pedoman peyusunan dokumen usulan reformasi birokrasi k/l, mengacu pada permeneg pan dan rb no....
TRANSCRIPT
PEDOMAN
PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI K/L
Mengacu pada Permeneg PAN & RB No. 7/2011
Draf Presentasi
Oleh:N o v i y a r t i
OUTLINE
BAG I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang, Dasar Hukum
1.2. Tujuan,
1.3. Pengertian
BAG II PROSES REFORMASI BIROKRASI
2.1. Tahap Perencanaan,
2.2. Tahap Pelaksanaan,
2.3. Monitoring dan Evaluasi
2.4. Proses Pengelolaan Reformasi Birokrasi
BAG III DOKUMEN USULAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN/LEMBAGA
3.1. Langkah-langkah Penyusunan Dokumen Usulan
3.2. Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG
banyaknya pembenahan yg harus dilakukan thd birokrasi pemerintahan yg ada saat ini, maka amanat melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan menjadi sebuah pekerjaan yg sangat besar.
tidak hanya menyangkut substansi perubahan yang harus dilakukan tetapi juga besarnya jumlah Kementerian/Lembaga yang harus berproses dalam Reformasi Birokrasi (RB)
pelaksanaan Reformasi Birokrasi instansi juga diperluas sampai dengan ke daerah, sehingga pada tahun 2025 birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan
penyebaran pemahaman dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi harus dilaksanakan secara serentak dan terstruktur.
dalam Road Map RB 2010-2014, bahwa pada tahun 2014, birokrasi diharapkan mencapai: penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas, korupsi, kolusi dan nepotisme; kualitas pelayanan publik; kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi; profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi aparatur yang
berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antar daerah dan antar pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
DASAR HUKUM
UU RI No. 17/2007, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
Perpres RI No. 5/2010, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014;
PerPres RI No. 81/2010, Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
KepPres RI No. 14/2010, Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sbgm telah diubah dengan KepPres No. 23/2010;
PerMenNeg PAN dan RB No. 20/2010, Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
TUJUAN
Membantu Kementerian/Lembaga dalam menyusun Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi;
Memastikan kesamaan pemahaman semua pihak yang terlibat dalam Reformasi Birokrasi terhadap apa yang dimaksud dengan muatan program reformasi birokrasi dan apa yang diharapkan dari okumen Usulan Reformasi Birokrasi;
Memudahkan efektivitas dan koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi nasional.
1
2
3
PENGERTIAN
Roadmap adalah rencana rinci mengenai rancangan pencapaian per tahun, tahapan kerja, penanggungjawab dan pelaksana, waktu pelaksanaan, perkiraan anggaran dan kriteria keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi;
Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga adalah kelompok pejabat/staf yang diberi tugas untuk melakukan koordinasi dan pengawalan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian/Lembaga ;
Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi adalah berkas usulan tentang rencana pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang ditandatangani oleh Pimpinan Tertinggi sebagai penanggungjawab pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga
Penilaian adalah sebuah kegiatan verifikasi untuk memberikan nilai terhadap Dokumen Usulan, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam Pedoman Penilaian.
1
2
3
4
PROSES REFORMASI BIROKRASI
PROSES REFORMASI BIROKRASI
3 (tiga) tahapan besar proses reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan oleh K/L, yaitu: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pedoman menggunakan model 'stage-gate‘, kelebihan model ini adalah adanya pentahapan yang dijabarkan dalam kegiatan yang terfokus dan terukur, pentahapan ini memudahkan dalam pelaksanaan dan penganggaran, serta dalam melakukan monitoring dan evaluasi.
kemajuan dan capaian fokus kegiatan di dalam tiap tahapan nantinya dapat dipastikan dan dioptimalkan melalui uji kelayakan yang dilakukan secara berkesinambungan pada setiap tahapan
uji kelayakan ini, untuk memperkecil potensi kegagalan, mengantisipasi potentiell barrier yang menghambat, mengurangi recycling dan rework, memudahkan pengendalian terhadap proses pelaksanaan sampai ke unit terkecil dan waktu pelaksanaan dapat dipantau dan diukur.
