partisipasi masyarakat kelurahan perigi...
TRANSCRIPT
PARTISIPASI MASYARAKAT KELURAHAN PERIGI BARU KECAMATAN
PONDOK AREN KOTA TANGERANG SELATAN TERHADAP PROGRAM
PEMBERDAYAAN KOTA TANPA KUMUH
SKRIPSI
Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh
Fikra Sutan Purnama
NIM 1112054100015
PROGRAM STUDI KESEJAHTERAAN SOSIAL
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI (UIN)
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1438 H / 2017 M
i
ABSTRAK
Fikra Sutan Purnama
1112054100015
Partisipasi Masyarakat Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota
Tangerang Selatan terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh
(KOTAKU)
Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas
aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya
yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena
adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai
peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang
layak untuk mengatasi persoalan di atas dalam program kotaku.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam
pembangunan infrastruktur perkotaan kumuh serta aspek-aspek yang berhubungan
dengan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur
perkotaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
kualitatif yang menggunakan unit analisis informan dengan teknik pengumpulan data
melalui wawancara mendalam, observasi dan studi dokumen. Analisis yang
digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertama, bentuk partisipasi masyarakat pada
tahap persiapan berupa kehadiran dan sumbangan ide atau pemikiran, pada tahap
pelaksanaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga, dana dan material, pada
tahap pemeliharaan bentuk partisipasi masyarakat berupa tenaga. Kedua, aspek-aspek
yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat yaitu jumlah keluarga sejahtera,
jenis pekerjaan.
Dalam bentuk partisipasinya masyarakat digolongkan pada partisipasi vertikal,
dimana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program
secara langsung dengan bimbingan dari pihak penyedia layanan. Dan dalam
partisipasi horizontal, dimana masyarakat tidak berperan cukup aktif dalam
pengambilan keputusan dan pelaksanaan program. Masyarakat disini hanya diam dan
menunggu hasil keputusan dalam musyawarah perencanaan program.
Adapun faktor penghambat dalam partisipasi program yaitu: dari faktor usia, waktu,
dan aspek pendidikan. Dimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat
partisipasi masyarakat dalam sebuah program. Dan faktor pendukungnya yaitu : peran
masyarakat dan relasi yang dijalankan berperan dengan baik dan faktor lamanya
tinggal masyarakat di lingkungan tersebut.
ii
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Alhamdulillah, segala puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang
telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, sehingga skripsi ini dapat
terselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar
Muhammad SAW.
Penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi merupakan salah satu persyaratan
untuk menyelesaikan studi strata satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana
Kesejahteraan Sosial di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Kebahagiaan yang tidak ternilai bagi penulis secara pribadi
adalah dapat mempersembahkan hasil yang terbaik kepada kedua orang tua, seluruh
keluarga dan pihak-pihak yang telah ikut andil dalam penyelesaian karya ilmiah ini.
Sebagai bentuk penghargaan yang tidak tertuliskan, penulis sampaikan ucapan
terima kasih sebesar-besarnya kepada:
1. Prof. Dr. Dede Rosyada, MA, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Dr. Arief Subhan, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Lisma Dyawati Fuaida, M.Si, selaku Ketua Jurusan Kesejahteraan Sosial
Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
4. Hj. Nunung Khoiriyah, M.Ag, Sekretaris Jurusan Kesejahteraan Sosial
Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
5. Muhtadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah
meluangkan waktunya memberikan bimbingan dan pengarahan serta
membantu literatur dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta
jajarannya, yang senantiasa memberikan ilmu, membimbing, dan memberikan
pengarahan selama perkuliahan.
7. Pengelola program KOTAKU Kelurahan Perigi Baru yang telah banyak
membantu dalam memperoleh data dan informasi yang penulis butuhkan
dalam penyusunan skripsi.
8. Kedua orang tua Bapak Sutan Suherman dan Ibu Rina Indarti, terima kasih
iii
untuk semua doanya, untuk semua Jasa-jasanya dan semua Pengorbanannya.
9. Saudara-saudara sepupu saya, Asep Rahmatullah M.Si, Dian Betet
Nurdiansyah, Eko Nurdiansya, Dede Eka Nurdiansyah, Desi Agustin, Agung
Brimasidik, Yudha Anugrah, dan Adi alex Imam Taufik, dan adik saya Nanda
Permana Cahya Sutan, terima kasih atas dukungan moril dan materiil dalam
menempuh studi selama kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
10. Bingka Belisha Meitiyanto terima kasih atas dukungan moril dan materiil
yang telah berjasa memberikan fasilitas selama proses pembuatan skripsi dari
awal hingga akhir.
11. Sahabat dan teman-teman seperjuagan Jurusan Kesejahteraan Sosial Angkatan
2012, Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta, yang terus
memberikan dukungan dalam proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
12. Keluarga besar ALLBEST Familly dan Royal 23 BR yang tidak bisa
disebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan dukungan dalam
proses penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
iv
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa :
1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah
satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Starta 1 (S1) di Universitas
Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan
dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau
merupakan jiplakan atau plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 13 Januari 2016
Fikra Sutan Purnama
v
DAFTAR ISI
ABSTRAK ............................................................................................................. i
KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii
DAFTAR ISI ......................................................................................................... v
DAFTAR LAMPIRAN ........................................................................................ ix
BAB 1 PENDAHULUAN .................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah .......................................... 7
1. Pembatasan Masalah ............................................................................ 7
2. Perumusan Masalah ............................................................................. 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .................................................................. 7
1. Tujuan Penelitian ................................................................................. 7
2. Manfaat Penelitian ............................................................................... 8
D. Metodologi Penelitian ................................................................................ 9
1. Jenis Pendekatan Penelitian ................................................................. 9
2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian .............................................. 10
3. Sumber Data Penelitian ........................................................................ 10
4. Teknik Pengumpulan Data ................................................................... 11
5. Analisis Data ........................................................................................ 13
6. Keabsahan Data ................................................................................... 14
E. Pedoman Penulisan Skripsi ........................................................................ 14
F. Tinjauan Pustaka ........................................................................................ 15
G. Sistematika Penulisan ................................................................................ 16
BAB II LANDASAN TEORI ............................................................................. 18
A. Pengertian Partisipasi Masyarakat .............................................................. 18
1. Partisipasi Masyarakat ......................................................................... 18
2. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat ................................................ 20
3. Prinsip-prinsip Partisipasi Masyarakat ................................................ 20
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat ................. 22
5. Tingkatan Partisipasi Masyarakat ........................................................ 24
6. Tahapan-tahapan Partisipasi ................................................................ 25
7. Derajat Partisipasi ................................................................................ 27
B. Pemberdayaan Masyarakat ........................................................................ 28
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat .................................................... 32
2. Tujuan Pemberdayaan .......................................................................... 35
3. Tahapan dan Proses Pemberdayaan ..................................................... 36
4. Aras Pemberdayaan ............................................................................. 41
C. Perkotaan .................................................................................................... 42
BAB III PROFIL PROGRAM ........................................................................... 45
A. Profil Kotaku .............................................................................................. 45
B. Pengertian Program dan Definisi “Kumuh” .............................................. 49
C. Tujuan Program ......................................................................................... 51
D. Strategi Operasional ................................................................................... 52
E. Prinsip ........................................................................................................ 53
F. Pola Penanganan ........................................................................................ 54
vi
G. Struktur Organisasi .................................................................................... 57
BAB IV TEMUAN LAPANGAN DAN ANALISIS LAPANGAN .................. 58
A. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU ....................... 59
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan
Program ...................................................................................................... 59
2. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program
KOTAKU ................................................................................................... 65
3. Partisipasi Masyarakat dalam Pelembagaan ........................................ 72
4. Partisipasi Masyarakat dalam Evaluasi dan Monitoring ...................... 76
B. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program
KOTAKU ......................................................................................................... 78
C. Faktor Penghambat dan Pendukung ........................................................... 82
BAB V PENUTUP ................................................................................................ 86
A. Kesimpulan ................................................................................................ 86
B. Saran .......................................................................................................... 89
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Permasalahan kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada sejak
lama dan hampir bisa dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi” dalam
kehidupan. Pengertian kemiskinan sendiri sebagai suatu konsep ilmiah lahir
sebagai dampak dari istilah pembangunan. Karena itu dalam setiap
pembahasan tentang pembangunan kemiskinan mendapat tempat yang cukup
penting. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam
pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran,
keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.
Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan
terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari
masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Masalah
kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang
secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai
untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak.
Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat
lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset, sehingga
semakin lama semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala tersebut
memunculkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan dalam
masyarakat.
Masalah kemiskinan di Indonesia tercermin dari kondisi fisik
masyarakat yang tidak memiliki akses sarana dan prasarana dasar lingkungan
yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di
2
bawah standar kelayakan untuk ditempati, serta mata pencarian yang tidak
menentu.
Permasalahan kemiskinan ini telah menggugah pemerintah dan
lembaga internasional seperti bank dunia untuk berperan aktif mengentaskan
kemiskinan melalui berbagai program. Beberapa program cenderung parsial
dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan program yang bersifat
sistematis dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang cukup efektif
untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan atau paling tidak mencegah
munculnya masalah-masalah turunan dari kemiskinan seperti busung lapar,
kurang gizi, anak putus sekolah, bayi terlantar, anak jalanan, kondisi
lingkungan pemukiman yang buruk, kriminalitas dan prostitusi.1 Krisis
ekonomi yang berkepanjangan yang dialami bangsa Indonesia sejak tahun
1997 telah membawa dampak yang sangat luas bagi seluruh aspek kehidupan
masyarakat Indonesia, terutama bagi masyarakat miskin yang semakin miskin,
ditambah lagi utang luar negri yang semakin besar yang merupakan warisan
dari pemerintah Orde Baru. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa
angka kemiskinan di Indonesia sangat fluktuatif. Pada saat krisis moneter
tahun 1997/1998 penduduk miskin Indonesia mencapai 24% kemiskinan atau
pada tahun tersebut melesat ke 49,5 juta jiwa. Berdasarkan sensus penduduk
Badan Pusat Statistik (BPS) 2011, penduduk miskin Indonesia berjumlah
32,02 juta jiwa atau 13,33% dari total jumlah penduduk, sebanyak 11,05 juta
jiwa berada di perkotaan dan 18,97 juta jiwa di pedesaan.1
1 Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pembangunan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan
berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011), h. 187 1 Data statistic BPS 2011 Jumlah Masyarakat Miskin di Indonesia
3
Masalah kemiskinan di perkotaan lebih kompleks karena tidak hanya
menyangkut pekerjaan, pendapatan, perumahan, tetapi berkaitan pula dengan
masalah sosial lain yang bersifat pathologis seperti kerentanan terhadap
kriminalitas, tindak kekerasan, penyalahgunaan narkoba, kadang juga mudah
dieksploitasi untuk kepentingan tertentu. Kemiskinan di kota sering dikatakan
miskin plus, yaitu selain miskin mereka juga tidak jarang menjadi penyandang
masalah sosial lain yang bersifat pathologis. Orang miskin di kota relatif
lebih sulit kehidupannya dibanding dengan orang miskin di pedesaan, sebab
sumberdaya pendukung lingkungan semakin berkurang sehingga untuk
memenuhi kebutuhan hidup di perkotaan haruslah dengan memiliki uang.2
Begitu juga dengan peningkatan urbanisasi terjadi tanpa terkendali
terutama di negara-negara dengan ketimpangan pertumbuhan antar wilayah
yang cukup tinggi. Beberapa ciri pembeda wilayah desa dengan kota memang
secara fakual dapat dilihat secara kasat mata yang menunjukkan bias
pembangunan fisik, sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Berpijak pada
ciri desa-kota tersebut, kota lebih memberikan kesan yang lebih maju dari
pada desa. Kehidupan di perkotaan seolah-olah memberikan suasana
menjanjikan bagi setiap urban yang silau dengan corak kehidupan glamour,
penuh kemewahan, fasilitas sosial dan fasilitas umum memadai, berbagai
gedung menjulang tinggi dan masyarakat bergaya hidup modern. Semua sisi
kehidupan kota seolah memberi kesan kemakmuran hidup. Padahal
berdasarkan beberapa hasil penelitian Santoso (1991) dan Evers (1982)
menemukan bahwa :
“Sisi lain atau kehidupan kota yang menunjukan kemajuan terdapat
keterbelakangan yang mencerminkan potret ketidakberdayaan,
2 The World Bank, 2007, understanding poverty
4
kemiskinan yang kesemuanya terkonsentrasi pada pemukiman kumuh
(sejumlah area).”
Kehidupan masyarakat di perkotaan keatas kelas bawah dengan
terminology Hans Dieter Evers (1982) mengatakan :
“masyarakat pinggiran kota” mencerminkan realitas sebuah kehidupan
yang serba terbatas. Masyarakat pinggiran kota yang lebih dikenal
dengan istilah dengan wong melarat merupakan refleksi dari
keberadaan kaum yang tak beruntung seperti: tunawisma, tunakarya,
gelandangan, pengemis, buruh kasar dan anak jualan. Mereka
cenderung tinggal tak menentu di sembarang tempat seperti belakang
gedung bertingkat, kolong jembatan, pinggiran rel kereta api, tepi
bantaran sungai, kios kosong di sudut pasar, trotoar pertokoan,
pekuburan umum yang kontras berbeda dengan kondisi kehidupan
gemerlap permukaan kota”.
Adams (1964) menjelaskan:
“Kaum miskin di perkotaan biasanya hidup bergerombol dalam suatu
kawasan yang disebut kampong gembel. Sebagian masyarakat
pinggiran kota di kawasan kampung gembel mendirikan rumah kardus,
gubuk dan pondok reyot unruk difungsikan sebagai tumah tinggal.
Kehadiran rumah kardus, gubuk reyot hanyalah satu dari sekian cara
untuk menggambarkan potret kemiskinan di perkotaan. Gambar ciri
lain yang lebih menyedihkan dari kaum miskin kota sering kali kita
lihat dari fakta: tingkat ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah,
akses tahap fasilitas kesehatan lemah, kesulitan memenuhi kebutuhan
pokok, selalu terlilit hutang, pekerjaan tak tetap, lokasi pekerjaan
berpindah-pindah dan sring dikejar-kejar aparat. Tak jarang, warga
miskin di perkotaan terlibat tindakan kriminal yang meresahkan
kehidupan sosial.”3
Dalam massa krisis masyarakat miskin sangat sulit untuk bangkit karena
ketidak berdayaan dan partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal ini khususnya terjadi
pada masyarakat perkotaan, karena potensi yang ada pada umumnya sangat susah
direalisasikan atau susah didapatkan, terutama dari segi sumber daya manusianya
sehingga masyarakat kota tidak memiliki kemampuan yang baik untuk membangun
walaupun didukung sumber daya yang ada, karena sudah mulai hilangnya kapital
sosial. Masalah kemiskinan hanya dapat dituntaskan apabila pemerintah merumuskan
kebijakan yang berpihak kepada masyarakat miskin dan pelaksanaannya
membutuhkan intervensi dan koordinasi dari semua pihak.
3 Prasudi Suparlan, Kemiskinan di Perkotaan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984), h. 4
5
Menjawab tantangan tersebut, dalam penanganan masalah kemiskinan yang
dialami masyarakat Indonesia dengan cara melakukan pemberdayaan tahap
masyarakat, maka presiden telah mengeluarkan Perpres No. 57 tentang Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), yang bertugas untuk merumuskan
langkah-langkah kongkrit dalam penanggulangan kemiskinan melalui “Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang sekarang telah berubah nama
dengan program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sebagai instrumen dalam
percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di daerah.4
Salah satu wilayah sasaran Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) adalah
Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten. Merupakan salah satu wilayah yang fokus menjadi target Program KOTAKU.
Alasan memilih lokasi ini karena Kelurahan Perigi Baru memiliki potensi kapital
sosial (seperti; kegotong rorongan, kepedulian, musyawarah, keswadayaan dan lain-
lain) yang cukup baik untuk peningkatan ekonomi masyarakatnya dan juga untuk
permasalahan di dalam infrastruktur pada lingkungan Kelurahan Perigi Baru tersebut
yang bertujuan untuk melancarkan akses ekonomi, penidikan dan lain-lain.
Diharapkan melalui Program KOTAKU ini dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumberdaya semakin baik,
sehingga berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat.
Berdasarkan uraian di atas menarik untuk melakukan penelitian skripsi yang
berjudul “Partisipasi Masyarakat Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok
Aren Kota Tangerang Selatan Terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU)”. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena selain belum
banyak yang diteliti, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai
4 Direktorat Jendral Cipta Karya, Bersama Membangun Kemandirian, (Jakarta: Kementrian Pekerjaaan
Umum Republik Indonesia, 2010), h. 15
6
tambahan informasi tentang implementasi Program KOTAKU, dan sejauh mana
partisipasi masyarakat terhadap program yang dilakukan oleh Program KOTAKU.
B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan melakukan
penelitian yang berfokus pada partisipasi masyarakat pada Progran
KOTAKU pada program yang dicanangkan oleh KOTAKU di Kelurahan
Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
2. Perumusan Masalah
Dari batasan masalah tersebut dapat dilihat sejumlah masalah yang
memungkinkan dapat dijelaskan dalam penulisan skripsi ini. Penulisan
akan merumuskan dalam permasalahan sebgai berikut:
a. Bagaimana Partisipasi Masyarakat pada Program KOTAKU di
Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang
Selatan ?
b. Apa Faktor Penghambat dan Pendukung Program KOTAKU bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan Perigi Baru,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Mendeskripsikan Partisipasi Masyarakat pada Program Kota Tanpa
Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok
Aren, Kota Tanggerang Selatan.
7
b. Mendeskripsikan faktor-faktor Penghambat dan Pendukung Program
KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat kelurahan
Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademis
1) Untuk menambah wawasan keilmuan bagi mahasiswa
kesejahteraan sosial.
2) Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengembangan
penelitian serupa dimasa mendatang.
3) Hasil penelitian ini diharapkan kiranya dapat menjadi dokumen
perguruan tinggi yang berguna untuk menjadi rujukan bagi
masyarakat yang konsentrasinya pada studi sosial dalam dimensi
program pemerintah.
b. Manfaat Praktis
1) Bahan masukan bagi intansi dalam hal ini Kementerian Pekerjaan
Umum untuk menjalankan Program pemberdayaan-pemberdayaan
masyarakat.
2) Selain bahan masukan bagi masyarakat dalam pelaksaan program
PNPM Mandiri Perkotaan atau pemberdayaan masyarakat agar
dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup
8
D. Metodologi Penelitian
1. Jenis Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Menurut
Strauss dan Corbin (1997), yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah
jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat
dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau
cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran). Penelitian kualitatif secara
umum dapat digunakan untuk penelitian tentang kehidupan masyarakat,
sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-
lain.5
Adapun alasan menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman
para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk menemukan dan
memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang kadangkala
merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan.6
Serta
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi partisipasi masyarakat
Kelurahan Perigi Baru tehadap program yang dijalankan oleh PNPM Mandiri
Perkotaan. Kemudian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang
diberikan PNPM Mandiri Perkotaan dalam mengatasi permasalahan sosial
yang ada di Kelurahan Perigi Baru.
2. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian
Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kelurahan Perigi
Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Metode yang
digunakan dalam penentuan lokasi penelitian adalah metode purposive
sampling, yaitu metode penentuan lokasi penelitian sesuai dengan tujuan
5 Nur Syam’un, Metodelogi penelitian (Serang: sultan Maulana Hasanudin Banten, 1998), h.22 6 Lex J Moeloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosyda Karya, 1993), h.3
9
penelitian. Menurut metode ini, lokasi penelitian hendaknya didasarkan pada
pertimbangan-pertimbangan kemenarikan/ketertarikan, keunikan, kesesuaian
dengan topik yang dipilih, lokasi hendaknya diuraikan dengan jelas dan
lengkap.
Pertimbangan yang mendasari peneliti memilih daerah tersebut di atas
sebagai tempat penelitian karena Kelurahan Perigi Baru merupakan Kelurahan
yang melaksanakan program PNPM Mandiri berupa kegiatan pemberdayaan
masyarakat. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan
Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren. Waktu penelitian : Penelitian dilakukan
pada bulan April 2016 sampai dengan bulan Oktober 2016.
3. Sumber Data Penelitian
Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokan dalam
dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.7
a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikelompokan oleh
peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga
sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk
mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara
langsung, teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan
data primer antara lain observasi dan wawancara.
b. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti
dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).
Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat
Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.
4. Teknik Pengumpulan Data
7 Prof. Dr. Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta, 2003), h.186
10
a. Wawancara
Menurut Prabowo (1996) wawancara adalah metode pengambilan data
dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang informan, caranya
adalah dengan bercakap-cakap secara tatap muka. Pada penelitian ini
wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
Menurut Patton (dalam Poerwandari 1998) dalam proses wawancara
dengan menggunakan pedoman umum wawancara ini, interview
dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum, serta
mencantumkan isu-isu yang harus diliputi tanpa menentukan urutan
pertanyaan, bahkan mungkin tidak terbentuk pertanyaa yang eksplisit.8
Tabel .01 Theoritical Sampling
INFORMAN JUMLAH JENIS INFORMASI
Ketua Kordinator KOTAKU 1 orang Informasi tentang program
KOTAKU dan partisipasi
masyarakat
Fasilitator Senior Kelurahan Perigi Baru 1 orang Informasi tentang program
KOTAKU dan partisipasi
masyarakat
Ketua BKM 1 orang Peran partisipasi
masyarakat dalam program
KOTAKU
Anggota BKM 2 orang Peran partisipasi
masyarakat dalam program
KOTAKU
Anggota UPL 3 orang Peran partisipasi
masyarakat dalam program
KOTAKU
Anggota UPK 2 orang Peran partisipasi
masyarakat dalam program
KOTAKU
Jumlah 10
8 Hamid Patilima, Metode penelitian kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet. Ke-3, h.68
11
b. Observasi
Observasi adalah pengamatan dari sumber data, dalam hal ini peneliti
datang ketempat yang diamati, tetapi tidak ikut dalam kegiatan tersebut,
melainkan melakukan pengamatan langsung bagaimana partisipasi
masyarakat dalam program KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru,
Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan. Yang ingin didapatkan
dari observasinya adalah memahami konteks data dalam keseluruhan
situasi sosial, jadi akan dapat diperoleh pandangan yang menyeluruh,
memperoleh pengalaman langsung, sehingga memungkinkan peneliti
menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi oleh konsep atau
pandangan sebelumnya, dan memperoleh kesan-kesan pribadi, dan situasi
sosial yang diteliti.9
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Studi
dokumentasi adalah studi kumpulan modul KOTAKU, buku panduan
pelaksanaan KOTAKU, dan foto-foto pelaksanaan KOTAKU di
Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan.
Maksud pengumpulan dokumen ialah untuk memperoleh kejadian nyata
tentang situasi sosial dan arti berbagai factor disekitar subjek penelitian.10
Dalam hal ini peneliti menggunakan video recorder untuk merekam
selama melakukan wawancara dan observasi, serta menggunakan kamera
ponsel sebagai dokumentasi dan bahan tambahan untuk penelitian ini.
9 Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet. Ke-5, h.64 10 Heribertus B. Sutopo, Metodelogi Penelitian Kualitatif: Metodelogi Penelitian Untuk Ilmu-ilmu Sosial
dan Budaya (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996), h.36
12
5. Analisis Data
Sesuai dengan subjek penelitian partisipasi masyarakat, maka hal
tersebut akan dikemukakan di sini, menurut Bogan bahwa analisis data
adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh
dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-
unit, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan
dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri
sendiri maupun orang lain.11
6. Keabsahan Data
Keabsahan data adalah data yang diperoleh, data yang telah teruji dan
valid, dalam hal ini peneliti menulis keabsahan data yang diujikan lewat
diskusi atau sharing terhadap teman sejawat, referensi teori dan meliahat
realitas sosial serta tentang isu-isu yang sedang berkembang, oleh karena
itu peneliti melakukan perbaikan-perbaikan untuk mendapatkan data-data
yang relevan. Teknik untuk keabsahan data dengan triangulasi sumber
berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan
teknik yang sama. Sebagai gambaran atas data yang telah dikumpulkan
dari sumber yang berbeda sebagai cara perbandingan data yang didapat
dari observasi dan wawancara. Penulis melakukan wawancara tahapan
hasil dari observasi.12
11 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV. Alfabeta, Agustus 2009), Cet- Ke 5, h.88
12 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: CV. Alfabeta, Agustus 2009), Cet- Ke 5, h.83
13
E. Pedoman Penulisan Skripsi
Untuk tujuan mempermudah, teknik penulisan yang dilakukan dalam
skripsi ini merujuk pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi, Tesis,
dan Disertasi) yang disusun oleh tim UIN Jakarta Press. Cet. Ke 2, tahun
2008.
F. Tinjauan Pustaka
Partisipasi Masyarakat Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Mandiri Perkotaan (PNPM-MP): Studi atas Pembangunan Gedung PAUD di
Kelurahan Petukangan Utara, Pesanggrahan Jakarta Selatan. Yang disusun oleh
Resty Dwi Anggraini, mahasiswi Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta
Sarjana Sosial bidang Kesejahteran Sosial. Melakukan tinjauan pustaka pada skripsi
tersebut merupakan ketertarikan penulis dalam penelitian partisipasi masyarakat
dalam program yang dijalankan oleh PNPM Mandiri Perkotaan. Apa yang dilakukan
penelitian skripsi ini tentu menjadi bahan perbandingan terhadap skripsi tersebut.
Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah lebih
pada partisipasi masyarakat dalam keseluruhan program yang dicanangkan oleh Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Perigi Baru. Perlu diketahui partisipasi
masyarakat sangatlah penting dalam berjalannya suatu program yang telah
direncanakan. Mengetahui sejauh mana masyarakat mengawal program tersebut,
apakah masyarakat berperan aktif atau apatis dalam menanggapi program tersebut.
Kemudian melihat perubahan apa saja yang terjadi pada masyarakat sebelum dan
sesudah masuknya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) ke Kelurahan Perigi
Baru.
14
G. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisam ini terdiri dari lima bab, yang terdiri sebagai
berikut :
BAB I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah,
pembatasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan
manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian,
serta sistematika penulisan.
BAB II Landasan Teori, yang terdiri dari pertama definisi partisipasi,
bentuk dan tipe partisipasi, manfaat partisipasi. Kedua definisi
pemberdayaan, definisi pemberdayaan masyarakat, tujuan
pemberdayaan, ciri-ciri pemberdayaan masyarakat, dan tahapan
pemberdayaan masyarakat. Ketiga kerangka alur penelitian.
BAB III Gambaran Umum meliputi :
Gambaran Umum Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri Perkotaan, Latar Belakang PNPM-MP,
Visi dan Misi PNPM-MP, tujuan PNPM-MP, Fungsi dan Divisi
yang bergerak di PNPM-MP, Struktur Organisasi, Nilai-nilai
dan Prinsip-prinsip yang Melandasi PNPM-MP
kemudian gambaran umum Kelurahan Perigi Baru, Letak
Geografis Jumlah Penduduk, Kondisi Pendidikan, Jenis Mata
Pencaharian, dan Agama.
BAB IV Analisis Penelitian, merupakan bentuk analisis Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat tentang Partisipasi
Masyarakat Kelurahan Perigi Baru terhadap Progran PNPM
Mandiri Perkotaan.
15
BAB V Penutup, dalam hal ini akan ditarik kesimpulan dari pemikiran
sebelumnya serta saran-saran sebagai bentuk hasil dari analisa
dalam penelitian penulis.
16
BAB II
LANDASAN TEORI
A. Pengertian Partisipasi Masyarakat
1. Partisipasi Masyarakat
Ditinjau dari segi etimologis, kata partisipasi merupakan pinjaman dari
bahasa Belanda “participatie” atau dari bahasa Inggris “Participation”
(sukanto,1983). Dalam bahasa Latin disebut “Participatio” yang berasal dari
kata kerja “Partipare” yang berarti ikut serta, sehngga partisipasi mengandung
pengertian aktif yaitu adanya kegiatan atau aktivitas.
Menurut Davis dan Newstrom (2004: ) Partisipasi adalah keterlibatan
mental dan emosional orang-orang dalam situasi kelompok. Dan mendorong
mereka untuk memberikan suatu kontribusi demi tujuan kelompok, dan juga
berbagai tanggung jawab dalam pencapaian tujuan.
Menurut Sajogyo (artikel :2002) “Partisipasi” adalah suatu proses
dimana sejumlah pelaku bermitra punya pengaruh dan membagi wewenang di
dalam prakarsa “pembangunan”, termasuk mengambil keputusan atas
sumberdaya.
Menurut Rauf, Nasution dalam Sri Yuliyati, mengemukakan partisipasi
terhadap koperasi adalah manifestasi dari perilaku seseorang atau sekelompok
orang dalam menunjukkan sikap dan mewujudkan peranannya terhadap
koperasi guna meningkatkan kesejahteraanya.
Menurut (Sastropoetro:1995,11). Bahwa partisipasi adalah
keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan
lahiriahnya. Pengertian ini menjelaskan peran masyarakat dalam mengambil
bagian, atau turut serta menyumbangkan tenaga dan pikiran ke dalam suatu
17
kegiatan, berupa keterlibatan ego atau diri sendiri atau pribadi yang lebih
daripada sekedar kegiatan fisik semata.(artikel Dr. Arifin Sitio)Secara umum,
partisipasi dapat di artikan sebagai keterlibatan diri seseorang dalam suatu
kegiatan, baik secara langsung maupun tidak langsung atau suatu proses
identifikasi diri seseorang untuk menjadi peserta dalam kegiatan bersama
dalam situasi sosial tertentu.13
Menurut Ach. Wazir Ws, Partisipasi biasa diartikan sebagai
keterlibatan seseorang secara sadar kedalam interaksi sosial dalam situasi
tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia
menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses
berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan,
kepatuhan dan tanggung jawab bersama.14
Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan
masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di
masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi
untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan
keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.15
2. Bentuk-bentuk Partisipasi
a. Partisipasi vertikal adalah bentuk kondisi tertentu vertikal di
masyarakat yang terlibat di dalamnya atau mengambil bagian dalam
program pihak lain, sehubungan dengan yang masyarakat ada sebagai
posisi bawahan.
13 http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurut-beberapa.html diakses pada hari
kamis tanggal 26 Mei 2016, pukul 11.07 Wib 14 Ach Wazir Ws, Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat (Jakarta: Sekertariat
Bina Desa dengan Dukungan AusAID, 1999), h.30 15 Isbandi Rukminto Adi, Penerapan Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku
pegangan bagi para praktisi lapangan. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999)
18
b. Partisipasi horizontal di mana orang tidak mungkin memiliki inisiatif
di mana setiap kelompok anggota / masyarakat berpartisipasi secara
horizontal antara satu sama lain, baik dalam melakukan bisnis
bersama-sama, dan melakukan kegiatan dengan pihak lain. menurut
Effendi sendiri, tentu saja, partisipasi merupakan tanda awal
dari komunitas yang berkembang yang mampu berkembang secara
mandiri.
3. Prinsip-prinsip Partisipasi
Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap warga menggunakan hak
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang
menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak
langsung. Analisis partisipatif ini dilakukan guna memahami suara masyarakat
miskin, laki-laki dan perempuan, tentang masalah kemiskinan yang mereka
hadapi serta mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan
kebijakan. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam partisipasi masyarakat:
a. Cakupan: Semua orang atau perwakilan dari semua kelompok yang
terkena dampak proyek pembangunan keputusan atau proses.
b. Kesetaraan dan kemitraan (Partnership Equal): Pada dasarnya setiap
orang memiliki keterampilan, kemampuan dan inisiatif serta hak untuk
menggunakan inisiatif dalam terlibat dalam setiap proses dialog dalam
rangka membangun terlepas dari tingkat dan struktur masing-masing
pihak.
c. Transparansi: Semua pihak harus dapat mengembangkan komunikasi
dan komunikasi adalah iklim terbuka dan kondusif, dialog dihasilkan.
19
d. Pihak berwenang kesetaraan (Power Sharing / Equal
Powership): Berbagai pihak yang terlibat harus dapat
menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk
menghindari dominasi.
e. Tanggung Jawab kesetaraan (Responsibility): Berbagai pihak memiliki
tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena kesetaraan
otoritas (pembagian kekuasaan) dan keterlibatan dalam proses
pengambilan keputusan dan langkah-langkah pemberdayaan
berikutnya
f. Pemberdayaan: Keterlibatan berbagai pihak tidak dapat dipisahkan dari
semua kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak, sehingga
melalui keterlibatan aktif dalam kegiatan proses, ada proses saling
belajar dan saling kerjasama untuk memberdayakan satu sama lain.
g. Dibutuhkan kerjasama dari semua pihak yang terlibat untuk berbagi
kelebihan untuk meminimalkan mereka, khususnya yang berkaitan
dengan kemampuan sumber daya manusia.16
4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam program, sifat faktor-faktor ini bisa mendukung program yang sukses,
tetapi ada juga sifat dapat menghambat keberhasilan program. Misalnya,
faktor usia, yang terbatas properti, pendidikan, pekerjaan dan pendapatan.
Angell (Ross, 1967: 130) mengatakan bahwa partisipasi berkembang dalam
masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi
kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi, yaitu;
16 Direktorat Jendral Cipta Karya, Bersama Membangun Kemandirian, (Jakarta: Kementrian Pekerjaaan
Umum Republik Indonesia, 2010)
20
a. Usia
Faktor usia adalah faktor yang mempengaruhi sikap seseorang
terhadap kegiatan masyarakat yang ada. Orang dari kelompok usia
menengah dengan lampiran moral terhadap nilai-nilai dan norma-
norma masyarakat yang lebih stabil, cenderung lebih mungkin untuk
berpartisipasi dibandingkan kelompok usia lainnya.
b. Jenis Kelamin
Nilai panjang dominan dalam budaya berbagai bangsa mengatakan
bahwa pada dasarnya seorang wanita adalah “di dapur” yang berarti
bahwa di banyak masyarakat peran perempuan, terutama mengurus
rumah tangga, tetapi nilai bagi peran perempuan telah bergeser oleh
gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan, semakin baik.
c. Pendidikan
Dikatakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan
dianggap mempengaruhi sikap seseorang terhadap lingkungan, sikap
yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh
masyarakat.
d. Pekerjaan dan Penghasilan
Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan
seseorang akan menentukan berapa banyak pendapatan yang akan
diperoleh. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan memenuhi
kebutuhan sehari-hari dapat mendorong orang untuk berpartisipasi
21
dalam kegiatan masyarakat. Memahami bahwa untuk berpartisipasi
dalam kegiatan, harus didukung oleh suasana ekonomi yang stabil.
e. Lamanya Tinggal
Lamanya seseorang yang hidup dalam lingkungan tertentu dan
pengalaman berinteraksi dengan lingkungan akan mempengaruhi
partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal di lingkungan tertentu,
rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam
partisipasi besar dalam aktivitas apapun yang lingkungan.17
5. Tingkatan Partisipasi Masyarakat
Untuk menumbuhkan kegiatan partisipasi diperlukan suatu
keterampilan dan pengetahuan agar dapat mencapai berbagai tingkatannya,
dan untuk itu selalu ditemukan titik tolaknya untuk mengawalinya. Maka
pada dasarnya Nampak adanya tiga tingkatan, yaitu :
a. Tingkat saling mengerti, Tujuannya adalah untuk membantu
para anggota kelompok agar memahami masing-masing fungsi
dan sikap, sehingga dapat mengembangkan kerjasama yang
baik.
b. Tingkat penasihat/sugesti, yang dibangun atas dasar saling
mengerti, oleh karena para anggota kelompok pada hakekatnya
sudah cenderung siap untuk memberikan suatu usul atau saran
kalau telah memahami masalah ataupun situasi yang
dihadapkan kepada masyarakat.
17http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.jelajahinternet.com/2015/11/11-
pengertian-partisipasi-menurut-para.html diakses 26-Mei-2016 pukul 12.10 Wib
22
c. Tingkat otoritas, otoritas pada dasarnya memberikan kepada
kelompok suatu wewenang untuk medapatkan keputusannya.18
6. Tahapan- Tahapan Partisipasi
Terdapat empat tahapan partisipasi, yaitu tahapan perancanaan,
pelaksanaan, pelembagaan, dan monitoring evaluasi program, dari
keempat tahapan tersebut saling berkaitan dan harus beraturan, karena
dalam tahapan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda.
a. Tahapan Perancanaan
Partisisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan dalam
pemberdayaan, indikatornya dapat dilihat, pada keikutsertaan
anggota masyarakat dalam musyawarah penentuan program,
identifikasi, dan masalah, ataupun pembuatan formula kegiatan
atau program kemasyarakatan tersebut.
b. Tahapan Pelaksanaan
Partisipasi pada tahap ini, anggota masyaakat adalah ikut serta dalam
pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya.
Rangkaian kegiatan dalam pelaksanaan diikuti secara seksama dan
cermat. Warga masyarakat aktif sebagai pelaksana maupun
pemanfaat program.
c. Tahap Pelembagaan
Partisipasi pada tahap ini, anggota masyarakat ikut serta merumuskan
keberlanjutan atau pelembagaan program. Langkah partisipasinya,
masyarakat ikut serta dalam merumuskan dan membuat model-
model pendanaan program, pembuat lembaga-lembaga pengelola
18 Sastopoetro, Santoso R.A “Partisipasi, Komunikasi, Persuasif, dan Disiplin Dalam Pembangunan
Nasional”, (Bandung: Alumni, 1986), h,49.
