non-Bank yang memberikan layanan pinjaman kepada dunia usaha tahun terakhir

Peningkatan atau penurunan Jumlah Lembaga Keuangan Non-Bank yang memberikan layanan pinjaman kepada dunia usaha tahun terakhir


49 Persentase pertumbuhan (peningkatan atau penurunan) nilai pinjaman Bank kepada UMKM untuk pengembangan usaha tahun terakhir

Persentase pertumbuhan (peningkatan atau penurunan) nilai pinjaman Bank kepada UMKM untuk pengembangan usaha tahun terakhir dibanding tahun sebelumnya dikalikan 100%.


50 Persentase pertumbuhan (peningkatan atau penurunan) nilai pinjaman non bank (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk pengembangan usaha tahun terakhir

Persentase pertumbuhan (peningkatan atau penurunan) nilai pinjaman non bank (termasuk didalamnya modal ventura dan fund raising) kepada UMKM untuk pengembangan usaha tahun terakhir dibanding tahun sebelumnya dikalikan 100%


30


51 Persentase peningkatan atau penurunan bantuan pemberian kredit Lembaga Keuangan kepada petani dan/atau nelayan tahun terak

Persentase peningkatan atau penurunan bantuan pemberian kredit Lembaga Keuangan kepada petani dan/atau nelayan tahun terakhir dibanding tahun sebelumnya dikalikan 100%


52 Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap PDRB total tahun terakhir

Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor jasa keuangan dan asuransi terhadap PDRB total tahun terakhir


53 Ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Ketersediaan modal ventura bagi struktur permodalan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Regulasi/SOP/Sistem Aplikasi/media/alat yang digunakan. Jika berbasis Web dapat dilampirkan link-nya dan capture web/dashbard-nya.

54 Persentase rasio jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dibanding jumlah total penduduk tahun terakhir

Struktur demografi usia produktif yang berpotensi sebagai pasar dalam rangka komersialisasi produk. Struktur demografi usia produktif yang berpotensi sebagai pasar dalam rangka komersialisasi produk


55 Persentase peningkatan atau penurunan nilai ekspor tahun terakhir

Persentase peningkatan atau penurunan nilai ekspor utahun terakhir


56 Persentase rasio ekspor terhadap impor tahun terakhir

Persentase rasio ekspor terhadap impor tahun terakhir


31


57 Persentase rasio Total biaya untuk memulai bisnis/start up bisnis terhadap pendapatan perkapita (Start up adalah perusahaan pemula berbasis teknologi)

Persentase rasio total biaya untuk memulai bisnis/start up bisnis terhadap pendapatan perkapita (Start up adalah perusahaan pemula berbasis teknologi). Biaya memulai usaha berkaitan dengan biaya memulai usaha seperti biaya pengurusan pendirian perusahaan, pajak-pajak, retribusi dan segala bentuk biaya perizinan yang dibutuhkan.


58 Waktu pengurusan perijinan usaha (Domisili, SIUP, TDP, dll) untuk memulai bisnis/industri kecil dan menengah setelah memenuhi persyaratan

Waktu pengurusan perijinan usaha (Domisili, SIUP, TDP, dll) untuk memulai bisnis/industri kecil dan menengah setelah memenuhi persyaratan

Regulasi/SOP/Roadmap/List teknologi/Informasi Teknologi/Link web/data dukung lainnya yang relevan. HARUS DISEBUTKAN LAMA WAKTUNYA.

59 Waktu pengurusan perijinan usaha (Domisili, SIUP, TDP, dll) untuk memulai bisnis/industri besar setelah memenuhi per

Waktu pengurusan perijinan usaha (Domisili, SIUP, TDP, dll) untuk memulai bisnis/industri besar setelah memenuhi per

Regulasi/SOP/Roadmap/List teknologi/Informasi Teknologi/Link web/data dukung lainnya yang relevan. HARUS DISEBUTKAN LAMA WAKTUNYA.

60 Persentase peningkatan atau penurunan jumlah perizinan usaha tahun terakhir

Persentase peningkatan atau penurunan jumlah perizinan usaha tahun terakhir


61 Persentase rasio industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada

Persentase rasio industri yang memanfaatkan kebijakan/regulasi insentif pajak untuk proses bisnisnya dari total industri yang ada

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN JUMLAH INDUSTRINYA.

