paper politik hukum-dayu

7/28/2019 Paper Politik Hukum-DAYU

1/17

PAPER

POLITIK HUKUM

Dosen :

I Wayan Dateng,S.Ag

Nama : Ida Ayu Widnyani

NIM : 12.0123.0.02.100


2/17

i

KATA PENGANTAR

Astungkara, segala puji bagi Tuhan/Ida Sanghyang Widhi Wasa yang telah

memberikan kasih sayang yang tiada akhir kepada manusia. Dan atas izin Ida

Sanghyang Widhi Wasa, akhirnya Paper Mata Kuliah Politik Hukum tentang

Hukum Sebagai Produk Politik ini bisa selesai dikerjakan.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua yang telah membantu

dalam menyelesaikan tugas paper ini, terutama kepada orang tua kami yang

telah mendidik kami. Harapan kami adalah paper ini bisa bermanfaat bagi

semua orang yang membacanya, terutama kami pribadi. Selain itu, kami

mengharapkan kritik dan saran dari pembaca karena kami tahu Paper Mata

Kuliah Politik Hukum tentang Hukum Sebagai Produk Politik ini masih

sangat jauh dari sempurna.

Atas segala kekurangan dan kesalahan penyusun di dalam menyelesaikan

makalah ini, penyusun mohon maaf. Dan atas segala kelebihan dan kebenaran

penyusun di dalam menyelesaikan makalah ini, sesungguhnya itu semua hanya

dari Tuhan.

Akhir kata penyusun mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang

diberikan terhadap makalah ini.

Amlapura, 16 Mei 2013

Penyusun

Ida Ayu Widnyani


3/17

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

BAB I ............................................................................................................. 1

PENDAHULUAN ........................................................................................... 1

A. LATAR BELAKANG .................................................................... 1

B. RUMUSAN MASALAH ................................................................ 2

C. TUJUAN ....................................................................................... 2

D. METODE ...................................................................................... 2

BAB II ............................................................................................................ 3

PEMBAHASAN ............................................................................................. 3

A. KONSEP DASAR........................................................................ 3

1) Hukum.................................................................................. 3

2) Po li ti k .................................................................................... 53) Po li ti k Hu kum ....................................................................... 5

B. HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK....................................... 7

BAB III ........................................................................................................... 12

PENUTUP ...................................................................................................... 12

A. KESIMPULAN .................................................................................... 12

B. SARAN ............................................................................................... 13

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 14


4/17

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia sebagai makhluk sosial tidak akan terlepas dengan suatu proses

yang dinamakan interaksi sosial. Sebagai makhluk sosial manusia juga akan

cenderung membentuk kelompok-kelompok tertentu demi mencapai tujuan yang

diinginkan. Dalam mencapai tujuannya ini manusia melalui beberapa kejadian

hingga akhirnya membentuk negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang

mempunyai tujuan menjunjung tinggi supremasi hukum. Dan hal ini telah

dijelaskan dalam konstitusi bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia

merupakan rechtstate bukan machtstate. Oleh karena itu, hukum dijunjung tinggi

di negara ini. Akan tetapi, timbul suatu permasalahan ketika aplikasi dari

supremasi hukum di Indonesia secara realita ternyata dipengaruhi oleh politik

dari pemerintahan yang berkuasa, sehingga polltik hukum yang terjadi diIndonesia saat ini menjadi suatu hal yang menarik untuk kami bahas dalam

makalah ini.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan diatas,

maka kami merumuskan masalah makalah ini tentang : Bagaimanakah maksud

dari hukum sebagai produk politik dengan kenyataan yang terjadi di Indonesia?

adalah sebagai berikut :

1. Apa pengertian dari hukum?

2. Apa pengertian dari politik?

3. Apa pengertian dari politik hukum?

4. Bagaimanakah politik hukum di Indonesia?

5. Bagaimana pelaksanaan politik hukum di Indonesia?


5/17

2

6. Bagaimanakah baik dan buruknya politik hukum di Indonesia?

7. Bagaimanakah solusi untuk mengatasinya?

C. TUJUAN

Adapun tujuan dari saya dalam pembuatan paper yang sangat singkat ini,

yaitu:

1. Kita bisa mengetahui apa maksud dari politik hukum dan hukum sebagai

produk politik.

2. Kita bisa mengambil pelajaran dari contoh kasus pelanggaran hukum,

politik hukum, dan hukum sebagai produk politik.

