pedoman p2kb - edisi revisi 2020
TRANSCRIPT
Microsoft Word - PEDOMAN P2KB - EDISI REVISI 2020.docxDewan
Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
2020
1
KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA
NOMOR: 16/SK/DPP-PTGMI/VIII/2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan oleh Terapis Gigi dan Mulut perlu dilaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi Dan Mulut;
b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi Dan Mulut tersebut telah ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nomor: 8/SK/DPP-PPGI/II/2016 Tentang Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Gigi;
c. bahwa seiring dengan perubahan kebijakan yang mengatur tenaga kesehatan dan organisasi profesi tenaga kesehatan, telah dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap pedoman sebagaimana dimaksud pada butir b;
d. bahwa untuk pelaksanaan butir a, b dan c tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Tentang Perubahan Atas Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi Dan Mulut.
Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
2
(Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
Memperhatikan: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta PadaTanggal: 10 Agustus 2020
DEWAN PENGURUS PUSAT
Ketua Umum
Sekretaris Umum
Alhamdulillahirobbil alamiin, puji syukur dipanjatkan ke hadlirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi dan Mulut (P2KB-TGM) ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini merupakan revisi dari Pedoman P2KB sebelumnya yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Gigi Indonesia (DPP PPGI) pada periode sebelumnya.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan upaya yang wajib dilaksanakan oleh seluruh profesi/ tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkelanjutan, untuk itu DPP PTGMI perlu melakukan penataan dan pengelolaan P2KB ini dengan baik yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan gigi dan mulut , kebutuhan pelayanan kesehatan, standar kompetensi terapis gigi dan mulut serta situasi terkini dan/ atau kemampuan organisasi profesi PTGMI secara nasional.
Pada hakikatnya, kegiatan P2KB-TGM ini harus memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi anggota PTGMI di seluruh Indonesia, oleh karenanya pedoman ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pengurus dan anggota PTGMI se- Indonesia dan stakeholder dalam memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada seluruh anggota PTGMI dalam mengikuti kegiatan P2KB-TGM sesuai kemampuan dan kapasitas masing – masing.
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, semoga amal baik semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman ini tentu saja tidak sempurna, untuk itu saran yang konstruktif diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang, Akhirnya semoga apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat khususnya bagi profesi terapis gigi dan mulut umumnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, Juli 2020 Ketua DPP PTGMI Periode 2017 – 2021
Epi Nopiah, S.Pd, M.Ap NTA. 3171200001
ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
C. Dasar Hukum .................................................................................................... 2
BAB II PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TERAPIS GIGI DAN MULU ............................................................................................ 4
A. Pengertian ......................................................................................................... 4
B. Tujuan ................................................................................................................ 4
E. Muatan/ Materi Kegiatan P2KB-TGM ................................................................ 9
F. Pembicara/ Narasumber/ Pelatih/ Fasilitator/ Instruktur ............................... 10
G. Penyelenggara Kegiatan P2KB-TGM ......................................................... 10
BAB III SATUAN KREDIT PROFESI KEGIATAN P2KB-TGM ................................ 11
A. Pengertian ....................................................................................................... 11
A. Komisi P2KB-TGM ......................................................................................... 13
B. Tim P2KB-TGM .............................................................................................. 14
C. Unit P2KB-TGM .............................................................................................. 15
B. Tahap Pelaksanaan P2KB-TGM .................................................................. 21
C. Ketentuan Administrasi ................................................................................. 22
BAB VI RE-SERTIFIKASI DALAM RANGKA RE-REGISTRASI ........................... 24
A. Pengertian ....................................................................................................... 24
C. Alur Re Sertifikasi dalam rangfka re registrasi ........................................... 25
iii
1. Satuan Kredit Profesi (SKP)
: adalah nilai kredit yang diperoleh terapis gigi dan mulut melalui kegiatan P2KB.
2. Log book : adalah dokumentasi berupa catatan harian capaian kegiatan - kegiatan yang dilakukan seorang terapis gigi dan mulut pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya.
3. Portofolio : adalah sekumpulan dokumen yang berisi catatan atas pencapaian prestasi dalam menjalankan Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, dan atau pendidikan berkelanjutan formal/informal.
4. Daring : adalah akronim dari Dalam Jaringan. Artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan P2KB-TGM daring dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer.
5. Luring : adalah akronim dari Luar Jaringan. Luring diartikan sebagai terputus dari jejaring komputer. Adapun kegiatan yang dilakukan Luring yakni kegiatan yang tidak menggunakan jaringan internet dan komputer, melainkan secara langsung/ tatap muka.
1
A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5607); dan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap tenaga
kesehatan termasuk terapis gigi dan mulut wajib meningkatkan
penguasaan pengetahuan, Ilmu dan teknologi dibidang pelayanan
serta keterampilannya guna meningkatkan profesionalisme dan
mutu pelayanan kesehatan.
seorang terapis gigi dan mulut wajib mengikuti program
pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang diselenggarakan
oleh organisasi profesi terapis gigi dan mulut dan lembaga lain yang
terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Penyelenggaraan program pengembangan keprofesian
profesi terapis gigi dan mulut dan lembaga lain yang terakreditasi
sesuai dengan standar pendidikan profesi terapis gigi dan mulut
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang
selanjutnya disingkat dengan P2KB merupakan upaya peningkatan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui berbagai jenis
kegiatan seperti seminar, workshop, lokakarya, pelatihan dan lain
sebagainya yang harus diikuti oleh terapis gigi dan mulut dalam
rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat.
sebagai satu-satunya organisasi profesi terapis gigi dan mulut
mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembangkan
sistem P2KB sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, pembinaan
dan pengawasan yang dilaksanakan secara terus menerus
sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan sesuai kompetensi
dan terlindungnya terapis gigi dan mulut dari malpraktek.
Dalam rangka pelaksanaan P2KB tersebut, diperlukan
pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang
berkepentingan dalam penyelenggaraan P2KB dengan harapan
agar tujuan dari penyelenggaraan P2KB tersebut dapat tercapai
dengan optimal.
semua pihak yang terkait
a. Kebijakan DPP PTGMI dalam penyelenggaraan P2KB-
TGM
d. Pengelolaan re-sertifikasi untuk re-registrasi
C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);
Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607).
3. Peraturan Menteri Kesehatan No 83 Tahun 2019 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan
Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut
5. AD/ ART Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Tahun
2017
4
BAB II PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TERAPIS GIGI DAN MULUT
A. Pengertian Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi
dan Mulut untuk selanjutnya disingkat menjadi P2KB-TGM adalah
serangkaian upaya yang dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan
dan peningkatan kompetensi professional terapis gigi dan mulut
untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada
masyarakat
kompetensi profesional setiap terapis gigi dan mulut sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi di
bidang kesehatan khususnya kesehatan gigi dan/ atau
keterapian gigi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat,
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan
mulut kepada masyarakat.
2. Tujuan khusus:
mulut sesuai dengan standar kompetensi nasional dan
global;
dan mulut melalui keterlibatan dalam aktifitas organisasi
profesi dan aktifitas lainnya yang terkait
5
dilaksanakan secara:
1. Terarah
untuk mempertahankan kompetensi sesuai dengan standar
kompetensi serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.
materi pendidikan yang diukur melalui Satuan Kredit Profesi
(SKP)
D. Ruang Lingkup P2KB-TGM 1. Kegiatan Praktik Profesional
a. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu dan masyarakat Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan terapis gigi dan mulut di bidang asuhan
kesehatan gigi dan mulut yang meliputi tindakan peningkatan
kesehatan gigi dan mulut (promotif), pencegahan penyakit gigi
dan mulut (preventif), kuratif terbatas serta pengelolaan/
manajemen klinik/ pelayanan kesehatan gigi dan mulut baik
dilakukan secara mandiri atau kolaborasi dengan tenaga
kesehatan lain.
mahasiswa institusi pendidikan tenaga kesehatan khususnya
pendidikan kesehatan gigi/ terapi gigi dan mulut yang meliputi
bimbingan dalam aspek kognitif, psikomotor maupun afektif
klinik saat peserta didik/ mahasiswa tersebut menjalankan
praktikum di laboratorium, klinik maupun fasilitas pelayanan
kesehatan wahana praktik.
Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja di institusi pendidikan
terapis gigi dan mulut sebagai dosen/ instruktur klinik/ pranata
laboratorium pendidikan atau terapis gigi dan mulut yang
bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ wahana praktik dan
ditugaskan sebagai pembimbing/ instruktur klinik/ tutor.
c. Kegiatan Sebagai Pendidik Seorang terapis gigi dan mulut yang bertugas sebagai tenaga
pendidik/ dosen di institusi pendidikan kesehatan gigi/ terapi
gigi dapat diakui telah menjalankan praktik keprofesian terapis
gigi dan mulut dengan syarat mengajar dalam mata kuliah
yang terkait dengan kompetensi utama terapis gigi dan mulut.
2. Pendidikan Dan Pelatihan a. Seminar/Webinar
Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan
sistematis mempelajari, membahas suatu masalah yang
disampaikan secara dalam pertemuan langsung/ luring atau
secara virtual / daring. Sementara itu, peserta berperan untuk
menyampaikan pertanyaan, ulasan, dan pembahasan
sehingga menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah.
7
b. Simposium Kegiatan terapis gigi dan mulut/ terapis gigi dan mulut dalam
mengikuti pertemuan terbuka baik secara langsung / luring
atau secara virtual / daring dengan beberapa pembicara
yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang
berbeda tetapi saling berkaitan tentang suatu masalah di
bidang terapi kesehatan gigi dan mulut dan/ atau kedokteran
gigi sesuai kompetensi.
secara virtual / daring antara para ahli dibidangnya untuk
membahas masalah yang berkaitan dengan bidang
keahliannya untuk menghasilkan suatu solusi atau kebijakan.
d. Penelitian dan Publikasi ilmiah Kegiatan penyelidikan/ pencarian fakta, pembuktian teori dan
atau percobaan baik klinis maupun non klinis dalam rangka
menjawab/ memecahkan masalah dalam bidang kesehatan
gigi dan mulut. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam
bentuk buku/ makalah/ jurnal ilmiah yang diterbitkan dan
diedarkan baik secara nasional maupun nasional baik online/
daring maupun offline/ luring.
e. Pameran/ Expo Kegiatan penyajian/ promosi/ display alat-alat kesehatan gigi
dan mulut atau segala sesuatu perangkat yang berhubungan
dengan kesehatan gigi dan mulut termasuk media
pembelajaran langsung / luring atau secara virtual / daring.
f. Menjadi innovator Penemu teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan
mulut baik secara mandiri/ individual maupun dalam
kelompok/tim.
8
teori, kualitas praktek keterampilan dan kecakapan di bidang
terapi gigi dan mulut/ kedokteran gigi yang sesuai dengan
kompetensi terapis gigi baik secara langsung/ luring atau
secara virtual/ daring. Kegiatan ini terdiri dari teori dan
praktek dalam kurun waktu minimal 30 Jam Pelajaran (JP)
atau antara 31 JP – 61 jam pelajaran/ ≥ 62 jam pelajaran dan
dapat dilakukan melalui modul/ telemedia.
h. Workshop Merupakan kegiatan dalam mengikuti pertemuan atau
persidangan untuk membahas satu topik terapi gigi atau
kedokteran gigi sesuai kompetensi terapis gigi dan mulut.
Kegiatan tersebut harus berlangsung sekurang–kurangnya 6
jam (1 hari) dan harus mencakup praktik hands–on atau
simulasi praktik. Workshop terbagi dalam 2 kategori yakni:
1) Tanpa praktikum (workshop kering) hanya simulasi
praktik dari narasumber, 4-8 jam efektif.