1
2
3
4
PERENCANAAN ...1
Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga;
Internalisasi target, output dan outcome dari kegiatan dan program dan reformasi birokrasi ke semua komponen organisasi;
Melakukan review organisasi dan menentukan isu kunci pada masing-masing komponen reformasi birokrasi (existing conditions);
Memetakan gap (existing conditions) dan keadaan yang diinginkan);
1
2
3
4
Menyusun roadmap Reformasi Birokrasi;5
Menyiapkan dokumen usulan.6
PERENCANAAN ...2
Pada tahap perencanaan ini dilakukan uji kelayakan
Masing-masing anggota Tim Reformasi Birokrasi sudah memahami peran, kewenangan dan tanggung jawabnya;
Internalisasi program reformasi birokrasi sudah dilakukan;
Dukungan para pimpinan dan para pejabat kunci sudah diperoleh;
1
2
3
4
Kandidat Agen Perubahan (change agent) di unit-unit organisasi sudah teridentifikasi;5
Mekanisme koordinasi antar tim pelaksana reformasi birokrasi sudah terdefinisi dengan baik.6
PELAKSANAAN
Diperlukan pengkondisian terlebih dahulu, yakni:a. Menyusun kebijakan reformasi birokrasi internal melalui peraturan
Menteri/Pimpinan Kementerian/Lembaga, keputusan Menteri/Pimpinan Kementerian/Lembaga;
b. Melaksanakan Training for trainer, focused group discussion, Rapat koordinasi dengan pihak terkait.
Uji Kelayakan yang dilakukan adalah:a. Panduan reformasi dan materi pelatihan dan sosialisasi sudah tersusun; b. Kebijakan reformasi sudah tersusun sesuai dengan visi dan misi organisasi; c. Tim reformasi birokrasi sudah memahami peran dan tanggung jawab dalam
melaksanakan reformasi birokrasi di unitnya; d. Program dan kegiatan reformasi birokrasi diimplementasikan secara sistematis
dan terukur; e. Seluruh pihak terkait memahami seluruh proses.
1
2
MONITORING DAN EVALUASI
Melakukan monitoring untuk memastikan bahwa pelaksanaan setiap aktivitas reformasi birokrasi sesuai dengan roadmap yang telah disetujui,laporan hasil monitoring disusun paling tidak setiap 6 (enam) bulan sekali;
Mengolah hasil monitoring;
Memberikan masukan guna perbaikan berkelanjutan kepada pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi;
Melakukan evaluasi untuk seiap pelaksanaan akivitas reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran pencapaian yang telah disepakati dalam roadmap. Evaluasi dilakukan paling tidak setiap 1 (satu) tahun sekali;
1
2
3
4
Mengolah hasil evaluasi dan memberikan catatan-catatan yang diperlukan, bila hasil capaian tidak sesuai dengan yang direncanakan.5
Monitoring dan evaluasi dilakukan secara internal oleh masing-masing Kementerian/Lembaga serta secara eksternal oleh Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional.6
SIKLUS PENGELOLAAN RB K/L
PERENCANAAN PENGORGANISASIAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PROSES PENGELOLAAN RBPengajuan usulan oleh K/L, harus dilengkapi dengan Berita Acara Validasi Peringkat Jabatan (Job Grading) oleh Kementerian PAN dan RB, KN, dan K/L
Penilaian kelengkapan dokumen usulan, dan verifikasi lapangan dilakukan oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN), hasilnya disampaikan kepada Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN);
Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) melakukan rapat untuk memberikan persetujuan penetapan K/L sudah melakukan proses Reformasi Birokrasi dan tunjangan kinerjanya.
