pedoman pengembangan tenaga listrik biomassa-biogas di indonesia
DESCRIPTION
Pedoman Pengembangan Tenaga Listrik Biomassa-Biogas Di IndonesiaTRANSCRIPT
-
Pengembangan Proyek Tenaga ListrikBiomassa dan Biogas di Indonesia
E-Guidebook, Edisi Pertama, Mei 2014Implemented by:
-
Imprint
Penulis
Thachatat Kuvarakul, GIZ ASEAN-RESP
Tjut Devi, GIZ PDP SEAAlin Pratidina, GIZ LCORE-INDOArne Schweinfurth, GIZ ASEAN-RESPDjoko Winarno, ConsultantIfnaldi Sikumbang, Consultant
Dengan Sumberdaya dari
Renewable Energy Support Programme for ASEAN (ASEAN-RESP)Promotion of Least-Cost Renewables Project Indonesia (LCORE-INDO)Project Development Programme Southeast Asia (PDP SEA)
Penerbit
Deutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbHRenewable Energy Programme Indonesia / ASEAN
Jakarta, Mei 2014
Penafian
Sudah dilakukan upaya maksimal untuk memastikan dan menjaga keakuratan Pedoman ini. Peraturan dan prosedurpengembangan proyek energy terbarukan (ET) di Indonesia sangat kompleks, termasuk sejumlah nama yang berperan dalamsector ET, dan mungkin dapat diubah atau diperbarui. Oleh karena itu, tidaklah memungkinkan untuk membahas semua aspekpengembangan proyek ET di dalam Pedoman ini. Pedoman ini diperbarui dan diperluas secara berkala untuk memastikankebenaran dan kelengkapan isinya. Akan tetapi, GIZ dan mitra pelaksananya tidak bertanggung jawab atas penggunaan Pedoman. Pedoman tidak dapat, dalam kasus apapun, mengganti atau digunakan sebagai pengganti undang-undang, peraturan danpedoman resmi yang ada yang dikeluarkan oleh pihak berwenang di Indonesia.
Saran dan masukan sangat diharapkan dan dapat dikirimkan kepada [email protected]
-
Kata PengantarEnergi terbarukan adalah elemen penting dalam energi campuran yang beragam danberkelanjutan. Energi terbarukan berkontribusi pada keamanan energi dan merupakan elemendasar pada upaya mitigasi perubahan iklim
Dalam Peraturan Presiden No.5 tahun 2006 terkait kebijakan energi nasional, pemerintahIndonesia menetapkan target untuk memproduksi 17 persen pasokan energinya dari sumberenergi terbarukan pada 2025. Indonesia memiliki potensi besar untuk memanfaatkan limbahagroindustri untuk keperluan energi. Adapun potensi bioenergi yang bersumber dari limbahdiperkirakan mencapai 32 GW, namun hanya sebanyak 1,7 GW yang telah digunakan hinggasaat ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menetapkan kebijakan dasaryang disebut sebagai Catur Dharma Energi, Yang terdiri dari: (i) tingkatkan produksi migas, misalnya dengan memperbanyak kegiatan eksplorasi dengan memberikan insentif agar investor dapat tertarik; (ii) kurangi pemakaian bbm dan impor bbm; (iii) mendorong secaramasif pengembangan energi baru terbarukan; dan (iv) lakukan gerakan hemat energi.
Sesuai dengan Peraturan Menteri No. 4 yang diterbitkan pada 2012 terkait feed-in tariff (FIT) untuk tenaga listrik biomassa/biogas, yang saat ini sedang dalam proses revisi, pemerintahIndonesia memberikan insentif kepada sektor swasta untuk mengembangkan dan berinvestasipada proyek energi terbarukan khususnya biomassa/biogas. Untuk membantu parapengembang proyek dalam menjalankan prosedur perizinan dan proses administratif, kami dengan senang hati menerbitkan Pedoman Pengembangan Tenaga Listrik Biomassa danBiogas di Indonesia sebagai referensi pengembangan proyek di sektor ini. Pedoman yang disusun dengan dukungan dari GIZ (Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit) melaluikerjasama Promotion of Least Cost Renewables in Indonesia (LCORE). Pedoman inimemberikan transparansi dalam proses perizinan dan membantu semua aktor terkait dalammendapatkan izin yang dibutuhkan di Indonesia. Oleh karena itu, pedoman ini merupakaninstrumen penting untuk mendukung pasar energi terbarukan, dan untuk membangun sebuahmasa depan yang hijau bagi negeri.
Rida MulyanaDirektur Jenderal, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)
Halaman 1/2 >
-
< Halaman 2/2
Kata PengantarPada tahun-tahun terakhir ini, pemerintah Indonesia menempatkan upaya yang cukupbesar dalam mengembangkan sektor energi terbarukan, dan mempersiapkan negarauntuk menghadapi tantangan energi masa depan. Dengan target yang cukup tinggi, dan peraturan tentang feed-in tarif (FIT), serta kebijakan pendukung lainnya, Indonesia telahmenetapkan untuk partisipasi lebih dari sektor swasta di pasar energi terbarukan.
Buku Pedoman Pengembangan Proyek Tenaga Listrik Biomassa dan Biogas di Indonesia mendukung upaya-upaya tersebut dengan membentuk prosedur perizinandan proses administrasi yang transparan terkait pengembangan proyek pembangkittenaga listrik dalam sektor bio-energi. Buku pedoman ini mencakup seluruh sikluspengembangan proyek dan memberikan informasi penting bagi para pengembang, investor, dan pembuat kebijakan. Pedoman ini dibuat berdasarkan hasil konsultasidengan para pemangku kepentingan, dan tinjauan luas para ahli dalam sektor publikdan swasta, serta menyatukan peraturan dengan pengalaman langsung.
Pedoman semacam ini tentunya membutuhkan penelitian dan upaya pengembangan. Oleh karena itu, GIZ Renewable Energy Programme Indonesia/ASEAN menggabungkanbeberapa keahlian dari proyek-proyek yang berbeda, yakni, sementara Renewable Energy Support Programme for ASEAN (ASEAN-RESP) menyediakan model penelitiandan strukturisasi pedoman ini, Project Development Programme Indonesia (PDP)mengadakan konsultasi pertama dengan pemangku kepentingan, dan Least Cost Renewables Project (LCORE) melakukan penilaian bersama tim ahli.
Saya yakin bahwa hasil dari upaya bersama ini tidak hanya akan membantu proyek-proyek RE di Indonesia berkembang lebih efisien, tetapi juga menjadi contoh yang sangat baik bagi negara-negara lain di kawasan.
Dr. Rudolf RauchDirektur, Renewable Energy Programme Indonesia/ASEANDeutsche Gesellschaft fr Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
-
Pengakuan
Pedoman ini disusun berdasarkan pada pengetahuan dan keahlian berbagai pemangku kepentingan di sektor energiterbarukan di Indonesia. Tanpa kesediaan mereka untuk berbagi wawasan dan pengalaman dengan proyek ini, pedomanini tak mungkin dapat tersusun dalam wujud dan kelengkapan kontennya seperti sekarang.
Selain para peserta dalam beberapa dialog pemangku kepentingan, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada para ahli berikut untuk kontribusi, komentar dan saran mereka: Abinanto, Bjrn Heidrich, Dadan Kusdiana (Direktorat JenderalEBTKE), Eriell Salim, Hari Yuwono, Jan-Benjamin Spitzley, Karel Pajung, Matthias Eichelbrnner, Paul Butarbutar, Paul Heinemann, Puji Sugia Harjiman, Raymond Bona, Sadman, Sofyan (PLN), Syaiful Bahri Ibrahim, Thomas Wagner, Trio Chadys, beberapa ahli dari Direktorat Jenderal Listrik.
Ucapan terima kasih mendalam juga ditujukan kepada Lisa Conrads, Ikke Prasetyaning dan Adnan Tripradipta dari proyekGIZ LCORE-INDO untuk saran-sarannya dan untuk mengadakan wawancara dengan para pemangku kepentingan.
Pengembangan publikasi ini didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (BMZ), Kementerian Federal Jerman untuk Lingkungan, Konservasi Alam, dan Keamanan Nuklir (BMUB), dan KementerianFederal Jerman untuk Bidang Perekonomian dan Energi (BMWi).
-
Daftar Isi
PedomanET
Mengenai Pedoman ET
Proyek Pembangkit Listrik Biomassa/Biogas di Indonesia
Pedoman Pengembangan pembangkit listrik Biomassa/Biogas di Indonesia
Pengantar mengenai Pedoman ET, konsep dan tujuan, penerima manfaat, kerangka waktu.
Pengantar mengenai kerangka kebijakan Indonesia, peraturan, dan pemangku kepentingan terkaitdalam pengembangan pembangkit listrik biomassa/biogas, kondisi pasar energi terbarukan.
Pedoman untuk pengembang proyek dan investor dalam mengembangkan pembangkit listrikbiomassa/biogas di Indonesia. Pedoman ini disusun dalam beberapa tingkat dalam bentuk Gantts chart dan diagram alir. Penjelasan rinci disediakan untuk setiap tahap dan Sub-Tahap.
? Cara menggunakan Pedoman iniStruktur pedoman, deskripsi gambar, Gantt Chart, navigasi.
Lampiran Lampiran LampiranKata Pengantar
Definisi terkoneksi ke jaringan listrik (dalam pedoman ini)
Jaminan Harga Indonesia (Harga Pembelian Tenaga Listrik)
Struktur Hukum Indonesia
1
2
3
4
-
Pedoman Prosedur Perizinan
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah berupaya keras untuk memanfaatkan sumber daya energi terbarukan (ET)yang tersebar luas di negeri ini. Harga Pembelian Tenaga Listrik atau peraturan untuk ET telah diterapkan, yang diikuti dengankebijakan pendukung lainnya, misalnya pengecualian pajak dan bea cukai atau pembebasan pajak.
Pedoman Pengembangan Proyek Tenaga Listrik Biomassa/Biogas di Indonesia dibuat untuk memfasilitasi peningkatan aktivitasdan investasi sektor swasta dalam sektor ET di Indonesia. Karena kepercayaan pengembang proyek dan investor merupakan prasyaratuntuk meningkatkan penyebaran ET, pengembangan proyek dan prosedur perizinan yang transparan sangat diperlukan.
Pedoman ini merupakan perangkat online yang komprehensif, mudah diakses dan diperbarui secara teratur yang mencakup informasilengkap tentang siklus pengembangan proyek ET yang ideal di setiap negara. Pedoman ET:
menekankan prosedur-prosedur administratif termasuk persyaratan-persyaratan untuk pengembang dan/atau investor proyek;
mencantumkan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan serta izin-izin yang diperlukan;
mengidentifikasi tantangan-tantangan spesifik di tiap negara untuk pengembangan proyek; dan
memberikan informasi mengenai cara untuk mendapatkan persetujuan keuangan.
