bab i pendahuluan a. latar belakangrepository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23656/4/chapter...
TRANSCRIPT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam
kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta pemanasan
global yang semakin meningkat yang mengakibatkan perubahan iklim dan hal ini
akan memperparah penurunan kualitas lingkungan hidup. Untuk itu perlu dilakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan
konsisten oleh semua pemangku kepentingan.
Meskipun sudah lewat tujuh tahun dari proses perubahan terakhir UUD 1945
pada tahun 2002, belum banyak pihak-pihak yang menaruh perhatian atas kajian
konstitusi yang bersentuhan dengan permasalahan lingkungan hidup. Padahal
ketentuan hasil perubahan membawa makna penting sekaligus secercah harapan bagi
tersedianya jaminan konstitusi atas keberlangsungan lingkungan di alam khatulistiwa
ini. Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 merupakan ketentuan kunci
tentang diaturnya norma mengenai lingkungan di dalam konstitusi. Secara berturut-
turut kedua Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:
Pasal 28H ayat (1) : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin,
bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan”. (huruf tebal dicetak oleh Penulis)
Universitas Sumatera Utara
Pasal 33 ayat (4) : “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. (huruf tebal
dicetak oleh Penulis)
Berdasarkan kedua Pasal tersebut di atas maka sudah jelas bahwa UUD 1945
juga telah mengakomodasi perlindungan konstitusi (constitutional protection) baik
terhadap warga negaranya untuk memperoleh lingkungan hidup yang memadai
maupun jaminan terjaganya tatanan lingkungan hidup yang lestari atas dampak
negatif dari aktivitas perekonomian nasional.
Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa setiap warga negara berhak dan
memperoleh jaminan konstitusi (constitutional guranteee) untuk hidup dan
memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk tumbuh dan berkembang.
Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka (2)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (UUPPLH) adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan
untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran
dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
Pengendalian dampak lingkungan hidup merupakan upaya untuk melakukan
tindakan pengawasan terhadap suatu aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang
terutama perusahaan-perusahaan yang menimbulkan dampak besar tehadap
lingkungan. Dalam hal ini dampak lingkungan hidup diartikan sebagai pengaruh
Universitas Sumatera Utara
perubahan pada lingkungan hidup yng diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau
kegiatan1.
Oleh karena itu upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menjadi
kewajiban bagi negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam
pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.
Ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa pembangunan
berkelanjutan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan
hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pengelolaan lingkungan hidup memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan
budaya serta perlu dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi
lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal
dan kearifan lingkungan, sehingga lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan
dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan,
dan asas keadilan.
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
1 Lihat pasal 1 butir 26 Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Universitas Sumatera Utara
mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya
pemantauan lingkungan hidup adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha
dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang
diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.
Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan standar
yang tidak hanya ditujukan bagi perlindungan lingkungan, melainkan juga bagi
kebijaksanaan pembangunan, artinya :
Dalam penyediaan, penggunaan, peningkatan kemampuan sumber daya alam
dan peningkatan taraf ekonomi, perlu menyadari pentingnya pelestarian fungsi
lingkungan hidup, kesamaan derajat antar generasi, kesadaran terhadap hak dan
kewajiban masyarakat, pencegahan terhadap pembangunan yang desktruktif
(merusak) yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, serta
berkewajiban untuk turut serta dalam melaksanakan pembangunan
berkelanjutan pada setiap lapisan masyarakat.2
Pembangunan bertemakan sustainable development sudah dilakukan di
banyak negara yang telah menghasilkan berbagai kemajuan di berbagai bidang, baik
bidang teknologi, produksi, manajemen ekonomi, pendidikan dan informasi yang
kesemuanya itu telah meningkatkan kualitas hidup manusia.
Oleh karena itu untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang dibutuhkan
sebuah perencanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga
2 Alvi Syahrin, Pembangunan Berkelanjutan (Perkembangannya, Prinsip-Prinsip dan Status
Hukumnya), Fakultas Hukum USU, Medan, hal. 27. Perhatikan juga, Koesnadi Hardjasoemantri,
Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Edisi ke-7, Cetakan ke-14, Yogyakarta,
1999, hal. 18-19
Universitas Sumatera Utara
dapat memberikan jaminan, perlindungan, kepastian, dan arah bagi pembangunan.
