KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TANGERANG SELATAN

MAKALAH

ANALISIS PENERAPAN LEAN ACCOUNTING DALAM PELAYANAN

"PERMOHONAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK"

DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Diajukan:

RYAN IMANUR SATYA

NPM: 144060006350

Kelas 7B STAR, No. Absen 31

Untuk Memenuhi Tugas Akhir Mata Kuliah

Akuntansi Manajemen Program Diploma IV Keuangan

Spesialisasi Akuntansi STAR BPKP Semester VII T.A. 2014/2015

ii

PERNYATAAN KEASLIAN MAKALAH

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Ryan Imanur Satya, menyatakan bahwa makalahsaya dengan judul : "Analisis Penerapan Lean Accounting Dalam Pelayanan PermohonanPengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Direktorat Jenderal Pajak" adalah asli hasil karyasaya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan bahwa makalah ini bukan hasil contekan atau jiplakan (sebagianatau seluruhnya). Apabila saya terbukti melakukan tindakan yang bertentangan dengan haltersebut di atas, dengan ini saya menyatakan siap dikenai sanksi "Tidak Lulus".

Tangerang Selatan, 2 Maret 2015

Yang Membuat Pernyataan

Ryan Imanur Satya

NPM 144060006350

iii

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL MAKALAH................................................................................. i

PERNYATAAN KEASLIAN MAKALAH ................................................................... ii

DAFTAR ISI............................................................................................................... iii

ABSTRAK.................................................................................................................. iv

I. PENDAHULUAN.................................................................................................... 1

II. LANDASAN TEORITIS......................................................................................... 2

III. PEMBAHASAN..................................................................................................... 5

IV. SIMPULAN DAN SARAN..................................................................................... 8

DAFTAR PUSTAKA................................................................................................... 10

iv

Abstract

Lean accounting as one of management strategies to generate the shortest chain in business value streamnowadays commonly used in the private sector. Lean accounting is considered could enhancing the products andservices quality while at the same time consuming a little time to produce it. Having characteristic that stronglycorrelate with the profit oriented sector does not make it as barrier in the possibility of its implementation in publicsector. The possibility of lean accounting implementation in Directorate General of Taxes, one of public institution thatproduce services such as the registration of PKP, is becoming a study that is expected could enhancing the servicequality to the taxpayer.

Keywords: Lean Accounting, Public Sector, Directorate General of Taxes, Registration of PKP ,Enhancing ServiceQuality

Abstrak

Lean accounting adalah suatu pendekatan yang didesain untuk mendukung dan mendorong lean manufacturing.Peran lean accounting sebagai salah satu strategi manajemen guna menghasilkan rantai terpendek dalam valuestream dewasa ini sangat umum digunakan dalam sektor swasta. Lean accounting dinilai dapat meningkatkankualitas produk barang dan jasa yang dihasilkan dengan jangka waktu yang lebih singkat. Karakteristik leanaccounting yang sangat erat dengan entitas profit-oriented tidak menjadikan hambatan dalam kemungkinanpenerapannya di sektor publik. Potensi penerapan lean accounting pada Direktorat Jenderal Pajak sebagai salahsatu institusi publik dengan produk layanan berupa penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak(PKP) menjadi kajian tersendiri yang diharapkan dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.

Kata Kunci: Lean Accounting, Sektor Publik, Direktorat Jenderal Pajak, Registrasi PKP, Peningkatan KualitasLayanan

1

I. Pendahuluan

Pada dasarnya, akuntansi manajemen berbeda dengan akuntansi dalam beberapahal. Informasi akuntansi manajemen ditujukan untuk pengguna internal, sedangkaninformasi akuntansi keuangan diarahkan untuk pengguna eksternal. Akuntansi manajemenmerupakan salah satu cabang ilmu turunan dari akuntansi, yang tujuan utamanya adalahmenyajikan laporan-laporan sebagai satu satuan usaha untuk kepentingan pihak internaldalam rangka melaksanakan proses manajemen yang meliputi perencanaan,pengorganisasiaan, pengarahan dan pengendalian. Banyak hal yang dilakukan dalamkegiatan akuntansi manajemen guna menghasilkan laporan-laporan internal yang menjadidasar dalam pengambilan keputusan manjerial. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalamhal manajemen adalah lean manufacturing.

