pedoman pelaksanaan - direktorat pengolahan dan...
TRANSCRIPT
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017 telah dapat diselesaikan.
Dalam mendukung Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan pada tahun 2017, melalui sumber dana APBN mengalokasikan fasilitasi sarana pascapanen antara lain Combine Harvester, Corn Combine Harvester, Corn Sheller, Power Thresher Multiguna, Dryer,RMU Beras Organik, RMU untuk wilayah perbatasan dan beras organik, serta paket sarana sortir (grading)dan pengemasan (packaging), fasilitasi sertifikasi organik, sertifikasi beras non organik berbasis SNI, pengembangan informasi pasar dan stok serta pembinaan terhadap Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan.
Proses pencapaian swasembada dalam meningkatkan produksi, mutu dan nilai tambah sehingga tercipta daya saing yang kuat dan perlindungan bagi petani maupun konsumen. Penurunan susut hasil, kadar air dan peningkatan rendemen hasil produksi, serta pengembangan variasi produk yang sesuai standar menjadi issue penting yang harus dikelola sebagai indikator keberhasilan kinerja.
Dalam konteks ini, pemberian fasilitasi bantuan pemerintah dan pembinaan terkait peningkatan mutu dan nilai tambah produk tanaman pangan serta akses informasi dan jaringan pemasaran komoditas tanaman pangan menjadi sangat penting dalam mewujudkan daya saing komoditi tanaman pangan yang meliputi fasilitasi sarana pascapanen, fasilitasi sertifikasi jaminan mutu tanaman pangan dan informasi serta akses pasar.
Sasaran yang diharapkan dalam memberikan dukungan fasilitasi sarana pascapanen, standardisasi mutu, pembinaan sarana pengolahan dan informasi pemasaran antara lain dapat mendukung peningkatan produksi, pendapatan petani dan perlindungan terhadap konsumen.
Kiranya Pedoman Pelaksanaan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak.
Jakarta, Januari 2017
Direktur Jenderal Tanaman Pangan,
Hasil Sembiring NIP. 196002101988031001
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan i
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR...............................................................................................i DAFTAR ISI . ..........................................................................................................ii
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................iii DAFTAR TABEL......................................................................................................iv
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................................1 1.1. Latar Belakang ........................................................................6
1.2. Maksud ........................................................................................6
1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator Keberhasilan ...........................................................................6
1.4. Istilah & Pengertian .............................................................7
BAB II. DASAR HUKUM & RUANG LINGKUP ..................................12 2.1. Dasar Hukum ..........................................................................12 2.2. Ruang Lingkup .......................................................................14
BAB III. FASILITASI SARANA PASCAPANEN .....................................15
BAB IV. PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN ........................................................................24
BAB V. PENERAPAN STANDARDISASI & MUTU
HASIL TANAMAN PANGAN ........................................................27
BAB VI. FASILITASI PEMASARAN & INVESTASI HASIL
TANAMAN PANGAN ........................................................................39
BAB VII. MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN .......................53
BAB VIII. PENUTUP .............................................................................................55
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan ii
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
1. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PPHTP dalam
Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Hasil
Tanaman Pangan ....................................................................................2
2. Pola Pengembangan Optimalisasi Pengembangan
Sarana Pascapanen ...............................................................................15
3. Pola Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH)
Tanaman Pangan ....................................................................................23
4. Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan
Pangan ...........................................................................................................26
5. Alur Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian
Organik ..........................................................................................................29
6. Alur Permohonan Proses Sertifikasi Organik .........................32
7. Alur Proses Pembinaan Jaminan Mutu melalui
Sertifikasi dan/atau Registrasi NonOrganik .........................34
8. Alur Permohonan Sertifikasi HACCP ...........................................36
9. Skema Pengembangan Pemasaran dan Investasi................38
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan iii
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
1. Alokasi anggaran Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Panga ...........................................................................................................................
5
2. Alokasi Sarana Pascapanen Pengadaan Pusat
Tahun 2017 ...........................................................................................................................
16
3. Indikator Kerja Sarana Alsintan Pascapanen
17
4. Alokasi Sarana Alsintan Pascapanen Tugas
Pembantuan Provinsi Tahun 2017 ...........................................................................................................................
20
5. Parameter Uji Mutu Beras, Jagung dan Kedelai ..................................................................................................................................
28
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan iv
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dua agenda penting dalam Nawacita adalah 1) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional serta 2) mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sejalan dengan kedua agenda tersebut dan dengan telah diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sejak tanggal 31 Desember 2015, maka peningkatan daya saing produk hasil pertanian perlu diperhatikan dan ditumbuhkembangkan dengan pondasi rasa nasionalisme (keberpihakan) dan komitmen yang tegas (kejelasan strategi). Tanpa kedua hal ini, niscaya bangsa ini hanya sebagai pasar bagi negara lain.
Pembangunan tanaman pangan Indonesia memerlukan rangkaian usaha yang terintegrasi mulai dari hulu sampai ke hilir sehingga mampu menghasilkan produk nasional yang berdaya saing. Dalam hal ini, prioritas pembangunan tanaman panagn diarahkan dalam mendukung pemenuhan pangan nasional. Kekuatan daya saing itu sendiri sangat ditentukan oleh berbagai faktor antara lain peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas usaha, efisiensi usaha, peningkatan mutu, peningkatan nilai tambah, harga yang kompetitif, dan kontinuitas yang jelas.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan (PPHTP) yaitu
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan standar mutu serta pemasaran hasil tanaman pangan. Beberapa tugas dan fungsi yang diterjemahkan seperti terlihat pada gambar dibawah ini.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
1
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Gambar 1. Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat PPHTP
Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Produk Hasil Tanaman Pangan
Secara eksplisit, pencapaian produksi tidak sekedar dilihat dari aspek jumlah (volume). Dalam hal ini, alokasi anggaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong pencapaian keberhasilan diatas tersebut. Setiap tahun, Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN dengan harapan sasaran yang ditargetkan dapat tercapai baik pada anggaran tahun yang bersangkutan maupun tahun berikutnya. Proses alokasi anggaran ini tidak terlepas dari alokasi dari tahun-tahun sebelumnya.
Untuk itu, beberapa pokok-pokok tugas dan fungsi yang perlu dipahami sebagai berikut: a. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan
- Penanganan pascapanen tanaman pangan merupakan salah satu kegiatan strategis dalam rangka mendukung peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai menuju swasembada pangan yang berkelanjutan. Penggunaan mekanisasi pertanian (sarana alat dan mesin pertanian atau sering disebut alsintan) pascapanen sangat diperlukan sebagai upaya mengamankan produksi (menurunkan susut hasil) dan sekaligus meningkatkan mutu hasil.
- Sejalan dengan hal tersebut, Kementerian Pertanian dalam hal ini Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan memberikan fasilitasi sarana pascapanen padi, jagung dan kedelai kepada kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/Unit
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
2
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)/Lembaga Masyarakat/Pemerintah Daerah untuk membantu atau memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tanaman pangan. Pada akhirnya, penanganan pascapanen tanaman pangan yang tepat tersebut mampu meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus dapat mendorong percepatan tanam.
- Sarana alsintan pascapanen yang telah dialokasikan pada tahun sebelumnya perlu untuk dioptimalkan pemanfaatannya. Hal ini diharapkan dapat mendorong efisiensi dan tambahan pendapatan bagi kelompok penerima sarana alsintan.
b. Penanganan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- Penanganan pengolahan hasil tanaman pangan merupakan rangkaian lanjutan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nilai tambah. Penguatan nilai tambah melalui pengolahan dapat mendorong variasi produk berbasis sumber daya lokal.
- Pengolahan pangan melalui sistem pertanian-bioindustri berkelanjutan perlu ditumbuhkembangkan dengan melakukan kluster-kluster yang terintegrasi dengan desain produk yang beragam.
- Proses sistem pertanian bioindustri memerlukan ketersediaan sarana yang memadai, dukungan teknologi, serta penguatan pilar sumber daya manusia melalui pelatihan dan/atau bimbingan teknis.
- Alokasi unit pengolahan tahun sebelumnya, perlu ditingkatkan untuk menghasilkan produk yang
berkualitas dan kontinuitas terjamin sesuai dengan permintaan pasar. Pengembangan UPH berbasis kelompok, pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus meningkatkan kesempatan kerja/lapangan pekerjaan.
- Fasilitasi sarana pengolahan jagung dan kedelai yang sudah diberikan oleh Direktorat PPHTP pada tahun 2016 harus ditindaklanjuti dengan penguatan proses bisnis.
c. Penerapan Standardisasi dan Mutu Hasil Tanaman Pangan - Memasuki era pasar bebas, penerapan standardisasi dan
mutu dari hulu sampai hilir sangat penting dilaksanakan untuk mendorong keterjaminan mutu atas produk yang dihasilkan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
3
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
- Dalam hal ini, pasar yang terus berkembang saat ini sangat mengedepankan bukti sahih atas mutu tersebut sehingga tidak dapat dihindari. Penampilan (kemasan) yang menarik dan transparansi informasi sangat diperlukan. Hal ini sebagai konsekuensi atas perubahan perilaku konsumen saat ini.
- Penerapan jaminan mutu pangan terlihat sangat pasif oleh kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan), sementara itu disisi lain pelaku usaha lain sangat mengikuti dinamika perilaku pasar. Poktan/gapoktan sebagai produsen hasil tanaman pangan terkesan tidak terlihat dengan atribut yang jelas.
- Pengembangan mutu produk saat ini berkembang dalam dua pilihan yaitu produk organik atau produk non-organik, termasuk untuk pangan. Penerapan mutu pangan organik maupun non-organik harus bertumbuh secara selaras untuk memberikan jaminan kesehatan dan sekaligus keyakinan atas kualitas produk yang diperdagangkan.
- Untuk mendapatkan jaminan mutu tersebut dapat dilakukan melalui proses sertifikasi dan/atau registrasi. Proses sertifikasi dan/atau registrasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. Pemasaran dan Investasi Tanaman Pangan - Salah satu keberhasilan pembangunan pertanian sangat
ditentukan oleh kualitas penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan pemasaran yaitu ketersediaan informasi pasar yang aktual, akurat dan kontinyu. Untuk itu diperlukan pelayanan informasi pasar yang profesional, sehingga diharapkan akan dimanfaatkan sebagai penyusunan kebijakan yang tepat sesuai dengan perkembangan pasar.
- Rantai tata niaga pemasaran produk tanaman pangan masih panjang. Di satu sisi memberikan tekanan pada konsumen dalam bentuk harga yang tinggi dan berfluktuasi, di sisi lain tekanan pada produsen dalam bentuk proporsi harga yang diterima relatif rendah. Disamping itu, rendahnya kemampuan pelaku usaha pertanian untuk mengakses pasar dan informasi menjadi kendala pemasaran produk hasil tanaman pangan.
- Salah satu upaya peningkatan akses petani terhadap pasar adalah memperkuat ketersediaan informasi pasar melalui pengembangan pelayanan informasi pasar (PIP). Manfaat yang dapat diperoleh dari proses ini adalah meningkatkan daya tawar petani, memberikan masukan penyusunan kebijakan pemasaran (stabilisasi),
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
4
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
meningkatkan arus perdagangan antar daerah, dan memberikan masukan perencanaan usaha tani.
- Pemantauan stok gabah/beras di tingkat penggilingan dan rumah tangga petani yang semuanya dilaksanakan secara online sangat diperlukan untuk memantau ketersediaan di lapangan. Hal ini sangat bermanfaat untuk stabilisasi.
- Dalam hal ini, informasi tersebut dapat mendorong proses investasi bagi stakeholders. Untuk menjamin keberlanjutan swasembada yang ditargetkan, proses investasi menjadi sangat penting.
Pada tahun 2017, Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.557.432.556.000,- dengan rincian alokasi kewenangansebagai berikut; Pusat sebesar Rp. 677.022.153.000,- (43,47%) dan Daerah (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) sebesar Rp. 880.450.443.000,- (56,53%). Alokasi anggaran diatas dapat dijelaskan menurut unit kerja dibawah Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil yaitu: a) Subdit Pascapanen Rp.
1.540.931.048.000,- (98,94%), b) Subdit Pengolahan Rp.
2.835.665.000,- (0,18%), c) Subdit Standardisasi dan Mutu Rp. 5.808.835.000,- (0,37%), d) Subdit Pemasaran dan Investasi Rp. 6.957.108.000,- (0,45%), dan e) Subbag Tata Usaha Direktorat PPHTP Rp. 899.900.000,- (0,06%).