Instrumen yang dibutuhkan itu menurut Lili Rasjidi adalah “hukum”3. Hukum
bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi rakyat.
Sifat ganda dari fungsi pembangunan adalah pada satu sisi berfungsi untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia (progresif), sedangkan pada sisi lainnya dapat
merosotkan kualitas hidup manusia (regresif). Untuk itu diperlukan suatu
perencanaan pembangunan dengan penetapan desain pembangunan, termasuk
perhitungan terhadap risiko dan cara mengatasi risiko tersebut. Di dalam suatu
masyarakat hukum fungsi perencanaan dan penanggulangan itu dilakukan dengan
pemanfaatan hukum.
Salah satu kegagalan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia dalam
mengaktualisasikan pembangunan berkelanjutan menurut Mas Achmad Santosa
adalah “ketidakmampuan para penentu kebijakan untuk mengintegrasikan ketiga pilar
pembangunan berkelanjutan (ekologi, ekonomi, sosial budaya) dan ketiga pilar
tersebut dengan good governance ke dalam proses pengambilan keputusan kebijakan
negara”.4
Selanjutnya Lili Rasjidi mengemukakan bahwa: “Hukum berfungsi mengatur,
juga berfungsi sebagai pemberi kepastian, pengamanan, pelindung dan penyeimbang,
yang sifatnya dapat tidak sekedar adaptif, fleksibel, melainkan juga prediktif dan
3 Lili Rasjidi dan I.B. Wiyasa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya,
Bandung, 1993, hal. 118 4 Mas Achmad Santosa, Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan, Makalah,
Training Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Eksekutif, Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta,
2004, hal. 3
Universitas Sumatera Utara
antisipatif. Potensi hukum ini terletak pada dua dimensi utama dari fungsi hukum
yaitu fungsi preventif dan fungsi represif”.5
Hukum merupakan instrumen dari “sosial kontrol”6, dan “sarana perubahan
sosial atau sarana pembangunan7, maka pengaturan hukum diperlukan guna
mencegah dan menanggulangi dampak negatif dari pembangunan. Kebutuhan
terhadap pengaturan hukum secara komprehensif menjadi alasan bagi istilah
“pengaturan hukum” sebagai bagian dari keseluruhan judul penelitian ini. Pengaturan
hukum menurut Alvi Syahrin “mencerminkan bagaimana suatu bangsa berupaya
menggunakan hukum sebagai instrumen mencegah dan menanggulangi dampak
negatif dari pembangunan”.8
Soedikno Mertokusumo, mengemukakan bahwa :
Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang bersifat
umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif
karena menentukan apa yang seyogyanya boleh dilakukan, apa yang tidak boleh
dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya
melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah.9
5 Lili Rasjidi, Opcit, hal. 123.
6 Edwin Patterson. Law In A Scientific Age, Columbia University Press, New York, 1963, hal.
3 7 Mochtar Kusumaatmadja. Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional Suatu
Uraian tentang Landasan Pikiran Pola dan Mekanisme Pembaharuan Hukum Indonesia, Bina Cipta,
Jakarta, 1976, hal 12-15. 8 Alvi Syahrin. Pengaturan Hukum dan Kebijakan Pembangunan Perumahan dan
Permukiman Berkelanjutan, Pustaka Bangsa Press, 2003, hal. 11 9 Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1988,
hal. 38
Universitas Sumatera Utara
Sedangkan peranan hukum menurut Ateng Syafruddin adalah “untuk
menstrukturkan seluruh proses (pembangunan) sehingga kepastian dan ketertiban
terjamin”.10
Hukum bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi
rakyat. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mempunyai isi yang
bersifat umum dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya bolehh
dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta
menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedah-
kaedah.11
Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda yang
perkembangannya baru terjadi pada dua dasawarsa terakhir ini. Apabila dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek lingkungan,
maka panjang atau pendeknya sejarah tentang peraturan tersebut tergantung daripada
apa yang dipandang sebagai “environmental concern” (perhatian terhadap
lingkungan).12
Menurut Siti Sundari Rangkuti, bahwa “hukum lingkungan sebagai hukum
yang fungsional yang merupakan potongan melintang bidang-bidang hukum klasik
sepanjang berkaitan dan/atau relevan dengan masalah lingkungan hidup”.13
Artinya,
hukum lingkungan mencakup aturan-aturan hukum administrasi, hukum perdata,
10
Ateng Syafruddin. Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup dalam Kaitannya dengan
Wewenang Pemerintah dalam Hal Perizinan, Makalah, Penataran Hukum Lingkungan, FH Unair.,
1992, hal. 5 11
Sudikno Mertokusumo. Opcit, hal. 38. 12
Koesnadi Hardjasoemantri. Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada Press,
Yogyakarta,1999, hal.36 13
Alvi Syahrin. Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Fakultas Hukum USU, Medan, 1997, hal.
1
Universitas Sumatera Utara
hukum pidana dan hukum internasional sepanjang aturan-aturan itu mengenai upaya
pengelolaan lingkungan hidup. Pencakupan beberapa bidang hukum ke dalam hukum
lingkungan berdasarkan pemikiran para pakar ekologi, bahwa “masalah lingkungan
harus dilihat dan diselesaikan berdasarkan pendekatan menyeluruh dan terpadu”.14
Law enforcement atau penegakan hukum lingkungan terhadap pencemar dan
perusak lingkungan diperlukan sebagai salah satu jaminan untuk mewujudkan dan
mempertahankan kelestarian fungsi lingkungan. Oleh karena itu, meningkatnya
kepatuhan pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas fungsi lingkungan menjadi
sasaran prioritas di bidang penaatan lingkungan. Program-program di bidang
penaatan lingkungan ini mencakup: pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan dan pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan hidup.
Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu
dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan
perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi,
perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan
konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.
Sehingga perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum
14
Takdir Rahmadi, Munadjat Danusaputro. Hukum Lingkungan, Buku I Umum, Binacipta,
Bandung, 1981, hal. 36
Universitas Sumatera Utara
sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan
pembangunan lain.
Fungsi preventif yaitu fungsi pencegahan, yang dituangkan dalam bentuk
pengaturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan desain dari setiap tindakan
yang hendak dilakukan masyarakat, yang meliputi seluruh aspek tindakan manusia,
termasuk risiko dan pengaturan prediktif terhadap bentuk penanggulangan risiko itu.
Sedangkan represif adalah fungsi penanggulangan, yang dituangkan dalam bentuk
penyelesaian sengketa atau pemulihan terhadap kerusakan keadaan yang disebabkan
oleh risiko tindakan yang terlebih dahulu telah ditetapkan dalam perencanaan
tindakan itu.
Di bidang pengendalian pencemaran, penegakan hukum pidana dan
administrasi lingkungan menjadi salah satu kegiatannya. Indikatornya adalah
meningkatnya efektifitas penegakan hukum pidana dan administrasi lingkungan,
terlaksananya advokasi litigasi kasus pidana lingkungan, pembinaan dan optimalisasi,
peningkatan jumlah dan kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dan Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, serta terselenggaranya sistem penegakan hukum satu atap di
daerah.
Masih dalam lingkup pengendalian pencemaran, penegakan hukum perdata
dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan kegiatan utamanya.
Indikator kegiatan ini adalah meningkatnya efektifitas penegakan hukum perdata dan
penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan, terbentuknya jaringan antara
ahli, organisasi non politik (LSM), pengacara dalam penanganan gugatan lingkungan,
Universitas Sumatera Utara
tersedianya tata cara gugatan perdata tentang strict liability (tanggung jawab mutlak)
dan polluters pay principle (prinsip pencemar membayar) dan meningkatnya litigator
perdata lingkungan.