Untuk meningkatkan performa perusahaan, salah satu upaya yang dilakukanmanajemen adalah dengan menerapkan konsep lean manufacturing melalui leanaccounting. Lean Manufacturing secara teknisnya dapat didefinisikan sebagai suatu strategiuntuk mendapatkan rantai produksi terpendek dalan suatu organisasi bisnis melaluieliminasi pemborosan atau waste-elimination. Pemborosan atau waste sendiri merupakanhal-hal yang terjadi dalam serangkaian value stream yang tidak mempunyai nilai tambahterhadap pelanggan atau konsumen. Sementara value stream merupakan semua kegiatanbaik yang bernilai tambah maupun tidak, yang diperlukan sejak produk mulai dipesanpelanggan atau produk mulai dirancang hingga produk sampai ke tangan pelanggan.

Mengenai sejarah perkembangan Lean manufacturing, pada awalnya dikembangkanoleh Toyota dan perusahaan-perusahaan Jepang lainnya. Ide atas lean manufacturingterinspirasi dari kunjungan para eksekutif Toyota ke Ford Motor Company di tahun 1980-andan kemudian dikembangkan oleh pemimpin Toyota seperti Taiichi Ohni dan konsultanShigeo Shingo setelah Perang Dunia II. Lean accounting kemudian menjadi populer di tahun1990-an setelah buku berjudul “The Machine that Changed the World: The Story if LeanProduction (Womack, Jones, dan Roos 1991)”diterbitkan dan dipublikasikan.

Saat ini strategi lean accounting telah mendunia. Lean acoounting secara luasditerapkan oleh banyak industri manufaktur mulai dari industri automobile sampai denganindustri elektronik yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan, kualitas, dan penghematanbiaya. Perusahaan swasta secara berkesinambungan melakukan perbaikan atas prosesbisnis yang terjadi dengan waste-elimination. Namun dalam hal sektor publik ataupemerintah, penerapan lean accounting sebagai salah satu strategi guna memberikanpelayanan prima kepada masyarakat sebagai stakeholder masih jarang atau belumditerapkan sama sekali di Indonesia. Hal ini bukan berarti bahwa lean accounting tidak dapatdiimplementasikan dalam bidang jasa yang disediakan oleh pemerintah. Di beberapapemerintahan di luar pemerintahan Indonesia, departemen atau institusi publik sepertihalnya di Swedish Municipalities, US Environmental Protection Agency (EPA) merupakanbeberapa contoh institusi publik yang menerapkan prinsip lean accounting dan mencapaihasil yang mengesankan atas perkembangan proses pemerintahan dan pelayanan kepadapublik.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia memiliki eselon I yang bergerak dibidang perpajakan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Terkait dengan tugas penghimpunandana pajak dari masyarakat, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan berbagai macamkegiatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakatadalah pelayanan dalam hal penerbitan surat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).Layanan ini tercantum dalam 16 layanan unggulan Kementerian Keuangan RepublikIndonesia.

Pada tulisan ini, penulis akan mencoba menjabarkan prinsip lean accounting danproses bisnis pelayanan pemberian surat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) sertamelakukan analisis dengan kemungkinan penerapan lean accounting dalam kegiatanpelayanan penerbitan surat pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) tersebut.

2

Profil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah direktorat jenderal dengan tingkatan eselonI di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas di bidangperpajakan, di antaranya merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasiteknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajakmenyelenggarakan fungsi :

Penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang perpajakan. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan. Pelaksanaan administrasi direktorat jenderal.

Pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan. Perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perpajakan.

Salah satu bentuk layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalahpelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) yangtermasuk di dalam komitmen 16 layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak kepada paraWajib Pajak.

II. Landasan Teoritis

Untuk meningkatkan performa perusahaan, salah satu upaya yang dilakukanmanajemen adalah dengan menerapkan konsep lean manufacturing melalui leanaccounting.Lean Accounting terdiri atas pengaturan biaya melalui value stream, mengubahteknik penilaian persediaan, dan modifikasi laporan keuangan agar memasukkan informasinon-finansial.