Pedoman ET dirancang agar sedapat mungkin memenuhi kebutuhan pengembang proyek dan investor potensial, untuk mendorongtransparansi dan kejelasan dalam jalur proyek ET. Pedoman ini membahas mengenai berbagai prosedur dan membantumengidentifikasi risiko-risiko yang melekat pada setiap tahap, sehingga langkah-langkah mitigasi yang tepat dapat dirancang dandiimplementasikan.
>Halaman 1/3
?Daftar
IsiGarisBesar
GarisBesar < Kembali
-
Cakupan Pedoman
Pedoman ini menjelaskan prosedur untuk mengembangkan pembangkit listrik biomassa/biogas di Indonesia. Kelompoksasaran Pedoman ini adalah investor, yang berperan sebagai pembangkit listrik swasta (IPP). Pedoman ini tidak mencakupinvestor yang menjadi kontraktor EPC untuk PLN, investor yang berpartisipasi dalam kemitraan publik-swasta denganPemerintah Indonesia atau instansi pemerintah lainnya, atau pemasok peralatan untuk pembangkit listrikbiomassa/biogas.
Sebuah pembangkit listrik yang terhubung dengan jaringan listrik dapat digolongkan menjadi dua jenis berdasarkantujuannya: (i) pembangkit listrik yang menjual listrik ke jaringan listrik untuk kepentingan umum dan (ii) pembangkit listrikyang menjual kelebihan listrik ke jaringan listrik. Dalam kasus yang pertama, pembangkit listrik tersebut menjual hampirsemua listrik yang dihasilkannya ke jaringan listrik. Dalam kasus yang kedua, listrik yang dihasilkan digunakan terutamauntuk konsumsi sendiri; hanya kelebihan listrik yang disalurkan kembali ke jaringan listrik. Secara umum, PJBL untukmenjual kelebihan daya berlaku untuk jangka pendek (misalnya satu tahun). Oleh karena itu, penjualan kelebihan dayatidak dimasukkan ke dalam Pedoman.
Berbagai jenis bahan baku biomassa dapat digunakan untuk memproduksi listrik. Di Indonesia, bahan baku biomassa dariindustri pertanian memiliki potensi besar. Limbah industri dan limbah padat perkotaan juga dapat digunakan. Akan tetapi,diperlukan lisensi/izin tambahan untuk mengumpulkan dan menangani limbah padat perkotaan. Hal ini tidak termasuk kedalam cakupan Pedoman.
Pedoman ini berfokus pada pengembangan pembangkit listrik dengan kapasitas sampai dengan 10 MW. Dalam hal ini,pengembang proyek dapat mengusulkan lokasi pembangkit listrik ke PLN dimana feed-in-tariff (FIT) berlaku. Mekanismepenunjukan langsung sesuai dengan PP No. 14/2012 biasanya digunakan untuk mencapai penandatanganan PJBL denganPLN. Pemilihan langsung dan pelelangan/tender terbuka jarang diterapkan untuk proyek pengembangan semacam ini;karena itu, hal tersebut tidak dibahas dalam Pedoman ini.
< >Halaman 2/3
?Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Cakupan Pedoman
Terkoneksi ke jaringan listrik(Grid-connected)
Tidak terkoneksike jaringan listrik
(Off-grid)
LimbahPertanian
LimbahPerkotaan
LimbahIndustri
Hingga 10 MWLebih dari 10
MW
PenunjukanLangsung
PelelanganUmum
PemilihanLangsung
Peran Investor
Sumber biomassa
Kapasitas
Mekanisme PJBL
Penjualan Dayauntuk Kepentingan
Umum
PenjualanKelebihan Daya
Jenis Proyek ET
IPP PPPKontraktor EPCPemasokPeralatan
Berdasarkan PP No. 14/2012
?Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
Halaman 1/2
-
Garis Besar Deskripsi Prosedur
Pengembang biasanya mempekerjakan penyedia jasa engineering, procurement and construction (EPC) untuk melakukandetailed engineering, pengadaan peralatan, pembangunan dan instalasi. Hal ini dilakukan bersamaan dengan tahap awalpembangunan pembangkit listrik.
Fase Pembangunan
Setelah mendapatkan Persetujuan Keuangan, pembangunan fisik pembangkit listrik dapat dimulai. Fase awalpembangunan dilaksanakan secara bersamaan dengan fase terakhir dari Tahap Perencanaan dan Teknik yaitu detailedengineering, pengadaan peralatan dsb.
Setelah pembangkit listrik memasuki tahap pembangunan dan semua peralatan sudah terpasang, pengembang harusmenjadwalkan inspeksi dan pengujian untuk pembangkit listrik tersebut. Pihak ketiga (bersertifikat) harus dilibatkan.Inspeksi bersama di titik interkoneksi juga harus dijadwalkan dengan PLN. Pengembang dapat menjual listrik kepada PLNsetelah menyepakati tanggal operasi komersial (COD) yang merupakan Sub-Tahap terakhir dalam Tahap Pembangunan danKomisioning.
Fase Operasi
Setelah COD, pembangkit listrik biomassa/biogas dapat beroperasi.
Pengembang proyek dapat memperoleh pembebasan pajak penghasilan (dalam Tahap Hukum/Fiskal Perusahaan). Padasaat yang sama, pengembang proyek harus secara seksama memantau kinerja pembangkit listrik dan merencanakanjadwal pemeliharaan. Staf yang terlatih merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dilupakan, hal ini jugamerupakan bagian dari Tahap Operasi dan Pemeliharaan.
PersetujuanKeuangan
?Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
Garis Besar Prosedur (Dalam bentuk Gantts Chart)
-
Pedoman untuk Pengembangan Proyek Biomassa/Biogas di Indonesia
PemilihanLokasi
KewenanganAdministratif
Fiskal/HukumPerusahaan
Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik
Pendanaan
Operasi danPemeliharaan
Fiskal/HukumPerusahaan
Perencanaan& Keteknikan
Perencanaan& Keteknikan
Izin Usaha Penyediaan
Tenaga Listrik
Pembangunan & Komisioning
BAB 1 BAB 2 BAB 3 BAB 7 BAB 8 BAB 9
BAB 7 BAB 4 BAB 4
BAB 6 BAB 5
Perjanjian JualBeli Listrik
IMB
Kontrak EPCPJBL
IUPTL/SPersetujuanPenunjukanLangsung
JaminanPelaksanaan
BAB 6
Pengembangan Pembangunan Operasi
Izin Prinsip dariPemerintah Daerah
Garis Besar Prosedur (Dalam bentuk Diagram Alir) Deskripsi >
PersetujuanKeuangan
?Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1
C1-4
C1-5
C1-9
Mendapatkan informasi mengenai biaya pokok produksi (BPP)
Periksa kapasitas jaringan dan rencana PLN dalam RUPTL
Mendapatkan informasi mengenai potensi biomassa lokal
Melakukan studi pustaka
Melakukan survei lokasi
Memfinalisasi pra-studikelayakan
C1-7
C1-8
Mengontrakpemasok biomassa
Mengontrak operator pembangkit listrik
C1-1
C1-2
C1-3
C1-6Membuat keputusan akhirmengenai lokasi proyek
Pemilihan Lokasi
Rincian Tahap >
Tahap Tahap ?
FC
?Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Mendapatkaninformasi mengenai
biaya pokokproduksi (BPP)
Periksa kapasitasjaringan dan
rencana PLN dalamRUPTL
Mendapatkaninformasi mengenai
potensi biomassalokal
C1-1
C1-2
C1-3
Melakukan studipustaka
Melakukansurvei lokasi
C1-4 C1-5
Membuatkeputusan akhirmengenai lokasi
proyek
Mengontrakpemasokbiomassa
Mengontrakoperator
pembangkitlistrik
Memfinalisasipra-studikelayakan
C1-6
C1-7
C1-8
C1-9
Pemilihan Lokasi
Bab 1 Rincian Tahap >
FC
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Keterangan Tahap
Pemilihan Lokasi secara mendalam dilakukan pada tahap pertama pengembangan proyek. Lokasi yang sesuai untukpengembangan proyek ditentukan dalam Pemilihan Lokasi. Pengembang proyek harus mengumpulkan informasi yangdiperlukan dengan melakukan studi pustaka & survei lokasi, membandingkan beberapa lokasi proyek potensial danmembuat keputusan akhir tentang lokasi proyek, dan akhirnya mempersiapkan laporan pra-studi kelayakan (pra-F/S)sebagai hasil akhir. Laporan pra-F/S, akan menjadi bagian penting dari proposal Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) yang akandiserahkan ke PLN (Perusahaan Listrik Negara), perusahaan listrik milik negara (Sub-tahap C3-1). Selain itu, laporan pra-F/S menjadi bagian dari proposal pinjaman, yang diserahkan kepada lembaga keuangan (Sub-tahap C5-4).
Informasi yang sangat perlu dipertimbangkan selama Pemilihan Lokasi adalah: Biaya Pokok Produksi (BPP) PLN, kapasitasjaringan lokal dan pembangkit listrik pegembangan PLN (dari RUPTL), dan potensi biomassa/biogas lokal. Dalam prosespembandingan, lokasi yang tidak layak harus dieliminasi. Dalam survei lokasi, lokasi yang tersisa harus diverifikasi lebihlanjut dan data yang tidak dapat diperoleh selama studi pustaka harus dikumpulkan. Setelah laporan survei lokasidisiapkan, keputusan akhir mengenai lokasi proyek dapat diambil.
Pengembang proyek harus menggunakan kesempatan selama pelaksanaan survei lokasi untuk mendekati pemasokbiomassa lokal dan operator pembangkit listrik potensial. Saat mengambil keputusan akhir mengenai lokasi proyek,kontrak untuk pasokan bahan baku biomassa dan operator pembangkit listrik harus diselesaikan. Pada saat yang sama,laporan pra-F/S harus disiapkan dengan segera setelah keputusan akhir dicapai.
>Halaman 1/2
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Keterangan Tahap
Di Indonesia, pengembang proyek dapat mengusulkan lokasi untuk pengembangan proyek biomassa/biogas ke PLN. Akantetapi, PLN masih memiliki hak untuk menolak proyek yang dianggap tidak memungkinkan secara teknis atau finansialatau tidak sesuai dengan RUPTL. Oleh karena itu, kesepakatan dari PLN mengenai lokasi proyek sangatlah penting.Pengembang proyek disarankan untuk menyajikan sebuah konsep proyek dan daerah yang potensial untukpengembangan ke PLN. Setelah itu, pengembang proyek dapat menilai kemungkinan proyek tersebut akan disetujui olehPLN nanti. Hal ini dapat mengurangi risiko bahwa proyek akan ditolak di Tahap selanjutnya.
Pengembang juga direkomendasikan untuk membentuk sebuah kemitraan dengan entitas lokal Indonesia. Mitra lokal bisaberupa lembaga pemerintah daerah, bisnis, atau masyarakat. Mereka dapat memberikan informasi yang bergunamengenai lokasi proyek. Konsultan lokal yang andal dan berpengalaman harus dilibatkan selama studi pustaka, surveilokasi, dan finalisasi laporan pra-F/S.