3. Sebagai evaluasi terhadap pribadi dan sekitar (lingkungan).

4. Menambah wawasan mengenai politik hukum.

D. METODE

Metode yang saya gunakan dalam penulisan paper singkat ini adalah

melalui searching internet / penelusuran-penelusuran lewat internet, koran dan

buku-buku pustaka yang kami ringkas, juga dari opini-opini yang kami miliki

sendiri.


6/17

3

BAB II

PEMBAHASAN

Dalam pembahasan mengenai hukum sebagai produk poltik, untuk

pemahaman konsepnya kami membagi ke dalam pembahasan secara ringkas

mengenai hukum, poltik, dan politik hukum. Hal ini kami lakukan supaya ada

pemahaman konsep dari pembaca mengenai pembahasan hukum sebagai

produk politik dari sudut pandang kami. Selain itu, dalam bab ini kami juga

membahas serta memberikan suatu bukti nyata bahwa hukum sebagai produk

politik di Indonesia yang disertai analisis berdasarkan sudut pandang penyusun.

Pembahasan dari makalah ini adalah sebagai berikut :

A. KONSEP DASAR

1) Hukum

Supremasi hukum bisa diartikan sebagai penegakan hukum yang

tidak pandang bulu. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa penegakan

hukum ini benar-benar berdasarkan asas keadilan yang tidak bisa ditawar

oleh apapun. Jadi, supremasi hukum ini merupakan suatu tindakan nyata

dari aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum

yang tentunya sangat menjungjung tinggi supremasi hukum sehingga

keadilan merupakan cita-cita yang luhur seperti yang tertuang di dalam

pembukaan UUD 1945 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

serta kemanusiaan yang adil dan beradab.

Hukum berdasarkan sumber yang kami temukan merupakan gejala

sosial yang selalu berubah mengikuti perkembangan yang ada di dalam

masyarakatnya yang dipengaruhi oleh zamannya. Dan sistem hukum

yang digunakan di Indonesia ini merupakan sistem hukum yang lebih

condong kepada campuran dari eropa continental dan anglo saxon. Akan

tetapi, sistem hukum eropa continental ini justru lebih condong dalam

prakteknya. Jadi, dalam rangka penegakkan hukum di Indonesia sesuai


7/17

4

sistem hukum yang dianut sumber hukum di Indonesia digolongkan ke

dalam hukum kedalam hukum publik dan privat.

Langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka

penegakkan hukum atau yang lebih kita kenal dengan sebutan

supremasi hukum adalah dengan mengkodifikasikan hukum tersebut

dan tentunya dengan pengangkatan aparat penegak hukum. Akan tetapi,

dalam realita saat ini upaya yang dilakukan untuk menegakkan hukum di

atas segalanya tampaknya masih bisa dikatakan hanya sebuah angan-

angan. Contoh nyata dari supremasi hukum yang masih angan-angan

saat ini adalah penyelesaian masalah korupsi yang dilakukan oleh

pejabat pemerintah terutama Soeharto. Selain itu, ada juga kasus yang

sekarang juga hangat diperbincangkan yaitu kasus korupsi di kemenpora

dan kemenakertrans. Apakah supremasi hukum di Indonesia itu memang

seperti ini.

Seperti apa yang telah diungkapkan di atas tentang beberapa

contoh kasus dan tujuan negara Indonesia untuk menjadi negara hukum

yang menjunjung tinggi hukum di atas segalanya, seharusnya aparat

penegak hukum beserta pemerintah tidak boleh takut dalam rangka

mencapai supremasi hukum yang telah dicita-citakan. Tujuan dari suatu

negara salah satunya adalah menyelenggarakan ketertiban hukum dan

mencapai kesejahteraan umum. Hal ini membuktikan bahwa perlu untuk

kita sadari sesunguhnya negara hukum ini merupakan salah satu tujuan

semua negara terutama negara Indonesia dalam rangka melindungi

segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia sesuai yang tercantum di

dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, seluruh warga negara

Indonesia terutama pemerintah dan aparat penegak hukum perlu

berperan serta dan berpartisipasi dalam rangka supremasi hukum.