Lean accounting adalah suatu pendekatan dan konsep yang didesain untukmendukung dan mendorong proses lean manufacturing. Untuk menghindari berbagaihambatan dan masalah, berbagai perubahan danlam perhitungan biaya produk danpendekatan pengendalian operasional akan dibutuhkan ketika berpindah ke sistem leanmanufacturing yang berbasis arus nilai. Perhitungan biaya rata-rata, pelaporan biaya arusnilai, dan penggunaan intensif berbagai ukuran non-keuangan untuk pengendalianoperasional adalah ciri pendekatan lean accounting. Biaya produk rata-rata adalah totalbiaya arus nilai periode terkait dibagi dengan unit yang dikirimkan pada periode tersebut.Laporan perhitungan biaya arus nilai melaporkan berbagai pendapatan dan biayasesungguhnya setiap periode (untuk tiap arus nilai). Sistem pengendalian leanmenggunakan box scorecard untuk membandingkan berbagai metriks operasional.Kapasitas dan keuangan dengan kinerja periode sebelumnya serta dengan kondisi di masadepan yang diinginkan. Kesederhanaan dan kesesuaian adalah ciri lean accounting.

Lean manufacturing adalah strategi untuk mendapatkan rantai produksi terpendekmelalui eliminasi pemborosan atau waste-elimination. Tujuan lean manufacturing adalahmengurangi inventori dan selalu memenuhi permintaan konsumen. Keuntungannya adalahbiaya yang lebih rendah, kualitas yang lebih tinggi, dan waktu yang lebih cepat.

Lean manufacturing meliputi semua konsep dan teknik yang bertujuan untukmenyederhanakan bisnis sampai pada kegiatan-kegiatan yang esensial saja yangdiperlukan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan cara lebih efektif danmenguntungkan (Brosnahan, 2008). Selanjutnya Guan et al., (2009) menyatakan bahwaterdapat dua tujuan utama lean manufacturing, yaitu mengeliminasi item-item yang tidakbernilai tambah dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Fokus lean manufacturing meliputinilai pelanggan, value stream, aliran produksi, demand-pull, dan kesempurnaan.

Maskell dan Baggaley (2006) menguraikan visi lean accounting sebagai berikut:"Dalam mendukung lean manufacturing, lean accounting mempunyai 4 (empat) visi.Pertama, lean accounting menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan mudahdipahami untuk memotivasi transfomasi falsafah lean ke seluruh bagian organisasi, dandalam rangka pengambilan keputusan yang bertujuan meningkatkan nilai bagi pelanggan,

3

pertumbuhan, profitabilitas, dan arus kas. Kedua, lean accounting adalah mengeliminasikegiatan-kegiatan yang tidak bernilai tambah dengan tetap mempertahankan pengendalianfinansial menyeluruh. Ketiga, lean accounting patuh pada prinsip-prinsip akuntansi berterimaumum, regulasi pelaporan ekstern, dan persyaratan pelaporan intern. Keempat, leanaccounting mendukung lean culture dengan mendorong investasi pada sumber dayamanusia, menyediakan informasi yang relevan dan actionable, serta memberdayakancontinuous improvement (CI) pada setiap tingkatan dalam organisasi."

Tujuh Pemborosan (7 waste) adalah jenis-jenis pemborosan yang terjadi di dalamproses manufaktur ataupun jasa, yakni Transportasi, Persediaan, Gerakan, Menunggu,Proses yang berlebihan, Produksi yang berlebihan, dan Barang rusak. Di dalam BahasaInggris, dikenal dengan istilah TIMWOOD (Transportation, Inventory, Motion, Waiting, Over-processing, Over-production, Defect). Tujuh pemborosan ini diperkenalkan oleh TaiichiOno dari Jepang yang bekerja untuk Toyota dan diperkenalkan dalam sistem produksi yangdikenal dengan Toyota Production System.

