pedoman pelaksanaan ujian · web viewsertifikasi ahli pengadaan nasional tim pengembangan kebijakan...
TRANSCRIPT
Pedoman Pelaksanaan Ujian
Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional
Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
P E T U N J U K P E L A K S A N A A N U J I A N
D A F T A R I S I
PEDOMAN CALON PESERTA UJIAN AHLI PENGADAAN NASIONAL........................2
A. Informasi Umum....................................................................................................................................................2
B. Kisi – Kisi Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional......................................................................................................3
C. Pendaftaran Mengikuti Ujian...............................................................................................................................51. Persyaratan mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional..........................................................................52. Proses Pendaftaran Ujian...........................................................................................................................................6
D. Jadwal dan Pelaksanaan Ujian Ahli Pengadaan Nasional.................................................................................61. Jadwal & Lokasi Ujian..............................................................................................................................................72. Waktu Pelaksanaan Ujian.....................................................................................................................................73. Struktur Soal-Soal Ujian............................................................................................................................................74. Kehadiran dalam Ujian..............................................................................................................................................75. Aturan Pelaksanaan Ujian.........................................................................................................................................76. Evaluasi Hasil Ujian...................................................................................................................................................9
PEDOMAN INSTITUSI PELAKSANA UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN NASIONAL.......................................................................................................................10
A. Institusi Pelaksana Ujian (IPU)..........................................................................................................................10
B. Tugas IPU..............................................................................................................................................................10
PEDOMAN PENGAWAS UJIAN.....................................................................................12
A. Pengawas Ujian (PU)...........................................................................................................................................12
B. Tugas Pengawas Ujian.........................................................................................................................................12
LAMPIRAN-LAMPIRAN
INFORMASI PESERTA UJIAN........................................................................................14
KODE ETIK / PAKTA INTEGRITAS CALON AHLI PENGADAAN NASIONAL.............15
PENGAJUAN ANGGOTA PENGAWAS UJIAN..............................................................16
BERITA ACARA PENYELENGGARAAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN...17
KODE ETIK / PAKTA INTEGRITAS PENGAWAS UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN...................................................................................................................19
1
Pedoman Calon Peserta Ujian Ahli Pengadaan Nasional
okumen ini disiapkan untuk dijadikan acuan bagi para praktisi pengadaan barang/ jasa yang ingin mengikuti program Sertifikasi Profesi Ahli Pengadaan Nasional.
Pedoman ini menjelaskan hak dan kewajiban peserta ujian sertifikasi / calon Ahli Pengadaan Nasional agar dapat mengikuti program sertifikasi sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan.
DA. Informasi Umum1. Sertifikat ahli pengadaan nasional adalah tanda bukti
pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa yang menggunakan Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagai rujukan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
2. Dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 1 angka 15 disebutkan Sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang merupakan persyaratan seseorang untuk diangkat menjadi pengguna barang/jasa atau panitia/pejabat pengadaan
3. Sesuai pasal 52 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 diatur sebagai berikut: Pengguna barang/jasa dan panitia/pejabat pengadaan wajib memenuhi persyaratan sertifikasi keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan 10 paling lambat tanggal 1 Januari 2006.
4. Untuk mendapatkan sertifikat ahli pengadaan nasional , seseorang harus menempuh ujian keahlian pengadaan barang/jasa nasional yang dilakukan secara nasional oleh Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Bagian
1
5. Sertifikat ahli pengadaan nasional berlaku untuk pengadaan barang /jasa dilingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan instansi terkait lainnya.
6. Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional dibuat sesuai dengan kebutuhan proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia, namun mengacu kepada standar kompetensi pengadaan barang dan jasa yang berlaku internasional. Sehingga bagi mereka yang telah mendapatkan Sertifikasi Ahli Pengadaan, dapat melanjutkan program sertifikasi serupa yang berlaku secara internasional.
7. Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional diterbitkan oleh Lembaga Sertifilkasi Profesi (LSP) Ahli Pengadaan Nasional.