Tantangan Deskripsi
Perjanjian yang diwajibkan dari PLN
Pengembang proyek dapat menentukan lokasi proyek sendiri; namun, lokasitersebut harus sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL)yang diterbitkan oleh PLN. Dalam beberapa kasus, lokasi dengan pasokan bahanbaku biomassa berlimpah tidak diterima oleh PLN untuk pengembangan proyektenaga listrik biomassa/biogas. Hal ini dapat disebabkan, misalnya, karena lokasiproyek tidak termasuk dalam rencana PLN untuk memperluas jaringan listrik.Rekomendasi: Pengembang proyek harus dengan seksama meninjau RUPTL untukmemastikan bahwa lokasi proyek sesuai rencana perluasan jaringan listrik PLN.Pada tahap awal pengembangan proyek, kantor PLN setempat harusdikonsultasikan berkaitan dengan lokasi potensial. Perjanjian PLN lokal harusdiperoleh sebelum pengembang proyek melanjutkan lebih jauh.
Lokasi di daerah terpencil Ada banyak lokasi yang cocok untuk pembangunan proyek pembangkit listrikbiomassa/biogas. Akan tetapi, banyak diantaranya yang terletak di daerah terpencil.Transportasi dan logistik (termasuk untuk bahan baku) yang sulit dikarenakan akseske lokasi yang tidak memungkinkan sepanjang tahun.
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 1/5
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Tantangan yang Diidentifikasi< >
Tantangan Deskripsi
Infrastruktur jaringan listrik yang lemah
Di beberapa daerah terpencil, jaringan listrik yang ada mungkin tidak memilikikapasitas yang cukup untuk dikoneksikan oleh pembangkit listrik biomassa/biogas.Dalam hal demikian, perluasan jaringan/peningkatan harus diminta kepada PLNsebelum pembangkit listrik biomassa/biogas dapat dikembangkan. Proses ini bisamemakan waktu dan hasilnya tidak pasti (tergantung pada perencanaan PLN).
Jarak yang jauh ke titik interkoneksi jaringan listrik berikutnya
Titik interkoneksi jaringan listrik serta pusat beban terdekat mungkin jauh daripembangkit listrik. Oleh karena itu, biaya saluran transmisi bisa cukup tinggi danbiasanya harus ditanggung oleh pengembang proyek.Rekomendasi: Pengembang proyek harus berkonsultasi dengan kantor PLNsetempat mengenai titik interkoneksi jaringan listrik yang memungkinkan untuksetiap lokasi potensial. Informasi ini dapat digunakan untuk menyaring beberapalokasi proyek dengan jarak yang jauh ke titik interkoneksi jaringan listrik.
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
Halaman 2/5PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Tantangan yang Diidentifikasi< >
Tantangan Deskripsi
Laporan pra-studi kelayakan tidak akurat
Pra-studi kelayakan yang disusun oleh konsultan (lokal) mungkin tidak terpercayaatau tidak akurat. Hal ini dapat menyebabkan masalah besar pada tahap-tahapberikutnya, misalnya selama pembangunan dan instalasi.Rekomendasi: Pengembang proyek harus secara hati-hati memilih konsultan (lokal)untuk melakukan pra-studi kelayakan dan memantau pelaksanaannya. Hanyakonsultan dengan pengalaman yang cukup dan sejarah kinerja baik yang harusdipertimbangkan.
Susah mendapatkaninformasi yang relevan
Pengembang proyek mungkin akan menghadapi beberapa kesulitan dalammendapatkan beberapa informasi/data penting. Misalnya, data Biaya PokokProduksi (BPP) hanya tersedia di kantor PLN setempat dan tidak dipublikasikansehingga pembandingan lokasi proyek yang berbeda menjadi sulit. Pengembangperlu mencari informasi mengenai BPP secara langsung dari kantor PLN setempat,oleh karena itu hubungan kerja yang baik dengan kantor PLN setempat merupakankunci penting.
Rekomendasi: Pengembang harus mempertimbangkan kantor PLN setempat daritahap awal dan membangun hubungan yang baik. Seorang mitra lokal yangmemiliki koneksi yang luas diperlukan untuk mendapatkan semua data yangrelevan.
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
Halaman 3/5PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Tantangan yang Diidentifikasi< >
Tantangan Deskripsi
Ketidakpastian dalampasokan bahan bakubiomassa jangka panjang
Pasokan bahan baku yang terpercaya dan berkelanjutan sangatlah penting untukproyek tenaga listrik biomassa/biogas. Namun, hal ini dapat menjadi tantanganketika bahan baku dipasok secara eksternal. Pengembang mungkin hanya dapatmembuat perjanjian pasokan bahan bakar (PPB) jangka pendek dengan pemasokbahan baku biomassa lokal. Hal ini dapat menyebabkan beberapa kesulitan karenakantor PLN setempat biasanya mengharapkan PPB jangka panjang. Selain itu, jikaharga bahan baku berfluktuasi secara signifikan, ada risiko bahwa pemasokbiomassa tidak akan mematuhi PPB.
Rekomendasi: Bila memungkinkan, dianjurkan untuk melibatkan pemasok bahanbaku sebagai pemangku kepentingan proyek atau menggunakan bahan limbah(biologis) yang tidak memiliki atau memiliki nilai komoditas yang rendah secaralangsung pada sumbernya (misalnya limbah air).
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
Halaman 4/5PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Tantangan yang Diidentifikasi Kantor PLN Lokal
Kabupaten /Kota
Rincian Sub-Tahap
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Infrastruktur jaringan listrik yang memadai merupakan salah satu prasyarat kelayakan lokasi proyek untukpembangkit listrik biomassa/biogas. Pengembang harus memeriksa kapasitas jaringan listrik lokal dalam RencanaUsaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang diterbitkan setiap tahun oleh PLN.
Selain itu, penting sekali bahwa lokasi proyek ini sejalan dengan perluasan jaringan listrik dan rencanapengembangan PLN. PLN cenderung menerima dan menyetujui proyek yang konsisten dengan perluasan jaringanlistrik dan rencana pengembangan. Informasi ini juga terdapat dalam RUPTL dan pengembang harus diperiksadengan cermat.
Catatan: Per April 2014, RUPTL 2013-2022 adalah versi terbaru.
C1-2
Cek Kapasitas Jaringan Listrik dan Rencana PLN dalam RUPTL
Rincian Sub-Tahap
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Pengembang harus memperoleh data yang terpercaya mengenai potensi bahan baku biomassa lokal. Pasokanbiomassa merupakan faktor penting untuk proyek-proyek tenaga listrik biomassa/biogas. Hal ini harus dipastikansepanjang periode proyek.
Jenis biomassa, kapasitas bahan baku, dan kualitas biomassa yang dipasok harus diperiksa. Pengembang dapatmelibatkan konsultan lokal yang berpengalaman untuk melakukan penelitian dan evaluasi yang diperlukanmengenai potensi biomassa. Selain itu, pihak berwenang atau masyarakat setempat mungkin dapat memberikaninformasi berharga mengenai potensi biomassa lokal.
C1-3
Mendapatkan Informasi tentang Potensi Biomassa LokalRincian Sub-Tahap
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Pengembang harus menganalisis semua data/informasi yang dimiliki dan melakukan studi pustaka. Hal ini dapatdianggap sebagai proses penyeleksian (short-listing) di mana beberapa lokasi potensial disaring. Studi pustakaharus dilakukan sebelum pelaksanaan survei lokasi sesungguhnya. Proses short-listing harus dilakukan bersama-sama dengan konsultan lokal yang berpengalaman.
Dalam studi pustaka, beberapa data mungkin tidak tersedia atau tidak memiliki kualitas yang memadai.Pengembang harus mencatat poin-poin tersebut untuk diverifikasi selama survei lokasi. Berdasarkan studipustaka, pengembang proyek harus menyiapkan daftar informasi/data yang akan diperoleh selama kunjunganlapangan. Rencana kegiatan selama survei lokasi harus juga disiapkan.
C1-4
Melakukan Studi PustakaRincian Sub-Tahap
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Survei lokasi harus dilakukan untuk memastikan bahwa kondisi lokasi sebenarnya benar-benar sesuai untukpengembangan proyek. Pengembang harus melakukan survei di lokasi yang sudah di short-list (lihat Sub-TahapC1-4).
Survei lokasi memungkinkan beberapa aspek untuk diselidiki secara menyeluruh, misalnya akses jalan, kondisijaringan listrik, pengambilan sampel bahan baku biomassa dll. Pengembang proyek harus melibatkanmasyarakat/pemerintah setempat selama survei lokasi dan meminta persetujuan mereka.
Dianjurkan untuk mempekerjakan konsultan lokal yang berpengalaman untuk membantu dalam tugas-tugas iniatau melakukan survei secara keseluruhan. Pengetahuan mengenai situasi-situasi setempat dan hubungan yangbaik dengan pihak berwenang dan masyarakat setempat merupakan hal yang penting.
Pengembang proyek juga menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi dan menghubungi beberapa calonpemasok bahan baku biomassa (Sub-Tahap C1-7) dan operator lokal potensial (Sub-Tahap C1-8).
C1-5
Melakukan Survei LokasiRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat -
Provinsi -
Kabupaten /Kota > Bupati/ Walikota
Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Pengembang harus membuat keputusan akhir mengenai lokasi proyek berdasarkan laporan survei lokasi.Beberapa faktor perlu dipertimbangkan, antara lain:
- Titik interkoneksi jaringan listrik;- Lokasi proyek sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Lihat Sub-Tahap C1-2;- Pasokan Bahan Baku.
Setelah lokasi proyek ditentukan, pengembang memberitahu masyarakat/pemerintah setempat. Kantor PLNsetempat juga harus diberitahu.
C1-6
Membuat keputusan akhir mengenai lokasi proyekRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat -
Provinsi -
Kabupaten /Kota > Bupati/Walikota> Kantor PLN setempat
?Tahap Tahap ?Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Pasokan bahan baku biomassa yang dapat diandalkan sangat diperlukan untuk proyek pembangkit listrikbiomassa/biogas. Pengembang harus membuat perjanjian pasokan bahan bakar (PPB) dengan pemasok bahanbaku biomassa lokal. Ini harus dilakukan segera setelah lokasi proyek ditentukan. PPB wajib disampaikan kepadaPLN sebagai bagian dari proposal PJBL (Sub-Tahap C3-1).
Pengembang harus menyiapkan pelaksanaan tes laboratorium terhadap bahan baku biomassa. Parameterpenting: mis. kapasitas pemanasan, kadar kelembapan dsb harus diukur. Hasil tes laboratorium harus disertakansebagai bagian dari pra-studi kelayakan (pra-F/S) yang akan diserahkan ke kantor PLN setempat untukpermohonan PJBL (Sub-Tahap C3-1). Selain itu, daftar pemasok biomassa potensial di daerah tersebut jugamerupakan dokumen penting untuk mendapatkan pendanaan (Sub-Tahap C5-3).