2) Dengan praktikum (workshop basah) dimana peserta
mengikuti hands-on atau simulasi praktik, 6-12 jam
efektif.
tersebut antara lain musyawarah tingkat nasional, daerah, dan
cabang, rapat kerja, kegiatan pemilihan terapis gigi dan mulut
teladan serta kegiatan lain yang dapat memberikan kontribusi
terhadap organisasi PTGMI yang dapat diukur dan dapat dinilai
serta layak untuk diberi nilai SKP.
9
Merupakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi
kepada masyarakat yang diprogram secara mandiri dan
berkesinambungan yang didalamnya terdapat sasaran tetap,
memiliki target dan strategi khusus serta berkelanjutan yang
dikoordinasi oleh DPP, DPD dan/ atau DPC.
b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Insidental Merupakan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/
atau pelayanan kesehatan secara umum yang dilaksanakan
dalam rangka bakti sosial, perayaan tertentu atau dalam
situasi bencana.
E. Muatan/ Materi Kegiatan P2KB-TGM 1. Materi dalam kegiatan P2KB-TGM yang diutamakan adalah
materi yang dapat meningkatkan serta memelihara kompetensi
klinis/ pelayanan keprofesian terapis gigi dan mulut atau disebut
sebagai kompetensi inti.
materi tersebut dapat mendukung pelaksanaan kompetensi inti
terapis gigi dan mulut atau disebut sebagai kompetensi
penunjang.
serta membentuk kepribadian bagi terapis gigi dan mulut dalam
menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) terkini.
a. Memuat penjelasan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan
sikap yang ingin dicapai.
pelatihan
d. Modul pelatihan telah di uji dan terakreditasi oleh Pemerintah
yang menangani urusan pelatihan bidang kesehatan
F. Pembicara/ Narasumber/ Pelatih/ Fasilitator/ Instruktur 1. Tenaga ahli/ praktisi/ klinisi di bidangnya pada intitusi, organisasi,
atau fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga lain yang
memiliki kompetensi terkait dengan materi yang disampaikan
2. Kompetensi Pembicara/ Narasumber/ Pelatih/ Fasilitator/
Instruktur dibuktikan dengan curriculum vitae/ portofolio dan/
atau rekomendasi/ keputusan kolegium terapis gigi dan mulut
3. Pembicara/ Narasumber/ Pelatih/ Fasilitator/ Instruktur dapat
berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
G. Penyelenggara Kegiatan P2KB-TGM 1. DPP, DPD dan DPC PTGMI
2. Ikatan Keahlian Dan Kepeminatan dalam organisasi profesi
3. Institusi Pendidikan Terapis Gigi dan Mulut
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi
5. Instansi Pendidikan dan Pelatihan Kemenkes RI, TNI dan POLRI
6. Instansi Pendidikan dan Pelatihan/ Lembaga Pelatihan Lain/
Organisasi Profesi Lain
11
BAB III SATUAN KREDIT PROFESI KEGIATAN P2KB-TGM
A. Pengertian Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah satuan nilai yang diberikan
kepada kegiatan P2KB-TGM baik yang diselenggarakan organisasi profesi
PTGMI atau lembaga lain yang telah disetujui oleh Komisi P2KB-TGM. Pada
hakikatnya SKP merupakan penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif
terhadap ketercapaian upaya peningkatan dan pemeliharaan kompetensi
terapis gigi dan mulut dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan
gigi dan mulut kepada masyarakat
Dalam menjalankan keprofesiannya, seorang terapis gigi dan mulut
wajib mengumpulkan minimal 25 (dua puluh lima) SKP dalam kurun waktu
5 (Lima) tahun melalui kegiatan praktik professional, pendidikan dan
pelatihan, pengabdian kepada masyarakat maupun kegiatan
keorganisasian. 25 SKP tersebut digunakan sebagai dasar pemberian
rekomendasi re-sertifikasi dan re-registrasi saat STR seorang terapis gigi
dan mulut telah habis masa berlakunya
B. Ketentuan perolehan SKP. Seorang terapis gigi dan mulut didorong untuk memelihara dan
meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui kegiatan – kegiatan
P2KB-TGM yang ditetapkan memiliki bobot SKP. Perolehan SKP tersebut
diatur secara proporsional dengan ketentuan yang dijabarkan sebagai
berikut:
1. Terapis gigi dan mulut yang bertugas sebagai pemberi pelayanan wajib
memenuhi minimal 3 (tiga) unsur dalam ruang lingkup kegiatan P2KB
yaitu:
12
2. Terapis gigi dan mulut yang bukan sebagai pemberi pelayanan hanya
wajib memenuhi unsur:
b. pengabdian masyarakat dan/ atau kegiatan organisasi.
3. Proporsi perolehan SKP dijabarkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Proporsi Perolehan SKP pada Kegiatan P2KB-TGM untuk TGM Pemberi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Tabel 2. Proporsi Perolehan SKP pada Kegiatan P2KB untuk Non Pemberi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Perolehan SKP oleh terapis gigi dan mulut dipenuhi secara
proporsional dan berkesinambungan setiap tahun.
Kota Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil
1.Kegiatan praktik profesional ≥ 3 skp - 5 skp (1 th =1 skp)
≥ 6 skp - 10 skp (1 th=2 skp)
≥ 9 SKP - 15 skp (1 th= 3 skp)
≥ 12 skp - 20 skp (1 th= 4 skp)
2,Kegiatan pendidikan dan pelatihan ≥ 15 skp ≥ 12 skp ≥ 8 skp ≥ 5 skp
3.Pengabdian masyarakat/organisasi ≥ 3 skp ≥ 3 skp ≥ 2 skp ≥ 1 skp
Jumlah Yang Harus Dipenuhi Selama 5 Tahun
Unsur Kegiatan P2KB Persentase Perolehan SKP Berdasarkan Wilayah
25 skp
Kota Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil
1,Kegiatan pendidikan dan pelatihan ≥ 20 skp ≥ 20 skp ≥ 20 skp ≥ 20 skp
2.Pengabdian masyarakat/organisasi ≥ 5 skp ≥ 5 skp ≥ 5 skp ≥ 5 skp
Jumlah 25 skp 25 skp 25 skp 25 skp
Unsur Kegiatan P2KB Persentase Perolehan SKP Berdasarkan Wilayah
13
A. Komisi P2KB-TGM 1. Komisi P2KB-TGM berada ditingkat DPP PTGMI.
2. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPP PTGMI di bawah
koordinasi departemen/ bagian yang menangani pendidikan dan
pelatihan
3. Ditetapkan melalui SK DPP PTGMI dengan masa kerja sesuai masa
kerja kepengurusan DPP PTGMI.
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
a. Unsur DPP PTGMI
c. Unsur Asosiasi Institusi Pendidikan Terapis Gigi dan Mulut
d. Unsur Terapis Gigi Dan Mulut di KTKI
e. Unsur Terapis Gigi Dan Mulut Wakil Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Tugas Komisi P2KB, adalah :
a. Membantu DPP PTGMI dalam menentukan kebijakan nasional
P2KB-TGM
1) Menyusun rencana kerja P2KB-TGM secara nasional
2) Menerima registrasi penyelenggara eksternal
3) Melaksanakan penilaian usulan kegiatan P2KB-TGM
4) Menetapkan SKP kegiatan P2KB-TGM
5) Melakukan monitoring, supervisi, evaluasi dan pembinaan
penyelenggaraan P2KB-TGM secara nasional
Kemampuan
14
a. Menerima atau menolak permohonan SKP kegiatan P2KB-TGM
b. Menilai dan menetapkan SKP kegiatan P2KB-TGM
c. Memberikan pembinaan kegiatan P2KB-TGM sesuai dengan jenjang
pembinaan di organisasi PTGMI
d. Menilai perolehan SKP terapis gigi dan mulut dari pelaksanaan EK
e. Menilai kecukupan SKP terapis gigi dan mulut untuk re-registrasi
B. Tim P2KB-TGM 1. Tim P2KB-TGM berada ditingkat DPD PTGMI.
2. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPD PTGMI melalui
bidang yang menangani Pendidikan dan pelatihan
3. Ditetapkan melalui SK DPD PTGMI dengan masa kerja sesuai masa
kerja kepengurusan DPD PTGMI.
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
5. Tim P2KB-TGM dapat berasal dari:
a. Unsur DPD PTGMI
pendidikan terapis gigi dan mulut)
c. Unsur terapis gigi dan mulut dari fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat propinsi baik pemerintah maupun swasta
6. Tugas Tim P2KB, adalah :
a. Membantu DPD PTGMI dalam menjalankan kebijakan nasional
P2KB-TGM
1) Menyusun rencana kerja Tim P2KB-TGM yang wajib dilaporkan ke
Komisi P2KB-TGM
kewenangannya
penyelenggaraan P2KB-TGM tingkat propinsi
d. Melaksanakan pengelolaan usulan re-sertifikasi dalam rangka re-
registrasi TGM sesuai jenjang kewenangannya
7. Kewenangan Tim P2KB-TGM terdiri dari:
a. Memeriksa/ menilai kelayakan permohonan SKP kegiatan P2KB-
TGM sesuai tingkatannya
pembinaan di organisasi PTGMI
C. Unit P2KB-TGM 1. Unit P2KB-TGM berkedudukan di setiap DPC PTGMI di Kabupaten/Kota.
2. Dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPC PTGMI di
Kabupaten/Kota.
3. Ditetapkan melalui SK pengurus DPC PTGMI di Kabupaten/Kota dengam
masa kerja sesuai masa kerja cabang PTGMI di Kabupaten/Kota.
4. Anggota Unit P2KB-TGM terdiri:
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
5. Unit P2KB-TGM dapat berasal dari:
a. Unsur DPC PTGMI
institusi pendidikan terapis gigi dan mulut)
c. Unsur terapis gigi dan mulut dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
kabupaten/ kota baik pemerintah maupun swasta
6. Tugas Unit P2KB adalah :
a. Membantu DPC PTGMI dalam menjalankan kebijakan nasional P2KB-
TGM
meliputi:
1) Menyusun rencana kerja Unit P2KB-TGM yang wajib dilaporkan ke
Tim P2KB-TGM
kewenangannya
16
penyelenggaraan P2KB-TGM tingkat kabupaten/ kota
c. Melaksanakan pengelolaan usulan Evaluasi Kemampuan
d. Melaksanakan pengelolaan usulan re-sertifikasi dalam rangka re-
registrasi TGM sesuai jenjang kewenangannya
7. Kewenangan Unit P2KB-TGM terdiri dari:
a. Memeriksa/ menilai kelayakan permohonan SKP kegiatan P2KB-TGM
sesuai tingkatannya
pembinaan di organisasi PTGMI
A. Tahap Persiapan/ Pengusulan Penyelenggaraan Kegiatan P2KB TGM 1. Penyelenggara P2KB-TGM mengajukan permohonan yang disertai
proposal atau kerangka acuan kegiatan secara berjenjang sesuai jenis
penyelenggara melalui aplikasi P2KB online dengan ketentuan sebagai
berikut:
diteruskan ke Tim P2KB-TGM dan Komisi P2KB-TGM
b. DPD PTGMI mengusulkan kegiatan melalui Tim P2KB-TGM untuk
diteruskan ke Komisi P2KB-TGM
kegiatan
ketentuan sebagai berikut:
kegiatan selambat – lambatnya selama 14 (empat belas) hari kalender
apabila usulan telah memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan
b. Pengusulan/ Proposal/ Kerangka Acuan Kegiatan memuat sekurang –
kurangnya hal – hal sebagai berikut:
1) Judul
tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang diajukan
2) Pendahuluan / Latar Belakang
dilaksanakan
konsep dan/ atau tujuan dari keseluruhan rangkaian kegiatan
18
setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan, tujuan merupakan indikator capaian pembelajaran
berdasarkan ranah pembelajaran yang terstandar.