8. Sebelum Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Ahli Pengadaan Nasional terbentuk ,sertifikat Ahli Pengadaan Nasional akan diterbitkan oleh Tim Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
9. Untuk pengembangan kompetensi Ahli Pengadaan Nasional yang dimaksud, telah disiapkan materi pelatihan secara modular. Institusi pelatihan pemerintah maupun swasta dapat menyelenggarakan program pelatihan menggunakan materi yang dimaksud di atas.
10. Semua komunikasi dan informasi mengenai Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional ini dapat dilakukan kepada:
Panitia Pelaksana Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan NasionalDirektorat Sistem dan Prosedur Pendanaan PembangunanBadan Perencanaan Pembangunan Nasional Gd. B Lt. 6Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta Pusat 10310 Telp. 021-31934247Fax. 021-3101924
B. Kisi – Kisi Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional
3
Kualifikasi sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional akan dibagi menjadi 3(tiga) tingkatan: Ahli Pengadaan Pertama, Ahli Pengadaan Madya, dan Ahli Pengadaan Utama. Seorang Ahli Pengadaan Pertama akan bisa melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk menjadi anggota Panitia Lelang. Ahli Pengadaan Madya adalah profesional Ahli Pengadaan yang sudah mampu menjalankan proses pengadaan dengan bantuan dana luar negeri seperti World-Bank, ADB, dsb. Adapun Ahli Pengadaan Utama diberikan kepada Ahli Pengadaan Madya yang telah memiliki kemampuan strategi pengadaan dan pengelolaan rantai suplai.
Ujian Ahli Pengadaan Nasional yang diselenggarakan pada tahun 2005 hanya ditujukan bagi Ahli Pengadaan Pertama.
Kisi-kisi kompetensi Ahli Pengadaan Pertama
Pemahaman dan penerapan prinsip dasar dan etika pengadaan
Pemahaman dan penerapan tentang Keppres 80/2003 Pemahaman dan penerapan pengetahuan dasar
pengadaan Pemahaman dan penerapan proses perencanaan
pengadaan barang & jasa Pemahaman dan penerapan pembuatan dokumen
pengadaan Pemahaman dan penerapan cara penyusunan Harga
Perkiraan Sendiri Pemahaman dan penerapan pembuatan spesifikasi
teknis dan persyaratan administrasi pengadaan Pemahaman dan penerapan sistem dan metoda
pengadaan barang & jasa Pemahaman dan penerapan evaluasi kemampuan calon
penyedia barang/jasa dengan cara prakualifikasi dan post-kualifikasi
Pemahaman dan penerapan sistem evaluasi persyaratan administrasi, penawaran harga dan penawaran teknis
Penyusunan dan pelaksanaan kontrak
Kisi-kisi kompetensi Ahli Pengadaan Madya
Pemahaman dan penerapan pengetahuan pengelolaan strategi pengadaan
4
Pemahaman dan penerapan penanganan proyek besar atau yang memiliki kompleksitas tinggi
Pemahaman dan penerapan penanganan proyek berbantuan luar negeri
Pemahaman dan penerapan perencanaan pengadaan dengan naskah perjanjian pinjaman/hibah luar negeri
Pemahaman dan penerapan penyusunan dokumen lelang untuk International Competitive Bidding
Pemahaman dan penerapan manajemen resiko Pemahaman proses pengadaan dengan kredit ekspor
dan hibah bantuan luar negeri Pemahaman dan penerapan tentang pengelolaan mitra
penyedia barang & jasa Pemahaman dan penerapan berbagai metoda evaluasi
penawaran untuk jenis pengadaan yang berbeda-beda Pemahaman dan penerapan cara penyiapan dokumen
kontrak pengadaan barang/jasa Pemahaman dan penerapan cara-cara negosiasi kontrak
pengadaan sesuai dengan aturan yang berlaku Pemahaman dan penerapan mengelola proses
pembayaran dalam pelaksanaan kontrak pengadaan Pemahaman dan penerapan sistem pengadaan dengan
cara turn-key maupun diverted-turnkey Pemahaman dan penerapan sistem eProcurement
Kisi-kisi kompetensi Ahli Pengadaan Utama
Pemahaman dan penerapan perencanaan proyek khusus pemerintah
Pemahaman dan penerapan manajemen proyek Pemahaman dan penerapan evaluasi kondisi pasar
barang dan jasa yang diperlukan Pemahaman dan penerapan perencanaan pengadaan
yang diselaraskan dengan strategi perusahaan / institusi pemerintah
Pemahaman dan penerapan tentang strategi pasokan untuk jenis barang & jasa yang berbeda
Pemahaman dan penerapan sistem logistik dan incoterm untuk pengadaan luar negeri
Pemahaman dan penerapan sistem manajemen rantai pasokan (SCM)
Pemahaman dan penerapan sistem inventori dan manajemen aset
Pemahaman pengelolaan kinerja pengadaan barang & jasa
5
Pemahaman dan penerapan sistem perpajakan dan bea & cukai yang terkait sistem pengadaan
Pemahaman dan penerapan pengadaan dengan skema investasi seperti BOT, BOO, dsb.