Tabel 1. Alokasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA 2017
No. Alokasi Nilai (Rp. 000) %
A Berdasarkan Kewenangan 1.557.432.556 100,00
1 Pusat 677.022.113 43,47
2 Daerah 880.410.443 56,53
a Dekon 11.565.755 0,74
b Tugas Pembantuan 868.844.688 55,79
B Berdasarkan Unit Kerja Lingkup PPHTP 1.557.432.556
100,00
1 Subdit Pascapanen 1.540.931.048 98,94
2 Subdit Pengolahan 2.835.665 0,18
3 Subdit Standardisasi dan Mutu 5.808.835 0,37
4 Subdit Pemasaran dan Investasi 6.957.108 0,45
5 Subbag TU Direktorat PPHTP 899.900 0,06
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
5
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Untuk mewujudkan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil dapat terlaksana dengan baik serta sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, maka dibutuhkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, sebagai gambaran proses pelaksanaan kinerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
1.2 Maksud
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan sebagai acuan bagi petugas pusat, petugas daerah, dan instansi terkait lainnya dalam melaksanakan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Keberhasilan
1.3.1. Tujuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan daya saing produk hasil tanaman pangan dalam rangka mewujudkan swasembada pangan.
1.3.2. Sasaran
Sasaran dari kegiatan ini adalah:
a. Menurunnya susut hasil tanaman pangan untuk
mendukung peningkatan produktivitas hasil produksi
b. Meningkatnya nilai tambah hasil tanaman pangan
c. Meningkatnya mutu hasil produk tanaman pangan
d. Meningkatnya stabilitas harga dan pasokan hasil produksi tanaman pangan
1.3.3. Indikator Keberhasilan
a. Output
Tersalurkannya bantuan sarana pasca panen tanaman
pangan sebanyak 6.224 unit
Terlaksananya pembinaan unit pengolahan hasil (UPH) tanaman pangan di 21 provinsi
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
6
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Terlaksananya proses sertifikasi/registrasi sebanyak 60 unit baik organik maupun non organik
Tersedianya pelayanan informasi pasar sebanyak 200 informasi
b. Outcome
Meningkatnya ketersediaan produk tanaman pangan yang memiliki daya saing baik di pasar domestik maupun pasar ekspor.
1.4 Istilah dan Pengertian
1) Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2) UPJA adalah lembaga ekonomi perdesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
3) Brigade adalah satuan mobilisasi sarana/alat mesin pertanianprapanen dan pascapanen yang dikelola dalam struktur organisasi yang jelas dan berfungsi mengkoordinir kegiatan prapanen dan pascapanen di wilayahnya.
4) e-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
5) Barang Milik Negara, yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6) Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, atau dari Pemerintah Pusat kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
7) Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
7
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
8) Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
9) Sistem Pertanian Organik adalah sistem manajemen produksi yang holistik untuk meningkatkan dan mengembangkan kesehatan agroekosistem, termasuk keragaman hayati, siklus biologi, dan aktivitas biologi tanah. Pertanian organik menekankan penerapan praktek-praktek manajemen yang lebih mengutamakan penggunaan input dari limbah kegiatan budidaya di lahan, dengan mempertimbangkan daya adaptasi terhadap keadaan/kondisi setempat. Jika memungkinkan hal tersebut dapat dicapai dengan penggunaan budaya, metoda biologi dan mekanik, yang tidak menggunakan bahan sintesis untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam sistem;
10) Pangan Organik adalah pangan yang berasal dari suatu lahan pertanian organik yang menerapkan praktek pengelolaan yang bertujuan untuk memelihara ekosistem dalam mencapai produktivitas yang berkelanjutan, dan melakukan pengendalian gulma, hama dan penyakit, melalui berbagai cara seperti daur ulang sisa-sisa tumbuhan dan ternak, seleksi dan pergiliran tanaman, pengelolaan air, pengolahan lahan dan penanaman serta penggunaan bahan hayati;
11) Lembaga Sertifikasi Organik yang selanjutnya disebut LSO adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mensertifikasi bahwa produk yang dijual atau dilabel sebagai “organik” adalah diproduksi, ditangani, dan diimpor menurut Standar Nasional Indonesia Sistem Pertanian Organik dan telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. LSO tersebut bisa nasional maupun LSO asing yang berkedudukan di Indonesia;
12) Logo Organik Indonesia adalah lambang berbentuk lingkaran yang terdiri dari dua bagian, bertuliskan “Organik Indonesia” disertai satu gambar daun di dalamnya yang menempel pada huruf “G” berbentuk bintil akar;
13) Kelompok Tani atau poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, ditunjukkan dengan adanya administrasi kelompok.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
8
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Kelompok yang dimaksud telah dikukuhkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.
14) Gabungan kelompoktani atau Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompoktani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; ditunjukkan dengan adanya administrasi gabungan kelompok.
15) Bimbingan teknis adalah kegiatan pemberian bimbingan secara sistematis kepada individu maupun kelompok, agar tahu, paham, mau dan mampu mengembangkan, mengimplementasikan dan memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Bimbingan teknis merupakan sarana manajemen sebagai proses berkesinambungan yang mempengaruhi perilaku.
16) Good Agriculture Practices (GAP) adalah serangkaian kegiatan penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan OPT dan menetapkan prinsip traceability (suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya, dari pasar sampai kebun).
17) Good Handling Practices (GHP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan setelah panen, penanganan pasca panen, standardisasi mutu, lokasi, bangunan, peralatan dan mesin, bahan perlakuan, wadah dan pembungkus, tenaga kerja, Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3), pengelolaan lingkungan, pencatatan, pengawasan dan penelusuran balik, sertifikasi, dan pembinaan dan pengawasan.
18) Good Manufacturing Practices (GMP) adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memproduksi suatu produk olahan antara lain mencakup lokasi, bangunan, ruang dan sarana pabrik, proses pengolahan, peralatan pengolahan, penyimpanan dan distribusi produk olahan, kebersihan dan kesehatan pekerja, serta penanganan limbah dan pengelolaan lingkungan.
19) Hazard Analytical Critical Control Point (HACCP) adalah suatu sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi dan mengendalikan bahaya yang signifikan bagi keamanan pangan.
20) Laboratorium Pengujian adalah suatu institusi/ lembaga yang melakukan kegiatan pengujian terhadap contoh pangan hasil pertanian sesuai spesifikasi/metode uji. Laboratorium dimaksud adalah laboratorium yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) atau laboratorium yang ditunjuk oleh Ditjen Tanaman Pangan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
9
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
untuk ruang lingkup pengujian keamanan pangan hasil tanaman pangan.
21) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan segar hasil pertanian, dalam hal ini adalah Badan Ketahanan Pangan.
22) Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah lembaga/institusi atau unit kerja di lingkup Pemerintah Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan untuk melaksanakan pengawasan sistem jaminan mutu pangan segar hasil pertanian.
23) Pelaku Usaha Agribisnis dan/atau Agroindustri (PUA) adalah perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan) atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
24) Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) adalah pangan yang berasal dari tumbuhan dan belum mengalami pengolahan serta dapat dikonsumsi langsung dan/atau menjadi bahan baku pengolahan pangan.
25) Petugas Pengambil Contoh (PPC) adalah petugas/personel yang terampil dan kompeten memenuhi kriteria pedoman BSN 503:2004. Kriteria Petugas pengambil Contoh yang ditugaskan untuk melaksanakan pengambilan contoh sesuai prosedur/ketentuan.
26) Standard Operating Procedure (SOP) adalah prosedur pendokumentasian, pengawasan, pemantauan dan tindakan koreksi terhadap kegiatan spesifik untuk setiap tahap produksi, yang terdapat pada suatu unit usaha.
27) Standard Sanitation Operation Procedure (SSOP) adalah prosedur pendokumentasian pengawasan, pemantauan dan tindakan koreksi terhadap sanitasi yang spesifik untuk setiap lokasi tempat makanan yang diproduksi/unit produksi, yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha.
28) Validasi adalah suatu tindakan yang membuktikan bahwa suatu proses/metode dapat memberikan hasil yang konsisten sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan terdokumentasi dengan baik.
29) Verifikasi adalah evaluasi metode, sistem, prosedur, pengujian dan penilaian penerapan sistem jaminan mutu yang dilaksanakan oleh institusi terkait.
30) Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang atau jasa.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
10
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
31) Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
32) Sertifikasi mutu pangan adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap pangan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
33) Nomor registrasi (pendaftaran) adalah nomor yang diberikan untuk pangan segar yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia.
34) Petugas Pelayanan Informasi Pangan (PIP) adalah Petugas PIP
atau Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian (APHP)
tingkat terampil dan ahli baik di provinsi maupun kabupaten yang
mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan,
menganalisa dan mengkaji kebijakan dan mengembangkan
pelayanan di bidang pemasaran hasil pertanian. 35) Stok adalah sejumlah bahan makanan yang
disimpan/dikuasai oleh pemerintah atau swasta seperti yang ada di pabrik, gudang, depo, lumbung petani/rumah tangga dan pasar/pedagang, yang dimaksud sebagai cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
11
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
II. DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP
2.1. Dasar Hukum
1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Pemberdayaan dan Perlindungan Petani 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang
Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 7) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label
dan Iklan Pangan 8) Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang
Standardisasi Nasional Indonesia 9) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat
dan Mesin Budidaya Tanaman 10) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang
Ketahanan Pangan dan Gizi 11) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
12) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/ OT.140/1/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman
13) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/ OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian
14) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ PL.130/5/2008 tentang Pedoman Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian
15) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/6/2010 tentang Pedoman Perijinan Usaha Budidaya Tanaman Pangan
16) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20 Tahun 2010 tentang Sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian
17) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 tentang Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
12
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
18) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
19) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/07/2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan yang Baik (Good Manufacturing Practices)
20) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman (Good Handling Practices)
21) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.130/12/2013 tentang Sistem Pertanian Organik
22) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
23) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/RC.040/11/2016 tentang Pedoman Kawasan Pertanian
24) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/RC.110/12/2016 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian
25) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian
26) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi
27) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC.130/12/2016 tentang Penugasan kepada Bupati/Walikota dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota
28) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 830/Kpts/RC.040/12/2016 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Pertanian Nasional
29) KeputusanMenteriPertanianNomor 1397/RC.110/C/12/2016 tentang Petunjuk Teknis
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
13
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan TA 2017
30) SNI CAC/RCP-1: 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis-Prinsip Umum Higiene Pangan
31) SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik 32) SNI 4483:2013 tentang Jagung Bahan Pakan Ternak 33) SNI 6128:2015 tentang Beras 34) SNI 01-3922:1995 tentang Kedelai
2.2. Ruang Lingkup
Ruang lingkup Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA 2017 meliputi: a. Fasilitasi Sarana Pascapanen Tanaman Pangan b. Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan c. Fasilitasi Penerapan Standarisasi dan Mutu Hasil Tanaman
Pangan d. Fasilitasi Pemasaran dan Investasi Hasil Tanaman Pangan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
14
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
III. FASILITASI SARANA PASCAPANEN TANAMAN PANGAN 3.1. Satker Pusat
Kegiatan penanganan pascapanen tanaman pangan di pusat lebih bersifat pada pembinaan dan pengawalan kegiatan secara makro serta perumusan kebijakan-kebijakan yang dapat memenuhi target prioritas nasional dari Kementerian Pertanian. Dalam hal ini, kebijakan fasilitasi sarana alsintan pascapanen mengacu pada optimalisasi pemanfaatan baik yang berada di masyarakat maupun pemerintah.
Gambar 2. Pola Pengembangan Optimalisasi Sarana Pascapanen
Beberapa komponen utama kegiatan di satuan kerja pusat sebagai berikut:
a. Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Pusat
Penggunaan bantuan sarana pascapanen yang diberikan kepada petani merupakan stimulan penerapan pascapanen yang baik dan benar, sehingga diharapkan mampu mendukung peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, dan peningkatan kualitas.
Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan mengalokasikan APBN
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
15
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Pusat TA 2017 untuk penyediaan sarana pascapanen tanaman pangan sejumlah 1.910 unit terdiri dari combine harvester kecil 110 unit, combine harvester besar 1.300 unit, corn combine harvester 100 unit, corn sheller 200 unit, dan power thresher multiguna 200 unit dilakukan melalui e-purchasing.
Bantuan sarana pascapanen tanaman pangan dialokasikan untuk memfasilitasi kebutuhan brigade dan/atau permintaan masyarakat yang belum terpenuhi dalam program Tugas Pembantuan Provinsi APBN Tahun 2017. Sasaran penerima bantuan adalah Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga Lainnya/ Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria sebagai calon penerima sebagaimana telah ditetapkan dalam Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Tahun Anggaran 2017.