23
program dan melakukan pengkaderan anggota masyarakat sebagai
pengatur SDM bagi program tersebut. Partisipasi pada tahap ini
memilki pada makna penting, karena masyarakat yang akan
melanjutkan program ini perlu dipersiapkan agar mereka dapat
berbuat, berkarya, dan bekerja bagi kesinambungan program
tersebut. Dengan demikian, masyarakat dapat terbiasa dan sudah
memiliki kapasitas serta jaringan dalam melakukan operasionalnya.
d. Tahapan Monitoring dan Evaluasi
Pada tahapan monitoring dan evaluasi, masyarakat ikut serta
mengawasi pelaksanaan program. Pengawasan ini menjadi penting
agar program pemberdayaan tersebut dapat memiliki kinerja
administrasi, artinya tata pelaksanaan dapat dipertanggung
jawabkan dengan dokumen-dokumen pelaporan yang semestinya
berlaku atau sesuai dengan perundang-undangan.19
7. Derajat Partisipasi Masyarakat
Terdapat kadar yang berbeda dalam setiap praktek partisipasi.
Kadar ini jika diperbandingkan satu sama lain akan membentuk suatu garis
kontinum mulai dari titik non partisipasi warga sampai kendali warga
sepenuhnya. Untuk memperjelas mana proses yang disebut partisipasi dan
bukan partisipasi dalam penelitian ini akan mempergunakan konsep
delapan tangga partisipasi masyarakat (Eight Rungs on Ladder of Citizen
Participation) menurut Arnstein (1971).
Dalam konsepnya Arnstein menjelaskan partisipasi masyarakat
yang didasarkan kepada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu
19 Tantan Hermansyah, dkk, Dasar-Dasar Pembangunan Masyarakat Islam, (Ciputat: UIN Jakarta Press
2013), h.33-34
24
produk akhir, tiap tangga dibedakan berdasarkan “corresponding to the
extent of citizen’s power in determining the plan and/or program. Secara
umum, dalam model ini ada tiga derajat partisipasi masyarakat : Pertama;
Tidak Partisipatif (Non Participation), kedua: Derajat Semu (Degrees of
Tokenism) dan kekuatan masyarakat (Degrees of Citizen Powers). Lebih
jelasnya dapat dilihat dalam gambar dibawah ini:
25
DERAJAT PARTISIPASI
Sumber : Sherry.R Arnstein “A Ladder of Citizen Participation”(AIP Jurnal, July
1971).
26
Dua tangga terbawah yang dikategorikan dalam derajat Non
partisipasi (Non Participation) menempatkan bentuk-bentuk partisipasi
yang dinamakan Manipulasi (Manipulation) dan Terapi (Therapy)
dalam kedua tangga tersebut partisipasi hanya bertujuan untuk
mendidik “menatar” masyarakat dan “mengobati” masyarakat. Dalam
tangga pertama Manipulasi bisa diartikan (relative) tidak ada
komunikasi apalagi dialog sedangkan dalam tangga kedua Therapy
telah ada komunikasi namun masih bersifat terbatas, inisiatif datang
dari pemerintah (pemegang kekuasaan) dan hanya satu arah.
Tangga ketiga, keempat dan kelima dikategorikan dalam
derajat tanda partisipasi (Degree of Tokenism) yaitu partisipasi
masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak
memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan
mereka akan dipertimbangkan oleh pemegang keputusan, dalam taraf
ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan yang sangat kecil
untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat. Dalam tangga ke
tiga yaitu Information menyiratkan bahwa komunikasi sudah banyak
terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat
untuk melakukan timbal balik (feed back), seperti pengumuman,
penyebaran pamflet dan laporan tahunan. Tangga ke empat yaitu
Consultation bermakna bahwa komunikasi telah bersifat dua arah
tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual/formalitas, sudah ada
kegiatan penjaringan aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat,
telah ada aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi
masyarakat akan didengarkan tetapi belum ada jaminan aspirasi
27
tersebut akan dilaksanakan misalnya survei sikap, temu warga dan
dengar pendapat publik. Tangga ke lima yaitu Placation (penentraman)
berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi
antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang
rentan dan termajinalisa) dimungkinkan untuk memberikan masukan
secara lebih signifikan dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun
proses pengambilan keputusan masih dipegang oleh pemegang
kekuasaan.
Tiga tangga teratas dikategorikan dalam derajat kuasa
masyarakat (Degree of Citizen Power) dimana masyarakat memiliki
pengaruh terhadap proses pengambilan keputusaan partisipasi
masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam
ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan
menjalankan kemitraan (partnership) yaitu masyarakat telah mampu
bernegosiasi dengan “pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar,
pendelegasian kekuasaan (delegated power) yaitu masyarakat telah
mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan keputusan
telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (citizen control)
partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah
mampu mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan
konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin masyarakat telah
memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan
tertentu.
Berdasarkan konsep yang dikemukakan oleh Arnstein (1971)
28
terlihat bahwa terdapat perbedaaan yang cukup mendasar antara bentuk
partisipasi semu (empty ritual) dengan yang mempunyai kekuatan
nyata (real power). Didalamnya digambarkan bagaimana bentuk-
bentuk partisipasi masyarakat dari masyarakat dipaksa atau
dimanipulasi dan dimana masyarakat telah mampu mengontrol
pembuatan keputusan dan pengalokasian sumber daya. Kemudian
masing-masing derajat ditekankan bukan pada seberapa jauh
masyarakat telah terlibat dalam proses pembentukan kebijakan atau
program yang dilaksanakan oleh pemegang kekuasaan tetapi seberapa
jauh masyarakat dapat menentukan hasil akhir atau dampak dari
kebijakan tersebut.20
B. Pemberdayaan Masyarakat
“Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
menetapkan bahwa bentuk-bentuk upaya yang harus dilakukan dalam
mengatasi kemiskinan tersebut mencakup penyuluhan dan bimbingan sosial,
pelayanan sosial, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, pelayanan
kesehatan dasar, pendidikan dasar, perumahan dan pemukiman, penyediaa
akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.”
Begitu juga dengan UU No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin memuat secara rinci bentuk penanganan fakir miskin yaitu
pengembangan potensi diri, bantuan pangan dan sandang, penyedian
pelayanan perumahan, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,
bantuan hukum dan pelayanan sosial.21
20 Arnstein, Sherry R. "A Ladder of Citizen Participation" (JAIP: Vol. 35, July 1969), h. 216-224 21 http://kumoro.staff.ugm.ac.id/wp-content/uploads/2008/12/sistemjaminansosial.pdf (diakses pada
tanggal 17 Mei 2016, pukul 14.28 Wib)
29
Negara dalam upaya perwujudan kesejahteraan warganya terutama di
Negara-negara sedang berkembang dibutuhkan peranannya paling tidak dalam
tiga hal. Pertama, dalam menangani masalah sosial dan dampaknya terutama
pada ranah publik. Kedua, masalah sosial yang dihadapi warganya yang
berada dibawah pemenuhan kebutuhan dasar (basic needs) melalui jaminan
sosial. Ketiga, melindungi masyarakat dari cengkraman dan dominasi pasar.22
1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat
Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment)
berasal dari kata “power” (kekuasaan atau keberdayaan). Beberapa ahli
mengatakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara
pemberdyaan:
a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang
lemah atau tidak beruntung.23
b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang menjadi cukup
kuat untuk berpartisipasi dalam pengontrolan atas dan mempengaruhi
terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi
kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh
keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk
mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi
perhatiannya.24
c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan
melaui pengubahan struktur sosial.25
22 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2011) 23 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung Refika Aditama 2007), h.
58-59 24 Ibid. 25 Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari 2011), h. 36
30
d. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana rakyat, organisasi, dan komunitas
diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.
Dengan demikian, pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan.
Sebgi proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat
kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk
individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan.
Dalam konteks ini memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi
tidak mampu untuk pelepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan. Dengan kata lain, memberdayakan adalah memampukan dan
memandirikan masyarakat. Ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat
adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan dengan mendorong,
memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya
untuk lebih berdaya guna dan berhasil. Hal ini daoat dimaknai bahwa
pemberdayaan masyarakat itu salah satunya adalah bagaimana merubah mind
set seseorang dari perasaan tidak mampu, tidak bias dan tidak mungkin
menjadi merasa mampu, bisa dan sangat mungkin untuk melakukan
perubahan. Adanya pencerahan pada masyarakat akan kekuatan dan potensi
yang dimiliki dapat memberikan kesadaran bersama bahwa perubahan menuju
kesejahteraan adalah sebuah keniscayaan.
Pemberdayaan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan
sustainable development dimana pemberdayaan masyarakat merupakan suatu
prasyarat utama serta dapat diibaratkan sebagai gerbong yang akan membawa
masyarakat menuju suatu keberlanjutan secara ekonomi, sosial dan ekolog.
Melalui upaya pemberdayaan, warga masyarakat didorong agar memiliki
31
kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya secara
optimal serta terlibat secara penuh dalam mekanisme produksi, ekonomi,
sosial dan ekologinya.26
2. Tujuan Pemberdayaan
Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai tujuan
pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh
sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat berdaya, memiliki kekuasaan atau
mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya baik berifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki
kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata
peencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam
melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Sedangkan pengertian
pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indicator
keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.27
Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya
kelompok lemah dan rentan sehingga mereka memiliki kekuatan atau
kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga bebas
mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari
kebodohan, dan bebas dari kesakitan; (b) menjaga sumber-sumber produktif
yang memungkinkan meraka dapat meningkatkan pendapatannya dan
memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan; dan (c)
26 Isbandi Rukmito, Pemikiran-pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial, (Jakarta:Fakultas
Ekonomi UI, 2002), h. 102 27 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategi Pembangunan
Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial, h. 60
32
berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang
mempengaruhi mereka.28
3. Tahapan dan Proses Pemberdayaan
Pranarta dan Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa “proses pemberdayaan
mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang
menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan,
kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar inividu lebih berdaya.
Kecenderungan pertama tersebut dapat disebut kecenderungan primer dari
makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan
sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi
individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa
yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog”. Sumardjono (1999)
menyebutkan ciri-ciri masyarakat berdaya yaitu;29
1. Mampu memahami diri dan potensinya, mampu merencanakan
(mengantisipasi perubahan kondisi kedepan)
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri
3. Memiliki kekuatan untuk berunding
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerja sama yang
saling menguntungkan, dan
5. Bertanggung jawab atas tindakannya.
Slamet (2003) menjelaskan lebih rinci bahwa yang dimaksud dengan
masyarakat berdaya adalah masyarakat yang tahu, mengerti, faham, menjalankan
peranan dan tugas-tugas kehidupannya.pemberdayaan harus mampu menyokong
28 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat (Bandung: Refika Aditama, 2008), h.
58
29 http://www.sarjanaku.com/2011/09/pemberdayaan-masyarakat-pengertian.html diakses pada hari
kamis tanggal 26 Mei 2016, pukul 15.02 Wib
33
masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah
dan terpinggirkan.
Pemeliharaan: Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.
Pemberdayaan harus menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan
setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.
Menurut Isbandi tahapan-tahapan dalam pemberdayaan adalah sebagai
berikut:
Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang,
titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki
potensi (daya) yang dapat dikembangkan, pemberdayaan adalah upaya untuk
membangun daya itu dengan mendorong pemberian motivasi dan membangkitkan
kesadaran. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat, dalam hal ini
diperlukan langkah-langkah yang lebih positif dan nyata, serta pembukaan akses pada
berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi semakin berdaya dalam
memanfaatkan peluang.
Memberdayakan berarti melindungi, karena dalam pemberdayaan harus dapat
mencegah yang lemah menjadi semakin lemah.
Menurut Nanih Mahendrawati dan Agus Ahmad Syafe’I ada tiga tahapan
dalam pemberdayaan, yaitu:30
Tahap pertama adalah pemberdayaan pada mata ruhaniah, dalam hal ini terjadi
degradasi moral atau pergeseran nilai masyarakat Islam yang sangat mengguncang
kesadaran Islam. Oleh karena itu pemberdayaan jiwa dan akhlak harus lebih
ditingkatkan. Tahap ke dua adalah pemberdayaan intelektual, pada saat ini seperti
30 Ibid h. 58
34
yang disaksikan betapa umat Islam Indonesia sudah jauh tertinggal dalam kemajuan
penguasaan tekhnologi, untuk itu diperlukan berbagai upaya pemberdayaan
intelektual sebagai perjuangan besar (jihad). Tahap ke tiga adalah pemberdayaan
ekonomi, masalah kemiskinan menjadi semakin identic dengan masyarakat Islam
Indonesia,pemecahannya adalah tanggung jawab masyarakat Islam sendiri.
Menurut Hogan (200:h. 20) mengembangkan proses pemberdayaan yang
berkesinambungan sebagai suatu siklus yang terdiri dari lima (5) tahapan utama
yaitu:31
Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak
memberdayakan (recall depowering/empowering experinces). Mendiskusikan alasan
mengapa terjadi pemberdayaan dan pentidakberdayaan (discuss reasons for
development/empowerment). Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek
(indentify one problem or project). Mengidentifikasi basis daya yang bermakna
(identify useful power bases). Mengembangkan rencana aksi dan
mengimplementasikannya (develop and implement action plans).
a. Tahapan Seleksi Lokasi
Seleksi lokasi untuk menentukan tempat atau wilayah pelaksanaan
pemberdayaan masyarakat yang diinginkan. Pemilihan lokasi dilakukan sesuai
dengan kriteria yang disepakati oleh lembaga, pihak-pihak dan masyarakat.
Misalnya: Kesediaan masyarakat menerima kegiatan non-fisik, tidak terlalu
banyak kegiatan keproyekan lain, adanya masyarakat yang terpinggirkan,
dukungan dari aparat setempat serta tokoh-tokoh masyarakat, lokasi
terjangkau, sesuai kemampuan dan sarana.
31 Isbandi Rukminto Adi, Pemberdayaan, Pembangunan dan Intervensi Komunitas, (Jakarta: Fakultas
Ekonomi Universitas Indonesia, 2003), h. 304
35
Penempatan kriteria ini penting agar tujuan lembaga dalam
Pemberdayaan Masyarakat akan tercapai serta pemilihan lokasi dilakukan
sebaik mungkin. Bisa saja suatu desa terlalu luas untuk menerapkan
Pemberdayaan Masyarakat secara menyeluruh sehingga Pemberdayaan
Masyarakat dilaksanakan nisaknya dalam salah satu dusun.
b. Tahap Sosialisasi Pembedayaan Masyaarakat
Sosialisasi pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menciptakan
komunikasi serta dialog dengan masyarakat untuk meningkatkan pengertian
masyarakat dan pihak terkait tentang program. Proses sosialisasi sangat
menentukan kriteria masyarakat untuk berperan dan terlibat didalam program.
Tahapan dan metode dalam proses sosialisasi meliputi: Pertemuan formal
denganAparat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat, menyepakati wilayah kerja
(dusun), pertemuan formal dengan masyarakat: kunjungan rumah, diskusi
kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat (sosial,agama, lapangan.
Hal-hal yang perlu disosialisasikan misalnya: penjelasan tujuan, manfaat,
sasaran PM, prinsip-prinsip PM (termasuk prinsip non-fisik), penjelasan
kelompok sasaran (pria, wanita, pemudan dan lain-lain). Umpan balik
masyarakat terhadap semua aspek diatas. Materi dan media yang dapat
dimanfaatkan dalam sosialisasi diantaranya: Brosur, Film (video), poster, buku
dan lain-lain.
c. Tahap Proses Pemberdayaan Masyarakat
Kajian wilayah kajian partisipatif, kajian wilayah partisipatif
dimaksudkan agar masyarakat mampu dan percay diri dalam mengidentifikasi
serta menganalisa keadaannya, baik potensi maupun permasalahannya. Selain
itu tahapan ini dimaksud untuk mendapat gambaran mengenai aaspek sosial,
36
ekonomi dan kelembagaan masyarakat serta sumber daya alam dan sumber
daya manusia. Gambaran ini akan memberikan dasar untuk penyusunan
rencana kegiatan pembangunan. Pengembangan kelompok, pengembangak
kelompok dilakukan dengan mengfokuskan kegiatan pada masyarakat yang
benar-benar tertarik dan berminat untuk melakukan kegiatan bersama. Dan
dalam melibatkan anggota dan pengurus kelompok dalam proses inisiasi
hingga berjalan dengan baik dan akan tercapai. M&EP dilaksanakan oleh
semua pihak yang terlibat dalam pembangunan masyarakat dimana intinya
adalah peran masyarakat sebagai pelaku utama. M&EP adalah suatu proses
penilaian, pengkajian dan pemantauan kegiatan PM, baik prosesnya maupun
hasil dan dampaknya agar dapat disusun proses perbaikan bila diperlukan.
d. Tahap Pemandirian Masyarakat
Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses
pembelajaran terus-menerus bagi masyarakat dengan tujuan kemandirian
masyarakat dalam upaya-upaya peningkatan taraf hidupnya. Yang perlu
diperhatikan adalah masyarakat dari awal proses sada bahwa hal ini akan
terjadi.
Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai
melalui penerapan dan pendekatan yang dapat disingkat 5P, yaitu: Penguatan,
Perlindungan, Penyokongan, dan Pemeliharaan.32
4 Aras Pemberdayaan
Dalam konteks pekerjaan sosial menurut Edi Suharto pemberdayaan
dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (empowerment
setting): Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu
32 Edi Suharto, Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat, (Bandung:Refika Aditama, 2007),
h. 67-68
37
melalui bimbingan konseling, stress management, crisis intervensison. Tujuan
utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-
tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang
berpusat pada tugas (task contered approach).
Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan kepada sekelompok klien,
pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media
intervensi, pendidikan dan pelatihan, dan dinamika kelompok. Biasanya
digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan,
keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan
permasalahan yang dihadapinya.
Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai Strategi System Besar
(Large System Strategi). Karena sasaran perubahan diarahkan pada system
lingkungan yang lebih luas, perumusan kebijakan, perencanaan sosial,
kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, dan
manageman konflik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi
System Besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi
untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta
menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.33.
C. Perkotaan
1. Pengertian Perkotaan
Secara umum perkotaan adalah tempat bermukimnya warga kota,
tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah dan lain-
lain. Dengan kata lain, Kota adalah suatu ciptaan peradaban budaya umat
manusia. Kota sebagai hasil dari peradaban yang lahir dari pedesaan, tetapi
33 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung: PT.
Refika Aditama, 2005), h. 66-67
38
kota berbeda dengan pedesaan, karena masyarakat kota merupakan suatu
kelompok teritorial di mana penduduknya menyelenggarakan kegiatan-
kegiatan hidup sepenuhnya, dan juga merupakan suatu kelompok terorganisasi
yang tinggal secara kompak di wilayah tertentu dan memiliki derajat
interkomuniti yang tinggi.