Pengembangan terobosan baru sistem pengadaan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas.
C. Pendaftaran Mengikuti Ujian
1. Persyaratan mengikuti Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional.
a. Untuk Ahli Pengadaan Pertama, sekurang-kurangnya lulus D.3/S.0 atau SLTA dengan pengalaman di bidang yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa selama 3 tahun atau lebih
b. Untuk Ahli Pengadaan Madya, telah lulus ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Pertama dan memiliki minimal 2 (dua) tahun pengalaman dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
c. Untuk Ahli Pengadaan Utama, telah lulus ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Madya, dan memiliki minimal 3 (tahun) pengalaman dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
2. Proses Pendaftaran Ujiana. Calon peserta ujian Ahli Pengadaan Nasional wajib
mendaftarkan diri ke Institusi Pelaksana Ujian yang sudah ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional.
b. Pendaftaran dilakukan selama waktu pendaftaran yang ditetapkan oleh Panitia Pelaksana Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional.
c. Mengisi formulir pendaftaran peserta ujian FORM-01 (terlampir) dan melengkapi dokumen-dokumen berikut:
6
i. Copy ijazah
ii. Daftar riwayat hidup
iii. Photo berwarna 4 x 6 cm sebanyak 5 lembar dengan latar belakang warna biru
iv. Fotocopy KTP
v. Surat Pernyataan Tunduk Kepada Kode Etik / Pakta Integritas Profesi Ahli Pengadaan yang ditandatangani pada FORM-02 (terlampir)
d. Seluruh dokumen pendaftaran diserahkan kepada Institusi Pelaksana Ujian, untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pelaksana Ujian.
e. Pendaftaran calon peserta ujian akan ditolak Panitia Pelaksana Ujian, jika:
i. Calon peserta tidak memenuhi persyaratan
ii. Informasi yang disampaikan dalam formulir tidak lengkap atau tidak benar
iii. Data pendukung tidak lengkap
iv. Diserahkan melewati batas waktu pendaftaran yang ditentutkan.
D.Jadwal dan Pelaksanaan Ujian Ahli Pengadaan Nasional
1. Jadwal & Lokasi Ujiana. Jadwal ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional
akan dilakukan secara berkala, dimulai bulan Juni 2005.
b. Panitia Pelaksana Ujian akan memberitahukan waktu pelaksanaan ujian termasuk batas akhir pendaftaran calon peserta paling tidak 1(satu) bulan sebelum waktu pelaksanaan.
7
c. Pelaksanaan Ujian akan dilakukan secara serentak di beberapa lokasi Ujian terdaftar yang ditetapkan Panitia Pelaksana Ujian.
d. Untuk setiap lokasi ujian akan dibentuk Pengawas Ujian.
e. Peserta ujian yang tidak lulus dapat mengikuti ujian ulang setelah 2(dua) bulan dari ujian sebelumnya
2. Waktu Pelaksanaan Ujiana. Waktu pelaksanaan ujian akan ditetapkan oleh
Panitia Pelaksana Ujian
b. Waktu ujian adalah 180 menit.