Tabel 2. Alokasi Sarana Pascapanen Pengadaan Pusat
Tahun 2017
No. Jenis Sarana Jumlah (Unit)
1 Combine Havester Kecil 110
2 Combine Harvester Besar 1.300
3 Corn Combine Harvester 100
4 Corn Sheller 200
5 Power Thresher Multiguna 200
Total 1.910
b. Optimalisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012-2017
Bantuan sarana pascapanen yang diberikan kepada Poktan/Gapoktan/UPJA semakin banyak, untuk itu perlu dikawal agar pemanfaatan dan pendayagunaan sarana bantuan tersebut lebih optimal sehingga dapat mendukung pencapaian program swasembada pangan nasional.
Optimalisasi pendayagunaan bantuan sarana pascapanen yang diterima Poktan/Gapoktan/UPJA/Lembaga lainnya /Pemerintah Daerah diarahkan pada pengorganisasian operasional sarana pascapanen berdasarkan wilayah kerjanya mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi. Melalui pengorganisasian tersebut, maka
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
16
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
operasional sarana pascapanen dapat dimobilisasi secara bersama untuk panen serempak.
Dalam pengelolaan sarana bantuan tersebut, maka prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan sebagai berikut:
1) Sarana pascapanen milik Poktan/Gapoktan/UPJA
dikelola dalam satu kesatuan manajemen 2) Pemanfaatan sarana pascapanen dikelola secara
optimal baik di wilayah maupun di luar wilayahnya; 3) Operasional pemanfaatan sarana pascapanen diperkuat
dengan Brigade di Dinas Pertanian; 4) Proses pengelolaan sarana pascapanen dilakukan
dengan administrasi yang tertib, tercatat dan transparan; 5) Pengawasan operasional pemanfaatan bantuan sarana
pascapanen dilakukan oleh Dinas Pertanian Kabupaten
Untuk menilai kinerja bantuan yang diterima Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga lainnya/ Pemda telah dimanfaatkan secara optimal atau belum optimal perlu dilakukan evaluasi pemanfaatan sarana bantuan oleh petugas Pusat dan Daerah. Hasil evaluasi pemanfaatan alsintan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merealokasi bantuan alsintan kepada Poktan/Gapoktan yang lebih membutuhkan.
Tabel 3. Indikator Kinerja Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
No. Jenis Sarana Alsintan Minimal
Total Kinerja *) Kerja
1 Combine Harvester Besar 1 ha/hari 80 %x 365 hari x 1 ha = 290 ha/tahun
2 Combine Harvester
0,5 ha/hari 80 %x 365 hari x 0,5 ha =
Kecil/Sedang 146 ha/tahun
3 RMU **) 2 ton/hari 80 %x 365 hari x 0,5 ha =
146 ha/tahun
4 Dryer **) 1 ton/hari 80 %x 365 hari x 1 ton = 292 ton/tahun
5 Power Theser/Power
0,5 ton/hari 80 %x 365 hari x 0,5 ha =
Treser Multiguna 146 ha/tahun
6 Corn Sheller 1 ton/hari 80 %x 365 hari x 1 ton = 292 ton/tahun
7 Corn Combine Harvester 0,8 ha/hari 80 %x 365 hari x 0,8 ha = 234 ha/tahun
Keterangan: *) Apabila kinerja alsintan dibawah kapasitas minimalnya, maka akan
dilakukan relokasi alsintan kepada Poktan/Gapoktan lain dalam satu wilayah kecamatan atau antar kecamatan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
17
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
**) Khusus untuk Dryer dan RMU yang tidak optimal kinerjanya, diambil alih pengelolaannya, sedangkan aset tetap milik poktan yang bersangkutan.
Indikator kinerja untuk menilai bantuan sarana pascapanen dengan memperhatikan minimal kerja dan batas total kinerja seperti terlihat pada tabel dibawah ini.
c. Dukungan Penerapan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sarana pascapanen yang telah disalurkan kepada Poktan/Gapoktan/ UPJA/Lembaga Lainnya/Pemda diperlukan pendataan sarana pascapanen yang telah disalurkan. Pendataan dilakukan untuk mengetahui ketersediaan dan kebutuhan sarana pascapanen tanaman pangan yang ada di masing-masing kabupaten/kota. Data dan informasi terkini mengenai Poktan dan Gapoktan penerima bantuan sarana sangat diperlukan untuk menunjang database sarana. Database tersebut memuat data poktan/gapoktan penerima sarana pascapanen tanaman pangan. Data tersebut menjadi masukan penting untuk perencanaan penyebaran sarana pascapanen di tahun yang akan datang.
d. Pengelolaan Brigade Alsintan
Dalam rangka mendukung pengembangan mekanisasi pertanian terpadu dengan penerapan teknologi yang tepat, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan memberikan bantuan sarana pascapanen kepada pemerintah daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota) yang dikelola melalui Brigade alsintan.
1) Penerima dan Pengelola Bantuan
- Calon Penerima dan Pengelola bantuan sarana
pascapanen tanaman pangan adalah Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal ini Dinas Pertanian Provinsi/ Kabupaten/Kota
- Sarana Pascapanen yang diterima oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dikelola dalam bentuk Brigade dan dilengkapi struktur organisasi pengelolaan Brigade
- Untuk kelancaran operasional pelaksanaan brigade baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dapat didukung dana APBD antara lain: gudang
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
18
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
penyimpanan sederhana, perawatan, alat untuk memobilisasi alsin dan biaya operasional alsin
- Pengelolaan Brigade di Dinas Pertanian Provinsi dimaksudkan untuk memobilisasi alsintan antar Kabupaten/Kota guna memenuhi permintaan bantuan kabupaten/kota dalam melakukan percepatan panen
- Pengelolaan Brigade di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dilaksanakan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi. Pemanfaatan alsintan disamping untuk Kabupaten/Kota sebagai lokasi brigade dimungkinkan dimanfaatkan dilokasi sekitarnya
- Operasional pemanfaatan alsintan dapat dibebankan kepada pengguna jasa (petani/poktan/gapoktan/ UPJA) atau sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku dimasing-masing wilayah. Biaya penggunaan tersebut tidak melebihi biaya sewa alsintan yang berlaku dimasing-masing lokasi
- Biaya yang dibebankan kepada pengguna Brigade antara lain bahan bakar, oli, biaya/upah operator, biaya pengangkutan alsintan, biaya perawatan untuk alsintan yang rusak/hilang setelah pemakaian
- Pengelola Brigade diharapkan dapat melakukan pemeliharaan/ perawatan alsintan secara regular
- Pengelolaan sarana pascapanen oleh Brigade diatur lebih lanjut oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota sesuai peraturan yang berlaku.
2) Mekanisme Pengusulan
Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan/proposal tentang kebutuhan Brigade yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Tanaman Pangan.
3) Pendistribusian
- Bantuan sarana pascapanen didistribusikan sampai
titik bagi di Kantor Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota.
- Penyaluran bantuan tersebut harus dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) dari penyedia kepada Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diketahui Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
19
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
- Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota menerbitkan Surat Pernyataan bersedia menerima bantuan sarana pascapanen yang ditandatangani Kepala Dinas atas nama Pemerintah Daerah.
- Surat Pernyataan bersedia menerima hibah segera disampaikan ke Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan untuk penyelesaian proses hibah.
3.2. Satuan Kerja Tugas Pembantuan Provinsi
a. Fasilitasi Pengadaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Fasilitasi pengadaan sarana pascapanen yang berada pada DIPA Satker Direktorat Jenderal Tanaman Pangan c.q Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan yang dialokasikan pada DIPA Tugas Pembantuan Provinsi. Fasilitasi sarana pascapanen antara lain Combine Harvester, Corn Sheller, Power Thresher Multiguna, Dryer, RMU serta Sarana Grading dan Packaging.
Pemberian fasilitasi tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan tanam dan panen serempak, sehingga mampu meningkatkan produksi. Dalam rangka optimalisasi diperlukan terobosan-terobosan pengelolaan sarana pascapanen melalui penguatan UPJA dan/atau pengembangan brigade panen.
Tabel 4. Alokasi Sarana Pascapanen Tugas Pembantuan Provinsi Tahun 2017
No. Jenis Sarana Aslintan Jumlah (Unit)
1 Combine Harvester Kecil 500
2 Combine Harvester Sedang 672
3 Combine Harvester Besar 1.402
4 Corn Sheller 1.306
5 Power Thresher Multiguna 405
6 Vertical Dryer (kapasitas 3,5-6
2 ton/proses)
7 RMU Wilayah Perbatasan 20
8. RMU Beras Organik 1
9. Sarana Grading dan Packaging 6
Total 4.314
Jumlah dan jenis bantuan sarana pascapanen tanaman pangan untuk masing-masing provinsi telah dialokasikan pada
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
20
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
DIPA Tugas Pembantuan Provinsi pada Dinas Pertanian Provinsi seperti terlihat pada tabel dibawah ini.
b. Pengembangan Kompetensi Petugas Pengelola Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Untuk mengintroduksi teknologi baru dibidang mekanisasi pertanian maka diperlukan pengembangan kompetensi operator sarana pascapanen tanaman pangan, agar petugas dan petani mampu untuk mengoperasikan sarana pascapanen dengan baik dan aman, serta untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dan petani sehingga dapat mengembangkan diri di sub sektor lain maupun dibidang agroindustri, serta memajukan cara berpikir petani.
Peserta pengembangan kompetensi petugas pengelola sarana pascapanen tanaman pangan adalah operator Poktan/Gapoktan penerima bantuan sarana pascapanen, dan petugas provinsi/kabupaten/kota yang menangani sarana pascapanen tanaman pangan dengan narasumber produsen atau penyedia barang.
Kegiatan pengembangan kompetensi operator sarana dilaksanakan dengan melakukan pertemuan dengan pemberian materi dan praktek di lapangan terkait cara penggunaan dan perawatan alat. Operator yang telah mengikuti pengembangan kompetensi diberikan sertifikat atau tanda keterangan sebagai bukti telah mengikuti pelatihan.
Dukungan peningkatan kompetensi diharapkan dapat menumbuhkembangan penguatan unit pelayanan jasa alsintan semakin lebih baik. Pengembangan kompetensi sangat berkaitan dengan kualitas dan produktivitas kerja sehingga dapat meningkatkan produksi dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan daya saing produk pertanian.
c. Pengawalan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
Pengawalan sarana pascapanen diarahkan kepada operasional pendayagunaan sarana bantuan yang telah disalurkan dengan beberapa kegiatan yaitu:
1) Verifikasi CPCL
Titik kritis pada pelaksanaan bantuan sarana pascapanen adalah ketepatan penerima bantuan, untuk itu diperlukan verifikasi CPCL sehingga penerima bantuan tepat sasaran
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
21
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
2) Pembinaan dan monev pemanfaatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan
Pemanfaatan bantuan sarana pascapanen yang disalurkan agar dapat terpantau dengan baik, untuk itu diperlukan kegiatan pembinaan dan monev sarana pascapanen tanaman pangan yang dilakukan oleh petugas dinas provinsi/kabupaten/kota. Pemanfaatan bantuan sarana pascapanen yang telah disalurkan kepada petani harus dipantau secara rutin sehingga dapat diketahui kinerja pemanfaatan sarana bantuan tersebut. Indikator kinerja untuk menilai bantuan sarana pascapanen sudah dimafaatkan secara optimal atau belum disesuaikan dengan kegiatan Optimalisasi Bantuan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2012-2017. Penyusunan laporan pengawalan pemanfaatan bantuan sarana pascapanen tanaman pangan terdapat pada Form 1 dan Form 2 sebagaimana terlampir.
3) Pengawalan hibah sarana pascapanen tanaman pangan
Dalam rangka penatausahaan aset dari bantuan pemerintah yang diserahkan kepada Masyarakat (MAK 526) maka diperlukan penghapusan barang milik Negara. Usulan hibah persediaan Akun 526 diajukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah realisasi dan akan menjadi aset tetap apabila tidak diusulkan hibah dan dilakukan proses transfer keluar dari Aplikasi Persediaan dan transfer masuk pada aplikasi SIMAK BMN.
4) Pengelolaan Bantuan
Prosedur pengelolaan bantuan sebagai berikut: o Seluruh barang yang diterima poktan/gapoktan/ UPJA
dibukukan secara sederhana o Bukti serah terima barang kepada poktan/gapoktan/
UPJA diarsipkan /dibukukan o Kelompok diminta membuat laporan penggunaan atau
pemanfaatan sarana o Seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan
baik o Bantuan sarana digunakan untuk usaha produktif
sehingga diperoleh keuntungan yang memadai Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
22
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
IV. PENINGKATAN PENGOLAHAN HASIL TANAMAN PANGAN
4.1. Satuan Kerja Pusat
Pengolahan hasil tanaman pangan sangat diperlukan untuk memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha tanaman pangan. Dalam hal ini, komponen utama berkaitan pengolahan pada satuan kerja Pusat meliputi: a. Pembinaan dan Pengawalan Pengolahan Tanaman Pangan
Pembinaan dan pengawalan pengolahan tanaman pangan dilakukan pada unit pengolahan hasil tanaman pangan yang diberikan pada tahun sebelumnya, terutama tahun 2016.