Penaatan hukum di bidang lingkungan hidup oleh para pelaku kegiatan di
bidang lingkungan hidup mutlak diperlukan untuk mencegah dampak negatif dari
kegiatan yang dilakukan. Menurut struktur ketatanegaraan di era otonomi daerah,
koordinasi pengelolaan lingkungan termasuk penaatan hukum berada di tingkat
Nasional, Provinsi, Kabupaten dan Kota. Karena itu diperlukan kerja sama yang baik
antara institusi di tingkat pusat, dalam hal ini Kementerian Negara Lingkungan Hidup
dengan Badan Lingkungan Hidup Provinsi, utamanya dalam hal penguatan kapasitas
kelembagaan di bidang penegakan hukum.
Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Nomor 32 tahun 2009, disebutkan bahwa untuk mewujudkan kualitas lingkungan
hidup yang lebih baik, diperlukan adanya fungsi pengawasan, pemantauan dan
penyidikan. Pengawasan dan penyidikan merupakan salah satu komponen penting
dalam penegakan hukum baik hukum administrasi, perdata maupun pidana.
Dalam melaksanakan pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan hidup
di daerah, Pemerintah Indonesia memiliki Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah yang disingkat dengan (PPLHD) seperti yang diamanatkan dalam Undang-
Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009
bahwa dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota
menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.
Universitas Sumatera Utara
Peranan, fungsi dan kedudukan serta kewenangan PPLHD dimaksud lebih
dipertegas lagi dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 58
Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di
Provinsi/Kabupaten/Kota.
Dalam upaya penegakan hukum preventif dan represif, Badan Lingkungan
Hidup Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat dengan BLHSU
berkewajiban melakukan pengawasan dalam penerapan persyaratan izin dan
peraturan perundang-undangan di bidang hukum lingkungan dengan tujuan antara
lain untuk memastikan tingkat penaatan dari penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Untuk melaksanakan kewenangan di bidang perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di daerah Provinsi Sumatera Utara telah dibentuk Badan
Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara
(BAPEDALDASU), sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor
4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Pelaksanaan kewenangan pengawasan dimaksud dibebankan kepada Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) Provinsi Sumatera Utara seperti yang
diamanatkan oleh UUPPLH yang berada di bawah instansi BLH Provinsi Sumatera
Utara. Bagaimana peranan PPLHD ini sangat bergantung dengan stakeholder di BLH
Provinsi dan PPLHD itu sendiri. Dan tanggung jawab PPLHD itu juga kembali
kepada pejabat pengawas dimaksud dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, banyak hal yang dihadapi
termasuk kendala dan hambatan baik yang berasal dari faktor internal BLH Provinsi
Sumatera Utara maupun faktor eksternal.
Dengan demikian, efektifitas penegakan hukum lingkungan sebenarnya
terletak pada jalur administrasi oleh pejabat-pejabat administrasi yang berwenang
yang dalam hal ini Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD). Jalur
inilah yang pertama harus diusahakan dan diterapkan, sedangkan jalur pengadilan itu
baru ditempuh apabila timbul konflik. Dalam prakteknya, peran PPLHD belum begitu
maksimal dengan segala kendala yang dihadapinya, padahal mekanisme pengawasan
dan pengaturan serta penerapan sanksi oleh aparatur pemerintah itu jauh lebih
berdayaguna dan berhasil guna untuk menjamin kelestarian lingkungan, asalkan
dilaksanakan secara konsisten dan kontinu dengan tidak pandang bulu.
B. Perumusan Masalah
Sesuai dengan latar belakang di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok
permasalahan dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara.
2. Bagaimana tanggung jawab Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
3. Kendala – kendala apa yang dihadapi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera
Utara.
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:
1. Untuk mengetahui peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Sumatera Utara.
3. Untuk menemukan kendala – kendala yang dihadapi Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup di Sumatera Utara.
D. Manfaat Penelitian
Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu baik secara
teoritis maupun secara praktis, yakni tentang :
1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut dan mempunyai arti
penting bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara berkaitan dengan
penegakan hukum lingkungan. Dan diharapkan dapat memberi manfaat dalam
Universitas Sumatera Utara
pengembangan ilmu pengetahuan bagi bidang ilmu hukum secara umum dan
hukum lingkungan secara khusus.