3. Struktur Soal-Soal Ujiana. Jumlah soal ujian per tingkatan adalah 90 soal
b. Semua soal berbentuk pilihan berganda dan pilihan Benar/Salah
c. Nilai tiap soal berbeda sesuai dengan tingkat kesulitannya
4. Kehadiran dalam Ujiana. Peserta diwajibkan hadir 15 menit sebelum waktu
pelaksanaan ujian dimulai.
b. Perserta hadir di lokasi ujian mendaftarkan kehadirannya kepada Pengawas Ujian di lokasi ujian, dengan menunjukkan kartu identitas.
c. Peserta ujian yang hadir terlambat atau tidak dapat hadir karena alasan tertentu, tidak akan diberikan ujian susulan dan harus mendaftar pada perioda ujian berikutnya.
5. Aturan Pelaksanaan Ujiana. Pelaksanaan ujian di lokasi ujian terdaftar akan
dikendalikan oleh Pengawas Ujian.
b. Para peserta ujian harus patuh terhadap peraturan ujian.
8
c. Peserta ujian hanya dapat mengikuti ujian di lokasi yang telah ditetapkan sebelumnya
d. Tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator , telpon genggam, notebook atau peralatan elektronik yang memungkinkan penyimpanan data/informasi pendukung ujian.
e. Peserta diperkenankan menggunakan alat tulis seperlunya di atas meja, sementara tas dan buku-buku lainnya tidak diperkenankan, dan harus diletakkan di bagian depan ruangan ujian. Pengawas Ujian akan menyiapkan tempat untuk barang-barang dan buku yang tidak boleh ada di atas meja ujian.
f. Peserta ujian yang terlambat hadir tidak diperkenankan mengikuti ujian.
g. Pengawas Ujian akan menentukan kursi dan meja tempat ujian
h. Peserta ujian tidak boleh saling berkomunikasi dengan peserta ujian lainnya selama waktu ujian.
i. Jika ditemukan peserta ujian diwakilkan orang lain dalam mengikuti ujian atau melanggar aturan pelaksanaan ujian, maka calon peserta tersebut akan di-diskualifikasi secara langsung oleh Pengawas atas nama Tim Pengarah.
j. Tiap peserta ujian wajib menjaga ketenangan suasana ruang ujian dan tidak diperkenankan mengganggu peserta lainnya.
k. Peserta ujian tidak diperbolehkan membawa minuman atau makanan / merokok di ruangan ujian selama waktu ujian
l. Peserta ujian diperbolehkan meninggalkan ruangan sementara untuk ke kamar kecil secara bergantian dengan ijin Pengawas Ujian.
m. Kertas soal ujian boleh digunakan menjadi kertas buram namun harus diserahkan semuanya ke Pengawas Ujian pada saat selesai ujian.
n. Lembar jawaban ujian wajib dituliskan nomor peserta ujian dan nomor Soal Ujian dan diserahkan
9
kepada pengawas ujian bersamaan dengan soal ujian.
o. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir peserta ujian yang akan ditandatangani pada waktu ujian.
6. Evaluasi Hasil Ujian a. Peserta akan lulus ujian jika Nilai/Score hasil ujian
melewati batas minimum 55%.
b. Sertifikat Ahli Pengadaan akan dikeluarkan kepada peserta yang lulus ujian dan tidak melanggar aturan-aturan pelaksanaan ujian
c. Kualifikasi hasil nilai ujian
i. 55 – 65% LULUS, dengan masa berlaku sertifikat
2(dua) tahun dan perpanjangan melalui ujian kembali
ii. 66 – 85% LULUS ,dengan masa berlaku sertifikat 4(empat) tahun dan perpanjangan tanpa
melalui ujian kembali
iii. 86 – 100% LULUS , dengan masa berlaku sertifikat 5(lima) tahun dan perpanjangan tanpa
melalui ujian kembali.
d. Penerima sertifikat ahli Pengadaan nasional akan ditampilkan dalam website resmi panitia pelaksana ujian Ahli Pengadaan Nasional.
