pedoman penyusunan awp

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Pedoman Penyusunan AWP PROGRAM PLKSDA-BM 1

DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KKAATTAA PPEENNGGAANNTTAARR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, atas perkenan dan ridhoNya, buku panduan penyusunan

Annual Work Plan (AWP) Program Penanganan Lahan Kritis dan

Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) dapat

diselesaikan dengan baik.

Buku panduan penyusunan AWP bertujuan untuk

memberikan acuan kepada pengelola Program PLKSDA-BM di

tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyusun rencana kerja

tahunan sesuai sequence pelaksanaan kegiatan dan acuan teknis

dalam penyusunan kebutuhan sarana dan prasarana di daerah.

Akhirnya dengan mengucapkan terima kasih kepada semua

pihak yang telah berpartisipasi dalam proses tersusunnya buku

panduan penyusunan AWP Program PLKSDA-BM, mudah-mudahan

memberikan manfaat bagi semua pihak.



DAFTAR ISI

KATA PENGATAR ........................................................................ 1

DAFTAR ISI .................................................................................... 2

DAFTAR ISTILAH .......................................................................... 4

BAB I PENDAHULUAN ................................................................. 5

1.1. Latar Belakang ............................................................... 5

1.2. Maksud dan Tujuan ....................................................... 7

1.3. Hasil yang Diharapkan .................................................. 8

BAB II PROSES PENYUSUNAN AWP/LK ................................... 9

2.1. Paparan dan Diskusi ...................................................... 9

2.2.Verifikasi Data Pendukung .............................................. 9

a. Verifikasi Administratif ................................................ 10

b. Verifikasi Teknis ......................................................... 10

c. Verifikasi Kerangka Acuan Kerja ............................... 11

2.3. Acuan Penyusunan AWP/ LK ........................................ 11

2.4.Review AWP/ LK ............................................................. 13

2.5.Legalitas dan Perbanyakan Dokumen AWP/ LK ............ 14



BAB III KOMPONEN AWP/ LK ..................................................... 15

3.1. Komponen AWP/LK Provinsi ....................................... 15

3.2. Komponen AWP/LK Kabupaten/Kota ............................ 16

BAB IV STANDAR TEKNIS PROGRAM ..................................... 21

4.1. Jarak Tanaman dan Jumlah Tanaman/ Hektar ............. 21

4.2. Dosis Pupuk Dasar ........................................................ 23

4.3. Dosis Pupuk untuk Pemeliharaan ................................. 25

4.4. Jumlah Benih dan Pupuk Tanaman Sela ...................... 29

BAB V PENUTUP .......................................................................... 30

LAMPIRAN- LAMPIRAN .............................................................. 31



DAFTAR ISTILAH

AWP : Annual Work Plan / Rencana Kerja Tahunan

AD/ART : Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BANGDA : Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian

Dalam Negeri /

BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

DIPA : Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran yang dibuat oleh

masing-masing satuan kerja

KAK : Kerangka Acuan Kerja

KTPM : Koordinator Tenaga Pendamping Masyarakat

LK : Lembar Kerja

LSM-PT : Lembaga Swadaya Masyarakat- Perguruan Tinggi

PERDA : Peraturan Daerah (Provinsi dan Kabupaten)

PLKSDA-BM : Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air Berbasis

Masyarakat

PP : Peraturan Pemerintah

PRA : Participatory Rural Appraisal/ Pemahaman Partisipatif Kondisi

Pedesaan

RKAKL : Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga

SATKER : Satuan Kerja

SDA : Sumber Daya Air

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

TPM : Tenaga Pendamping Masyarakat

UU : Undang-Undang



1.1. Latar Belakang

Program Penanganan Lahan Kritis dan Sumber Daya Air

Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM) sudah mulai dilakukan

persiapan lokasi sejak Tahun Anggaran 2011, berupa

survei/verifikasi lokasi dan dilanjutkan dengan penyusunan

anggaran baik dekonsentrasi maupun tugas pembantuan

untuk Tahun Anggaran 2012, yang meliputi 19 kabupaten/kota

di 7 propinsi. Namun mengingat adanya respon dari daerah

terhadap program ini, maka terdapat sejumlah kabupaten yang

mengusulkan untuk dapat diikutsertakan dalam pelaksanaan

program PLKSDA-BM.