2. Secara praktis
a. Sebagai pedoman dan masukan bagi pemerintah dalam hal ini Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan aparat penegak hukum
dalam upaya penegakan hukum lingkungan di Sumatera Utara.
b. Sebagai bahan kajian bagi akademisi untuk menambah wawasan ilmu hukum
terutama dalam bidang hukum lingkungan, khususnya mengenai Peranan
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) di Sumatera Utara.
E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan pemeriksaan dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian
mengenai “Peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Dalam Rangka
Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup di Daerah Sumatera Utara” belum pernah
dilakukan dalam topik dan permasalahan yang sama. Jadi penelitian ini dapat disebut
asli dan sesuai dengan azas-azas keilmuan yang jujur, rasional dan objektif serta
terbuka. Semua ini merupakan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran
ilmiah. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara
ilmiah.
Universitas Sumatera Utara
F. Kerangka Teori dan Konsep
1. Kerangka Teori
Menentukan suatu teori dalam penelitian adalah penting, sedemikian
pentingnya sehingga menurut David Madsen sebagaimana dikutip oleh Lintong O.
Siahaan mengatakan “The basic purposes of scientific research is theory he adds that
a good theory properly seen present a systematic view of phenomene by specifiying
realitations among cariables, with the purposes of exploring and prediction the
phenomenona”15
Penelitian hukum dalam rangka penulisan tesis ini dimulai dari pembahasan
tentang pengawasan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
Indonesia dan Sumatera Utara pada khususnya. Pengawasan dimaksud dilaksanakan
oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pengertian tentang pengawasan menurut definisi penekanannya sama.
Beberapa definisi yang diberikan terhadap pengawasan antara lain dari
George R. Tery yang mengemukakan bahwa pengawasan adalah:
“determinasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi
kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil
pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan”
Selanjutnya, Terry (dalam Sujamto), menyatakan:
“Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan
evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tidakan korektif bila diperlukan
untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana”
15
Siahaan, Lintong O. Prospek PTUN sebagaimana Penyelesaian Sengketa Administrasi Indonesia,
Cetakan pertama, Perum Percetakan Negara RI 2000, Jakarta, hal. 5).
Universitas Sumatera Utara
Seorang pakar lain yaitu Dale (dalam Winardi) menyatakan bahwa:
“pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan
hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan
meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang
direncanakan”
Dari pendapat tentang pengawasan di atas diatas dapat disimpulkan bahwa
pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar
pelaksanaan tujuan dengan tujuan–tujuan perencanaan, merancang sistem informasi
umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan
sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta
mengambil tindakan koreksi yang diperlukan.
Berkaitan dengan penulisan tesis tentang judul dimaksud, pengawasan
lingkungan hidup juga berlandaskan kepada definisi diatas dengan objeknya
lingkungan hidup yang dalam hal ini diperankan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup.
2. Kerangka Konsep
Kerangka konsep ini akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep
yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian
yang terpenting dalam perumusan suatu teori. Peranan konsep pada dasarnya dalam
penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi
(generalisasi) dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi
yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus yang disebut dengan defenisi
operasional. Pentingnya defenisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan
Universitas Sumatera Utara
pengertian antara penafsiran mendua (debius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain
itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian disertasi
ini.
Pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjamin pemenuhan dan
perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
Artinya bahwa orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum berhak untuk
menikmati lingkungan hidup yang tertata apik (asri) dan memenuhi syarat-syarat
kesehatan, sehingga terwujud lingkungan yang harmoni dimana manusia Indonesia
dapat berkembang dalam keselarasan, keserasian, dan keseimbangan yang dinamis.
Secara tidak langsung, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mewujudkan suatu
lingkungan yang baik dan sehat tersebut.
Dengan adanya hak asasi sosial atau hak subjektif ini, maka setiap warga
negara berhak menuntut negara untuk mewujudkan suatu lingkungan yang baik dan
sehat.