1. Transportasi

Transportasi barang, baik itu bahan mentah, produk setengah jadi, ataupun produk jadibaik yang dilakukan di dalam areal pabrik ataupun dari penyalur merupakan pemborosan.Setiap pergerakan, menambah risiko barang itu rusak, hilang, atau terlambat terkirim.Selain itu, transportasi tidak mengubah bentuk benda dan tidak menambah nilai barang,sehingga pelanggan tidak mau membayar biaya transportasi ini. Di dalam konsep leanmanufacturing, segala jenis Transportasi ini harus diminimasi melalui tata letak yangsebaik mungkin.

2. Inventori

Inventori adalah salah satu pemborosan terbesar karena inventori memakan modal,menjadi usang dan mengkonsumsi ruang dan tenaga kerja, sementara hanya duduk.Inventori juga bisa menyembunyikan masalah-masalah lainnya. Hampir setiapketidaksempurnaan dalam sebuah sistim atau masalah menciptakan suatu kebutuhanuntuk meningkatkan inventori.

3. Gerakan

Gerakan yang tidak perlu juga dikategorikan sebagai pemborosan, baik itu pergerakanpekerja untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu, ataupun pergerakan material yangtidak perlu.

4. Menunggu

Pada saat sebuah barang tidak bergerak atau tidak di proses, barang tersebut berstatusmenunggu (idle). Menunggu bisa disebapkan oleh banyak hal. Menunggu bisadikarenakan oleh inventori terlalu banyak, menunggu karena apa mesin atau peralatanrusak, menunggu untuk dikirim, menunggu karena sistem pengerjaan borongan dan lain-lain.

5. Proses yang berlebihan

Proses yang berlebihan bisa terjadi bila proses pengerjaan sebuah produk melebihi apayang diinginkan oleh pelanggan. Termasuk di dalamnya penggunaan peralatan yanglebih presisi atau lebih canggih dari yang dibutuhkan.

6. Produksi yang berlebihan

Produksi yang berlebihan bisa diartikan bahwa sebuah produk dibuat dalam jumlah yangmelebihi apa yang dibutuhkan pelanggan. Dapat juga diartikan sebuah produk dibuatterlalu cepat dibandingkan dengan tanggal yang diinginkan pelanggan. Hal ini sering

4

terjadi pada saat proses produksi menggunakan sistim borongan dengan jumlah besar.Produksi yang berlebihan membawa pemborosan-pemborosan yang lain seperti inventoriyang berlebihan, yang akhirnya membutuhkan sumberdaya untuk penyimpanan,transportasi untuk menyimpan produk yang belum dikirim ke pelanggan.

7. Barang rusak

Barang rusak, adalah pemborosan yang paling mudah dikenali. Barang rusak dimanapunterjadinya pelanggan tidak mau membayarnya, sehingga menimbulkan biaya lebih untukmelakukan perbaikan, atau memproduksi ulang, dan lain-lain. Walaupun ada beberapabarang rusak yang bisa diperbaiki, namut proses perbaikan itu sendiri membutuhkansumber daya yang seharusnya tidak perlu ada.

Ketujuh bentuk waste di atas pada awalnya ditujukan untuk perusahan-perusahaan

yang bergerak di dalam bidang manufaktur. Namun saat ini dalam perkembangannya waste

juga dapat diidentifikasi dalam perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan

bahkan juga di instansi pemerintah yang kegiatan utamanya adalah pemberian jasa publik

kepada masyarakat luas. Berikut adalah contoh pemborosan atau waste yang dapat terjadi

dalam kegiatan adminsitratif pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada

masyarakat.