C1-7
Mengontrak Pemasok BiomassaRincian Sub-Tahap
?Tahap Tahap ?Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Untuk proyek biomassa/biogas di Indonesia, seringkali pembangkit listrik dioperasikan olehmasyarakat/perusahaan setempat. Skema ini dapat memberikan kepastian jangka panjang dan berkelanjutanterhadap pengoperasian pembangkit listrik dan mendapatkan sokongan dari masyarakat setempat danpemerintah. Akan tetapi, peningkatan kapasitas harus dipertimbangkan dalam kasus dimanamasyarakat/perusahaan lokal, dan perusahaan-perusahaan lokal, terlibat dalam operasi pembangkit listrik (Sub-Tahap C9-4).
Dalam kunjungan lapangan, pengembang dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengidentifikasi sebuahperusahaan atau masyarakat setempat yang berpotensi dapat mengoperasikan dan memelihara pembangkitlistrik untuk jangka panjang. Lalu, pengembang harus membuat kontrak Operasi dan Pemeliharaan (O&M)dengan operator pembangkit listrik.
Pengembang dapat bekerjasama dengan masyarakat/perusahaan lokal atau mendirikan perusahaan lain untukmenjadi operator pembangkit listrik. Kontrak resmi dibuat antara perusahaan bertujuan khusus (PBK) untukpengembangan proyek dan perusahaan operator.
Kontrak dengan perusahaan Operasi dan Pemeliharaan pembangkit listrik biasanya harus disampaikan sebagaibagian dari proposal pinjaman (Sub-Tahap C5-3).
C1-8
Mengontrak Operator Pembangkit ListrikRincian Sub-Tahap
?Tahap Tahap ?Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Pra-studi kelayakan (pra-F/S) harus disiapkan sebagai Tahap Akhir dari Pemilihan Lokasi. Faktor-faktor utama yangsecara langsung memengaruhi keberlangsungan proyek secara keseluruhan harus dikaji dengan cermat dalamlaporan. Beberapa masukan dari laporan survei lokasi (Sub-Tahap C1-5) dapat dimasukkan ke dalam laporan pra-F/S. Akan tetapi, laporan pra-F/S hanya akan berfokus pada satu lokasi proyek saja. Pengembang harusmengontrak konsultan ET yang berpengalaman untuk melakukan tugas ini.
Daftar rekomendasi mengenai isi laporan pra-F/S disediakan (lihat daftar). Hal ini didasarkan pada pengalamanpengembang proyek lokal.
C1-9
Memfinalisasi Pra-Studi Kelayakan (pra-F/S)Rincian Sub-Tahap Rekomendasi mengenai materi pra-F/S
?Tahap Tahap ?Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 1 | Pemilihan Lokasi
Tidak ada struktur tetap untuk pra-studi kelayakan. Akan tetapi, beberapa rekomendasi mengenai isi laporanadalah:
> Dampak lokal harus dengan jelas disajikan dalam pra-F/S misalnya penciptaan lapangan kerja lokal, manfaat
bagi pemasok lokal biomassa dll. Hal ini dapat lebih meyakinkan pemerintah daerah untuk mendukung proyek
tersebut.
> Produksi yang dihasilkan oleh pembangkit listrik (dalam MW dan GWh)
> Jaminan pengoperasian lebih dari satu tahun mis. 80% pengoperasian pembangkit listrik
> Strategi untuk mendapatkan bahan baku biomassa yang dapat diandalkan. Pengembang proyek harus
mendaftarkan sebanyak mungkin pemasok biomassa potensial.
> Sumber air untuk tungku pendidih uap (boiler) (jika ada)
> Titik interkoneksi jaringan listrik yang memungkinkan
> Analisis mengenai kebutuhan listrik lokal
> Risiko dan hambatan utama dan penting untuk pengembangan proyek.
> Analisis keuangan termasuk perkiraan biaya investasi, hasil investasi (ROI), pendapatan tahunan dari penjualan
energi, kerangka waktu pengembalian.
>
C1-9
Memfinalisasi Pra-Studi Kelayakan (pra-F/S)Rincian Sub-Tahap Rekomendasi mengenai materi pra-F/S
?Tahap Tahap ??Daftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
FC
C2-1
C2-5
Mendapatkan Izin Prinsip dari pemerintah daerah
Mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Sumber Daya Air
Pengadaan tanah
Mendapatkan Izin Lingkungan
Mendapatkan Izin Lokasi
Untuk pembangkit listrik dengan boiler besar C2-4
C2-2
C2-3
Bab 2
Kewenangan Administratif
Rincian Tahap >
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Mendapatkan IzinPrinsip dari
pemerintah daerah
2
Mendapatkan IzinLingkungan
C2-1
C2-2
C2-3
MendapatkanIzin Usaha
PemanfaatanSumber Daya Air
Pengadaan tanah
C2-4
C2-5
Mendapatkan IzinLokasi
Untukpembangkit listrikdengan boilerbesar
Bab 2
Kewenangan Administratif
Rincian Tahap >
?
FC
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Keterangan Tahap
Kewenangan Administratif termasuk mendapatkan semua lisensi yang diperlukan untuk permohonan Perjanjian Jual BeliListrik (PJBL) serta hak resmi atas tanah tersebut. Prosedur- prosedur dasar harus segera dimulai, setelah lokasi proyekditentukan (Bab 1). Pada akhirnya, harus diperoleh semua lisensi yang diperlukan untuk permohonan PJBL dan sertifikathak atas tanah. Dokumen-dokumen tersebut akan menjadi bagian dari proposal PJBL (Sub-Tahap C3-1) serta proposalpinjaman (Sub-Tahap C5-4). Tahap Fiskal/Hukum Perusahaan (Bab 6) dan Tahap Pembangunan dan Instalasi (Bab 7) dapatdilakukan secara bersamaan.
Indonesia memiliki struktur pemerintahan yang terdesentralisasi di mana pemerintah daerah (Bupati dan Walikota)bertanggung jawab untuk menerbitkan beberapa lisensi penting. Oleh karena itu, prosedur dan persyaratan yang pastimungkin akan berbeda untuk setiap daerah. Lisensi dan izin tambahan mungkin diperlukan dalam beberapa kasus.Pedoman ini hanya berisi daftar lisensi yang paling penting dan krusial. Pengembang harus memeriksa kembali denganpemerintah lokal apakah diperlukan lisensi atau izin tambahan.
Dalam Sub-Tahap pertama, pengembang harus mendapatkan Izin Prinsip dari pemerintah daerah yang bersangkutan. Dibeberapa daerah, Izin Lokasi dapat diperoleh pada saat yang sama dengan Izin Prinsip, di wilayah lain, permohonan izinlokasi hanya dapat dilakukan setelah Izin Prinsip diberikan. Pengembang diperbolehkan untuk membeli atau menyewatanah untuk pengembangan proyek setelah izin lokasi diberikan.
Pada saat yang sama, pengembang harus mengontrak konsultan untuk membuat laporan pengelolaan dan pemantauanlingkungan (UKL-UPL). Izin lingkungan dapat diberikan setelah UKL-UPL disetujui.
.
>
?
PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 1/2
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Keterangan Tahap
Jika pembangkit listrik akan dilengkapi dengan boiler dan memerlukan pemanfaatan air eksternal, izin pemanfaatansumber daya air juga harus diperoleh. Pengembang dapat mengajukan izin pemanfaatan sumber daya air tepat setelahmendapatkan izin lingkungan.
Dukungan dari pemerintah daerah dan/atau masyarakat setempat sangat penting untuk pengembangan proyek. Kerangkawaktu untuk mendapatkan lisensi yang diperlukan dapat dipersingkat jika pemerintah daerah secara umum menyetujuikonsep proyek. Namun, pengembang proyek harus memahami bahwa persetujuan dari pemerintah daerah tidak secaraotomatis berarti proyek akan kemudian disetujui oleh PLN.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 2/2
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
Umum
UUNo. 32/2004
Undang-Undang: Pemerintahan Daerah
PPNo. 38/2007
Peraturan Pemerintah: Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
?
?
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 1/8
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
Penggunaan Tanah
UUNo. 2/2012
Undang-Undang: Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum
PERPRESNo. 71/2012
Peraturan Presiden: Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum
Catatan: PERPRES No. 71/2012 merupakan perubahan kedua dari PERPRES No. 36/2005 mengenai topik serupa. Perubahan pertama, PERPRES No. 65/2006, dicabut sepenuhnyakecuali Pasal 123.
PERPRESNo. 65/2006
Peraturan Presiden: Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum
Catatan: PERPRES No. 65/2006 merupakan perubahan pertama dari PERPRES No. 36/2005. Peraturan ini telah dicabut oleh PERPRES No. 71/2012 kecuali Pasal 123, yang masih berlaku.
?
?
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 2/8
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
Penggunaan Tanah (lanjutan.)
PERPRESNo. 36/2005
Peraturan Presiden: Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untukKepentingan Umum
KEPRESNo. 55/1993
Keputusan Presiden: Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PERMEN (Keuangan)No. 58/PMK.02/2008
Peraturan Menteri (Keuangan): Biaya Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
PERMEN (Negara Agraria) /PERKA (Pertahanan Nasional)No. 2/1999
Peraturan Menteri (Negara Agraria) & Peraturan Pertahanan Nasional: Izin Lokasi
?
?
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 3/8
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
Penggunaan Tanah (lanjutan)
PERKA (BPN)No. 3/2007
Peraturan BPN: Ketentuan Pelaksanaan Perpres No. 36/2005 Sebagaimana telah Diubah Dengan Perpres No. 65/2006
Catatan: PERKA ini merupakan pelaksanaan PERPRES No. 36/2005 (diubah oleh PERPRES No. 65/2006). Peraturan ini masih berlaku bahkan setelah PERPRES No. 71/2012 diterbitkan untuk mengubah PERPRES No. 36/2005 dan PERPRES 65/2006.
PERKA (BPN)No. 2/2011
Peraturan BPN: Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan DalamPenerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan PenggunaanTanah
?
?
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 4/8
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
Penggunaan Air
UU No. 7/2004
Undang-Undang: Sumber Daya Air
PPNo. 38/2011
Peraturan Pemerintah: Sungai
PPNo. 42/2008
Peraturan Pemerintah: Pengelolaan Sumber Daya Air
PPNo. 82/2001
Peraturan Pemerintah: Pengelolaan Kualitas Air dan PengendalianPencemaran Air
PERPRESNo. 33/2011
Peraturan Presiden: Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
PERMEN (Pekerjaan Umum)No. 06/PRT/M/2011
Peraturan Menteri (Pekerjaan Umum): Pedoman Penggunaan SumberDaya Air
?
?
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 5/8
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
Penggunaan Air (lanjutan)
PERMEN (Pekerjaan Umum)No. 22/PRT/M/2009
Pedoman Teknis dan Tatacara Penyusunan Pola Pengelolaan SumberDaya Air
?
?
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 6/8
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
Lingkungan
UU No. 32/2009
Undang-Undang: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
PPNo. 27/2012
Peraturan Pemerintah: Izin Lingkungan
PPNo. 150/2000
Peraturan Pemerintah: Pengendalian Kerusakan Tanah untuk ProduksiBiomassa
PPNo. 41/1999
Peraturan Pemerintah: Pegendalian Pencemaran Udara
PERMEN (Lingkungan)No. 13/2010
Peraturan Menteri (Lingkungan): Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidupdan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan SuratPernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan LingkunganHidup
?
