TUGAS TUTORIAL

PEMBELAJARAN PKn SD

MENCERMATI TUDUHAN PELANGGARAN HAM

PADA CALON PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Disusun Oleh :

I S T I Q O M A H

UNIVERSITAS TERBUKA

POKJAR TEMPURAN

MEI 2014

Mencermati Tuduhan Pelanggaran HAM

pada Calon Presiden Prabowo Subiaanto

Oleh : Istiqomah, S. Fil

Pemilu Presiden Tahun 2014 akan diikuti oleh dua pasangan Calon Presiden dan

Calon Wakil Presiden, yaitu Pasangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla serta pasangan Proabowo

Subianto dan Hatta Rajasa. Salah satu calon Presiden yaitu Prabowo Subianto mendapatkan

kampanye negatif karena dianggap melakukan pelanggaran HAM pada masa peralihan Orde

Baru ke masa reformasi. Benarkah tuduhan Prabowo Subianto melakukan pelanggaran HAM

semasa menjabat sebagai Danjen Kopasus? Apa saja jenis pelanggaran yang dituduhkan

kepadanya dan apa saja hukuman atau penindakan disiplin kepadanya?

Pelanggaran HAM pada masa Peralihan Zaman Orde Baru ke Zaman Reformasi

Suhu politik di Indonesia memanas pada Tahun 1998 khususnya menjelang, selama

dan sesudah Sidang Umum MPR bulan Maret 1998. Kondisi umum rakyat Indonesia pada

waktu itu tidak bisa berbuat apa-apa, oleh karena sistem politik yang tidak memungkinkan

seseorang untuk bersilang pendapat dengan pemerintah yang berkuasa waktu itu. Akan tetapi

berbeda halnya dengan sikap para mahasiswa. Sikap mahasiswa mengekspresikan perlawanan

kepada pemerintah dengan cara demonstrasi di kampus-kampus. Beberapa tokoh mahasiswa

dan orang umum yang tidak sejalan dengan pemerintah mengalami intimidasi dan teror,

bahkan ada yang diculik.

Beberapa pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 1997/1998 adalah sebagai

berikut:

1. Penculikan Aktivis Pro-Demokrasi

Penculikan aktivis pro-demokrasi tahun 1997/1998 adalah peristiwa penghilangan orang

secara paksa atau penculikan terhadap para aktivis pro-demokrasi yang terjadi menjelang

pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 1997 dan Sidang Umum Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) tahun 1998.

Menurut Ensiklopedia Bebas online Wikipedia

(http://id.wikipedia.org/wiki/Penculikan_aktivis_1997/1998) peristiwa penculikan

dipastikan berlangsung dalam tiga tahap: Menjelang Pemilu Mei 1997, dalam waktu dua

bulan menjelang sidang MPR bulan Maret (1998). KONTRAS selama periode 1997-1998

mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang

ditemukan meninggal (Leonardus Gilang), 9 orang dilepaskan penculikannya dan 13

lainnya masih hilang hingga hari ini.

2. Tragedi Trisakti

Adalah peristiwa penembakan pada 12 Mei 1998, terhadap mahasiswa pada saat

demonstrasi menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan

empat mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia serta puluhan lainnya luka.

3. Kerusuhan Mei 1998

Peristiwa ini masuk dalam tragedi nasional seperti peristiwa G30S PKI, yaitu menjelang

Prediden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 .

Peristiwa pelanggaran HAM pada kerusuhan Mei 1998 adalah :

a. Pemerkosaan terhadap wanita (Etnis Cina)

b. Tindakan Rasialis karena hanya golongan etnis Cina yang mendapat serangan

pemerkosaan dan penjarahan

c. Penjarahan massal

d. Pembiaran oleh pihak keamanan terhadap peristiwa kerusuhan.

Analisa Terhadap Tuduhan Pelanggaran HAM kepada Prabowo Subianto

Sampai hari ini masih terjadi polemik dan perdebatan siapa sebanarnya yang harus

bertanggungjawab terhadap rangkaian pelanggaran HAM tahun 1997 – 1998. Apakah

Panglima ABRI waktu itu Wiranto atau pejabat militer lain termasuk Prabowo Subianto yang

pada waktu itu menjabat sebagai Danjen Kopasus; Ataukah pihak Kepolisian Republik

Indonesia sebagai tugas pokok menjaga keamanan masyarakat?

Terhadap kasus pelanggaran HAM penculikan mahasiswa tahun1997/1998 telah diputus oleh

Mahkamah Militer sebagai berikut :

“Tim Mawar adalah sebuah tim kecil dari kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup IV, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tim ini adalah dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro-demokrasi.

Kasus penculikan ini menyeret 11 anggota tim mawar ke pengadilan Mahmilti II pada bulan April 1999. Saat itu Mahmilti II Jakarta yang diketuai Kolonel CHK Susanto memutus perkara nomor PUT.25-16/K-AD/MMT-II/IV/1999 yang memvonis Mayor Inf Bambang Kristiono (Komandan Tim Mawar) 22 bulan penjara dan memecatnya sebagai anggota TNI. Pengadilan juga memvonis Kapten Inf Fausani Syahrial (FS) Multhazar (Wakil Komandan Tim Mawar), Kapten Inf Nugroho Sulistiyo Budi, Kapten Inf Yulius Selvanus dan Kapten Inf Untung Budi Harto, masing-masing 20 bulan penjara dan memecat mereka sebagai anggota TNI.[18]