Tabel 1

Daftar Contoh Pemborosan (Waste)

Pemborosan Contoh

Inventori (Inventory)Tumpukan pekerjaan yang belum kerjakan(permit, plan approval) bahan atau info yangberlebihan database/file/folder yang using

Barang Rusak (Defects)

Data yang eror, informasi yang hilang,kesalahan dalam dokumen, instruksi ataupersyaratan yang membingungkan,kesalahan pengetikan

Produksi yang berlebihan (Over Production)

Laporan dan salinan yang tidak dibutuhkan,pesan elektronik yang berlebihan,melakukan pekerjaan administratif yang tidakdibutuhkan

Kompleksitas (Complexity)

Langkah-langkah proses yang tidakdibutuhkan, terlalu banyak tingkatanautorisasi dalam bentuk tanda tangan, jobdescription yang tidak jelas

Menunggu (Waiting)

Waktu yang diperlukan dalam kaitannyadengan siklus approval, menunggu informasiatau keputusan, menunggu orang yangsedang dalam meeting

Gerakan Berlebih (Excess Motion)Perjalanan ke mesin printer dan mesinfotokopi, kegiatan yang tidak dibutuhkanuntuk mencari file atau suplai.

Benda bergerak (Moving Item) / TransportasiPenyaluran laporan, perjalanan/pergerakandokumen, penyimpanan dokumen

5

III. Pembahasan

Di sini akan dibahas analisis penerapan lean accounting dalam pelayananpermohonan pengukuhan pengusaha kena pajak di Direktorat Jenderal Pajak. Terkaitdengan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terdapat 16Layanan unggulan Direktorat Jenderal Pajak kepada para Wajib Pajak sebagaimana diaturdalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar ProsedurOperasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan. Ke-16Layanan Unggulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP)

2. Pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

3. Pelayanan penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PajakPertambahan Nilai (PPN)

4. Pelayanan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)

5. Pelayanan penyelesaian permohonan keberatan penetapan pajak penghasilan,Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah

6. Pelayanan penyelesaian Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemungutan PPh Pasal 22impor

7. Pelayanan penyelesaian permohonan pengurangan PBB

8. Pelayanan pendaftaran obyek pajak baru dengan penelitian kantor

9. Pelayanan penyelesaian mutasi seluruhnya obyek dan subjek PBB

10. Pelayanan penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotonganPPh pasal 23

11. Pelayanan penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pemotonganPPh atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima ataudiperoleh dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan

12. Pelayanan penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh ataspenghasilan dari pengalihan ha katas tanah dan/atau bangunan

13. Pelayanan penyelesaian permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN atasbarang kena pajak (BKP) tertentu

14. Pelayanan penyelesaian permohonan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan

15. Pelayanan penyelesaian permohonan pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi

16. Pelayanan penyelesaian permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapanpajak yang tidak benar

Pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)merupakan bentuk pelayanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas. Dalampemberian pelayanan penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak(PKP), janji pelayanan kepada masyarakat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajakadalah 1 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, artinya permohonan pengukuhan

6

pengusaha kena pajak (PKP) yang diajukan ke kantor pelayanan pajak harus diselesaikanpaling lambat hari kerja berikutnya.

Proses Dalam Penyelesaian Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Sehubungan dengan permohonan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak(PKP), permohonan dapat diajukan secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak dimanaWajib Pajak berdomisili. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure)Layanan Unggulan Kementerian Keuangan, prosedur yang dilakukan dalam halpermohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) yang diajukan kepada KantorPelayanan Pajak adalah sebagaimana digambarkan dalam bagan 1 berikut :

Gambar 1

Flowchart Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pada flowchart di atas diketahui bahwa dalam proses penyelesaian permohonanpengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) melibatkan tiga pihak, yaitu dimulai daripermohonan oleh Wajib Pajak, dan diselesaikan oleh petugas pendaftaran wajib pajak dankepala seksi pelayanan. Berdasarkan proses bisnis terkait yang dapat dilihat pada flowchatdi atas dan pada pelaksanaannya di lapangan, maka sesuai dengan prinsip Leanmanufacturing maka akan dilakukan identifikasi atas hal-hal yang merupakan waste didalam proses penyelesaian permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak. Sejumlahwaste yang teridentifikasi dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

7

Tabel 2

Daftar Pemborosan (Waste) Pada Proses Pengukuhan PKP

Pemborosan (Waste) Jenis Pemborosan (Waste)

Inventori (Inventory)

Biasanya berkas-berkas permohonanpengukuhan pengusaha kena pajak (PKP)mengalami penumpukan karena intensitaspermohonan tersebut memiliki kuantitasyang besar, baik yang masuk dari WajibPajak yang datang langsung, maupunpermohonan yang disampaikan melalui suratpos