?
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 7/8
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
Lingkungan (lanjutan)
PERMEN (Lingkungan)No. 7/2006
Peraturan Menteri (Lingkungan): Tata Cara Pengukuran Kriteria Baku Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
?
?
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 8/8
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Tantangan yang Diidentifikasi
Tantangan Deskripsi
Prosedur pengadaan tanah yang kompleks dan memakan waktu
Pengadaan tanah dianggap relevan dengan kepentingan umum dan diatur secaraketat. Keseluruhan proses tersebut kompleks dan memakan waktu karenamelibatkan sejumlah aktor terlibat. Misalnya, sertifikat tanah hanya diberikansampai 1 ha. Jika lahan yang dibutuhkan melebihi 1 ha, harus didapatkan beberapasertifikat tanah.Penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan tanggung jawab Badan PertanahanNasional (BPN) dan pemerintah daerah tidak terlibat dan tidak dapat mendukungproses tersebut.
Rekomendasi: Pengembang harus melibatkan ahli hukum dalam proses pengadaantanah. Waktu dan sumber daya yang memadai harus dialokasikan untuk Tahap ini.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 1/4
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Tantangan yang Diidentifikasi
Tantangan Deskripsi
Prosedur pengadaan tanah yang kompleks dan memakan waktu (lanjutan)
(Kasus khusus ketika bahan baku biomassa dipasok oleh industri kelapa sawit)
Dalam hal ini, lokasi proyek biasanya terletak di daerah pabrik kelapa sawit (PKS).Sertifikat hak atas tanah diterbitkan atas nama POM. Oleh karena itu, mungkinakan sulit untuk mendapatkan sertifikat hak atas tanah atas nama pengembangproyek.Rekomendasi: Salah satu solusi yang mungkin adalah dengan cara membuatkontrak dengan POM mengenai cara pembangkit listrik biomassa/biogas dibangunoleh POM. Kemudian, pembangkit listrik tersebut disewakan kepada pengembangproyek.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 2/4
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Tantangan yang Diidentifikasi
Tantangan Deskripsi
Struktur terdesentralisasi Struktur Pemerintah Indonesia sangat terdesentralisasi. Meskipun hukumditerapkan secara seragam untuk semua daerah, prosedur pelaksanaan mungkinberbeda untuk setiap daerah. Oleh karena itu, pengalaman-pengalaman dariproyek serupa di daerah lain hanya dapat digunakan dengan terbatas. Misalnya,persyaratan, kerangka waktu, dan biaya yang tepat untuk Izin Prinsip dan Izin Lokasiyang berbeda di setiap daerah.
Rekomendasi: Pengembang proyek harus menyajikan konsep proyek kepadapemerintah daerah dalam tahap awal pengembangan proyek. Pemerintah daerahkemudian dapat memberikan nasihat mengenai prosedur termasuk persyaratan,biaya, dan kerangka waktu yang tepat.
Biaya yang tidak jelas Untuk beberapa prosedur perizinan, informasi dan peraturan tentang biaya yangterkait tidak diumumkan secara luas atau dipublikasikan.
Rekomendasi: Pengembang harus mendekati pemerintah daerah untuk memintainformasi tersebut.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 3/4
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Tantangan yang Diidentifikasi
Tantangan Deskripsi
Pemerintah daerah tidakfamilier dengan prosedurperizinan
Pengenalan layanan "satu pintu" di banyak kantor pemerintah daerah telahmenyederhanakan banyak prosedur perizinan bagi pengembang proyek. Akantetapi, petugas setempat kini harus menangani berbagai jenis lisensi dan tidakselalu memiliki pengalaman dengan prosedur dan persyaratan yang perlu dipatuhioleh pengembang.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 4/4
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Pemerintah daerah menerbitkan Izin Prinsip untuk investor yang berencana untuk melakukan kegiatan usaha didaerah. Sehubungan dengan struktur desentralisasi dari pemerintah, prosedur yang tepat dan dokumen yangdiperlukan untuk permohonan Izin Prinsip bisa berbeda untuk setiap daerah. Izin Prinsip dan Izin Lokasi (Sub-Tahap C2-2) dapat diperoleh pada waktu yang bersamaan di beberapa daerah.
Surat rekomendasi dari beberapa dinas/lembaga setempat (misalnya Pekerjaan Umum, pertanian, lingkunganhidup dll) mungkin diperlukan untuk permohonan Izin Prinsip. Pengembang disarankan untuk berdiskusi denganpemerintah lokal terlebih dahulu. Pemerintah daerah dapat membantu mengidentifikasi dinas/lembagasetempat terkait yang relevan dan mungkin bersedia untuk membantu dalam pengaturan pertemuan dengandinas/lembaga tersebut.
C2-1
Mendapatkan Izin Prinsip dari Pemerintah DaerahRincian Sub-Tahap Dokumen yang Diperlukan
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat -
Provinsi -
Kabupaten /Kota > Bupati/ Walikota
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif C2-1
Mendapatkan Izin Prinsip dari Pemerintah Daerah
Daftar Dokumen yang Diperlukan
> Formulir permohonan yang sudah diisiCatatan: Formulir permohonan dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Formatnya berbeda untuk setiapdaerah. Pengembang harus mendapatkan formulir yang benar dari kantor pemerintah daerah.
> Kartu identitas pemohon (KTP)
> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
> Proposal yang mendeskripsikan modal investasi dan rencana bisnis
> Denah lokasi
Catatan: Pemberian Izin Prinsip merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, prosedur, dokumen yang diperlukan, dan kerangkawaktu dapat berbeda untuk setiap daerah.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Rincian Sub-Tahap Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Izin Lokasi merupakan instrumen yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengontrol pengadaan tanaholeh perusahaan di wilayah yang berada di bawah tanggung jawab pemerintah daerah. Di Indonesia, pengadaandan pemanfaatan tanah dianggap sebagai kepentingan publik dan diatur oleh pemerintah daerah. Izin lokasi akanmemungkinkan pengembang untuk membeli atau menyewa tanah untuk pembangunan pembangkit listrik.Pengembang harus menginformasikan mengenai kemajuan dalam pengadaan tanah kepada BPN Kabupaten/Kotasetiap tiga bulan sekali.
Sama halnya dengan Izin Prinsip (Sub-Tahap C2-1), prosedur, dokumen yang diperlukan, dan kerangka waktuuntuk mendapatkan Izin Lokasi dapat berbeda untuk setiap daerah. Di beberapa daerah, Izin Prinsip dan IzinLokasi dapat diperoleh pada saat yang bersamaan.
C2-2
Mendapatkan Izin LokasiRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat -
Provinsi -
Kabupaten / Kota > Bupati/Walikota> BPN Kabupaten/Kota
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif C2-2
Mendapatkan Izin Lokasi
Daftar Dokumen yang Diperlukan
> Formulir permohonan yang sudah diisiCatatan: Formulir permohonan dibuat oleh masing-masing pemerintah daerah. Formatnya berbeda untuk setiapdaerah. Pengembang harus mendapatkan formulir yang benar dari kantor pemerintah daerah.
> Izin prinsip dari pemerintah daerahCatatan: Lihat Sub-Tahap C2-1
> Anggaran Dasar Perusahaan
> Kartu identitas pemohon (KTP)
> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
> Sketsa tanah yang diperlukan
> Deskripsi Proyek
Catatan: Pemberian Izin Prinsip merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Oleh sebab itu, prosedur, Dokumen yang Diperlukan, dan kerangkawaktu dapat berbeda untuk setiap daerah.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Rincian Sub-Tahap Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Untuk proyek pembangkit listrik biomassa/biogas dengan kapasitas hingga 10 MW, pengembang tidak harusmelakukan studi dampak lingkungan (AMDAL). Akan tetapi, pengembang diwajibkan untuk menyiapkan laporanpengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL). UKL-UPL adalah penilaian dampak lingkungan yang miripdengan AMDAL, tetapi dapat digunakan untuk kegiatan yang tidak memiliki risiko yang signifikan terhadaplingkungan. Prosedur untuk mendapatkan UKL-UPL jauh lebih sederhana daripada untuk AMDAL.
Pengembang harus mengontrak konsultan lokal untuk menyiapkan UKL-UPL. Izin lingkungan akan diberikandengan persetujuan UKL-UPL. Pihak berwenang yang menyetujui UKL-UPL, juga menerbitkan Izin Lingkungan.
Pihak berwenang yang relevan untuk Sub-Tahap ini bisa berbeda. Hal ini tergantung pada batas dampaklingkungan yang disebabkan oleh pembangunan proyek.
C2-3
Mendapatkan Izin LingkunganRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat Pihak berwenang yang berbeda di tingkat yang berbeda merupakan pihak yang
relevan pada Sub-Tahap ini, tergantung pada batas dampak lingkungan proyek.
Provinsi
Kabupaten / Kota
?
Lihat detail
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif C2-3
Mendapatkan Izin Lingkungan
Pihak Berwenang yang Relevan
> Bupati/Walikota> Komite evaluasi UKL-UPL di tingkat kabupaten/kota
KabupatenA
KabupatenB
KabupatenC
KabupatenD
(Provinsilain)
KabupatenA
KabupatenB
KabupatenC
KabupatenD
(Provinsilain)
KabupatenA
KabupatenB
KabupatenC
KabupatenD
(Provinsilain)
Dampak lingkungan dibatasi dalamKabupaten A saja
Dampak lingkungan di Kabupaten A dan Kabupaten C (keduanya terletakdi provinsi yang sama)
Dampak lingkungan di Kabupaten A, Kabupaten C, dan Kabupaten D (di provinsi yang berbeda)
Persetujuan izin lingkungan danevaluasi UKL-UPL berada di bawahyurisdiksi Kabupaten yang bersangkutan (dalam hal ini, Kabupaten A)
Persetujuan izin lingkungan danevaluasi UKL-UPL berada di bawahyurisdiksi Pemerintah Provinsi yang bersangkutan (dalam hal ini, Provinsidimana Kabupaten A dan C terletak)
Persetujuan izin lingkungan danevaluasi UKL-UPL berada di bawahyurisdiksi pemerintah pusat.
Pihak Berwenang yang Relevan
> Gubernur> Komite evaluasi UKL-UPL di tingkatprovinsi
Pihak Berwenang yang Relevan
> Kementerian Lingkungan> Komite evaluasi UKL-UPL di tingkat nasional
Keterangan wilayah dampak lingkungan yang disebabkan oleh proyek
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar ?
Rincian Sub-Tahap Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif C2-3
Mendapatkan Izin Lingkungan
Daftar Dokumen yang Diperlukan
> Akta Pendirian
> Profil Usaha
> Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL)
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Rincian Sub-Tahap Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Untuk proyek biomassa/biogas yang membutuhkan pasokan air eksternal untuk boilernya (biasanya, untukkapasitas terpasang lebih dari 3 MW)
Izin pemanfaatan sumber daya air diperlukan jika pembangkit listrik menggunakan sumber air saat beroperasi.Tergantung pada skala badan air yang akan digunakan oleh pembangkit listrik, beberapa pihak berwenang yangberbeda bertanggung jawab untuk memberikan izin.