Program PLKSDA-BM dilaksanakan dalam rangka

meningkatkan kesejahteraan masyakat prasejahtera melalui

pengelolaan lahan potensial kritis menjadi lahan produktif,

dengan membudidayakan tanaman bernilai ekonomi tinggi

serta dapat memberikan hasil secara berkelanjutan seperti

tanaman buah-buahan dan tanaman perkebunan.

Mekanisme penganggaran dilakukan melalui dana

Dekonsentrasi yang dialokasikan di propinsi untuk mendanai

kegiatan bersifat non fisik, seperti workshop, rakor, perjalanan

Bab I. PENDAHULUAN



ke pusat, monitoring pelatihan, dsb serta dana Tugas

Pembantuan yang dialokasikan di kabupaten/kota untuk

mendanai kegiatan bersifat fisik seperti pengadaan sarana

produksi, sarana air siraman, pengadaan KTPM/TPM dsb.

Untuk pelaksanaan kegiatan fisik di kabupaten/kota terdiri dari

2 (dua) tahap yaitu tahap persiapan antara lain berupa

sosialisasi, survei calon lokasi dan calon petani, pembentukan

dan pemberdayaan kelompok tani serta pengukuran lokasi

dengan pendanaan berasal dana sinergitas (APBD) serta

tahap pelaksanaan antara lain berupa penyiapan lahan,

penyedian bibit tanaman serta kegiatan sipil teknis yang

dananya berasal dari APBN. Agar pelaksanaan kegiatan

dapat berjalan sesuai urutan (sequence), maka diperlukan

keterpaduan dalam penyusunan anggaran yang berasal dari

APBD dan dari APBN.

Pedoman penyusunan Annual Work Plan ini dibuat untuk

dapat digunakan sebagai acuan bagi petugas daerah dalam

menyusun kegiatan, khususnya petugas kabupaten/kota,

sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam penyusunan

kegiatan seperti ketidaksesuaian antara kebutuhan sarana

produksi (seperti pupuk) dengan jenis tanaman yang akan

dibudidayakan serta kesalahan dalam penentuan jarak tanam

untuk setiap jenis tanaman pokok yang akan ditanam.



1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pembuatan Pedoman Penyusunan AWP dan LK

adalah meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengelola

program baik di tingkat Pusat maupun Daerah dalam

menyusun perencanaan kegiatan dan keuangan program

PLKSDA-BM.

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan

Padoman Penyusunan AWP tersebut meliputi:

a. Memberikan acuan kepada petugas di propinsi

dan kabupaten dalam menyusun AWP/LK sesuai

sequence pelaksanaan kegiatan, serta acuan

teknis dalam penyusunan kebutuhan sarana

produksi

b. Mengoptimalkan sinkronisasi kegiatan tingkat

Pusat, Provinsi dengan Kabupaten;

c. Memberikan acuan kepada petugas di propinsi

dan kabupaten tentang persyaratan yang harus

dipenuhi dalam penyusunan AWP/LK;

d. Memberikan batasan kegiatan yang dibiayai dari

APBN dan kegiatan yang dibiayai dari dana

sinergitas (APBD);

Formatted: List Paragraph, Numbered +Level: 1 + Numbering Style: a, b, c, … + Startat: 1 + Alignment: Left + Aligned at: 1" +Indent at: 1.25", Tab stops: Not at 2.25"



1.3. Hasil yang Diharapkan

Dengan dibuatnya Pedoman Penyusunan AWP/LK, maka

diharapkan :

(1) AWP/LK yang disusun oleh petugas daerah sudah

mengikuti sekuensi kegiatan yang telah ditentukan

(2) Beberapa dokumen pendukung yang dibutuhkan

sudah disiapkan oleh petugas daerah

(3) Adanya informasi alokasi dana sinergitas (APBD I/II)

terhadap program PLKSDA-BM dari masing-masing

propinsi dan kabupaten/kota.

Formatted: English (United States)



Bab II. Proses

Penyusunan AWP/LK 2.1. Paparan dan Diskusi.

Sebelum dilakukan penyusunan AWP/LK akan didahului

dengan paparan dari Ditjen Bina Bangda Kementerian Dalam

Negeri, serta Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan. Paparan

digunakan guna memberikan pembekalan secara umum dari

sisi kebijakan dan teknis kegiatan, yang dilanjutkan dengan

diskusi untuk klarifikasi dan penyampaian pertanyaan tentang

hal-hal yang dirasa belum jelas.

2.2. Verifikasi Data Pendukung.

Setelah dilakukan pengarahan selanjutnya dilakukan verifikasi

kelengkapan data pendukung oleh Tim Subdit PPSDA

difasilitasi oleh Tim Bantuan Teknis Program Penanganan

Lahan Kritis dan SDA Berbasis Masyarakat (PLKSDA-BM).

Dokumen data pendukung yang akan diverifikasi harus sudah

disiapkan oleh petugas daerah, baik propinsi maupun

kabupaten/kota. Verifikasi data pendukung meliputi data

administrasi, teknis dan Kerangka Acuan Kerja.



a. Verifikasi Administratif

Verifikasi data administrasi meliputi hal-hal sebagai berikut:

Draft KAK Dekon (Provinsi) atau TP (Kabupaten/ Kota);

AWP;

LK/RAB;

RKAKL;

Usulan Satker;

Surat Bupati tentang penunjukan Satker;

Surat Pernyataan Bermaterai (Penyediaan Dana

Sinergitas APBD, Keberlanjutan Program, Jaminan

tidak alih fungsi minimal selama 20 (dua puluh) tahun,

Pembuatan Laporan secera periodik);

SPTJM (Surat Pertanggungjawaban Mutlak)

ditandatangani oleh KPA;

Proposal (dengan data terbaru); dan

SBUD (Standar Biaya Umum Daerah).

b. Verifikasi Teknis.

Verifikasi Teknis meliputi hal-hal sebagai berikut:

Luas lahan yang akan dikerjakan (dalam proposal);

Luas lahan yang telah diverifikasi;

Luas lahan sisa yang belum dikunjungi;

Luas usulan baru diluar proposal (tambahan);

Status kepemilikan lahan;



MoU pengelolaan antara Pemkab/ Desa/ Masyarakat

Adat dengan Petani/ Kelompok Tani;

c. Verifikasi Kerangka Acuan Kerja

Verifikasi Kerangka Acuan Kerja dilakukan terhadap draft

Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh petugas

daerah. Adapun hal-hal yang diverifikasi meliputi:

Outline TOR;

Kesesuaian kegiatan dengan Overall Work Plan

(OWP);

2.3. Acuan Penyusunan AWP/LK.

Acuan yang digunakan dalam penyusunan AWP/LK yaitu PP

No.7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan

Peraturan Menteri Keuangan No.156/2008 tentang Pedoman

Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas

Pembantuan, yaitu :

a. Dana Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat

non-fisik (sinkronisasi dan koordinasi perencanaan,

fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi,

penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan serta

pengendalian).

b. Dana Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan

bersifat fisik (tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan,

irigasi dan jaringan, serta fisik lainnya).



c. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, sebagian kecil dapat

dialokasikan sebagai dana penunjang untuk tugas

administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis

pakai dan/atau aset persediaan. Dalam hal ini pada kegiatan

Dekonsentrasi dapat dialokasikan dana untuk kegiatan fisik

seperti peralatan penunjang sekretariat, sedangkan pada

kegiatan Tugas Pembantuan dapat dialokasikan dana untuk

kegiatan non fisik seperti honor pengelola pelaksana

kegiatan, kegiatan perjalanan dinas ke pusat serta

penyusunan laporan kegiatan dengan jumlah dana tidak

melebihi 10% dari total anggaran kegiatan yang

bersangkutan.

d. Program dan kegiatan yang menjadi urusan Pemerintah yang

akan didekonsentrasikan dan/atau di-TP-kan harus tertuang

dalam RKA-KL, dengan pendanaan sepenuhnya bersumber

dari APBN melalui DIPA K/L dengan memperhitungkan

kebutuhan anggaran untuk biaya penyusunan dan

pengiriman laporan, operasional dan pemeliharaan atas hasil

pelaksanaan kegiatan yang belum dihibahkan, honorarium

pejabat pengelola keuangan dan biaya lainnya dalam rangka

pencapaian target.

e. K/L tidak diperkenankan mensyaratkan dana pendamping

atau sebutan lainnya yang membebani APBD.



f. Pembebanan APBD hanya digunakan untuk mendanai

urusan daerah yang disinergikan dengan program dan

kegiatan yang akan didekonsentrasikan dan/atau di-TP-kan

2.4. Review AWP/LK.

Setelah selesai dilakukan verifikasi data pendukung dilanjutkan

dengan review draft AWP/LK hasil pra-AWP/LK oleh Tim Subdit

PPSDA difasilitasi Tim Bantuan Teknis Program PLKSDA-BM.

Kegiatan penyusunan pra-AWP/LK dilakukan di setiap provinsi

untuk memfasilitasi satker kabupaten/kota dan satker provinsi

dan dilaksanakan setelah dilakukan verifikasi lokasi oleh Ditjen

Bina Bangda.

Untuk mempermudah dalam melakukan review dan atau

penyusunan AWP/LK, akan dilakukan pembagian kelompok dan

masing-masing kelompok akan didampingi oleh 2-3 staf Ditjen

Bina Bangda dan 1 orang Tenaga Ahli Bantek PLKSDA-BM

Pusat.

Hasil penyusunan AWP selanjutnya ditindaklanjuti dengan

mereview dan atau menyusun Lembar Kerja (LK) kemudian

disampaikan kepada Tim Asistensi Ditjen Anggaran untuk

dikoreksi dan disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU),

Surat Edaran Kementerian Keuangan tentang Standar Biaya

sebagai batas tertinggi, dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak

(SPTJM) jika spesifikasi tidak ada dalam SBU.



2.5. Legalisasi dan Perbanyakan Dokumen AWP/LK.

Lembar Kerja yang sudah dikoreksi dan dilakukan perbaikan,

selanjutnya dilakukan legalisasi/paraf para pihak (Kementerian

Keuangan, Bappenas, Bagian Perencanaan Ditjen Bina

Bangda, Subdit PPSDA, dan instansi daerah (Provinsi dan

Kabupaten/ Kota). Dokumen AWP/LK yang sudah dilegalisasi

kemudian difotocopi 4 (empat) kali, yaitu untuk :

1. 1 (satu) copy untuk Bappenas;

2. 1 (satu) copy untuk Bagian Perencanaan, Ditjen Bina

Bangda, Kementerian Dalam Negeri;

3. 1 (satu) copy untuk Subdit PPSDA, Kementerian

Dalam Negeri;

4. 1 (satu) copy untuk daerah yang mengusulkan

(Provinsi/ Kabuaten/Kota).



Bab III. Komponen AWP/ LK 3.1. Komponen AWP/LK Propinsi (dana Dekonsentrasi) terdiri

dari :

3.1.1.Pengelola Satker, untuk kegiatan:

a. Honor Satker

b. Honor staf Sekretariat (non PNS) sebanyak 2 (dua)

orang

c. Perjalanan Dinas ke Pusat

d. Alat Tulis Kantor

e. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Akhir

f. Foto copi, pengiriman laporan dll

3.1.2. Pelaksanaan Kegiatan, untuk kegiatan:

a. Pelatihan Petugas/Petani

b. Fasilitasi Pertemuan Koordinasi Dalam Rangka

Perencanaan dan Evaluasi.

c. Workshop

d. Bintek Penyusunan Pra-AWP/ LK

e. Peralatan Penunjang Satker

f. Monitoring dan Evaluasi ke kabupaten/kota



3.2. Komponen AWP/LK Kabupaten/Kota (dana Tugas

Pembantuan)

Dana Tugas Pembantuan Program PLKSDA-BM dialokasikan

untuk kegiatan bersifat non-fisik sebesar 10 persen dan bersifat

fisik sebesar 90 persen.

Sub komponen/kegiatan untuk komponen Pengelola Satker

hanya dialokasikan sebanyak satu kali dalam satu Tahun

Anggaran.

3.2.1.Komponen AWP/LK Lokasi Penanaman Baru.

3.2.1.1.Pengelola Satker, untuk kegiatan:

a. Honor Pengelola Satker

b. Honor Pelaksanaan Kegiatan

c. Perjalanan ke Pusat;


e. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan

Akhir;

f. Foto Copi, Pengiriman Laporan Bulanan, Triwulan

dan Laporan Akhir.

3.2.1.2.Pelaksanaan Penanganan Lahan Kritis

a. Penyiapan lahan, untuk pembersihan lahan,

penentuan larikan dan pemasangan ajir,

pembuatan lubang tanam.



b. Pengadaan Sarana Produksi, untuk pengadaan

bibit tanaman (buah, perkebunan, kehutanan/

kayu), pupuk organik/ anorganik, pestisida, dll.

c. Pengadaan Sarana Penunjang, untuk

pengadaan ajir/patok dan peralatan pertanian

(seperti hand sprayer, cangkul, parang dll).

d. Sipil Teknis, untuk kegiatan penyediaan sarana

air siraman seperti pembuatan sumur siraman,

sumur resapan, bak penampung, embung,

rehabilitasi saluran, dll.

e. Ekonomi Produktif, untuk kegiatan pengadaan

benih tanaman sela/semusim, pupuk

organik/anorganik, pestisida dll.

3.2.1.3.Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat:

Kegiatan yang difasilitasi program PLKSDA-BM

terkait pendampingan dan pemberdayaan

masyarakat adalah honorarium dan operasional

TPM/KTPM.

3.2.1.4.Peralatan Penunjang Satker, untuk kegiatan

pengadaan GPS, Komputer dan printer, Camera

dll.



3.2.1.5. Studi Banding ke lokasi lain yang sudah berhasil,

dengan peserta petani yang belum pernah

mengikuti studi banding.

3.2.1.6.Monitoring dan Evaluasi.

Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke

lokasi program

3.2.2. Komponen AWP/LK Lokasi Pemeliharaan.

3.2.2.1.Pengelola Satker, untuk kegiatan:

a. Honor Pengelola Satker

b. Honor Pelaksanaan Kegiatan

c. Perjalanan ke Pusat;


e. Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan dan

Laporan Akhir;

f. Foto Copi, Pengiriman Laporan Bulanan,

Triwulan dan Laporan Akhir.

3.2.2.2. Pelaksanaan Pemeliharaan Tanaman.

a. Pengadaan Sarana Produksi, berupa bibit

tanaman sulaman (dianggarkan untuk diketahui

jumlah tanaman yang perlu disulam), pupuk

organik/ anorganik, pestisida dll.



b. Pengadaan Sipil Teknis, berupa kegiatan

penyediaan sarana air siraman dan pembuatan

balai pertemuan kelompok. Untuk kegiatan

penyediaan sarana air siraman dapat dilakukan

apabila belum teralokasi pada tahun anggaran

sebelumnya atau berdasarkan hasil monitoring

diperlukan penambahan sarana air siraman.

c. Ekonomi Produktif, berupa pengadaan benih

tanaman sela, pupuk, pestisida, budidaya

ternak, lebah madu dan jamur serta pembuatan

kebun bibit rakyat/ penangkar bibit/ persemaian.

Untuk kegiatan ekonomi produktif berupa

budidaya ternak, lebah madu dan jamur serta

pembuatan kebun bibit rakyat/ penangkar bibit/

persemaian yang merupakan kegiatan

penghargaan/reward dan akan dilakukan

setelah ada evaluasi terhadap kelompok tani

yang bersangkutan.

3.2.2.3.Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan yang difasilitasi program PLKSDA-BM

terkait pendampingan dan pemberdayaan

masyarakat adalah honorarium dan operasional

TPM/KTPM.



3.2.2.4. Peralatan Penunjang Satker,

Pengadaan peralatan penunjang satker dapat

dilakukan apabila belum teralokasi anggarannya

pada tahun anggaran sebelumnya atau

diperlukan penambahan peralatan.

3.2.2.5.Monitoring dan Evaluasi.

Dilakukan kegiatan monitoring dan evaluasi ke

lokasi program.



Bab IV. Standar Teknis Program

4.1. Jarak Tanaman dan Jumlah Tanaman/ hektar

JARAK TANAM DAN JUMLAH TANAMAN /Ha



JARAK TANAM DAN JUMLAH TANAMAN / Ha

JARAK TANAM DAN JUMLAH TANAMAN / Ha



4.2. Dosis Pupuk Dasar

A. Tanaman Buah-Buahan

JARAK TANAM PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN



B. Tanaman Perkebunan dan Kehutanan



4.3. Dosis Pupuk untuk Pemeliharaan

A. Tanaman Buah-Buahan

DOSIS PUPUK PEMELIHARAAN



B. Tanaman Perkebunan

C. Tanaman Kehutanan



4.4 Jumlah Benih dan Pupuk Tanaman Sela



Demikianlah Panduan AWP-LK ini disusun, semoga bisa

memandu Tim Asistensi Bantuan Teknis Program Penanganan

Lahan Kriis dan Sumber Daya Air Berbasis Masyarakat

(PLKSDA-BM) dan peserta AWP-LK baik dari Provinsi maupun

Kabupaten/ Kota.

Sumbangsih saran dan kritik terhadap panduan AWP-LK

ini akan sangat bermanfaat bagi penyempurnaan dalam

perencanaan program di masa mendatang .

Bab V. Penutup



Lampiran-lampiran



1. Format Lembar Legalisasi/ Pengesahan dokumen AWP-

LK Program PLKSDA-BM

pedoman penyusunan awp

Documents