10
Pedoman Institusi Pelaksana Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional
okumen ini disiapkan untuk dijadikan acuan bagi Institusi Pelaksana ujian program Sertifikasi Profesi Ahli Pengadaan Nasional. Pedoman ini menjelaskan
segala hal yang harus disiapkan dan dilakukan Institusi resmi yang menyelenggarakan ujian program Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional.
DA. Institusi Pelaksana Ujian (IPU)
Institusi Pelaksana Ujian (IPU) Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional adalah Institusi yang ditunjuk oleh Tim Pengarah Ujian untuk menyelenggarakan ujian bagi para calon Ahli Pengadaan Nasional. Penetapan IPU dilakukan oleh Panitia Pelaksana Ujian (PPU) atas persetujuan Tim Pengarah Ujian (TPU) Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional.
Untuk memudahkan pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional , IPU akan ditentukan di wilayah-wilayah tertentu di seluruh Indonesia IPU dapat berupa Institusi pelatihan pemerintah setempat, Diklat BUMN/BUMD, atau Institusi pendidikan yang memenuhi kriteria yang ditetapkan LSP. Sebuah Institusi yang memenuhi kriteria dan memiliki sejumlah calon Ahli Pengadaan Nasional yang ingin mengikuti
Bagian
2
11
ujian, juga dapat mendaftarkan diri ke LSP untuk ditunjuk sebagai IPU resmi.
B. Tugas IPU1. Menerima pendaftaran calon peserta ujian Sertifikasi
Ahli Pengadaan Nasional, memeriksa kelengkapan data pendukung yang diperlukan, dan mendaftarkan ke PPU untuk mendapatkan persetujuan dan nomor peserta ujian. Menerima Lembaran Kode Etik Calon Ahli Pengadaan Nasional yang sudah ditandatangani.
2. Membentuk Pengawas Ujian (PU) sesuai dengan pedoman mengenai pengawas ujian yang dikeluarkan oleh LSP. PU harus diajukan ke PPU untuk mendapatkan persetujuan dari TPU. (Lihat Lampiran-03 & 05)
3. Menyiapkan ruang ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional yang layak dan memadai sesuai jumlah calon peserta ujian. Ruang Ujian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. Suasana yang nyaman, tenang, dan layak untuk dilakukannya program ujian sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional.
b. Tersedia kursi dan meja yang cukup untuk para calon peserta ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional. Jarak duduk antara peserta ujian disarankan minimal 1(satu) meter.
c. Tersedia tempat untuk PU menjalankan tugasnya.
4. Untuk pelaksanaan ujian MANUAL, IPU akan menerima berkas soal ujian dari PPU sebelum pelaksanaan ujian, menyerahkan kepada tim PU di masing-masing IPU dan menyimpannya dengan aman serta tidak dapat diketahui oleh pihak lain sebelum waktu pelaksanaan ujian yang ditetapkan.
5. Menjalankan pelaksanaan ujian dengan koordinasi oleh tim PU yang sudah ditetapkan.
6. Membuat daftar hadir peserta, memeriksa keabsahan data peserta ujian, dan menentukan tempat duduk peserta ujian.
12
7. Membuat berita acara pelaksanaan ujian untuk diserahkan kepada PPU di LSP beserta lampiran seluruh soal dan jawaban dari peserta ujian. Berkas ini dikemas secara tertutup sehingga tidak memungkinkan pihak yang tidak berwenang mengambilnya. (LAMPIRAN 4)
8. Menerima hasil ujian dari PPU untuk diberitahukan kepada para peserta ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional.
9. Menjalankan hal-hal lain yang ditetapkan sesuai dengan arahan PPU.
13
Bagian
3Pedoman Pengawas Ujian
okumen ini disiapkan untuk dijadikan acuan bagi Pengawas Ujian (PU) pada Institusi Pelaksana ujian (IPU) program Sertifikasi Profesi Ahli Pengadaan
Nasional. Pedoman ini menjelaskan segala hal yang harus disiapkan dan dilakukan tim pengawas ujian di setiap Institusi resmi yang menyelenggarakan ujian program Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional.