Kluster
Pengembangan UPH 1. Pengembangan
Basis Produk Pangan
Basis Olahan
Produksi Produksi
2. Pengembangan
Produk Lain
berbasis Zero
Waste
3. Pengembangan Basis
Kemitraan Usaha Basis Produksi Produksi dan Pasar
Gambar 3. Pola Pengembangan Unit Pengolahan Hasil (UPH) Tanaman Pangan
b. Pembinaan Pilot Project SIPP Ubikayu di Kabupaten Cianjur
Pengembangan pilot project SIPP Ubikayu terus dilakukan untuk
memastikan penerapan prinsip SIPP. Kendala yang ditemukan
dalam penerapan SIPP adalah aspek jaminan pasar dan
konsisten dukungan sarana lainnya untuk mengembangkan
produk-produk sampingan.
c. Upaya Khusus (UPSUS) Padi, Jagung, dan Kedelai
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
23
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Permasalahan substantif yang dihadapi dalam percepatan
pencapaian swasembada pangan antara lain: 1) alih fungsi
dan fragmentasi lahan pertanian; 2) rusaknya infrastruktur/
jaringan irigasi; 3) semakin berkurangnya dan mahalnya upah
tenaga kerja pertanian; 4) masih tingginya susut hasil
(losses); 5) belum terpenuhinya kebutuhan pupuk dan benih
sesuai rekomendasi spesifik lokasi serta belum memenuhi
enam tepat (tepat waktu, jumlah, kualitas, jenis, harga, dan
lokasi); 6) lemahnya permodalan petani, serta 7) harga
komoditas pangan jatuh dan sulit memasarkan hasil pada
saat panen raya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI No.
251/Kpts/OT.050/05/2016 tanggal 20 Mei 2016 tentang
Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor
1243/Kpts/OT.160/12/2014 tentang Kelompok Kerja Upaya
Khusus Peningkatan Produksi Padi Jagung Kedelai Melalui
Program Perbaikan Jaringan Irigasi dan Sarana
Pendukungnya, Kasubdit Pengolahan telah ditunjuk menjadi
Koordinator Kelompok Kerja Upaya Khusus Peningkatan
Produksi Padi Jagung Kedelai di Kabupaten Ogan Ilir,
Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan
Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan dan Kasubdit
Pascapanen di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten
Tapin dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan
Selatan.
Pada tahun 2017 dialokasikan anggaran di pusat yang terdiri
dari perjalanan pengawalan kegiatan upsus dan perjalanan
dalam rangka koordinasi ke instansi terkait terkait upsus,
belanja sewa kendaraan, rapat koordinasi dan belanja
perlengkapan pendukung kegiatan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
24
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
4.2. Satuan Kerja Dekonsentrasi Provinsi
Peningkatan pengolahan hasil tanaman pangan dilakukan melalui
kegiatan pembinaan dan pengawalan pengolahan tanaman pangan
melalui dana Dekonsentrasi TA. 2017 dalam bentuk pertemuan
koordinasi antara pelaku usaha penerima bantuan sarana
pengolahan hasil tanaman pangan dengan instansi terkait.
Selain itu, untuk mendukung dana dekonsentrasi dialokasikan di
Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, yang
terdiri dari perjalanan pengawalan, sewa kendaraan, rapat koordinasi
lingkup provinsi dan tingkat kabupaten serta penyusunan laporan
akhir.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
25
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
V. FASILITASI PENERAPAN STANDARISASI DAN MUTU HASIL TANAMAN PANGAN
5.1 Satuan Kerja Pusat
Jaminan mutu dan keamanan produk terutama pangan menjadi perhatian penting dalam perdagangan saat ini. Proses produk saat ini terus berkembang melalui proses uji mutu dan pengembangan dokumen sistem mutu (doksistu).
Gambar 4. Penerapan Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan
Penerapan jaminan mutu dan keamanan produk dapat dibedakan menjadi 2 area yaitu organik dan non-organik. Penerapan jaminan mutu organik wajib mengikuti aturan Standar Nasional Indonesia (SNI 6729:2016 tentang Sistem Pertanian Organik).
Untuk produk non-organik, penerapan jaminan mutu produk perlu ditingkatkan baik untuk komoditi pangan maupun non-pangan. Pada tahun 2017, alokasi uji mutu produk dialokasikan untuk komoditi padi (beras), jagung pakan, dan kedelai.
Dalam menjamin pelaksanaan penerapan uji mutu produk terlaksana dengan baik, maka prioritas penerima atau lokasi uji diutamakan daerah sentra produksi di wilayah masing-masing/daerah yang menjadi basis produksi. Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
26
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Penerapan uji mutu produk sangat minim dilakukan oleh pelaku usaha tanaman pangan karena kesadaran pelaku usaha masih relatif rendah. Kondisi ini dapat mempengaruhi harga komoditi dan jaminan kesehatan dari produk itu sendiri.
Pada dasarnya, penerapan jaminan mutu pangan non-organik dapat dilakukan melalui proses sertifikasi dan/atau registrasi. Dalam mendukung proses ini, beberapa komponen utama yang perlu dilakukan adalah: a. Pengembangan standar yang dapat diterapkan. Dewasa ini,
standar mutu produk kurang diperhatikan dan klasifikasi produk tidak memperhatikan perubahan perilaku pasar. Tetapi, revisi atas SNI terus dilakukan secara bertahap terutama padi, jagung, dan kedelai.
b. Penguatan kompetensi sumber daya manusia petugas maupun petani. Penguatan kompetensi sangat diperlukan untuk mendorong pelaku usaha tanaman pangan dapat mengimplementasikan jaminan mutu dan keamanan pangan.
c. Pengawalan penerapan mutu dan keamanan pangan ditumbuhkembangkan melalui proses pra asessment.
d. Pengembangan prosedur uji mutu yang lebih baik sangat diperlukan untuk memberikan data dan informasi proses budidaya.
Secara khusus, kriteria calon penerima dan calon lokasi menjadi sangat penting diperhatikan bagi pelaksanaan fasilitasi sertifikasi sistem pertanian organik dan beras non organik.
Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian
Fasilitasi Penerapan Sistem
Organik Jaminan Mutu Keamanan Pangan (Beras Non Organik)
Poktan/Gapoktan/pelaku usaha hasil Pelaku usaha penggilingan padi tanaman pangan yang telah melakukan yang sudah menghasilkan produk praktek budidaya organik beras dalam kemasan
Diutamakan penerima kegiatan tugas Diutamakan penerima kegiatan perbantuan 1000 desa organik tugas pembantuan pascapanen atau peralatan pengolahan dari Ditjen Tanaman Pangan
Mengikuti tahapan pembinaan dan Mengikuti tahapan pembinaan dan sertifikasi sistem pertanian organik sertifikasi/ registrasi sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
Memiliki komitmen untuk menerapkan Memiliki komitmen untuk sistem pertanian organik secara menerapkan sistem jaminan mutu konsisten Keamanan Pangan secara konsisten
Memiliki komitmen terhadap sertifikasi Memiliki komitmen terhadap organik yang akan dilakukan oleh sertifikasi atau registrasi yang akan institusi terkait (LSO). dilakukan oleh institusi terkait (LS/OKKP).
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
27
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Untuk mengaktualisasikan proses sertifikasi untuk produk non-organik, diperlukan uji mutu dengan memperhatikan aspek fisik, biologi, dan kimia. Proses uji mutu terhadap produk yang dihasilkan dapat menjadi basis sertifikasi lanjutan. Hasil uji mutu terutama beras akan dijadikan sebagai persyaratan dalam mengembangkan sertifikasi beras non- organik.
Tabel 5. Parameter Uji Mutu dan Keamanan Pangan Beras, Jagung dan Kedelai
No Jenis Pengujian Parameter Uji
1 Pengujian A Uji Mutu ( SNI 6128-2015 Beras)
Sampel Mutu - Derajat sosoh - Butir Mengapur
Beras - Kadar Air - Keretakan
- Butir Kepala - Derajat Putih - Butir Patah - Kebeningan - Butir Menir - Berat 1000 Butir - Butir Merah - Densitas - Butir Kuning/Rusak - Ketebalan B Uji Keamanan pangan
- Logam berat (Pb, Cd, As, Sn, Hg)
- Residu Pestisida
- Pemutih
C Uji Gizi
- Karbohidrat - Vitamin b1 - Protein - Mineral
- Lemak - Serat
2 Pengujian A Uji Mutu (SNI 4483-2013 Jagung, Bahan pakan ternak) Sampel Mutu - Kadar air
Jagung Pakan
- Protein Kasar
- Mikotoksin
- Aflatoksin
- Ochratoksin
B Uji Makroskopis
- Biji Rusak
- Biji Pecah
- Biji Berjamur
- Biji Pecah
3 Pengujian A Uji Mutu (SNI 01-3922-1995 kedelai)
Sampel Mutu - Kadar air
Kedelai - Butir Belah
- Butir Rusak
- Butir Warna lain
- Kotoran
- Butir Keriput
B Uji Keamanan pangan
- Logam berat (Pb, Cd, As, Sn, Hg)
- Residu Pestisida
C Uji Gizi
- Karbohidrat - Vitamin b1 - Protein - Mineral - Lemak - Serat
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
28
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
5.2. Satuan Kerja Dekonsentrasi Provinsi
a. Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/5/2013, seluruh produk organik yang beredar di wilayah Indonesia baik produksi dalam negeri maupun pemasukan (impor) harus mencantumkan logo organik Indonesia.
Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi organik harus memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tertuang dalam SNI 6729 tahun 2016 tentang Sistem Pertanian Organik dan persyaratan manajemen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat sertifikasi pertanian organik tidak hanya didasarkan pada penilaian produk akhir saja, melainkan dimulai dari proses produksi sampai distribusi yang terdokumentasi, diperlukan pendampingan oleh pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Daerah maupun instansi lainnya.
Gambar 5. Alur Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian Organik
Sertifikasi Organik dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Organik (LSO) yang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Untuk sertifikasi organik berbasis kelompok, poktan/gapoktan organik selain menerapkan budidaya organik juga harus menerapan sistem kendali internal (Internal Control System/ICS) untuk menjamin integritas organik produk yang dihasilkan.
Tahapan pelaksanaan sertifikasi sistem pertanian organik yang perlu dilaksanakan antara lain:
29 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
1) Identifikasi
Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan identifikasi calon pelaku usaha yang akan dibina dan proses pengusulan dapat dikoordinasikan dengan dinas kabupaten/kota.
2) Apresiasi dan Sosialisasi
Apresiasi dan sosialisasi bertujuan untuk mensosialisasikan standar dan regulasi yang dijadikan acuan dalam penerapan sistem pertanian organik. Apresiasi juga bertujuan untuk membangun komitmen poktan/gapoktan dalam menerapkan sistem pertanian organik dan mengikuti sertifikasi organik berbasis kelompok.
Untuk penerapan sistem pertanian organik materi yang harus disosialisasikan pada poktan/gapoktan organik adalah SNI 6729:2016 dan/atau peraturan perundang-undangan yang mengatur Sistem Pertanian Organik, sertifikasi berbasis kelompok dan strategi membangun bisnis organik. Meskipun sudah melakukan praktek budidaya organik, pada saat apresiasi sebaiknya disosialisasikan tentang manfaat bertani organik dan teknologi pembuatan pupuk organik dan biopestisida organik.
3) Pembentukan Tim Internal Control System (ICS)
Untuk sertifikasi organik berbasis kelompok, poktan/gapoktan harus membentuk Tim Internal Control System (ICS). Tim ICS harus diintegrasikan dalam struktur
organisasi poktan/gapoktan organik yang sudah ada.
4) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu)
Bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu dilakukan langsung di poktan/gapoktan CP/CL, dipandu oleh Penyuluh/Petugas dari Kabupaten/ Kota/Provinsi/Pusat. Dokumentasi Sistem Mutu untuk sertifikasi sistem Pertanian organik berbasis kelompok terdiri atas: Panduan Penerapan Sistem Kendali Internal (Internal
Control System/ICS)
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
30
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Prosedur Budidaya Organik
Prosedur Pembuatan Pupuk Organik
Prosedur Pembuatan Pestisida Organik
Prosedur Penanganan Pascapanen
Peta Lahan
Formulir pencatatan (catatan budidaya organik, panen, penyimpanan hasil panen, pengiriman dan penjualan)
5) Sosialisasi Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu)
Sebagai acuan penerapan sistem pertanian organik bagi poktan /gapoktan, dokumen sistem mutu harus disosialisasikan kepada seluruh anggota. Penyuluh/Petugas dari Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat harus membantu mensosialisasikan dokumen sistem mutu. Kegiatan sosialisasi dokumen sistem mutu harus didokumentasikan
6) Penerapan Sistem Penerapan Sistem Pertanian
Organik
Untuk sertifikasi berbasis kelompok, pelaku usaha harus menerapkan Internal Control System (ICS) dengan tahapan sebagai berikut:
Pendaftaran Petani. Seluruh petani yang tergabung
dalam program sertifikasi organik berbasis kelompok harus didaftar oleh Tim SKI.