Perkotaan adalah satuan pemukiman bukan pedesaan yang berperan
didalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai
simpul jasa , menurut pengamatan tertentu. Perkotaan merupakan suatu
perkembangan kota yang melibatkan seluruh elemen-elemen di dalamnya
yang menyangkut kota itu sendiri, yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman
perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan
sosial, dan kegiatan ekonomi.
Menurut Bintarto dari segi geografis kota diartikan sebagai suatu
sistim jaringan kehidupan yang ditandai dengan kepadatan penduduk yang
tinggi dan diwarnai dengan strata ekonomi yang heterogen dan bercorak
materialistis atau dapat pula diartikan sebagai bentang budaya yang
ditimbulkan oleh unsur-unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala
pemusatan penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat
heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah dibelakangnya.
2. Kumuh
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah
permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan
39
prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah
perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh
dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:
a. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
b. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan
memiliki kepadatan tinggi;
c. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus
untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah
sebagai berikut:
Keteraturan bangunan
Jalan Lingkungan;
Drainase Lingkungan,
Penyediaan Air Bersih/Minum;
Pengelolaan Persampahan;
Pengelolaan Air Limbah;
Pengamanan Kebakaran; dan
Ruang Terbuka Publik.
Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan
kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik,
karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab
kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim,
kepastian berusaha.
40
BAB III
GAMBARAN PROGRAM
A. Profil KOTAKU
Program Penanggulangan Kemiskinan telah berjalan sejak tahun 1999 dengan
program P2KP yang kemudian pada tahun 2007 berkembang dengan Pogram
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dimana program
ini didalamnya mengacu kepada tridaya yaitu : Sosial, Ekonomi dan Infrastruktur. Di
tahun 2015 Program PNPM Mandiri Perkotaan berganti nama dengan P2KP yaitu
Program Peningkatan Kualitas Permukiman yang berfokus pada peningkatan pada
kualiatas permukiman kumuh. Dan di tahun 2016 tepatnya pada bulan April P2KKP
berubah nama dengan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Program ini lebih
berfokus intervensinya pada satu kawasan kumuh.
Badan Keswadayaan Masyarakat merupakan wadah perjuangan warga miskin
dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhannya, dan sekaligus menjadi motor
penggerak dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayahnya
khususnya wilayah kumuh yang dijalankan oleh masyarakat secara berkelanjutan,
diawali dari proses sampai penentuan kebutuhahan, penyusunan dan pelaksanaan
program hingga pelaksanaan dan pemeliharaan.
Tentunya disini tugas kita selaku Konsultan untuk selalu melakukan dan
memberikan pemahaman-pemahaman kepada mereka, agar tingkat kemandirian BKM
seutuhnya dimiliki sehingga kedepan bukan hanya tingkat kemandirian yang dimiliki
mereka tetapi tingkat madani yang sudah mereka miliki, sehingga tidak ada lagi
ketergantungan kepada kelompok tertentu maupun kepada kita selaku konsultan,
dengan adanya tingkat kemandirian bahkan tingkat madani yang sudah mereka miliki,
interfensi dari program kepada mereka mulai berkurang bahkan tidak ada. Untuk
41
mewujudkan hal tersebut tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan
ataupun sekaligus, tapi perlu proses dan bertahap.
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28H Ayat 1 menyatakan bahwa:
“Setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh
pelayanan kesehatan”. Ayat tersebut menunjukkan bahwa tinggal di sebuah hunian
dengan lingkungan yang layak merupakan hak dasar yang harus dijamin
pemenuhannya oleh Pemerintah sebagai penyelenggara negara.
Penanganan permukiman kumuh menjadi tantangan yang rumit bagi
pemerintah kota/kabupaten, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata
merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Berangkat dari cita-cita
bangsa dan memperhatikan berbagai tantangan yang ada, Pemerintah menetapkan
penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagai target nasional yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019. Dalam RPJMN 2015-2019 disebutkan bahwa salah satu sasaran
pembangunan kawasan permukiman adalah tercapainya pengentasan permukiman
kumuh perkotaan menjadi 0 (nol) hektar melalui penanganan kawasan permukiman
kumuh seluas 38.431 Ha. Untuk itu, seluruh program di Ditjen Cipta Karya (DJCK)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen. PUPR) dalam kurun
waktu 5 tahun ke depan akan difokuskan untuk mewujudkan permukiman yang layak
huni hingga tercapai 0 Ha kumuh tanpa menggusur. Oleh karena itu, DJCK
menginisiasi pembangunan platform kolaborasi untuk mewujudkan permukiman
layak huni melalui Program KOTAKU.
Kota Tangerang Selatan sebagai kota di Provinsi Banten yang berbatasan
langsung dengan DKI Jakarta, memunculkan fenomena berkembangnya kawasan
42
kumuh. Hingga tahun 2007 masih terdapat 284,43 Ha kawasan kumuh yang belum
tertangani di Provinsi Banten. Kawasan kumuh adalah kawasan pemukiman yang
dibangun secara spontan, tanpa direncanakan terlebih dulu, serta tanpa konsep
penataan lingkungan yang jelas. Kawasan perumahan ini dibangun atas swadaya
masyarakat, yang dikenal dengan istilah slums ataupun squatters (E.E. Bergel). Juga
berupa hunian tingkat rendah dengan ciri bangunan liar di atas tanah yang tidak sah
(Charter Adam). Kawasan kumuh adalah bagian kota yang jorok, bangunannya tidak
memenuhi syarat kesehatan serta ditinggali oleh kaum miskin dengan tidak memiliki
fasilitas sanitasi, air bersih dan pembuangan sampah. Menurut WHO, kawasan kumuh
adalah kawasan pemukiman yang dijadikan tempat tinggal yang bangunannya
berkondisi substandar atau tidak layak yang dihuni oleh penduduk miskin yang padat.
Kawasan yang digunakan menjadi tempat tinggal adalah bantaran sungai, pinggir rel
kereta api, tanah-tanah kosong di sekitar pabrik atau pusat kota dan di bawah
jembatan. Kawasan kumuh ini menjadi masalah umum perkotaan karena merusak
keindahan dan estetika kota, sehingga diperlukan langkah-langkah penyelesaian, baik
penataan ulang maupun pemindahan penduduk di kawasan tersebut. Namun, hal ini
sulit dilakukan, karena menimbulkan pro-kontra seperti kasus pemindahan penghuni
bantaran sungai di Jakarta yang dipindahkan ke rumah susun. Rata-rata penghuni
kawasan kumuh adalah keluarga pra sejahtera yang berpenghasilan rendah, karena
menempati bantaran sungai, danau dan waduk, untuk itu perlu diberikan insentif
misalnya kartu gratis (free card) karena pada umumnya mereka tidak memiliki
kendaraan sehingga dapat naik bis secara gratis, berobat secara gratis dan bersekolah
secara gratis bagi anak-anak mereka. Sebagai kota yang baru dibentuk, saat ini
Tangerang Selatan sedang melakukan pendataan daerah kumuh yang ada di
lingkungannya. Semoga setelah pendataan, langsung dilanjutkan dengan perencanaan
43
kota yang jelas, agar kawasan kumuh tidak terlalu berkembang, sehingga nantinya
akan menjadi problem bagi Pemerintah Kota di kemudian hari. Ruang publik yang
peruntukannya bagi masyarakat luas juga belum terlalu banyak. Paling baru berupa
tempat pemancingan di situ-situ yang belum tertata rapi. Memang beberapa taman di
beberapa perumahan tampak sudah di tata. Dua taman kota yang cukup luas dan
selalu ramai digunakan untuk olahraga masyarakat, yakni Taman Kota I di BSD City
dan Taman Kota II di Taman Tekno. Pada ke dua taman kota ini masih terdapat hutan
mini dengan pepohonan yang rindang dan rimbun, sungai dan danau kecil.
Semestinya banyak kawasan luas di daerah Serpong, namun pada umumnya
sudah dikuasai oleh para pemodal kuat, seperti lokasi gedung pameran international
Indonesia Convention and Exhibition (ICE) dan Kawasan Green Building
(Breeze). Guna menunjang tema Hari Habitat Dunia, sebaiknya perlu ditambah
taman-taman kota seperti di daerah Ciputat dan Pamulang. Lapangan olahraga terbuka
juga sudah sulit ditemukan, digantikan oleh lapangan futsal berbayar. Masih untung
terdapat jalur sepeda, sehingga memungkinkan masyarakat bersepeda dengan aman.
Dengan adanya program Car Free Day pada hari Minggu juga sangat membantu
menciptakan ruang publik sementara, sebelum Pemerintah merencanakan membangun
ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara cuma-cuma.34
B. Pengertian Program dan Definisi “Kumuh”
Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan
secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 Propinsi yang menjadi “platform” atau
basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber
pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor,
swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk
34 http://www.kompasiana.com/sutiono/menantikan-taman-kota-berikutnya-di-tangerang-
selatan_560bf2f5b59373f10d49ad65diakses pada hari sabtu, 14 Mei 2016. Pukul 21:50 wib.
44
membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah
daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam
perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.
KOTAKU diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan
kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap di
seluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan
masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan
pelayanan dasar di tingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk
mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman
kumuh perkotaan menjadi 0 persen.
Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak
laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat,
sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas
fungsi sebagai tempat hunian.
Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh
dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut:
1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan
tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang
keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut:
a. Keteraturan bangunan
b. Jalan Lingkungan;
45
c. Drainase Lingkungan,
d. Penyediaan Air Bersih/Minum;
e. Pengelolaan Persampahan;
f. Pengelolaan Air Limbah;
g. Pengamanan Kebakaran; dan
h. Ruang Terbuka Publik.
Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan
indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu
diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku
masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.
C. Tujuan Program
Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan
pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya
permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.
Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:
1. Menurunnya luas kawasan permukiman kumuh menjadi 0 Ha;
2. Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja
PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan kumuh yang berfungsi dengan
baik;
3. Tersusunnya rencana penanganan kumuh tingkat kota/kabupaten dan tingkat
masyarakat yang terlembagakan melalui Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);
4. Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui
penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat
46
untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman
kumuh; dan
5. Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih
dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.
Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan
indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi
terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0
persen. Secara garis besar pencapaian tujuan diukur dengan indikator “outcome”
sebagai berikut:
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan
pada kawasan kumuh sesuai dengan kriteria kumuh yang ditetapkan (a.l drainase;
air bersih/minum; pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah;
pengamanan kebakaran; Ruang Terbuka Publik);
2. Menurunnya luasan kawasan kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan
perkotaan yang lebih baik;
3. Terbentuk dan berfungsinya kelembagaan yaitu Pokja PKP di tingkat
kota/kabupaten untuk mendukung program KOTAKU; dan
4. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di
kawasan kumuh.
D. Strategi Operasional
Strategi operasional dalam penyelengaraan program adalah sebagai berikut:
47
1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan
peningkatan kualitas permukiman kumuh;
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu
berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat
pusat s.d. tingkat masyarakat;
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi
dengan multi-sektor dan multi-aktor;
4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM
Daerah dan perencanaan formal lainnya;
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang
sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (baseline) permukiman
yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu
dengan sistem kota; Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana
peningkatan penghidupan berkelanjutan;
7. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada
semua pelaku kunci; dan
8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam
menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.
E. Prinsip
Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:
48
1. Pemerintah daerah sebagai Nakhoda
Pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan memimpin kegiatan
penanganan permukiman kumuh
2. Perencanaan komprehensif dan berorientasi outcome (pencapaian tujuan
program)
Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan
berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi
kabupaten/ kota
3. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
Rencana penanganan kumuh merupakan produk Pemda sehingga mengacu pada
visi kabupaten/ kota dalam RPJMD.
4. Partisipatif.
Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (top-down)
dan dari bawah (bottom-up)
5. Kreatif dan Inovatif
Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu
mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang
yang sangat dibutuhkan dalam penanganan kumuh
6. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance)
Pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat mampu
melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan
menerapkan tata kelola yang baik (good governance).
7. Investasi penanganan kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota
juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.
F. Pola Penanganan
49
Sesuai dengan tujuan program, penanganan permukiman kumuh yang
dimaksud dalam Program KOTAKU tidak hanya mengatasi kekumuhan yang sudah
ada, namun juga untuk mencegah tumbuhnya kekumuhan baru. Cakupan kerja
penanganan kumuh dalam Program KOTAKU berdasarkan kondisi kualitas
permukiman yang ada dapat dibedakan menjadi tiga pola penanganan, yang mengacu
kepada Undang-Undang No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman, yaitu:
1. Pencegahan
Tindakan pencegahan kumuh meliputi pengelolaan dan pemeliharaan kualitas
perumahan dan permukiman, serta dengan pencegahan tumbuh dan
berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh baru.
2. Peningkatan Kualitas
Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat
dilaksanakan melalui pola-pola penanganan, antara lain pemugaran, peremajaan,
dan permukiman kembali
3. Pengelolaan
a. Pengelolaan dilakukan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas
perumahan dan permukiman secara berkelanjutan;
b. Pengelolaan dilakukan oleh masyarakat secara swadaya;
c. Pengelolaan oleh masyarakat difasilitasi oleh pemerintah daerah baik
dukungan pendanaan untuk pemeliharaan maupun penguatan kapasitas
masyarakat untuk melaksanakan pengelolaan; dan
d. Pengelolaan oleh pemerintah daerah dengan berbagai sumber pendanaan.
50
Diagram Penyelenggaraan Program KOTAKU Tingkat Kota dan Masyarakat
51
G. Struktur Organisasi
Kementerian PUPR
Direktorat Jenderal
Cipta Karya
Dit. PKP
PMU
Satker/PPK Pusat
Satker/PPK Provinsi
Satker/PPK Kab/Kota
Tim Advisory Tim Evaluasi
KMP/NMC OSP CB
KMW & KMT
Tim Korkot
Tim Pengarah Pokja PKP
Nasional
Pokja PKP
Nasional
CCMU
Pokja PKP Provinsi
Gubernur
Pokja PKP Kab/Kota
Bupati/Walikota
CamatTim Fasilitator
Lurah/Kades
Tim UP yang Dikontrak
Masyarakat
BKM/LKM
KSM
Relawan
Relawan
Teknik
GARIS KOLABORASI
DAN KOORDINASIGARIS PELAKSANAAN GARIS DUKUNGAN PROGRAM
Tingkat
Kel/Desa
Tingkat
Kecamatan
Tingkat
Kab/Kota
Tingkat
Provinsi
Tingkat
Pusat
Garis Pengendalian
Garis Koordinasi
52
BAB IV
TEMUAN DAN ANALISIS DATA
Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kelurahan Perigi Baru, mempunyai program
pemberdayaan masyarakat antara lain yaitu, jalan lingkungan dan drainase
lingkungan, penyediaan air bersih atau air minum, perencanaan air limbah,
pengelolaan sampah dan ruang terbuka public untuk mengatasi pemukiman Perkotaan
yang kumuh. Dalam program ini masyarakat dituntut berpartisipasif dalam
pelaksanaan program tersebut, agar para masyarakat mempunyai bekal dan
pengalaman untuk ke depannya.
“Dengan adanya pemberdayaan dari KOTAKU, perekonomian warga yang
mengikuti program dari KOTAKU perlahan membaik, karna dengan
diberdayakannya masyarakat pan mereka bisa tercukupi, mempunyai hunian
yang layak serta infrastruktur yang memadai. Bukan hanya itu saja, keterampilan
masyarakatpun jadi lebih bertambah dengan adanya pemberdayaan tersebut.
Dan atas partisipasi masyarakat yang aktif program yang di rencanakanpun bisa
berjalan dengan lancar.”35
Seluruh program KOTAKU yang partisipatif adalah bagian dari
pemberdayaan masyarakat, yang bisa merubah paradigma masyarakat terhadap
keswadayaan ataupun gotong royong serta mengubah pola pikir masyarakat yang
beranggapan berswadaya atau bergotong royong hanya membuang waktu dan buang
tenaga saja. Pemberdayaan ini dilihat dari tahapan-tahapan kegiatan masyarakat
dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakat dari program KOTAKU.
A. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program KOTAKU
Partisipasi adalah proses aktif, inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri,
dibimbing oleh cara berfikir mereka sendiri dengan menggunakan sarana dan proses
(lembaga dan mekanisme) dimana mereka dapat menegaskan control secara efektif.
Partisipasi tersebut dikategorikan: Pertama, warga komunitas dilibatkan dalam
35 Wawancara pribadi dengan Pak Syukur selaku ketua RT/RW 06/05 Kelurahan Perigi Baru, Hari
Senin, 26 Oktober 2016, pukul 12.00.
53
tindakan yang telah dipikirkan atau direncanakan oleh orang lain dan dikontrol oleh
orang lain. Kedua partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untukkeluar
dari masalah mereka sendiri. Titik tolak partisipasi adalah memutuskan, bertindak,
kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar.36
Untuk menganalisa bentuk partisipasi masyarakat berdasarkan perencanaan
program KOTAKU dapat dilihat berikut ini :
1. Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Program
Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan dalam pemberdayaan,
indikatornya dapat dilihat, pada keikutsertaan anggota masyarakat dalam musyawarah
penentuan program, identifikasi, dan masalah, ataupun pembuatan formula kegiatan
atau program kemasyarakatan tersebut, seperti pada table di bawah ini:
Tabel 02:
Partisipasi Musyawarah Perencanaan Program :
NO Kegiatan Bentuk Partisipasi Analisis Partisipasi
1 Musyawarah
perencanaan jalan
lingkungan dan
drainase
lingkungan
Sebagian masyarakat aktif ikut
berbicara dan memberikan ide atau
gagasan dalam musyawarah
tersebut.
Ide dan gagasan tersebut berupa
sasaran yang tepat untuk
menempatkan suatu perencanaan
program tersebut. semisalnya
daerah mana saja yang perrlu
mendapatkan penangan
pemberdayaan tersebut.
Ada beberapa warga menyumbangkan
konsumsi seperti makanan ringan
dan air mineral dalam musyawarah
Dalam analisis ini
partisipasi
masyarakat
dikategorikan
dalam tangga ke
tiga, empat dan
lima yaitu
pemberian
informasi,
konsultasi dan
penentraman.
36 Fredian Tony Nasdiam, Pengembangan Masyarakat, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.89
54
tersebut.
Ada beberapa warga hanya diam
menunggu hasil keputusan dan
menerima hasil keputusan tersebut.
Warga yang hadir dalam
musyawarah tersebut sekitar 20
orang.
2 Musyawarah
perencanaan
penyediaan air
bersih atau air
minum
Sebagian masyarakat aktif ikut
berbicara dan memberikan ide tau
gagasan dalam musyawarah
tersebut.