Barang Rusak (Defects)

Data yang akan dimasukkan ke dalamberkas-berkas permohonan pendaftaranpengusaha kena pajak (PKP) seperti formulirdan persyaratannya tidak valid atau tidaklengkap, misalnya terdapat salah penulisanatau syaratnya tidak lengkap. Dalam halformulir dan persyaratannya belum lengkap,maka akan dikembalikan kepada WajibPajak untuk dilengkapi

Menunggu (Waiting)

Dalam proses menunggu persetujuan(approval) dari kepala seksi pelayanan untukmenandatangani Surat Pengukuhan atauPenolakan Pelaporan Pengusaha KenaPajak (PKP) kepada Wajib Pajak

Gerakan Berlebih (Excess Motion)

Alokasi mesin cetak yang jauh dari petugaspendaftaran wajib pajak sehingga terdapatgerakan berlebih (excess motion) daritahapan pelayanan ini

Berdasarkan prinsip Lean Accounting, maka setelah dilakukan identifikasi atasmacam-macam waste dalam value stream penyelesaian permohonan pengukuhanpengusaha kena pajak (PKP), maka dilakukan penghapusan atas waste tersebut sebagaiberikut :

1. Inventory (Inventori)Seperti telah dijabarkan dalam identifikasi di atas bahwa tumpukan berkas-berkaspendaftaran PKP yang harus diproses ini terjadi dikarenakan jalur masuk permohonandari dua jalur yaitu dari permohonan melalui surat pos dan permohonan dari Wajib Pajakyang datang langsung. Untuk meminimalisasi terjadinya backlog atau tumpukanpekerjaan (berkas-berkas) yang harus diselesaikan maka hal yang harus dilakukanadalah melalui penambahan jumlah pegawai yang menangani dan berfokus pada bagianpendaftaran PKP (registrasi PKP). Sebagaimana diketahui bahwa salah satupermasalahan di Direktorat Jenderal pajak adalah jumlah pegawai pajak yang kurang.Kemudian harus ditetapkan masing-masing pegawai yang bertanggung jawab untukmenyelesaikan permohonan PKP yang masuk dari Wajib Pajak Langsung maupun dariKantor Pos. Penambahan jumlah pegawai yang menangani registrasi PKP akan secarasignifikan mengurangi jumlah backlog yang terjadi.

2. Barang Rusak (Defect)Yang dimaksud dalam barang rusak (defect) adalah terjadinya error dalam pengisiandata yang disebabkan pengisian oleh Wajib Pajak pada formulir pendaftaran PKP yangsalah ataupun data yang diisi dalam formulir pendaftaran PKP tidak terdapat atau tidakdapat diproses di dalam sistem database. Defect juga dapat berupa dokumen yang

8

dipersyaratkan dalam permohonan pengukuhan PKP tidak lengkap sehinggapermohonan yang masuk yang telah diterima tidak dapat diproses lebih lanjut sehinggamenjadi inventory defects. Dalam praktiknya seringkali Permohonan PKP diterima hanyadengan melihat semua formulir yang harus diisi, telah diisi oleh Wajib Pajak tanpameneliti lebih lanjut mengenai isiannya. Dalam praktiknya kebanyakan petugas pajakakan menerima permohonan PKP dan menerbitkan bukti penerimaan surat danmengambil formulir permohonan PKP pada hari kerja berikutnya. Sehingga akansemakin menumpuk inventory defects-nya. Dan juga hal ini banyak menyebabkanformulir yang defect. Solusi penghapusan waste defect ini adalah dengan memproseslangsung permohonan yang diterima secara langsung sehingga formulir yangbermasalah dapat langsung dikonfirmasi kepada pemohonnya. Kemudian petugas pajakharus langsung meneliti isian dalam formulir tersebut apakah sudah lengkap dan benarsehingga tidak menimbulkan masalah dari waste ini di kemudian hari. Jika solusi iniditerapkan secara konsisten maka kerugian dari waste ini akan berkurang secarasignifikan.