Inspeksi Internal. Pengawas internal dari Tim SKI melakukan inspeksi internal penerapan sistem pertanian organik terhadap seluruh petani anggota kelompok yang sudah didaftar.
Persetujuan & Sanksi. Hasil inspeksi internal diputuskan dalam komisi persetujuan dengan status (organik, konversi tahun 1, konversi tahun 2) dan direkapitulasi dalam form Daftar Petani yang disetujui (Approved Farmer List (AFL).
Masing-masing petani anggota harus mencatat kegiatan budidaya dalam form pencatatan yang sudah disediakan atau mencatat dalam buku.
7) Pra Assessment Pra Assessment dilakukan untuk memastikan persyaratan sertifikasi pertanian organik baik aspek teknis maupun manajemen telah dipenuhi oleh poktan/gapoktan organik.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
31
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Pra assessment dilakukan oleh Petugas Pusat/Provinsi dengan menggunakan Cek List Pra Assessment.
8) Tindakan Perbaikan Temuan ketidaksesuaian pada saat pra assessment harus diperbaiki sebelum mengajukan permohonan sertifikasi organik ke Lembaga Sertifikasi Organik.
9) Permohonan Sertifikasi Organik
Gambar 6. Alur Proses Permohonan Sertifikasi Organik
10) Pengajuan Registrasi PSAT
Produk yang sudah disertifikasi organik harus didaftarkan registrasi PSAT ke Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P)/ Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).
11) Proses Hibah
Dinas Pertanian Provinsi harus menyerahkan sertifikat organik kepada poktan/gapoktan organik melalui mekanisme hibah.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
32
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
b. Fasilitasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan (Komoditi Non Organik)
Jaminan mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian (terutama pangan) dapat diberikan melalui mekanisme sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi dan/atau registrasi pangan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) maupun Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).
Untuk mendukung proses pelaksanaan hal tersebut diatas, beberapa penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk, beberapa fasilitasi yang diperlukan antara lain: pelaksanaan uji mutu (padi, jagung pakan, dan kedelai)
pengajuan proses registrasi bagi pelaku usaha pangan yang telah lulus dari uji mutu
pengajuan sertifikasi bagi pelaku usaha beras.
Dalam melakukan uji mutu padi, jagung pakan dan kedelai, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan uji mutu antara lain aspek fisik, biologi, dan kimia. Proses pengujian dilaksanakan di laboratorium yang memiliki ruang lingkup uji yang dibutuhkan (diakui dan/atau diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional). Dalam hal ini, untuk kelancaran proses pelaksanaan uji mutu perlu disusun panduan teknis proses pengambilan contoh, panduan teknis proses sertifikasi produk, baik organik maupun non-organik serta panduan teknis registrasi.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
33
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Gambar 7. Alur Proses Pembinaan Penerapan Jaminan Mutu
melalui Sertifikasi dan/atau Registrasi Non-Organik
Tahapan yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan sertifikasi dan/atau registrasi produk non-organik sebagai berikut:
1) Identifikasi
Dinas lingkup pertanian provinsi melakukan identifikasi calon pelaku usaha yang akan dibina dan proses pengusulan dapat dikoordinasikan dengan dinas kabupaten/kota.
2) Apresiasi dan Sosialisasi
Apresiasi bertujuan untuk mensosialisasikan standar dan atau regulasi yang dijadikan sebagai acuan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Untuk fasilitasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan materi yang harus disosialisasikan adalah prinsip-prinsip mutu dan keamanan pangan, Permentan Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan, Good Manufacturing Practices (GMP). Khusus untuk penerapan sistem jaminan mutu dengan target sertifikasi HACCP, selain materi tersebut juga harus
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
34
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
disosialisasikan SNI CAC/RCP-1: 2011 tentang Rekomendasi Nasional Kode Praktis-Prinsip Umum Higiene Pangan.
3) Pembentukan Tim Keamanan Pangan
Untuk penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan harus dibentuk Tim Keamanan Pangan terdiri dari anggota poktan/gapoktan yang memahami sistem jaminan mutu dan keamanan pangan. Pada tahap awal Tim Keamanan Pangan bertugas untuk menyusun dokumen sistem mutu, mensosialisasikan penerapan sistem jaminan mutu kepada anggota.
4) Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumentasi Sistem
Mutu (Doksistu)
Bimbingan teknis penyusunan dokumen sistem mutu dilakukan langsung di poktan/gapoktan CP/CL, dipandu oleh Penyuluh/ Petugas dari Kabupaten/Kota/ Provinsi/Pusat.
Dokumen Sistem Mutu untuk Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan terdiri atas: Panduan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan
Keamanan Pangan. Khusus untuk fasilitasi penerapan Sistem HACCP harus disusun disusun Rencana Penerapan HACCP (HACCP Plan)
Standar Operasional Prosedur Sanitasi (SOP Sanitasi) Standard Sanitation Operation Procedure (SSOP)
Standar Operasional Procedure (SOP) Penggilingan Padi
Formulir pencatatan penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan
5) Sosialisasi Dokumentasi Sistem Mutu (Doksistu)
Sebagai acuan penerapan sistem jaminan mutu bagi poktan /gapoktan, Dokumen sistem mutu harus disosialisasikan kepada seluruh anggota. Penyuluh/Petugas dari Kabupaten/Kota/Provinsi/Pusat harus membantu mensosialisasikan dokumen sistem mutu. Kegiatan sosialisasi dokumen sistem mutu harus didokumentasikan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
35
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
6) Penerapan Sistem Jaminan Mutu
Dokumen sistem mutu yang telah disusun harus diterapkan oleh poktan/gapoktan dan diterapkan dalam operasionalisasi kegiatan secara konsisten. Penerapan tersebut dapat dibuktikan dengan melakukan pencatatan.
Peran penyuluh/pendamping dan tim keamanan pangan sangat diperlukan;
Validasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan dilakukan melalui pengujian keamanan pangan untuk minimal uji residu pestisida, residu logam berat terhadap sampel produk yang dihasilkan poktan/gapoktan. Pengujian harus dilakukan oleh Laboratorium yang terakreditasi. Namun demikian untuk meningkatkan daya saing produk hasil pertanian dapat dilakukan uji nutrisi.
Verifikasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan penerapan sistem mutu.
7) Permohonan Sertifikasi HACCP
Gambar 8. Alur Permohonan Sertifikasi HACCP
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
36
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Seluruh tahapan proses penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, dilakukan pada lokasi CP/CL dan harus diikuti oleh anggota/pengurus yang berasal dari poktan/gapoktan, penyuluh, dan petugas dinas kabupaten/kota/provinsi.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
37
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
VI. FASILITASI PEMASARAN DAN INVESTASI HASIL TANAMAN PANGAN
6.1. Satuan Kerja Pusat
Komponen utama pengembangan pemasaran dan investasi pada satuan kerja pusat yaitu a. pengembangan kebijakan pemasaran dan investasi. b. sosialisasi atau bimbingan pemasaran dan investasi c. koordinasi pemasaran dan investasi. Salah satu agenda
koordinasi pemasaran dan investasi adalah ikut terlibat dan Fasilitasi Pasar Lelang Penas 2017.
Gambar 9. Skema Pengembangan Pemasaran dan Investasi
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
38
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
6.2. Satuan Kerja Dekonsentrasi Provinsi
a. Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar Tanaman
Pangan (Provinsi & Kabupaten)
Penyelenggaraan Pengembangan Pelayanan Informasi Pasar
(PIP) terdiri dari 3 (tiga) sub sistem yaitu: metode, sumberdaya
manusia (SDM) dan sumber dana. Metode PIP terdiri dari
pengumpulan, pengolahan, pengiriman, penganalisaan serta
penyebarluasan data/informasi pasar.
SDM PIP adalah Petugas PIP atau Pejabat Fungsional Analis
Pasar Hasil Pertanian (APHP) tingkat terampil dan ahli baik di
provinsi maupun kabupaten yang mempunyai tugas pokok
menyiapkan, melaksanakan, menganalisa dan mengkaji
kebijakan dan mengembangkan pelayanan di bidang
pemasaran hasil pertanian. Sumber dana adalah biaya yang
diperlukan untuk melakukan kegiatan PIP yang dialokasikan
pada dana Dekonsentrasi.
Berikut diuraikan secara rinci metoda pelaksanaan PIP yaitu:
1) Metode Pengumpulan Data
Jenis data yang dikumpulkan adalah data harga, data
pasokan dan permintaan (supply-demand), data biaya
usaha tani, data biaya pemasaran serta data supplier
komoditas tanaman pangan. Data harga terdiri dari data
harga tingkat produsen, grosir dan eceran. Data pasokan (supply) terdiri dari data produksi per bulan
dan data tonase produk yang dijual di setiap lokasi pasar
pengumpulan data harga. Data permintaan (demand)
terdiri dari data permintaan pasar dan permintaan
industri/perusahaan pengolahan/eksportir.
Data biaya usaha tani terdiri atas data atau biaya-biaya
yang dikeluarkan dalam melakukan kegiatan usaha
tanitermasuk data penerimaan dan keuntungan.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
39
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Data biaya pemasaran terdiri atas data/biaya-biaya yang
dikeluarkan dalam proses pemasaran mulai dari tingkat
produsen sampai dengan konsumen.
Data supplier terdiri dari data pemasok komoditas tanaman
pangan, termasuk jenis komoditi beserta jumlah yang
ditawarkan.
2) Jenis Data Data Harga Produsen:
Pencatatan harga tingkat produsen dilakukan di
daerah sentra produksi pada masing-masing
kabupaten yaitu di tempat-tempat perdagangan
(seperti pasar pengumpul desa/kecamatan),
rumah/gudang pedagang pengumpul, pinggir jalan,
atau tempat lain yang biasa dipergunakan sebagai
lokasi transaksi jual-beli.
Kabupaten sentra produksi terpilih adalah
beberapa kabupaten yang produksinya terbesar
berdasarkan data produksi yang tersedia pada
Dinas lingkup Pertanian. Dari kabupaten sentra
terpilih kemudian ditentukan 2-3 kecamatan sentra.
Harga tingkat produsen atau harga jual petani adalah
harga penjualan petani kepada pedagang pengumpul,
pedagang antar daerah atau kepada pabrik
pengolahan hasil pertanian. Atau sebaliknya adalah
pembelian pedagang pengumpul/pedagang antar
daerah/perusahaan pengolahan kepada petani.
Data Harga Grosir/ Borongan
Data harga grosir dikumpulkan dari pasar grosir di
ibukota propinsi. Lokasi pasar merupakan tempat
transaksi/jual-beli produk pertanian secara
grosir/borongan (bukan eceran), lebih diutamakan
di pasar induk.
Harga tingkat grosir yaitu harga penjualan
pedagang grosir kepada pedagang pengecer atau
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
40
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
harga pembelian oleh pedagang pengecer kepada
pedagang grosir.
Data Harga Eceran
Harga eceran dikumpulkan dari pasar pengecer di
seluruh ibukota propinsi diseluruh Indonesia.
Lokasi pasar merupakan tempat transaksi/jual-beli
produk pertanian secara eceran.
Harga eceran yaitu harga penjualan pedagang
pengecer kepada konsumen atau harga pembelian
oleh konsumen kepada pedagang pengecer.
Data Pasokan dan Permintaan (Supply–Demand)
Data supply yang diperlukan dalam sistem PIP ini
adalah data produksi per propinsi serta
tonase/volume produk yang diperdagangkan di
pasar/lokasi pengumpulan harga grosir untuk
komoditas unggulan yang telah ditentukan sebagai
data informasi harga. Data demand adalah data
permintaan perusahaan pengolahan/eksportir/ hotel
/restoran dan lain-lain.
Data Analisa Usahatani (Biaya Usahatani)
Data Analisa Usahatani (Biaya Usahatani) sangat
diperlukan untuk mengetahui tingkat keuntungan
petani. Data ini dikumpulkan setahun setiap akhir
musim panen untuk komoditi unggulan (padi, jagung
dan kedelai). Data yang dikumpulkan meliputi:
a. Penerimaan (R = Revenue), merupakan
penjualan hasil produksi, dimana nilai penerimaan
diperoleh dari perhitungan harga per satuan hasil
dikalikan dengan volume hasil produksi. b. Pengeluaran (C= Cost), merupakan penjumlah
semua biaya-biaya yang dikeluarkan selama
proses produksi. c. Keuntungan (B= Benefit), merupakan hasil yang
diperoleh dari pengurangan nilai penerimaan
dengan pengeluaran. Di dalam perhitungan
keuntungan dicantumkan juga perhitungan:
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
41
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
R-C rasio, merupakan perhitungan dari
perbandingan antara penerimaan (R)
dengan pengeluaran (C).