D
A. Pengawas Ujian (PU)Tim Pengawas Ujian dibentuk dan diusulkan oleh setiap IPU dan mendapatkan persetujuan dari TPU melalui PPU di LSP Pengadaan Pemerintah. Tim ini terdiri dari minimal 1(satu) orang dan akan bertambah 1(satu) orang setiap kelipatan maksimum 40 peserta ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional di IPU yang bersangkutan. Tim Pengawas ujian adalah individu yang mandiri dan bisa bersikap tidak memihak (independent) terhadap IPU maupun peserta ujian.
B. Tugas Pengawas Ujian1. Menerima soal dalam amplop tertutup
dan tersegel dari IPU pada saat hari pelaksanaan ujian.
2. Mengisi daftar hadir pengawas ujian.
3. Memeriksa identitas setiap peserta ujian sebelum pelaksanaan ujian dimulai.
4. Mengatur posisi duduk setiap peserta ujian sesuai dengan nomor urut peserta ujian.
14
5. Membuka amplop paket soal ujian yang masih tersegel di depan para peserta ujian.
6. Membagikan soal ujian ke setiap peserta ujian yang sudah diverifikasi datanya.
7. Pembagian soal ujian dengan kode soal yang berbeda untuk peserta yang bersebelahan.
8. Meminta semua peserta ujian untuk membersihkan meja ujian dari semua dokumen, buku, dan kertas yang tidak diperkenankan .
9. Meminta semua peserta untuk menuliskan nama, nomor peserta ujian, dan nomor soal ujian di lembar jawaban masing-masing.
10. Mengawasi pelaksanaan ujian dan menjaga agar tidak terjadi komunikasi antar peserta ujian selama waktu ujian.
11. Meminta peserta menyerahkan semua lembar jawaban dan soal ujian dari seluruh peserta ujian pada saat waktu ujian berakhir.
12. Membuat berita acara dan memasukkan seluruh lembar jawaban dan soal ke dalam amplop tersegel untuk dikirimkan ke PPU di LSP.
15
LAMPIRAN FORM-01
16
Sebagai calon Ahli Pengadaan Nasional, saya berjanji akan:
i. Selalu meningkatkan kemampuan teknis dan administratif Ahli Pengadaan Nasional serta mengikuti perkembangan perundangan dan peraturan yang berlaku, untuk kepentingan program pengadaan di institusi masing-masing
ii. Mempersiapkan diri untuk berhasil lulus program Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional.
iii. Menjalankan semua aturan pelaksanaan ujian sesuai dengan Pedoman Peserta Ujian Calon Ahli Pengadaan Nasional dalam dokumen ini.
iv. Bersikap positif dan jujur dalam pelaksanaan pelatihan, ujian, maupun dalam menjalankan tugas setelah mendapatkan Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional.
v. Secara aktif menyebarkan pengetahuan baru dan pengalaman yang bermanfaat bagi komunitas dalam naungan LSP Pengadaan Pemerintah.
vi. Tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan institusi tempat bekerja, sesama kolega Ahli Pengadaan Nasional, serta menjaga nilai-nilai yang dibangun oleh LSP Pengadaan Pemerintah.
vii. Tidak melakukan praktek KKN dan hal-hal lain yang melanggar etika pengadaan barang dan jasa.
Dengan ini saya menyatakan patuh dan tunduk pada semua aturan berkenaan dengan proses Sertifikasi Ahli
LAMPIRAN FORM-02
KODE ETIK / PAKTA INTEGRITAS CALON AHLI PENGADAAN NASIONAL
17
Pengadaan Nasional, dan memenuhi janji-janji yang disebutkan di atas. Jika ditemukan saya melanggar aturan mengikuti ujian dan Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional yang sudah ditetapkan, maka saya bersedia untuk ditarik kembali sertifikat yang sudah saya terima.
Tanda tangan :
Nama Lengkap :
Institusi :
No. KTP :
Kepada:Komite Pengarah Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan
Perihal : Anggota Pengawas Ujian
Dengan ini kami selaku Institusi Penyelenggara Ujian (IPU) Sertifikasi Ahli Pengadaan mengajukan susunan anggota Pengawas Ujian untuk perioda ujian 6 bulan ke depan, dari bulan __________ sampai dengan bulan __________.