Penetapan besaran tunjangan kinerja ditentukan oleh Kemenkeu dengan pertimbangan ketersediaan anggaran, pembahasan DPR dengan Menkeu, Ketua dan Anggota TRBN dan K/L terkait untuk memberikan persetujuan anggaran dalam konteks tunjangan kinerja
1
2
3
4
Jika DPR belum dapat memberikan persetujuan, maka akan dibahas kembali dengan KPRBN. Jika DPR telah memberikan persetujuan, maka selanjutnya disiapkan Rancangan Perpres oleh UPRBN dan penetapan Perpres tentang Tunjangan Kinerja, yang kemudian proses penetapannya dilakukan oleh Sekretariat Kabinet;
5
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh masing-masing K/L;6
Evaluasi dan monitoring serta penjaminan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, oleh Tim Independen dan Tim Quality Assurance.7
MEKANISME PELAKSANAAN RB
PENGAJUAN USULAN DOKUMEN RB DANUSULAN TUNJANGAN KINERJA
K / L / PEMDA TIM RB NASIONALKOMITE PENGARAH
RB NASIONALKEMENTERIAN
KEUANGANDPR
USU
LAN
R
EFO
RM
ASI
BIR
OK
RA
SI usulan rbhasil penilaian
usulan rb
persetujuan hasil penilaian
usulan rb
usulan tunjangan
kinerja
hasil peritungan besaran tunj.
kinerja
persetujuan besaran tunj.
kinerja
hasil penilaian usulan rb
hasil penilaian usulan rb
penetapan besaran tunj.
kinerja
pemberian tunjangan
kinerja
USU
LAN
TU
NJA
NG
AN
KIN
ERJA
PENETAPAN REWARD AND PUNISHMENT
K / L / PEMDATIM
RB NASIONALTIM
INDEPENDEN
TIM QUALITY
ASSURANCE
KOMITE PENGARAH RB NASIONAL
hasil pelaksanaan
hasil monev terhadap
pelaksanaan
hasil masukan mutu
pelaksanaan
usulan pemberian + / -
tunj. kinerja
persetujuan pemberian + / -
tunj. kinerja
penetapan pemberian + / -
tunj. kinerja
pemberian + / - tunj. kinerja
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
K / L / PEMDA TIM INDEPENDENTIM QUALITY ASSURANCE
KOMITE PENGARAH RB NASIONAL
MO
NIT
OR
ING
Hasil pelaksanaanLaporan hasil
monitoringLaporn hasil monitoring
EVA
LUA
SI
Laporan hasil evaluasi
Laporan hasil evaluasi
PELA
POR
AN
Laporan hasil konsolidasi
Laporan hasil konsolidasi
konsolidasi
Laporan hasil pelaksanaan QA
Laporan hasil pelaksanaan QA
Laporan hasil evaluasi
DOKUMEN USULAN
REFORMASI BIROKRASI
K/L
DOKUMEN USULAN RB K/L
merupakan prasyarat utama bagi semua K/L dalam proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan persetujuan pemberian besaran tunjangan kinerja.
berisi penjelasan mengenai program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi yang sudah dan sedang serta akan dilaksanakan.
1
2
menjelaskan titik awal program Reformasi Birokrasi di masing-masing Birokrasi K/L, sesuai dengan karakteristik masing-masing, yang didasarkan pada program dan kegiatan Reformasi Birokrasi apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan;
menjelaskan Roadmap (rencana kerja rinci) pelaksanaan/penuntasan program Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga .
3
4
LANGKAH PENYUSUNAN DOKUMEN USULAN RB K/L
Memahami Substansi, Outputs dan Outcomes Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi
Memahami Keterkaitan antar Kegiatan Reformasi Birokrasi
1
2
Menilai Tingkat Penyelesaian Kegiatan Reformasi Birokrasi
Menyiapkan Dokumen Usulan
3
4
PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT MIKRO ...1
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan K/L/Pemda Tim Manajemen Perubahan K/L/Pemda
2. Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi K/L/Pemda
Strategi Manajemen dan Strategi Komunikasi K/L/Pemda serta terbangunnya komitmen, partisipasi, dan perubahan perilaku yang Diinginkan
3. Sosialisasi dan Internalisasi Manajemen Perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi
Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta keterlibatan dalam pelaksanaan progran dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh K/L/Pemda
PROGRAM MANAJEMEN PERUBAHAN
PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT MIKRO ...2
PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Penataan berbagai peraturan perundang2an yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L/pemda
Identifikasi peraturan perundang2an yang dikeluarkan/diterbitkan oleh K/L/Pemda sebagai dasar untukmelakukan regulasi dan deregulasi
PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT MIKRO ...3
PROGRAM PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja K/L/Pemda
Peta tugas dan fungsi unit kerja K/L/Pemda yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi
2. Pengatan unit kerja yang menangani oranisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian, dan diklat
Unit kerja organisasi, tatalaksana, kepegawaiandan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrai
PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT MIKRO ...4
PROGRAM PENATAAN TATA LAKSANA
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Penusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi
Dokumen SOP penyelanggaraan tugas dan fungsi
2. Pembangunan dan penembang e-government Tersedianya e-government pada masing2 K/L/Pemda
PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT MIKRO ...5
PROGRAM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Penataan sistem rekrutmen pegawai Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan akuntabel
2. Analisis jabatan Dokumen peta dan uraian jabatan
3. Evaluasi jabatan Peringkat jabatan dan harga jabatan
4. Penyusunan standar kompetensi Dokumen kualifikasi jabatan
5. Asesmen individu berdasarkan kompetensi Peta profil kompetensi individu
6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu Kinerja individu yang terukur
7. Pembangunan/pengembangan database pegawai
Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi
PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT MIKRO ...6
PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing2 K/L/Pemda
Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi
2. Peningkatan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting
Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara
PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT MIKRO ...7
PROGRAM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja
2. Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi
Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur
3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada K/L/Pemda
Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada K/L/Pemda
PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT MIKRO ...8
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Penerapan standar pelayanan pada unit kerja masing2 K/L/Pemda
Peningkatan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau)
2. Penerapan SPM pada Kabupaten/Kota Peningkatan kualitas pelayanan dasar pada kabupaten/kota
3. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada K/L/Pemda
PROGRAM DAN KEGIATAN TINGKAT MIKRO ...9
PROGRAM MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Monitoring Laporan monitoring
2. Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali) Laporan evaluasi tahunan
3. Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester ke dua 2014 Laporan evaluasi lima tahunan
KETERKAITAN ANTAR PROGRAM K/L
PENATAAN PERATURAN PERUNDANG2AN
PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APRT.
PENGUATAN PENGAWASAN
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
PENINGKATAN KUALITAS PELANAN PUBLIK
PENATAAN DAN PEGUATAN ORGANISASI
PENATAAN TATA LAKSANA
MANAJEMEN PERUBAHAN
MANAJEMEN PERUBAHAN
KETERKAITAN ANTAR KEGIATAN K/L
MENILAI TINGKAT PENYELESAIAN KEGIATAN RB K/L
Untuk mengenali apakah kegiatan yang dilakukan sudah selesai atau belum selesai, bandingkan keluaran yang dihasilkan pada saat dilakukan penilaian dengan outputs dan outcomes yg diharapkan dalam Roadmap RB Nasional 2010-2014.
Bila memang sesuai, maka kegiatan tersebut bisa dinyatakan dalam dokumen usulan, sebagai kegiatan yang - sudah selesai;,
1
2
Bila belum sesuai, maka kegiatan tersebut bisa dinyatakan dalam dokumen usulan, sebagai kegiatan yang - sedang dilakukan, yang dalam dokumen usulan akan dimasukkan sebagai kegiatan yang masih harus diselesaikan.
3
MENYIAPKAN DOKUMEN USULAN RB K/L
BAGIAN SATU: INFORMASI DASAR
1. Nama Lembaga/Instansi/Pemda
2. Alamat Lengkap Organisasi
3. Tim Pengarah KetuaTelponHPE-mail
::::
SekretarisTelponHPE-mail
::::
AnggotaTelponHPE-mail
::::
4. Tim Pelaksana KetuaTelponHPE-mail
::::
SekretarisTelponHPE-mail
::::
AnggotaTelponHPE-mail
::::
MENYIAPKAN DOKUMEN USULAN RB K/L
BAGIAN DUA: RENCANA UMUM PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI1. Latar Belakang Berisi analisis kondisi nyata birokrasi pada Kementerian/ Lembaga ,
mencakup masalah-masalah yang dihadapi, dimana pembenahannya diharapkan melalui reformasi birokrasi. Hal ini selanjutnya akan menjadi dasar penjelasan tentang apa yang sudah dilakukan/dicapai, sedang dilakukan dan akan dilakukan terkait dengan reformasi birokrasi.