32


62 Persentase peningkatan atau penurunan jumlah wirausaha/industri kecil dan menengah tahun terakhir

Persentase peningkatan atau penurunan jumlah wirausaha/industri kecil dan menengah tahun terakhir


63 Persentase peningkatan atau penurunan jumlah wirausaha/industri besar tahun terakhir

Persentase peningkatan atau penurunan jumlah wirausaha/industri besar tahun terakhir


64 Sistem manajemen dan produk hasil industri kecil dan menengah

Sistem manajemen dan produk hasil industri kecil dan menengah. Berkaitan dengan profesionalitas manajemen perusahaan dan kualitas produk yang dihasilkan

Regulasi/SOP/Roadmap/Sertifikat ISO/data dukung lainnya yang relevan dari Dinas terkait/KADIN/Asosiasi pengusaha/Institusi resmi lainnya

65 Sistem manajemen dan produk hasil industri besar

Sistem manajemen dan produk hasil industri besar

Regulasi/SOP/Roadmap/Sertifikat ISO/data dukung lainnya yang relevan dari Dinas terkait/KADIN/Asosiasi pengusaha/Institusi resmi lainnya

66 Jumlah perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT)

Jumlah perusahaan pemula berbasis teknologi (PPBT)

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti BPS/Dinas terkait/ KADIN/Asosiasi pengusaha/Institusi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

67 Implementasi Program Sistem Inovasi daerah

Program Sistem Inovasi Daerah sebagai imoplementasi dari Peraturan Bersama antara Mendagri dengan Menegristek No 3 tahu 2012 dan no 6 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inov asi daerah

Regulasi/SOP/MoU/Roadmap/Surat Keputusan/List Produk Inovasi/ Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/Kopertis/Bappeda/Litbang instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

33


68 Keberadaan dan Pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD)

Keberadaan dan Pengembangan klaster inovasi berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) sebagai bentuk interaksi dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi/lembaga litbang dan masyarakat


69 Jumlah kerjasama antara perguruan tinggi/Lembaga litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir

Merupakan jumlah aktifityas/kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara perguruan tinggi/Lembaga litbang dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir


70 Jumlah kerjasama antara industry/dunia usaha dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir

Merupakan jumlah aktifityas/kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara industry/dunia usaha dengan pemerintah daerah dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir


71 Jumlah kerjasama antara perguruan tinggi/Lembaga litbang, industry/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir

Merupakan jumlah aktifityas/kegiatan yang dilaksanakan atas kerjasama antara perguruan tinggi/Lembaga litbang, industry/dunia usaha dan pemerintah daerah (triple helix) dalam program pengembangan teknologi dan inovasi dalam 3 tahun terakhir


72 Jumlah artikel yang dihasilkan oleh

Jumlah artikel yang dihasilkan oleh Perguruan

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan

34


Perguruan Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal penelitian yang dihasilkan selama 3 tahun terakhir

Tinggi dan atau lembaga litbang setempat yang dipublikasikan dalam jurnal penelitian yang dihasilkan selama 3 tahun terakhir

oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/Kopertis/Bappeda/Litbang instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

73 Jumlah penelitian yang dihasilkan pergutuan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir

Jumlah penelitian yang dihasilkan pergutuan tinggi, lembaga litbang, dan atau lembaga lainnya yang masuk Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/Kopertis/Bappeda/Litbang/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

74 Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) yang terdaftar oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Lembaga Lainnya secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir

Jumlah Kekayaan Intelektual (paten, merek, cipta, dan design Industri) yang terdaftar oleh Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Lembaga Lainnya secara keseluruhan yang dihasilkan dalam 3 tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/Kopertis/Bappeda/Litbang/instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

75 Ketersediaan paten yang telah dimanfaatkan industri

Ketersediaan paten yang telah dimanfaatkan industri

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/Kopertis/Bappeda/Litbang/Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN NILAINYA.

35


76 Persentase rasio belanja riset dan penelitian terhadap total APBD tahun terakhir

Persentase rasio belanja riset dan penelitian terhadap total APBD tahun terakhir


77 Persentase jumlah kegiatan penilitian sumber daya lokal di kabupaten/kota untuk BUDHIPRAJA dan Provinsi untuk BUDHIPURA dibanding jumlah penelitian total 3 tahun terakhir

Persentase jumlah kegiatan penilitian sumber daya lokal di kabupaten/kota untuk BUDHIPRAJA dan Provinsi untuk BUDHIPURA dibanding jumlah penelitian total 3 tahun terakhir


78 Persentase rasio jumlah peneliti di perguruan tinggi dan litbang dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan 3 tahun terakhir

Persentase rasio jumlah peneliti di perguruan tinggi dan litbang dibanding hasil penelitian yang dipublikasikan 3 tahun terakhir


79 Pemeringkatan kualitas penelitian perguruan tinggi dan atau litbang lainnya tahun terakhir secara nasional

Pemeringkatan kualitas penelitian perguruan tinggi dan atau litbang lainnya tahun terakhir secara nasional

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/Kopertis/Bappeda/Litbang/Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN PERINGKATNYA.

80 Jumlah dunia usaha/Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan dalam 3 tahun terakhir

Jumlah dunia usaha/Industri yang memiliki unit penelitian dan pengembangan dalam 3 tahun terakhir


36


81 Jumlah Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang dalam 3 tahun terakhir

Jumlah Perguruan Tinggi dan Lembaga Litbang dalam 3 tahun terakhir

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/Kopertis/Bappeda/Litbang/Kadin/ instansi resmi lainnya. HARUS DISEBUTKAN JUMLAH DANA NAMA PERGURUAN TINGGI/LEMBAGA LITBANGNYA

82 Keberadaan organisasi/lembaga baik di lingkungan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga litbang, industri maupun komunitas tertentu yang dapat menawarkan infrastruktur lingkungan yang kondusif untuk memperkuat dan mengembangkan usaha baru

Keberadaan organisasi/lembaga baik di lingkungan pemerintah daerah, perguruan tinggi dan lembaga litbang, industri maupun komunitas tertentu yang dapat menawarkan infrastruktur lingkungan yang kondusif untuk memperkuat dan mengembangkan usaha baru


83 Jumlah aplikasi dan perolehan hak merk dagang di daerah secara keseluruhan tahun terakhir

Jumlah aplikasi dan perolehan hak merk dagang di daerah secara keseluruhan tahun terakhir


84 Keberadaan Techno Park dan Pusat Unggulan Iptek (PUI)

Keberadaan Techno Park dan Pusat Unggulan Iptek (PUI)

Data resmi yang diolah dari atau dipublikasikan oleh institusi resmi seperti Perguruan Tinggi/Kopertis/Bappeda/Litbang/Kadin/ instansi resmi lainnya

37


85 Persentase pengguna jaringan telepon selular dibanding jumlah penduduk tahun terakhir

Persentase pengguna jaringan telepon selular dibanding jumlah penduduk tahun terakhir


86 Persentase pengguna sambungan langsung untuk internet tahun terakhir

Persentase pengguna sambungan langsung untuk internet tahun terakhir


87 Persentase pengguna jaringan internet untuk keperluan usaha tahun terakhir

Persentase pengguna jaringan internet untuk keperluan usaha tahun terakhir


88 Persentase penggunaan jaringan fiber optik di wilayah kabupaten/kota untuk BUDHIPRAJA dan Provinsi untuk BUDHIPURA tahun terakhir

Persentase penggunaan jaringan fiber optik di wilayah kabupaten/kota untuk BUDHIPRAJA dan Provinsi untuk BUDHIPURA tahun terakhir


89 Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB total tahun terakhir

Persentase kontribusi nilai PDRB perolehan dari sektor informasi dan komunikasi terhadap PDRB total tahun terakhir


90 Ketersediaan pengembangan teknologi baru yang dikembangkan dalam Tahun terakhir

Ketersediaan pengembangan teknologi baru yang dikembangkan dalam Tahun terakhir

Regulasi/SOP/Roadmap/List teknologi/Informasi Teknologi/Link web/data dukung lainnya yang relevan

pedoman teknis penilaian anugerah iptek · 2019-08-01 · momentum dalam memperingati hari...

Documents