C2-4
Mendapatkan Izin Pemanfaatan Sumber Daya AirRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat Pihak berwenang yang berbeda di tingkat yang berbeda merupakan pihak yang
relevan pada Sub-Tahap ini, tergantung pada batas badan air yang digunakan dalamproyek.
Provinsi
Kabupaten / Kota
?
Lihat detail
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif C2-4
Mendapatkan Izin Pemanfaatan Sumber Daya AirRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang Relevan
> Dinas Pekerjaan Umum tingkat Kabupaten/Kota
KabupatenA
KabupatenB
KabupatenC
KabupatenD
(Provinsilain)
KabupatenA
KabupatenB
KabupatenC
KabupatenD
(Provinsilain)
KabupatenA
KabupatenB
KabupatenC
KabupatenD
(Provinsilain)
Badan air yang digunakan olehproyek ini berada di Kabupaten A
Badan air yang digunakan olehproyek ini berada di Kabupaten A dan Kabupaten C (keduanya terletakdi provinsi yang sama)
Badan air yang digunakan olehproyek ini berada di Kabupaten A, Kabupaten C, dan Kabupaten D (terletak di provinsi yang berbeda)
Persetujuan izin pemanfaatan sumberdaya air berada di bawah yurisdiksiKabupaten yang bersangkutan (dalamhal ini, Kabupaten A)
Persetujuan izin pemanfaatan sumberdaya air berada di bawah yurisdiksiPemerintah Provinsi yang bersangkutan (dalam hal ini, Provinsidimana Kabupaten A dan C terletak)
Persetujuan izin pemanfaatan sumberdaya air berada di bawah yurisdiksipemerintah pusat.
Pihak Berwenang yang Relevan
> Dinas Pekerjaan Umum tingkatProvinsi
Pihak Berwenang yang Relevan
> Kementerian Pekerjaan Umum
Keterangan badan air yang akan digunakan oleh proyek
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif C2-4
Mendapatkan Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air>Halaman 1/2
Daftar Dokumen yang Diperlukan
> Surat permohonan
> Kartu identitas pemohon (KTP)
> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
> Izin PrinsipCatatan: Lihat Sub-Tahap C2-1
> Izin LokasiCatatan: Lihat Sub-Tahap C2-2
> Izin LingkunganCatatan: Lihat Sub-Tahap C2-3
> Bukti pembayaran pajak terakhir
> Surat Pernyataan yang menunjukkan bahwa badan air tersebut dapat dimanfaatkan olehmasyarakat (dari lembaga/pemerintah daerah yang bersangkutan)
> Peta lokasi (skala 1:10000)
> Peta rinci (skala 1:1000)
> Tujuan pemanfaatan air
Rincian Sub-Tahap
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif C2-4
Mendapatkan Izin Pemanfaatan Sumber Daya Air Lokasi dan penjelasan teknis mengenai metode pembuangan air
> Rekomendasi dari instansi daerah berikut:1. Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya Kab. Siak2. Dinas Pekerjaan Umum Kab. Siak3. Badan Lingkungan Hidup Kab. Siak4. Bagian Adm. SDA Setda Kab. Siak
Rincian Sub-Tahap
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan Halaman 2/2
-
Bab 2 | Kewenangan Administratif
Tahap ini meliputi pengadaan tanah (beli atau sewa) termasuk hak atas tanah yang bersangkutan. Pengembangharus mendapatkan Hak Milik (HM) atau Hak Guna Bangunan (HGB) atas tanah tersebut. Hanya warga negaraIndonesia atau badan hukum Indonesia (yang seluruhnya dimiliki atau dikontrol oleh warga negara Indonesia)yang bisa mendapatkan HM. Investor asing hanya dapat memperoleh HGB. Keduanya diberikan oleh BPNKabupaten/Kota.
Pengembang harus menghindari tanah yang mencakup lebih dari satu kabupaten/kota atau provinsi. Dalam kasusseperti itu, akan lebih banyak pihak berwenang yang terlibat dalam proses tersebut. Pengadaan tanah dapatmenjadi proses yang kompleks dan memakan waktu, pengembang harus meluangkan waktu yang cukup untukSub-Tahap ini. Pengembang juga dianjurkan untuk mengontrak penasehat hukum untuk membantu dalam prosesini.
Pengembang hanya dapat membeli atau menyewa tanah setelah Izin Lokasi (Sub-Tahap C2-2) diberikan.
C2-5
Pengadaan tanahRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat -
Provinsi -
Kabupaten / Kota > BPN Kabupaten/Kota
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
FC
C3-1
C3-2
C3-6
C3-7
Mengajukan proposal untuk PJBL
Melakukan studi kelayakan
Menegosiasikan harga jual
Harga jual disetujui
Menandatangani PJBL
Mekanisme Penunjukan Langsung
Dalam kasus dimana harga jual lebih tinggi dari FiT
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (C4-1)
Jaminan Pelaksanaan Pertama (C5-1)
C3-5
C3-4Menegosiasikan kerangka waktukesepakatan harga, titikinterkoneksi jaringan listrik
C3-3
Persetujuan Penunjukan Langsung
Perjanjian Jual Beli Listrik
Bab 3Rincian Tahap >
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Mengajukanproposal untuk PJBL
PersetujuanPenunjukan
Langsung
Melakukan studi kelayakan
C3-1 C3-2
C3-3
Menegosiasikan kerangka waktu kesepakatanharga, titik interkoneksi jaringan listrik
Menegosiasikanharga jual
C3-4
C3-5
Harga jualdisetujui
MenandatanganiPJBL
C3-6
C3-7
Saat pengembangproyek menginginkanharga jual yang lebih
tinggi dari Fit
Jaminan PelaksanaanPertama (C5-1)
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara(C4-1)
Bab 3
Perjanjian Jual Beli ListrikMekanisme Penunjukan Langsung
Rincian Tahap >
?
FC
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Keterangan Tahap
Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) adalah kontrak yang mengikat secara hukum antara pengembang dan PLN. Dalam Tahapini, pengembang harus menyiapkan proposal PJBL, memfinalisasi studi kelayakan (F/S), bernegosiasi dengan PLNmengenai harga jual (jika memungkinkan), titik interkoneksi jaringan listrik, dan kerangka waktu kesepakatan harga jual.Hasil dari Tahap ini adalah PJBL yang ditandatangani antara pengembang dan PLN. Ini akan diperlukan untuk PersetujuanKeuangan (Sub-Tahap C5-6) dan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Sub-Tahap C4-2).Pengembang proyek harus melaksanakan Tahap PJBL dengan segera setelah menyelesaikan Tahap KewenanganAdministratif (Bab 2). Pada saat yang sama, Tahap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Bab 4) dan Tahap Pendanaan(Bab 5) juga harus dilakukan.
Dalam tahap pertama, pengembang harus mengajukan permohonan PJBL ke kantor PLN setempat. Setelah dievaluasi,kantor PLN setempat meneruskan proposal PJBL ke PLN pusat. Jika PLN Pusat setuju, sebuah surat persetujuanpembelian akan diterbitkan untuk pengembang sementara usulan PJBL tersebut diteruskan kepada Kementerian Energidan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan persetujuan akhir. Setelah menerima surat persetujuanpembelian, pengembang dapat menyelesaikan studi kelayakan (F/S) yang dibutuhkan untuk penandatangan PJBL. Padasaat yang bersamaan, negosiasi mengenai kerangka waktu kesepakatan harga penjualan dan titik interkoneksi jaringanlistrik harus dilakukan dengan kantor PLN setempat.
Jika pengembang bermaksud untuk menjual listrik dengan harga lebih tinggi daripada Harga Pembelian Tenaga Listrik (FiT)yang ditentukan, harga tersebut harus dinegosiasikan dengan kantor PLN setempat. Setelah itu, harga penjualan yangdisepakati harus disetujui oleh Kementerian (ESDM). PJBL hanya dapat ditandatangani setelah F/S difinalisasi, izin usahapenyediaan tenaga listrik sementara diberikan (Sub-Tahap C4-1), dan jaminan pelaksanaan pertama sudah didapatkan(Sub-Tahap C5-1).
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
Halaman 1/2
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Keterangan Tahap
Investasi sektor swasta dalam sektor tenaga listrik Indonesia diatur oleh PP No. 14/2012 Hal ini dapat dilakukan melaluitiga mekanisme: pelelangan umum, penunjukan langsung atau pemilihan langsung. Akan tetapi, mekanisme penunjukanlangsung biasanya digunakan untuk proyek listrik biomassa/biogas hingga 10 MW. Indonesia juga menerapkan FiT tetapuntuk proyek biomassa/biogas dengan kapasitas kapasitas maksimum 10 MW melalui PERMEN ESDM No. 4/2012.Peraturan ini mewajibkan PLN untuk membeli seluruh tenaga listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan (ET)dengan harga tetap. Akan tetapi, dalam prakteknya, PLN masih bisa menolak pembelian listrik jika terbukti tidak layaksecara teknis atau ekonomis.
Baca informasi lebih lanjut tentang Jaminan Harga Indonesia (Harga Pembelian Tenaga Listrik)
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Halaman 2/2
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
UUNo. 30/2009
Undang-Undang: Ketenagalistrikan
PPNo. 14/2012
Peraturan Pemerintah: Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
PERMEN (ESDM)No. 4/2007
Peraturan Menteri (ESDM): Perubahan atas Peraturan Menteri Energidan Sumber Daya Mineral Nomor 001 Tahun 2006
Catatan: PERMEN (ESDM) No. 4/2007 merupakan perubahan atas PERMEN (ESDM) No. 1/2006
?
?
SingkatanESDM: Energi dan Sumber Daya Mineral;
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>Halaman 1/2PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
PERMEN (ESDM)No. 1/2006
Peraturan Menteri (ESDM): Prosedur Pembelian Tenaga Listrik dan/atauSewa Menyewa Jaringan dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untukKepentingan Umum
Catatan: Beberapa bagian dari PERMEN (ESDM) No 1/2006 diubah oleh PERMEN (ESDM) No. 4/2007). Yang lainnya masih berlaku.
PERMEN (ESDM)No. 5/2009
Peraturan Menteri (ESDM): Pedoman Harga Pembelian Tenaga Listrikoleh PT PLN (PERSERO) dari Koperasi atau Badan Usaha Lain
PERMEN (ESDM)No. 4/2012
Peraturan Menteri (ESDM): Harga Pembelian Tenaga Listrik oleh PT PLN (PERSERO) dari Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan EnergiTerbarukan Skala Kecil dan Menengah atau Kelebihan Tenaga Listrik
?
?