Kita tentunya perlu tahu dan mengingat kembali tentang apa tujuan

negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia sebenarnya telah sangat

jelas tertulis di dalam pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, sekarang

tinggal bagaimana kita mewujudkannya. Tujuan negara ini bukan hanya

tujuan dan juga cita-cita pemerintah Indonesia, melainkan warga negara

Indonesia.


8/17

5

2) Politik

Politik secara bahasa berasal dari kata polis yang artinya kota atau

negara kota. Kemudian berkembang menjadi politeia yang berarti semua

yang berhubungan dengan negara atau politika yang berarti

pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.

Aristoteles (384-322 SM) dapat dianggap sebagai orang pertama

yang memperkenalkan kata politik melalui pengamatannya tentang

manusia yang dia sebut zoon politikon. Dengan istilah itu dia ingin

menjelaskan bahwa hakikat kehidupan sosial adalah politik dan interaksi

antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan

politik. Aristoteles melihat politik sebagai kecenderungan alami dan tidak

dapat dihindari manusia, misalnya ketika ia mencoba untuk menentukan

posisinya dalam masyarakat, ketika ia berusaha meraih kesejahteraan

pribadi, dan ketika ia berupaya memengaruhi orang lain agar menerima

pandangannya.

Namun, beberapa ahli mempunyai pendapat atau definisi

beragam mengenai politik. Miriam Budiarjo berpendapat bahwa politik

adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau

negara) yang menyangkut proses menetukan tujuan-tujuan dari sistem

tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Politik menyangkut

who gets what, when, and how (Harold Laswell). Sedangkan Ramlan

Surbakti mendefinisikan politik sebagai interaksi antara pemerintah dan

masyarakat, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan

keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masayarakat yang

tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

3) Politik Hukum

Politik hukum adalah legal policy atau garis (kebijakan) resmi

tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum

baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai

tujuan negara. Dengan demikian, yang menjadi fokus dalam politik hukum

ini adalah mengenai hukum yang digunakan sebagai alat untuk mencapai

cita-cita bangsa dan tujuan negara seperti yang diungkapkan oleh

Sunaryati Hartono. Teuku Mohammad Radhie mendefinisikan politik


9/17

6

hukum sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai

hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan

hukum yang dibangun.

Dalam buku politik hukum di Indonesia karangan Moh. Mahfud MD,

politik hukum diungkapkan bisa bersifat permanen dan bersifat periodik.

Politik hukum yang bersifat permanen atau jangka panjang misalnya

pemberlakuan prinsip pengujian yudisial, ekonomi kerakyatan,

keseimbangan antara kepastian hukum, penggantian hukum-hukum

peninggalan kolonial dengan hukum-hukum nasional, penguasaan

sumber daya alam oleh negara, dan sebagainya. Di sini terlihat bahwa

beberapa prinsip yang dimuat dalam UUD sekaligus berlaku sebagai

politik hukum. Sedangkan yang bersifat periodik adalah politik hukum

yang dibuat sesuai dengan perkembangan situasi yang dihadapi pada

setiap periode tertentu baik yang akan memberlakukan maupun yang

akan mencabut, misalnya pada periode1973-1978 ada politik hukum

untuk melakukan kodifikasi dan unifikasi dalam bidang-bidang hukum

tertentu, pada periode 1983-1988 ada politik hukum untuk membentuk

Peradilan Tata Usaha Negara.

Dalam politik hukum, terdapat kurang lebih 3 pendapat yang

sesungguhnya ketiga pendapat ini sama-sama benar dengan situasi yang

berbeda. Pendapat yang dimaksudkan adalah mengenai letak dari

pengaruh hukum dan politik dalam politik hukum. Jadi, ada pendapat

yang mengemukakan bahwa hukum ini dipengaruhi oleh politik karena

berkaca dari sudut pandang kenyataan bahwa hukum ini dibuat oleh

pihak yang berwenang(berkuasa). Dan ada pula yang berpendapat

bahwa politik dipengaruhi oleh hukum karena berkaca pada harapan akan

hukum yang menjadi alat untuk mencapai tujuan negara bukan tujuan

penguasa. Sedangkan pendapat yang terakhir adalah bahwa hukum dan

politik ini saling mempengaruhi atau tidak ada yang lebih unggul jika

berkaca pada konsep das sollen-sein, seperti yang diungkapkan oleh

Mochtar Kusumaatmadja bahwa politik dan hukum itu interdeterminan

sebab politik .tanpa hukum itu zalim, sedangkan hukum tanpa politik itu

lumpuh.