Ide dan gagasan tersebut berupa
sasaran yang tepat untuk
menempatkan suatu perencanaan
program tersebut. semisalnya
daerah mana saja yang perrlu
mendapatkan penangan
pemberdayaan tersebut.
Ada beberapa warga menyumbangkan
konsumsi berupa makanan ringan
dan kue tradisional dalam
musyawarah tersebut.
Ada beberapa warga hanya diam
menunggu hasil keputusan dan
menerima hasil keputusan tersebut.
Ada sekirar 10 warga yang
mengikuti musyawarah ini.
Dalam analisis ini
partisipasi
masyarakat
dikategorikan
dalam tangga ke
tiga, empat dan
lima yaitu
pemberian
informasi,
konsultasi dan
penentraman.
3 Musyawarah
perencanaan air
limbah
Sebagian masyarakat aktif ikut
berbicara dan memberikan ide tau
gagasan dalam musyawarah
tersebut.
Ide dan gagasan tersebut berupa
sasaran yang tepat untuk
Dalam analisis ini
partisipasi
masyarakat
dikategorikan
dalam tangga ke
tiga, empat dan
55
menempatkan suatu perencanaan
program tersebut. semisalnya
daerah mana saja yang perrlu
mendapatkan penangan
pemberdayaan tersebut.
Ada beberapa warga menyumbangkan
konsumsi dalam musyawarah
tersebut.
Ada beberapa warga hanya diam
menunggu hasil keputusan dan
menerima hasil keputusan tersebut.
Ada sekitar 13 orang yang
mengikuti musyawarah ini.
lima yaitu
pemberian
informasi,
konsultasi dan
penentraman.
4 Musyawaarah
perencanaan
pengelolaan
sampah
Sebagian masyarakat aktif ikut
berbicara dan memberikan ide tau
gagasan dalam musyawarah
tersebut.
Ide dan gagasan tersebut berupa
sasaran yang tepat untuk
menempatkan suatu perencanaan
program tersebut. semisalnya
daerah mana saja yang perrlu
mendapatkan penangan
pemberdayaan tersebut.
Ada beberapa warga menyumbangkan
konsumsi dalam musyawarah
tersebut.
Ada beberapa warga hanya diam
menunggu hasil keputusan dan
menerima hasil keputusan tersebut.
Ada sekitar 20 orang yang hadir
dalam musyawarah ini.
Dalam analisis ini
partisipasi
masyarakat
dikategorikan
dalam tangga ke
tiga, empat dan
lima yaitu
pemberian
informasi,
konsultasi dan
penentraman.
5 Musyawarah Sebagian masyarakat aktif ikut Dalam analisis ini
56
perencanaan ruang
terbuka public
berbicara dan memberikan ide tau
gagasan dalam musyawarah
tersebut.
Ide dan gagasan tersebut berupa
sasaran yang tepat untuk
menempatkan suatu perencanaan
program tersebut. semisalnya
daerah mana saja yang perrlu
mendapatkan penangan
pemberdayaan tersebut.
Ada beberapa warga menyumbangkan
konsumsi dalam musyawarah
tersebut.
Ada beberapa warga hanya diam
menunggu hasil keputusan dan
menerima hasil keputusan tersebut.
Ada sekitar 20 warga yang hadir
dalam musyawarah ini.
partisipasi
masyarakat
dikategorikan
dalam tangga ke
tiga, empat dan
lima yaitu
pemberian
informasi,
konsultasi dan
penentraman.
Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap
musyawarah perencanaan program yang dicanangkan oleh KOTAKU. Masyarakat di
Kelurahan Perigi Baru berada pada derajat kondisi partisipatif terhadap musyawarah
perencanaan program KOTAKU, didalam Forum masyarakat berperan dalam analisis
untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan program yang akan dilakukan oleh
masyarakat. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan program,
guna terciptanya suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Partisipasi
masyarakat telah didengar dan berpendapat tetapi mereka tidak memiliki kemampuan
untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh
pemegang keputusan, dalam taraf ini partisipasi masyarakat memiliki kemungkinan
yang sangat kecil untuk menghasilkan perubahan dalam masyarakat.
57
Dalam tangga ke tiga yaitu Information menyiratkan bahwa komunikasi sudah
banyak terjadi tetapi masih bersifat satu arah; tidak ada sarana bagi masyarakat untuk
melakukan timbal balik, seperti pengumuman, penyebaran pamflet dan laporan
tahunan. Tangga ke empat yaitu Consultation bermakna bahwa komunikasi telah
bersifat dua arah tetapi masih bersifat partisipasi yang ritual atau formalitas, sudah
ada kegiatan penjaringan aspirasi, penyelidikan keberadaan masyarakat, telah ada
aturan pengajuan proposal dan ada harapan aspirasi masyarakat akan didengarkan
tetapi belum ada jaminan aspirasi tersebut akan dilaksanakan misalnya survei sikap,
temu warga dan dengar pendapat publik. Tangga ke lima yaitu Placation
(penentraman) berarti bahwa komunikasi telah berjalan baik dan sudah ada negosiasi
antara masyarakat dengan pemerintah, masyarakat (khususnya yang rentan dan
termajinalisa) dimungkinkan untuk memberikan masukan secara lebih signifikan
dalam penentuan hasil kebijakan publik, namun proses pengambilan keputusan masih
dipegang oleh pihak Internal KOTAKU.
Diukur dari bentuk partisipasi, masyarakat berada pada partisipasi vertikal.
Karena masyarakat terlibat didalamnya dalam mengambil suatu keputusan,
masyarakat memberi gagasan dan saran dalam suatu perencanaan program yang akan
dijalankan. Tidak sedikit pula masyarakat yang berada di psisi partisipasi horizontal,
masyaarakat hamya diam dan menunggu hasil dari kesepakatan musyawarah tersebut.
Namun dengan dorongan masyarakat yang lain, beberapa orang bisa menenukan sikap
dan memberi gagasan atau saran dalam musyawarah ini. Ajakan dari masyarakat yang
lain memang sangat penting untuk membuat masyarakat yang tidak aktif menjadi
aktif dalam mengikuti program KOTAKU.
58
2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program KOTAKU
Partisipasi pada tahap ini, anggota masyaakat adalah ikut serta dalam
pelaksanaan program yang telah direncanakan sebelumnya. Rangkaian kegiatan
dalam pelaksanaan diikuti secara seksama dan cermat. Warga masyarakat aktif
sebagai pelaksana maupun pemanfaat program.
Tabel 03:
Partisipasi Pelaksanaan Program
NO Kegiatan Bentuk Partisipasi Analisis Partisipasi
1 Pelaksanaan
program jalan
lingkungan dan
drainase
lingkungan
Warga sibuk bergotong royong dalam
pelaksanaan program ini, masyarakat
mempunyai tugasnya masing-
masingg ada yang membuat adukan
semen, membawa bahan-bahan yang
dibutuhkan. Adapula masyarakat
yang menyumbangkan materi berupa
konsumsi, sajian makan siang untuk
masyarakat yang sedang bergotong
royong. Dan ada masyarakat sibuk
mengatur jalannya program tersebut
berupa gagasan atau pemikiran. Ada
sekitar 15 masyarakat yang
berpartisipasi dalam program ini.
Dalam analisis ini
masyarakat
dikategorikan pada
derajat kuasa
masyarakat dan
derajat tanda
partisipasi. Berada
pada posisi tangga
kemitraan, yaitu
masyarakat telah
mampu bernegosiasi
dengan “pemegang
kekuasaan” dalam
posisi sejajar,
pendelegasian
kekuasaan
(delegated power)
yaitu masyarakat
telah mampu
mengarahkan
kebijakan karena
ruang pengambilan
keputusan telah
59
“dikuasai”.
Masyarakat berperan
aktif dalam
menjalankan
program tersebut
dengan didampingi
oleh pihak
KOTAKU.
Masyarakat pun
melakukan relasi
dengan pihak terkait
untuk pengadaan
dana anggaran
program tersebut.
2 Pelaksanaan
program
penyediaan air
bersih dan air
minum
Dalam pelaksanaan ini tidak semua
wilayah mendapatkan program
tersebut, karena yang mendapatkan
program ini adalah wilayah yang
benar-benar membutuhkan air bersih
dan air minum, jadi tenaga
masyarakat yang dibutuhkan tidak
banyak. Tetapi partisipasi warga
disini pun sangat aktif, dengan ikut
serta menyediakan konsumsi seperti
makanan ringan untuk masyarakat
yang bekerja, dan membantu tenaga
serta pikiran atau saran. Ada sekitar
15 mayarakat yang berpartisipasi
dalam pelaksanaan program ini.
Dalam analisis ini
masyarakat
dikategorikan pada
derajat kuasa
masyarakat.
Masyarakat yang
terlibat berperan
aktif dalam
pelaksanaan program
ini.
3 Pelaksanaan
program
pengelolahan
sampah
Partisipasi warga dalam program ini,
warga yang tadinya membuang
sampah sembarangan ke lahan-lahan
kosong kini beralih ke tempat
Dalam analisis ini
masyarakat
dikategorikan pada
derajat kuasa
60
pembuangan sampah. Kini di setiap
sudut atau di depan halaman rumah
telah tersedia tempat sampah yang
terpisah menjadi dua bagian, yaitu
organik dan non organik. Masyarakat
pun berperan dalam pengolahan
limbah sampah dengan adanya
pembuatan kerajinan tangan dari
limbah sampah rumah tangga. Dari
limbah sampah tersebut, masyarakat
menjadikan nilai ekonomi yang
sangat tinggi seperti kerajinan dari
pelastik bekas bungkus kopi atau
ditergen yang dijadikan tas atau
kerajinan yang lain-lain. Dan limbah
sampah yang mudah membusuk
masyarakat mengolahnya
menjadikan pupuk.
masyarakat dalam
derajat tanda
partisipasi.
Masyarakat yang
terlibat berperan
aktif dalam
pelaksanaan program
ini. Berada pada
tangga konsultasi,
penentraman
kemitraan dan
kendali warga. Tidak
hanya berpartisipasi
dalam pelaksanaan
pengelolaannya saja,
masyarakatpun
mempunyai
kesadaran akan
membuang sampah
pada tempatnya.
4 Pelaksanaan
program
penanganan air
limbah
Dalam pelaksanaan ini masyarakat
dituntut kesadarannya, bagi
masyarakat yang rumahnya memiliki
saluran air limbah yang kurang
memadai bisa membenahi saluran
tersebut, tentunya dibantu secara
swadaya dengan masyarakat lain dan
diawasi oleh pihak KOTAKU,
sebagian masyarakat ada yang
menyumbangkan ide agar air limbah
tersebut tidak mencemari
lingkungan. Dan para ibu-ibu
biasanya menyediakan konsumsi.
Dalam analisis ini
masyarakat
dikategorikan pada
derajat kuasa
masyarakat dan
derajat tanda
partisipasi.
Masyarakat yang
terlibat berperan
aktif dalam
pelaksanaan program
ini. Berada pada
tangga konsultasi,
61
penentraman
kemitraan dan
kendali warga.
Masyarakat pun
mempunyai
kesadaran untuk
tidak membuang
limbah air rumah
tangga sembarangan.
5 pelaksanaan
program ruang
terbuka public
Dalam pelaksanaan Ruang terbuka
public masyarakat bersama-sama
bergotong royong untuk membangun
sarana prasarana yang dibutuhkan
diwilayah tersebut. Selain
menyumbangkan tenaganya
masyarakat juga memberikan ide,
gagasan, dan pemikiran untuk
pembangunan ruang terbuka public
tersebut. Perlu disadari ide, gagasan
dan pemikiran sangatlah diperlukan
guna hasil pembangunan yang baik.
Dan sebagian warga ada yang
menyediakan konsumsi untuk para
masyarakat yang sedang bergotong
royong.
Dalam analisis ini
masyarakat
dikategorikan pada
derajat kuasa
masyarakat dan
derajat tanda
partisipasi.
Masyarakat yang
terlibat berperan
aktif dalam
pelaksanaan program
ini. Berada pada
tangga konsultasi,
penentraman
kemitraan dan
kendali warga.
Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, tingkat partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan
program yang dicanangkan oleh KOTAKU. Partisipasi masyarakat Kelurahan Perigi
Baru mempunyai bentuk partisipasi yang fungsional, Masyarakat membentuk
kelompok untuk mencapai tujuan, dan secara bertahap menunjukan kesadarannya
bahwa pentingnya berpartisipasi dalam sebuah pembangunan untuk kebaikan
masyarakatnya itu sendiri, masyarakatpun selalu mensosialisasikan dan mengajak
62
kepada warga yang belum berpartisipasi, seperti yang dikatakan oleh Pak Syukur
selaku ketua RT/RW 06/05 dan sebagai anggota BKM.
“Untuk menjalankan sebuah program saya biasanya dan masyarakat yang
terlibat selalu mengsosialisasikan atau mengajak masyarakat untuk
ikutberpartisipasi membangun kampong sendiri, kalo bukan kita yang
menjaga dan membangun siapa lagikan ?dan selagi adayang
maumemfasilitasi dari KOTAKU, tinggal kesadaran dirikitanya aja
perlu ditumbuhkan, gituu hehehe.”37
Dimana masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan
keputusaan partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk
dalam ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan
kemitraan (partnership) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan
“pemegang kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (delegated
power) yaitu masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang
pengambilan keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (citizen control)
partisipasi masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu
mengendalikan proses pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan
bahkan sangat mungkin masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk
mengelola suatu objek kebijakan tertentu.
Dilihat dari bentuk partisipasinya masyarakat berada pada kondisi vertikal,
dimana masyarakat sudah melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan kinerja
yang baik dalam suatu program tersebut, dan masyarakat mengikuti arahan yang
disarankan oleh fasilitator penyedia layanan program tersebut. Dalam bentuk
partisipasinya masyarakat ada beberapa faktor yang mempengaruhi bentuk partisipasi
masyarakat dalam program tersebut, diantaranya adalah faktor usia. Dimana faktor
usia ini mempengaruhi kinerja masyarakat dalam tahap pembangunan ini, diusia
masyarakat yang sudah cukup tua tenaga yang disumbangkanpun tidak begitu
37 Wawancara pribadi dengan Pak Syukur selaku ketua RT/RW 06/05 Kelurahan Perigi Baru, Hari
Senin, 26 September 2016
63
maksimal karena masyarakat yang umurnya sudah cukup tua akan cepat lelah dalam
melakukan pembangunan ini. Kemudian dari faktor jenis kelamin hanya kaum laki-
laki saja yang mempunyai tugas berat dalam pembangunan, sementara para kaum
wanita hanya bertugas menyiapkan konsumsi.
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelembagaan
Masyarakat memiliki pengaruh terhadap proses pengambilan keputusaan
partisipasi masyarakat (kelompok masyarakat miskin/rentan) sudah masuk dalam
ruang penentuan proses, hasil dan dampak kebijakan dengan menjalankan kemitraan
(partnership) yaitu masyarakat telah mampu bernegosiasi dengan “pemegang
kekuasaan” dalam posisi sejajar, pendelegasian kekuasaan (delegated power) yaitu
masyarakat telah mampu mengarahkan kebijakan karena ruang pengambilan
keputusan telah “dikuasai”. Pada tangga kendali warga (citizen control) partisipasi
masyarakat secara politik maupun administratif sudah mampu mengendalikan proses
pembentukan, pelaksanaan dan konsumsi dari kebijakan bahkan sangat mungkin
masyarakat telah memiliki kewenangan penuh untuk mengelola suatu objek kebijakan
tertentu.
Tabel 04:
Partisipasi dalam Pelembagaan Program
NO Kegiatan Bentuk Partisipasi Analisis Partisipasi
1 Musyawarah
program
KOTAKU
Sebagian masyarakat aktif dalam
menyampaikan pendapaat, gagasan
serta saran. Ada yang diam
menunggu hasil keputusan, dan ikut-
ikutan dalam sebuah keputusan.
sebagian ibu-ibu menyiapkan
konsumsi bagi para masyarakat yang
hadir dalam forum tersebut. Ada
Dalam analisis ini
masyarakat
dikategorikan dalam
tangga ke tiga, empat
dan lima yaitu
derajat tanda
partisipasi.
64
sekitar 20 masyarakat yang
berpartisipasi hadir.
2 Pinjaman bergulir
yang dilakukan
oleh UPK (Unit
Pengelola
Keuangan)
Masyarakat yang membutuhkan
mengajukan permohonan dana
pinjaman kepada UPK, untuk
mengelola usaha mereka. Pinjaman
ini bersifat diberikan kepada
kelompok, dimana masyarakat yang
ingin meminjam harus mempunyai
kelompok minimal 5 orang anggota.
Dan UPK tersebut beranggotakan
masyarakat Kelurahan Perigi Baru,
Anggota UPK ini bekerja secara
sukarela dan tidak mendapat
imbalan. Ada sekitar 20 kelompok
yang menjalankannya, dari masing
masing kelompok terdiri dari 5
sampai 7 orang.
Dalam analisis ini
masyarakat
dikategorikan dalam
tangga kendali warga
atau (citizen control).
3 Kegiatan yang
diadakan oleh
UPL (Unit
Pengelola
Lingkungan)
Banyak kegiatan yang dilakukan oleh
UPL, diantaranya yaitu, membuat
irigasi saluran air, paping block
jalan, bedah rumah dan lain-lain.
Pengerjaan itu semua dilakukan oleh
masyarakat tanpa melibatkan pekerja
atau membayar tukang untuk
mengerjakannya. Masyarakat
dituntut kesadarannya untuk
berpartisipasi dalam semua kegiatan
pembangunan tersebut. Bahkan
masyarakatpun yang harus turun
tangan untuk survey mencari barang
keperluan bangunan ke matrial-
matrial, guna membandingkan harga
Dalam analisis ini
masyarakat
dikategorikan dalam
Tangga ke lima yaitu
penentraman berarti
bahwa komunikasi
telah berjalan baik
dan sudah ada
negosiasi antara
masyarakat dengan
pemerintah,
masyarakat
(khususnya yang
rentan dan
termajinalisai).
65
barang di matrial satu dan matrial
yang lainnya.
Masyarakatpun terlibat dalam pencarian
dana untuk pembangunan tersebut,
dengan ini diharapkan masyarakat
bisa mengembangkan kontak dengan
jaringan jaringan seperti Pemkot
terkait.
Dan para ibu-ibu menyiapkan konsumsi
untuk para masyarakat yang sedang
bergotong royong. Untuk
kepengurusan UPL beranggota 5
orang dan masyarakat yang
berpartisipasi setiap programnya ada
sekitar 15 orang.
Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap
kegiatan kelembagaan. Masyarakat terlihat mandiri dalam menjalankan program
tersebut, kultur gotong royong yang masih dijaga membuat partisipasi masyarakat
yang apatis mentadi partisipatif. Dan masyarakat pun bisa mengembangkan kontak
mereka dengan jaringan-jaringan pemberi dana untuk program tersebut, seperti
Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, dan Dinas-Dinas yang terkait. Seperti yang
dibilang oleh Pak RT Marjan, selaku Ketua UPL (Unit Pengelola Lingkungan).