SingkatanESDM: Energi dan Sumber Daya Mineral;
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Halaman 2/2
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Tantangan yang Diidentifikasi
Tantangan Deskripsi
Tanggung jawab yang tidakjelas mengenai salurantransmisi
Tidak ada peraturan yang jelas tentang siapa harus menanggung biaya transmisi antarapembangkit listrik biomassa/biogas dan jaringan listrik PLN. Masalah ini penting, terutama jikapembangkit listrik ini terletak jauh dari titik interkoneksi jaringan listrik. Kemungkinan untukmelaksanakan mekanisme pembagian biaya untuk saluran transmisi dapat dinegosiasikan dengankantor lokal PLN; namun, hal ini biasanya sulit untuk dilakukan.
Rekomendasi: Pengembang harus berkonsultasi dengan kantor PLN setempat selama PemilihanLokasi dalam rangka mengidentifikasi titik interkoneksi yang memungkinkan. Hal ini dapatmembantu untuk menghindari jarak yang jauh antara pembangkit listrik dan titik interkoneksi.Dalam kasus dimana pembangkit listrik dibangun di daerah dengan permintaan listrik yang tinggi,maka akan lebih mungkin bahwa PLN setuju untuk berbagi biaya saluran transmisi denganpengembang proyek.
Titik interkoneksi Tidak ada peraturan yang jelas mengenai titik interkoneksi ke jaringan listrik. PLN berhak untukmenentukan titik intekoneksi ke jaringan listrik, yang terkadang bisa sangat jauh dari lokasipembangkit listrik.
Rekomendasi: Pengembang harus berkonsultasi dengan kantor PLN setempat selama PemilihanLokasi untuk mengidentifikasi titik interkoneksi yang memungkinkan. Hal ini dapat membantuuntuk menghindari jarak yang jauh antara pembangkit listrik dan titik interkoneksi
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>Halaman 1/3PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Tantangan yang Diidentifikasi
Tantangan Deskripsi
Harga Pembelian Tenaga Listrik yang kurang menarik
FiT relatif rendah dan membuat investasi pembangkit listrik biomassa/biogasmenarik hanya dalam keadaan yang sangat kondusif. Selain itu, FiT tampaknya tidakakan mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Pengembang atau investormenanggung risiko terkait nilai tukar mata uang dan inflasi. Negosiasi dengan PLNmengenai kenaikan FiT dimungkinkan; namun, hal ini umumnya sulit dilakukan.
Prosedur yang memakanwaktu
Keseluruhan proses PJBL bisa memakan waktu yang relatif lama dan tidak adaperbedaan prosedural antara proyek berskala besar dan berskala kecil. Oleh karenaitu bagian biaya transaksi yang terkait dengan PJBL relatif tinggi untuk proyek-proyek yang lebih kecil.
Pengalaman buruk dengan proyek-proyek sebelumnya
Beberapa kantor PLN setempat memiliki pengalaman buruk dengan beberapaproyek yang gagal, hal ini membuat PLN lebih berhati-hati dalam mengevaluasiproposal PJBL. Hal ini terutama berlaku untuk pengembang proyek baru yangtidak memiliki sejarah/pengalaman proyek yang memadai. Dalam beberapa kasus,PLN membuat persyaratan yang sangat ketat untuk proses permohonan proposalPJBL dengan meminta banyak dokumen.Rekomendasi: Pra-studi kelayakan yang berkualitas tinggi perlu dikembangkan dandisajikan untuk permohonan PJBL. Pengembang proyek yang tidak memilikisejarah/pengalaman proyek yang signifikan di Indonesia disarankan untukbergabung dengan konsultan-konsultan (lokal) yang berpengalaman.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
>Halaman 2/3
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Tantangan yang Diidentifikasi
Tantangan Deskripsi
Ketidaktahuan mengenaiPJBL biomassa/biogas
Di beberapa daerah, kantor PLN setempat mungkin belum memiliki banyakpengalaman dengan biomassa/biogas atau proyek listrik ET lainnya. Petugassetempat mungkin belum mengetahui prosedur yang tepat. Hal ini dapatmemperlambat proses secara signifikan.
Perubahan peraturan Karena perkembangan sektor ET Indonesia berjalan dengan cepat danberkelanjutan, peraturan yang ada sering disesuaikan atau diubah. Hal iniberpotensi menyebabkan ketidakpastian bagi pengembang dan investor.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Halaman 3/3
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Pengembang proyek mengajukan proposal PJBL ke kantor PLN setempat. Permohonan tersebut akan dievaluasioleh kantor PLN setempat dengan melakukan Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF),dan Kajian Risiko (KR). Saat hasilnya dirasa memuaskan, kantor PLN setempat akan meneruskan permohonantersebut beserta hasil kajian mereka ke kantor PLN pusat (Departemen Energi Terbarukan).
Permohonan PJBL harus disertai dengan bukti finansial. Pengembang harus menunjukan bahwa 10% dari biayaproyek minimum sudah tersedia di rekening bank khusus. Selain itu, bank harus menerbitkan surat jaminan yangmenyatakan bahwa dana tersebut hanya dapat digunakan untuk pengembangan proyek.
C3-1
Mengajukan Proposal PJBLRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat > PLN pusat (Divisi Energi Terbarukan)
Provinsi> Kantor PLN setempat
Kabupaten / Kota
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik C3-1
Mengajukan Proposal PJBL
Daftar Dokumen yang Diperlukan (1)
Dokumen administrasi dan teknis
> Surat permohonan ke PLN
> Kartu identitas pemohon (KTP)
> Akta pendirian perusahaan yang resmi
> Profil perusahaan
> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
> Pra-studi kelayakan (pra-F/S) Catatan: Lihat Sub-Tahap C1-9
> Izin Prinsip dari pemerintah daerah Catatan: Lihat Sub-Tahap C2-1
> Rincian peralatan utama dari produsenCatatan: Harus dipastikan bahwa dapat dilaksanakan operasi terus-menerus selama lebih dari 15.000 jam
> Penyeleksian 3 perusahaan EPCCatatan: Perusahaan-perusahaan EPC tersebut harus memiliki pengalaman yang cukup dalam pengembanganpembangkit listrik dengan kapasitas minimal 50% dari kapasitas proyek saat ini (dalam MW)
>Rincian Sub-Tahap
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan Halaman 1/2
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik C3-1
Mengajukan Proposal PJBL
Daftar Dokumen yang Diperlukan
Dokumen administrasi dan teknis (lanjutan)
> Kapasitas pembangkit listrik [MW]
> Konfigurasi utama pembangkit listrikCatatan: Gardu listrik PLN yang akan terhubung dengan pembangkit listrik harus ditunjukkan dengan jelas
> Rincian jaringan distribusi yang menghubungkan pembangkit listrik ke gardu PLN
> Draft PJBL yang sudah ditandatanganiCatatan: Template PJBL dapat diperoleh dari kantor PLN setempat
> Perjanjian pasokan bahan bakar (PPB) Catatan: Tes laboratorium biomassa harus disertakan, Lihat Sub-Tahap C1-7
> Kontrak operator pembangkit listrikCatatan: Lihat Sub-Tahap C1-8
> Penyelidikan tanahCatatan: Lihat Sub-Tahap C7-2
Harga Jual
> Harga Jual dalam IDR/kWh tanpa tarif penyesuaian
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Jika PLN pusat menyetujui hasil evaluasi yang dilakukan oleh kantor PLN setempat, proposal penunjukanlangsung diajukan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan persetujuan.Pada tahap ini, kantor PLN setempat mengeluarkan surat persetujuan pembelian resmi agar para pengembangdapat melakukan persiapan studi kelayakan (F/S) (Sub-Tahap C3-3).
Pengembang proyek akan diberitahu bila Kementerian (ESDM) memberikan Persetujuan Penunjukan Langsung.Setelah Persetujuan Penunjukan Langsung diperoleh, pengembang proyek dapat mengajukan permohonan IzinUsaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTL/S) di Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Sub-Tahap C4-1)
C3-2
Persetujuan Penunjukan LangsungRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat > PLN pusat (Divisi Energi Terbarukan)
> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Provinsi> Kantor PLN setempat
Kabupaten / Kota
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Ketika pengembang proyek menerima surat 'persetujuan pembelian' dari kantor PLN setempat (Sub-Tahap C3-2),studi kelayakan (F/S) dapat segera disusun dan diselesaikan. F/S harus diselesaikan sebelum penandatangananPJBL (Sub-Tahap C3-7). Pengembang dapat mengontrak konsultan ET yang berpengalaman untuk mempersiapkanF/S.
C3-3
Melakukan studi kelayakanRincian Sub-Tahap
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Pengembang harus bernegosiasi dengan PLN mengenai kerangka waktu kesepakatan harga jual serta mencapaikesepakatan mengenai titik interkoneksi. Selain itu, biaya untuk saluran transmisi yang menghubungkanpembangkit listrik ke titik interkoneksi ditentukan dari hasil negosiasi. Sebagai patokan, saat panjang melebihi 8km, kemungkinan besar mekanisme pembagian biaya akan diterapkan. Jika panjang kurang dari 8 km,kemungkinan besar pengembang diharuskan untuk menanggung biayanya.
Jika nilai proyek melebihi Rp 50 miliar (kurang lebih 4 juta USD, Apr 2014), kantor PLN setempat harusmendapatkan Izin Prinsip dari Direksi PLN pusat sebelum penandatanganan PJBL (Sub-Tahap C3-7). Untuk nilaiproyek kurang dari Rp 50 miliar, Direktur Umum dari kantor PLN setempat dapat menyetujui harga tersebut dankemudian menandatangani PJBL.
Keterangan: Izin Prinsip yang dimaksud adalah dokumen internal PLN. Jangan sampai tertukar dengan Izin Prinsip dari pemerintah daerah atauIzin Prinsip unuk investasi.
C3-4
Menegosiasikan Kerangka Waktu Kesepakatan Harga Jual, Titik Interkoneksi Jaringan Listrik
Rincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat > PLN pusat (Divisi Energi Terbarukan)
Provinsi> Kantor PLN setempat
Kabupaten / Kota
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Hanya jika pengembang proyek ingin menjual listrik dengan harga yang lebih tinggi dari FiT
Penjualan listrik ke PLN dengan harga lebih tinggi dari FiT yang ditetapkan oleh PERMEN (ESDM) No. 4/2012.Pengembang proyek harus bernegosiasi dengan kantor PLN setempat untuk mencapai kesepakatan mengenaiharga jual. Hasil negosiasi harga harus diusulkan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untukmendapatkan persetujuan.
C3-5
Menegosiasikan Harga JualRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat > PLN pusat (Divisi Energi Terbarukan)
Provinsi> Kantor PLN setempat
Kabupaten / Kota
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Hanya jika pengembang proyek ingin menjual listrik dengan harga yang lebih tinggi dari FiT
Setelah negosiasi harga dengan PLN (Sub-Tahap C3-5), harga jual yang disepakati harus diajukan kepadaKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mendapatkan persetujuan. Kantor PLN setempatakan meneruskan dokumen ini kepada Kementerian (ESDM). Pengembang wajib menindaklanjuti persetujuan ini.