10/17

7

B. HUKUM SEBAGAI PRODUK POLITIK

Dalam pembahasan di atas, telah diungkapkan mengenai 3 pendapat

dalam politik hukum. Dengan demikian, penyusun melakukan pembahasan

mengenai hukum sebagai produk politik ini menggunakan konsep bahwa hukum

dipengaruhi oleh politik. Hal ini penyusun lakukan karena dalam melakukan

pembahasan hukum sebagai produk politik ini penyusun berkaca pada

kenyataan yang terjadi di Indonesia. Dalam kenyataannya (das sein), hukum di

Indonesia ini dibuat oleh suatu badan yang berwenang (legislatif) yang dimana

penguasa negeri ini mempunyai anggota yang cukup banyak dii badan yang

berwenang tersebut.

Sebelum membahas pada contoh kasus dari hukum sebagai produk

politik di Indonesia, politik yang dianut oleh suatu negara ternyata menentukan

dari hukum negara tersebut. Di bawah ini terdapat kolom yang menunjukkan

konfigurasi politik dan produk hukum yang dianut oleh suatu negara sebagai

berikut:

Indikator Sistem Politik

Konf igu rasi Pol i t ik Demokrat is Konf igu rasi Pol i t ik Otori ter

Parpol dan parlemen kuat,

menentukan haluan atau kebijakan

negara.

Parpol dan parlemen lemah, di

bawah kendali eksekutif.

Lembaga eksekutif (pemerintah)

netral.

Lembaga eksekutif (pemerintah)

intervensionis.

Pers bebas, tanpa sensor dan

pemberedelan.

Pers terpasung, diancam sensor

dan pemberdelan.

Indikator Karakter Produk Hukum

Karakter Produk Hukum

Responsif

Karakter Produk Hukum

Ortodoks

Pembuatannya partisipatif. Pembuatannya sentralistik-

dominatif.

Muatannya aspiratif. Muatannya positivist-

instrumentalistik.


11/17

8

Rincian isian limitatif. Rincian isinya open interpretative.

Produk hukum responsif adalah produk hukum yang mencerminkan rasa

keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannyamemberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial

atau individu dalam masyarakat. Hasilnya akan bersifat respon terhadap

kepentingan seluruh elemen, baik dari segi masyarakat ataupun dari segi

penegak hukum. Hasil dari produk hukum tersebut mengakomodir kepentingan

rakyat dan penguasanya. Prinsip check and balance akan selalu tumbuh

terhadap dinamika kehidupan masyarakat.

Lawan dari hukum responsif adalah produk hukum konservatif atau

hukum refresif yang merupakan produk hukum yang isinya mencerminkan visi

sosial elit politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positif

instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksana idiologi dari program negara.

Berlawanan dengan hukum responsif, hukum konservatif lebih tertutup terhadap

tuntutan-tuntutan kelompok maupun individu-individu dalam masyarakat. Dalam

pembuatannya peranan dan partisipasi masyarakat relatif kecil (Moh Mahfud

Md, Politik hukum di Indonesia). Dalam realita masyarakat Indonesia

pembentukan produk hukum konservatif ralatif lebih mudah dan lebih gampang

dilakukan. Walaupun dalam pensahannya mendapat pertentangan ataupun

melalui perdebatan panjang yang akhirnya lahir produk hukum dalam bentuk

konsertvatif. Kenyataan ini akan menimbulkan reaksi dari mereka yang merasa

diskriminasi terhadap kelahiran sebuah produk hukum tersebut. Atau ada juga

produk hukum yang bertentangan dengan produk hukum yang ada diatasanya.

Hal ini sudah banyak terjadi di Indonesia, kasus-kasus judicial review

merupakan bukti nyata terhadap adanya sebuah aturan yang dianggap

diskriminasi atau peraturan tersebut bertentangan dengan peraturan yang ada

diatasnya., pengajuan judicial review terhadap peraturan yang lebih rendah

apabila bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi merupakan salah satu

bukti lahirnya produk hukum yang konservatif. Polemik bahwa produk hukum

tersebut merupakan produk hukum konservatif terlihat bahwa hukum itu

berpihak pada kelompok tertentu atau kepada kepentingan tertentu, artinya

terjadinya aturan yang berlaku dalam masyarakat bukan atas kehendak atau


12/17

9

keinginan dari masyarakat namun lebih tertuju terhadap kepentingan politik dari

para pembuat aturan tersebut maka lahirlah apa yang dinamakan produk hukum

konservatif. .Salah satu produk hukum yang juga dianggap konservatif adalah

Undang-undang terorisme dimana lahirnya undang-undang ini mengalami

banyak perdebatan, kemudian Undang-undang terorisme ini

mengenyampingkan azas-azas hukum yang lain serta mengenyampingkan Hak

Asasi Manusia.