5) Bentuk Kegiatan
Pendidikan Pelatihan/ Pengabdian Kepada Masyarakat dan
sebagainya)
7) Peserta
a) Peserta dapat terdiri dari anggota PTGMI, mahasiswa atau
umum
c) Peserta anggota PTGMI yang mendaftar tidak melalui aplikasi
SIKAP tidak diberikan SKP
menyediakan fasilitas pencatatan kehadiran peserta
e) Penetapan kuota jumlah peserta kegiatan P2KB-TGM untuk
kegiatan pendidikan dan pelatihan secara tatap muka
disesuaikan dengan kapasitas ruangan, kapasitas kepanitiaan
dan jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan.
f) Penetapan kuota jumlah peserta kegiatan P2KB-TGM untuk
kegiatan pendidikan dan pelatihan secara virtual/ tatap maya/
daring disesuaikan dengan kapasitas aplikasi, kemampuan
kepanitiaan dan jenis pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan.
kegiatan P2KB, penambahan dan pengurangan kuota peserta
dapat diatur oleh panitia atas pertimbangan dan persetujuan
DPP PTGMI dan Komisi P2KB-TGM.
19
mengutamakan peserta yang berasal dari wilayah
penyelenggara dan kecukupan perolehan SKP anggota dalam
tahun tersebut
8) Materi
9) Pembicara/ Narasumber/ Fasilitator/ Pengajar/Instruktur:
Proposal harus mencantumkan Pembicara/ Narasumber/ Fasilitator/
Pengajar/Instruktur dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pembicara/ Narasumber/ Fasilitator/ Pengajar/Instruktur
diutamakan dari narasumber/ dewan pakar nasional yang telah
ditetapkan oleh Kolegium TGM
dewan pakar nasional maka proposal harus memuat riwayat
hidup/ curriculum vitae Pembicara/ Narasumber/ Fasilitator/
Pengajar/Instruktur tersebut
hands on/ workshop, rasio perbandingan antara jumlah
pengajar/ instruktur dengan peserta minimal 1:15.
d) Jumlah pengajar/ instruktur sesuai dengan pilihan metoda
kegiatan P2KB-TGM dengan metoda pelatihan, rasio
perbandingan antara jumlah pengajar/instruktur dengan peserta
minimal 1:5
widyaiswara dasar/ Akta/Training Of Trainer.
10) Jadwal Kegiatan
20
a) Penyelenggara berasal dari DPP/DPD/DPC maka panitia harus
anggota dengan status keanggotaan aktif.
b) Apabila penyelenggara lembaga eksternal, maka disesuaikan
dengan kebutuhan.
bertugas untuk mengatur jalannya kegiatan.
21
1. Kegiatan P2KB-TGM dapat dilaksanakan secara tatap muka (luar
jaringan/ luring) dan/ atau tatap maya (dalam jaringan/ daring)
2. Kegiatan P2KB-TGM dalam ruang lingkup kegiatan praktik professional
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta adalah anggota aktif PTGMI yang teregistrasi dalam aplikasi
SIKAP
professional
berdasarkan daerah penugasan (kota, desa terpencil dll yang
mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku)
3. Kegiatan P2KB-TGM dalam ruang lingkup pendidikan dan pelatihan harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
22
4. Penyelenggara kegiatan P2KB-TGM wajib menyusun laporan setelah
kegiatan selesai dilaksanakan melalui aplikasi P2KB Online. Sebelum
laporan kegiatan disampaikan, maka DPD dan DPC tempat
penyelenggara kegiatan dilaksanakan tidak akan mendapatkan akses
untuk mengusulkan kegiatan P2KB lainnya.
5. Penyelenggara memiliki dokumen partisipasi kehadiran peserta pada
kegiatan P2KB-TGM, bagi peserta yang tidak memenuhi kewajiban
kehadiran tidak diberikan SKP.
a. Hadir dan mengikuti semua sesi materi
b. Bagi yang memenuhi persyaratan kehadiran, maka sertifikat akan
muncul pada akun SIKAP individu peserta
7. Penandatangan sertifikat diatur dengan ketentuan:
a. Pelaksana kegiatan DPC : Ketua DPC dan Ketua Panitia
b. Pelaksana kegiatan DPD : Ketua DPD dan Ketua Panitia
c. Pelaksana kegiatan DPP : Ketua Umum DPP dan Ketua Panitia
d. Lembaga Eksternal : Pimpinan Lembaga Eksternal dan Ketua Panitia
C. Ketentuan Administrasi Biaya Perolehan SKP Kegiatan P2KB-TGM
1. Penerbitan SKP kegiatan P2KB -TGM dalam ruang lingkup kegiatan
pendidikan dan pelatihan dikenakan biaya sebagai berikut:
a) Kegiatan bersifat Internasional : Rp. 1.000.000/SKP
b) Kegiatan bersifat Nasional : Rp. 500.000/SKP
2. Penerbitan SKP dalam ruang lingkup kegiatan keorganisasian dikenakan
biaya sebagai berikut:
3. Penerbitan SKP kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak
dikenakan biaya
a. Upaya evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan
kegiatan P2KB-TGM sesuai dengan ketentuan dalam rangka
mencapai tujuan yang disepakati
P2KB-TGM
disampaikan kepada Komisi P2KB-TGM.
TGM secara lengkap meliputi hal – hal sebagai berikut:
1) Penjelasan detail jalannya kegiatan
2) Penjelasan ketercapaian tujuan kegiatan
3) Penjelasan mengenai penggunaan anggaran kegiatan
e. Bagi penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan tidak akan
mendapatkan akses pengusulan kegiatan P2KB-TGM berikutnya.
2. Pembinaan
sebagai berikut:
komisi/Tim/Unit P2KB
penyelenggaraan kegiatan P2KB.
P2KB yang diselenggarakan di wilayah DPC/DPD.
d. Pembahasan evaluasi seluruh kegiatan P2KB yang dilaksanakan
di DPC/DPD/DPP pada Munas dan Rakernas.
24
A. Pengertian Re-sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan terhadap
kompetensi terapis gigi dan mulut/ terapis gigi dan mulut sebagai salah satu
persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR)
Terapis gigi dan mulut/ Terapis Gigi dan Mulut.
Re-registrasi adalah proses perpanjangan STR Terapis gigi dan mulut/
Terapis Gigi dan Mulut yang dilaksanakan oleh MTKI dalam rangka
pengakuan kompetensi terapis gigi dan mulut Indonesia. STR diperlukan
sebagai salah satu syarat dalam mengajukan Surat Izin Praktek Terapis gigi
dan mulut/ Terapis Gigi dan Mulut Indonesia.
Bagi terapis gigi dan mulut/ terapis gigi dan mulut yang akan
memperpanjang STR harus mengajukan permohonan rekomendasi
perpanjangan STR melalui aplikasi P2KB online dan apabila perlu
menyerahkan dokumen pencapaian SKP kepada Unit P2KB di tingkat cabang
masing-minimal 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku STRnya berakhir.
B. Ketentuan Re- sertifikasi 1. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kompetensinya, setiap
terapis gigi dan mulut yang menjalankan prakti professional sebagai
terapi gigi dan mulut diwajibkan mengikuti kegiatan P2KB dengan
jumlah SKP yang harus diperoleh adalah 25 SKP selama 5 tahun.
Perolehan SKP tersebut dibuktikan dengan sertifikat atau surat tanda
bukti telah mengikuti tugas, pendidikan dan pelatihan secara sah dari
penyelenggara P2KB dan atau instansi pelayanan kesehatan.
2. Proses re-sertifikasi dilakukan dalam rangka perpanjangan STR setiap
5 tahun sekali dengan mengikuti alur proses dalam aplikasi P2KB-
Online
25
Gambar 2
Keterangan: Mulai tahun 2020 kegiatan P2KB-TGM akan terekam secara otomatis
dalam aplikasi SIKAP sehingga anggota PTGMI tidak perlu mengunggah bukti kegiatan P2KB-TGM
D. Pembiayaan Re-Sertifikasi Biaya pengelolaan re-registrasi dan re-sertifikasi dibebankan kepada
pemohon sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Dengan rincian biaya
sebagai berikut :
1. Biaya pengelolaan re-sertifikasi di tingkat DPP PTGMI sebesar Rp.
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Biaya pengelolaan re-sertifikasi di tingkat DPD PTGMI sebesar Rp.
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
3. Biaya pengelolaan re-sertifikasi di tingkat DPC PTGMI sebesar Rp,
50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
26
dalam penyelenggaraaan P2KB-TGM. Dengen pemberlakuan pedoman ini
diharapkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan P2KB-TGM dapat
meningkat dengan optimal, sehingga tujuan peningkatan mutu pelayanan
Kesehatan gigi dan mulut oleh terapis gigi dan mulut dapat tercapai.
Selanjutnya diharapkan bagu seluruh komponen organisasi PTGMI dapat
memahami dan dapat menjalankan ketentuan dalam Pedoman P2KB-TGM ini
untuk Komisi, Tim dan Unit P2KB-TGM diharapkan dapat mengelola
penyelenggaraan P2KB-TGM dengan sebaik-baiknya dan rasa penuh
tanggungjawab. Hal – hal yang belum tertuang dalam buku Pedoman P2KB-TGM
ini dapat diatur dalam ketentuan tambahan yang disepakati bersama setelah
melalui koordinasi antara Komisi, Tim, dan Unit P2KB-TGM.
27
2011
Rochester School of Medicine & Dentistry, April 2006.
3. Continuing Education Point System, College off Alberta Dental Assistants,
2007
2011
Kardiovaskuler
8. AD/ART Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
9. Standar Kopetensi Persatuan Terapis gigi dan mulut/ terapis gigi dan mulut
Indonesia
725/Menkes/SK/V/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Di
Bidang Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
28
Tabel 1 Penilaian SKP Kegiatan Pelayanan Profesional
*) ketentuan cakupan wilayah tidak berlaku untuk kegiatan mengajar dan membimbing
klinik
Tabel 2 Penilaian SKP Kegiatan Seminar Baik Luring Maupun Daring
Peran
Kompetensi inti
Kompetensi penunjang
Kompetensi inti
Kompetensi penunjang
Pembicara 2 1 3 2 Peserta 3–8 Jam 2 1 3 2 9–16 Jam 3 2 4 3 17–24 Jam 4 3 5 4 25–32 Jam 5 4 6 5 Panitia 2 2 Moderator 2 2
Kegiatan
P2KB
Kota Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil
Kegiatan pelayanan askesgilut dalam 1 tahun
≥100 pasien/ tahun (1 SKP)
> 100 pasien/ tahun (2 SKP)
50 pasien/ tahun (3 SKP)
sejumlah pasien yang ditangani ( 4 SKP)
Kegiatan mengajar dalam 1 tahun
24 SKS / tahun = 2 SKP/ tahun *)
Kegiatan membimbing praktik klinik/ praktik masyarakat/ tutorial dalam 1 tahun
< 10 orang mahasiswa/ tahun = 1 SKP
> dari 10 orang mahasiswa/ tahun = 2 SKP *)
29
Tabel 3 Penilaian SKP Kegiatan Pelatihan Baik Luring Maupun Daring
Peran dalam kegiatan
pelatihan Satuan Waktu
Efektif Cakupan Kegiatan
Nasional Internasional Pembicara teori 3 4 Pembicara praktek/klinis 4 5 Peserta 30 Jam 5 6 31–60 Jam 6 7 ≥ 61 Jam 7 8 Panitia 2 Moderator 2
Tabel 4 Penilaian SKP Kegiatan Ilmiah Simposium/ Lokakarya/
Workshop dan Sejenisnya Baik Luring Maupun Daring
Peran dalam kegiatan pelatihan teori dan praktikum (hands on,
table clinic, workshop) Satuan Waktu
Efektif Cakupan Kegiatan
Nasional Internasional Pembicara teori 3 4 Pembicara praktek/klinis 4 5 Peserta 4-8 Jam 3 4 9-16 Jam 4 5 ≥17 Jam 5 6 Panitia 2 Moderator 2
Tabel 5 Penilaian SKP Hasil Penelitian/ Karya Ilmiah yang
Dipublikasikasikan Melalui Buku yang memiliki ISBN (International Serial Book Number)
Jenis Buku Penulis Utama
Penyumbang Tulisan Editor Editor
Pembantu Pengindeks
Buku Teks 10 5 3 2 2 Terjemah Buku Teks 6 3 2 2 Buku Ilmiah Populer 8 4 3 2 2
Kamus Istilah 6 3
30
Tabel 6. Penilaian SKP Publikasi Tulisan pada Majalah yang ada ISSN (International Standard Serial Number)
Jenis Majalah PTGMI/PDGI
Media Non Kesehatan
Majalah Kesehatan Nasional
5 2
4 2
5 2
6 3
4 2
4 2
4 2
5 2
4 2
4 2
4 2
5 2
Ruang Lingkup Pameran Pameran Utama Pameran Penunjang
Lokal/ Nasional 3 2 Internasional 5 3
Tabel 8. Penilaian SKP Menjadi Inovator
Ruang Lingkup Inovasi Inovator Utama Inovator Anggota
Lokal/ Nasional 5 3 Internasional 10 5
Tabel 9 Penilaian SKP Kegiatan Pengabdian Masyarakat Peran
dalam kegiatan Cakupan Wilayah
Peserta 3 2 4 3 Panitia 2 2
31
Tabel 9 Penilaian SKP Kegiatan Organisasi baik Luring maupun Daring No. KEGIATAN ORGANISASI PTGMI NILAI SKP 1 Musyawarah Nasional 3 2 Musyawarah Daerah 2 3 Musyawarah Cabang 1 4 Musyawarah Anggota Komisariat 1 5 Musyawarah Luar Biasa 1 6
Rapat Kerja Nasional/Rapat Pengurus Nasional/ Rapat Pimpinan Naional
3
2
8 Rapat Kerja Cabang/ 1 9 Pengurus Pusat/Periode Jabatan 3 10 Pengurus Daerah/Periode Jabatan 2 11 Pengurus Cabang/Periode Jabatan 1 12 Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi DPP 2 13 Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi DPD 1 14 Terapis Gigi dan Mulut Teladan Nasional 3 15 Terapis Gigi dan Mulut Teladan Daerah 2 16 Terapis Gigi dan Mulut Teladan Cabang 1 17 Workshop/ Pelatihan terkait keprofesian seperti workshop SIKAP/
P2KB/ E-Event/ Keuangan dan lain lain 2
32
sebagai berikut :
1. Tersedia materi yang terintegrasi ke dalam LMS dan dapat diakses secara
mudah oleh peserta
4. Tersedianya fasilitas bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan/diskusi
5. Tersedia formulir evaluasi penyelenggaraan
6. Jika tujuan pembelajaran merupakan peningkatan pemahaman/
keterampilan/ perubahan perilaku, panitia wajib menyediakan portal/kelas
virtual yang mengacu pada prinsip-prinsip Learning Management System
yang baik termasuk tersedianya rekaman video pemaparan materi oleh
narasumber sebagai bahan belajar bagi peserta, fasilitas pre dan post test
atau bentuk ujian lainnya yang dapat mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
eksternal, pemantau dari DPD jika penyelenggara adalah DPC
8. Kelas daring dapat tetap diakses oleh peserta selama tema/ materi masih
relevan dengan perkembangan keilmuan
BULAN …….. TAHUN …..
NO TANGGAL NO RM IMPLEMENTASI/ TINDAKAN 1 12/12/2019 578879 dental asisten pencabutan gigi 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … …
100
Contoh logbook Dosen/ Pendidik
NO NAMA MATA KULIAH SKS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Mengetahui
REKAPITULASI LAPORAN CLINICAL INSTRUKTUR DI BP GIGI PUSKESMAS/ RUMAH SAKIT …..
BULAN …….. TAHUN …..
1 2 5 … …
Lampiran 4 Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut Entry Level
NO KOMPETENSI/ KETERAMPILAN LEVEL KOMPETENSI D3 D4
A. Upaya Promotif 1. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut dengan
sasaran individu, kelompok dan masyarakat 4 4
2. Pembuatan dan penggunaan media/ alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut
4 4
3. Pemberdayaan kesehatan gigi dan mulut masyarakat 4 4
4. Konseling asuhan kesehatan gigi dan mulut 3 4 5. Pembuatan buku asuhan kesehatan gigi dan
mulut 3 4
6. Pengelolaan program UKGS 3 4 7. Pengelolaan program UKGM/ UKGMD 3 4 B. Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Pemeriksaan / Pengkajian masalah kesehatan gigi dan mulut individu yang terdiri dari :
8. Pemeriksaan tanda vital (vital sign) 3 4 9. Pemeriksaan extra oral menggunakan
metode inspeksi dan palpasi 4 4
10. Pemeriksaan intra oral menggunakan instrument diagnostic set 4 4
11. Pengkajian psikososial sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut 3 4
12. Pengkajian riwayat alergi 3 4 13. Pengkajian riwayat penyakit umum/ sistemik
sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut
3 4
14. Pengkajian nyeri pada rongga mulut 3 4 15. Pengkajian pasien dengan resiko jatuh
sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut
3 4
16. Pengkajian kemampuan fungsional pasien 3 4 17. Pengkajian kebiasaan - kebiasaan pasien di
Terapis Gigi dan Mulut kesehatan gigi dan mulut
4 4
18. Pengkajian skrining gizi sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut 3 3
19. Penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia sekolah dan masyarakat
4 4
20. Pemeriksaan status kebersihan gigi dan mulut individu dan kelompok
4 4
36
NO KOMPETENSI/ KETERAMPILAN LEVEL KOMPETENSI D3 D4
22. Pemeriksaan indeks jaringan periodontal 4 4 23. Penghitungan RTI (Required Treatment
Index) dan PTI (Performance Treatment Indeks)
4 4
24. Pemeriksaan risiko karies 4 4 25. Skrining risiko dan tanda tanda kanker dalam
rongga mulut 3 4
3 4
27. Test diagnostik radiografis 2 3 28. Identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut
/ diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut 4 4
29. Memformulasikan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut (Dental Hygiene Diagnosis)
4 4
3 4
Perencanaan perawatan kesehatan gigi dan mulut individ, kelompok dan masyarakat
31. Membuat perencanaan perawatan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai kebutuhan
4 4
Intervensi Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut C. Tindakan Preventif 32. Pembersihan karang gigi pada kalkulus kelas
1 dengan gingivitas tanpa kelainan/ gangguan sistemik
4 4
33. Penggunaan metode atau zat khusus (aplikasi fluor, fissure sealant, tindakan propilaksis) untuk perlindungan khusus/ pencegahan penyakit gigi dan mulut
4 4
Oral Diagnostic 34. Pengenalan/ identifikasi penyakit dan
kelainan dalam rongga mulut 3 3
Penatalaksanaan perawatan lesi karies 35. Penambalan gigi tetap dan gigi susu
menggunakan ART 3 3
36. Perawatan pulp capping 2 3 37. Perawatan saluran akar 2 2
Pencabutan gigi 38. Pencabutan gigi tetap akar tunggal tanpa
penyulit menggunakan infiltrasi anestesi 3 3
39. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit yang sudah goyang derajat 3 - 4 menggunakan infiltrasi atau topikal anestesi
3 3
NO KOMPETENSI/ KETERAMPILAN LEVEL KOMPETENSI D3 D4
40. Pencabutan gigi susu tanpa penyulit menggunakan infiltrasi dan atau topikal anestesi
3 3
41. Pencabutan gigi susu yang sudah goyang derajat 3 – 4 tanpa penyulit menggunakan infiltrasi dan atau topikal anestesi
3 3
Penatalaksanaan pra dan pasca tindakan 42. Penatalaksanaan kecemasan pada pasien 3 3 43. Penatalaksanaan nyeri pada pasien 3 3 44. Pengelolaan dan pemberian obat-obatan
dalam perawatan gigi 3 3
45. Penatalaksanaan tindakan haemostatis 3 3 46. Komunikasi teurapetik 3 3 47. Penatalaksanaan pasien berkebutuhan
khusus termasuk pasien rawat inap 3 3
Penatalaksanaan kegawatdaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan klien dengan supervisi dokter gigi.
48. Penatalaksanaan perawatan fraktur pada rongga mulut/ maxillofacial
3 3
3 3
3 3
51. Penatalaksanaan shock pada pasien 3 3 52. Penatalaksanaan bantuan hidup dasar pada
pasien yang membutuhkan
3 3
E. Manajemen Klinik dan Dental Assissting Manajemen alat, bahan dan obat di pelayanan kesehatan gigi dan mulut
53. Persiapan dan pemeliharaan alat-alat pelayanan kesehatan gigi dan mulut
4 4
4 4
55. Inventarisasi dan penyimpanan alat, bahan dan obat pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut
4 4
3 4
57. Penggunaan alat pelindung diri 4 4 Kontrol Infeksi, Hygiene & Sanitasi Klinik 58. Tindakan sterilisasi 4 4 59. Tindakan desinfeksi 4 4 60. Tindakan antisepsis 4 4 61. Pengelolaan sanitasi klinik 4 4 Administrasi Klinik 62. Pelaksanaan dental resepsionis 4 4
38
63. Pelaksanaan dokumentasi (pencatatan dan pelaporan)
4 4
Dental Assissting 64. Penerapan four handed dentistry 3 4 65. Penggunaan dan pemeliharaan alat-alat
pada pelayanan umum dan spesialistik kedokteran gigi
3 4
3 4
1
KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA
NOMOR: 16/SK/DPP-PTGMI/VIII/2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN TERAPIS GIGI DAN MULUT INDONESIA
Menimbang: a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan oleh Terapis Gigi dan Mulut perlu dilaksanakan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi Dan Mulut;
b. bahwa sebagai pedoman pelaksanaan dari Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi Dan Mulut tersebut telah ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Nomor: 8/SK/DPP-PPGI/II/2016 Tentang Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Perawat Gigi;
c. bahwa seiring dengan perubahan kebijakan yang mengatur tenaga kesehatan dan organisasi profesi tenaga kesehatan, telah dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap pedoman sebagaimana dimaksud pada butir b;
d. bahwa untuk pelaksanaan butir a, b dan c tersebut perlu ditetapkan Keputusan Dewan Pengurus Pusat Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Tentang Perubahan Atas Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi Dan Mulut.
Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36
tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembar Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
2
(Lembar Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607);
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
Memperhatikan: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
Ketiga: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di: Jakarta PadaTanggal: 10 Agustus 2020
DEWAN PENGURUS PUSAT
Ketua Umum
Sekretaris Umum
Alhamdulillahirobbil alamiin, puji syukur dipanjatkan ke hadlirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga Pedoman Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi dan Mulut (P2KB-TGM) ini dapat diselesaikan dengan baik. Pedoman ini merupakan revisi dari Pedoman P2KB sebelumnya yang telah disusun dan ditetapkan oleh Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Gigi Indonesia (DPP PPGI) pada periode sebelumnya.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan merupakan upaya yang wajib dilaksanakan oleh seluruh profesi/ tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara berkelanjutan, untuk itu DPP PTGMI perlu melakukan penataan dan pengelolaan P2KB ini dengan baik yang mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan gigi dan mulut , kebutuhan pelayanan kesehatan, standar kompetensi terapis gigi dan mulut serta situasi terkini dan/ atau kemampuan organisasi profesi PTGMI secara nasional.
Pada hakikatnya, kegiatan P2KB-TGM ini harus memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi anggota PTGMI di seluruh Indonesia, oleh karenanya pedoman ini diharapkan menjadi panduan bagi seluruh pengurus dan anggota PTGMI se- Indonesia dan stakeholder dalam memberikan kesempatan seluas – luasnya kepada seluruh anggota PTGMI dalam mengikuti kegiatan P2KB-TGM sesuai kemampuan dan kapasitas masing – masing.
Terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini, semoga amal baik semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman ini tentu saja tidak sempurna, untuk itu saran yang konstruktif diharapkan untuk perbaikan di masa yang akan datang, Akhirnya semoga apa yang kita laksanakan dapat bermanfaat khususnya bagi profesi terapis gigi dan mulut umumnya bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jakarta, Juli 2020 Ketua DPP PTGMI Periode 2017 – 2021
Epi Nopiah, S.Pd, M.Ap NTA. 3171200001
ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................... 1
A. Latar Belakang ................................................................................................. 1
C. Dasar Hukum .................................................................................................... 2
BAB II PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TERAPIS GIGI DAN MULU ............................................................................................ 4
A. Pengertian ......................................................................................................... 4
B. Tujuan ................................................................................................................ 4
E. Muatan/ Materi Kegiatan P2KB-TGM ................................................................ 9
F. Pembicara/ Narasumber/ Pelatih/ Fasilitator/ Instruktur ............................... 10
G. Penyelenggara Kegiatan P2KB-TGM ......................................................... 10
BAB III SATUAN KREDIT PROFESI KEGIATAN P2KB-TGM ................................ 11
A. Pengertian ....................................................................................................... 11
A. Komisi P2KB-TGM ......................................................................................... 13
B. Tim P2KB-TGM .............................................................................................. 14
C. Unit P2KB-TGM .............................................................................................. 15
B. Tahap Pelaksanaan P2KB-TGM .................................................................. 21
C. Ketentuan Administrasi ................................................................................. 22
BAB VI RE-SERTIFIKASI DALAM RANGKA RE-REGISTRASI ........................... 24
A. Pengertian ....................................................................................................... 24
C. Alur Re Sertifikasi dalam rangfka re registrasi ........................................... 25
iii
1. Satuan Kredit Profesi (SKP)
: adalah nilai kredit yang diperoleh terapis gigi dan mulut melalui kegiatan P2KB.
2. Log book : adalah dokumentasi berupa catatan harian capaian kegiatan - kegiatan yang dilakukan seorang terapis gigi dan mulut pada saat menjalankan tugas dan kewenangannya.
3. Portofolio : adalah sekumpulan dokumen yang berisi catatan atas pencapaian prestasi dalam menjalankan Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut, dan atau pendidikan berkelanjutan formal/informal.
4. Daring : adalah akronim dari Dalam Jaringan. Artinya terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan P2KB-TGM daring dilakukan menggunakan jaringan internet dan komputer.
5. Luring : adalah akronim dari Luar Jaringan. Luring diartikan sebagai terputus dari jejaring komputer. Adapun kegiatan yang dilakukan Luring yakni kegiatan yang tidak menggunakan jaringan internet dan komputer, melainkan secara langsung/ tatap muka.
1
A. Latar Belakang Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5607); dan Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan mengamanatkan bahwa setiap tenaga
kesehatan termasuk terapis gigi dan mulut wajib meningkatkan
penguasaan pengetahuan, Ilmu dan teknologi dibidang pelayanan
serta keterampilannya guna meningkatkan profesionalisme dan
mutu pelayanan kesehatan.
seorang terapis gigi dan mulut wajib mengikuti program
pengembangan keprofesian berkelanjutan, yang diselenggarakan
oleh organisasi profesi terapis gigi dan mulut dan lembaga lain yang
terakreditasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Penyelenggaraan program pengembangan keprofesian
profesi terapis gigi dan mulut dan lembaga lain yang terakreditasi
sesuai dengan standar pendidikan profesi terapis gigi dan mulut
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang
selanjutnya disingkat dengan P2KB merupakan upaya peningkatan
pengetahuan, sikap, dan keterampilan melalui berbagai jenis
kegiatan seperti seminar, workshop, lokakarya, pelatihan dan lain
sebagainya yang harus diikuti oleh terapis gigi dan mulut dalam
rangka meningkatkan dan mempertahankan kualitas pelayanan
kesehatan bagi masyarakat.
sebagai satu-satunya organisasi profesi terapis gigi dan mulut
mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengembangkan
sistem P2KB sebagai sarana pendidikan dan pelatihan, pembinaan
dan pengawasan yang dilaksanakan secara terus menerus
sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan sesuai kompetensi
dan terlindungnya terapis gigi dan mulut dari malpraktek.
Dalam rangka pelaksanaan P2KB tersebut, diperlukan
pedoman yang dapat menjadi acuan bagi semua pihak yang
berkepentingan dalam penyelenggaraan P2KB dengan harapan
agar tujuan dari penyelenggaraan P2KB tersebut dapat tercapai
dengan optimal.
semua pihak yang terkait
a. Kebijakan DPP PTGMI dalam penyelenggaraan P2KB-
TGM
d. Pengelolaan re-sertifikasi untuk re-registrasi
C. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5063);
Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5607).
3. Peraturan Menteri Kesehatan No 83 Tahun 2019 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan
Izin dan Penyelenggaraan Terapis Gigi dan Mulut
5. AD/ ART Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia Tahun
2017
4
BAB II PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN TERAPIS GIGI DAN MULUT
A. Pengertian Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Terapis Gigi
dan Mulut untuk selanjutnya disingkat menjadi P2KB-TGM adalah
serangkaian upaya yang dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan
dan peningkatan kompetensi professional terapis gigi dan mulut
untuk menjamin mutu pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada
masyarakat
kompetensi profesional setiap terapis gigi dan mulut sesuai
dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi di
bidang kesehatan khususnya kesehatan gigi dan/ atau
keterapian gigi dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat,
dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan gigi dan
mulut kepada masyarakat.
2. Tujuan khusus:
mulut sesuai dengan standar kompetensi nasional dan
global;
dan mulut melalui keterlibatan dalam aktifitas organisasi
profesi dan aktifitas lainnya yang terkait
5
dilaksanakan secara:
1. Terarah
untuk mempertahankan kompetensi sesuai dengan standar
kompetensi serta kemajuan Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi.
materi pendidikan yang diukur melalui Satuan Kredit Profesi
(SKP)
D. Ruang Lingkup P2KB-TGM 1. Kegiatan Praktik Profesional
a. Pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut individu dan masyarakat Kegiatan yang dilakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan
kewenangan terapis gigi dan mulut di bidang asuhan
kesehatan gigi dan mulut yang meliputi tindakan peningkatan
kesehatan gigi dan mulut (promotif), pencegahan penyakit gigi
dan mulut (preventif), kuratif terbatas serta pengelolaan/
manajemen klinik/ pelayanan kesehatan gigi dan mulut baik
dilakukan secara mandiri atau kolaborasi dengan tenaga
kesehatan lain.
mahasiswa institusi pendidikan tenaga kesehatan khususnya
pendidikan kesehatan gigi/ terapi gigi dan mulut yang meliputi
bimbingan dalam aspek kognitif, psikomotor maupun afektif
klinik saat peserta didik/ mahasiswa tersebut menjalankan
praktikum di laboratorium, klinik maupun fasilitas pelayanan
kesehatan wahana praktik.
Terapis Gigi dan Mulut yang bekerja di institusi pendidikan
terapis gigi dan mulut sebagai dosen/ instruktur klinik/ pranata
laboratorium pendidikan atau terapis gigi dan mulut yang
bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan/ wahana praktik dan
ditugaskan sebagai pembimbing/ instruktur klinik/ tutor.
c. Kegiatan Sebagai Pendidik Seorang terapis gigi dan mulut yang bertugas sebagai tenaga
pendidik/ dosen di institusi pendidikan kesehatan gigi/ terapi
gigi dapat diakui telah menjalankan praktik keprofesian terapis
gigi dan mulut dengan syarat mengajar dalam mata kuliah
yang terkait dengan kompetensi utama terapis gigi dan mulut.
2. Pendidikan Dan Pelatihan a. Seminar/Webinar
Seminar merupakan pertemuan ilmiah yang dengan
sistematis mempelajari, membahas suatu masalah yang
disampaikan secara dalam pertemuan langsung/ luring atau
secara virtual / daring. Sementara itu, peserta berperan untuk
menyampaikan pertanyaan, ulasan, dan pembahasan
sehingga menghasilkan pemahaman tentang suatu masalah.
7
b. Simposium Kegiatan terapis gigi dan mulut/ terapis gigi dan mulut dalam
mengikuti pertemuan terbuka baik secara langsung / luring
atau secara virtual / daring dengan beberapa pembicara
yang menyampaikan ceramah pendek mengenai aspek yang
berbeda tetapi saling berkaitan tentang suatu masalah di
bidang terapi kesehatan gigi dan mulut dan/ atau kedokteran
gigi sesuai kompetensi.
secara virtual / daring antara para ahli dibidangnya untuk
membahas masalah yang berkaitan dengan bidang
keahliannya untuk menghasilkan suatu solusi atau kebijakan.
d. Penelitian dan Publikasi ilmiah Kegiatan penyelidikan/ pencarian fakta, pembuktian teori dan
atau percobaan baik klinis maupun non klinis dalam rangka
menjawab/ memecahkan masalah dalam bidang kesehatan
gigi dan mulut. Hasil penelitian tersebut dipublikasikan dalam
bentuk buku/ makalah/ jurnal ilmiah yang diterbitkan dan
diedarkan baik secara nasional maupun nasional baik online/
daring maupun offline/ luring.
e. Pameran/ Expo Kegiatan penyajian/ promosi/ display alat-alat kesehatan gigi
dan mulut atau segala sesuatu perangkat yang berhubungan
dengan kesehatan gigi dan mulut termasuk media
pembelajaran langsung / luring atau secara virtual / daring.
f. Menjadi innovator Penemu teknologi tepat guna di bidang kesehatan gigi dan
mulut baik secara mandiri/ individual maupun dalam
kelompok/tim.
8
teori, kualitas praktek keterampilan dan kecakapan di bidang
terapi gigi dan mulut/ kedokteran gigi yang sesuai dengan
kompetensi terapis gigi baik secara langsung/ luring atau
secara virtual/ daring. Kegiatan ini terdiri dari teori dan
praktek dalam kurun waktu minimal 30 Jam Pelajaran (JP)
atau antara 31 JP – 61 jam pelajaran/ ≥ 62 jam pelajaran dan
dapat dilakukan melalui modul/ telemedia.
h. Workshop Merupakan kegiatan dalam mengikuti pertemuan atau
persidangan untuk membahas satu topik terapi gigi atau
kedokteran gigi sesuai kompetensi terapis gigi dan mulut.
Kegiatan tersebut harus berlangsung sekurang–kurangnya 6
jam (1 hari) dan harus mencakup praktik hands–on atau
simulasi praktik. Workshop terbagi dalam 2 kategori yakni:
1) Tanpa praktikum (workshop kering) hanya simulasi
praktik dari narasumber, 4-8 jam efektif.
2) Dengan praktikum (workshop basah) dimana peserta
mengikuti hands-on atau simulasi praktik, 6-12 jam
efektif.
tersebut antara lain musyawarah tingkat nasional, daerah, dan
cabang, rapat kerja, kegiatan pemilihan terapis gigi dan mulut
teladan serta kegiatan lain yang dapat memberikan kontribusi
terhadap organisasi PTGMI yang dapat diukur dan dapat dinilai
serta layak untuk diberi nilai SKP.
9
Merupakan kegiatan pelayanan asuhan kesehatan gigi
kepada masyarakat yang diprogram secara mandiri dan
berkesinambungan yang didalamnya terdapat sasaran tetap,
memiliki target dan strategi khusus serta berkelanjutan yang
dikoordinasi oleh DPP, DPD dan/ atau DPC.
b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Insidental Merupakan kegiatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dan/
atau pelayanan kesehatan secara umum yang dilaksanakan
dalam rangka bakti sosial, perayaan tertentu atau dalam
situasi bencana.
E. Muatan/ Materi Kegiatan P2KB-TGM 1. Materi dalam kegiatan P2KB-TGM yang diutamakan adalah
materi yang dapat meningkatkan serta memelihara kompetensi
klinis/ pelayanan keprofesian terapis gigi dan mulut atau disebut
sebagai kompetensi inti.
materi tersebut dapat mendukung pelaksanaan kompetensi inti
terapis gigi dan mulut atau disebut sebagai kompetensi
penunjang.
serta membentuk kepribadian bagi terapis gigi dan mulut dalam
menghadapi perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
(IPTEK) terkini.
a. Memuat penjelasan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan
sikap yang ingin dicapai.
pelatihan
d. Modul pelatihan telah di uji dan terakreditasi oleh Pemerintah
yang menangani urusan pelatihan bidang kesehatan
F. Pembicara/ Narasumber/ Pelatih/ Fasilitator/ Instruktur 1. Tenaga ahli/ praktisi/ klinisi di bidangnya pada intitusi, organisasi,
atau fasilitas pelayanan kesehatan atau lembaga lain yang
memiliki kompetensi terkait dengan materi yang disampaikan
2. Kompetensi Pembicara/ Narasumber/ Pelatih/ Fasilitator/
Instruktur dibuktikan dengan curriculum vitae/ portofolio dan/
atau rekomendasi/ keputusan kolegium terapis gigi dan mulut
3. Pembicara/ Narasumber/ Pelatih/ Fasilitator/ Instruktur dapat
berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
G. Penyelenggara Kegiatan P2KB-TGM 1. DPP, DPD dan DPC PTGMI
2. Ikatan Keahlian Dan Kepeminatan dalam organisasi profesi
3. Institusi Pendidikan Terapis Gigi dan Mulut
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Terakreditasi
5. Instansi Pendidikan dan Pelatihan Kemenkes RI, TNI dan POLRI
6. Instansi Pendidikan dan Pelatihan/ Lembaga Pelatihan Lain/
Organisasi Profesi Lain
11
BAB III SATUAN KREDIT PROFESI KEGIATAN P2KB-TGM
A. Pengertian Satuan Kredit Profesi (SKP) adalah satuan nilai yang diberikan
kepada kegiatan P2KB-TGM baik yang diselenggarakan organisasi profesi
PTGMI atau lembaga lain yang telah disetujui oleh Komisi P2KB-TGM. Pada
hakikatnya SKP merupakan penilaian secara kuantitatif maupun kualitatif
terhadap ketercapaian upaya peningkatan dan pemeliharaan kompetensi
terapis gigi dan mulut dalam rangka menjamin mutu pelayanan kesehatan
gigi dan mulut kepada masyarakat
Dalam menjalankan keprofesiannya, seorang terapis gigi dan mulut
wajib mengumpulkan minimal 25 (dua puluh lima) SKP dalam kurun waktu
5 (Lima) tahun melalui kegiatan praktik professional, pendidikan dan
pelatihan, pengabdian kepada masyarakat maupun kegiatan
keorganisasian. 25 SKP tersebut digunakan sebagai dasar pemberian
rekomendasi re-sertifikasi dan re-registrasi saat STR seorang terapis gigi
dan mulut telah habis masa berlakunya
B. Ketentuan perolehan SKP. Seorang terapis gigi dan mulut didorong untuk memelihara dan
meningkatkan kompetensi profesionalnya melalui kegiatan – kegiatan
P2KB-TGM yang ditetapkan memiliki bobot SKP. Perolehan SKP tersebut
diatur secara proporsional dengan ketentuan yang dijabarkan sebagai
berikut:
1. Terapis gigi dan mulut yang bertugas sebagai pemberi pelayanan wajib
memenuhi minimal 3 (tiga) unsur dalam ruang lingkup kegiatan P2KB
yaitu:
12
2. Terapis gigi dan mulut yang bukan sebagai pemberi pelayanan hanya
wajib memenuhi unsur:
b. pengabdian masyarakat dan/ atau kegiatan organisasi.
3. Proporsi perolehan SKP dijabarkan dalam tabel berikut ini:
Tabel 1. Proporsi Perolehan SKP pada Kegiatan P2KB-TGM untuk TGM Pemberi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
Tabel 2. Proporsi Perolehan SKP pada Kegiatan P2KB untuk Non Pemberi Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut
4. Perolehan SKP oleh terapis gigi dan mulut dipenuhi secara
proporsional dan berkesinambungan setiap tahun.
Kota Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil
1.Kegiatan praktik profesional ≥ 3 skp - 5 skp (1 th =1 skp)
≥ 6 skp - 10 skp (1 th=2 skp)
≥ 9 SKP - 15 skp (1 th= 3 skp)
≥ 12 skp - 20 skp (1 th= 4 skp)
2,Kegiatan pendidikan dan pelatihan ≥ 15 skp ≥ 12 skp ≥ 8 skp ≥ 5 skp
3.Pengabdian masyarakat/organisasi ≥ 3 skp ≥ 3 skp ≥ 2 skp ≥ 1 skp
Jumlah Yang Harus Dipenuhi Selama 5 Tahun
Unsur Kegiatan P2KB Persentase Perolehan SKP Berdasarkan Wilayah
25 skp
Kota Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil
1,Kegiatan pendidikan dan pelatihan ≥ 20 skp ≥ 20 skp ≥ 20 skp ≥ 20 skp
2.Pengabdian masyarakat/organisasi ≥ 5 skp ≥ 5 skp ≥ 5 skp ≥ 5 skp
Jumlah 25 skp 25 skp 25 skp 25 skp
Unsur Kegiatan P2KB Persentase Perolehan SKP Berdasarkan Wilayah
13
A. Komisi P2KB-TGM 1. Komisi P2KB-TGM berada ditingkat DPP PTGMI.
2. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPP PTGMI di bawah
koordinasi departemen/ bagian yang menangani pendidikan dan
pelatihan
3. Ditetapkan melalui SK DPP PTGMI dengan masa kerja sesuai masa
kerja kepengurusan DPP PTGMI.
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
a. Unsur DPP PTGMI
c. Unsur Asosiasi Institusi Pendidikan Terapis Gigi dan Mulut
d. Unsur Terapis Gigi Dan Mulut di KTKI
e. Unsur Terapis Gigi Dan Mulut Wakil Fasilitas Pelayanan Kesehatan
6. Tugas Komisi P2KB, adalah :
a. Membantu DPP PTGMI dalam menentukan kebijakan nasional
P2KB-TGM
1) Menyusun rencana kerja P2KB-TGM secara nasional
2) Menerima registrasi penyelenggara eksternal
3) Melaksanakan penilaian usulan kegiatan P2KB-TGM
4) Menetapkan SKP kegiatan P2KB-TGM
5) Melakukan monitoring, supervisi, evaluasi dan pembinaan
penyelenggaraan P2KB-TGM secara nasional
Kemampuan
14
a. Menerima atau menolak permohonan SKP kegiatan P2KB-TGM
b. Menilai dan menetapkan SKP kegiatan P2KB-TGM
c. Memberikan pembinaan kegiatan P2KB-TGM sesuai dengan jenjang
pembinaan di organisasi PTGMI
d. Menilai perolehan SKP terapis gigi dan mulut dari pelaksanaan EK
e. Menilai kecukupan SKP terapis gigi dan mulut untuk re-registrasi
B. Tim P2KB-TGM 1. Tim P2KB-TGM berada ditingkat DPD PTGMI.
2. Dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada DPD PTGMI melalui
bidang yang menangani Pendidikan dan pelatihan
3. Ditetapkan melalui SK DPD PTGMI dengan masa kerja sesuai masa
kerja kepengurusan DPD PTGMI.
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
5. Tim P2KB-TGM dapat berasal dari:
a. Unsur DPD PTGMI
pendidikan terapis gigi dan mulut)
c. Unsur terapis gigi dan mulut dari fasilitas pelayanan kesehatan
tingkat propinsi baik pemerintah maupun swasta
6. Tugas Tim P2KB, adalah :
a. Membantu DPD PTGMI dalam menjalankan kebijakan nasional
P2KB-TGM
1) Menyusun rencana kerja Tim P2KB-TGM yang wajib dilaporkan ke
Komisi P2KB-TGM
kewenangannya
penyelenggaraan P2KB-TGM tingkat propinsi
d. Melaksanakan pengelolaan usulan re-sertifikasi dalam rangka re-
registrasi TGM sesuai jenjang kewenangannya
7. Kewenangan Tim P2KB-TGM terdiri dari:
a. Memeriksa/ menilai kelayakan permohonan SKP kegiatan P2KB-
TGM sesuai tingkatannya
pembinaan di organisasi PTGMI
C. Unit P2KB-TGM 1. Unit P2KB-TGM berkedudukan di setiap DPC PTGMI di Kabupaten/Kota.
2. Dibentuk dan bertanggungjawab kepada DPC PTGMI di
Kabupaten/Kota.
3. Ditetapkan melalui SK pengurus DPC PTGMI di Kabupaten/Kota dengam
masa kerja sesuai masa kerja cabang PTGMI di Kabupaten/Kota.
4. Anggota Unit P2KB-TGM terdiri:
a. Ketua merangkap anggota
b. Sekretaris merangkap anggota
5. Unit P2KB-TGM dapat berasal dari:
a. Unsur DPC PTGMI
institusi pendidikan terapis gigi dan mulut)
c. Unsur terapis gigi dan mulut dari fasilitas pelayanan kesehatan tingkat
kabupaten/ kota baik pemerintah maupun swasta
6. Tugas Unit P2KB adalah :
a. Membantu DPC PTGMI dalam menjalankan kebijakan nasional P2KB-
TGM
meliputi:
1) Menyusun rencana kerja Unit P2KB-TGM yang wajib dilaporkan ke
Tim P2KB-TGM
kewenangannya
16
penyelenggaraan P2KB-TGM tingkat kabupaten/ kota
c. Melaksanakan pengelolaan usulan Evaluasi Kemampuan
d. Melaksanakan pengelolaan usulan re-sertifikasi dalam rangka re-
registrasi TGM sesuai jenjang kewenangannya
7. Kewenangan Unit P2KB-TGM terdiri dari:
a. Memeriksa/ menilai kelayakan permohonan SKP kegiatan P2KB-TGM
sesuai tingkatannya
pembinaan di organisasi PTGMI
A. Tahap Persiapan/ Pengusulan Penyelenggaraan Kegiatan P2KB TGM 1. Penyelenggara P2KB-TGM mengajukan permohonan yang disertai
proposal atau kerangka acuan kegiatan secara berjenjang sesuai jenis
penyelenggara melalui aplikasi P2KB online dengan ketentuan sebagai
berikut:
diteruskan ke Tim P2KB-TGM dan Komisi P2KB-TGM
b. DPD PTGMI mengusulkan kegiatan melalui Tim P2KB-TGM untuk
diteruskan ke Komisi P2KB-TGM
kegiatan
ketentuan sebagai berikut:
kegiatan selambat – lambatnya selama 14 (empat belas) hari kalender
apabila usulan telah memenuhi kelengkapan yang dipersyaratkan
b. Pengusulan/ Proposal/ Kerangka Acuan Kegiatan memuat sekurang –
kurangnya hal – hal sebagai berikut:
1) Judul
tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang diajukan
2) Pendahuluan / Latar Belakang
dilaksanakan
konsep dan/ atau tujuan dari keseluruhan rangkaian kegiatan
18
setelah kegiatan dilaksanakan. Untuk kegiatan pendidikan dan
pelatihan, tujuan merupakan indikator capaian pembelajaran
berdasarkan ranah pembelajaran yang terstandar.
5) Bentuk Kegiatan
Pendidikan Pelatihan/ Pengabdian Kepada Masyarakat dan
sebagainya)
7) Peserta
a) Peserta dapat terdiri dari anggota PTGMI, mahasiswa atau
umum
c) Peserta anggota PTGMI yang mendaftar tidak melalui aplikasi
SIKAP tidak diberikan SKP
menyediakan fasilitas pencatatan kehadiran peserta
e) Penetapan kuota jumlah peserta kegiatan P2KB-TGM untuk
kegiatan pendidikan dan pelatihan secara tatap muka
disesuaikan dengan kapasitas ruangan, kapasitas kepanitiaan
dan jenis pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan.
f) Penetapan kuota jumlah peserta kegiatan P2KB-TGM untuk
kegiatan pendidikan dan pelatihan secara virtual/ tatap maya/
daring disesuaikan dengan kapasitas aplikasi, kemampuan
kepanitiaan dan jenis pendidikan dan pelatihan yang
dilaksanakan.
kegiatan P2KB, penambahan dan pengurangan kuota peserta
dapat diatur oleh panitia atas pertimbangan dan persetujuan
DPP PTGMI dan Komisi P2KB-TGM.
19
mengutamakan peserta yang berasal dari wilayah
penyelenggara dan kecukupan perolehan SKP anggota dalam
tahun tersebut
8) Materi
9) Pembicara/ Narasumber/ Fasilitator/ Pengajar/Instruktur:
Proposal harus mencantumkan Pembicara/ Narasumber/ Fasilitator/
Pengajar/Instruktur dengan ketentuan sebagai berikut:
a) Pembicara/ Narasumber/ Fasilitator/ Pengajar/Instruktur
diutamakan dari narasumber/ dewan pakar nasional yang telah
ditetapkan oleh Kolegium TGM
dewan pakar nasional maka proposal harus memuat riwayat
hidup/ curriculum vitae Pembicara/ Narasumber/ Fasilitator/
Pengajar/Instruktur tersebut
hands on/ workshop, rasio perbandingan antara jumlah
pengajar/ instruktur dengan peserta minimal 1:15.
d) Jumlah pengajar/ instruktur sesuai dengan pilihan metoda
kegiatan P2KB-TGM dengan metoda pelatihan, rasio
perbandingan antara jumlah pengajar/instruktur dengan peserta
minimal 1:5
widyaiswara dasar/ Akta/Training Of Trainer.
10) Jadwal Kegiatan
20
a) Penyelenggara berasal dari DPP/DPD/DPC maka panitia harus
anggota dengan status keanggotaan aktif.
b) Apabila penyelenggara lembaga eksternal, maka disesuaikan
dengan kebutuhan.
bertugas untuk mengatur jalannya kegiatan.
21
1. Kegiatan P2KB-TGM dapat dilaksanakan secara tatap muka (luar
jaringan/ luring) dan/ atau tatap maya (dalam jaringan/ daring)
2. Kegiatan P2KB-TGM dalam ruang lingkup kegiatan praktik professional
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. Peserta adalah anggota aktif PTGMI yang teregistrasi dalam aplikasi
SIKAP
professional
berdasarkan daerah penugasan (kota, desa terpencil dll yang
mengacu kepada peraturan pemerintah yang berlaku)
3. Kegiatan P2KB-TGM dalam ruang lingkup pendidikan dan pelatihan harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:
22
4. Penyelenggara kegiatan P2KB-TGM wajib menyusun laporan setelah
kegiatan selesai dilaksanakan melalui aplikasi P2KB Online. Sebelum
laporan kegiatan disampaikan, maka DPD dan DPC tempat
penyelenggara kegiatan dilaksanakan tidak akan mendapatkan akses
untuk mengusulkan kegiatan P2KB lainnya.
5. Penyelenggara memiliki dokumen partisipasi kehadiran peserta pada
kegiatan P2KB-TGM, bagi peserta yang tidak memenuhi kewajiban
kehadiran tidak diberikan SKP.
a. Hadir dan mengikuti semua sesi materi
b. Bagi yang memenuhi persyaratan kehadiran, maka sertifikat akan
muncul pada akun SIKAP individu peserta
7. Penandatangan sertifikat diatur dengan ketentuan:
a. Pelaksana kegiatan DPC : Ketua DPC dan Ketua Panitia
b. Pelaksana kegiatan DPD : Ketua DPD dan Ketua Panitia
c. Pelaksana kegiatan DPP : Ketua Umum DPP dan Ketua Panitia
d. Lembaga Eksternal : Pimpinan Lembaga Eksternal dan Ketua Panitia
C. Ketentuan Administrasi Biaya Perolehan SKP Kegiatan P2KB-TGM
1. Penerbitan SKP kegiatan P2KB -TGM dalam ruang lingkup kegiatan
pendidikan dan pelatihan dikenakan biaya sebagai berikut:
a) Kegiatan bersifat Internasional : Rp. 1.000.000/SKP
b) Kegiatan bersifat Nasional : Rp. 500.000/SKP
2. Penerbitan SKP dalam ruang lingkup kegiatan keorganisasian dikenakan
biaya sebagai berikut:
3. Penerbitan SKP kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak
dikenakan biaya
a. Upaya evaluasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan
kegiatan P2KB-TGM sesuai dengan ketentuan dalam rangka
mencapai tujuan yang disepakati
P2KB-TGM
disampaikan kepada Komisi P2KB-TGM.
TGM secara lengkap meliputi hal – hal sebagai berikut:
1) Penjelasan detail jalannya kegiatan
2) Penjelasan ketercapaian tujuan kegiatan
3) Penjelasan mengenai penggunaan anggaran kegiatan
e. Bagi penyelenggara yang tidak menyampaikan laporan tidak akan
mendapatkan akses pengusulan kegiatan P2KB-TGM berikutnya.
2. Pembinaan
sebagai berikut:
komisi/Tim/Unit P2KB
penyelenggaraan kegiatan P2KB.
P2KB yang diselenggarakan di wilayah DPC/DPD.
d. Pembahasan evaluasi seluruh kegiatan P2KB yang dilaksanakan
di DPC/DPD/DPP pada Munas dan Rakernas.
24
A. Pengertian Re-sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan terhadap
kompetensi terapis gigi dan mulut/ terapis gigi dan mulut sebagai salah satu
persyaratan untuk mendapatkan perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR)
Terapis gigi dan mulut/ Terapis Gigi dan Mulut.
Re-registrasi adalah proses perpanjangan STR Terapis gigi dan mulut/
Terapis Gigi dan Mulut yang dilaksanakan oleh MTKI dalam rangka
pengakuan kompetensi terapis gigi dan mulut Indonesia. STR diperlukan
sebagai salah satu syarat dalam mengajukan Surat Izin Praktek Terapis gigi
dan mulut/ Terapis Gigi dan Mulut Indonesia.
Bagi terapis gigi dan mulut/ terapis gigi dan mulut yang akan
memperpanjang STR harus mengajukan permohonan rekomendasi
perpanjangan STR melalui aplikasi P2KB online dan apabila perlu
menyerahkan dokumen pencapaian SKP kepada Unit P2KB di tingkat cabang
masing-minimal 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku STRnya berakhir.
B. Ketentuan Re- sertifikasi 1. Dalam rangka memelihara dan meningkatkan kompetensinya, setiap
terapis gigi dan mulut yang menjalankan prakti professional sebagai
terapi gigi dan mulut diwajibkan mengikuti kegiatan P2KB dengan
jumlah SKP yang harus diperoleh adalah 25 SKP selama 5 tahun.
Perolehan SKP tersebut dibuktikan dengan sertifikat atau surat tanda
bukti telah mengikuti tugas, pendidikan dan pelatihan secara sah dari
penyelenggara P2KB dan atau instansi pelayanan kesehatan.
2. Proses re-sertifikasi dilakukan dalam rangka perpanjangan STR setiap
5 tahun sekali dengan mengikuti alur proses dalam aplikasi P2KB-
Online
25
Gambar 2
Keterangan: Mulai tahun 2020 kegiatan P2KB-TGM akan terekam secara otomatis
dalam aplikasi SIKAP sehingga anggota PTGMI tidak perlu mengunggah bukti kegiatan P2KB-TGM
D. Pembiayaan Re-Sertifikasi Biaya pengelolaan re-registrasi dan re-sertifikasi dibebankan kepada
pemohon sebesar Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah). Dengan rincian biaya
sebagai berikut :
1. Biaya pengelolaan re-sertifikasi di tingkat DPP PTGMI sebesar Rp.
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
2. Biaya pengelolaan re-sertifikasi di tingkat DPD PTGMI sebesar Rp.
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
3. Biaya pengelolaan re-sertifikasi di tingkat DPC PTGMI sebesar Rp,
50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
26
dalam penyelenggaraaan P2KB-TGM. Dengen pemberlakuan pedoman ini
diharapkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan kegiatan P2KB-TGM dapat
meningkat dengan optimal, sehingga tujuan peningkatan mutu pelayanan
Kesehatan gigi dan mulut oleh terapis gigi dan mulut dapat tercapai.
Selanjutnya diharapkan bagu seluruh komponen organisasi PTGMI dapat
memahami dan dapat menjalankan ketentuan dalam Pedoman P2KB-TGM ini
untuk Komisi, Tim dan Unit P2KB-TGM diharapkan dapat mengelola
penyelenggaraan P2KB-TGM dengan sebaik-baiknya dan rasa penuh
tanggungjawab. Hal – hal yang belum tertuang dalam buku Pedoman P2KB-TGM
ini dapat diatur dalam ketentuan tambahan yang disepakati bersama setelah
melalui koordinasi antara Komisi, Tim, dan Unit P2KB-TGM.
27
2011
Rochester School of Medicine & Dentistry, April 2006.
3. Continuing Education Point System, College off Alberta Dental Assistants,
2007
2011
Kardiovaskuler
8. AD/ART Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia
9. Standar Kopetensi Persatuan Terapis gigi dan mulut/ terapis gigi dan mulut
Indonesia
725/Menkes/SK/V/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Di
Bidang Kesehatan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
28
Tabel 1 Penilaian SKP Kegiatan Pelayanan Profesional
*) ketentuan cakupan wilayah tidak berlaku untuk kegiatan mengajar dan membimbing
klinik
Tabel 2 Penilaian SKP Kegiatan Seminar Baik Luring Maupun Daring
Peran
Kompetensi inti
Kompetensi penunjang
Kompetensi inti
Kompetensi penunjang
Pembicara 2 1 3 2 Peserta 3–8 Jam 2 1 3 2 9–16 Jam 3 2 4 3 17–24 Jam 4 3 5 4 25–32 Jam 5 4 6 5 Panitia 2 2 Moderator 2 2
Kegiatan
P2KB
Kota Pedesaan Terpencil Sangat Terpencil
Kegiatan pelayanan askesgilut dalam 1 tahun
≥100 pasien/ tahun (1 SKP)
> 100 pasien/ tahun (2 SKP)
50 pasien/ tahun (3 SKP)
sejumlah pasien yang ditangani ( 4 SKP)
Kegiatan mengajar dalam 1 tahun
24 SKS / tahun = 2 SKP/ tahun *)
Kegiatan membimbing praktik klinik/ praktik masyarakat/ tutorial dalam 1 tahun
< 10 orang mahasiswa/ tahun = 1 SKP
> dari 10 orang mahasiswa/ tahun = 2 SKP *)
29
Tabel 3 Penilaian SKP Kegiatan Pelatihan Baik Luring Maupun Daring
Peran dalam kegiatan
pelatihan Satuan Waktu
Efektif Cakupan Kegiatan
Nasional Internasional Pembicara teori 3 4 Pembicara praktek/klinis 4 5 Peserta 30 Jam 5 6 31–60 Jam 6 7 ≥ 61 Jam 7 8 Panitia 2 Moderator 2
Tabel 4 Penilaian SKP Kegiatan Ilmiah Simposium/ Lokakarya/
Workshop dan Sejenisnya Baik Luring Maupun Daring
Peran dalam kegiatan pelatihan teori dan praktikum (hands on,
table clinic, workshop) Satuan Waktu
Efektif Cakupan Kegiatan
Nasional Internasional Pembicara teori 3 4 Pembicara praktek/klinis 4 5 Peserta 4-8 Jam 3 4 9-16 Jam 4 5 ≥17 Jam 5 6 Panitia 2 Moderator 2
Tabel 5 Penilaian SKP Hasil Penelitian/ Karya Ilmiah yang
Dipublikasikasikan Melalui Buku yang memiliki ISBN (International Serial Book Number)
Jenis Buku Penulis Utama
Penyumbang Tulisan Editor Editor
Pembantu Pengindeks
Buku Teks 10 5 3 2 2 Terjemah Buku Teks 6 3 2 2 Buku Ilmiah Populer 8 4 3 2 2
Kamus Istilah 6 3
30
Tabel 6. Penilaian SKP Publikasi Tulisan pada Majalah yang ada ISSN (International Standard Serial Number)
Jenis Majalah PTGMI/PDGI
Media Non Kesehatan
Majalah Kesehatan Nasional
5 2
4 2
5 2
6 3
4 2
4 2
4 2
5 2
4 2
4 2
4 2
5 2
Ruang Lingkup Pameran Pameran Utama Pameran Penunjang
Lokal/ Nasional 3 2 Internasional 5 3
Tabel 8. Penilaian SKP Menjadi Inovator
Ruang Lingkup Inovasi Inovator Utama Inovator Anggota
Lokal/ Nasional 5 3 Internasional 10 5
Tabel 9 Penilaian SKP Kegiatan Pengabdian Masyarakat Peran
dalam kegiatan Cakupan Wilayah
Peserta 3 2 4 3 Panitia 2 2
31
Tabel 9 Penilaian SKP Kegiatan Organisasi baik Luring maupun Daring No. KEGIATAN ORGANISASI PTGMI NILAI SKP 1 Musyawarah Nasional 3 2 Musyawarah Daerah 2 3 Musyawarah Cabang 1 4 Musyawarah Anggota Komisariat 1 5 Musyawarah Luar Biasa 1 6
Rapat Kerja Nasional/Rapat Pengurus Nasional/ Rapat Pimpinan Naional
3
2
8 Rapat Kerja Cabang/ 1 9 Pengurus Pusat/Periode Jabatan 3 10 Pengurus Daerah/Periode Jabatan 2 11 Pengurus Cabang/Periode Jabatan 1 12 Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi DPP 2 13 Latihan Dasar Kepemimpinan Organisasi DPD 1 14 Terapis Gigi dan Mulut Teladan Nasional 3 15 Terapis Gigi dan Mulut Teladan Daerah 2 16 Terapis Gigi dan Mulut Teladan Cabang 1 17 Workshop/ Pelatihan terkait keprofesian seperti workshop SIKAP/
P2KB/ E-Event/ Keuangan dan lain lain 2
32
sebagai berikut :
1. Tersedia materi yang terintegrasi ke dalam LMS dan dapat diakses secara
mudah oleh peserta
4. Tersedianya fasilitas bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan/diskusi
5. Tersedia formulir evaluasi penyelenggaraan
6. Jika tujuan pembelajaran merupakan peningkatan pemahaman/
keterampilan/ perubahan perilaku, panitia wajib menyediakan portal/kelas
virtual yang mengacu pada prinsip-prinsip Learning Management System
yang baik termasuk tersedianya rekaman video pemaparan materi oleh
narasumber sebagai bahan belajar bagi peserta, fasilitas pre dan post test
atau bentuk ujian lainnya yang dapat mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran
eksternal, pemantau dari DPD jika penyelenggara adalah DPC
8. Kelas daring dapat tetap diakses oleh peserta selama tema/ materi masih
relevan dengan perkembangan keilmuan
BULAN …….. TAHUN …..
NO TANGGAL NO RM IMPLEMENTASI/ TINDAKAN 1 12/12/2019 578879 dental asisten pencabutan gigi 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 … …
100
Contoh logbook Dosen/ Pendidik
NO NAMA MATA KULIAH SKS KETERANGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
Mengetahui
REKAPITULASI LAPORAN CLINICAL INSTRUKTUR DI BP GIGI PUSKESMAS/ RUMAH SAKIT …..
BULAN …….. TAHUN …..
1 2 5 … …
Lampiran 4 Standar Kompetensi Terapis Gigi dan Mulut Entry Level
NO KOMPETENSI/ KETERAMPILAN LEVEL KOMPETENSI D3 D4
A. Upaya Promotif 1. Pendidikan kesehatan gigi dan mulut dengan
sasaran individu, kelompok dan masyarakat 4 4
2. Pembuatan dan penggunaan media/ alat peraga untuk edukasi kesehatan gigi dan mulut
4 4
3. Pemberdayaan kesehatan gigi dan mulut masyarakat 4 4
4. Konseling asuhan kesehatan gigi dan mulut 3 4 5. Pembuatan buku asuhan kesehatan gigi dan
mulut 3 4
6. Pengelolaan program UKGS 3 4 7. Pengelolaan program UKGM/ UKGMD 3 4 B. Asuhan Kesehatan Gigi dan Mulut Pemeriksaan / Pengkajian masalah kesehatan gigi dan mulut individu yang terdiri dari :
8. Pemeriksaan tanda vital (vital sign) 3 4 9. Pemeriksaan extra oral menggunakan
metode inspeksi dan palpasi 4 4
10. Pemeriksaan intra oral menggunakan instrument diagnostic set 4 4
11. Pengkajian psikososial sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut 3 4
12. Pengkajian riwayat alergi 3 4 13. Pengkajian riwayat penyakit umum/ sistemik
sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut
3 4
14. Pengkajian nyeri pada rongga mulut 3 4 15. Pengkajian pasien dengan resiko jatuh
sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut
3 4
16. Pengkajian kemampuan fungsional pasien 3 4 17. Pengkajian kebiasaan - kebiasaan pasien di
Terapis Gigi dan Mulut kesehatan gigi dan mulut
4 4
18. Pengkajian skrining gizi sehubungan dengan kesehatan gigi dan mulut 3 3
19. Penjaringan kesehatan gigi dan mulut pada kelompok anak usia sekolah dan masyarakat
4 4
20. Pemeriksaan status kebersihan gigi dan mulut individu dan kelompok
4 4
36
NO KOMPETENSI/ KETERAMPILAN LEVEL KOMPETENSI D3 D4
22. Pemeriksaan indeks jaringan periodontal 4 4 23. Penghitungan RTI (Required Treatment
Index) dan PTI (Performance Treatment Indeks)
4 4
24. Pemeriksaan risiko karies 4 4 25. Skrining risiko dan tanda tanda kanker dalam
rongga mulut 3 4
3 4
27. Test diagnostik radiografis 2 3 28. Identifikasi masalah kesehatan gigi dan mulut
/ diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut 4 4
29. Memformulasikan diagnosis asuhan kesehatan gigi dan mulut (Dental Hygiene Diagnosis)
4 4
3 4
Perencanaan perawatan kesehatan gigi dan mulut individ, kelompok dan masyarakat
31. Membuat perencanaan perawatan asuhan kesehatan gigi dan mulut sesuai kebutuhan
4 4
Intervensi Perawatan Kesehatan Gigi dan Mulut C. Tindakan Preventif 32. Pembersihan karang gigi pada kalkulus kelas
1 dengan gingivitas tanpa kelainan/ gangguan sistemik
4 4
33. Penggunaan metode atau zat khusus (aplikasi fluor, fissure sealant, tindakan propilaksis) untuk perlindungan khusus/ pencegahan penyakit gigi dan mulut
4 4
Oral Diagnostic 34. Pengenalan/ identifikasi penyakit dan
kelainan dalam rongga mulut 3 3
Penatalaksanaan perawatan lesi karies 35. Penambalan gigi tetap dan gigi susu
menggunakan ART 3 3
36. Perawatan pulp capping 2 3 37. Perawatan saluran akar 2 2
Pencabutan gigi 38. Pencabutan gigi tetap akar tunggal tanpa
penyulit menggunakan infiltrasi anestesi 3 3
39. Pencabutan gigi tetap tanpa penyulit yang sudah goyang derajat 3 - 4 menggunakan infiltrasi atau topikal anestesi
3 3
NO KOMPETENSI/ KETERAMPILAN LEVEL KOMPETENSI D3 D4
40. Pencabutan gigi susu tanpa penyulit menggunakan infiltrasi dan atau topikal anestesi
3 3
41. Pencabutan gigi susu yang sudah goyang derajat 3 – 4 tanpa penyulit menggunakan infiltrasi dan atau topikal anestesi
3 3
Penatalaksanaan pra dan pasca tindakan 42. Penatalaksanaan kecemasan pada pasien 3 3 43. Penatalaksanaan nyeri pada pasien 3 3 44. Pengelolaan dan pemberian obat-obatan
dalam perawatan gigi 3 3
45. Penatalaksanaan tindakan haemostatis 3 3 46. Komunikasi teurapetik 3 3 47. Penatalaksanaan pasien berkebutuhan
khusus termasuk pasien rawat inap 3 3
Penatalaksanaan kegawatdaruratan klinis dengan menerapkan prinsip keselamatan klien dengan supervisi dokter gigi.
48. Penatalaksanaan perawatan fraktur pada rongga mulut/ maxillofacial
3 3
3 3
3 3
51. Penatalaksanaan shock pada pasien 3 3 52. Penatalaksanaan bantuan hidup dasar pada
pasien yang membutuhkan
3 3
E. Manajemen Klinik dan Dental Assissting Manajemen alat, bahan dan obat di pelayanan kesehatan gigi dan mulut
53. Persiapan dan pemeliharaan alat-alat pelayanan kesehatan gigi dan mulut
4 4
4 4
55. Inventarisasi dan penyimpanan alat, bahan dan obat pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut
4 4
3 4
57. Penggunaan alat pelindung diri 4 4 Kontrol Infeksi, Hygiene & Sanitasi Klinik 58. Tindakan sterilisasi 4 4 59. Tindakan desinfeksi 4 4 60. Tindakan antisepsis 4 4 61. Pengelolaan sanitasi klinik 4 4 Administrasi Klinik 62. Pelaksanaan dental resepsionis 4 4
38
63. Pelaksanaan dokumentasi (pencatatan dan pelaporan)
4 4
Dental Assissting 64. Penerapan four handed dentistry 3 4 65. Penggunaan dan pemeliharaan alat-alat
pada pelayanan umum dan spesialistik kedokteran gigi
3 4
3 4