Heinhard Steiger dengan tulisan “The Fundamental Right to a Decent
Environment” dalam “Trends in Environmental Policy and Law” menyatakan bahwa
“apa yang dinamakan hak-hak subjektif (subjective right) adalah bentuk yang paling
luas dari perlindungan seseorang”.16
16
Rachmadi Usman. Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, PT. Citra Aditya Bakti,
Bandung, 2003, hal. 75.
Universitas Sumatera Utara
Dengan hak-hak subjektif tersebut akan diberikan kepada yang
mempunyainya suatu tuntutan yang sah guna meminta kepentingannya akan suatu
lingkungan hidup yang baik dan sehat itu dihormati, suatu tuntutan yang dapat
didukung oleh prosedur hukum, dengan perlindungan hukum oleh pengadilan dan
perangkat-perangkat lainnya. Tuntutan tersebut mempunyai 2 (dua) fungsi yang
berbeda, yaitu fungsi pertama, adalah yang dikaitkan pada hak membela diri terhadap
gangguan dari luar yang menimbulkan kerugian pada lingkungannya, sedangkan
fungsi yang kedua dikaitkan pada hak menuntut dilakukannya sesuatu tindakan agar
lingkungannya dapat dilestarikan, dipulihkan atau diperbaiki.
Penegakan peraturan perundang-undangan perlu sekali bagi perlindungan
hukum lingkungan hidup seseorang. Perlindungan ini biasanya dilaksanakan melalui
proses peradilan. Akan tetapi, adapula kemungkinan-kemungkinan lain guna
penegakan hukum lingkungan, sepeti misalnya hak untuk berperan serta dalam
prosedur administratif atau untuk mengajukan permohonan banding kepada lembaga-
lembaga administratif yang lebih tinggi.
Apabila hak atas lingkungan yang baik dan sehat dihubungkan dengan
kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, berarti lingkungan hidup
beserta dengan sumber daya yang terdapat di dalamnya merupakan milik bersama dan
dengan sendirinya tidak hanya melindungi kepentingan individual, kelompok orang
atau badan hukum saja, tetapi juga melindungi kepentingan bersama secara
menyeluruh dari orang yang mendiami lingkungan hidup tersebut. Karena itu,
masyarakat atau individu dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan/atau tuntutan
Universitas Sumatera Utara
melakukan tindakan tertentu terhadap individu, kelompok orang atau badan hukum
yang telah melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang
membawa akibat pada terganggunya kelestarian fungsi lingkungan hidup yang baik
dan sehat tersebut.
Guna mencegah terjadi permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup
diperlukan sebuah pengawasan yang eligible (memenuhi syarat) dan dilengkapi
dengan perangkat-perangkat hukum sebagai dasar pengawasan itu sendiri. Secara
terminologi menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 7 Tahun 2001
bahwa pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang dilaksanakan secara
langsung atau tidak langsung oleh PPLH dan PPLHD untuk mengetahui tingkat
ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan
hidup.
Ironisnya, meskipun konstitusi dan Undang-Undang berikut peraturan
perundang-undangan lainnya telah mengamanatkan bahwa pemerintah mempunyai
kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan dan/atau usaha, namun
dalam kenyataannya pengawasan dimaksud belum dapat berjalan dengan optimal.
Masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah yang dalam hal ini dijalankan
oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan Pejabat Pengawas
Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) untuk melakukan pengawasan dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup khususnya di Sumatera Utara.
Kendala itu muncul baik dari lingkup internal maupun eksternal institusi Badan
Universitas Sumatera Utara
Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara. Oleh karenya, dalam tesis ini, penulis
akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan dan kendalanya berikut
solusi penyelesaian kendala tersebut.
G. Metode Penelitian
1. Spesifikasi Penelitian
Sesuai dengan rumusan penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan
yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap
peraturan perundang-undangan yang menggambarkan prinsip-prinsip hukum dalam
pengawasan lingkungan hidup di daerah Sumatera Utara yang diaplikasikan oleh
aparatur pemerintahan yang disebut dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah.