”Masyarakat ini harus wajib bergotong royong, jangan ada kata males,
kalau mau maju yaa harus bergerak. Program-program ini harus
tuntas, engga ada yang setengah-setengah pengerjaannya, contohnya
bedah rumah. Bedah rumah itu dikerjakan sama masyarakat engga
ada kita sewa tukang bangunan, arsiteknya yaa kita jugaa hahha
(sambil tertawa), bedah rumah yang diprogramkan oleh KOTAKU ini
tidak setengah-setengah pengerjaannya, dari rumah tidak layak huni
berdiri sampai dirobohkan lagi sama masyarakat. Dan dibangun
66
kembali dari pondasi sampai ke atap yaaa sama masyarakat juga
Fik.38
Dari setiap program pembangunan yang dicanangkan oleh KOTAKU peran
warga sangat aktif untuk keberlangsungan pembangunan tersebut. dari perencanaan
hingga Pelembagaan peran masyarakat sangat menonjol. Dalam bentuk partisipasinya
pada pertisipasi vertikal masyarakat terlibat dalam suatu program tersebut, dengan
bimbingan dari fsilitator penyedia layanan mereka berperan dengan baik dalam
menjalankan tugasnya masing-masing.
4. Partisipasi Masyarakat Dalam Evaluasi dan Monitoring
Pada tahapan monitoring dan evaluasi, masyarakat ikut serta mengawasi
pelaksanaan program. Pengawasan ini menjadi penting agar program pemberdayaan
tersebut dapat memiliki kinerja administrasi, artinya tata pelaksanaan dapat
dipertanggung jawabkan dengan dokumen-dokumen pelaporan yang semestinya
berlaku atau sesuai dengan perundang-undangan.
Tabel 05:
Partisipasi Evaluasi dan Monitoring
NO Kegiatan Bentuk Partisipasi Analisis Partisipasi
1 Evaluasi dan monitoring
program KOTAKU
Dari setiap program,
masyarakat yang
bertanggung jawab
menangani program
tersebut pasti akan
mengevaluasi dan
memonitoring program
tersebut. Masyarakat
melihat dari segi apa saja
kekurangan dan kelebihan
program tersebut untuk
Dalam analisis ini
masyarakat
dikategorikan dalam
tangga kendali warga.
38 Wawancara pribadi dengan Pak Marjan, Selaku Ketua UPK Kelurahan Perigi Baru, hari Selasa, 11
Oktober 2016
67
dijadikan bahan evaluasi
dan monitoring. biasanya
dalam setiap program tidak
hanya sekali evaluasi, bisa
berkalikali melakukan
evaluasi dan monitoring
dalam setiap program. dan
tidak hanya dari
masyarakat yang
mengevaluasi dan
monitoring, bisa dari
Korkot, dan pusat. Jadi
kegiatan evaluasi dan
monitoring ini akan
dilakukan secara berlapis.
Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, bisa dilihat tingkat partisipasi masyarakat terhadap
kegiatan evaluasi dan monitoring ini. Pada tahap evaluasi dan monitoring ini bentuk
partisipasi masyarakat ini interaktif, karena ditahap pengawasan inimasyarakat
memiliki peran untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan
mereka, seperti melakukan evluasi dan monitoring kewilayan program yang mereka
bina. Seperti yang dikatakan Pak Syakur, selaku kordinator KOTAKU kelurahan
Perigi Baru.
“Dalam setiap evaluasi dan monitoring masyarakat yang bertanggung
jawab mengenai programnya akan melakukan evaluasi dan
monitoring, agar mereka bisa mengawasi program yang telah
dilaksanakan. dan dalam setiap evaluasi dan monitoring tidak hanya
kita saja yang melakukan, aka nada dari KOTAKU Kota Tangsel,
kemudian dari Prov Banten dan dari pusat akan mengontrol. untuk
apa pengawasan ini berlapis ?agar memastikan kalo setiap program
berjalan dengan lancar dan tidak ada masalah Fik, dan juga untuk
mengantisipasi penyelewengan dana, jadi gitu Fik.39
39 Wawancara pribadi dengan Pak Syakur, Selaku Ketua Kordinator KOTAKU Kelurahan Perigi Baru,
hari Jumat 29 Oktober 2016
68
Jadi dapat disimpulkan, sebagian masyarakat Kelurahan Perigi Baru, terlibat
aktif dalam kegiatan program KOTAKU dan kegiatan sosial, seperti dari musyawarah
perencanaan program, pelaksanaan program, partisipasi dalam kelembagaan dan tahap
monitoring dan evaluasi sebuah program. Dan sebagian masyarakat yang kurang
terlibat aktif berada pada tipe partisipasi yang pasif.
B. Tingkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Program KOTAKU
Tingkatan partisipasi untuk setiap anggota masyarakat berlainan satu sama
lain sesuai dengan kemampuan masing-masing, dan yang lebih penting adalah
dorongan untuk berpartisipasi, yaitu berdasarkan atas motivasi, cita-cita dan
kebutuhan individu yang kemudian diwujudkan secara bersama-sama.40
Tabel 06:
Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU
NO Kriteria-kriteria
Untuk Mengukur
Tingkatan
Partisipasi
Masyarakat
Analisis Analisis Partisipasi
2 Kehadiran dalam
pertemuan atau
musyawarah
Kehadiran masyarakat
dalam setiap pertemuan
program KOTAKU
sangatlah aktif, bisa
dilihat dari beberapa
kegiatan yang diadakan.
Seperti musyawarah
perencanaan program dan
lainnya. Masyarakat aktif
dalam kegiatan-kegiatan
Dalam analisis ini
masyarakat dikategorikan
dalam tangga ke tiga, empat
dan lima yaitu derajat tanda
partisipasi (Degree of
Tokenism), dimana
masyarakat berperan dalam
pengambilan keputusan
dalam musyawarah ini dan
masyarakat akan
40 Syifa Thoyyibah, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Organik Di Kelurahan
Bojong Sari Baru, Sawangan, Kota Depok” (Skripsi S1 Penyuluhan Masyarakat Islam, Universitan Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2014), h.102
69
sosial yang lainnya,
seperti berswadaya atau
bergotong royong. Dan
aja pula masyarakat
dalam fotum hanya
mendengarkan dan
menunggu hasil
keputusan.
menerapkan kedepannya.
3 Keanggotaan dalam
kepengurusan
Keanggotaan dalam
kepengurusan ini diisi
oleh masyarakat sendiri,
secara sukarela
masyarakat bersedia ikut
serta dalam kepengurusan
ini.
Dalam analisis ini
masyarakat dikategorikan
dalam tangga kendali warga
atau (citizen control). Pada
tangga kendali warga
partisipasi masyarakat
secara politik maupun
administratif sudah mampu
mengendalikan proses
pembentukan, pelaksanaan
dan konsumsi dari
kebijakan bahkan sangat
mungkin masyarakat telah
memiliki kewenangan
penuh untuk mengelola
suatu objek yang akan
mereka jalankan dari hasil
dana tersebut.
4 Kedudukan anggota
dalam kepengurusan
Secara sukarela
masyarakat ikut serta
dalam kedudukan dalam
kepengurusan ini, ada
yang menjadi ketua
bidang dan anggota. Dan
masyarakatpun aktif dan
Dalam analisis ini
masyarakat dikategorikan
dalam Tangga ke lima yaitu
penentraman berarti bahwa
komunikasi telah berjalan
baik. Dengan adanya
komunikasi yang baik
70
ikut serta dalam
pemilihan ketua BKM.
setiap anggota mampu
berpartisipsi dengan baik
pada setiap program.
5 Evaluasi dan
monitoring program
Peran masyarakat dari
mulai memutuskan,
menjalankan program
sampai tahap evaluasi
dan monitoring terlibat
aktif. Bisa dilihat dari
setiap pengawasan
program yang sudah
berjalan.
Dalam analisis ini
masyarakat dikategorikan
dalam tangga kendali
warga. Dimana masyarakat
mampu untuk
mengendakikan program
yang sudah dijalankan
untuk mengevaluasinya
kembali agar tidak ada
kekurangan dalam program
tersebut.
Sumber : Hasil observasi dan wawancara
Berdasarkan tabel di atas, masyarakat Kelurahan Perigi Baru berada pada
tingkatan partisipasi vertikal masyarakat dalam Program KOTAKU. Terlihat dari
keikutsertaan masyarakat dalam Kelembagaan yang ada di KOTAKU Perigi Baru,
seperti keanggotaan dalam BKM, UPK, UPL dan kegiatan program KOTAKU yang
lainnya. Kehadiran masyarakat dalam setiap pertemuan atau musyawarah yang
diadakan didominasi oleh masyarakat yang aktif untuk memberikan gagasan serta
saran untuk program KOTAKU. Namun, ada juga sebagian masyarakat yang hanya
diam menunggu hasil keputusan dari musyawarah tersebut. Dalam kedudukan
anggota kepengurusan, masyarakat secara sukarela untuk menjadi bagian anggota
kelembagaan tersebut, dalam pemilihan Ketua BKM masyarakat juga terlibat dalam
sesi pemilihan itu.
71
C. Faktor penghambat dan pendukung
1. Faktor Penghambat
Faktor Penghambat Program KOTAKU bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tanggerang Selatan sangat kecil, hanya dari segi waktu dan kesiapan
masyarakat saja yang menjadi penghambat. Adapun hambatan yang
mempengaruhi partisipasi masyarakat terdiri pada faktor didalam masyarakat
itu sendiri (internal), yaitu kemampuan dan kesediaan masyarakat untuk
berpartisipasi, maupun faktor dari luar masyarakat (eksternal) yaitu peran
aparat dan lembaga formal yang ada. kemampuan masyarakat akan berkaitan
dengan stratifikasi sosial dalam masyarakat.
Untuk faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok
masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok
didalamnya. tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-
ciri sosiologis seperti umur, jenis kelamin, pengetahuan pekerjaan dan
penghasilan. Secara tidak langsung, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu
dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan,
lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan
dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi.
72
2. Faktor Pendukung
Faktor Pendukung Program KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tanggerang
Selatan sangat baik, bisa dilihat dari peran masyarakat dan relasi yang
dijalankan berperan dengan baik. Kesadaran masyarakat menjadi salah satu
faktor pendukung dalam pelaksanaan program.
73
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Setelah peneliti melakukan observasi, pengumpulan data serta
wawancara dengn informan dilapangan mengenai Partisipasi Masyarakat
Kelurahan Perigi Baru Kecamatan Pondok Aren Kota Tangerang Selatan
Terhadap Program Pemberdayaan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), maka
penulis dapat menyimpulkan bahwa:
1. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru dilaksanakan
dengan baik karena pelaksanaan Kotaku di Kelurahan Perigi Baru dalam
tahapan pemberdayaan yang dilakukan hampir sesuai dengan teori yang
dikatakan oleh Isbandi Rukminto dalam pemberdayaan yang dilakukan
berawal dari engagement, assessment, planning, planning action, action,
monitoring dan evaluation.
a. Dalam bentuk partisipasinya masyarakat berada dalam partisipasi
vertikal. Dimana masyarakat terlibat dalam suatu pengambilan
keputusan dan melaksanakan program yang dijalankan. Dengan
dibimbing oleh pihak penyedia layanan masyarakat tidak mengambil
keputusan begitu saja, masyarakat dituntut harus melakukan
musyawarah sebelum mengambil keputusan dalam sebuah
74
perencanaan program. Sebagian masyarakat berada pada posisi
partisipasi horizontal, dimana masyarakat hanya diam dan menunggu
hasil keputusan dalam musyawarah.
b. Partisipasi masyarakat terhadap musyawarh perencanaan program di
Kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang
Selatan berada pada bentuk partisipasi vertikal hal ini terlihat karena
hampir semua masyarakat di Kelurahan Perigi Baru turut serta dalam
setiap programnya. Dan masyarakat sebagiannya hanya mendengar dan
menunggu dari hasil musyawarah tersebut.
c. Partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program berada dalam
bentuk partisipasi vertikal, masyarakat aktif ikut serta dalam kegiatan
pelaksanaan program yang dijalankan. Sebagian masyarakat berada
pada partisipasi horizontal, karna tidak semua masyarakat bisa
mengkuti kegitana tersebut, ada pekerjaan lain dan masalah waktu
yang tidak bisa ditinggalkan sehingga tidak bisa mengikuti dalam
melaksanakan kegiatan pembangunan dalam program tersebut.
d. Faktor Penghambat Program KOTAKU bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok
Aren, Kota Tanggerang Selatan sangat kecil, hanya dari segi waktu dan
kesiapan masyarakat saja yang menjadi penghambat.
75
e. Faktor Pendukung Program KOTAKU bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat kelurahan Perigi Baru, Kecamatan Pondok Aren, Kota
Tanggerang Selatan sangat baik, bisa dilihat dari peran masyarakat dan
relasi yang dijalankan berperan dengan baik.
2. Pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru secara umum
memberikan manfaat yang berarti bagi masyarakat dan berjalan dengan
baik. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup mereka dengan adanya
bantuan dana bergulir untuk modal usaha. Selain itu masyarakat juga
merasakan manfaat lingkungan infrastruktur yang layak disekitar mereka.
B. Saran
Adapun saran yang dapat peneliti berikan sesuai dengan analisa
Program Pemberdayaan KOTAKU di Kelurahan Perigi Baru adalah sebagai
berikut:
1. Sebaiknya sebelum melakukan pelaksanaan kegiatan program
KOTAKU, pihak yang terlibat di dalamnya sebagai pengurus harus
mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat akan
pentingnya keterlibatan mereka, sehingga kesadaran masyarakat
untuk berpartisipasi akan lebih baik.
2. Untuk Para Mahasiswa/mahasiswi semoga skripsi ini dapat kalian
lanjutkan dan lebih detail lagi dalam mengkajinya dan menjadi
acuan bagi kalian yang tertarik dengan Partisipasi Masyarakat
Terhadap Program KOTAKU.
76
DAFTAR PUSTAKA
Huraerah Abu, Pengorganisasian dan Pembangunan Masyarakat Model dan
Strategi Pembangunan berbasis Kerakyatan, (Bandung: Humaniora, 2011)
Ws Wazir Ach, Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya
Masyarakat (Jakarta: Sekertariat Bina Desa dengan Dukungan AusAID, 1999)
Sherry Arnstein, R. "A Ladder of Citizen Participation" (JAIP: Vol. 35, July
1969
Data statistic BPS 2011 Jumlah Masyarakat Miskin di Indonesia
Direktorat Jendral Cipta Karya, Bersama Membangun Kemandirian, (Jakarta:
Kementrian Pekerjaaan Umum Republik Indonesia, 2010)
Suharto Edi, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, (Bandung
Refika Aditama 2007)
________, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, kajian Strategi
Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial
Patilima Hamid, Metode penelitian kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2011), Cet.
Ke3
Sutopo Heribertus B, Metodelogi Penelitian Kualitatif: Metodelogi Penelitian
Untuk Ilmu-ilmu Sosial dan Budaya (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 1996)
Adi Rukminto Isbandi, Penerapan Partisipatoris dan Upaya-upaya
Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. (Jakarta:
Yayasan Obor Indonesia, 1999)
Moeloeng Lex J, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosyda
Karya, 1993)
77
Syam’un Nur, Metodelogi penelitian (Serang: sultan Maulana Hasanudin
Banten, 1998)
Suparlan Prasudi, Kemiskinan di Perkotaan, (Jakarta: Sinar Harapan, 1984)
Sugiyono Dr Prof.., Statistika Untuk Penelitian (Bandung: CV. Alfabeta,
2003)
R.A Santoso Sastopoetro, “Partisipasi, Komunikasi, Persuasif, dan Disiplin
Dalam Pembangunan Nasional”, (Bandung: Alumni, 1986
Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Januari
2011)
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2009), Cet.
Ke-5
dkk Hermansyah Tantan, , Dasar-Dasar Pembangunan Masyarakat Islam,
(Ciputat: UIN Jakarta Press 2013)
The World Bank, 2007, understanding poverty
http://www.lepank.com/2014/04/pengertian-partisipasi-menurut-
beberapa.html diakses pada hari kamis tanggal 26 Mei 2016, pukul 11.07 Wib
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:http://www.jelajahint
ernet.com/2015/11/11-pengertian-partisipasi-menurut-para.html diakses 26-Mei-2016
pukul 12.10 Wib
78
Peneliti : baik pak, kan setiap program pasti ada tuh evaluasi ataupun monitoring,
apakah bapak berperan aktif dalam evaluasi dan monitoring tersebut ?
Narasumber : iyaaa harus itu, karna kan ini melibatkan banyak orang banyak program
dan dana juga, pasti sangat sensitive.
Peneliti : dalam bentuk apa partisipasi yang bapak berikan dalam pengawasan ini ?
Narasumber : saya evaluasi program yang sudah berjalan, kita lihat sudah sejauhmana
program ini berjalan, apa penghambatnya sehingga program ini sedikit macet, tapi
sejauh ini program selalu berjalan lancer, yaa karna tadi itu masyarakatnya yang
selalu aktif dalam bergotong royong. Kemudian yang mengevaluasi bukan dari kita
aja, evaluasi ini berlapis-lapis, setelah kitaevaluasi nanti aka nada lagi dari Korkot,
kemudian dari Provinsi, dan sampai Pusat yang mengevaluasi. dari segala segi selalu
dievaluasi apalagi terhadap dana, jadi tidak mungkin ada penyelewengan dana di
program ini.
Peneliti : Pak terimakasih nih untuk informasinya, mungkin saya rasa ini sudah cukup,
maaf sudah merepotkan pak
Narasumber : iyaa sama-sama dek, semoga bermanfaat yaaah dek
HASIL OBSERVASI
NO KEGIATAN WAKTU
DAN
TEMPAT
HASIL OBSERVASI
1 Musyawarah pemilihan
ketua BKM
Kediaman
Pak Syakur,
28
September
2016
Pada musyawarah ini masyarakat
masyarakat membahas tentang
pemilihan ketua BKM yang baru.
Dalam musyawarah masyarakat
antusias dalam mengikutinya, ada
masyarakat yang mmberikan
saran atau gagasan dalam
pemilihan nanti dan ada juga
masyarakat yang hanya diam dan
menunggu hasil dari musyawarah
tersebut. Sebagian dari
masyarakat wanita menyiapkan
konsumsi untuk musyawarah.
Musyawarah ini dihadiri sekitar
15 orang masyarakat.
2 Pembangunan jalan
paving blok dan irigasi
RT/RW
06/05, 30
September
2016
Masyarakat bergotong royong
dalam melakukan pembangunan,
masyarakat yang ikut
berpartisipasi dalam
pembangunan ini aktif dalam
tugasnya masing-masing. Para
ibu-ibu menyiapkan makanan
untuk para bapak-bapak yang
sedang melakukan pembangunan.