C3-6
Menegosiasikan Harga JualRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat > PLN pusat (Divisi Energi Terbarukan)
> Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)
Provinsi> Kantor PLN setempat
Kabupaten / Kota
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik
Penandatanganan Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dapat dilakukan segera setelah harga jual disetujui olehMenteri ESDM (Sub-Tahap C3-6) (dalam kasus dimana harga jual lebih tinggi daripada FiT yang ditetapkan) atausetelah studi kelayakan (F/S) difinalisasi (Sub-Tahap C3-3) dan kesepakatan mengenai kerangka waktukesepakatan harga jual dan titik interkoneksi telah dicapai (Sub-Tahap C3-4).
Sebelum PJBL dapat ditandatangani, pengembang proyek juga harus mendapatkan Jaminan Pelaksanaan Pertamadari bank (Sub-Tahap C5-1) dan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTL Sementara) (Sub-TahapC4-1)
C3-7
Menandatangani PJBLRincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat -
Provinsi> kantor PLN setempat
Kabupaten / Kota
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 3 | Perjanjian Jual Beli Listrik C3-7
Daftar Dokumen yang Diperlukan
Dari pengembang proyek
> Persetujuan Penunjukan Langsung Lihat Sub-Tahap C3-2
> Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTL/S) Catatan: Lihat Sub-Tahap C4-1
> Jaminan Pelaksanaan PertamaCatatan: Lihat Sub-Tahap C5-1
> Rekening koran yang menunjukkan bahwa minimal 10% dari biaya investasi telah tersedia
> Lisensi yang diperlukanCatatan: Lisensi/izin yang penting tercantum dalam Bab 2
Dari PLN
> Kajian Kelayakan Operasi (KKO), Kajian Kelayakan Finansial (KKF), dan Kajian Risiko (KR). Catatan: Semuanya disiapkan oleh kantor PLN setempat, Lihat Sub-Tahap C3-2
(Jika nilai proyek melebihi Rp 50 miliar, kurang lebih 4 juta USD - per April 2014)
> Izin Prinsip PLN pusat ditandatangani oleh Direksi Catatan: Lihat Sub-Tahap C3-4
Rincian Sub-Tahap
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
Menandatangani PJBL
-
FC
C4-1
Mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTL/S)
Mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (permanen) (IUPTL)
C4-2
PersetujuanPenunjukan Langsung(C3-2)
IzinMendirikan
Bangunan(IMB) (C7-6)
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Bab 4Rincian Tahap > Bab 4 Rincian Tahap >
SingkatanIMB: Izin Mendirikan Bangunan;IUPTL: Izin Usaha Penyediaan Tenaga ListrikIUPTL/S: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Sementara (IUPTL/S)
Mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(permanen) (IUPTL)
C4-1 C4-2
Persetujuan Penunjukan
Langsung(C3-2)
Izin MendirikanBangunan (IMB) (C7-6)
Bab 4Rincian Tahap > Bab 4 Rincian Tahap >
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
?
FC
SingkatanIMB: Izin Mendirikan Bangunan;IUPTL: Izin Usaha Penyediaan Tenaga ListrikIUPTL/S: Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 4 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Keterangan Tahap
Dalam Tahap Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, pengembang perlu mendapatkan izin untuk menjalankan usaha listrikdan menghasilkan listrik di Indonesia. Tahap ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, harus mendapatkan Izin UsahaPenyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTL/S). Hal ini harus dilakukan segera setelah diterimanya PersetujuanPenunjukan Langsung (Sub-Tahap C3-2). IUPTL/S diperlukan sebelum penandantangan PJBL (Sub-Tahap C3-7).
Kedua, harus mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (permanen) (IUPTL). Hal ini dapat dilakukan pada tahapberikutnya, setelah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan (Sub-Tahap C7-6). IUPTL harus diperoleh sebelum tanggaluntuk tanggal operasi komersial (COD) (Sub-Tahap C8-3)
Istilah IUPTL baru saja diperkenalkan oleh PP No. 14/2012. Peraturan pelaksanaan mengenai IUPTL telah diterbitkan padatahun 2013 dalam PERMEN No. 35/2013.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
-
Bab 4 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Peraturan Terkait
Peraturan No. Nama
UUNo. 30/2009
Undang-Undang: Ketenagalistrikan
PP No. 14/2012
Peraturan Pemerintah: Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
PERMEN (ESDM)No. 35/2013
Peraturan Menteri: Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan
?
?
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
-
Bab 4 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Tantangan yang Diidentifikasi
There is no Tantangans being identified
Tantangan Deskripsi
- Tidak ada tantangan signifikan.
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
PeraturanTerkait
Tantangan yang Diidentifikasi
KeteranganTahap
-
Bab 4 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Setelah persetujuan penunjukan langsung diberikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)(Sub-Tahap C3-2), pengembang proyek dapat mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga ListrikSementara (IUPTL/S). IUPTL/S harus diperoleh sebelum penandatanganan PJBL (Sub-Tahap C3-7). IUPTL/S berlakuselama dua tahun dan setelah itu harus diubah menjadi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (permanen) (IUPTL)(Sub-Tahap C4-2)
Keseluruhan proses memakan waktu sekitar 30 hari setelah penyerahan dokumen secara lengkap. Permohonantersebut harus diajukan kepada Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber DayaMineral (ESDM)
C4-1
Mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTL/S)
Rincian Sub-Tahap
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat > Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral; ESDM)
Provinsi -
Kabupaten / Kota -
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 4 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik C4-1
Mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara (IUPTL/S)
Daftar Dokumen yang Diperlukan
> Formulir permohonan yang sudah diisi
> Identitas pemohon (KTP)
> Akta pendirian
> Profil perusahaan
> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
> Pra-studi kelayakanCatatan: Lihat Sub-Tahap C1-9
> Jenis pembangkit listrik dan kapasitas terpasang
> Jadwal pembangunan
> Izin LokasiCatatan: Lihat Sub-Tahap C2-2
> Surat Penunjukan LangsungCatatan: Lihat Sub-Tahap C3-2
Rincian Sub-Tahap
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 4 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
Setelah PJBL ditandatangani (Sub-Tahap C3-7) dan semua lisensi yang diperlukan sudah diperoleh termasuk IzinMendirikan Bangunan (IMB) (Sub-Tahap C7-6), pengembang proyek dapat mengajukan permohonan Izin UsahaPenyediaan Tenaga Listrik (permanen) (IUPTL). Pengembang proyek harus membuktikan bahwa lokasi proyeksesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL ) (Lihat Bab 1)
IUPTL berlaku selama 15 tahun. Pengembang proyek harus memperoleh IUPTL sebelum tanggal operasi komersial(COD) pembangkit listrik (Sub-Tahap C8-3). Sama halnya dengan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara(IUPTL/S), IUPTL akan diberikan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan. Keseluruhan proses memakan waktusekitar 30 hari setelah penyerahan dokumen secara lengkap.
C4-2
Mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (permanen) (IUPTL)
Pihak Berwenang yang RelevanPemerintah pusat > Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Kementerian Energi
dan Sumber Daya Mineral; ESDM)
Provinsi -
Kabupaten / Kota -
Rincian Sub-Tahap
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan
-
Bab 4 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik C4-2
Mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (permanen) (IUPTL)
Daftar Dokumen yang Diperlukan
> Formulir permohonan yang sudah diisi
> Identitas pemohon (KTP)
> Akta pendirian
> Profil perusahaan
> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
> Perjanjian PinjamanCatatan: Lihat Sub-Tahap C5-4
> Studi KelayakanCatatan: Lihat Sub-Tahap C3-3
> Denah lokasi termasuk peta situasionalCatatan: Lihat Sub-Tahap C7-1
> Diagram garis tunggal
> Jenis pembangkit listrik dan kapasitas terpasang
> Jadwal pembangunan dan operasional
>Rincian Sub-Tahap
?Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
Dokumen yang Diperlukan Halaman 1/2
-
Bab 4 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik C4-2
Mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (permanen) (IUPTL)
Daftar Dokumen yang Diperlukan
(Jika harga jual lebih tinggi daripada Harga Pembelian Tenaga Listrik yang ditetapkan)
> Harga jual listrik yang disetujuiCatatan: Lihat Sub-Tahap C3-6
> Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disetujui
Catatan: Lihat Sub-Tahap C2-3
> Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Catatan: Lihat Sub-Tahap C7-6
> Izin Prinsip dari pemerintah daerahCatatan: Lihat Sub-Tahap C2-1
> Lisensi/izin lain yang diperlukanCatatan: Lisensi/izin penting tercantum dalam Bab 2
-
FC
C5-3
C5-6
Mendapatkan Jaminan PelaksanaanPertama
Mengajukan proposal pinjaman
Evaluasi bank/mendapatkan perjanjian pinjaman
PersetujuanKeuangan
Membuka rekening escrow
PJBL yang sudah ditandatangani(C3-7)
Kontrak EPC(C7-4)
C5-5Mendapatkan JaminanPelaksanaan Kedua
C5-1
C5-2
C5-4
Pendanaan
Bab 5Rincian Tahap >
?
PersetujuanKeuangan
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Mendapatkan Jaminan
PelaksanaanPertama
Mengajukan proposal pinjaman
C5-1
C5-2
C5-3
Evaluasibank/mendapatkanperjanjian pinjaman
MendapatkanJaminan
Pelaksanaan Kedua
C5-4
C5-5
PersetujuanKeuangan
C5-6PJBL yang sudah ditandatangani (C3-7)
Kontrak EPC(C7-4)
Membuka rekening escrow
Pendanaan
Bab 5 Rincian Tahap >
PJBL yang sudah ditandatangani(C3-7)
?
FC
PersetujuanKeuangan
Tahap TahapDaftar Isi Garis Besar Garis Besar
-
Bab 5 | Pendanaan
Keterangan Tahap
Tahap Pendanaan diawali dengan mendapatkan pinjaman dari bank/investor untuk memenuhi persyaratan keuanganyang ditetapkan oleh PLN seperti Jaminan Pelaksanaan atau rekening escrow. Dalam Tahap ini, pengembang proyek harusmendapatkan dua Jaminan Pelaksanaan, membuka rekening escrow, mengajukan proposal pinjaman ke bank, danmendapatkan Persetujuan Keuangan.
Pertama, pengembang harus mendapatkan Jaminan Pelaksanaan pertama sebelum penandantanganan dari PerjanjianJual Beli Listrik (PJBL). Setelah PJBL ditandatangani (Sub-Tahap C3-7), pengembang harus membuka rekening escrow dandapat, pada saat yang sama, mengajukan proposal pinjaman ke bank/investor. Tidak ada kerangka peraturan yangspesifik, tidak ada sejarah kinerja dan tidak ada standar umum mengenai pendanaan proyek ET di Indonesia. Oleh karenaitu, setiap bank dapat meminta dokumen yang berbeda untuk dimasukkan dalam proposal pinjaman.
Setelah bank menyetujui pinjaman, Persetujuan Keuangan bisa diperoleh. Untuk biaya terkait proyek, sebelumPersetujuan Keuangan, pengembang dapat menggunakan rekening escrow, tetapi rekening ters