2. Sumber Data
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sehingga data yang
dikumpulkan pada dasarnya merupakan data sekunder. teknik pengumpulan data
dilakukan melalui penelaahan kepustakaan berupa peraturan perundang – undangan
yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Dilakukan pula penelaahan terhadap
bahan – bahan hukum lainnya, seperti karya ilmiah dan kamus yang membantu dalam
menganalisis dan memahami kajian masalah peranan Pejabat Pengawas Lingkungan
Hidup Daerah dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di
daerah Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui data kepustakaan dan sebagai
pendukung digunakan data lapangan yang pengumpulan datanya melalui
wawancara17
.
3. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
Dalam menjelaskan prosedur pengambilan dan pengumpulan data ini, sangat
berkaitan dengan cara untuk memperoleh data yang relefan dengan permasalahan
yang akan diteliti dalam disertasi ini. Untuk memperoleh data yang relepan dengan
permasalahan yang akan diteliti, dilaksanakan dua tahap penelitian:
1. Kepustakaan dan Dokumen
Sumber data kepustakaan dan dokumen diperoleh dari :
a. Bahan hukum primer, terdiri dari :
1. Norma atau kaedah dasar;
2. Peraturan Dasar;
3. Peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Perda ataupun
Pergub.
b. Bahan hukum sekunder, seperti: hasil-hasil penelitian, artikel, hasil-hasil seminar
atau pertemuan ilmiah lainnya dari kalangan pakar hukum.
17
Wawancara merupakan alat pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi arus informasi dalam wawancara yaitu pewawancara (interviewer),
responder, pedoman wawancara yang digunakan pewawancara dan situasi wawancara. Sedangkan pedoman yang
digunakan pewawancara menguraikan masalah penelitian yang biasanya dituangkan dalam bentuk daftar
pertanyaan. Isi pertanyaan yang peka dan tidak menghambat jalannya wawancara. Herman Tarsito, Pengantar
Metodologi Penelitian. Buku Pedoman Mahasiswa, Jakarta: Gramedia, 1917, hal. 171
Universitas Sumatera Utara
c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang
memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan
sekunder, serta bahan-bahan primer, sekunder tersier (penunjang) di luar bidang
hukum, misalnya yang berasal dari: Sosiologi, Ekologi, Teknik, Filsafat, dan
lainnya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.
Surat kabar, majalah mingguan juga menjadi sumber bahan bagi penulisan tesis
ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan pengaturan penegakan
hukum lingkungan.
2. Penelitian Lapangan
Penelitian lapangan yang dilaksanakan merupakan upaya memperoleh bahan-
bahan langsung berupa dokumentasi dari instansi pemerintah yang berwenang dan
terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Hal ini dilakukan oleh karena
kemungkinan besar tidak semua bahan-bahan yang diperlukan dapat diperoleh atau
tersedia di perpustakaan, dalam hal ini dilakukan wawancara dengan aparatur
pengelola lingkungan hidup di Provinsi Sumatera Utara.
4. Analisis Data
Analisis data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian
dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum analisis
data dilakukan, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data, kemudian dianalisis
secara kualitatif dan ditafsirkan secara logis dan sistematis, kerangka berpikir
deduktif dan induktif akan membantu penelitian ini khususnya dalam taraf
Universitas Sumatera Utara
konsistensi, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah
ditetapkan oleh asas-asas hukum yang berlaku umum dalam perundang-undangan.
Kegiatan analisis dimulai dengan melakukan pemeriksaan terhadap data yang
terkumpul melalui wawancara (Dept Interview) secara langsung dan terarah,
inventarisasi karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, jurnal, bulletin, majalah,
surat kabar dan artikel yang berkaitan dengan judul penelitian untuk mendukung studi
kepustakaan. Kemudian baik data primer maupun data sekunder dilakukan analisa
penelitian. Dengan analisa kualitatif juga dilakukan interpretasi. Berdasarkan metode
interpretasi ini diharapkan dapat menjawab permasalahan hukum yang ada dalam
tesis ini.
Penelitian hukum normatif yang dilakukan disini mengutamakan penelitian
tentang peranan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dalam rangka
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara