PEDOMAN PENINGKATAN MUTU PTK-PNF KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DIREKTORAT PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL 2009

KATA PENGANTAR

Dalam tahun anggaran 2009, Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit PTK-PNF) Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) mengalokasikan dana guna mendukung perluasan akses layanan peningkatan mutu PTK-PNF di tingkat kabupaten/kota melalui berbagai lembaga/institusi pemerintah maupun masyarakat sebagai kelanjutan dari program sejenis tahun 2008. Dana dukungan ini diperuntukkan bagi peningkatan kompetensi dan kualifikasi PTK-PNF, pengembangan profesi pamong belajar, pendampingan tim asistensi, dan dukungan manajemen di tingkat kabupaten/kota yang diharapkan juga dapat lebih memperkuat peran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau UPTD sejenis di tingkat kabupaten/kota dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu PTK-PNF. Pedoman Peningkatan Mutu PTK-PNF ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyelenggara di kabupaten/kota dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program peningkatan mutu PTK-PNF. Selanjutnya, kami mengharapkan agar semua pihak terkait dapat membantu menyukseskan peningkatan mutu PTK-PNF tingkat kabupaten/kota. Jakarta, Januari 2009 Direktur PTK-PNF,

Erman Syamsuddin, SH, M.Pd NIP 131270175

i

KATA SAMBUTANDalam rangka mendukung kelangsungan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di tingkat provinsi, pada tahun 2009 ini akan dilanjutkan program pemberian dukungan dari Direktorat Jenderal PMPTK yang dikoordinasikan oleh Direktorat PTK-PNF. Pemberian dana peningkatan mutu PTK-PNF ini merupakan upaya strategis dalam menjembatani kebijakan Depdiknas dengan kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat khususnya yang terkait dengan peningkatan mutu PTK-PNF. Melalui program ini, diharapkan dapat menjadi stimulan bagi pemerintah daerah dalam mengupayakan program peningkatan mutu PTK-PNF di wilayahnya. Mengingat peningkatan mutu PTK-PNF mencakup berbagai aspek yang terkait dengan peningkatan kualifikasi dan kompetensi yang memerlukan dukungan dari pemangku kepentingan, maka perlu perencanaan dan pelaksanaan program secara terpadu. Dengan demikian, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) atau UPTD sejenis di tingkat kabupaten/kota diharapkan dapat menjadi koordinator dan terus meningkatkan kemitraan dengan berbagai instansi/lembaga/organisasi terkait. Saya menyambut baik adanya Pedoman Peningkatan Mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota Tahun 2009 ini sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan program peningkatan mutu PTK-PNF. Jakarta, Januari 2009 Direktur Jenderal,

Dr. Baedhowi NIP 130803888

ii

DAFTAR ISIKATA PENGANTAR..................................................................................i KATA SAMBUTAN...................................................................................ii DAFTAR ISI.............................................................................................iii BAB I PENDAHULUAN.......................................................................1 A. Latar Belakang...............................................................................1 B. Dasar.............................................................................................1 C. Tujuan dan Manfaat......................................................................2 BAB II PENGGUNAAN DANA ...................................................................................................3 A. Maksud dan Tujuan ......................................................................3 1. Maksud ....................................................................................3 2. Tujuan ......................................................................................3 B. Sumber .........................................................................................3 C. Kategori ........................................................................................4 D. Pemanfaatan ................................................................................4 1.Peningkatan Mutu PTK-PNF.....................................................4 2.Pendampingan Asistensi...........................................................6 3. Dukungan Manajemen.............................................................7 E. Capaian Sasaran ..........................................................................7 BAB III MEKANISME PENYALURAN DANA........................................8 A. Persyaratan Penerima ..................................................................8 B. Tata Cara Pengusulan Proposal...................................................8 C. Mekanisme Penetapan Penerima ..............................................11 D. Mekanisme Penyaluran ..............................................................13 E. Penyelenggaraan Program..........................................................14 F. Perubahan Program/Kegiatan.....................................................14 G. Pertanggungjawaban dan Pelaporan .........................................14 BAB IV PENGENDALIAN ...................................................................16 A. Pemantauan ...............................................................................16 B. Evaluasi.......................................................................................16 C. Pengawasan................................................................................16 D. Pelaporan ...................................................................................17 BAB V PENUTUP................................................................................18 LAMPIRAN.............................................................................................19 19

iii

iv

BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Berdasarkan kebijakan Depdiknas yang menitikberatkan pada upaya (i) pemerataan dan perluasan akses pendidikan, (ii) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (iii) tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, serta prioritas program pendidikan yang ditetapkan dalam rencana strategis Depdiknas adalah perluasan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), percepatan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dan pemberantasan buta aksara, maka pada tahun 2009 Direktorat Jenderal PMPTK melanjutkan program pemberian Dana Peningkatan Mutu PTK-PNF di Kabupaten/Kota yang dikoordinsikan melalui Sanggar Kegiatan Belajar/ UPTD Kabupaten/Kota. Guna menyebarluaskan informasi tentang pengalokasian dana

peningkatan mutu PTK-PNF di Kabupaten/Kota, perlu disusun Pedoman Program Peningkatan Mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota tahun 2009. B. Dasar 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

1

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 28 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 43 tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional Tahun Anggaran 2008 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Direktorat PTK-PNF, Ditjen PMPTK, Departemen Pendidikan Nasional, Tahun Anggaran 2009. C. Tujuan dan Manfaat Pedoman ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada semua pihak yang terkait dalam penyaluran dan pemanfaatan dana program peningkatan mutu PTK-PNF di kabupaten/kota tahun 2009. Pedoman ini diharapkan bermanfaat bagi: 1. Ditjen PMPTK, dalam menyalurkan dan menjamin pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF tahun 2009 pada Kabupaten/Kota 2. Penyelenggara program di Kabupaten/Kota, dalam menyusun proposal, mengelola, dan mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana untuk mendukung kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF yang dikoordinasikan oleh SKB/UPTD Kabupaten/Kota 3. Tim Seleksi Proposal Kabupaten/Kota, dalam menentukan kelayakan dan merekomendasikan alokasi anggaran pada masing-masing kabupaten/kota 4. Tim monitoring dan evaluasi, dalam melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemanfaatan dana peningkatan mutu PTKPNF 5. Pemangku kepentingan terkait, dalam membantu meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF di kabupaten/kota.

2

BAB II PENGGUNAAN DANAA. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Pemberian dukungan dana ini dimaksudkan untuk mendukung kegiatan perluasan akses peningkatan mutu PTK-PNF di daerah, didasarkan pada kondisi dan kebutuhan masing-masing yang dikoordinasikan oleh SKB/UPTD Kabupaten/Kota.

2. Tujuan a. Tujuan Umum Dana dukungan ini bertujuan untuk meningkatkan mutu PTK-PNF di kabupaten/kota guna memenuhi standar nasional pendidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya b. Tujuan Khusus Secara khusus, tujuan dana ini adalah untuk hal-hal berikut: 1) Meningkatkan profesionalitas PTK-PNF baik yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bukan PNS dalam wilayah kabupaten/kota. 2) Meningkatkan peran asistensi dalam program peningkatan mutu PTK-PNF kabupaten/kota 3) Meningkatkan kesiapan dalam pengelolaan program peningkatan mutu PTK-PNF kabupaten/kota. B. Sumber Dana dukungan peningkatan mutu PTK-PNF Provinsi ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal, Ditjen PMPTK tahun 2009 dengan jenis belanja bantuan sosial yang seluruhnya 3

berjumlah Rp.13.880.000.000,- (tiga belas milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) untuk 347 lembaga SKB/UPTD Kabupaten/Kota. Dana Peningkatan Mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009 dan tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal, Ditjen PMPTK tahun 2009. C. Kategori Besarnya dana peningkatan mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota ditentukan dengan mempertimbangkan; (i) hasil penilaian kinerja pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota tahun 2008, (ii) kelayakan proposal peningkatan mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota tahun 2009, (iii) kontribusi Pemda Kab/Kota dalam mendukung program peningkatan mutu PTK-PNF, (iv) tingkat kemahalan yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan dan (v) kewajaran biaya satuan (unit cost). Rentang dana peningkatan mutu PTK-PNF kategori, yaitu A, B, C, dan D. D. Pemanfaatan Alokasi dana digunakan untuk kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF dan kegiatan lain yang relevan, yang meliputi kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi, pendampingan tim asistensi, dan dukungan manajemen. Dana ini tidak boleh digunakan untuk pengadaan dan perawatan fasilitas, sarana dan prasarana. 1. Peningkatan Mutu PTK-PNF Alokasi dana untuk peningkatan mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota minimal 75% dari total dana. dibagi menjadi 4 (empat)

4

a. Peningkatan Kompetensi Alokasi dana untuk peningkatan kompetensi PTK-PNF Kabupaten/Kota minimal 55% dari total dana yang diterima. Kegiatan peningkatan kompetensi PTK-PNF diarahkan pada pengembangan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi sosial dan kompetensi pribadi. Adapun kegiatan peningkatan kompetensi PTK-PNF dapat dipilih antara lain diklat, magang, kursus, dan pengembangan profesi. Peningkatan kompetensi diperuntukkan bagi PTK-PNF dengan sasaran dapat dipilih untuk jenis PTK-PNF yang menjadi prioritas sesuai dengan kebutuhan, diantaranya: pendidik PAUD, tutor pendidikan keaksaraan, tutor pendidikan kesetaraan, penilik, pamong belajar. Kegiatan peningkatan kompetensi, jumlah dan jenis sasarannya dipilih sesuai prioritas. b. Peningkatan Kualifikasi Alokasi dana untuk kegiatan peningkatan kualifikasi PTK-PNF minimal 20% dari total dana yang diterima digunakan untuk bantuan pendidikan (bukan beasiswa/tugas belajar) bagi PTKPNF yang sedang mengikuti pendidikan jenjang program S-1 dengan biaya sendiri. Sasaran minimal yang harus dicapai sesuai kategori dana yang diterima dengan unit cost maksimal sebesar Rp.2.000.000,- per orang dan hanya berlaku 1 tahun. Tujuan pendanaan adalah untuk membantu biaya pendidikan bagi PTKPNF yang berada di SKB/UPTD Kabupaten/Kota dan wilayah kerjanya baik berstatus PNS maupun bukan PNS. Dana bantuan pendidikan ini tidak berlaku bagi PTK-PNF yang sedang mengikuti pendidikan melebihi 8 semester. Jurusan/Program Studi yang diikuti harus sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga tempat bertugas serta diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang telah terakreditasi. Bagi PTK-PNF yang

5

bukan PNS yang akan diberikan bantuan pendidikan antara lain; (i) pendidik dan pengelola PAUD, (ii) tutor dan pengelola pendidikan keaksaraan, (iii) tutor dan pengelola pendidikan kesetaraan, (iv) pendidik, penguji dan pengelola kursus, dan (v) pengelola perpustakaan/TBM. Bagi PTK-PNF yang mengajukan bantuan pendidikan harus ada surat keterangan masih aktif sebagai PTK-PNF dan sedang kuliah/belajar (terdaftar) dari perguruan tinggi atau lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dalam kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF baik melalui kegiatan peningkatan kompetensi maupun kualifikasi dapat berkoordinasi dengan forum PTK-PNF terkait di kabupaten/kota dalam hal penetapan peserta dan kurikulum/substansi kegiatan peningkatan kompetensi dan kualifikasi dimaksud. Untuk kegiatan peningkatan kompetensi melalui diklat dapat dikoordinasikan dengan perguruan tinggi dalam rangka mendapatkan akses konversi hasil diklat ke SKS di perguruan tinggi yang bersangkutan. 2. Pendampingan Asistensi Dana ini digunakan untuk honorarium dan bantuan operasional kegiatan asistensi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan maksimal Rp.6 juta dalam setahun. Jumlah asistensi di Kabupaten/Kota adalah satu orang. Asistensi diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada SKB/UPTD sejak penyusunan proposal sampai dengan pelaporan pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF tahun 2009 dan memberikan bimbingan dalam peningkatan mutu PTK-PNF di SKB/UPTD Kabupaten/Kota setempat. Apabila SKB/UPTD Kabupaten/Kota memiliki staf yang berkualifikasi S2 maka tidak harus mengangkat asistensi, dan fungsi asistensi dilakukan oleh staf SKB/UPTD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Dengan demikian, dana yang diperuntukkan pendampingan asistensi sebagian dialokasikan untuk kegiatan peningkatan kompetensi

6

maupun kualifikasi PTK-PNF dan sebagian lainnya untuk fungsi asistensi dimaksud. 3. Dukungan Manajemen Alokasi dana untuk dukungan manajemen maksimal 10% dari total dana yang diterima. Kegiatan manajemen/pengelolaan dana peningkatan mutu PTK-PNF antara lain digunakan untuk; mendukung kegiatan perencanaan program, rapatrapat persiapan/pelaksanaan, koordinasi, monitoring, pelaporan, ATK, dan pengelolaan.

E. Capaian Sasaran Guna memenuhi target peningkatan mutu PTK-PNF, maka capaian sasaran peningkatan mutu baik peningkatan kompetensi maupun kualifikasi disesuaikan dengan jumlah dana yang diperoleh SKB/UPTD Kabupaten/Kota dan mengacu pada persentase pemanfaatan dana butir D 1, 2, dan 3 di atas.

7

BAB III MEKANISME PENYALURAN DANAA. Persyaratan Penerima Dana peningkatan mutu PTK-PNF tahun 2009 hanya diberikan kepada Kabupaten/Kota dalam hal ini SKB/UPTD yang memenuhi syarat, sebagai berikut: 1. Telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana peningkatan mutu PTK-PNF tahun 2008 secara lengkap kepada Direktorat PTK-PNF 2. Mengajukan proposal yang ditandatangani oleh kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota dengan memuat secara rinci program yang akan diselenggarakan, PNF tahun 2009 3. Proposal disetujui dan mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang berwenang 4. Membuat pemanfaatan pernyataan dana kesanggupan mutu melaksanakan PTK-PNF kegiatan 2009, peningkatan tahun dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan serta sumber-sumber dana lain selain dari Dit PTK-

menggunakan format pada Lampiran 1b. 5. Menyertakan fotocopy rekening bank (tabungan) yang telah ditetapkan atas nama lembaga. 6. Legalitas Pendirian Lembaga calon penerima dana peningkatan mutu PTK-PNF (SK Bupati/Walikota/Perda) B. Tata Cara Pengusulan Proposal 1. Pembentukan Tim Pengelola Dana

Tim Pengelola dibentuk oleh Kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota dengan susunan dan tugas sebagai berikut. a. Penanggung jawab adalah Kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota, bertugas mengorganisasikan semua kegiatan yang telah diajukan, memantau dan mengevaluasi

8

pelaksanaan

kegiatan,

serta

mempertanggungjawabkan

pemanfaatan dana, serta menyampaikan laporan tertulis kepada Direktur PTK-PNF. b. Pengelola Keuangan, bertugas menerima dan menyalurkan dana untuk membiayai kegiatan sesuai dengan proposal, menyelenggarakan pembukuan dana, memungut dan menyetorkan pajak-pajak sesuai dengan peraturan perundangundangan c. dan mempersiapkan Pelaksana pertanggungjawaban kegiatan, bertugas pemanfaatan seluruh dana. melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan, melakukan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan, membuat laporan sebagai pertanggungjawaban PTK-PNF 2. Identifikasi kebutuhan kebutuhan adalah kegiatan yang dilakukan untuk Identifikasi pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu

memperoleh data tentang kebutuhan program peningkatan mutu PTKPNF di wilayah SKB/UPTD Kabupaten/Kota. 3. Penentuan prioritas kegiatan Dari hasil identifikasi kebutuhan, disusun skala prioritas guna menentukan program/kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF, dengan melibatkan yang terkait. 4. Penyusunan Proposal Proposal disusun oleh tim yang dibentuk oleh Kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota. Anggota tim terdiri dari unsur pamong belajar, staf, tim asistensi dan unsur lain yang terkait. Kegiatan dan program tersebut yang akan dibiayai dengan dana ini harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Peningkatan Mutu PTK-PNF pada SKB/UPTD Kabupaten/Kota. semua unsur yang meliputi; Kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota, Pamong Belajar, staf, tim asistensi dan unsur lain

9

Program dan kegiatan yang dituangkan dalam proposal adalah hasil dari musyawarah/rapat penentuan prioritas kegiatan di antara tenaga yang ada di lembaga SKB/UPTD Kabupaten/Kota dan lembaga/pihak terkait serta sesuai dengan peruntukan Dana Peningkatan Mutu PTKPNF tahun 2009 yang diatur dalam pedoman ini. Proposal harus memuat jadwal kegiatan dan jadwal pencairan dana beserta dengan rincian pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF yang diusulkan oleh SKB/UPTD Kabupaten/Kota. Sistematika proposal mengacu pada format sebagaimana Lampiran 1a. 5. Penyampaian proposal yang telah ditandatangani oleh Kepala SKB/UPTD

Proposal

Kabupaten/Kota harus mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau pejabat yang berwenang. Proposal disampaikan paling lambat Minggu ke-2 bulan Maret 2009 kepada Kepala BPKB/UTPD provinsi di wilayahnya atau P2PNFI/BP-PNFI di regionalnya bagi SKB/UPTD Kabupaten/Kota yang belum ada BPKB/UTPD provinsinya.DITJEN PMPTK DIT. PTK-PNF

5P2PNFI/ BPPNFI /BPKB

3

Tim Penilai

2Disdik Kab/Kot a

4

1

UPTD SKB

Bagan : Mekanisme Pengajuan dan Penilaian ProposalKeterangan : 1. rekomendasi 2. pengajuan proposal 3. penilaian proposal

10

4. perbaikan proposal 5. hasil penilaian

C. Mekanisme Penetapan Penerima 1. Penilaian Proposal a. Pembentukan Tim Penilai Proposal Direktorat PTK-PNF melimpahkan kewenangan penilaian proposal peningkatan mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota kepada P2PNFI/BPPNFI atau BPKB/UPTD Provinsi di wilayah provinsi masingmasing. Bagi provinsi yang belum memiliki BPKB/UPTD Provinsi, maka penilaian proposal Kabupaten/Kota dilakukan oleh P2PNFI/BP-PNFI di regionalnya. Tim Penilai terdiri dari unsur P2PNFI/BP-PNFI atau BPKB/UPTD Provinsi setempat, asistensi, dan praktisi. Keanggotaan Tim Penilai, baik jumlah maupun unsurnya, sepenuhnya menjadi hak Kepala P2PNFI/BP-PNFI atau BPKB/UPTD Provinsi dengan berazaskan; obyektifitas, transparansi dan profesional. b. Penilaian Proposal Penilaian proposal dilakukan oleh Tim Penilai Proposal yang ditetapkan oleh kepala BPKB/UPTD Provinsi di wilayahnya atau kepala P2PNFI/BP-PNFI di provinsinya atau provinsi lain di regionalnya yang belum memiliki BPKB/UPTD Provinsi dapat didampingi oleh Tim Dit. PTK-PNF. c. Tugas Tim Penilai Proposal Tim Penilai bertanggungjawab atau sepenuhnya kepada Kepala Dalam oleh P2PNFI/BP-PNFI 1) dan transparan. 2) Verifikasi lapangan ke SKB/UPTD Kabupaten/Kota (jika diperlukan). 11 BPKB/UPTD proposal Provinsi. yang diajukan

melaksanakan tugasnya, Tim Penilai bertugas: Menilai SKB/UPTD Kabupaten/Kota secara obyektif, jujur, profesional,

3) penilaian 4) 5)

Mempertanggungjawabkan

kegiatan

Menuangkan hasil penilaian dalam Berita Menyampaikan hasil penelitian proposal

Acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai kepada Kepala P2PNFI/BP-PNFI atau BPKB/UPTD Provinsi. Hasil penilaian proposal dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim penilai, selanjutnya ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala P2PNFI/BP-PNFI atau BPKB/UPTD Provinsi tentang keputusan hasil penilaian proposal dana peningkatan mutu PTK-PNF untuk SKB/UPTD Kabupaten/Kota. Berita acara penilaian dan surat keputusan hasil penilaian disampaikan kepada Direktur PTK-PNF paling lambat minggu kedua April 2009. 2. Penetapan Penerima a. Dasar Penetapan Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, besar alokasi dana yang diberikan kepada SKB/UPTD Kabupaten/Kota didasarkan atas pertimbangan (i) hasil penilaian kinerja pemanfaatan dana pembantuan peningkatan mutu PTK-PNF pada SKB/UPTD proposal dalam Kabupaten/Kota tahun 2008, (ii) hasil penilaian tahun 2009, (iii) kontribusi Pemda

peningkatan mutu PTK-PNF pada SKB/UPTD Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota mendukung program peningkatan mutu PTK-PNF, (iv) tingkat kemahalan yang telah ditetapkan oleh Departemen Keuangan, dan (v) penyampaian laporan pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF tahun sebelumnya. b. Penetapan Jumlah Alokasi Dana Direktorat PTK-PNF mengalokasikan dana untuk SKB/UPTD Kabupaten/Kota berdasarkan jumlah lembaga di setiap provinsi (Lampiran 6) dengan rerata Rp.40 juta per lembaga.

