Prof. Dr. Marthen Arie, SH.MHProgram Doktor Ilmu Hukum

Universitas Sam Ratulangi

Penyejahteraan rakyat dalam kontek Ketatanegaraan dan Hak Asasi Manusia

Keuangan negara atau kekayaan negara?

atau sama???Kerugian negara atau kerugian keuangan

negaraatau sama???

Apa dan mengapa merugikan perekonomian negara???

1. Hukum Pidana2. Hukum Administrasi Negara3. Hukum Perdata

Penentuan wilayah/domain sebab timbulnya kerugian negara

Metode penyelesaian cenderung menggunakan hukum pidana

Teknik pembuktian

Tidak memperoleh keuntungan Berkurang kekayaan

Berkurang sejumlah uang Nilai barang menurun Kehilangan/kekurangan penerimaan Kelebihan pembayaran

Catatan: Terjadinya kerugian negara/daerah

karena perbuatan pidana, administratif dan perdata

Melawan hukum Kelalaian Keadaan diluar dugaan kemampuan

manusia

Instrumen yang digunakan “tidak sama” Teknik dan cara perhitungan keuangan

negara/daerah Penggunaan standar kebenaran

berdasarkan rumus/formula perhitungan

Siapa yang berwenang memberikan penilaian adanya kerugian negara?

1. Kehilangan/berkurang kekayaan negara/daerah

bagaimana membuktikan ? - berkurangnya suatu kekayaan milik

negara/daerah - nilai selisih kekurangan dari

kekayaan menjadi jumlah kerugian negara/daerah

2. Menurunnya nilai suatu barang milik negara/daerah negara menuntut ganti rugi.

3. Hilang/berkurangnya penerimaan negara Misalnya: pajak

non pajak, seperti: a. Penerimaan SDA b. Kekayaan negara yang

dipisahkan

4. Kerugian akibat kelebihan pembayaran. Misalnya:

a. kontrak b. gaji atau tunjangan

1. Versi hukum pidana: a. Tindak pidana korupsi b. Tindak pidana kehutanan c. Money laundring d. Tindak pidana perpajakan e. Tindak pidana perbankan f. Tindak pidana lingkungan

Subjek hukum Melawan hukum Penyalahgunaan wewenang Memperkaya diri, orang lain atau

korporasi Dapat merugikan keuangan negara atau

perkonomian negara

Melawan hukum Menyalahgunakan kewenangan Menyalahgunakan kesempatan/sarana

karena jabatan/kedudukan Memperkaya diri sendiri, orang lain dan

korporasi Kekayaan negara yang dipisahkan atau

yang tidak dipisahkan

2. Versi hukum administrasia. Objek kerugian (kekurangan uang atau

surat berharga dan barang) - (kehilangan sejumlah uang, kelebihan pembayaran dari nilai yang seharusnya)

b. Subjek hukum penderita kerugian (negara/daerah)

c. Bersifat nyata dan pasti jumlahnya (berdasarkan bukti-bukti, bukan penaksiran)

d. Diakibatkan karena perbuatan melawan hukum (perbuatan administrasi, mirip Pasal 1365 BW, tapi bukan wanprestasi)

e. Adanya kesalahan baik sengaja atau lalai

3. Versi hukum perdata: a. akibat perbuatan melawan hukum

(dikehendaki oleh undang-undang) b. akibat perbuatan melanggar

kontrak (dikehendaki oleh adanya perjanjian)

c. akibat adanya keadaan memaksa diluar kehendak manusia

Money follow function dan bukan

Money follow man

Istilah keuangan daerah tidak dimuat dalam undang-undang No. 17 Tahun 2003, tetapi ada bab tersendiri tentang kekuasaan atas pengelolaan keuangan daerah saja

Dana yang ditransfer pemerintah pusat ke daerah melalui kas daerah.

Wujud desentralisasi fiskal Bentuk-bentuk anggaran transfer: a. Dana perimbangan (otonomi

daerah) b. Dana otonomi khusus (Angaran transfer ke daerah tahun 2013

dianggarkan Rp. 528, 63 T (hampir 31,4%) dari APBN Rp.1.683 T

Bagaimana makna, status dan hubungan keuangan negara yang kewenangan pengelolaan diserahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota lalu statusnya berubah menjadi lingkup pengelolaan keuangan daerah?

Karena tidak ada pengertian keuangan daerah, maka status dan substansi dari keuangan daerah dalam hubungannya dengan keuangan negara menjadi tidak jelas. Misalnya apakah keuangan daerah merupakan bagian atau bukan dari pada keuangan negara?

Kalau statusnya bukan bagian dari atau subsistem keuangan negara (vide Pasal 6 ayat (2) huruf c UU 17/2003), apakah BPK atau badan pemeriksa lainnya berwenang melakukan pemeriksanaan atas keuangan daerah?

Catatan:1.Tahun 2011, 298 dari 491 daerah (60,

7%) belanja pegawai di atas 50% dari total APBD.

2.Tahun 2012 meningkat 302 dari 491 daerah (65,5%) untuk belanja pegawai diatas 50% dari total APBD

3.Ada 11 daerah yang belanja pegawainya di atas 70%

(sumber: Forum untuk Transparansi Anggaran, 2012)

1. Mengendalikan pemekaran daerah dengan cara pembentukan daerah persiapan 2 tahun.

2. Perlunya sertifikasi jabatan tertentu dalam pengelolaan keuangan keuangan daerah

3. Mengendalikan belanja daerah

4. Perlunya mekanisme pengawasan yang tegas disertai mekanisme penghargaan dan sanksi terhadap pengelolaan keuangan daerah

5. Reformasi sumber pendanaan APBD.