No. Nama Lengkap No. KTP
No. Telepon
Ringkasan Profesi / Jabatan
LAMPIRAN 03
PENGAJUAN ANGGOTA PENGAWAS UJIAN
18
Bersama ini kami lampirkan pula Surat Pernyataan Pakta Integritas dari semua Anggota Pengawas Ujian yang kami usulkan.
Hormat kami
Nama : __________________________
Tanggal : __________________________
Institusi : __________________________
1. Penyerahan Berkas Soal Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan dari Panitia Pelaksana Ujian (PPU) kepada Pengawas Ujian (PU) di Institusi Penyelenggara Ujian (IPU):
a. Ujian Tingkat : Ahli Pertama
b. Tanggal Ujian : _____________
c. Institusi Penyelenggara Ujian : ____________________
d. Jumlah soal : _________
e. Jumlah lembar jawaban kosong : ________
f. Daftar Hadir Peserta: 1 berkas untuk _______ peserta
g. Daftar Hadir Pengawas Ujian: 1 berkas
h. Daftar soal : 1 berkas
Yang Menyerahkan Penerima
Panitia Pelaksana Ujian Pengawas Ujian
LAMPIRAN 04
BERITA ACARA PENYELENGGARAAN UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN
19
Nama: ________________ Nama: ______________
Tanggal: ______________ Tanggal: ____________
20
2. Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan
a. Waktu ujian pukul : ___________ s/d pukul : __________
b. Ruangan ; ________________________________________
c. Jumlah peserta hadir & mengikuti ujian : _________________
d. Jumlah peserta tidak hadir : ___________________________
e. Jumlah peserta di-diskualifikasi : _______________________
f. Catatan lain: _______________________________________
_______________________________________
________________________________________
g. Pengawas Ujian yang melaporkan : _____________________
3. Penyerahan Berkas Soal Ujian dan Lembar Jawaban Sertifikasi Ahli Pengadaan dari Pengawas Ujian (PU) kepada Panitia Pelaksana Ujian (PPU)
a. Jumlah soal terpakai : ____________________
b. Jumlah soal tidak terpakai: _________________
c. Jumlah lembar jawaban terpakai : ___________________
d. Jumlah lembar jawaban tidak terpakai (kosong): ________
e. Daftar hadir peserta : 1 berkas
f. Daftar soal : 1 berkas
g. Daftar hadir pengawas ujian : 1 berkas
21
h. Pengawas Ujian yang melaporkan: ____________________
i. Tanggal : _____________________
ii. Tanda Tangan:
Sebagai Pengawas Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional, saya berjanji akan:
1. Tunduk pada semua peraturan pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan.
2. Menjalankan tugas pengawasan pelaksanaan ujian sertifikasi ahli pengadaan sesuai dengan pedoman dan aturan yang ditetapkan Panitia Penyelenggara Ujian (PPU).
3. Menegur peserta ujian yang tidak mematuhi aturan pelaksanaan ujian
4. Diskualifikasi peserta yang dengan jelas-jelas melanggar aturan pelaksanaan ujian dan tidak mengindahkan teguran pertama.
5. Melaporkan pelaksanaan ujian sesuai format laporan yang ditetapkan Panitia Penyelenggara Ujian (PPU).
6. Tidak melakukan kerjasama dan kolusi dengan peserta ujian yang berakibat merendahkan mutu sertifikasi ahli pengadaan.
Dengan ini saya menyatakan patuh dan tunduk pada semua aturan berkenaan dengan proses Sertifikasi Ahli Pengadaan Nasional, dan memenuhi janji-janji yang disebutkan di atas. Jika ditemukan saya melanggar aturan
LAMPIRAN 05
KODE ETIK / PAKTA INTEGRITAS PENGAWAS UJIAN SERTIFIKASI AHLI PENGADAAN
22
pengawasan ujian, maka saya bersedia untuk dikeluarkan dari anggota Pengawas Ujian dengan tidak hormat.
Tanda tangan :
Nama Lengkap :
Institusi :
No. KTP :
No. Telepon :
23