Sedangkan, 6 prajurit lainnya dihukum penjara tetapi tidak dikenai sanksi pemecatan sebagai anggota TNI. Mereka itu adalah Kapten Inf Dadang Hendra Yuda, Kapten Inf Djaka Budi Utama, Kapten Inf Fauka Noor Farid masing-masing dipenjara 1 tahun 4 bulan. Sementara Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto dan Sertu Sukadi hanya dikenai hukuman penjara 1 tahun.[18]. Menurut pengakuan, Komandan Tim Mawar, Mayor Bambang Kristiono di sidang Mahkamah Militer, seluruh kegiatan penculikan aktivis itu dilaporkan kepada komandan grupnya, yakni Kolonel Chairawan, tetapi sang komandan tidak pernah diajukan ke pengadilan sehingga tidak bisa dikonfirmasi.[19]

Sementara itu tanggung jawab komando diberlakukan kepada para Perwira pemegang komando pada saat itu. Dewan Kehormatan Perwira telah memberikan rekomendasi kepada Pimpinan ABRI.[20]

Sumber Wikipedia Online : http://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Pasukan_Khusus

Sedangkan Prabowo Subianto selaku Danjen Kopasus mengaku melakukan

penculikan terhadap 9 mahasiswa, tetapi kesemuanya telah dilepaskan. Adapun peristiwa

penculikan 14 orang yang sampai hari ini belum kembali masih belum jelas siapa yang harus

bertanggung jawab.

Pelanggaran HAM kasus penembakan mahasiswa Universitas Trisakti bisa diketahui

siapa yang harus bertanggung jawab, berupa uji balistik peluru yang digunakan penembakan.

Ternyata kaliber peluru yang digunakan adalah 5,5 mm yang berarti peluru tersebut milik

aparat kepolisian. Sebelumnya diduga pelaku penembakan adalah aparat TNI yang menyamar

sebagai aparat keamanan (kepolisian) bila uji balistik peluru adalah 7 mm. Dengan demikian

bila kasus ini dikaitkan dengan Prabowo Subianto tidak bisa dibuktikan.

Selanjutnya persoalan kerusuhan Mei 1998 berupa terjadinya huru hara dan terjadinya

pelanggaran HAM kepada etnis tertentu secara resmi menurut hirarki kemiliteran tidak bisa

dituduhkan kepada Prabowo Subianto. Karena posisi Panglima ABRI waktu itu dijabat oleh

Jenderal Wiranto. Soal tuduhan bahwa Prabowo Subianto sebagai aktor intelektual peristiwa

tersebut dibantah oleh Prabowo sendiri, karena (berita terakhir) pada waktu itu Prabowo justru

sedang menemui tamu Rhoma Irama dan adiknya Hasyim Joyohadikusumo.

Pada tahun 1998 setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh

Habibi, Prabowo Subianto diisukan akan melakukan kudeta. Oleh karena itu Dewan

Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Jenderal Subagiyo Hadi Siswoyo memutuskan

memecat Prabowo Subianto dari dinas militer karena melanggar kode etik militer, bukan

karena pelanggaran HAM.

Setelah bintangnya melejit tak terbendung, akhirnya Letnan Jenderal Prabowo harus mengakhiri kariernya sebagai militer dalam usia 47 tahun. Jauh dari usia pensiun seorang perwira tinggi, yakni 55 tahun. Rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang dipimpin Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo, merekomendasikan kepada Pangab agar jenderal bintang tiga itu diberhentikan dari dinas aktif militer.

Menurut Letjen Agum Gumelar, yang juga anggota DKP, Prabowo dinilai telah melakukan kegiatan di luar kewenangannya. "Perintah melakukan bawah kendali operasi (BKO) ternyata tidak ada. Dan Prabowo melakukannya di luar kewenangannya," ujar jenderal bintang tiga yang kini menjabat Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) itu. Jika di kemudian hari terbukti ada tindak pidana, tutur mantan Pangdam Wirabuana ini, maka Prabowo bisa dibawa ke mahkamah militer

Sumber : (http://tempo.co.id/ang/min/03/26/nas1.htm)

Kesimpulan

Dari berbagai sumber literatur diketahui dan saksi hidup yang terekam di

berbagai media diketahui bahwa Prabowo Subianto tidak terlibat dalam berbagai

kasus pelanggaran HAM pada 1997/1998. Menyangkut kasus penculikan yang

diakui Prabowo dan kemudian dilepaslkan kembali, ternyata orang yang pernah

diculik oleh Prabowo mau memaafkan dan buktinya ada yang menjadi pengurus

Parta Gerindra Pimpinan Prabowo.

Terhadap tuduhan bahwa Prabowo Subianto bagaimanapun tetap terlibat

dalam kasus pelanggaan HAM sewaktu berdinas militer baik langsung maupun tidak

langsung, walaupun sekarang belum terbukti, memang harus dibuktikan lebih lanjut.

Persoalan yang mengemuka adalah bahwa yang berhak mengajukan seorang

anggota ABRI (TNI) ke Mahkamah Militer adalah Panglima TNI. Sedangkan Dewan

Kehormatan Perwira yang merekomendasikan pemecatan Prabowo Subianto dari

ABRI tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan Prabowo diadili di Mahkamah

Militer. Demikian pula rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus

pelanggaran HAM tidak memiliki kekuatan mengikat institusi TNI maupun sipil untuk

mengadili orang yang diduga melakukan pelanggaran HAM.

Oleh karena itu sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum meloloskan Prabowo

Subianto sebagai calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa. Berbagai

tuduhan bahwa Prabowo Subianto bertanggung jawab atas pealanggaran HAM

sewaktu beliau menjabat Danjen Kopasus dikategorikan sebagai kampanye negatif,

yaitu kampanye yang bersifat mengkritisi dan mempertanyakan seorang Prabowo

Subianto sebagai calon presiden. Adapun kampanye hitam adalah menuduh

seseorang yang tidak bisa disertai bukti yang mengarah kepada fitnah.