Untuk mengkalkulasikan apakah produk hukum tersebut responsif atau

konservatif, ada indikator yang bisa dipakai dalam penilaian sebuah produk

hukum tersebut. Penilaian yang dipakai adalah proses pembuatannya, sifat

hukumnya, fungsi hukum dan kemungkinan penafsiran terhadap pasal-pasal dari

produk hukum tersebut. Produk hukum yang berkarakter responsif proses

pembuatannya bersifat pertisipasif, yakni mengundang sebanyak-banyaknya

partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu, ataupun kelompok

masyarakat. Kemudian dilihat dari fungsi hukum yang berkarakter responsif

tersebut harus bersifat aspiratif yang bersumber dari keinginan atau kehendak

dari masyarakat, produk hukum tersebut bukan kehendak dari penguasa untuk

melegitimasikan kekuasaannya. Sehingga fungsi hukum bisa menjadi nilai yang

telah terkristal dalam masyarakat.

Kemudian dilihat dari segi penafsiran produk hukum yang berkarakter

responsif tersebut biasanya memberikan sedikit peluang bagi pemerintah untuk

membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksana, dan peluang

yang sempit itupun hanyak berlaku untuk hal yang bersifat teknis, bukan dalam

sifat pengaturan yang bertentangan dengan aturan yang ada diatasnya.

Pembangunan hukum responsif ini harus disertakan dengan masyarakat

yang responsif pula. Karena pilar utama dari penegakan hukum ada dalam diri

masyarakat. Masyarakat responsif adalah masyarakat atau komonitas yang

lebih tanggap terhadap tuntutan warganya dan mau mendengarkan keluhan

serta keinginan-keingian warganya. Masyarakat jenis responsif ini adalah

masyarakat yang dalam mengungkapkan dan menegakan nilai-nilai sosialnya,

tujuan-tujuannya, kepentingan-kepentingannya tidak dilakukan dengan melalui

cara paksaan akan tetapi cendrung dilakukan dengan cara penyebarluasan

informasi, pengetahuan dan komonikasi. Konsekuensinya, dalam memecahkan

masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hankamnya terutama


13/17

10

dilakukan dengan cara-cara persuasif dan dengan memberikan dorongan,

bukannya unjuk kekuasaan atau bahkan melembagakan budaya kekerasan.

Kenyataan ini menunjukan betapa pentingan pembangunan hukum responsif

harus diiringi dengan masyarakat responsif.

Tuntutan untuk mengagendakan urgensi pembangan hukum responsif

tersebut secara teoritis juga dilandasi oleh suatu asumsi bahwa hukum, selain

dapat dipergunakan sebagai tool of social control juga seharusnya dipergunakan

pula sebagai tool of social engineering yang akan menuntun perubahan-

perubahan sosial dan cita hukum masyarakat bersangkutan. (M.Abdul kholiq,

Jurnal hukum dan Keadilan ) Dalam perspektif konstitusional misalnya, hukum

responsif yang aspiratif dalam arti mengakomodir segala kepentingan

masyarakat banyak dan dengan demikian juga berarti bahwa hukum tersebut

bersifat melindungi (social defence), menemukan legitimasinya dalam UUD

tahun 1945.

Praktisi Hukum Pada Pusat Advokasi Hukum dan HAM (PAHAM),

Sumbardalam hubungan ini, bahwa sesungguhnya pada pembukaan UUD 1945

dalam konteksnya dengan hukum mengandung empat nilai dasar yang

merupakan law frame yang harus diperhatikan dalam pembangunan hukum di

Indonesia. Pertama, hukum itu berwatak melindungi (mengayomi) dan bukan

sekedar berisi muatan norma imperatif (memerintah) begitu saja. Kedua, hukum

itu mewujudkan kadilan sosial bagi seluruh rakyat. Keadilan sosial disini bukan

semata-mata sebagai tujuan, akan tetapi sekaligus sebagai pegangan yang

konkrit dalam membuat peraturan hukum. Ketiga, hukum itu adalah dari rakyat

dan mengandung sifat kerakyatan. Keempat, hukum adalah pernyataan

kesusilaan dan moralitas yang tinggi baik dalam peraturan maupun dalam

pelaksanaanya sebagaimana diajarkan didalam ajaran agama dan adat rakyat

kita (M. Abdul Kholik). Keseiringan antara nilai hukum dengan keadaan

masyarakat menjadikan hukum tersebut berpihak serta melindungi masyar akat.