12

Selanjutnya, penentuan alokasi dana masing-masing SKB/UPTD Kabupaten/Kota direkomendasikan oleh kepala P2PNFI, BP-PNFI, dan BPKB/UPTD provinsi yang bersangkutan. c. Pejabat yang Menetapkan Penerima Penerima dana peningkatan mutu PTK-PNF di Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Dirjen PMPTK dengan mempertimbangkan rekomendasi kepala P2PNFI, BP-PNFI, dan BPKB/UPTD provinsi yang bersangkutan. D. Mekanisme Penyaluran Penyaluran dana peningkatan mutu PTK-PNF kabupaten/kota dilakukan oleh Direktorat PTK-PNF melalui KPPN Jakarta III dengan ditransfer ke nomor pribadi). Mekanisme penyaluran dana peningkatan mutu PTK-PNF kabupaten/kota digambarkan berikut. rekening bank SKB/UPTD Kabupaten/Kota (bukan rekening

DITJEN PMPTK DIT. PTK-PNF

15 2

KPPN

4P2PNFI/ BP-PNFI/ BPKB

Rekening Bank SKB

3 4UPTD SKB

Bagan : Mekanisme Penyaluran DanaKeterangan : 1. pengajuan SPP 2. tranfer dana 3. pencairan dana 4. pemantauan penyaluran 5. pemantauan penyaluran dan penyerapan

13

E. Penyelenggaraan Program Setelah dana diterima oleh Kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota, maka SKB/UPTD yang bersangkutan harus segera melakukan kegiatan sesuai dengan program dan jadwal yang dituangkan dalam proposal yang telah direvisi berdasarkan hasil penilaian oleh Tim Penilai. F. Perubahan Program/Kegiatan Apabila ada kegiatan dan rincian pengunaan dana yang tertuang dalam proposal yang telah disetujui harus dilakukan perubahan maka Kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota harus mengusulkan perubahan secara tertulis dengan alasan yang rasional kepada Direktur PTK-PNF dengan tembusan kepada Kepala P2PNFI/BP-PNFI atau Kepala BPKB/UPTD Provinsi yang bersangkutan paling lambat akhir Oktober 2009. G. Pertanggungjawaban dan Pelaporan Penerima dana peningkatan mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota wajib menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai peraturan perundang-undangan kepada Direktur PTK-PNF melalui Kepala BPKB/UTD Provinsi atau Kepala P2PNFI/BP-PNFI di regionalnya bagi SKB/UPTD Kabupaten/Kota yang belum memiliki BPKB/UTD Provinsi di provinsinya. Laporan pertanggungjawaban terdiri dari laporan bulan dan laporan tahunan (akhir kegiatan). Software untuk mengentri laporan bulanan (daya serap) SKB/UPTD Kabupaten/Kota ini dapat didownload melalui website http://www.jugaguru.com Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana telah diterima oleh Kepala BPKB/UPTD Provinsi atau Kepala P2PNFI/BP-PNFI di regionalnya bagi SKB/UPTD Kabupaten/Kota yang tidak memiliki BPKB/UTD Provinsi di provinsinya paling lambat pada: 1. Hari Kamis minggu kedua setiap bulannya untuk laporan perkembangan/kemajuan daya serap bulanan. Laporan daya serap bulanan, seterusnya dihimpun oleh BPKB/UPTD Provinsi atau

14

P2PNFI/BP-PNFI dan selanjutnya disampaikan ke Dit. PTK-PNF up. Subdit Tendik untuk disajikan dalam Rapat Pimpinan Departemen Pendidikan Nasional pada hari Kamis minggu keempat setiap bulannya. 2. Tanggal 19 Desember 2009 untuk laporan tahunan (akhir kegiatan).

15

BAB IV PENGENDALIANA. Pemantauan Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan program, dan ketepatan pemanfaatan dana dan memastikan apakah program berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemantauan menjadi tanggungjawab P2PNFI/BP-PNFI, BPKB/UPTD Provinsi, dan Ditjen PMPTK Up. Dit. PTK-PNF selaku penyalur Dana Peningkatan Mutu PTK-PNF. B. Evaluasi Evaluasi penggunaan dana dilakukan oleh P2PNFI/BP-PNFI/BPKB/UPTD Provinsi dan Ditjen PMPTK up Dit. PTK-PNF minimal satu kali dalam satu tahun. Hasil evaluasi digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan program peningkatan mutu PTK-PNF dan sebagai bahan pertimbangan pemberian dukungan dana tahun berikutnya. C. Pengawasan Direktorat melakukan pemanfaatan PTK-PNF koordinasi dana dan P2PNFI/BP-PNFI/BPKB/UPTD pelaksanaan mutu dan PTK-PNF Provinsi

persiapan,

pengendalian SKB/UPTD

peningkatan

Kabupaten/Kota dengan mengoptimalkan potensi yang ada. Instansi/lembaga eksternal yang berwenang melakukan pengawasan dalam penyaluran dan pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF yang dikelola oleh BPKB/UPTD Provinsi ini adalah: 1. Direktorat Jenderal PMPTK 2. Inspektorat Jenderal Depdiknas 3. Direktorat PTK-PNF 4. P2PNFI/BP-PNFI 5. BPKB/UTD Provinsi 6. Instansi berwenang terkait lainnya

16

D. Pelaporan Untuk mengetahui daya serap realiasasi laporan bulanan secara nasional, maka laporan disampaikan kepada P2PNFI/BPPNFI/BPKB/UPTD Provinsi paling lambat Hari Kamis minggu kedua setiap bulannya untuk dihimpun, selanjutnya disampaikan kepada Direktorat PTK-PNF melalui alamat e-mail paling lambat Hari Kamis minggu ketiga setiap bulannya, sedangkan laporan akhir tahun disampaikan paling lambat tanggal 19 Desember 2009 kepada kepala P2PNFI/BP-PNFI/BPKB/UPTD Provinsi ditembuskan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, selanjutnya disampaikan kepada Direktorat PTK-PNF. Sistematika laporan bulanan sesuai format lampiran 2a dan 2b. Sedangkan, sistematika laporan tahunan (akhir kegiatan) sesuai dengan format 2c. Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis (print out), CD dan e-mail. Bagi SKB/UPTD Kabupaten/Kota yang tidak menyampaikan laporan sesuai dengan waktu yang ditetapkan akan menjadi pertimbangan dalam penilaian pengalokasian dana peningkatan mutu PTK-PNF untuk tahun berikutnya.

17

BAB V PENUTUPDengan diterbitkannya Pedoman Peningkatan Mutu PTK-PNF SKB/UPTD Kabupaten/Kota diharapkan dapat memperlancar penyaluran, pengelolaan dan pemanfaatan dana yang telah diterima oleh SKB/UPTD Kabupaten/Kota secara efektif dan efisien sehingga dapat mewujudkan PTK-PNF tahun 2009 yang bermutu dan profesional. Jika dalam pelaksanaannya memerlukan perubahan-perubahan terhadap program/kegiatan yang telah diusulkan dalam proposal, dimungkinkan untuk mengadakan adendum, sepanjang perubahan tersebut bersifat prinsip atau dipandang sangat perlu dan tidak menyimpang dari tujuan program peningkatan mutu PTK-PNF. Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini dan/atau apabila ada kebijakan lain dari pimpinan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF akan diatur kemudian dan diadakan perubahan seperlunya. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam peningkatan mutu PTK-PNF.

18

LAMPIRANLampiran 1a

Sistematika Proposal Dana Peningkatan Mutu PTK-PNF oleh SKB/UPTD Kabupaten/KotaProposal minimal memuat tentang: Halaman sampul, terdiri dari: judul dan Kabupaten/Kota Kata Pengantar Halaman Pengesahan/persetujuan/rekomendasi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar C. Tujuan identitas SKB/UPTD

BAB II ANALISIS SITUASI A. Analisis situasi dan Kondisi PTK-PNF, ketenagaan, sarana-parasarana, dan kapasitas SKB/UPTD Kabupaten/Kota (kuantitatif dan kualitatif) B. Hasil hasil SKB/UPTD Kabupaten/Kota selama ini: 1. Peningkatan Mutu PTK- PNF 2. Pendampingan oleh Tim Asistensi BAB III RENCANA PROGRAM/KEGIATAN A. Peningkatan mutu PTK-PNF B. Pendampingan tim asistensi C. Dukungan Manajemen BAB IV RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN/PROGRAM Jadwal, rincian kegiatan dan anggaran masing-masing program/kegiatan. BAB IV PENUTUP A. B. LAMPIRAN 1. 2. 3. 4. 5. lembaga Kesimpulan Saran

Fotocopy dasar hukum kelembagaan Data PTK-PNF Kabupaten/Kota Data sarana prasarana Fotocopy NPWP Fotocopy Nomor Rekening bank atas nama

19

Lampiran 1b PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMANFAATAN DANA PENINGKATAN MUTU PTK-PNF TAHUN 2009 Saya yang bertanda tangan di bawah ini; Nama NIP Jabatan Alamat : ................................................................. : ................................................................. : ................................................................. : .................................................................

menyatakan sanggup melaksanakan kegiatan peningkatan mutu PTK-PNF yang biayanya bersumber dari DIPA Direktorat PTK-PNF, Ditjen PMPTK, Depdiknas Tahun 2009 sebagaimana dituangkan dalam proposal yang diajukan oleh: Nama SKB Alamat Nomor Telp : ............................................................ : ............................................................ : ............................................................

Jumlah Dana : ............................................................ No. Rekening : .......................................................... dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai ketentuan dalam pedoman penyaluran dan pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila di kemudian hari terjadi kelalaian yang mengakibatkan kerugian negara dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. Yang menyatakan,(materai Rp.6.000,-)

(Nama lengkap) NIP. ............................

20

Lampiran 2a FORMAT LAPORAN BULANAN PEMANFAATAN`DANA PMPTK-PNF KABUPATEN/KOTA Bulan Nama Lembaga Jumlah DanaNo

: : : (dana dalam ribuan)Sasaran Renc ana (3) Realis asi (4) Satuan Biaya (Unit Cost) (5) Aloka si Dana per kegia tan (6) Realisasi Keuang an Rp % (7) (8) Fisi k (%) (9) Sisa Dan a

Uraian Kegiatan dan Sub Kegiatan (2)

(1)

(10)

Mengetahui Kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota ..................... (...........................................) NIP.

Ketua Pengelola Kegiatan,

(.............................................) NIP.

Cara Pengisian format Laporan Bulanan: Kolom (1) : diisi dengan nomor urut sesuai jumlah komponen pemanfaatan dana dalam pedoman Kolom (2) : untuk kegiatan diisi dengan jenis komponen pemanfaatan dana dalam pedoman (peningkatan mutu PTK PNF, pemutakhiran data , dll) dan sub kegiatan diisi sesuai dengan kegiatan yang diusulkan dalam proposal masing-masing. (lihat contoh) Kolom (3) : diisi dengan - Sasaran peningkatan mutu ditulis satuan jumlah orang - Sasaran pendampingan tim asistensi ditulis jumlah orang - Sasaran manajemen ditulis jumlah kegiatan yang dilaksanakan Kolom (4) : diisi dengan realisasi sasaran dengan satuan yang relevan Kolom (5) : Jelas Kolom (6) : diperoleh dari : kolom (3) x kolom (5)

21

Kolom (7) Kolom (8)

Kolom (9)

Kolom (10)

: diisi dengan realisasi keuangan untuk pelaksanaan kegiatan : diisi dengan persentase realisasi dana yang diperoleh dari : Kolom (7) 100 % Kolom (6) : diisi dengan realisasi fisik dengan ketentuan tahapan - Persiapan maks 10% - Pelaksanaan maks 80% - Pelaporan maks 10% : diperoleh dari : kolom (6) kolom (7)

22

Lampiran 2b FORMAT KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PEMANFAATAN DANA PENINGKATAN MUTU PTK-PNF KABUPATEN/KOTA Bulan : Nama Lembaga : No Uraian Kegiatan Sub Kegiatan (2) Kendala Yang Dihadapi (3) Penyebab Kendala (4) Upaya Penanggulangan (5)

(1)

Catatan: Format dapat digandakan sesuai kebutuhan Mengetahui Kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota ..................... Penanggungjawab,

................................ NIP

................................ NIP

23

Lampiran 2c

PERJANJIAN KERJASAMANOMOR : ................/F4.3/......./2009 ANTARA DIREKTUR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL DENGAN KEPALA SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA ............................. TENTANG PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN NONFORMAL KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009 Pada hari ini, ................ tanggal ................ bulan .................. tahun dua ribu sembilan, kami yang bertandatangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat : : : Erman Syamsuddin, SH, M.Pd Direktur Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal Komplek Depdiknas, Gedung D Lantai 13, Jl. Pintu Satu, Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas sebagai pejabat pembuat komitmen pada satuan kerja Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal (Dit. PTK-PNF), Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK), Departemen Pendidikan Nasional, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama disebut sebagai PIHAK PERTAMA. Nama Jabatan Alamat Bank/Rek No. NPWP : : : : :

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas selaku penanggung jawab penerima dana peningkatan mutu PTK-PNF, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

24

Kedua belah pihak, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal pada Kabupaten/Kota di wilayah kerja SKB , yang diatur sebagaimana pasal-pasal berikut dibawah ini. Pasal 1 RUANG LINGKUP (1) PIHAK PERTAMA menyalurkan dana peningkatan mutu PTK-PNF sebesar Rp..,- (........................................................................) bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal Nomor : 0777.0/023-08/0/-/2008, tanggal 31 Desember 2008 dengan Mata Anggaran (666320.10.07.01)2407-2569.572111 kepada PIHAK KEDUA melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III langsung ke nomor rekening bank atas nama lembaga yang bersangkutan. (2) Jumlah biaya tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran beserta pajak-pajak dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) PIHAK KEDUA menyatakan kesanggupannya untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut: a) Menyelenggaraan program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal yang dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal. b) Menfasilitasi pendampingan tim asistensi. c) Menfasilitasi dukungan manajemen antara lain untuk perencanaan program, rapat-rapat persiapan/pelaksanaan, koordinasi, konsultasi, evaluasi, pelaporan, ATK, dan honorarium pengelola. (4) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan pedoman peningkatan mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota tahun 2009 dan proposal yang telah diverifikasi berdasarkan hasil penilaian. (5) PIHAK KEDUA wajib menyampaikan laporan bulanan dan laporan akhir kepada PIHAK PERTAMA tentang pelaksanaan kegiatan pemanfaatan dana seperti yang ditetapkan dalam pedoman. (6) Dalam melaksanakan Pekerjaan PIHAK KEDUA harus senantiasa berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dan Pemerintah Daerah setempat guna menghindari hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatannya. Pasal 2 PENGELOLAAN DANA (1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan pengelolaan dana secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan

25

keuangan negara dengan menyiapkan tenaga khusus untuk mengelola administrasi (Pengelola Keuangan). (2) Pengelola Keuangan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada butir (1) oleh PIHAK KEDUA wajib mengadministrasikan, menyusun laporan keuangan, dan mendokumentasikan setiap pengeluaran dana dan harus didukung dengan bukti pembayaran/kuitansi yang syah. Pasal 3 WAKTU PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEGIATAN (1) PIHAK KEDUA harus mulai melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana diterima; (2) Pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA harus diselesaikan sesuai rencana yang termaktub dalam proposal yang telah disetujui dan paling lambat akhir November 2009. (3) PIHAK KEDUA harus mempertanggungjawabkan pemanfaatan dana sebagaimana dimaksud pasal 1 dalam bentuk laporan tertulis baik laporan kegiatan maupun laporan keuangan kepada PIHAK PERTAMA paling lambat sampai tanggal 19 Desember 2009. Pasal 4 PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN Untuk menjamin transparansi, akuntabilitas serta mutu proses dan hasil pelaksanaan program, maka PIHAK KEDUA menyatakan bersedia dan sanggup untuk dipantau, dibina, dibimbing, diperiksa dan diawasi, baik selama program berlangsung ataupun setelah program selesai dilaksanakan, oleh: 1) Pejabat Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2) Pejabat Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. 3) Pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota; atau oleh 4) Instansi/pejabat lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal PMPTK. Pasal 5 TANGGUNGJAWAB TERHADAP KERUGIAN DAN SANKSI (1) Apabila dikemudian hari dari hasil pemeriksaan/pengawasan, ternyata PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan dana ternyata secara hukum terbukti menyimpang dari proposal yang disetujui oleh PIHAK PERTAMA dan pedoman Peningkatan Mutu PTK-PNF Kabupaten/Kota Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan terkait, maka PIHAK PERTAMA dapat mengajukan keberatannya dan berhak meminta pihak berwajib menuntut PIHAK KEDUA.

26

(2)

Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1), akan dilakukan sesuai prosedur dalam peraturan perundang-undangan dan mengembalikan seluruh dana yang diterima ke Kas Negara. Pasal 6 LAIN-LAIN

(1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang masih berlaku dan 1 (satu) rangkap tidak bermeterai yang masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Surat Perjanjian Kerjasama bermeterai diberikan kepada PARA PIHAK. (2) PARA PIHAK sepakat bahwa dokumen lain seperti pedoman, proposal yang telah diverifikasi dan Surat Keputusan Penetapan Penerima Dana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerjasama ini. Pasal 7 PENUTUP (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan penuh Kesadaran tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan PARA PIHAK. PARA PIHAK YANG MELAKUKAN PERJANJIAN KERJASAMA PIHAK KEDUA Kepala SKB/UPTD Kabupaten/Kota..................... PIHAK PERTAMA Direktur PTK-PNF

................................ NIP........................... SAKSI : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota...........................

Erman Syamsuddin, SH, M.Pd NIP. 131270175

Sekretaris Ditjen PMPTK

............................................ NIP.

Ir. Giri Suryatmana NIP 131291710

27

Lampiran 2d

Sistematika Laporan Akhir Pemanfaatan Dana Peningkatan Mutu PTK-PNF oleh SKB/UPTD Kabupaten/KotaHalaman Judul Lembar Pengesahan Dinas Pendidikan Kata Pengantar Daftar Isi BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Dasar C. Tujuan D. Ruang Lingkup BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM/KEGIATAN A. Peningkatan Mutu PTK- PNF (antara lain memuat: kegiatan, jumlah peserta, materi, fasilitator/nara sumber, waktu dan tempat, identitas peserta, hasil yang akan dicapai, pelaksana/penanggung jawab kegiatan, dan rincian biaya yang dikelompokkan untuk setiap kegiatan). Rincian nama, pendidikan, asal, dan umur peserta pada tiap kegiatan dilaporkan pada bagian lampiran laporan. B. Pendampingan Tim Asistensi (antara lain memuat: seleksi tim asistensi, latar belakang tim asistensi, kegiatan dan hasil yang dicapai tim asistensi, rincian honor yang diterima tim asistensi tiap bulan) C. biaya) BAB III KENDALA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA A. B. Peningkatan Mutu PTK- PNF Pendampingan oleh Tim Asistensi Dukungan Manajemen (antara lain: nama kegiatan, hasil yang dicapai, pelaksana/penanggung jawab kegiatan, rincian

28

C.

Dukungan Manajemen

BAB IV RENCANA TINDAKLANJUT A. B. C. Peningkatan Mutu PTK- PNF Pendampingan oleh Tim Asistensi Dukungan Manajemen

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. B. Kesimpulan Saran LAMPIRAN 1. Rekapitulasi kegiatan, sasaran (satuan dan jumlah), dan jumlah dana 2. Laporan Kegiatan a. Peningkatan Mutu PTK- PNF b. Biodata Tim Asistensi c. Pemutakhiran dan Visualisasi Data PTK-PNF 3. Dokumen administrasi pertanggungjawaban dana 4. Foto-foto kegiatan yang relevan

29

Lampiran 3 PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN TERHADAP PENYALURAN DAN PEMANFATAAN DANA PENINGKATAN MUTU PTK-PNF SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA

A.

Peran Ditjen PMPTK/Dit. PTK-PNF

1.

Melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pengawasan

dalam proses penilaian dan penetapan dana peningkatan mutu PTK-PNF kabupaten/kota

2.3.

Memberikan persetujuan dan menetapkan penerima dana Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi program Peran Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Menyetujui dan memberikan rekomendasi proposal Melaksanakan pembinaan manajemen SKB/UPTD

peningkatan mutu PTK-PNF kabupaten/kota tahun 2009

B.1.

2. 3.

Kabupaten/Kota Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi program C. Peran P2PNFI/BP-PNFI

1. Melaksanakan penilaian dan memberikan rekomendasi calon penerima danapeningkatan mutu PTK-PNF kabupaten/kota di wilayahnya

2. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan mutu PTK-PNF 3. Membina PTK-PNF dalam wilayahnya berkoordinasi dengan kepala dinasyang membidangi pendidikan tingkat provinsi dan PTK-PNF di kabupaten/kota dalam wilayah Provinsinya yang belum memiliki SKB berkoordinasi dengan kepala dinas yang membidangi pendidikan tingkat kabupaten/kota

4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi program 5. Menghimpun dan mengolah laporan daya serap setiap bulan dan laporantahunan pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF oleh SKB di wilayah provinsinya serta meneruskan laporan tersebut ke Dit PTK-PNF D. Peran BPKB/UPTD Provinsi

1. Melaksanakan penilaian dan memberikan rekomendasi calon penerima danapeningkatan mutu PTK-PNF kabupaten/kota di wilayahnya

2. Melaksanakan pembinaan teknis peningkatan mutu PTK-PNF

30

3. Membina PTK-PNF dalam wilayahnya berkoordinasi dengan kepala dinasyang membidangi pendidikan tingkat kabupaten/kota

4. Melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi program 5. Menghimpun dan mengolah laporan daya serap setiap bulan dan laporantahunan pemanfaatan dana peningkatan mutu PTK-PNF oleh SKB di wilayah provinsinya serta meneruskan laporan tersebut ke Dit PTK-PNF E. Peran SKB/UPTD Kabupaten/Kota

1. Melaksanakan program peningkatan mutu PTK-PNF sesuai denganproposal yang telah disetujui

2. Mengupayakan pelaksanaan program peningkatan mutu PTK-PNF yangberkualitas

3. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pihakterkait dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan program

4. Melakukan pemantauan dan pengendalian internal secara berkelanjutan 5. Melaporkan pelaksanaan program yang didanai dari Dana PembantuanPeningkatan Mutu PTK-PNF SKB/UPTD Kabupaten/Kota (1) laporan bulanan dan (2) laporan akhir kegiatan

6. Mengirimkan laporan bulanan secara rutin setiap minggu kedua dan laporanakhir kegiatan kepada BPKB atau BP-PNFI bagi SKB/UPTD Kabupaten/Kota yang di provinsinya tidak memiliki BPKB/UPTD Provinsi.

31

Lampiran 4 JADWAL PELAKSANAAN PENYALURAN DAN PEMANFAATAN DANA PENINGKATAN MUTU PTK-PNF MELALUI SKB/UPTD KABUPATEN/KOTA No 1 2 3 4 5 6 7 Kegiatan Sosialisasi pedoman Penyusunan proposal Pembentukan Tim Penilai di provinsi (BPPNFI/BPKB/UTPD Provinsi) Pengiriman proposal ke P2PNFI/ BPPNFI/ BPKB/UPTD Provinsi Penilaian dan verifikasi proposal Perbaikan (bila diperlukan) Penetapan dan pengiriman hasil penilaian ke Ditjen PMPTK (Dit. PTKPNF) Persetujuan terhadap hasil penilaian dan penerbitan SK penerima peningkatan mutu PTK-PNF di SKB/UPTD Kabupaten/Kota oleh Dirjen PMPTK Penandatangan akad kerja sama Proses pencairan dana peningkatan mutu PTK-PNF di SKB/UPTD Kabupaten/Kota Penyaluran dana peningkatan mutu PTK-PNF SKB/UPTD Kabupaten/Kota Monitoring tahap I Monitoring tahap II Pengiriman laporan bulanan Pengiriman laporan akhir Waktu Minggu III-IV, Januari 2009 Minggu I-IV, Februari 2009 Minggu I, Maret 2009 Minggu II, Maret 2009 Minggu III - IV, Maret 2009 Minggu I - II, April 2009 Minggu II, April 2009

8

Minggu III - IV, April 2009

9 10

Minggu I - II, Mei 2009 Minggu II III, Mei 2009

11 12 13 14 15

Minggu III IV, Mei 2009 Juli 2009 Oktober- November 2009 Setiap Kamis Minggu II 19 Desember 2009

32

Lampiran 5 Acuan Penyusunan Instrumen Penilaian Proposal No 1 VARIABEL Kesesuaian sasaran PTK PNF INDIKATOR 1. Jumlah (kuantitas) 2. Ketepatan sasaran 3. Prioritas sasaran 4. Relevansi program dan kebutuhan 1. Rasio penyebaran anggaran 2. Harga satuan 3. Rincian 4. Kewajaran harga 1. Data ketenagaan 2. Sarana dan prasarana 3. Peserta didik 1. Sistematika proposal 2. Kelengkapan komponen Proposal 1. Legalitas 2. Struktur pengelola program 3. Rekening lembaga dan NPWP BOBOT

40%

2

Pembiayaan

25%

3 4

Kelengkapan data Sistematika dan Kelengkapan komponen proposal Data pendukung

15%

10%

5.

10%

Keterangan: - Sebelum penilaian substantif dilakukan seleksi administrasi - Variabel dan indikator umum penilaian harus dikembangkan lebih lanjut menjadi instrumen

33

Lampiran 6 SKB/UPTD Kabupaten/Kota Penerima Dana Peningkatan Mutu PTK-PNF Tahun 2009No Nama Lembaga No Nama Lembaga

PROPINSI SUMATERA UTARA SKB Labuhan Batu SKB Karo SKB Petumbukan SKB Nias SKB Langkat SKB Porsea Kab. Toba Samosir SKB Asahan SKB Kota Binjai SKB Medan SKB Kab. Mandailing Natal SKB Dairi SKB Tapanuli Selatan SKB Sibolangit SKB Raya/Simalungun SKB Kota Pematang Siantar SKB Pak-pak Bharat SKB Serdang Badagai PROPINSI NAD UPTD SKB Kota Banda Aceh SKB Aceh Tamiang SKB Aceh Singkil SKB Gayo Luwes UPTD SKB Kota Lhoksumawe UPTD/SKB Kabupaten Aceh Tengah SKB Labuhan Haji SKB Simeulu/Sinabang SKB Aceh Barat Daya SKB Aceh Tenggara UPTD SKB Kab. Aceh Utara UPTD SKB Pidie QQ Amir Nafi SKB Kota Sabang SKB Aceh Besar SKB Aceh Timur SKB Kabupaten Bireuen UPTD SKB Dinas Pendidikan Kab. Aceh Barat PROPINSI RIAU SKB Kuantan Singgigi SKB Pelelawan SKB Kota Pekanbaru SKB Bangkinang SKB Indragiri Hulu SKB Indragiri Hilir SKB Rokan Hulu

KEPULAUAN RIAU SKB Kota Tanjung Pinang SKB Kota Batam PROPINSI JAMBI SKB Kota Jambi SKB Muaro Jambi SKB Merangin SKB Muara Bungo SKB Tanjung Jabung Barat SKB Kerinci SKB Batanghari SKB Sarolangun PROPINSI SUMATERA SELATAN SKB Muara Enim Sanggar Kegiatan Belajar OKU SKB Musi Rawas UPTD SKB Kab. Muba SKB Ogan Ilir/PMPTK-PNF UPTD SKB Lahat SKB Kota Pagar Alam SKB Palembang Kota PROPINSI SUMATERA BARAT SKB Limapuluh Kota SKB 2 Tanah Datar SKB Tanah Datar I UPTD SKB Padang Pariaman UPT SKB Dinas Pendidikan Kab. Agam UPTD SKB Kota Solok UPTD SKB Kabupaten Solok SKB Kab. Sijunjung SKB Padang Timur SKB Lubeg Kota Padang SKB Kab. Pes. Selatan SKB Kota Bukittinggi UPTD SKB Kota Sawahlunto SKB Kota Payakumbuh SKB Pas.Bar Kab.Pasaman Barat SKB Padang Panjang SKB Kab. Pasaman SKB Solok Selatan PROPINSI JAWA BARAT UPTD SKB Kab. Bogor UPTD SKB Kabupaten Bekasi UPTD SKB Kabupten Sukabumi UPTD SKB Purwakarta

34

No

Nama Lembaga SKB Kota Bandung UPTD SKB Garut SKB Sumedang UPTD SKB Kab. Tasikmalaya UPTD SKB Kab. Ciamis UPTD SKB Kab. Kuningan U.P.T.D. SKB Kabupaten. Cirebon UPTD SKB Kab. Majalengka SKB Indramayu UPTD SKB Kab. Karawang UPTD SKB Pada Dinas P dan K Kota Sukabumi SKB Ciranjang Cianjur UPTD SKB Kota Cirebon UPTD SKB Kota Tasikmalaya UPTD SKB Kota Bekasi UPTD SKB Kota Bogor UPTD SKB Kab. Bandung UPTD SKB Kota Cimahi SKB Kab. Subang SKB Bandung Barat