2. Tujuan Berisi gambaran kondisi yang ingin dicapai Kementerian/Lembaga melalui reformasi birokrasi, terkait dengan TUPOKSI dan sebagai bagian dari organisasi secara keseluruhan.
3. Sasaran Berisi gambaran bentuk-bentuk perubahan spesifik yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi.
4. Prioritas danAgenda/Waktu
Berisi gambaran program dan Kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan dalam reformasi birokrasi, berdasarkan skala prioritas masing-masing Kementerian/Lembaga serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya.
5. Tenaga Pelaksana Berisi data/penjelasan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi termasuk penjelasan tentang mekanisme kerja yang mengkaitkan pihak-pihak yang terlibat.
6. Anggaran Berisi besaran anggaran dan manfaat (penghematan dan manfaat lainnya) sebagai konsekuensi dari seluruh kegiatan reformasi birokrasi yang diusulkan Kementerian/Lembaga .
GARIS BESAR TAHAPAN PELAKSANAAN RMRB
2012
2013
2014
2010
2011
membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten
melanjutkan hal2 yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2010, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasi dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil2 yang sudah diperoleh pada tahun 2010
meneruskan hal2 yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2011, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasi dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil2 yang sudah diperoleh pada tahun 2011
meneruskan hal2 yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasi dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil2 yang sudah diperoleh pada tahun 2012
meneruskan hal2 yang belum dapat diselesaikan pada tahun ke empa, menjaga/ memelihara apa yang sudah berhasi dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, menyeluruh terhadap proses reformasi birokrasi baik di tingkat nasional maupun instansi K/L/Pemda
Merupakan acuan langkah2/tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada tingkat makro, meso, dan mikro
ROAD MAP RB K/L
1. Ringkasan EksekutifBerisi uraian singkat substansi roadmap reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga , yang mencakup gambaran kondisi saat ini, program, kegiatan,anggaran, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.
2. PendahuluanBerisi paparan kondisi nyata birokrasi pada Kementerian/Lembaga yang mencakup masalah-masalah yang dihadapi dan langkah-langkah pembenahan yang akan dilakukan.
3. Konsolidasi rencana aksi program dan kegiatan reformasi birokrasi. Pencapaian. Berisi paparan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang sudah dicapai oleh Kementerian/Lembaga Rencana. Berisi paparan program dan kegiatan reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh
Kementerian/Lembaga, termasuk quick wins yang ditetapkan. Kriteria keberhasilan. Berisi paparan mengenai hasil yang akan dicapai baik outputs maupun outcomes untuk setiap
program dan kegiatan reformasi birokrasi masing-masing Kementerian/Lembaga. Kriteria keberhasilan ini mengacu pada Kriteria dan Ukuran Keberhasilan yang diterbitkan oleh Kementerian PAN dan RB
Agenda prioritas. Berisi paparan mengenai program dan aktivitas reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas masing-masing Kementerian/Lembaga .
Waktu pelaksanaan dan tahapan kerja. Berisi paparan mengenai jangka waktu pelaksanaan program dan aktivitas reformasi birokrasi yang sedang dan akan dilaksanakan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga beserta tahap-tahap pelaksanaan program dan kegiatannya.
Penanggungjawab.Berisi informasi tentang unit kerja atau sumber daya manusia yang menjadi penanggungjawab setiap pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga terkait.
Rencana anggaran. Berisi informasi mengenai rencana besaran anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan setiap program dan kegiatan reformasi birokrasi.
4. Lampiran.Lampiran yang dimaksud adalah kelengkapan yang mendukung isi dari road map yang disampaikan.
TERIMA KASIH