B-C rasio, merupakan perhitungan
dari perbandingan antara keuntungan
(B) dengan pengeluaran (C)
Keuntungan perbulan, merupakan
asumsi dari keuntungan yang
diterima per bulan selama satu kali
periode proses produksi.
Keuntungan per satuan hasil,
merupakan asumsi dari keuntungan
yang diterima persatuan hasil produksi.
Data Analisa Biaya Pemasaran
Data Analisa Biaya Pemasaran adalah data biaya-
biaya yang dikeluarkan oleh setiap tingkat
pedagang pada masing-masing tahap dalam rantai
pemasaran. Data ini sangat diperlukan untuk
mengetahui margin pemasaran dari setiap tingkat
pedagang dan pangsa pasar yang diterima oleh
petani dari harga yang dibayarkan konsumen akhir.
Data yang dikumpulkan meliputi data penjualan
petani/pembelian oleh pedagang tingkat I (tahap I
dalam rantai pemasaran) sampai dengan harga
pembelian oleh konsumen. Secara rinci, contoh tabel
perhitungan analisa biaya pemasaran tercantum.
Data Supplier
Data supplier yang dimaksud adalah data pemasok
komoditas tanaman pangan. Data tersebut meliputi:
a. Nama supplier b. Nama perusahaan c. Data perusahaan meliputi provinsi,
kabupaten/kota, alamat, nomor telpon, nomor
faximili, alamat e-mail dan nama contact
person)
d. Jenis usaha (produsen/perdagangan
domestik/eksportir/importir/usaha lainnya)
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
42
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
e. Skala Usaha (kecil/menengah/besar) f. Jenis Komoditi (tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan) g. Jenis Produk (segar dan atau olahan) h. Jumlah penawaran/supply (ton)
3) Jenis Harga Komoditas Jenis harga komoditas tanaman pangan yang tercakup
dalam pelaksanaan PIP ini yaitu harga Gabah Kering
Panen (GKP) berjenis beras medium, Gabah Kering Giling
(GKG) berjenis beras medium, beras medium, beras
premium, beras ketan putih, beras ketan hitam, jagung
pipilan kering, kedelai lokal biji kering, kacang tanah lokal
polong basah, kacang hijau biji kering, ubi kayu basah, ubi
jalar basah, dan gaplek gelondongan.
4) Responden Seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jenis data
yang dikumpulkan, maka responden yang dijadikan
sebagai sumber informasi tersebut adalah sebagai berikut: a. Responden untuk harga produsen adalah:
1) Petani (harga penjualan kepada pedagang
pengumpul atau perusahaan pengolahan
hasil) 2) Pedagang pengumpul (harga pembelian dari
petani) 3) Penggilingan padi (harga beli gabah dari
petani) 4) Perusahaan pengolahan hasil (harga beli dari
petani)
b. Responden untuk harga grosir adalah:
1) pedagang grosir (harga penjualan kepada
pengecer) 2) pedagang pengecer (harga pembelian dari
pedagang grosir) 3) penggilingan padi (harga jual beras kepada
pedagang pengecer atau pedagang antar
daerah)
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
43
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
c. Responden untuk harga eceran adalah: 1) pedagang pengecer (harga penjualan kepada
konsumen) 2) konsumen (harga pembelian dari pedagang
pengecer)
Jumlah responden yang diambil untuk setiap
komoditi adalah 5 orang. Metode penentuan
harganya adalah metoda rata-rata tanpa nilai
ekstrim yaitu dengan menghilangkan nilai ekstrim
tinggi dan rendah.
Sebagai contoh:
Responden A Rp. 2 100,-
Responden B Rp. 1700,
Responden C Rp. 2150,-
Responden D Rp. 2200,-
Responden E Rp. 2500,
Harga yang terjadi adalah :
(2100+2150+2200) : 3 = 2150
d. Responden untuk data produksi dan data
tonase adalah:
Data produksi diperoleh dari Dinas Pertanian
propinsi/kabupaten dan data tonase diperoleh
dari Dinas Pasar pada lokasi pengumpulan data
harga grosir.
e. Responden untuk data biaya usaha tani
adalah: 1) petani/poktan/gapoktan sebagai produsen
komoditas tanaman pangan 2) pedagang sarana produksi (harga sarana
produksi).
f. Responden untuk data biaya biaya
pemasaran adalah: 1) petani/produsen komoditas TPH 2) pedagang pengumpul, pedagang grosir
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
44
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
dan pedagang pengecer (semua pedagang
yang terlibat dalam satu mata rantai
pemasaran) .
g. Responden untuk data supplier adalah: Data supplier diperoleh dari perusahaan
pemasok yang bergerak di sub sektor tanaman
pangan, gapoktan, dinas lingkup tanaman
pangan daerah (provinsi/kabupaten), instansi
terkait maupun sumber lain yang dapat
dipertanggungjawabkan kevalidan datanya.
5) Waktu dan Frekuensi
Waktu pencatatan data harga adalah pada saat transaksi
jual beli paling ramai, dengan frekuensi pengumpulan data
setiap hari kerja (Senin sampai Jumat).
Data produksi dikumpulkan dan dikirim setiap bulan,
sedangkan data tonase/volume perdagangan di
pasar/lokasi pengumpulan data, dikumpulkan dan dikirim
setiap minggu.
Data Analisa Usahatani dan Data Biaya Pemasaran
dikumpulkanpada setiap akhir musim tanam (Musim
Hujan/MH, Musim Kering I/MK I, Musim Kering II/MK II).
Untuk data supplier dikumpulkan setiap bulan.
6) Pengiriman Data & Penyebarluasan Informasi
Seluruh darat yang diinput dikirimkan secara online melalui
http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargakab/login enteri.asp
untuk harga tingkat kabupaten dan
http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/loginenteri.asp
untuk tingkat provinsi.
Penyebaran informasi di tingkat provinsi, data/informasi
harga grosir, harga produsen dan eceran komoditas
unggulan daerah bisa disebarluaskan secara kontiniu
melalui berbagai media daerah yaitu: a. Radio (RRI, Radio Pemda dan atau Radio Swasta) b. Surat Kabar, Tabloid, atau majalah
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
45
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
c. Papa n Harga d. W e b s i t e
Di tingkat pusat, data harga grosir dan produsen yang diterima dari Dinas Provinsi dan Kabupaten disebarluaskan secara kontinyu melalui:
a. http://www.deptan.go.id
b. http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargaprov/
c. http://aplikasi.pertanian.go.id/smshargakab/
7) Pelaporan
Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa seluruh petugas
PIP harus melaporkan data harga secara harian dan data
produksi/tonase secara bulanan ke Pusat (Subdit
Pemasaran dan Investasi, Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman
Pangan).
Petugas PIP juga harus mengirimkan Buletin Pemasaran
atau Laporan Tahunan kepada Pusat PIP secara periodik
(bulanan atau tahunan). 1) Jumlah/volume yang dibutuhkan (tonase) 2) Daerah asal produk.
b. Pemantauan Stok Tanaman Pangan
Cadangan pangan khususnya produk tanaman pangan
(padi/beras, jagung & kedelai) merupakan komponen yang
sangat penting dalam penyediaan pangan, karena dapat
difungsikan sebagai stabilisator pasokan pangan pada saat
produksi atau pasokan tidak mencukupi. Informasi mengenai
stok produk tanaman pangan ini sangat penting untuk
mengetahui situasi ketahanan pangan, baik di tingkat rumah
tangga maupun wilayah (kabupaten, provinsi, nasional).
Informasi stok beras pemerintah relatif lebih mudah diperoleh
karena dilakukan oleh instansi pemerintah (pada saat ini
BULOG), sedangkan informasi mengenai stok gabah/beras di
masyarakat lebih sulit diperoleh dan tidak tersedia secara rutin. Di sisi lain data stok ini sangat dibutuhkan dalam
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
46
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
penentuan kebijakan sektor pertanian karena menyangkut
ketersediaan pangan di suatu wilayah.
Mengingat informasi tersebut sangat diperlukan oleh para
pengambil kebijakan dalam mempertimbangkan apakah harus
melakukan impor atau tidak, harus mendatangkan beras dari
wilayah lain atau tidak, dan cadangan beras mencukupi atau
tidak, maka diperlukan pemantauan stok gabah/beras. Untuk
mengetahui stok gabah/beras di suatu wilayah perlu dilakukan
survei. Namun demikian, survei membutuhkan biaya, waktu
dan tenaga yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan
pendugaan stok gabah/beras di suatu wilayah melalui
pemantauan stok. Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk
mendapatkan data stok gabah/beras di rumah tangga petani
dan penggilingan dan menduga stok gabah/beras di wilayah
sampel.
1) Metodologi Secara umum pemegang stok gabah/beras dibagi
menjadi dua yaitu: (1) Pemerintah dan (2) Masyarakat.
Besaran stok di pemerintah relatif lebih mudah diketahui,
sedangkan besaran stok di masyarakat tidak mudah
untuk diketahui setiap saat. Untuk mengetahui dengan
lebih obyektif dilakukan pemantauan melalui Sistem
Aplikasi Pemantauan Stok.
Total stok di suatu wilayah
Secara matematis, ketersediaan beras secara
nasional adalah produksi dalam negeri ditambah
ekspor netto (impor dikurangi ekspor) ditambah
stok periode sebelumnya. Jika lingkupnya wilayah
maka ketersediaan beras adalah produksi wilayah
tersebut ditambah distribusi masuk dikurangi keluar
dan ditambah stok periode sebelumnya. Beras
yang tersedia ini digunakan untuk kebutuhan dalam
negeri yang terdiri dari konsumsi penduduk, bibit,
industri pengolahan dan sebagainya. Sedangkan
sisanya merupakan stok yang berada di
pemerintah dan masyarakat (BPS, 2002).
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
47
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Rumah tangga petani (produsen)
Rumah tangga petani (produsen) adalah rumah
tangga dimana salah satu atau lebih anggota
rumah tangganya mengusahakan tanaman padi
dan melakukan panen, sehingga mempunyai
kontribusi terhadap produksi padi (BPS, 2004).
Stok gabah/beras di rumah tangga
Stok gabah/beras di rumah tangga adalah
banyaknya gabah/beras yang disimpan di rumah
tangga baik untuk keperluan cadangan maupun
untuk konsumsi sehari-hari (BPS dan BBKP, 2004).
Penggilingan
Penggilingan adalah perusahaan yang melakukan
proses pengolahan padi mulai dari gabah menjadi
beras. Penggilingan dimaksud adalah penggilingan
yang selain melayani jasa pengolahan gabah
menjadi beras juga melakukan pembelian atau
penjualan gabah/beras dengan pihak lain, tidak
termasuk penggilingan yang hanya melayani jasa
pengolahan gabah menjadi beras saja.
Stok gabah/beras di penggilingan
Stok gabah/beras di penggilingan adalah
banyaknya gabah/beras yang disimpan di
penggilingan dan dimiliki/dikuasai oleh perusahaan
penggilingan. Tidak termasuk cadangan (stok) milik
pihak lain yang menyimpan atau menitipkan
gabah/berasnya di penggilingan tersebut.
2) Parameter Yang Dipantau
a. Harga dan Volume Stok
1) Harga Jual GKG /Beras (Rp/kg) petani ke
pengumpul atau ke penggilingan 2) Harga Pembelian GKG /beras (Rp./kg)
Penggilingan dari Pengumpul atau Petani Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
48
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
3) Stok Gabah (kg) dan Beras (kg) di Rumah
Tangga Petani Gabah (kg) dan Beras (kg). 4) Stok Gabah (kg) dan Beras (kg) di Penggilingan
Empat data yang tersebut diatas merupakan data
input (n) yang dikirimkan melalui SMS, sedangkan
data pendukungnya berupa jumlah rumah tangga
petani padi (N) dan jumlah penggilingan (N). Dimana
jumlah rumah tangga petani padi dapat diperoleh dari
Sensus Pertanian tahun 2013, selanjutnya jumlah
penggilingan bersumber dari Dinas Pertanian
Kabupaten/Provinsi.
b. Jumlah Sampel Rumah Tangga Kelompok
Tani dan Penggilingan Jumlah sampel rumah tangga petani (Ketua
Kelompok Tani) dan penggilingan padi ditetapkan
sekitar 20 sampel, terdiri dari 15 sampel rumah
tangga petani (Ketua Kelompok Tani) dan 5 sampel
penggilingan padi.
c. Jumlah Sampel Rumah Tangga ( RT) Petani
Untuk Rumah Tangga (RT) Petani, responden yang
diambil sampel adalah Ketua Kelompok Tani, dimana
kriteria sampel rumah tangga petani dikelompokan
berdasarkan kepemilikan lahan, terdiri dari RT petani
yang memiliki ≤ 0,5 ha; 0,5 – 1 ha; dan > 0,5 ha,
masing-masing 5 sampel, sehingga berjumlah 15
sampel rumah tangan petani dalam satu kabupaten.