Warga yang ikut berpartisipsi
dalam pembangunan ini sekitar
10 orang.
3 Musyawarah
perencanaan ruang
terbuka publik
Kediaman
Pak Syakur,
2 Oktober
Dalam musyawarah ini sebagian
masyarakat aktif dalam
menyampaikan suaranya,
2016 masyarakat memberikan saran
dan gagasan dalam musyawarah.
Dalam musyawarah ini ada
sebagian masyarakat yang
menyumbangkan materi berupa
konsumsi. Ada sekitar 15
masyarakat yang hadir dalam
musyawarah ini.
4 Pelaksanaan pengolahan
sampah
Lingkungan
RT 05 dan
RT 07, 5
Oktober
2016
Dalam pengolahan sampah ini
masyarakat diwajibkan untuk
membuang sampah padan tempat
yang sudah disediakan. Tempat
sampah yang sudah disiapkan
terbagi menjadi dua tempat
sampah, yaitu untuk sampah
organic dan non organic. Dari
sampah tersebut kemudian dipilah
untuk dijadikan pupuk bagi
sampah organic, dan kerajinan
tangan bagi sampah non organic.
5 Bedah rumah Lingkungan
RT/RW
02/06, 11
Oktober
2016
Dalam pembangunan bedah
rumah ini masyarakat terutama
tetangga yang berada disekitar
yang rumahnya direnovasi ikut
berpartisipasi dalam
pembangunan ini. Untuk
pembangunan bedah rumah ini,
rumah dibangun kembali hingga
layak huni. Seluruh pekerja yang
melakukan pembangunan ini
adalah masyarakat sepenuhnya,
tidak ada menyewa tukang atau
tenaga ahli dalam pembangunan
rumah. Sebagian ibu-ibu
menyediakan atau memasak
makanan untuk dihidangkan bagi
para masyarakat yang ikut
bergotong royong.
6 Pemilihan Ketua BKM Kantor
Kelurahan
Perigi Baru,
15 Oktober
2016
Dalam pemilihan Ketua BKM ini
masyarakat yang datang adalah
perwakilan dari masing-masing
RT/RW, dari 1 RW diwakilkan
oleh 2 orang. Masyarakat yang
hadir memberikan hak suaranya
untuk memilih kandidat ketua
BKM yang baru. Sebagian
masyarakatpun ada yang
membawa makanan ringan untuk
dihidangkan dalam acara tersebut.
DOKUMENTASI
1. Foto masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan program drainase dan jalan
2. Foto kegiatan pemasangan paving blok jalan
3. Foto kegiatan masyarakat sedang bergotong royong membuat saluran air
4. Foto pelaksanaan bedah rumah
5. Foto Kegiatan Wawancara dengan Narasumber
a. Bu Hindun (Kantor Kelurahan Perigi Baru, 11 Oktober 2016)
b. Pak Marjan (Kantor Kelurahan Perigi Baru, 11 Oktober 2016)
5. Musyawarah perencanaan pemilihan ketua BKM Kediaman Pak Syakur, 28 September 2016
6. Foto Kegiatan Pemilihan Ketua BKM
7. Foto Kegiatan Pemilihan BKM Kantor Kelurahan Perigi Baru, 15 Oktober 2016
Narasumber 1
Nama : Abdul syukur HD
Jabatan : Ketua RT 06/05 dan Anggota BKM
Tempat : Kediaman Rumah Pak Syukur
Waktu : 26 September, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Fikra Sutan Purnama, Mahasiswa
Dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Narasumber : Walaikumsallam, iyaa saya sudah diceritakan oleh mbak wulan kalo
nak Fikra mau dateng kesini untuk penelitian.
Peneliti : hehe iya pak,mungkin langsung saja yah pak, saya akan mencari informasi
terkait partisipasi masyarakat pada program kotaku
Narasumber : iyaa baik silahkan… (sambil tersenyum)
Peneliti : Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan
program KOTAKU ?
Narasumber : yaa, saya sangat berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah itu,
atas dasar kesadaran yang kita miliki kita harus berperan aktif dalam mengikuti segala
kegiatan pada KOTAKU.
Peneliti : Apakah bapak mengikuti musyawarah perencanaan jalan lingkungan dan
draenase lingkungan ?
Narasumber : yaa saya selalu hadir dalam musyawarah kegiatan apapun dek
Peneliti : Apakah bapak atau ibu mengikuti musyawarah perencanaan perencanaan
penyediaan air bersih atau air minum ?
Narasumber : yaa itu juga saya mengikutinya
Peneliti : Apakah bapak atau ibu mengikuti musyawarah perencanaan air limbah ?
Narasumber : yaa saya ikut, tapi pengelolaan itu bukan di RT saya melainkan ada di
daerah RT lain, namun saya ikut berpartisipasi dalam musyawarah ataupun
kegiatannya.
Peneliti : ooh jadi tergantung kebutuhan setiap daerh juga yah pak untuk
mencanangkan program itu ?
Narasumber : iya betul dek, setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda
Peneliti : Kemudin apakah bapak mengikutu musyawarah pelaksanaan pengelolaan
sampah ?
Narasumber : yaa saya mengikutinya
Peneliti : Apakah bapak mengikuti musyawarah perencanaan ruang terbuka public ?
Narasumber : yaa saya mengikuti itu juga
Peneliti : berarti setiap ada musyawarah bapak mengikutinya ?
Narasumber : iya betul, seperti yang saya bilang tadi, setiap kegiatan saya selalu
mengikutinya, mau itu musyawarah, rapat, pelaksanaan saya mengikutinya. walaupun
di daerah RT saya tidak membutuhkan salah satu program saya selalu ikut andil
dalam kegiatan tersebut yang berada didaerah lain.
Peneliti : Sangat luar biasa yah pak. kemudian apakah bapak aktif didalam forum
semua musyawarah yang sedang berjalan tersebut ?
Narasumber : iya saya cukup aktif disetiap forum, agar tidak monoton hehe (sambil
tertawa)
Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum
musyawarah-musyawarah tersebut ?
Narasumber : ya tentu, agar kelancaran program kita harus bisa memberi gagasan
terhadap program tersebut, biar ada perubahan yang sangat baik kedepannya.
Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ?
Narasumber : tentu saja, kan untuk menyiapkan segala perlengkapan saya turun
tangan juga, yaa segala tenaga pikiran saya sumbangkan dalam program ini.
Peneliti : waah begitu yah pak, lantas kemudian apakah bapak menyumbangkan
berupa materi pak ? mungkin seperti konsumsi begitu pak ?
Narasumber : jadi begini, saya sering menyediakan konsumsi, tempat untuk kegiatan
ini, yaa untuk kelancaran kegiatan ini lah dek. kalo bukan kesadaran kita siapa lagi
yang akan melakukannya, kita disini bergotong royong berswadaya secara sukarela
dek.
Peneliti : waah hebat yah pak warga disini sangat kompak. Kemudian apakah bapak
berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan
KOTAKU?
Narasumber : Tentu saya mengikuti, musyawarah saja saya ikut apa lagi dalam
pelaksanaannya kan hehe
Peneliti : iya juga sih pak hehe, nah dari beberapa kegiatan seperti pelaksanaan
program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, pelaksanaan program penyediaan
air bersih atau air minum, pelaksanaan program pengelolaan sampah, pelaksanaan
program penanganan air limbah dan pelaksanaan program ruang terbuka public,
apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : iyaa, saya mengikuti semuanya, kan saya anggota Dewan Pimpinan
Kolektif, jadi saya harus mengikuti segala kegiatan yang ada pada KOTAKU ini,
walaupun program itu diwilayah saya tidak ada saya pasti ikut dek.
Peneliti : Sumbangsih apa yang bapak atau ibu berikan dalam pelaksanaan program
tersebut ?
Narasumber : Tergantung kebutuhan dan kesadaran diri kita sendiri dek, kita melihat
dari segi apa nih yang bisa saya bantu, semisalnya konsumsi, yaa saya sediakan itu,
yaa kalo tenaga sudah pastilah, kan namanya juga bergotong royong.
Peneliti : waah begitu yaah pak, kemudian bapak juga meberikan gagasan atau
pemikiran dalam pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : Tentu, dalam pelaksanaan atau membangun apapun kita tidak memakai
tukang, kita berswadaya, bergotong royong untuk membangunnya. jadi dari setiap
orang pasti ada pemikiran gagasan atau ide-ide dalam pembuatan itu.
Peneliti : Naah itu dari masyarakat untuk masyarakat yah pak hehehe
Narasumber : iya begitulaah dek heheh
Peneliti : Kemudian apakah bapak mengikuti program UKM yang dinaungi oleh
KOTAKU ?
Narasumber :Iya saya ikut juga, ada banyak UKM yang dinaungi KOTAKU seperti
pelatian-pelatihan kerajinan, ataupun seperti koprasi simpan pinjam.
Peneliti : Bagaimana Bapa ikut bepartisipasi dalam menentukan pengelola program
pada tahap selanjutnya?
Narasumber : Kita lihat sejauh mana kemajuan program itu berjalan, kalo ada yang
kurang mungkin bisa mencari solusi agar bisa menjadi baik lagi, dan apabila
kekurangan sumberdaya manusia, mungkin bisa memberikan kembali pelatihan
pelatihan yang dibutuhkan dalam setiap kebutuhan itu sendiri dek
Peneliti : owh begitu yaah pak, kemudian apakah bapak ikut bepartisipasi dalam
menentukan penguatan jaringan-jaringan yang bekerja sama dengan program ini ?
Narasumber : Iyaa saya terlibat dalam hal itu, kita membuat proposal untuk mencari
jaringan-jaringan, soalnya tidak haya dari APBD dan APBN dana kita ini, kita juga
harus pintar-pintar mencari jaringan kerja terutama untuk mendanai ini.
Peneliti : lantas selain APBN dan APBD dari mana saja pendanaan itu bergulir pak ?
Narasumber : yaa semisalnya dari CSR perusahaan-perusahaan besar, dari
Kementrian Sosial, dan bisa juga dari penghargaan-penghargaan yang kita dapat.
Peneliti : baik pak, kan setiap program pasti ada tuh evaluasi ataupun monitoring,
apakah bapak berperan aktif dalam evaluasi dan monitoring tersebut, dan bagaimana
agar masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan baik ?
Narasumber : iyaaa harus itu, karna kan ini melibatkan banyak orang banyak program
dan dana juga, pasti sangat sensitive. Untuk menjalankan sebuah program saya
biasanya dan masyarakat yang terlibat selalu mengsosialisasikan atau mengajak
masyarakat untuk ikut berpartisipasi membangun kampong sendiri, kalo bukan kita
yang menjaga dan membangun siapa lagikan ?dan selagi adayang maumemfasilitasi
dari KOTAKU, tinggal kesadaran dirikitanya aja perlu ditumbuhkan
Peneliti : dalam bentuk apa partisipasi yang bapak berikan dalam pengawasan ini ?
Narasumber : saya evaluasi program yang sudah berjalan, kita lihat sudah sejauhmana
program ini berjalan, apa penghambatnya sehingga program ini sedikit macet, tapi
sejauh ini program selalu berjalan lancer, yaa karna tadi itu masyarakatnya yang
selalu aktif dalam bergotong royong. Kemudian yang mengevaluasi bukan dari kita
aja, evaluasi ini berlapis-lapis, setelah kitaevaluasi nanti aka ada lagi dari Korkot,
kemudian dari Provinsi, dan sampai Pusat yang mengevaluasi. Dari segala segi selalu
dievaluasi apalagi terhadap dana, jadi tidak mungkin ada penyelewengan dana di
program ini. Dalam setiap evaluasi dan monitoring masyarakat yang bertanggung
jawab mengenai programnya akan melakukan evaluasi dan monitoring, agar mereka
bisa mengawasi program yang telah dilaksanakan. dan dalam setiap evaluasi dan
monitoring tidak hanya kita saja yang melakukan, aka nada dari KOTAKU Kota
Tangsel, kemudian dari Prov Banten dan dari pusat akan mengontrol. untuk apa
pengawasan ini berlapis ? agar memastikan kalo setiap program berjalan dengan
lancar dan tidak ada masalah Fik, dan juga untuk mengantisipasi penyelewengan
dana, jadi gitu Fik.
Penelii : Apa saja manfaat yang dirasakan bapak dan masyarakat setelah mengikuti
program dari KOTAKU ?
Narasumber : Dengan adanya pemberdayaan dari KOTAKU, perekonomian warga
yang mengikuti program dari KOTAKU perlahan membaik, karna dengan
diberdayakannya masyarakat pan mereka bisa tercukupi, mempunyai hunian yang
layak serta infrastruktur yang memadai. Bukan hanya itu saja, keterampilan
masyarakatpun jadi lebih bertambah dengan adanya pemberdayaan tersebut. Dan atas
partisipasi masyarakat yang aktif program yang di rencanakanpun bisa berjalan
dengan lancar
Peneliti : Pak terimakasih nih untuk informasinya, mungkin saya rasa ini sudah cukup,
maaf sudah merepotkan pak
Narasumber : iyaa sama-sama dek, semoga bermanfaat yaaah dek.
Narasumber 2
Nama : Ibu Hindun
Jabatan : Anggota UPK (Unit Pengelolaan Keuangan)
Tempat : Sekertariat KOTAKU Kelurahan Perigi Baru
Waktu : 11 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Bu Hindun, saya Fikra yang sedang mengadakan
penelitian skripsi di KOTAKU
Narasumber : Oiya Fikra, bagaimana ada yang bisa saya bantu ?
Peneliti : Mungkin saya butuh informasi dari ibu nih, saya akan mewawancarai ibu
Narasumber : iyaa Fikra silahkan
Peneliti : Siap bu, mungkin langsung saja bu, apakah ibu berperan aktif dalam
keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ?
Narasumber : iya saya cukup aktif dalam musyawarah
Peneliti: dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase
lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah
program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan
musyawarah program ruang terbuka public, apakah ibu berperan aktif dalam
keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : tentu saja, dalam musyawarah itukan pasti membeberkan berapa
anggaran yang dibutuhkan, dan saya harus tau itu
Peneliti : Apakah ibu memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ?
Narasumber : iyaa saya bemberikan gagsan ataupun pemikiran dalam forum tersebut
Peneliti : contohnya gagasan atau pemikiran seperti apa bu ?
Narasumber : yaa seperti kebutuhan kebutuhan yang harus dibeli yaah, harga bisa
terjangkau dan kualitas bagus juga
Peneliti : Untuk pelaksanaannya ibu berperan aktif dalam program yang saya
sebutkan tadi bu?
Narasumber : yaa tentu kan saya yang mengatur keluarnya uang tersebut hehhe
Peneliti : berjalannya pelaksanaan dalam UPK ini seperti apa bu ?
Narasumber : yaa seperti membatu kelompok yang mempunyai usaha kecil, kita kasih
dana yang mereka butuhkan untuk modal, ini harus kelompok tidak bisa individu
Peneliti : dari sebagian masyarakat disini banyak yang berpartisipasi untuk meminta
bantuan ini ?
Narasumber : yaa cukup banyak, dalam satu RT bisa ada 3 sampai 4 kelompok yang
mebgikutinya
Peneliti :kemudian pola pendanaan yang diberikan kepada kelompok itu seperti apa ?
Narasumber :Ada untuk pembuatan kerajinan, pedagang kelontong dan bersifat
simpan pinjam, dan pinjaman itu bisa diganti dengan kemampuan kelompok itu kapan
bisa untuk membayarnya, kita kasih waktu 10 bulan dan angsuran yang diberikan itu
2% setiap jumlah yang dipinjam.
Peneliti : Kemudian bagai mana untuk mengevaluasinya itu bu ? apakah ibu ikut
berperan aktif ?
Narasumber : Melihat KSM tersebut berjalan lancer atau tidak, kemudian dipilah
KSM mana yang macet, kemudian kamu berikan solusi yang terbaik buat kelompok
itu.
Peneliti : ooh begitu yaah, maksih ibu untuk informasinya
Naarasumber : iyaa sama sama Fikra
Narasumber 3
Nama : Pak Marjan
Jabatan : Ketua UPL (Unit Pengelolaan Lingkungan)
Tempat : Sekertariat KOTAKU Kelurahan Perigi Baru
Waktu : 11 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak
Narasumber : Walaikumsallam, dengan Fikra yaah, ada yang bisa saya bantu Fik
Peneliti : iyaa betul Pak, saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak,
partisipasi masyarakatnya itu seperti apa
Narasumber : ooh begitu, silahkan
Peneliti : Mungkin langsung saja yah pak, Apakah bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ?
Narasumber : yaa saya selalu mengikuti
Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase
lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah
program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan
musyawarah program ruang terbuka public, apakah Bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber :yaaa saya mengikuti, kaarna dari setiap kegiatan pasti UPL pasti akan
terlibat apalagi dalam kegiatan yang bersifat infrastruktur lingkungan
Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ?
Narasumber : seringkali saya memberikan berupa gagasan atau pemikiran-pemikiran
untuk berjalannya suatu program
Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ?
Narasumber : Jadi seperti ini Fik, baik tenaga atau Materi, kita sebagai masyarakat
berpartisipasi dalam hal itu, yaa namanya berswadaya, kita jangan pamrih
memberikan bantuan. Masyarakat ini harus wajib bergotong royong, jangan ada kata
males, kalau mau maju yaa harus bergerak. Program-program ini harus tuntas, engga
ada yang setengah-setengah pengerjaannya, contohnya bedah rumah. Bedah rumah itu
dikerjakan sama masyarakat engga ada kita sewa tukang bangunan, arsiteknya yaa
kita jugaa hahha (sambil tertawa), bedah rumah yang diprogramkan oleh KOTAKU
ini tidak setengah-setengah pengerjaannya, dari rumah tidak layak huni berdiri sampai
dirobohkan lagi sama masyarakat. Dan dibangun kembali dari pondasi sampai ke atap
yaaa sama masyarakat juga Fik.
Peneliti : Kemudian apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan
program yang direncanakan KOTAKU?
Narasumber : yaa saya selalu ada dilapangan setiap kegiatan yang dirogramkan
kotaku
Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah bapak
berperan aktif ?
Narasumber : dalam kelembagaan tidak semua aktif, namun adakalanya saya ikut
berpartisipasi untuk membantu rekan-rekan yang ada di lapangan
Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya
Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 4
Nama : A. Rohmat
Jabatan : Anggota UPL (Unit Pengelolaan Lingkungan)
Tempat : Sekertariat KOTAKU Kelurahan Perigi Baru
Waktu : 12 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak
Narasumber : Walaikumsallam, dengan Fikra yaah, ada yang bisa saya bantu Fik
Peneliti : iyaa betul Pak, saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak,
partisipasi masyarakatnya itu seperti apa
Narasumber : ooh begitu, silahkan
Peneliti : Mungkin langsung saja yah pak, Apakah bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ?