Maka untuk tercapainya sebuah keadilan akan lebih mudah.

Dalam mencapai tatanan hukum responsif ini paradigma politik kita juga

harus diobah. Tujuannya adalah agar kepentingan politik sesaat tidak selallu

ditonjolkan, yang terjadi dalam era reformasi sekarang ini adalah bahwa

pembuatan sebuah produk hukum akan selalu ditonjolkan kepentingan politik.

Makanya untuk membangun sebuah produk hukum yang responsif arah


14/17

11

perpolitikan Indonesia harus disertai dengan politik bermoral dengan tujuan

kebersamaan untuk masyarakat. Kalau selama ini banyak partai politik yang

menonjolkan kepentingan partainya maka untuk masa yang akan datang arah

politik tersebut lebih menjurus terhadap kepentingan rakyat. Karena kita sadari

bersama bahwa hukum merupakan produk dari politik, kalau politiknya baik

maka akan menghasilkan produk hukum yang baik, kalau politiknya buruk akan

melahirkan produk hukum yang menyengsarakan rakyat.

Untuk masa yang akan datang dalam proses perubahan, peran

masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk menegakkan hukum, apalagi saat ini

banyak para elit politik yang mengatasnamakan rakyat namun untungnya adalah

untuk elit politik sendiri, mudah-mudahan kita membangun hukum responsif

demi kepentingan bersama. Apabila pembanguna hukum responsif terwujud

maka budaya hukum masyarakat akan datang dengan sendirinya. Karena

dengan produk hukum yang dihasilkan secara responsif maka lahirnya aturan itu

adalah kehendak bersama masyarakat bukan kehendak dari para pembuat

kebijakan.


15/17

12

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang cukup panjang mengenai politik hukum

dan hukum sebagai produk politik, maka kami berkesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanan supremasi hukum ini membutuhkan partisipasi aktif dari

seluruh warga negara Indonesia.

2. Aparat penegak hukum harus tegas dan tidak pandang bulu dalam

rangka penegakkan hukum.

3. Pemerintah harus serius dalam menyelesailkan semua kasus hukum,

dan bila perlu mengeluarkan suatu kebijakan yang ekstrim untuk

menegakkan supremasi hukum.

4. Kita harus menyadari bahwa untuk menegakkan hukum dan

menjadikan negeri ini supremasi hukum, maka harus kita mulai dari

diri sendiri.

5. Hukum merupakan alat untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara,

bukan untuk meraih kepentingan suatu penguasa atau kelompok

semata.

6. Rakyat harus berperan aktif(responsif) dalam pembuatan hukum di

Indonesia supaya terjadi keselarasan antara hukum dan politik di

negeri ini.

7. Politik di Indonesia masih mempunyai peran(pengaruh) yangsignifikan dalam pembuatan hukum.


16/17

13

B. SARAN

Dalam paper ini saya berkeinginan memberikan saran kepada pembaca

bahwa dalam pembuatan paper ini saya menyadari bahwa masih banyak

terdapat kekurangan

kekurangan baik dari bentuk maupun isinya. Semoga

dengan paper yang singkat ini para pembaca dapat menambah cakrawala ilmu

pengetahuan


17/17

DAFTAR PUSTAKA

Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Penerbit PT

Gramedia Pustaka Utama. 2004.

Djamali, Abdoel. Pengantar Hukum Indonesia edisi revisi. Jakarta: PT

Raja Grafindo Persada. 2009.

Hidayat, Komarudin dan Azyumardi Azra. Demokrasi, Hak Asasi Manusia,

dan Masyarakat Madani edisi ketiga. Jakarta: ICCE. 2008.

Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.

Cet. IV, 2011.

R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Soehino. Ilmu Negara.Yogyakarta: Liberty. 2005.

paper politik hukum-dayu

Documents