3. Menunggu (Waiting)Meminta tanda tangan (approval) dari kepala seksi pelayanan merupakan salah satuotorisasi yang harus dilakukan dalam proses penerbitan surat pengukuhan pengusahakena pajak (PKP). Dalam hal kepala seksi pelayanan sedang melakukan perjalanandinas maka perlu ditetapkan pejabat pengganti sementara sehingga tidak menghambatproses pelayanan permohonan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP).

4. Gerakan Berlebihan (Excess Motion)Seringkali di dalam seksi pelayanan mesin cetak (printer dan mesin fotokopi) diletakkanpada posisi yang jauh dari petugas pendaftaran PKP agar terjangkau oleh semuapetugas. Hal ini sesungguhnya menimbulkan waste dikarenakan gerakan yangberlebihan untuk menuju mesin cetak tersebut. Sehingga penghapusan waste pada halini dapat dilakukan dengan menambah mesin cetak khusus untuk diletakkan dekatdengan petugas pendaftaran PKP. Dengan solusi ini maka akan diperoleh wasteelimination yaitu berupa efesiensi pergerakan petugas pendaftaran PKP ke mesin cetakkhusus tersebut.

IV. Simpulan dan Saran

Lean Manufacturing merupakan salah satu strategi manajemen yang bisa juga diterapkantidak hanya di dalam sektor swasta atau komersial, tetapi bisa juga diterapkan di dalamsektor publik (pemerintahan). Lean manufacturing yang diterapkan di sektor pemerintahanlebih memfokuskan bagaimana menghapus waste guna meningkatkan waktu pelayanan.Lean Manufacturing di sini lebih bertujuan pada peningkatan pelayanan guna peningkatankepuasan pelanggan (masyarakat itu sendiri). Dalam alur proses penerbitan suratpengukuhan pengusaha kena pajak (PKP) dapat diidentifikasi pemborosan (waste) berupa :backlog inventory, defect, waiting, dan excessive movement. Kemudian atas waste tersebutdilakukan penghapusan (waste elimination), yang akan berdampak semakin singkatnyawaktu pelayanan. Solusi-solusi yang diterapkan untuk penghapusan waste tersebutdiharapkan akan meningkatkan pelayanan dan meningkatkan kepuasan pelanggan(masyarakat itu sendiri). Karena sektor publik harus selalu berfokus pada pemberianlayanan publik semaksimal mungkin. Yang terpenting dari solusi-solusi tersebut adalahkonsistensi sehingga minimalisasi atas waste tersebut akan berkurang secara signifikan.

Saran

Lean Manufacturing ini membutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan, membutuhkankonsistensi dari seluruh pihak yang terlibat untuk terus menerus melakukan continuousimprovement (perbaikan dan perkembangan yang berkelanjutan), serta membutuhkandukungan (support) yang kuat dari pihak pemangku kebijakan (eksekutif) di KementerianKeuangan.

9

Saran dan solusi untuk permasalahan di sini adalah perlunya diberikan pelatihan-pelatihankepada para petugas pajak (baik pelatihan ekstern maupun pelatihan intern) sehinggadengan sendirinya akan menambah kualitas dalam diri petugas pajak tersebut. Kualitas disini bisa didefinisikan sebagai pemahaman teori dan praktik dalam dunia perpajakan.

Dengan peningkatan kualitas (soft quality) dari petugas pajak maka diharapkan bisamenambah nilai (value-added) kepada para pelanggan (Wajib Pajak) secaraberkesinambungan. Terlebih lagi akan menjadi suatu budaya positif (positive culture) dilingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

10

Daftar Pustaka

Don R. Hansen dan Maryanne M. Mowen, 2007, Management Accounting, Eight Edition,Thomson South-Western, United States of America

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 187/KMK.01/2010 tentang Standar Prosedur Operasi(Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan

Ray H. Garrison dan Eric W. Noreen, 2008, Managerial Accounting, Twelfth Edition, IrwinMcGraw-Hill, North America

United States Environmental Protection Agency. 2009. Lean in Government Starter KitVersion 2.0 : How to Implement Successful Lean Initiatives at Environmental Agency, UnitedStates of America