Narasumber : yaa saya selalu mengikuti
Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase
lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah
program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan
musyawarah program ruang terbuka public, apakah Bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : Kalo untuk musyawarah saya selalu menyempatkan hadir,
bagaimanapun kita harus berpartisipasi untuk memberikan gagasan dalam forum
tersebut.
Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ?
Narasumber : seperti yang sudah saya bilang, memberi gagasan dalam sebuah forum
itu manfaatnya besar, walaupun titak terlalu banyak bicara tapi sebuah gagasan itu
akan dipertimbangkan.
Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ?
Narasumber : iya tentu saja saya menyumbangkan tenaga, kan untuk menyiapkan juga
perlu tenaga, untuk angkat-angkat baranglah, begitu
Peneliti : Kemudian apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan
program yang direncanakan KOTAKU?
Narasumber : iyaa saya mengikuti untuk keseluruhan program, kita harus mengawal
segalanya dengan baik
Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah bapak
berperan aktif ?
Narasumber : dalam kelembagaan saya tidak begitu aktif, haya sebagian saja
mengikuti, tapi untuk setiap kegiatan saya mengikutinya dari kelembagaan tersebut
Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya
Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 5
Nama : Pak Rohman
Jabatan : Warga RT 06
Tempat : Kediaman Pak Rohman
Waktu : 12 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak, saya Fikra Mahasiswa UIN pak
Narasumber : Walaikumsallam, oiya fik, bagaimana ada yang bisa saya bantu ?
Peneliti : Saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi
masyarakatnya itu seperti apa
Narasumber : ooh begitu, silahkan
Peneliti : Mungkin langsung saja yah pak, Apakah bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ?
Narasumber : kalo saya sempet saya selalu mengikuti untuk musyawarah tersebut,
tergantung situasinya juga sih
Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase
lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah
program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan
musyawarah program ruang terbuka public, apakah Bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : tidak semua musyawarah, paling yang berkaitan dengan lingkungan RT
sekitar saya saja
Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ?
Narasumber : kebanyakan saya hanya diam menunggu hasil keputusan forum saja
Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ?
Narasumber : iya saya menyumbangkan tenaga, untuk membantu menyiapkan
musyawarah
Peneliti : Kemudian apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan
program yang direncanakan KOTAKU?
Narasumber : iya saya mengikuti, tapi hanya yang ada disekitar lingkungan wilayah
RT saya saja
Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah bapak
berperan aktif ?
Narasumber : untuk kelembagaan saya haya mengikuti sosialisasinya saja, tidak
terlalu mengikutinya
Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya
Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 6
Nama : Ibu Neneng
Jabatan : Penerima dana Bergulir
Tempat : Kediaman Ibu Neneng
Waktu : 14 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Bu, saya Fikra Mahasiswa UIN pak
Narasumber : Walaikumsallam, oiya fik, bagaimana ada yang bisa saya bantu ?
Peneliti : Saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi
masyarakatnya itu seperti apa
Narasumber : ooh begitu, silahkan
Peneliti : Mungkin langsung saja yah Bu, Apakah bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ?
Narasumber : kalo saya sempet saya selalu mengikuti untuk musyawarah tersebut,
tergantung situasinya juga sih
Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase
lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah
program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan
musyawarah program ruang terbuka public, apakah Ibu berperan aktif dalam
keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : tidak semua musyawarah, paling yang berkaitan dengan lingkungan RT
sekitar saya saja
Peneliti : Apakah Ibu memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ?
Narasumber : kebanyakan saya hanya diam menunggu hasil keputusan forum saja
Peneliti : Apakah Ibu menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ?
Narasumber : iya saya menyumbangkan tenaga, untuk membantu menyiapkan
musyawarah
Peneliti : Kemudian apakah Ibu berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan
program yang direncanakan KOTAKU?
Narasumber : iya saya mengikuti, tapi hanya yang ada disekitar lingkungan wilayah
RT saya saja
Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah Ibu
berperan aktif ?
Narasumber : untuk kelembagaan saya haya mengikuti sosialisasinya saja, tidak
terlalu mengikutinya
Peneliti : Apa manfaat yang ibu rasakan setelah mengikuti menerima dana bergulir ?
Narasumber : banyak manfaatnya dek, ekonomi keuangan saya meningkat berkat
bantuan tersebut
Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya
Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 7
Nama : Pak Syakur
Jabatan : Ketua Fasilitator dan Fasilitator Senior KOTAKU
Tempat : Basecamp KOTAKU Perigi Baru
Waktu : 15 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak, saya Fikra Mahasiswa UIN pak
Narasumber : Walaikumsallam, oiya fik, bagaimana ada yang bisa saya bantu ?
Peneliti : Saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi
masyarakatnya itu seperti apa, kan Bapak selaku Fasilitator disini
Narasumber : iya baik Fikra, untuk partisipasi masyarakat disini aktif yah dalam
berpartisipasi, dari segala program pasti masyarakat antusias dalam keikutsertaan
tersebut
Peneliti : Apakah keaktifan masyarakat untuk brtpartisipasi ada paksaan dari pihak
lain Pak ?
Narasumber : Kepedulian warga dalam partisipasi ini murni dari hati nurani
masyarakat sendiri, dengan berswadaya masyarakat melakukan segalanya
Peneliti : Kemudian bagaimana dengan warga yang partisipasinya belum tergugah pak
?
Narasumber : Melalui pendekatan kami berdialog dengan masyarakat untuk bisa
berpartisipasi dama segala kegiatan, perlahan dan pasti masyarakat akan
mengikutinya
Peneliti : Apakah masyarakat mengharapkan imbalan dari setiap kegiatan yang
dilakukan ?
Narasumber : Tidak sama sekali, mereka ikhlas melakukannya, masyarakat bergotong
royong, bahkan masyarakat menyumbangkan tenaga dan materi daam segala kegiatan.
Peneliti : waah hebat yah pak, mungkin ini sudah cukup pak. Terimakasih Pak
Narasumber : Baik Fikra, sama-sama
Narasumber 8
Nama : Ibu Amsinah
Jabatan : Ketua Fasilitator dan Fasilitator Senior KOTAKU
Tempat : Basecamp KOTAKU Perigi Baru
Waktu : 15 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Bu, saya Fikra Mahasiswa UIN pak
Narasumber : Walaikumsallam, oiya fik, bagaimana ada yang bisa saya bantu ?
Peneliti : Saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak, partisipasi
masyarakatnya itu seperti apa
Narasumber : ooh begitu, silahkan
Peneliti : Mungkin langsung saja yah Bu, Apakah bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ?
Narasumber : kalo saya sempet saya selalu mengikuti untuk musyawarah tersebut,
tergantung situasinya juga sih
Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase
lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah
program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan
musyawarah program ruang terbuka public, apakah Ibu berperan aktif dalam
keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : tidak semua musyawarah, paling yang berkaitan dengan lingkungan RT
sekitar saya saja
Peneliti : Apakah Ibu memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ?
Narasumber : kebanyakan saya hanya diam menunggu hasil keputusan forum saja
Peneliti : Apakah Ibu menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ?
Narasumber : iya saya menyumbangkan tenaga, untuk membantu menyiapkan
musyawarah
Peneliti : Kemudian apakah Ibu berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan
program yang direncanakan KOTAKU?
Narasumber : iya saya mengikuti, tapi hanya yang ada disekitar lingkungan wilayah
RT saya saja
Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah Ibu
berperan aktif ?
Narasumber : untuk kelembagaan saya haya mengikuti sosialisasinya saja, tidak
terlalu mengikutinya
Peneliti : Pada Kegiatan UPS apa peran ibu didalamnya ?
Narasumber : Saya memberikan sosialisasi kepada masyarakat atau mengajak
masyarakat agar berperan aktif dalam segala kegiatan
Peneliti : Lalu apa hasilnya bu ?
Narasumber : Alhamdullilah masyarakat perlahan bisa perperan aktif untuk kegiatan
di KOTAKU, dimulai dari kesadaran sendiri sih pada awalnya fik
Peneiti : owwh begitu bu, baiklah Bu terimakasih untuk waktunya
Wawancara : Sama-sama fikra, semoga bermanfaat
Narasumber 9
Nama : Pak Nisan
Jabatan : Anggota BKM
Tempat : Kediaman Pak Syukur
Waktu : 16 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak
Narasumber : Walaikumsallam, dengan Fikra yaah, ada yang bisa saya bantu Fik
Peneliti : iyaa betul Pak, saya ingin menggali informasi tentang KOTAKU pak,
partisipasi masyarakatnya itu seperti apa
Narasumber : ooh begitu, silahkan
Peneliti : Mungkin langsung saja yah pak, Apakah bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan musyawarah perencanaan program KOTAKU ?
Narasumber : yaa saya selalu mengikuti
Peneliti : dari bebera kegiatan musyawarah program jalan lingkungan dan drainase
lingkungan, musyawarah program penyediaan air bersih atau air minum, musyawarah
program pengelolaan sampah, musyawarah program penanganan air limbah dan
musyawarah program ruang terbuka public, apakah Bapak berperan aktif dalam
keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : Kalo untuk musyawarah saya selalu menyempatkan hadir,
bagaimanapun kita harus berpartisipasi untuk memberikan gagasan dalam forum
tersebut.
Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum tersebut ?
Narasumber : seperti yang sudah saya bilang, memberi gagasan dalam sebuah forum
itu manfaatnya besar, walaupun titak terlalu banyak bicara tapi sebuah gagasan itu
akan dipertimbangkan.
Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ?
Narasumber : iya tentu saja saya menyumbangkan tenaga, kan untuk menyiapkan juga
perlu tenaga, untuk angkat-angkat baranglah, begitu
Peneliti : Kemudian apakah Bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan
program yang direncanakan KOTAKU?
Narasumber : iyaa saya mengikuti untuk keseluruhan program, kita harus mengawal
segalanya dengan baik
Peneliti : Bagaimana untuk dikelembagaan KOTAKU itu sendiri ? apakah bapak
berperan aktif ?
Narasumber : dalam kelembagaan saya tidak begitu aktif, haya sebagian saja
mengikuti, tapi untuk setiap kegiatan saya mengikutinya dari kelembagaan tersebut
Peneliti : wah hebat yah pak, kalo begitu terimakasih pak buat waktunya
Narasumber : sama-sama Fikra semoga bermanfaat.
Narasumber 10
Nama : Pak Zaenal Abidin
Jabatan : Anggota BKM
Tempat : Sekretariat Kelurahan Perigi Baru
Waktu : 16 Oktober, 2016
Peneliti : Assalamualaikum Pak, perkenalkan saya Fikra Sutan Purnama, Mahasiswa
Dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Narasumber : Walaikumsallam, iyaa saya sudah diceritakan oleh mbak wulan kalo
nak Fikra mau dateng kesini untuk penelitian.
Peneliti : hehe iya pak,mungkin langsung saja yah pak, saya akan mencari informasi
terkait partisipasi masyarakat pada program kotaku
Narasumber : iyaa baik silahkan… (sambil tersenyum)
Peneliti : Apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah perencanaan
program KOTAKU ?
Narasumber : yaa, saya sangat berperan aktif dalam keikutsertaan musyawarah itu,
atas dasar kesadaran yang kita miliki kita harus berperan aktif dalam mengikuti segala
kegiatan pada KOTAKU.
Peneliti : Apakah bapak mengikuti musyawarah perencanaan jalan lingkungan dan
draenase lingkungan ?
Narasumber : yaa saya selalu hadir dalam musyawarah kegiatan apapun dek
Peneliti : Apakah bapak atau ibu mengikuti musyawarah perencanaan perencanaan
penyediaan air bersih atau air minum ?
Narasumber : yaa itu juga saya mengikutinya
Peneliti : Apakah bapak atau ibu mengikuti musyawarah perencanaan air limbah ?
Narasumber : yaa saya ikut, tapi pengelolaan itu bukan di RT saya melainkan ada di
daerah RT lain, namun saya ikut berpartisipasi dalam musyawarah ataupun
kegiatannya.
Peneliti : ooh jadi tergantung kebutuhan setiap daerh juga yah pak untuk
mencanangkan program itu ?
Narasumber : iya betul dek, setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda
Peneliti : Kemudin apakah bapak mengikutu musyawarah pelaksanaan pengelolaan
sampah ?
Narasumber : yaa saya mengikutinya
Peneliti : Apakah bapak mengikuti musyawarah perencanaan ruang terbuka public ?
Narasumber : yaa saya mengikuti itu juga
Peneliti : berarti setiap ada musyawarah bapak mengikutinya ?
Narasumber : iya betul, seperti yang saya bilang tadi, setiap kegiatan saya selalu
mengikutinya, mau itu musyawarah, rapat, pelaksanaan saya mengikutinya. walaupun
di daerah RT saya tidak membutuhkan salah satu program saya selalu ikut andil
dalam kegiatan tersebut yang berada didaerah lain.
Peneliti : Sangat luar biasa yah pak. kemudian apakah bapak aktif didalam forum
semua musyawarah yang sedang berjalan tersebut ?
Narasumber : iya saya cukup aktif disetiap forum, agar tidak monoton hehe (sambil
tertawa)
Peneliti : Apakah bapak memberikan gagasan berupa pikiran dalam forum
musyawarah-musyawarah tersebut ?
Narasumber : ya tentu, agar kelancaran program kita harus bisa memberi gagasan
terhadap program tersebut, biar ada perubahan yang sangat baik kedepannya.
Peneliti : Apakah bapak menyumbangkan tenaga dalam forum tersebut ?
Narasumber : tentu saja, kan untuk menyiapkan segala perlengkapan saya turun
tangan juga, yaa segala tenaga pikiran saya sumbangkan dalam program ini.
Peneliti : waah begitu yah pak, lantas kemudian apakah bapak menyumbangkan
berupa materi pak ? mungkin seperti konsumsi begitu pak ?
Narasumber : jadi begini, saya sering menyediakan konsumsi, tempat untuk kegiatan
ini, yaa untuk kelancaran kegiatan ini lah dek. kalo bukan kesadaran kita siapa lagi
yang akan melakukannya, kita disini bergotong royong berswadaya secara sukarela
dek.
Peneliti : waah hebat yah pak warga disini sangat kompak. Kemudian apakah bapak
berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan program yang direncanakan
KOTAKU?
Narasumber : Tentu saya mengikuti, musyawarah saja saya ikut apa lagi dalam
pelaksanaannya kan hehe
Peneliti : iya juga sih pak hehe, nah dari beberapa kegiatan seperti pelaksanaan
program jalan lingkungan dan drainase lingkungan, pelaksanaan program penyediaan
air bersih atau air minum, pelaksanaan program pengelolaan sampah, pelaksanaan
program penanganan air limbah dan pelaksanaan program ruang terbuka public,
apakah bapak berperan aktif dalam keikutsertaan pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : iyaa, saya mengikuti semuanya, kan saya anggota Dewan Pimpinan
Kolektif, jadi saya harus mengikuti segala kegiatan yang ada pada KOTAKU ini,
walaupun program itu diwilayah saya tidak ada saya pasti ikut dek.
Peneliti : Sumbangsih apa yang bapak atau ibu berikan dalam pelaksanaan program
tersebut ?
Narasumber : Tergantung kebutuhan dan kesadaran diri kita sendiri dek, kita melihat
dari segi apa nih yang bisa saya bantu, semisalnya konsumsi, yaa saya sediakan itu,
yaa kalo tenaga sudah pastilah, kan namanya juga bergotong royong.
Peneliti : waah begitu yaah pak, kemudian bapak juga meberikan gagasan atau
pemikiran dalam pelaksanaan tersebut ?
Narasumber : Tentu, dalam pelaksanaan atau membangun apapun kita tidak memakai
tukang, kita berswadaya, bergotong royong untuk membangunnya. jadi dari setiap
orang pasti ada pemikiran gagasan atau ide-ide dalam pembuatan itu.
Peneliti : Naah itu dari masyarakat untuk masyarakat yah pak hehehe
Narasumber : iya begitulaah dek heheh
Peneliti : Kemudian apakah bapak mengikuti program UKM yang dinaungi oleh
KOTAKU ?
Narasumber :Iya saya ikut juga, ada banyak UKM yang dinaungi KOTAKU seperti
pelatian-pelatihan kerajinan, ataupun seperti koprasi simpan pinjam.
Peneliti : Bagaimana Bapa ikut bepartisipasi dalam menentukan pengelola program
pada tahap selanjutnya?
Narasumber : Kita lihat sejauh mana kemajuan program itu berjalan, kalo ada yang
kurang mungkin bisa mencari solusi agar bisa menjadi baik lagi, dan apabila
kekurangan sumberdaya manusia, mungkin bisa memberikan kembali pelatihan
pelatihan yang dibutuhkan dalam setiap kebutuhan itu sendiri dek
Peneliti : owh begitu yaah pak, kemudian apakah bapak ikut bepartisipasi dalam
menentukan penguatan jaringan-jaringan yang bekerja sama dengan program ini ?
Narasumber : Iyaa saya terlibat dalam hal itu, kita membuat proposal untuk mencari
jaringan-jaringan, soalnya tidak haya dari APBD dan APBN dana kita ini, kita juga
harus pintar-pintar mencari jaringan kerja terutama untuk mendanai ini.
Peneliti : lantas selain APBN dan APBD dari mana saja pendanaan itu bergulir pak ?
Narasumber : yaa semisalnya dari CSR perusahaan-perusahaan besar, dari
Kementrian Sosial, dan bisa juga dari penghargaan-penghargaan yang kita dapat.
Peneliti : baik pak, kan setiap program pasti ada tuh evaluasi ataupun monitoring,
apakah bapak berperan aktif dalam evaluasi dan monitoring tersebut ?
Narasumber : iyaaa harus itu, karna kan ini melibatkan banyak orang banyak program
dan dana juga, pasti sangat sensitive.
Peneliti : dalam bentuk apa partisipasi yang bapak berikan dalam pengawasan ini ?
Narasumber : saya evaluasi program yang sudah berjalan, kita lihat sudah sejauhmana
program ini berjalan, apa penghambatnya sehingga program ini sedikit macet, tapi
sejauh ini program selalu berjalan lancer, yaa karna tadi itu masyarakatnya yang
selalu aktif dalam bergotong royong. Kemudian yang mengevaluasi bukan dari kita
aja, evaluasi ini berlapis-lapis, setelah kitaevaluasi nanti aka nada lagi dari Korkot,
kemudian dari Provinsi, dan sampai Pusat yang mengevaluasi. dari segala segi selalu
dievaluasi apalagi terhadap dana, jadi tidak mungkin ada penyelewengan dana di
program ini.
Peneliti : Pak terimakasih nih untuk informasinya, mungkin saya rasa ini sudah cukup,
maaf sudah merepotkan pak
Narasumber : iyaa sama-sama dek, semoga bermanfaat yaaah dek