Diharapkan sampel dalam kabupaten berasal dari
kecamatan yang berbeda.
d. Jumlah Sampel Penggilingan Padi Untuk Penggilingan Padi, responden yang diambil
sampel adalah pengelola penggilingan padi, dimana
kriteria sampel penggilingan padi dikelompokkan
berdasarkan kapasitas giling yang terdiri dari
Penggilingan Kecil (kapasitas giling 500 kg/jam),
Penggilingan Sedang (kapasitas giling 500 kg/jam –
1.500 kg/jam); dan Penggilingan Besar (kapasitas
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
49
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
giling > 1.500 kg/jam), masing-masing 2 sampel,
sedangkan untuk penggilingan besar hanya 1 sampel.
Diharapkan sampel dalam kabupaten berasal dari
kecamatan yang berbeda.
e. Pengumpulan dan Pengiriman Data Stok Pengumpulan dan pengiriman data dilakukan pada
tiap bulan melalui aplikasi secara online melalui http://aplikasi.pertanian.go.id/StokTP/.
Petugas pemantauan stok gabah/beras akan mendapatkan honor dan operasional pengumpulan dan pengiriman data.
Data yang terkumpul ditingkat pusat akan diolah untuk dianalisis sehingga terlihat perkembangan stok gabah/beras di tingkat penggilingan dan rumah tangga petani.
Pendataan terhadap stok di tingkat penggilingan padi dan rumah tangga petani dilakukan secara langsung oleh petugas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dengan menggunakan kuisioner yang telah disusun.
f. Formulasi Pendugaan Stok Gabah dan Beras ∑ stok gabah petani = Ŝ stok gabah petani = ∑ Xi1/n1.N1 ∑ stok beras petani = Ŝ stok beras petani = ∑ Xii1/n1.N1 ∑ stok gabah penggilingan = Ŝ stok gabah penggilingan = ∑ Xi2/n2.N2 ∑ stok beras penggilingan = Ŝ stok gabah petani = ∑ Xi2/n2.N2
∑ Stok setara beras = (GKP X 0,6174) + Beras
Xi1 = Jumlah stok gabah petani sampel
Xii1 = Jumlah stok beras petani sampel
n1 = Jumlah petani sampel N1 = Jumlah rumah tangga petani kabupaten/propinsi/nasional, sumber data
dari sensus pertanian (BPS) tahun 2013.
Xi2 = Jumlah stok gabah penggilingan sampel
Xii2 = Jumlah stok beras penggilingan sampel
n2 = Jumlah penggilingan sampel N2 = Jumlah penggilingan kabupaten/propinsi/nasional, sumber data dari Dinas
Pertanian.
3) Metode Analisis Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif
yang akan memetakan atau menggambarkan lokasi
penyebaran, keadaan stok gabah/beras dan kinerja serta
pemasaran gabah/beras pada penggilingan terpilih.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
50
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Data primer yang diperoleh dari hasil pengisian kuisioner
akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan
prosentase dan disajikan dalam bentuk tabulasi dan
grafik.
c. Pengawalan Pengembangan Potensi Ekspor Komoditas
Tanaman Pangan
Kegiatan pengawalan pengembangan potensi ekspor
komoditas tanaman pangan merupakan kegiatan yang
dilakukan di tingkat Provinsi yang dilaksanakan dalam bentuk
pertemuan dengan tahapan sebagai berikut:
Mengidentifikasi lokasi dan komoditas tanaman yang memiliki potensi untuk ekspor
Koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten terkait potensi dan peluang ekspor dan investasi
Menentukan komoditas tanaman pangan, konsep kerjasama dan pelaku usaha untuk pengembangan ekspor dan peluang investasi.
Melakukan sosialisasi terkait komoditas yang berpotensi ekspor dan peluang-peluang investasi.
Penyusunan pelaksanaan kegiatan
d. Koordinasi Pelaku Usaha Pengumpul Jagung dan Usaha
Pakan
Kegiatan koordinasi pelaku usaha pengumpul jagung dan
usaha pakan merupakan kegiatan yang dilakukan di tingkat
Provinsi yang dilaksanakan dalam bentuk pertemuan dengan
tahapan sebagai berikut:
Koordinasi dengan Pusat dan Kabupaten serta pelaku usaha dan mengumpulkan data dan informasi terkait dengan harga, rantai pasok dan pabrikan pakan
Melaksanakan rapat dengan pelaku usaha pengumpul jagung
Melaksanakan kunjungan lapang terkait pengumpulan data
Penyusunan laporan pelaksanaan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
51
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
VII. MONITORING, EVALUASI & PELAPORAN
7.1. Monitoring dan Evaluasi
Pembinaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman
pangan dilaksanakan melalui berbagai cara antara lain monitoring
dan evaluasi agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Untuk
itu, diperlukan pengawalan terhadap Kelompok tani/Gapoktan/
UPJA/Masyarakat penerima bantuan pemerintah secara intensif
dan berkelanjutan.
Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota secara regular untuk mengetahui
perkembangan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil
tanaman pangan sehingga dapat mengatasi permasalahan yang
muncul di lapangan.
7.2. Pelaporan
Pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari penerima
bantuan pemerintah, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas
Pertanian Provinsi hingga Pusat (Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan,
Kementerian Pertanian) dengan alamat:
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan – Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Jalan Ragunan Nomor. 15 Pasar Minggu Jakarta Selatan, 12520 Telp : (021) 7806090 Fax : (021)
78832318 Email : [email protected]
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
52
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Beberapa jenis laporan yang penting untuk diperhatikan oleh dinas pertanian provinsi sebagai berikut: 1. Laporan Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Alsintan 2. Laporan Perbandingan Penggunaan Sarana Pascapanen
Secara Tradisional dan Mekanisasi 3. Laporan Perkembangan Pemanfaatan Unit Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan 4. Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Sistem Pertanian
Organik 5. Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Penerapan Uji Mutu Padi,
Jagung, dan Kedelai 6. Laporan Pelaksanaan Penerapan Jaminan Mutu Pangan Non
Organik (Registrasi) 7. Form Pelaporan Kegiatan Pemasaran dan Investasi Tahun
2017 Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
53
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
VIII. PENUTUP
Keberhasilan kinerja kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan TA. 2017 sangat ditentukan oleh kesiapan dari
instansi pelaksana, proses penyiapan dokumen administrasi, serta
koordinasi dan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah
dengan melibatkan stakeholder terkait.
Dalam mempertajam pelaksanaan kegiatan masing-masing, akan
disusun panduan atau pedoman teknis atau standar operatioan
procedure (SOP).
Agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan
tujuan dan sasaran yang diharapkan maka pedoman pelaksanaan
kegiatan ini dibuat agar dapat dijadikan sebagai acuan dalam
pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan TA. 2017 baik di tingkat pusat, daerah, maupun instansi
terkait lainnya.
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
54
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
LAMPIRAN
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
55
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 1. Alokasi Anggaran Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Tahun 2017
NO. PROGRAM KEGIATAN OUTPUT KEGIATAN OUTCOME JENIS BANTUAN JUMLAH (UNIT) INPUT KEGIATAN
KET (Rp. 000)
1 Program Peningkatan Pengolahan dan
Produksi, Produktivitas dan Pemasaran Hasil
Mutu Hasil Tanaman Pangan Tanaman Pangan
1 Fasilitas sarana Penurunan susut hasil dan Combine Harvester Kecil 110 13.750.000 Pengadaan Pusat
pascapanen tanaman peningkatan mutu
pangan (6.224 Unit)
Combine Harvester Kecil 500 57.941.750 15 Prov/130 Kab
Combine Harvester Sedang 672 98.638.000 24 Prov/124 Kab
Combine Harvester Besar 1.300 585.000.000 Pengadaan Pusat
Combine Harvester Besar 1.402 573.107.500 22 Prov/196 Kab
Vertikal Dryer Padi + Bangunan Kap 6 2 1.540.000 1 Prov/2 Kab
Ton/Proses
RMU Beras Organik 1 1.800.000 1 Prov/1 Kab
RMU + Packing Daerah Perbatasan 20 12.000.000 11 Prov/15 Kab
Sarana Penanganan dan Pengemasan 6 1.800.000 6 Prov
Beras Bermutu (Grading dan Packing)
Corn Combine Harvester 100 33.000.000 Pengadaan Pusat
Corn Sheller 200 5.600.000 Pengadaan Pusat
Corn Sheller 1.306 32.919.000 23 Prov/175 Kab
Power Thresher Multiguna 200 5.600.000 Pengadaan Pusat
Power Thresher Multiguna 405 9.134.200 13 Prov/73 Kab
2 Fasilitas penerapan Meningkatnya kualitas produk Sertifikasi Organik 30 900.000 17 Prov
standardisasi dan tanaman pangan yang memiliki
mutu hasil tanaman jaminan mutu dan keamanan
pangan (60 pangan sesuai dengan standar
Sertifikasi/Register) yang telah ditetapkan
Penerapan SNI beras (non organik) 6 180.000 6 Prov
Uji Mutu Beras, Jagung & Kedelai Beras : 80 736.500 Beras : 28 Prov;
Sampel; Jagung Jagung : 8 Prov;
: 100 Sampel; Kedelai : 4 Prov
Kedelai : 14
Sampel
3 Pengembangan Meningkanya akses pemasaran Pengembangan PIP 200 3.492.300 20 Prov / 200 Kab
Pemasaran dan produk tanaman pangan yang
Investasi Tanaman berdaya saing
Pangan (200 Informasi
Pasar)
Pemantauan Stok 60 1.051.000 15 Provinsi / 60 Kab
4 Peningkatan meningkanya nilai tambah Pembinaan & Pengawalan UPH 21 752.645 21 Provinsi
Pengolahan Hasil produk tanaman pangan
Tanaman Pangan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
56
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 2. Daftar Lembaga Sertifikasi Organik (Akreditasi)
No. Nama Lembaga
Alamat Ruang Lingkup Sertifikasi Organik
Lembaga Sertifikasi Graha Sucofindo Lt. 6 Jl. Raya Pasar Produk Segar (Tanaman dan Produk
1 Organik Sucofindo Minggu Tanaman: pangan, hortikultura, palawija dan
LSO-001-IDN
Kav. 34 Jakarta 12780 perkebunan; Ternak dan produk Ternak: susu,
telur, daging dan madu)
Telp. (021) 7986875
Lembaga Sertifikasi Jl. Raya Bogor Organik MAL Produk Segar:pangan, hortikultura, palawija
2 LSO-002-IDN No. 19 Km. 33.5 Cimanggis Depok dan perkebunan; Ternak dan Produk Hasil
Ternak: daging, susu, telur dan madu;Pakan
Ternak
Lembaga Sertifikasi Jl. Tentara Pelajar No. 1 Bogor Telp.
3 Organik INOFICE (0251) 8382641 Produk Segar Tanaman; Produk Segar Ternak
LSO-003-IDN
Lembaga Sertifikasi Jl. Raden Saleh No. 4 A Padang Telp. 4 Organik Sumatera Barat (0751) 26017 Produk Segar: pangan, hortikultura
LSO-004-IDN Lembaga Sertifikasi
5 Organik LeSOS PO BOX 03 Trawas Mojokerto 61375
Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman
LSO-005-IDN Telp. (0321) 618754
Lembaga Sertifikasi Komplek Budi Agung Jln. Kamper Blok BIOCert Indonesia M. No.1 Sukadamai-Bogor
6 LSO-006-IDN Tlp/Fax. (0251)
8316294Email: [email protected] r.id
Tanaman dan produk tanaman, pangan, palawija, hortikultura, rem pah-rem pah,
pemasar dan restoran, peternakan, perikanan dan produk khusus seperti jamur.
Lembaga Sertifikasi Organik PERSADA Jl. Nogorojo No 20 Komplek polri, Gowok,
Depok, Sleman Yogyakarta 7 LSO-007-IDN
Telp. (0274)488420
Tanaman dan produk tanaman:(pangan,palawija, hortikultura dan
perkebunan); Produk ternak dan hasil
peternakan: (telur, daging, susu,susu kambing
dan madu); Produk-produk olahan tanaman dan ternak.