No

Nama Lembaga UPTD SKB Kota Cilegon

PROPINSI KALIMANTAN TENGAH SKB Kabupaten Kapuas SKB Pangkalan Bun UPTD SKB Kab. Barito Selatan PTK-PNF UPTD SKB Muara Teweh UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kotim SKB Kab. Pulang Pisau PROPINSI KALIMANTAN BARAT SKB Kota Pontianak SKB Kabupaten Pontianak SKB Kab. Ketapang SKB Kab. Sambas SKB Kab. Sanggau SKB Kabupaten Sintang PPSDMSKB Kapuas Hulu PROPINSI DIY UPTD SKB Kab. Sleman/PMPTKPNF UPTD SKB Kab. Kulon Progo/PMPTK PNF SKB Kabupaten Bantul UPTD SKB Kab. Gunung Kidul SKB Kota Yogyakarta PROPINSI KALIMANTAN SELATAN SKB Balangan SKB Kota Banjarmasin SKB Kab. Banjar UPTD SKB Kab. Tala SKB Kota Baru SKB Kabupaten Tapin SKB Hulu Sungai Tengah SKB Hulu Sungai Selatan SKB Barito Kuala UPTD SKB Tabalong SKB Banjarbaru SKB Tanah Bumbu PROPINSI JAWA TENGAH SKB Pati SKB Demak SKB Grobogan SKB Kota Salatiga SKB Kendal SKB Pemalang SKB Purwokerto SKB Ajibarang SKB Kalibagor SKB Banjarnegara SKB Wonosobo SKB Temanggung SKB Purworejo

PROPINSI BENGKULU SKB Kab. Kaur Bengkulu SKB Rejang Lebong SKB Bengkulu Utara SKB Bengkulu Selatan SKB Kab. Lebong SKB Kab. Seluma SKB Kab. Kepahiang SKB Kab. Muko-Muko SKB Kota Bengkulu PROPINSI LAMPUNG SKB Kota Bandar Lampung SKB Kab. Lampung Utara SKB Lampung Timur SKB Lampung Selatan SKB Kota Metro PROPINSI DKI JAKARTA SKB Jakarta Selatan SKB Pasar Rebo SKB Jakarta Barat SKB Jakut SKB Jakarta Pusat PROPINSI BANGKA BELITUNG SKB Kab. Bangka UPTD SKB Belitung UPT SKB Kota Pangkal Pinang PROPINSI BANTEN SKB Kab. Lebak UPTD SKB Kab. Tangerang UPTD SKB Kab. Serang UPTD SKB Kab. Pandeglang SKB Kota Tangerang

35

No

Nama Lembaga SKB Magelang SKB Boyolali (1) SKB Surakarta Kota SKB Karanganyar SKB Wonogiri SKB Kab. Klaten SKB Rembang SKB Kab. Cilacap SKB Kab. Jepara SKB Kab. Semarang SKB Kab. Sukoharjo SKB Kersana/Brebes SKB Adiwerna/Tegal SKB Kota Semarang SKB Pekalongan SKB Blora SKB Batang SKB Boyolali (2) SKB Karanggede Boyolali SKB Banyudono Kab. Boyolali SKB Ampel Kab. Boyolali

No

Nama Lembaga

PROPINSI BALI SKB Buleleng SKB Kediri/Tabanan SKB Sukawati/Gianyar SKB Badung SKB Klungkung SKB Bangli SKB Amlapura/Karangasem SKB Denpasar Kota SKB/UPTD Kab. Jembrana PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT SKB Kabupaten Bima SKB Kab. Lombok Timur SKB Kab. Sumbawa SKB Kab. Lombok Tengah SKB Lombok Barat SKB Kabupaten Dompu SKB Kota Mataram SKB Kota Bima SKB Sumbawa Barat PROPINSI NTT SKB Kota Kupang SKB Kabupaten Kupang SKB Rote Ndao SKB Amanuban Barat SKB Mollo Utara UPTD SKB TTU PMPTK UPTD SKB Belu SKB Alor SKB Ende UPTD SKB Kab. Sikka SKB Manggarai SKB Ngada SKB Flores Timur SKB Sumba Tengah UPTD SKB Manggarai Barat SKB Lembata SKB Sumba Timur SKB Sumba Barat PROPINSI SULAWESI SELATAN SKB Kota Palopo SKB Takalar SKB Tana Toraja SKB Bantaeng SKB Wajo SKB Pangkep SKB Kota Ujung Pandang SKB Sinjai SKB Janeponto SKB Sindrap SKB Barru SKB Maros SKB Bone SKB Enrekang

PROPINSI KALIMANTAN TIMUR UPTD SKB Balikpapan UPTD SKB Berau SKB Paser SKB Kota Bangun SKB Tenggarong SKB Muara Jawa SKB Kutai Timur/Sangatta UPT SKB Balikpapan Utara SKB Balikpapan Barat UPT SKB Balikpapan Timur UPT SKB Balikpapan Tengah SKB Kabupaten Nunukan PROPINSI JAWA TIMUR UPTD SKB Gudo SKB Mojoagung Kab. Jombang SKB Kab. Pacitan SKB Kab. Situbondo SKB Kabupaten Malang SKB Kraksaan SKB Kabupaten Gresik UPTD SKB Kabupaten Tuban UPTD SKB Maospati Kab. Magetan SKB Kabupaten Kediri UPTD SKB Kabupaten Sumenep SKB Kab. Mojokerto SKB Kabupaten Bondowoso SKB Kota Malang SKB Kabupaten Nganjuk SKB Kabupaten Trenggalek UPTD SKB Kota Kediri UPTD SKB Kabupaten Ponorogo

36

No

Nama Lembaga SKB Biringkanaya Kota SKB Soppeng SKB Kota Pare-Pare SKB Selayar SKB Pinrang SKB Bulukumba SKB Gowa SKB Wanllerang Lamasi SKB Belopa

No

Nama Lembaga

PROPINSI SULAWESI BARAT SKB Mamuju SKB Polewali Mandar SKB Majene SKB Mamasa PRPINSI SULAWESI TENGGARA SKB Kab. Wakatobi SKB Kab. Konawe Selatan SKB Unaaha Kab. Konawe SKB Kolaka Utara SKB Kab. Muna SKB Kota Kendari SKB Kota Bau-bau SKB Buton SKB Kolaka SKB Kab. Bombana SKB Kab. Buton Utara SKB Konawe Utara SULAWESI TENGAH SKB Morowali SKB Donggala SKB Banggai SKB Buol SKB Banggae Kepulauan SKB Kota Palu SKB Tojo Una-Una SKB Toli-Toli SKB Poso SKB Parigi Moutong PROPINSI SULAWESI UTARA SKB Kota Manado SKB Kakas Kota SKB Bitung Kota SKB Sonder SKB Bolaang Mongondow SKB Kab. Kepulauan Sangihe SKB Minahasa Utara SKB Kota Tomohon SKB Minahasa Selatan SKB Lemberan Timur SKB Tondano SKB Tombulu SKB Talaud SKB Tomboriri SKB Minahasa Tenggara

PROPINSI GORONTALO SKB Kota Gorontalo SKB Kab. Gorontalo SKB Kab. Boalemo SKB Kab. Pahuwato SKB Kab. Bone Bolango SKB Kab. Gorontalo Utara SKB Atinggola SKB Sumalata SKB Tolangohula PROPINSI MALUKU SKB Ambon Kota SKB Namlea SKB Masohi SKB Tual PROPINSI MALUKU UTARA Ternate Kota Halmahera Tengah Halmahera Barat Kota Tidore Kepulauan Halmahera Utara SKB Kepulauan Sula PROPINSI PAPUA SKB Kab. Merauke SKB Biak Numfor SKB / UPTD Jayawijaya PROPINSI PAPUA BARAT SKB Manokwari Kab. Manokwari SKB Sorong

37