Lembaga Sertifikasi Organik Sustainable Jln. Letjen Suprapto XVIII No. 7A
Development Services Kebonsari, Jember 68122 Jawa Timur (SDS)
Produk Segar Tanaman dan produk Tanaman 8 LSO-008-IDN Tlp. 0331-332864 Fax. 0331-487735
Email: adm in@sdsindon esia.com
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
57
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 3. Lembaga Sertifikasi Produk Ruang Lingkup SNI Beras (Akreditasi)
No. Nama Lembaga Sertifikasi Alamat
Produk
1. PT. TUV NORD Indonesia Perkantoran Hijau Arkadia. Jl. LSPr-012-IDN Letjen TB. Simatupang Kav.88, Tower F part of 7th floor, suite 704. jakarta Selatan 12520, Indonesia
Telp. (021) 78837338
2. ILPro – IPB Kampus IPB Baranangsiang, Jl. LSPro-030-IDN Pajajaran – Bogor, Jawa Barat Telp. (0251) 8385165
3. PT. Agri Mandiri Lestari JI. Taman Margasatwa NO.3 LSPro-042-IDN Ragunan, Pasar Minggu - Jakarta Selatan Kab. Kepulauan Seribu Jakarta Telp. (021) 7800006
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
58
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 4. Lembaga Sertifikasi HACCP Ruang Lingkup Tanaman Pangan
No.
Nama Lembaga Sertifikasi
Alamat
HACCP
1. PT. Mutuagung Lestari Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, LSSHACCP-001-IDN Cimanggis Depok 16953 Telp. 021 : 874 0202 ; Fax : 021 877 40745 – 6 (Reny Rustianingsih)
2. PT. Embrio Biotekindo Jl. Pajajaran Indah V No. 1
LSSHACCP-002-IDN Baranang siang, Bogor 16143, Telp. (0251) 377973 (Heni Dwi Wahyuni)
3. PT. SGS International Certification Cilandak Commercial Estate #108 C, Jl. Services Indonesia Raya Cilandak KKO Jakarta LSSHACCP-003-IDN Selatan 12560 Telp. (021) 781 8111 (Magdalena Trisnawati)
4. Agro-Based Industry Certification Jl. Ir. H. Juanda No. 11, Bogor Services (ABICS) Telp. (0251) 8324068 (Prof. Tun Tedja
LSSHACCP-006-IDN Irawati)
5. PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya Lt. 10, Jl. HR Rasuna Said
LSSHACCP-008-IDN Blok X-5 Kav 1 - 2, Jakarta 12950 Jakarta
Selatan 12950 Telp. (021) 57944579 (Ir.
Yunus Aprianto)
6. PT SUCOFINDO (PERSERO) SBU Graha Sucofindo B1 Floor, Jl. Raya Pasar SERTIFIKASI ECO FRAMEWORK Minggu Kav 34 Telp. (021) 7983666 (Ir. (SUCOFINDO - ICS) Triyan aidil Fitri).
LSSHACCP-008-IDN
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
59
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 5. Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Sertifikasi Pertanian Organik Dinas Pertanian Provinsi ……. Tahun 2017
Tahapan Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik Luas
No. Provinsi Target
Realisasi
Keterangan
Sosialisasi Doksistu Penerapan ICS Proses
Sertifikasi (ha)
Sertifikasi
Keterangan ICS : Internal Control Systems Doksistu : Dokumen Dokumen Sistem Mutu
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
60
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 6. Laporan Hasil Pengujian Mutu Tanaman Pangan Tahun 2017
Titik PARAMETER UJI MUTU
Wilayah titik
Pengumpul/
(SESUAI SNI)
Lab. Hasil
No. Provinsi Pengambilan Lokasi Hasil Uji Ket
Contoh
sampel Petani/Kelompok Tani Beras
Jagung
Kedelai
Uji Mutu Analisa
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
61
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 7. Laporan Pembinaan Proses Sertifikasi/Registrasi Non Organik
Tahapan Pembinaan dan Registrasi PSAT
No Provinsi Target
Realisasi Keterangan
Apresiasi/ Penyusunan Penerapan Uji Keamanan Pengajuan Registrasi Sosialisasi Doksitu JMKP Pangan Registrasi PSAT PSAT
Keterangan JMKP : Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Doksistu : Dokumen Sistem Mutu PSAT : Pangan Segar Asal Tumbuhan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
62
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 8. Daftar OKKP-D Di Indonesia
No. Provinsi Instansi Yang ditunjuk
1 Aceh BKPD Provinsi NAD Jl. T. Nyak Arif No. 24 Banda Aceh
2 Sumatera Utara BKPD Provinsi Sumatera Utara Jln Jenderal Besar Dr Abd Haris Nasution No 24 telp (061)78653666
3 Sumatera Barat BKPD Propinsi Sumatera Barat Jl. Raden Saleh Tlp. (0751) 7051526/54505/08126714221 No.4 Padang
4 Riau BKPD Provinsi Riau Jl. Kuantan Raya No 27 Tlp. (0761) 20820 Pekanbaru
5 Kep. Riau Dinas Pertyanian, Kehutanan dan Peternakan Jl. DI. Panjaitan Km 9 Komplek Ruko Bintan Center Blok E No. 7-10 Tlp (0771) 7447111 Fax. (0771) 7447222
6 Jambi BKPD Propinsi Jambi Jl. Samarinda Kotabaru Jambi Tlp. (0741) 42470,42795/085266255859
7 Sumatera Selatan BKPD Provinsi Sumatera Selatan Jln Kol H Berlian KM 6 No 82 Telp (0711) 4104488
8 Bengkulu Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Bengkulu- Padang Harapan. Bengkulu Telp.(0736) 21017
9 Lampung BKPD Provinsi Lampung Jln Drs Warsito No 78 telp. (0721) 482023 Bandar lampung
10 Banten BKPD Provinsi Banten Jln Jenderal Sudirman Ruko Glodok F.1-5 Kota Serang Baru-Serang-Banten
11 DKI Jakarta Dinas Pertanian Provinsi DKI Jakarta Jl. Gunung Sahari Jakarta
12 Jawa Barat Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Barat Jln Suropati No 71 Bandung.Telp (022) 2503884
13 Jawa Tengah BKPD Provinsi Jawa Tengah Jln Gatot Subroto, Tarubudaya Ungaran Semarang Telp. (024) 6921159
14 DIY Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Yogyakarta Jln Sagan III No 4 Yogyakarta
15 Jawa Timur Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Surabaya Jln Jend. A Yani No 152 Wonocolo Surabaya
16 Bali Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali Jln WR Supratman No 71 Denpasar telp. (0361) 228617
17 NTB BKP Provinsi NTB Jln Majapahit No 29 Mataram NTB telp (0370) 636005
18 NTT BBKP Provinsi NTT Jl. Polisi Militer -Kupang 19 Kalimantan Tengah Dinas Pertanian, Kehewanan, Kelautan dan Perikanan OKKPD Provinsi Kalimantan Tengah
Jln Willem AS No 5 Palangkaraya Telp.(0536) 3227855
20 Kalimantan Timur Dinas pertanian Tanaman Pangan Provinsi Kalimantan Timur Jln. Basuki Rahmat No 6 Samarinda Telp. (0541)732079
21 Kalimantan Selatan Dinas Pertanian Jl. Panglima No. 5 Tlp. (0511) 4772057 Fax. (0511) 4772473 Banjarbaru
22 Kalimantan Barat Dinas Pertanian Provinsi Unit Ketahanan Pangan 23 Sulawesi Selatan BKP Provinsi Sulawesi selatan
Jln Dr Sam Ratulangi No 47 Makassar
24 Sulawesi Barat Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat*) Jln Jenderal Sudirman No 34 Mamuju telp.(0426) 22420
25 Sulawesi Tenggara Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Tenggara Jl. Balai Kota No. 6 Kendari Tlp. (0401) 326639
26 Sulawesi Tengah BKP Provinsi Sulawesi Tengah
27 Sulawesi Utara Dinas Pertanian dan Peternakan Kompl Pertanian Kalasey Kotak Pos 11558 Manado
28 Maluku Utara OKKPD Provinsi Maluku Utara Jln KOA Falang Raha Kel Kalumata Kota Ternate Selatan. Hp.08124470060
29 Gorontalo Dinas pertanian dan Ketahanan Pangan. Jl. Andalas Komp. UPP III- IKIP Gorontalo
30 Papua Dinas Pertanian Provinsi Papua Jln Raya Kota Raja Jayapura
31 Maluku Dinas Pertanian Jl. WR. Supratman Tanah Tinggi
32 Papua Barat Dinas Pertanian Jl. Sausesa No. 40 Manokwari
33 Bangka -Belitung Badan Ketahanan Pangan Kep. Bangka Belitung Komp. Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemprov. Kepulauan Babel
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
63
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 9. Laporan Perkembangan Pengadaan Sarana Pascapanen Tahun 2017
Kontrak Realisasi Penyaluran
SP2D
Jenis Sarana Volume
No. Nilai (Rp) BASTB
Proses Hibah
Pascapanen (unit)
Rp % Unit % Unit
% Rp % thd pagu
% Thd Kontrak
Keterangan BASTB : Berita Acara Serah Terima Barang SP2D : Surat Perintah Pencairan Dana
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
64
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 10. Inventarisasi dan Evaluasi Pemanfaatan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan
INVENTARISASI DAN EVALUASI PEMANFAATAN ALSINTAN
Provinsi : Kabupaten/Kota : Jenis Alsintan :……….. (Combine Harvester Besar, Combine Harvester Kecil/Sedang, RMU, Dryer, Power Threser
Multiguna/Power Threser, Corn Sheller, Corn Combine Harvester)
Gapoktan/ Kelompok
Jumlah Pemanfaatan Alsintan *)
NoKecamatan Desa Ketua
UPJA Tani Alsintan Ha
Optimal/ Tidak
Optimal
Keterangan : *) Pemanfaatan alsintan : Penilaian “OPTIMAL” kinerja alsintan dengan perhitungan sebagai
berikut : J1. Kapasitas kerja alsintan:
a. Combine Harvester Besar 1 ha/hari b. Combine Harvester Kecil/Sedang 0,5 ha/hari c. RMU 2 ton/hari d. Dryer 1 ton/hari e. Power Thresher Multiguna/Power Thresher 0,5 ton/hari f. Corn Sheller 1 ton/hari g. Corn Combine Harvester 0,8 ha/hari
2. Hari Kerja Alsintan = 80% x 365 hari 3. Rumus perhitungan kinerja alsintan = jumlah alsintan x kapasitas kerja x (80% x 365 hari)
Kepala Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota
(…………………………..)
NIP….
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
65
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 11. Contoh Perbandingan Penggunaan Sarana Pascapanen Secara Tradisional dan Mekanisasi
PROVINSI : KABUPATEN :
KECAMATAN : DESA :
POKTAN/GAPOKTAN/UPJA/…… : JENIS BANTUAN SARANA :
PERBANDINGAN PENGGUNAAN SARANA TRADISIONAL DAN BANTUAN SARANA DALAM …….. (*)
BIAYA OPERASIONAL (Rp) WAKTU (HARI) TENAGA MANUSIA (ORANG)
KEBUTUHAN TRADISIONAL BANTUAN
TRADISIONAL BANTUAN
TRADISIONAL BANTUAN
SARANA SARANA SARANA
UPAH KERJA
BAHAN BAKAR
LAIN-LAIN
JUMLAH
Keterangan : (*) Diisi sesuai penggunaan sarana dalam 1 ha atau 1 ton atau 1 kali proses, disesuaikan jenis sarana yang digunakan Jumlah hari panen dalam 1 musim panen : …….. hari
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
66
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 12. Laporan Perkembangan Pemanfaatan Unit Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Lokasi Nama Kelompok Jenis Produk
Jenis Sarana Jumlah Produksi Jumlah Produksi Prosentase
Tujuan No. Yang sebelum sesudah mendapat Peningkatan
(Kab/Kec/Desa) Tani UPH Pemasaran
Dihasilkan mendapat bantuan bantuan Volume Produksi
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
67
Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan TA. 2017
Lampiran 13. Laporan Kegiatan Pemasaran Dan Investasi Tahun 2017
a Aspek Pemasaran
1 Informasi Harga
No Komoditas Harga Biaya Usaha Tani Data Supply Demand Biaya Pemasaran
2 Pemantauan Stok
No Komoditas Stok Rumah Tangga Petani Stok Penggilingan
*Ket: Untuk TA 2017 khusus komoditas beras
b Aspek Investasi 1 Temu Usaha
No Komoditas Jumlah Pelaku Usaha
2 Peluang Ekspor
No Komoditas Luas Areal Negara Tujuan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
68
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan
Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Jalan Raya Ragunan No. 15 Pasar Minggu Jakarta Selatan
Telepon (021) 7806090 Faksimili (021) 78832318
Email : [email protected]